Kata Pengantar

Puji syukur kami sampai kan atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-

Nya,kami dapat menyelesaikan tugas kelompok yaitu sebuah makalah kelompok tentang “Aspek

kelembagaan dalam pengembangan akuntansi”.Makalah ini di susun sebagai pemenuhan tugas

akademis semester ganjil 2013-2014.

Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pembimbing mata kuliah Teori Akuntansi kami : ibu

Dr.TAUFENI TAUFIK,SE,M.Si,Ak yang dimana telah tulus ikhlas membimbing dan

mengajarkan kami mata kuliah kami dan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang

telah membantu terselesainya makalah ini.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna.Maka kami memohon maaf

apabila terjadi kesalahan baik dari segi penyajian , penulisan , dan juga isi makalh ini.

Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.Semoga makalah ini dapat memberi

manfaat bagi semua dan dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

Atas perhatian yang telah di berikan, kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, September 2013

Penulis

1

Daftar Isi

Kata Pengantar...................................................................................................................... 1

Daftar Isi................................................................................................................................ 2

BAB 1 Pendahuluan.............................................................................................................. 4

BAB 2 Pembahasan............................................................................................................... 5

1.Aspek Kelembagaan dalam Pengembangan Akuntansi......................................... 5

1.1 Penyusunan Standar Akuntansi di Amerika Serikat...................................... 5

1.2 Periode pembentukan (1930-1946)................................................................ 7

1.2.1 Formasi The Securities And Exchange Commision (SEC)............... 8

1.3 Committee on Accounting Procedures (1936-1946)...................................... 8

1.4 Periode Setelah Perang (1946-1959).............................................................. 9

1.4.1 ARB 32 dan SEC..............................................................................10

1.4.2 Permasalahan Price-Level..................................................................10

1.5 Periode Berakhirnya CAP..............................................................................10

1.5.1 Pendekatan Baru................................................................................11

1.6 Periode Modern (1959 sampai sekarang).......................................................11

1.6.1 Berdirinya Accounting Principles Board (APB)................................11

1.6.2 ARSs 1 dan 3......................................................................................11

1.6.3 Kredit Pajak Investasi.........................................................................12

1.6.4 APB yang Diperangi...........................................................................12

1.6.5 ARS 7 and APB Statement 4.............................................................13

1.6.6 Kritikan yang Berkelanjutan...............................................................13

1.6.7 Laporan Kelompok Wheat..................................................................14

1.6.8 Laporan Kelompok Trueblood............................................................14

1.6.9 FASB...............................................................................................14

a. Penilaian Terhadap FASB...................................................................16

b. Perbandingan antara CAP, APB, dan FAS.........................................16

2

c. Evolusi Kekuatan FASB.....................................................................17

1.6.10 Kongres Investigasi...........................................................................18

1.6.11 Sarbanes-Oxley Act (SOX) ...............................................................19

1.6.12 Krisis Kepercayaan............................................................................19

1.6.13 Peran Saat Ini....................................................................................19

1.7 Penyusunan Standar Akuntansi di Indonesia.....................................................20

1.7.1 International Financial Reporting Standart (IFRS)...........................22

1.7.2 Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia................................23

1.7.3 Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional di Indonesia...........25

1.8 Konvergensi ke IFRS di Indonesia....................................................................27

1.8.1 Efek penerapan IAS terhadap Laporan Keuangan…........................27

1.8.2 Peranan dan keuntungan harmonisasi atau adopsi IFRS sebagai standar

akuntansi domestik…………………………..................................28

1.8.3 Perlunya harmonisasi standar akuntansi internasional di Indonesia

…......................................................................................................29

1.8.4 Rintangan Dalam Proses Menuju Harmonisasi…............................30

BAB 3 Penutup...................................................................................................................33

Daftar Pustaka.....................................................................................................................34

3

BAB 1

Pendahuluan

Di Amerika Serikat sebelum tahun 1930, akuntansi sebagian besar tidak diatur. Praktik

dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan umumnya dianggap rahasia. Jadi, suatu

perusahaan memiliki sedikit pengetahuan tentang prosedur akuntansi yang dipakai oleh

perusahaan lain. Jelas, hasilnya adalah kurangnya keseragaman dalam praktik akuntansi antara

perusahaan, baik dari tahun ke tahun dan dalam industri yang sama. Bankir dan kreditur lainnya,

yang merupakan pengguna utama laporan keuangan, memberikan arah nyata dalam praktik

akuntansi. Penekanan bank dan kreditur terutama ditujukan pada pengungkapan kas dan sumber

daya mendekati kas yang dapat digunakan untuk pembayaran utang.

Ketika terjadi goncangan pasar saham pada tahun 1929 investor pemegang saham mulai

mempertanyakan apakah akuntansi dan praktik pelaporan memadai untuk menilai investasi.

Realisasi bahwa laporan keuangan didasarkan pada praktek akuntansi yang bervariasi secara luas

serta sering menyesatkan investor saat ini dan calon investor menyebabkan terjadinya periode

pertama dari tiga periode perkembangan standar akuntansi :

1.      Tahun-Tahun Pembentukan (1930-1946).

2.      Periode Pasca Perang (1946-1959).

3.      Periode Modern (1959-Sekarang).

Sesuai dengan judul makalah kami “Aspek Kelembagaan dalam Pengembangan

Akuntansi” didalamnya kami membahas tentang penyusunan standar akuntansi di Amerika dan

di Indonesia.

4

BAB 2

PEMBAHASAN

1. ASPEK KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN AKUNTANSI

Proses pembentukan standar akuntansi merupakan proses yang cukup pelik karena

melibatkan aspek politik, bisnis, sosial budaya. Aspek politik cukup dominan karena tarikan

beberapa kepentingan baik pihak pemerintah, swasta maupun profesi akuntan itu sendiri. Hal ini

dapat dipahami karena standar akuntansi yang akan diberlakukan akan mengikat semua pihak.

Dilihat dari aspek bisnis, standar akuntansi akan berkembang seiring dengan

perkembangan dunia bisnis. Munculnya transaksi-transaksi bisnis baru yang semakin komplek

menuntut adanya standar akuntansi yang mengatur transaksi tersebut.

Pentingnya keberadaan suatu teori akuntansi mendapat perhatian yang serius pada

permulaan abad 20 ketika perkembangan akuntansi berpindah ke Amerika Serikat. Pergeseran

pusat perkembangan akuntansi ke Amerika Serikat disebabkan pertumbuhan ekonomi yang

sangat cepat dan yang telah mengubah Amerika Serikat menjadi kekuatan ekonomi yang paling

dominan di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang pesat menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi

semakin kompleks dan kebutuhan akan praktik akuntansi yang sehat pun semakin kuat dirasakan

oleh kalangan akademisi maupun praktisi di Amerika Serikat. Berbagai usulan tentang konsep,

asumsi, prinsip, postulat segera mengisi jurnal-jurnal ilmiah. Pada saat yang bersamaan badan-

badan profesional akuntansi mulai bermunculan.

Perlunya melihat sejarah pembentukan standar akuntansi di amerika karena profesi

akuntansi di USA sudah cukup lama sehingga memudahkan bagi kita untuk melihat pengaruh

berbagai aspek di atas terhadap penyusunan standar akuntansi.

1.1 Penyusunan Standar Akuntansi di Amerika Serikat

Pengaruh manajemen dalam pembentukan prinsip-prinsip akuntansi muncul dari

meningkatnya jumlah pemegang saham dan peranan ekonomik dominan yang dimainkan oleh

korporasi industri setelah 1900. Penyebaran kepemilikan saham memberi peluang bagi

manajemen untuk mengendalikan bentuk dan isi pengungkapan akuntansi. Ketergantungan pada

5

inisiatif manajemen menimbulkan konsekuensi sebagian besar. Teknik akuntansi tidak memiliki

dukungan teoritis. Selama tahun 1920-an nilai pasar saham naik lebih tinggi dibanding dengan

nilai riil terjamin yang mendasarinya sampai seluruh struktur tersebut ambruk pada saat

terjadinya malaise (crash) pasar modal tahun 1929. Pemerintah Amerika Serikat di bawah

kepemimpinan Presiden Franklin D. Roosevelt berusaha untuk menangkal terjadinya depresi dan

di antara berbagai tindakan yang diambil. Ia menciptakan satu badan yang diberi nama

Securitiesa and Exchanges Commission (SEC atau Bapepam AS). Badan ini bertanggung jawab

untuk melindungi kepentingan para investor dengan memastikan adanya ketentuan mengenai

pengungkapan yang lengkap dan layak di dalam peraturan pasar modal.

