Ayamaru Sertifikasi ribu...2013 (Kab. Pelalawan); - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan Nomor 522.2/Pemhut/3093, 16 September 2013 (Kab. Kampar); RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Izin Usaha Pemanfaatan Hasi l Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman

PPrroovviinnssii RRiiaauu

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HT PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA

KABUPATEN KAMPAR DAN PELALAWAN PROVINSI RIAU

(1) Identitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)

a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN, Tanggal 23 November 2012

c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Jl. Dr. Sumeru,

Bogor 16111 Indonesia

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593,

Email : [email protected]

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Tim Audit : 1) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor)

2) Sunarwan S.Hut (Auditor)

(2) Identitas Pemegang Izin

(a) Nama Pemegang Izin/

Hak Pengelolaan : PT. Nusantara Sentosa Raya

(b) Keputusan IUPHHK-HT

Keputusan Menteri Kehutanan

a. SK IUPHHK-HT : 550/MENHUT-II/2012, tanggal terbit 4 Oktober

2012, perubahan Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : 202/ MENHUT-II/2007 tanggal

16 Mei 2007.

b. Luas Areal : 23.030 Ha

d. Kabupaten/Provinsi : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan,

Provinsi Riau

(c) Alamat Kantor dan Nomor

Telepon :

a. Kantor Pusat : Jl. Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru

28143

http://www.ayamarucertification.wordpress.com/




2

b. Kantor Cabang : Jl. Lintas Timur, Komplek Rukan Akasia, Pangkalan

Kerinci, 28300

(d) Komposisi Pemegang Saham dan Susunan Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 37 Tanggal 27 Agustus 2008 oleh Notaris H.

Riyanto, SH, Mkn, komposisi kepemilikan saham PT. Nusantara Sentosa Raya adalah sebagai

berikut :

- PT. Nusantara Sentosa Raya : 50 %

- PT. Bintang Utama Lestari : 25 %

- PT. Cahayamas Lestari Jaya : 25 %

Sedangkan susunan pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Nusantara Sentosa

Raya adalah sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Ir. Jajang Suherlan

- Direktur Utama : Amran Attas

(3) RINGKASAN TAHAPAN

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1 Mobilisasi Tim Senin, 16 Februari 2015

- Mobilisasi Tim Auditor Jakarta – Pekanbaru –

Base Camp Nagodang

2 Pertemuan

Pembukaan)

Senin, 16 Februari 2015

- Penyampaian rencana teknis verifikasi

- Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping.

- Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari,

jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi,

teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll.

- Output : (1) Berita Acara Pertemuan

Pembukaan, (2) Notulensi opening Meeting.

3 Audit Dokumen Selasa, 17 Februari 2015

- Verifikasi dokumen bertujuan untuk

memperoleh data dan informasi terkait kegiatan

Legalitas Kayu antara lain :

- SK IUPHHK-HT PT. Nusantara Sentosa Raya

- RKT 2013 dan RKT 2014

- RKU IUPHHK-HT PT. Nusantara Sentosa Raya

- RKL dan RPL

- Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL

- Dokumen LP-KHP

- Dokumen pengangkatan petugas LP-KHP,

P2LP-KHP, FA-KB

- Dokumen FA-KB

- SOP terkait TUK dan K3




3

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

- Bon Trip

- Dokumen SPP dan Bukti Setor PSDH.

- Dokumen TUK

- Peraturan Perusahaan

- Dokumen Sosial

- Identas/tanda-tanda PUHH, dll.

4 Audit Bukti Fisik

Lapangan (Audit

Lapang)

Selasa, 17 Februari 2015

- Bertujuan untuk cross check terhadap

ketersediaan bukti fisik lapang :

- Identitas Blok dan Petak (Compartment)

- Identitas Kawasan dilindungi

- Bukti Fisik Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan

- Ketersediaan APD

- Implementasi K3 di lapangan (Rambu-rambu

K3)

- Keterlacakan asal usul log kayu bulat

(identitas KBK)

- Peralatan Produksi

- Rambu Peringatan/Himbauan

5 Pertemuan Penutup Rabu, 18 Februari 2015

- Paparan sementara hasil verifikasi lapangan dan

klarifikasi keberadaan dokumen yang belum

tersedia dan diperlukan untuk mendukung

audit.

- Output : (1) Berita Acara Pertemuan Penutup,

(2) Notulensi Pertemuan Penutup,(3) Tally

Sheet Hasil Verifikasi

6 Mobilisasi TIM Rabu, 18 Februari 2015

- Base Camp Nagodang - Pekanbaru

7 Audit Dokumen

Lanjutan

Kamis, 19 Februari 2015

- Verifikasi dokumen data dan informasi lanjutan

terkait kegiatan Legalitas Kayu di kantor PT.

Nusantara Sentosa Raya Pekanbaru.