Keberadaan SEC ini telah memacu profesi akuntansi untuk bersatu dan menjadi lebih

cerdik dalam mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi serta etika profesi untuk mengatur

profesi akuntansi. Hal ini menimbulkan terbentuknya beberapa organisasi sektor swasta yang

berbeda, dimana setiap organisasi mempunyai tanggung jawab untuk menertibkan standar–

standar akuntansi.

Seperti yang telah kita ketahui terdapat tiga kelompok penting yang terlibat dalam

laporan keuangan, yaitu para pemakai, manajer perusahan serta auditor eskternal. Pada

umumnya, fungsi–fungsi ini dapat saja saling bertentangan satu sama lain. Hal ini merupakan

salah satu alasan mengapa dipandang perlu untuk mengatasi pandangan yang berbeda yang dapat

menimbulkan adanya penerapan metode akuntansi yang berbeda dalam keadaan yang sama.

Standar ini dianggap oleh profesi sebagai cerminan posisi profesi yang diterima umum, dan

harus diikuti dengan penyusunan setiap laporan keuangan, kecuali jika keadaa membenarkan

adanya pengecualian terhadap standar yang ada.

Pengembangan standar akuntansi di Amerika dapat dibagi ke dalam tiga tahap yaitu

tahap awal pembentukan (1930-1946). Periode setelah perang dunia (1946-1959), dan periode

modern (1959 sampai sekarang).

Periode sebelum tahun 1930 akuntasnsi di Amerika boleh dikatakan tidak diatur. Praktek

dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh dunia usaha umumnya dianggap rahasia. Satu

perusahaan dengan perusahaan lainnya tidak saling mengetahui prosedur akuntansi yang

digunakan. Sebagai akibat terjadi ketidak seragaman dalam praktek akuntansi antar perusahaan

bahkan antar perusahaan dalam industri yang sama. Tuntutan perlunya standar akuntansi datang

6

dari perbankan dan kreditur lainnya karena merekalah pemakai utama laporan keuangan

perusahaan.

1.2 Periode pembentukan (1930-1946)

Dalam fase ini manajemen di anggap memiliki peranan yang besar dalam merumuskan

standar akuntansi. Hal ini muncul dari akibat bertambahnya investor dan peranannya yang besar

dalam perkembangan perusahaan setelah tahun1900.

Jika situasi manajemen memengaruhi penyusunan standar akuntansi, terjadi keadaan sebagai

berikut :

a. Banyak standar akuntansi lemah dari segi teoritis, metode pemecahan masalah

akuntansi adalah pragmatis bukan di dasarkan pada teoti.

b. Focus perhatian manajemen adalah hanya ingin untuk menentukan laba kena pajak

dan upaya mengurangi beban pajak

c. Teori akuntansi yang dianut selalu dilatarbelakangi oleh konsep smoot earnings

d. Masalah-masalah rumit selalu dihindarkan dan muncullah pemecahan masalah yang

mudah

e. Beberapa perusahaan yang berbeda menerapkan teknik yang berlainan untuk satu

masalah yang sama.

Maka, akibat dari crash di pasar modal pada tahun 1929 (Market crash) periode 1930

sampai 1946 memiliki pengaruh yang signifikan di dalam praktek akuntansi di Amerika. Usaha

pertama mengembangkan standar dimulai dengan adanya persetujuan antara American Institut

Certified Public Accountant (AICPA) dan New York Stock Exchanges.

Hasil kerjasama ini adalah format draft “Five Broad Accounting Principles” yang

disiapkan oleh Komite AICPA dan disetujui oleh Komite NYSE pada tanggal 22 September

1932. Dokumen ini merupakan usaha formal untuk mengembangkan “Generally Accepted

Accounting Principles” dan dimasukan ke dalam Accounting Research Bulletin (ARB) No. 43.

Upaya bersama yang dilakukan NYSE dan AICPA memiliki pengaruh besar dalam pembuatan

kebijakan akuntansi di Amerika Serikat selama 50 tahun ke depan. Rekomendasi (semua aspek

dari dokumen NYSE / AICPA asli) belum sepenuhnya diimplementasikan, tetapi konsep dasar

yang mengizinkan tiap perusahaan untuk memilih metode-metode dan prosedur yang paling

7

tepat untuk laporan keuangannya sendiri dalam kerangka dasar  “accepted accounting

principles” menjadi titik fokus pembangunan prinsip-prinsip di Amerika Serikat.

1.2.1 Formasi The Securities And Exchange Commision (SEC)

SEC dibentuk oleh Kongres pada tahun 1934. Tujuannya adalah untuk menyusun

Securities Act pada tahun 1933 dan Securities Exchange Act tahun 1934. Kedua undang-undang

tersebut adalah undang-undang sekuritas nasional pertama di Amerika Serikats.

Pada awalnya, SEC mengizinkan profesi akuntansi untuk menyusun prinsip akuntansi

tanpa campur tangan pihak lain. Akan tetapi, pernyataan yang dibuat SEC pada tahun 1937 dan

1938 mengindikasikan bahwa mulai timbul ketidaksabaran dengan profesi tersebut. Pada

Desember 1937, Komisioner SEC Robert Healy memanggil American Accounting Association

(AAA). Ia menyatakan bahwa terdapat kesulitan yang besar akan tidak adanya pihak yang

memiliki otoritas untuk membenahi dan memelihara standar akuntansi. Ia yakin bahwa pihak

yang memiliki otoritas tersebut ada dalam Securities and Exchange Commision.

Akhirnya, pada 25 April 1938, SEC mengirim pesan implisit bahwa kecuali profesi

akuntansi membentuk badan otoritatif untuk pengembangan standar akuntansi, SEC akan

menentukan praktik-praktik akuntansi yang dapat diterima dan metode mandatori untuk

digunakan dalam laporan yang mengandung infromasi akuntansi.

1.3 Committee on Accounting Procedures (1936-1946)

Pada fase ini perumusan standar akuntansi didomilisi oleh profesi. Pada periode

organisasi tumbuh dan perkembangan dengan pesat. Pada fase ini pulalah keluar Securities Acts,

yaitu peraturan tentang modal pada tahun 1933 dan 1934 yang merupakan bentuk campur tangan

pemerintah dalam akuntansi. Tahun 1933 AICPA membentuk Special Commitee on

Development of Accounting Priciples, yaitu komite khusus pengembangan prinsip akutansi.

Namun tidak banyak yang bisa dikerjakan oleh Komite ini dan kemudian diganti dengan

Committee on Accounting Procedures (CAP). CAP mulai tahun 1939 menerbitkan prinsip

akuntansi yang memiliki dukungan otoritas. Selama periode dua tahun 1938-1939 telah

diterbitkan 12 Accounting Reseacrh Bulletin (ARB) . Pada awalnya SEC merasa puas dengan

usaha yang dilakukan oleh profesi akuntansi untuk menyusun prinsip akuntansi. Akan tetapi,

sudah diketahui bahwa proses penyusunan peraturan akan diambil alih jika profesi akuntansi

8

dirasa lambat. Tidak semua anggota profesi akuntansi senang dengan peraturan akuntansi yang

dikembangkan selama periode tersebut. Para anggota AAA memberikan sebuah prosedur

deduktif untuk perumusan peraturan akuntansi, untuk menentang pendekatan induktif formal

utama yang diberikan oleh CAP.

Pada masa 1939–1946 ternyata tidak menghasilkan prinsip akuntanasi yang

komprehensif. Namun ada dua kontribusi penting yang dihasilkan.

Pertama, keseragaman praktek akuntansi secara signifikan telah mengalami perbaikan.

Kedua, kebijakan akuntansi yang dibuat di Amerika dibuat hanya untuk sektor swasta.

Periode ini menunjukkan organisasi profesi memiliki peranan yang dominan dan

perumusan standar akuntansi. Dominasi profesi ini juga memberikan dampak sebagai berikut:

a. Asosiasi dan organisasi-organisasi profesi belum yakin terhadap kerangka teori yang

sudah ada.

b. Kekuatan/otoritasnya tidak jelas.

c. Adanya beberapa alternative menimbulkan timbulnya flexibilitas dalam menerapkan

standar akuntansi.

1.4 Periode Setelah Perang (1946-1959)

Goncangan ekonomi yang lebih besar terjadi pada periode pasca perang daripada tahun

1920-an. Industri menginginkan modal yang besar untuk memperluas bisnisnya. Perluasan

tersebut, sebagai gantinya, menciptakan lapangan pekerjaan dan uang yang lebih banyak.

Dengan dorongan dari stock exchange, industri mulai menyediakan uang untuk masyarakat.

Tahun 1940, diperkirakan terdapat empat juta pemegang saham di Amerika Serikat. Tahun 1952,

jumlah tersebut meningkat menjadi tujuh juta; pada tahun 1962, jumlah ini meningkat menjadi

tujuh belas juta. Dengan demikian, sebagian besar publik Amerika memiliki kepentingan

keuangan langsung dalam perusahaan yang terdaftar.

Laporan keuangan perusahaan merupakan instrument yang penting dalam pengambilan

keputusan. Oleh karena itu laporan keuangan dan peraturan–peraturan akuntansi yang digunakan

dalam penyiapan laporan keuangan tersebut memperoleh perhatian yang luas. Masalah utama

9

adalah keseragaman atau komparabilitas (perbandingan) pendapatan yang dilaporkan antara

perusahaan yang berbeda. SEC semakin memberikan tekanan berat untuk profesi akuntansi agar

menghilangkan metode yang berbeda dari akuntansi untuk transaksi serupa yang mempengaruhi

laba bersih.

1.4.1 ARB 32 dan SEC

CAP sangat sibuk selama periode pasca-perang. Secara keseluruhan, delapan belas ARB

dikeluarkan sejak 1946 hingga 1953. Walaupun komite telah berhasil mengurangi pertanyaan

yang timbul tentang praktik akuntansi tahun 1930-an, strategi tersebut memunculkan masalah-

masalah baru selama tahun 1940-an hingga awal 1950-an. Ketika berusaha mengurangi dugaan

yang muncul akan praktik akuntansi, CAP gagal untuk membuatrekomendasi positif untuk

prinsip akuntansi secara umum. Akibatnya, terdapat kelebihan prinsip akuntansi yang “baik”.

Berbagai alternatif praktik dilanjutkan untuk memperindah karena tidak ada landasan dalam teori

akuntansi. Situasi ini memicu konflik antara CAP dan SEC.

Konflik yang paling dipublikasikan berhubungan dengan laporan laba rugi dibandingkan

dengan kinerja operasi saat ini. CAP merasa bahwa memanfaatkan kinerja operasi  saat ini akan

meningkatkan komparabilitas pendapatan antara perusahaan dan antar tahun-tahun untuk

perusahaan yang sama. Banyak pendapatan dan rugi luar biasa dikeluarkan dari laba bersih

dalam konsep kinerja operasi saat ini. Akibatnya, CAP mengeluarkan ARB 32 untuk

merekomendasikan konsep tersebut.

1.4.2 Permasalahan Price-Level

Akhir tahun 1953, profesi akuntansi menaruh perhatian yang besar pada akuntansi di

bawah kondisi tingkat perubahan harga. Sehingga, selama tiga tahun berikutnya terdapat

kemajuan dalam perkembangan prinsip akuntansi.

1.5 Periode Berakhirnya CAP

Tahun 1957-1959 mewakili suatu periode transisi dalam pengembangan standar

akuntansi di Amerika Serikat. Kritik CAP meningkat, dan bahkan pilar pendirian akuntansi

mencela operasinya. Akhirnya, presiden AICPA, Alvin R. Jennings, menyerukan pendekatan

baru untuk pengembangan prinsip akuntansi. Selama pertengahan hingga akhir tahun 1950,

minat dalam pengembangan prinsip akuntansi tumbuh baik di dalam maupun di luar profesi.

10

Sayangnya, minat dalam pengembangan prinsip akuntansi ini memunculkan kritik

negatif terhadap CAP. Eksekutif Keuangan dan Praktisi Akuntansi dalam perusahaan yang lebih

kecil mengeluh bahwa mereka tidak diberi kesempatan cukup untuk menyampaikan opini

mereka dalam penyusunan ARB.

1.5.1 Pendekatan Baru

Pada tahun 1957, Alvin R.Jennings menyampaikan pidato pada pertemuan tahunan

AICPA. Ia menganjurkan reorganisasi AICPA untuk mempercepat perkembangan prinsip

akuntansi. Jeannings menekankan perlunya riset sebagai bagian dari program pengembangan.

1.6 Periode Modern (1959 sampai sekarang)

1.6.1 Berdirinya Accounting Principles Board (APB)

APB dan Accounting Research Division (ARD) mempunyai divisi penelitian yang semi-

otonom. Mempunyai direktur sendiri yang berwenang untuk mempublikasikan penemuan

penelitian yang dilakukan stafnya dan tidak memiliki pertanggungjawaban pada komite teknis

AICPA. Pada penerbitan proyek penelitian apa yang akan diambil, direktur penelitian harus

mencocokkannya dengan pimpinan APB. Jika keduanya tidak menyetujui, APB menentukan

proyek apa yang akan diambil oleh divisi penelitian. Hasil dari proyek penelitian akan

diterbitkan di Accounting Research Studies (ARSs). Dalam bentuknya, APB sama dengan CAP,

yang terdiri dari 18-21 member, yang semuanya juga merupakan member dari AICPA. Pada

awal berdirinya APB dikarakteristikkan dengan kegagalan dan keragu-raguan. Studi riset tidak

diterima oleh profesi dan kontroversi pajak investasi merupakan tantangan serius bagi KAP

besar.

1.6.2 ARSs 1 dan 3

ARS 1 ‘The Basic Postulates of Accounting’ karya Maurice Moonitz dipublikasikan

tahun 1961, awalnya tidak mendapatkan reaksi yang baik, baik dari APB maupun dari profesi

secara umum. ARS 3 ‘A Tentative Set of Broad Accounting Principles for Business Enterprises’

karya Robert Sprouse dan Moonitz terbit 1962 dan mendapat banyak kritikan dari berbagai

area. Dewan meyakini bahwa studi 1 dan 3 adalah kontribusi yang bernilai bagi pemikiran

11

akuntansi yang berbeda secara radikal dengan GAAP yang ada sekarang yang dapat diterima saat

ini.

1.6.3 Kredit Pajak Investasi

Pada November 1962 dikeluarkan APB Opinion 2 yang menguraikan kredit pajak

investasi menyebabkan masalah lain. Terdapat dua pendapat berbeda dalam perhitungan kredit

pajak investasi (investment tax credit): (1) metode flow-through, yaitu mengakui keuntungan

pajak pada tahun penerimaaanya (2) metode deferral, yaitu mengakui keuntungan pajak

sepanjang umur aktiva terkait. APB Opinion 2 memutuskan menggunakan metode deferral,

akibatnya 3 CPA besar tidak mengharuskan kliennya mengikuti opini tersebut. Lebih jauh lagi,

pada Januari 1963 SEC mengeluarkan ASR 96 yang mengizinkan menggunakan metode flow-

through atau metode deferral. Akhirnya APB menerbitkan APB Opinion no. 4 yang

membolehkan penggunaan kedua metode di atas.

Akhir tahun 1964 Dewan AICPA mengumumkan wewenang APB kembali yang

dinyatakan dalam Apendiks pada APB Opinion no. 6 dengan suara bulat disetujui bahwa

kebiasaan dari APB Opinion harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh

anggota AICPA. Jika akuntan independen menyimpulkan bahwa metode yang digunakan

mempunyai pendukung otoritas yang substantif, meskipun tidak mengandung prinsip akuntansi

tertentu diungkapkan dalam catatan atau laporan auditor. Jika memungkinkan auditor harus

mengungkapkan dampak dari kebiasaan tersebut. Jika prinsip yang digunakan tidak didukung

oleh otoritas yang substantif, maka kualifikasi auditor adalah adverse atau disclaimer.