8 Mobilisasi TIM Jumat, 20 Februari 2015

- Pekanbaru - Jakarta

9. Pengambilan

Keputusan

Bogor, 6 Maret 2015 Berdasarkan hasil analisis PT. Nusantara

Sentosa Raya dinilai telah memenuhi prinsip-

prinsip legalitas kayu sesuai dengan standar

yang digunakan adalah norma penilaian

sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur

Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :

P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.1.

- Atas dasar tersebut PT. Nusantara Sentosa Raya

selama periode 2 (dua) tahun secara umum

dapat dipertahankan, sehingga status sertifikat

yang telah diberikan terpelihara dan berlanjut.




4

(4) RESUME HASIL PENILIKAN

No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 K1.1 Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di Kawasan Hutan Produksi

1.1.1 Pemegang izin

mampu

menunjukkan

keabsahan Izin

Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK).

a. Dokumen Surat

Keterangan Hak

Pengusahaan Hutan (SK

IUPHHK-HT)

Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya telah

memiliki dokumen legal Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan

Tanaman (IUPHHK-HT) yakni berupa

Surat Keputusan Menteri Kehutanan

No. SK.550/ MENHUT-II/2012, tanggal

4 Oktober 2012, tentang Perubahan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

202/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Mei

2007, mengenai Pemberian IUPHHK

HTI dalam Hutan Tanaman kepada

PT Siak Raya Timber atas Areal Hutan

Produksi seluas + 23.030 Ha di Provinsi

Riau, yang menyangkut nama badan

hukum yang semula atas nama PT Siak

Raya Timber (PT SRT) menjadi

PT Nusantara Sentosa Raya (PT NSR)

dan lampiran petanya.

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu

(IIUPHHK)


memenuhi kewajiban Iuran Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang

ditunjukkan dengan tersedianya Surat

Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada

Hutan Tanaman Nomor S. 717/VI-

BIKPHH/2007 tanggal 6 September

2007 dan bukti setor pembayaran

tanggal 26 September 2007, sebesar

Rp. 59.878.000,-melalui Bank Mandiri.

c. Penggunaan kawasan

yang sah di luar kegiatan

IUPHHK (jika ada)

Tidak

diverifikasi

- Tidak ada Penggunaan kawasan yang

sah di luar kegiatan IUPHHK.

2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/ RPKH

dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT/

Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang

berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/

RPKH, RKT/Bagan

Kerja/RTT beserta

lampirannya yang telah

disahkan oleh pejabat

yang berwenang

meliputi :

- Dokumen RKUPHHK/

RPKH & lampirannya

yang disusun

berdasarkan

IHMB/risalah hutan dan

dilaksanakan oleh Ganis

PHPL Timber Cruising

dan/ atau Canhut

- Dokumen RKT/RTT

yang disusun

Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya memiliki

dokumen rencana pengelolaan hutan

yang telah disahkan oleh pejabat

berwenang antara lain :

- Dokumen RKT tahun 2013-2014

(periode September 2013 s.d.

September 2014) disusun oleh

tenaga GANIS CANHUT PT. NSR dan

disetujui oleh :

- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Riau dengan Nomor

522.2/Pemhut/3094, 16 September

2013 (Kab. Pelalawan);


Riau dengan Nomor


2013 (Kab. Kampar);




5


berdasarkan RKU/RPKH

dan disahkan oleh

pejabat yang

berwenang atau yang

disahkan secara self

approval

- Peta rencana penataan

areal kerja yang dibuat

oleh Ganis PHPL Canhut

- Dokumen RKT tahun 2013-2014

(periode September 2014 s.d.

September 2015) disusun oleh

tenaga GANIS CANHUT PT NSR dan

disetujui oleh :


Riau dengan Nomor


2014 (Kab. Kampar).

b. Peta areal yang tidak

boleh ditebang pada

RKT/Bagan Kerja/RTT

dan bukti implementasi

di lapangan

Memenuhi - Hasil pemeriksaan Peta Lampiran

dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2014

(September 2014 s.d. September 2015),

menunjukkan bahwa pada peta tersebut

telah menggambarkan areal yang tidak

boleh ditebang, yakni areal kawasan

lindung di beri warna ungu, sebagai

tanda bahwa areal tersebut tidak boleh

ditebang.

- Dari hasil cross check lapang diketahui

bahwa pada areal tersebut ditemukan

identitas yang jelas, yakni berupa papan

nama dan pal/patok.

c. Penandaan lokasi blok

tebangan/blok RKT/petak

RKT yang jelas di peta

dan terbukti di lapangan

Memenuhi - Hasil pemeriksaan Peta Lampiran

dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2014

(Skala 1 : 50.000) menunjukkan bahwa

dalam Peta tersebut terdapat :

- Penandaan lokasi tebangan/efektif

untuk produksi yaitu untuk : (a) Tanaman pokok (TP) diberi tanda warna kuning, (b) Tanaman unggulan (TU) diberi tanda warna Ungu dan (c) Tanaman kehidupan (TK) diberi tanda warna hijau.