1.6.4 APB yang Diperangi

Pada tahun 1965 sampai 1967, kritik lebih lanjut dari dewan muncul di pers. Selama

periode ini, APB menerbitkan 7 opini. ARS 8 ‘Accounting for the Cost of Pension Plan’ oleh

Ernest L. Hicks mereview argumentasi alternatif akuntansi yang berbeda dan masalah

praktiknya. APB Opinion no. 8 menggunakan riset ini sebagai dokumen sumber dan merupakan

aplikasi nyata yang pertama dari pendekatan dua cabang. APB Opinion no.9 menguraikan pos-

pos luar biasa dan earning per share. Opini menghapus perbedaan dalam praktik sehubungan

dengan pos-pos luar biasa. Juga sebagai persetujuan terhadap semua konsep termasuk laporan

laba rugi. ARS 9 ‘Interperiod Allocation of  Corporate of Income Taxes’ karya Homer Black

dipakai sebagai sumber informasi dalam pertimbangan dewan. Meskipun kontroversial, APB

12

no.11 mengharuskan alokasi pajak penghasilan secara komprehensif, secara signifikan telah

membatasi prosedur-prosedur alternatif dalam praktik.

1.6.5 ARS 7 and APB Statement 4

ARS 1 dan 3 tidak diterima kalangan akuntan, sehingga diterbitkan ARS 7 ‘Inventory of

GAAP for Business Enterprises’ oleh Paul Grady. Dengan dasar ARS 7 tahun 1970 dikeluarkan

APB Statement no.4 ‘Basic Conscept and Accounting Principles Underlying Financial

Statement of Business Enterprises’ dengan tujuan:

1. Sebagai dasar untuk mengevaluasi penyajian praktik akuntansi, membantu

      memecahkan masalah akuntansi dan memandu pengembangan akuntansi keuangan

      pada masa yang akan datang.

2. Meningkatkan pemahaman terhadap tujuan akuntansi keuangan, sifat dari proses dan

      kekuatan yang membentuknya dan keterbatasan laporan keuangan dalam 

      menyediakan informasi yang dibutuhkan.

Pernyataan APB 4 mencakup banyak topik yang sama termasuk dalam ARS 7. APB

gagal dalam tanggung jawabnya untuk menyusun dasar postulat dan prinsip akuntansi yang lebih

luas.

1.6.6 Kritikan yang Berkelanjutan

Terdapat 2 kritikan terhadap penyusunan standar: (a) paparan untuk pendapat APB

tentatif terlalu terbatas dan prosesnya terlalu lambat dan (b) masalah penggabungan badan usaha

terlalu lama akibat banyaknya tekanan dari pihak yang kurang tepat. Kritik tersebut ditanggapi

dengan melanjutkan ke Financial Accounting Standards Board (FASB) pada tahun 1971.

Kontroversi atas penggabungan usaha dan goodwill memakan waktu yang paling lama

untuk dibahas secara luas oleh APB. Pada tahun 1963, ARS 5 diterbitkan, A Critical Studi of

Accounting for Business Combinations’ oleh Arthur Wyatt, dan pada tahun 1968 diterbitkan

Accounting for Goodwill oleh George Catlett dan Norman Olson. ARS 5 menyimpulkan bahwa

penyatuan kepentingan akuntansi harus dihentikan dangoodwill memiliki dua komponen, salah

satunya dengan umur terbatas yang mengharuskan amortisasi periodik, dan yang lainnya dengan

umur tak terbatas untuk dilanjutkan pada periode mendatang. ARS 10 menyimpulkan

bahwa Goodwill tidak dapat dikatakan sebagai asset, oleh karena itu, goodwill harus segera

dikurangkan dari ekuitas pemegang saham pada saat diselesaikannya penggabungan. Kemudian

13

pada Juli 1969, draft awal opini mengusulkan ‘polling of interest’ dihapuskan dan goodwill

diamortisasi maksimal 40 tahun. Pada Februari 1970, draft opini yang lain mengizinkan ‘polling

of interest’ (jika tes 3 ke 1 terpenuhi) dan goodwill diamortisasi maksimal 40 tahun. Akhirnya,

pada Juni 1970, dua per tiga mayoritas setuju untukmengizinkan ‘polling of interest’ (jika tes 9

ke 1 terpenuhi) dan goodwill diamortisasi maksimal 40 tahun.

Pada April 1971, AIPCA membentuk 2 kelompok studi (1) kelompok studi yang

menetapkan prinsip-prinsip akuntansi, diketuai Francis M. Wheat dan (2) kelompok studi dengan

tujuan Laporan Keuangan diketuai Robert M. Trueblood.

1.6.7 Laporan Kelompok Wheat

Komite ini menyelesaikan laporannya pada Maret 1972.  Laporan tersebut

merekomendasikan :

1. Pendirian Financial Accounting Foundation, dengan 9 wakil bertugas  memilih

      anggota FASB dan mengumpulkan dana operasional.

2. Pendirian FASB, dengan 7 anggota full-time dan bertugas menetapkan standar

      laporan  keuangan.

3. Pendirian Financial Accounting Standards Advisory Council, dengan 20 anggota,

      dengan tugas berkonsultasi dengan FASB untuk menetapkan prioritas dan tugas

      untuk menanggapi usulan standar.

Rekomendasi ini diterima oleh AICPA Juni 1972 dan FASB berdiri 1 Juli 1973.

1.6.8 Laporan Kelompok Trueblood

Sampai dengan Oktober 1973, Kelompok Trueblood tidak melengkapi laporannya, hanya

mengidentifikasi beberapa tujuan tanpa membuat usulan implementasi. FASB

mempertimbangkan Laporan Trueblood dalam proyek rerangka konseptual.

1.6.9 FASB

FASB adalah suatu organisasi independen yang beranggotakan tujuh orang dan bekerja

penuh di badan ini. Mereka berasal dari bidang akuntansi profesional, usahawan, wakil

pemerintah dan wakil bidang akademis. Fungsi utama FASB adalah untuk mempelajari masalah–

14

masalah akutansi dan menetapkan standar akuntansi. Standar ini diterbitkan sebagai rumusan

standar akuntansi keuangan.

FASB juga menerbitkan rumusan konsep akuntansi keuangan, konsep-konsep yang

diperkenalkan di dalam statement standard. Struktur FASB mengalami perubaan pada tahun

1977 dan modifikasi perubahan ini sebagai hasil rekomendasi dari Structure Committee of the

Financial Accounting Foundation (FAF).

FAF terdiri dari 6 organisasi sponsor yaitu AAA, ACIPA, Financial Analysis

Federations (FAF), Financial Executives Institute (FEI), National Association of Accountant

(NAA) dari security industry Association (SIA), FAF terdiri dari 13 orang anggota yang

merupakan watak dari 6 sponsor tersebut ditambah wakil pemerintah dan komposisi sebagai

berikut :

1.      Satu wakil AAA

2.      Empat wakil Financial Analysis Predication

3.      Dua wakil Financial Executives of Accountant

4.      Satu Wakil National Association

5.      Satu wakil Security Industry Associantion

6.      Tiga wakil dari kelompok akutan pemerintah

Tugas FAF adalah mengangkat board of Trustee. Board of Trustee ini telah

dikembangkan untuk mengakomodasi tambahan dua anggota ini dari organisasi besar yang tidak

termasuk dalam 6 organisasi sponsor yaitu industri perbankan . Board of Trustee kemudian

mengangkat anggota FASB, menandai kegiatan Board dan berperan sebagai pengawas.

Anggota FASB berjumlah 7 orang yang masing-masing diangkat untuk waktu 5 tahun

dan menjabat maksimum 2 periode. Selama menjadi anggota FASB, mereka harus independen

dan tidak boleh ada konflik interest antara anggota secara pribadi dengan public interest. Latar

belakang seorang anggota FASB adalah pengetahuan akuntansi, finance dan bisnis serta

memiliki perhatian serius terhadap kepentingan publik.

Prosedur penyusunan standar:

1) Melakukan Identifikasi masalah

2) Membentuk task force, untuk mengeksplorasi segala aspek dari masalah berupa

discussion memorandum.

15

3) Menyebarkan discussion memorandum ke pihak-pihak yang berkepentingan.

4) Melaksanakan public hearing

5) Menerbitkan exposure draft dari standard dan dimintakan pendapat secara tertulis kepada

semua pihak yang berkepentingan.

6) Menerbitkan exposure draft baru atau final vote diambil oleh dewan FASB

a. Penilaian Terhadap FASB

Hasil evaluasi terhadap FASB oleh Dewan Perwakilan FAF adalah sebagai berikut :

1.      Proses penetapan standar akuntansi yang baru membutuhkan pertimbangan mendalam

dari seluruh unsur pemakai.

2.      Proses membutuhkan penilaian unjtuk memperkirakan dampak yang mungkin timbul

dari standar yang diusulkan.

3.      Keberhasilan sebuah standar tidak ditentukan oleh penyusun, tetapi harus

diasimilasikan dengan pemakai.

4.      Proses asimilasi membutuhkan pendidikan untuk memperlihatkan nilai-nilai dalam

standar yang diajukan.

FASB telah menghasilkan lebih dari 159 Standar Akuntansi Keuangan hingga Juni 2007

yang disebut juga dengan gerakan “clean up the balance sheet” (pembersihan neraca). Hal ini

menghasilkan neraca yang lebih konservatif. FASB dinilai lebih sukses bila disbandingkan

dengan dua pendahulunya. Namun demikian, walaupun prestasinya tergolong baik, FASB

sekali lagi diserang oleh berbagai pihak.

b. Perbandingan antara CAP, APB, dan FASB

Karakteristik CAP APB FASB

Independensi

Organisasi

Bagian dari

AICPABagian dari AICPA

Terpisah dari AICPA;

didukung enam organisasi

profesi

Independensi

Anggota

Karyawan full-

timeKaryawan full-time

Karyawan full-time FASB,

biasanya dari KAP

Luasnya Harus bertitel Harus bertitel CPA Tidak harus bertitel CPA;

16

Keanggotaan CPA

boleh berasal dari akuntan

publik, pemerintahan,

industri, sekuritas, dan

akademisi.

Proses Sedikit, jika ada

Sangat terbatas,

meskipun menjadi sangat

luas menjelang akhir

eksistensinya

lebih luas dan dibawa ke

dalam proses (sidang terbuka

dan tanggapan untuk

merancang draft), dapat

menyebabkan masalah

kelumpuhan demokrasi

Teoritis

Dokumen

Pendukung

Standar

Tidak mencoba

Postulat dan Prinsip telah

gagal, kecuali ARS No. 7

dan APB Statement No.

4 yang dinilai berhasil

Kerangka Konseptual lebih

sukses daripada APB.

Penggunaan

PenelitianSangat terbatas

Kegunaan utama adalah

pada ARSs

Lebih luas daripada para

pendahulunya, diskusi

memorandum; FASB telah

membentuk beberapa studi

penelitian.

c. Evolusi Kekuatan FASB

Beberapa organisasi telah mencoba untuk membatasi atau mempersempit kekuasaan

legislatif FASB. Ketika tanggung jawab untuk menetapkan Standar dipindahkan dari AICPA ke

FASB pada tahun 1972, AICPA membentuk Accounting Standards Executive Comittee

(AcSEC) untuk melakukan fungsi penghubung antara AICPA dan FASB. Komite ini bertugas

merespon nota diskusi, meminta komentar dan membuat usulan draft awal untuk FASB.

AcSEC mengeluarkan 2 pengumuman: Statement of Position (SOP) dan Industry

Accounting Guides (Guides). Umumnya, SOP dan Guides berurusan dengan subjek yanglebih

sempit dan khusus dibandingkan dengan FASB Statements.

Jika standar industri telah menjadi bagian AcSEC, kelompok lain Emerging Issues Task

Force (EITF) - yang dibuat pada tahun 1984, hanya menekankan pada masalah yang sangat

17

teknis, seperti instrumen keuangan, yang dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan di

hampir setiap industri. EITF juga memperhatikan masalah khusus dari lembaga keuangan.

Anggota kelompok ini terdiri dari mitra teknis senior dari perusahaan-perusahaan besar dan

kepala akuntan SEC.

Tantangan lebih lanjut untuk kekuatan penetapan standar FASB datang dari Government

Accounting Standards Board (GASB), diciptakan oleh FAF pada tahun 1984 untuk menangani

akuntansi perkotaan. Laporan keuangan untuk tujuan umum dari entitas seperti rumah sakit,

perguruan tinggi dan universitas, dan rencana pensiun seharusnya menggunakan standar FASB,

kecuali GASB telah mengeluarkan standar tertentu yang mencakup jenis entitas spesifik

(tumpang tindih). 

1.6.10 Kongres Investigasi 

Telah dijelaskan tantangan terhadap otoritas legislatif FASB yang timbul dari

ketidakpuasan dengan proses penetapan standar. Sumber lain tekanan adalah kongres 

investigasi profesi audit dan aparat penetap standar. Dua laporan subkomite kongres beredar di

akhir 1976 dan awal 1977 sangat kritis. John E. Moss, ketua dari subkomite kongress yang

laporannya sangat kritis terhadap keragaman yang ada dari prinsip-prinsip akuntansi yang

berlaku umum. Laporan Senat subkomite, diketuai oleh Senator Lee Metcalf, diarahkan menuju

struktur kelembagaan akuntansi keuangan. Laporan tersebut mengenai konsentrasi kekuasaan

oleh FASB, SEC, AICPA, dan "Delapan Besar" (sekarang "Empat Besar") CPA. Pada intinya,

laporan meminta peraturan pemerintah dari keseluruhan profesi. Setelah dengar pendapat publik,

laporan dimodifikasi secara signifikan untuk memungkinkan pengaturan standar untuk tetap

berada di sektor swasta. 

Banyak perubahan organisasi terjadi karena kongres investigasi ini. Tujuan utama dari

perubahan adalah :

1.      Memperkuat proses audit dan independensi auditor,

2.      Memastikan kepatuhan dengan standar kinerja yang tinggi tidak hanya bagi CPA    

      tetapi juga kantor akuntan publik di bawah sistem self-regulasi yang efektif,

3.      Menjamin partisipasi yang lebih besar oleh wakil-wakil masyarakat dalam urusan

      profesi,

4.      Membangun perbedaan antara perusahaan publik dan non publik yang lebih kecil 

      untuk tujuan penerapan standar teknis, dan

18

5.      Meningkatkan efektivitas keseluruhan profesi dalam melayani kebutuhan masyarakat. 

1.6.11 Sarbanes-Oxley Act (SOX) 

SOX mendirikan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), sebuah badan

pengawas sektor privat yang dipantau oleh SEC. PCAOB bertanggung jawab untuk mendaftar

kantor akuntan publik, menetapkan standar audit, memeriksa kantor akuntan terdaftar, dan

menegakkan kepatuhan SOX. Audit Standards Board (ASB) tidak lagi menentukan standar

untuk audit, atestasi, dan kontrol kualitas. PCAOB harus berkonsultasi dengan kelompok-

kelompok profesional seperti ASB, tetapi memiliki otoritas penuh untuk menetapkan standar

yang dianggap perlu. SOX mengganti peer review dengan pemeriksaan oleh PCAOB, langkah

menjauh dari manajemen diri sendiri oleh profesi.

Selain pembentukan PCAOB, SOX lebih jelas menekankan independensi auditor, yang

dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan publik yang hilang pada tahun 1990 dan awal

tahun 2000-an karena penyalahgunaan keuangan yang berasal dari skandal besar.

1.6.12 Krisis Kepercayaan

Krisis kepercayaan di bidang akuntansi publik telah menjadi masalah sangat penting yang

dihadapi seluruh profesi. Ada tekanan luar biasa untuk mengubah audit menjadi mekanisme

pendeteksi penipuan dengan situasi yang membutuhkan auditor untuk melapor kepada SEC, di

kasus perusahaan publik, jika manajemen dan dewan direksi tidak bertindak tepat. Tentu saja,

auditor juga patut disalahkan jika mengurangi beberapa proses audit dalam upaya mengurangi

biaya sebagai hasil dari penawaran yang rendah, serta inefisiensi pengawasan dan penilaian yang

buruk. Selain itu masih terdapat beberapa kewajiban tambahan seperti apabila auditor gagal

memberikan opini yang sesuai sehingga merugikan klien, maka auditor wajib memberikan ganti

rugi.

1.6.13 Peran Saat Ini

AICPA sendiri saat ini sudah tidak memiliki otoritas eksklusif sebagai badan pembuat

standar karena telah digantikan oleh FASB dan PCAOB. Kolaborasi terbaru antara FASB dan

AICPA mengajukan proposal bahwa AICPA berpartisipasi dalam proses pembuatan standar

yang terpisah untuk perusahaan privat yang lebih kecil. Proposal ini dianggap berbahaya. Namun

AICPA masih memiliki peran penting untuk membatasi apa yang disebut”shopping for

accounting principles” yang menyebabkan ketatnya persaingan KAP untuk mendapatkan klien.

19

Di lain pihak, SEC yang mendapatkan kekuasaan dari pemerintah masih memegang

peranan penting dalam pengaturan dan proses pembuatan standar. Peningkatan operasi SEC juga

terlihat dengan digunakannya Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System

(EDGAR) untuk mengisi data financial secara elektronik. Seiring dengan perkembangan jaman,

pihaknya juga memanfaatkan jaringan internet.

Saat ini, selain AICPA terdapat setidaknya tiga asosiasi yang berkepentingan dengan

proses pembuatan standar di USA antara lain: American Accounting Association (AAA),

Financial Executives International (FEI), dan Institute of Management Accountants(IMA).

1.7 Penyusunan Standar Akuntansi di Indonesia

Pengembangan standar akuntansi keuangan sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga

kini. Pengembangan standar akuntansi ini dilakuksn secara terus-menerus, pada tahun 1973

terbentuk Panitia Penghimpun Bahan–bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Kemudian pada

tahun 1974 di bentuk KOMITE PRINSIP AKUNTANSI INDONESIA (KOMITE PAI) yang

bertugas menyusun standar keuangan.

Komite PAI telah bertugas selama 4 periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga

1994 dengan susunan personel yang terus diperbarui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan

IAI tahun 1994-1998 nama Komite PAI di ubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan

(komite SAK), kemudian pada kongres VIII, tanggal 23-24 september 1998 di Jakarta, komite

SAK diubah menjadi DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN untuk masa bakti

1998-2000 dan diberikan otonomi untuk menyusun san mengesahkan PSAK.

Sejak IAI berdiri telah dihasilkan tiga standar akuntansi keuangan sebagai berikut:

1. Pada tahun 1973 untuk pertama kali IAI menerbitkan suatu buku Prinsip Akuntansi

Indonesia (PAI) yang sebagian besar merupakan terjemahan buku Paul Grady, penerbitan

ini dipicu oleh diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973.

2. Pada tahun 1984 buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 yang menggantikan PAI 1973

diterbitkan. Komite PAI melakukan revisi secara mendasar terhadap PAI 1973.

3. Pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total PAI 1984 dan sejak itu

mengeluarkan serial standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan

(SAK) yang diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. Pengembangan standar akuntansi ketiga

20

ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan profesi akuntansi dalam

rangka mengikuti dan mengantisipasi perkembangan Internasional. Banyak standar yang

dikeluarkan itu sesuai atau sama dengan standar akuntansi internasional yang dikeluarkan

okleh IASC. PSAK ini tentu akan terus bertambah dan revisi sesuai kebutuhan

perkembangan bisnis dan profesi akuntan.

Selain itu, juga telah dibentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) dan Dewan Konsultatif

Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK). Komite Akuntansi Syariah (KAS) dibentuk tanggal 18

Oktober 2005 untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan

perlakuan akuntansi transaksi syariah yang dilakukan oleh DSAK. Sedangkan DKSAK yang

anggotanya terdiri atas profesi akuntan dan luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna,

merupakan mitra DSAK dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK di Indonesia.

Due Process Prosedure penyusunan SAK

1. Due Process Prosedure penyusunan SAK sebagai berikut:

a. Identifikasi issue untuk dikembangkan menjadi standar;

b. Konsultasikan issue dengan DKSAK;

c. Membentuk tim kecil dalam DSAK;

d. Melakukan riset terbatas;

e. Melakukan penulisan awal draft;

f. Pembahasan dalam komite khusus pengembangan standar yang dibentuk DSAK;

g. Pembahasan dalam DSAK;

h. Penyampaian Exposure Draft kepada DKSAK untuk meminta pendapat dan

pertimbangan dampak penerapan standar;

i. Peluncuran draft sebagai Exposure Draft dan pendistribusiannya;

j. Public hearing;

k. Pembahasan tanggapan atas Exposure Draft dan masukan Public Hearing;

l. Limited hearing

m. Persetujuan Exposure Draft PSAK menjadi PSAK;

n. Pengecekan akhir;

o. Sosialisasi standar.

21

2. Due Process Procedure penyusunan Interpretasi SAK

Panduan Implementasi SAK dan Buletin Teknis tidak wajib mengikuti keseluruhan

tahapan due process yang diatur dalam ayat 1 diatas, misalnya proses public hearing.

4. Due Process Procedure untuk pencabutan standar atau interpretasi standar yang sudah

tidak relevan adalah sama dengan due process procedures penyusunan standar yang

diatur dalam ayat 1 diatas tanpa perlu mengikuti tahapan due proses e, f, i, j, dan k

sedangkan tahapan m dalam ayat 1 diatas diganti menjadi: Persetujuan pencabutan

standar atau interpretasi.

1.7.1 INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDART (IFRS)

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International

Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting

Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi

Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal

(IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC). Badan Standar Akuntansi Internasional

(IASB) yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional (AISC), merupakan

lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi.

International Financial Reporting Standards mencakup:

International Financial Reporting Standards (IFRS) – standar yang diterbitkan setelah

tahun 2001

International Accounting Standards (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001

Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretations

Committee (IFRIC) – setelah tahun 2001

Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee (SIC) –

sebelum tahun 2001

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Yang

pertama berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan.

Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus

dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya. Yang kedua

22

adalah pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu

elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat

penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca). Hal ketiga yang dimuat dalam standar adalah

pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga

elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah penyajian dan

pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis

informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Suatu informasi dapat disajikan dalam badan laporan (Neraca, Laporan Laba/Rugi) atau berupa

penjelasan (notes) yang menyertai laporan keuangan (Chariri, 2009).

1.7.2 Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia

Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara

berkesinambungan, baik berupa berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak

tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan enam kali, yaitu:

1. 1 Oktober 1995

2. 1 Juni 1996

3. 1 Juni 1999

4. 1 April 2002

5. 1 Oktober 2004

6. 1 September 2007

Revisi PSAK yang mengacu pada IFRS

1. PSAK No. 13 (revisi 2007) tentang Properti Investasi yang menggantikan PSAK

No. 13 tentang Akuntansi untuk Investasi (disahkan 1994),

2.  PSAK No. 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap yang menggantikan PSAK 16

(1994) : Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain dan PSAK 17 (1994) Akuntansi

Penyusutan,

3. PSAK No. 30 (revisi 2007) tentang Sewa menggantikan PSAK 30 (1994) tentang

Sewa Guna Usaha.

23

4. PSAK No. 50 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian dan

Pengungkapan yang menggantikan Akuntansi Investasi Efek Tertentu

5. PSAK No. 55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan

Pengukuran yang menggantikan Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas

Lindung Nilai.

Dengan adanya penyempurnaan dan pengembangan PSAK secara berkelanjutan dari

tahun ke tahun, saat ini terdapat tiga PSAK yang pengaturannya sudah disatukan dengan PSAK

terkait yang terbaru sehingga nomor PSAK tersebut tidak berlaku lagi, yaitu :

1. PSAK No. 9 (Revisi 1994) tentang Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban

Jangka Pendek pengaturannya disatukan dalam PSAK No. 1 (Revisi 1998)

tentang Penyajian Laporan Keuangan;

2. PSAK No. 17 (Revisi 1994) tentang Akuntansi Penyusutan pengaturannya

disatukan dalam PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap;

3. PSAK No. 20 tentang Biaya Riset dan Pengembangan (1994) pengaturannya

disatukan dalam PSAK No. 19 (Revisi 2000) tentang Aset Tidak Berwujud.

Berikut adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai

dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia,

2008).

1. Di Indonesia selama dalam penjajahan Belanda, tidak ada standar Akuntansi yang

dipakai. Indonesia memakai standar (Sound Business Practices) gaya Belanda.

2. Sampai Tahun 1955: Indonesia belum mempunyai undang – undang resmi /

peraturan tentang standar keuangan.

3. Tahun 1974: Indonesia mengikuti standar Akuntansi Amerika yang dibuat oleh

IAI yang disebut dengan prinsip Akuntansi.

4. Tahun 1984: Prinsip Akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar

Akuntansi.

5. Akhir Tahun 1984: Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang

bersumber dari IASC (International Accounting Standart Committee)

24

6.  Sejak Tahun 1994: IAI sudah committed mengikuti IASC / IFRS.

7.  Tahun 2008 : diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan.

8. Tahun 2012 : Ikut IFRS sepenuhnya

1.7.3 Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional di Indonesia

Saat ini standar akuntansi keuangan nasional sedang dalam proses konvergensi secara

penuh dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dikeluarkan oleh IASB

(International Accounting Standards Board). Oleh karena itu, arah penyusunan dan

pengembangan standar akuntansi keuangan ke depan akan selalu mengacu pada standar

akuntansi internasional (IFRS) tersebut.

Posisi IFRS/IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini diadopsi pada tahun 2009 dan 2010

adalah seperti yang tercantum dalam berikut ini.

1. IFRS/IAS yang Telah Diadopsi ke dalam PSAK hingga 31 Desember 2008

1. IAS 2 Inventories

2. IAS 10 Events after balance sheet date

3. IAS 11 Construction contracts

4. IAS 16 Property, plant and equipment

5. IAS 17 Leases

6. IAS 18 Revenues

7. IAS 19 Employee benefits

8. IAS 23 Borrowing costs

9. IAS 32 Financial instruments: presentation

10. IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement

11. IAS 40 Investment propert

2. IFRS/IAS yang Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2009

1. IFRS 2 Share-based payment

2. IFRS 4 Insurance contracts

25

3. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations

4. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources

5. IFRS 7 Financial instruments: disclosures

6. IAS 1 Presentation of financial statements

7. IAS 27 Consolidated and separate financial statements

8. IAS 28 Investments in associates

9. IFRS 3 Business combination

10. IFRS 8 Segment reporting

11. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors

12. IAS 12 Income taxes

13. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates

14. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans

15. IAS 31 Interests in joint ventures

16. IAS 36 Impairment of assets

17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets

18. IAS 38 Intangible assets

3. IFRS/IAS yang Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2010

1. IAS 7 Cash flow statements

2. IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of government

assistance

3. IAS 24 Related party disclosures

4. IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economies

5. IAS 33 Earning per share

6. IAS 34 Interim financial reporting

7. IAS 41 Agriculture

Berikut adalah program pengembangan standar akuntansi nasional oleh DSAK dalam

rangka konvergensi dengan IFRS (Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008):

Pada akhir 2010 diharapkan seluruh IFRS sudah diadopsi dalam PSAK;

26

Tahun 2011 merupakan tahun penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk

implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS;

Tahun 2012 merupakan tahun implementasi dimana PSAK yang berbasis IFRS wajib

diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Namun IFRS

tidak wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lokal yang tidak memiliki

akuntabilitas publik. Pengembangan PSAK untuk UKM dan kebutuhan spesifik nasional

didahulukan.

1.8. Konvergensi ke IFRS di Indonesia

Indonesia saat ini belum mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia

menggunakan IFRS melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan ocal. Dewan

Pengurus Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan Dewan SAK

merencanakan tahun 2012 akan menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi

penuh kepada IFRS.

Dari data-data di atas kebutuhan Indonesia untuk turut serta melakukan program

konvergensi tampaknya sudah menjadi keharusan jika kita tidak ingin tertinggal. Sehingga,

dalam perkembangan penyusunan standar akuntansi di Indonesia oleh Dewan Standar Akuntansi

Keuangan (DSAK) tidak dapat terlepas dari perkembangan penyusunan standar akuntansi

internasional yang dilakukan oleh International Accounting Standards Board (IASB). Standar

akuntansi keuangan nasional saat ini sedang dalam proses secara bertahap menuju konverjensi

secara penuh dengan International Financial Reporting Standards yang dikeluarkan oleh IASB.

1.8.1 Efek penerapan International Accounting Standard (IAS) terhadap Laporan

Keuangan

Beberapa penelitian di luar negeri telah dilakukan untuk menganalisa dan membuktikan

efek penerapan IAS (IFRS) dalam laporan keuangan perusahaan domestik. Penelitian itu antara

lain dilakukan oleh Barth, Landsman, Lang (2005), yang melakukan pengujian untuk

membuktikan pengaruh Standar Akuntansi Internasional (SAI) terhadap kualitas akuntansi.

Penelitian lain dilakukan oleh Marjan Petreski (2005), menguji efek adopsi SAI terhadap

manajemen perusahaan dan laporan keuangan.

27

Hung & Subramanyan (2004) menguji efek adopsi SAI terhadap laporan keuangan

perusahaan di Jerman. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa total aktiva, total kewajiban

dan nilai buku ekuitas, lebih tinggi yang menerapkan IAS dibanding standar akuntansi Jerman,

dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada pendapatan dan laba bersih yang didasarkan atas

Standar Akuntansi Internasional dan Standar Akuntansi Jerman. Adopsi SAI juga berdampak

pada rasio keuangan, antaralain rasio ROE, RAO, ATO, rasio LEV dan PM, rasio nilai buku

terhadap nilai pasar ekuitas, rasio Earning to Price.

Pricewaterhouse Coopers (2005) menyatakan bahwa perubahan standar akuntansi

tersebut akan berdampak pada berbagai area antara lain: Product viability, Capital Instruments,

Derivatives dan hedging, Employee benefits, fair valuations, capital allocation, leasing, segment

reporting, revenue recognition, impairment reviews, deferred taxation, cash flows,

disclosures, borrowing arrangements and banking covenants.

1.8.2 Peranan dan keuntungan harmonisasi atau adopsi IFRS sebagai standar

akuntansi domestik

Keuntungan harmonisasi menurut Lecturer Ph. Diaconu Paul (2002) adalah: (1)

Informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, (2) Harmonisasi dapat menghemat waktu dan

uang, (3) Mempermudah transfer informasi kepada karyawan serta mempermudah dalam

melakukan training pada karyawan, (4) Meningkatkan perkembangan pasar modal domestik

menuju pasar modal internasional, (5) Mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan

operasional yang berguna untuk menjalankan bisnis serta mempermudah dalam pengelolaan

hubungan baik dengan pelanggan, supplier, dan pihak lain.

Pricewaterhouse Coopers (2005) dalam publikasinya “Making A change To IFRS”

mengatakan: “Financial reporting that is not easily understood by global users is unlikely to

bring new business or capital to a company. This is why so many are either voluntarily changing

to IFRS, or being required to by their governments. Communicating in one language to global

stakeholders enhances confidence in the business and improves finance-raising capabilities. It

also allowsmultinational groups to apply common accounting across their subsidiaries, which

can improve internal communications, and the quality of management reporting and group

decision-making. At the same time, IFRS can ease acquisitions and divestments through greater

28

certainty and consistency of accounting interpretation. In increasingly competitive markets,

IFRS allows companies tobenchmark themselves against their peers worldwide, and allows

investors and others to compare the company’s performance with competitors globally. Those

companies that do not make themselves comparable (or can’t, because national laws stand in the

way) will be at a disadvantage and their ability to attract capital and create value going forward

will be undermined”

Dalam publikasi tersebut, Pricewaterhouse Coopers sebagai perusahaan jasa professional

atau kantor akuntan terbesar di dunia saat ini, menyatakan bahwa laporan keuangan dituntut

untuk dapat memberikan informasi yang lebih dapat dipahami oleh pemakai global, dengan

demikian dapat menarik modal ke dalam perusahaan. Hal inilah yang mendorong atau menuntut

perubahan peraturan akuntansi domestik ke arah IFRS. Dengan mengadopsi IFRS berarti laporan

keuangan berbicara dengan bahasa akuntansi yang sama, hal ini akan memudahkan perusahaan

multinasional dalam berkomunikasi dengan cabang-cabang perusahaannya yang berada dalam

negara yang berbeda, meningkatkan kualitas pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan.

Dengan mengadopsi IFRS juga berarti meningkatkan kepastian dan konsistensi dalam

interpretasi akuntansi, sehingga memudahkan proses akuisisi dan divestasi. Dengan mengadopsi

IFRS kinerja perusahaan dapat diperbandingkan dengan pesaing lainnya secara global, apalagi

dengan semakin meningkatnya persaingan global saat ini. Akan menjadi suatu kelemahan bagi

suatu perusahaan jika tidak dapat diperbandingkan secara global, yang berarti kurang mampu

dalam menarik modal dan menghasilkan keuntungan di masa depan.

1.8.3 Perlunya harmonisasi standar akuntansi internasional di Indonesia

Indonesia perlu mengadopsi standar akuntansi internasional untuk memudahkan

perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya. Namun demikian,

untuk mengadopsi standar internasional itu bukan perkara mudah karena memerlukan

pemahaman dan biaya sosialisasi yang mahal. Indonesia sudah melakukannya namun sifatnya

baru harmonisasi, dan selanjutnya akan dilakukan full adoption atas standar internasional

tersebut. Adopsi standar akuntansi internasional tersebut terutama untuk perusahaan publik. Hal

ini dikarenakan perusahaan publik merupakan perusahaan yang melakukan transaksi bukan

hanya nasional tetapi juga secara internasional. Jika ada perusahaan dari luar negeri ingin

29

menjual saham di Indonesia atau sebaliknya, tidak akan lagi dipersoalkan perbedaan standar

akuntansi yang dipergunakan dalam menyusun laporan.

Ada beberapa pilihan untuk melakukan adopsi, menggunakan IAS apa adanya, atau

harmonisasi. Harmonisasi adalah, kita yang menentukan mana saja yang harus diadopsi, sesuai

dengan kebutuhan. Contohnya adalah PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan) nomor 24,

itu mengadopsi sepenuhnya IAS nomor 19. Standar ini berhubungan dengan imbalan kerja atau

employee benefit.

Kerugian apa yang akan kita hadapi bila kita tidak melakukan harmonisasi, kerugian kita

berkaitan dengan kegiatan pasar modal baik modal yang masuk ke Indonesia, maupun

perusahaan Indonesia yang listing di bursa efek di Negara lain. Perusahaan asing yang ingin

listing di BEI akan kesulitan untuk menerjemahkan laporan keuangannya dulu sesuai standart

nasional kita, sedangkan perusahaan Indonesia yang akan listing di Negara lain, juga cukup

kesulitan untuk menerjemahkan atau membandingkan laporan keuangan sesuai standart di negara

tersebut. Hal ini jelas akan menghambat perekonomian dunia, dan aliran modal akan berkurang

dan tidak mengglobal.

1.8.4 Rintangan Dalam Proses Menuju Harmonisasi

Menurut Nobes dan Parker (2002), rintangan yang paling fundamental dalam proses

harmonisasi adalah:

1. perbedaan praktek akuntansi yang berlaku saat ini pada berbagai negara,

2. kurangnya atau lemahnya tenaga profesional atau lembaga profesional di bidang

akuntansi pada beberapa negara,

3. perbedaan sistem politik dan ekonomi pada tiap-tiap negara.

Menurut Lecturer Ph. Diaconu Paul (2002), hambatan dalam menuju harmonisasi adalah:

1. Nasionalisme tiap-tiap negara,

2. Perbedaan sistem pemerintahan pada tiap-tiap negara,

3. Perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan

nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara,

30

4. Tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.

a. Tantangan atau rintangan bagi perusahaan

Penerapan IFRS dalam sebuah perusahaan atau organisasi bukanlah suatu keharusan.

Sebuah perusahaan ketika akan beralih ke IFRS terlebih dahulu akan mempertimbangkan cost

and benefit-nya. Perusahaan akan menerapkan IFRS apabila memperoleh incremental benefit

atas penerapan IFRS tersebut. Namun bagi perusahaan multinasional, wajib menerapkan IFRS

dalam laporan keuangannya dikarenakan perusahaan ini berpatner dengan perusahaan-

perusahaan lain secara global. Jika perusahana multinasional tidak mau mengadopsi IFRS, maka

ia akan ditinggalkan oleh patner usahanya yang membutuhkan laporan keuangan yang berstandar

internasional.

IFRS adalah sebuah sistem pengukuran kinerja baru. Prinsip akuntansi yang baru ini

harus di umumkan kepada semua pihak di sebuah perusahaan (organisasi). Merubah standar

akuntansi dari standar domestik menjadi standar internasional bukanlah sekedar berganti aturan

akuntansi semata, tetapi juga berarti perubahan dalam pola pikir pegawai accounting/keuangan

dan bagian lain di perusahaan dalam bekerja, mereka dituntut untuk mengetahui dan bisa

membuat laporan keuangan berstandard IFRS. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu dan usaha

yang keras.

b. Tantangan atau rintangan bagi kalangan akademisi.

Indonesia akan mengadopsi IFRS secara penuh pada tahun 2012. Untuk tujuan itu,

sampai dimana kesiapan kalangan akademisi khususnya bidang akuntansi di Indonesia?

Mengingat kalangan akademisi adalah ujung tombak dalam mempersiapkan atau menghasilkan

generasi-generasi penerus yang akan berhadapan langsung dengan IFRS dalam dunia kerjanya di

masa depan. Apakah akademisi Indonesia (seperti guru, dosen dan guru besar akuntansi) sudah

siap mengganti kurikulum, buku literature, silabus dan bahan/alat ajar akuntansi lainnya?

Mengubah kurikulum akuntansi bukanlah pekerjaan mudah, menyangkut banyak aspek.

Michael Cangemi (President dan CEO dari FEI) dalam tulisannya di “March issue“

mengatakan: “This means that all of the GAAP books you own, everything you learned in

31

college and in your entire career will change“, semua buku mengenai GAAP yang anda miliki

beserta segala sesuatu yang anda pelajari di sekolah dan career akan berubah. “Major accounting

schools – the Universities of Texas, Illinois and Wisconsin – will teach IFRS”, kata Larry

Rittenberg, Ph.D., Ernst & Young professor, University of Wisconsin. Hampir semua universitas

yang menyelenggarakan jurusan akuntansi di semua negara bagian amerika serikat telah

memiliki kelas khusus IFRS, katanya, seperti di lansir oleh Financial Executive Online.

BAB 3

PENUTUP

32

KESIMPULAN

Proses pembentukan standar akuntansi merupakan proses yang cukup pelik karena

melibatkan aspek politik, bisnis, sosial budaya. Aspek politik cukup dominan karena tarikan

beberapa kepentingan baik pihak pemerintah, swasta maupun profesi akuntan itu sendiri. Hal ini

dapat dipahami karena standar akuntansi yang akan diberlakukan akan mengikat semua pihak.

Perlunya melihat sejarah pembentukan standar akuntansi di amerika karena profesi

akuntansi di USA sudah cukup lama sehingga memudahkan bagi kita untuk melihat pengaruh

berbagai aspek di atas terhadap penyusunan standar akuntansi.

Pengembangan standar akuntansi di Amerika dapat dibagi ke dalam tiga tahap yaitu

tahap awal pembentukan (1930-1936). Periode setelah perang dunia (1946-1959), dan periode

modern (1959 sampai sekarang).

Pengembangan standar akuntansi keuangan sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga

kini. Pengembangan standar akuntansi ini dilakuksn secara terus-menerus, pada tahun 1973

terbentuk Panitia Penghimpun Bahan–bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Kemudian pada

tahun 1974 di bentuk KOMITE PRINSIP AKUNTANSI INDONESIA (KOMITE PAI) yang

bertugas menyusun standar keuangan.

Indonesia saat ini belum mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia

menggunakan IFRS melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan ocal. Dewan

Pengurus Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan Dewan SAK

merencanakan tahun 2012 akan menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi

penuh kepada IFRS.

DAFTAR PUSTAKA

33

Harahap, S. S. 2007. Teori Akuntansi. Grafindo Persada, Jakarta.

Ghozali, I. , Chariri, A. 2003. Teori Akuntansi. Badan Penerbit Univesitas Diponegoro,

Semarang.

http://sury88.blogspot.com/2012/12/perkembangan-struktur-kelembagaan.html. Diakses

pada 20 September 2013.

http://resum-kuliah.blogspot.com/2011/04/sejarah-kelembagaan-conseptual.html.

Diakses pada 20 September 2013.

http://fathir32.wordpress.com/2011/04/01/konvergensi-standar-akuntansi-di-indonesia-

ke-ifrs/. Diakses pada 20 September 2013.

http://edhane.wordpress.com/2010/04/01/sejarah-sak/.

http://mazda4education.wordpress.com/2013/05/10/jurmal-adopsi-ifrs-ke-psak/

34