- Identitas/penandan petak

(compartment) dengan menggunakan

huruf kapital di depan yang diikuti

dengan angka di belakangnya.

- Hasil cross check/verifikasi lapang pada

Blok tebangan 2014 diketahui bahwa :

- Penandaan/identitas blok

tebangan/petak tebangan berupa :

papan nama, pal batas yang terbuat

dari kayu dan paralon yang dicor

semen didalamnya.

- Selain itu batas petak juga berupa

alur dengan poletan cat merah pada

batang tanaman sepanjang alur

tersebut atau jalan pemeriksaan.

3 K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin

hutan mempunyai

rencana kerja yang

sah sesuai dengan

peraturan yang

berlaku.

a. Dokumen Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (RKUPHHK)

(bisa dalam proses)

dengan lampiran-

lampirannya

Memenuhi - Belum ada perubahan/Revisi terkait

dengan dokumen legal RKUPHHK-HTI

PT Nusantara Sentosa Raya Jangka

waktu 10 (Sepuluh Tahun) Periode

tahun 2008 s/d 2017 yang telah

disetujui oleh Direktur Jenderal Bina

Produksi Kehutanan U.b. Direktur Bina

Pengembangan Hutan tanaman Nomor

(Dr. Ir. Bedjo Santosa, M.Si) melalui

SK. Nomor: SK. 430/VI/BPHT-3/2008




6


tanggal 8 Agustus 2008, serta Surat

keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

SK.283/VI-BPHT/2008 tanggal 8

Agustus 2008. Serta Lampiran Peta

Rencana Kerja Skala 1 : 50.000

b. Kesesuaian lokasi dan

volume pemanfaatan

kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahan

yang diizinkan untuk

pembangunan hutan

tanaman industri.

Tidak

diverifikasi

- PT Nusantara Sentosa Raya tidak

melakukan pemanfaatan kayu hutan

alam.

4 K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai

identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat

yang ditebang/

dipanen atau yang

dipanen/

dimanfaatkan telah

di-LHPkan

Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

Memenuhi - Hasil hutan kayu (Log kayu bulat kecil)

yang telah di tebang atau dipanen oleh

PT Nusantara Sentosa Raya telah di LP-

KHP-kan. Seluruh dokumen LP-KHP

dibuat oleh Petugas Pembuat LHP sah

yang ditetapkan melalui Keputusan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

Adapun nama-nama petugas pembuat

laporan produksi kayu hasil

penebanagan (LP-KHP) PT Nusantara

Sentosa Raya adalah :

- Muhammad Ripai (00300-03/PKB-

R/III/2011, No. Reg. 196/06/0606/

NSR/MRI/KBK), RKT 2013 (SK.

DISHUT Prov. Riau, No.:

Kpts.522.2/Pemhut/3388, 4 Oktober

2013), Kab. Pelalawan.

- Agus Dwi Pirwanto (00982-03/PKB-

R/III/2013, No. Reg. : 197/06/0601/

NSR/ADP/KBK), RKT 2013 (SK.

DISHUT Prov. Riau, No.:

Kpts.522.2/Pemhut/3389, 4 Oktober

2013), Kab. Kampar.

- Agus Dwi Pirwanto (00982-03/PKB-

R/III/2013, No. Reg. 00982-03/PKB-

R/III/2013), RKT 2014, Kab. Kampar

(SK DIR PT NSR No.: 01/ SK/NSR/IX/

2014, tanggal 16 September 2014). - Laporan produksi kayu hasil

penebangan (LP-KHP) yang telah dibuat

selanjutnya disahkan oleh Petugas

Pengesah LHP (P2LP-KHP) yang telah

ditetapkan atas nama :

- Naharman (NIP.

196211202006051001, No. Sertifikat

00183-03/WAS-PKB-R/III/2011, No.

Reg. 07/0601/P2LHP/ NSR/NHR), RKT

2013, Kab. Kampar, (SK KADISHUT

Provinsi Riau, No.: Kpts.522.2/

Pemhut/3592, 23 Oktober 2013).

- Naharman (NIP.

196211202006051001, No. Sertifikat

00183-03/WAS-PKB-R/III/2011, No.

Reg. 00667-03/WAS-PKB-R/III/2014),

RKT 2014, Kab. Kampar (SK. KADIS-




7


HUT Provinsi Riau, No.: Kpts.522.2/

Pemhut/3087, 15 Oktober 2014)

- Identitas PUHH yang terdapat pada

tumpukan KBK, meliputi : (a) Nomor Petak, (b) Nomor Tumpukan, (c) Panjang Tumpukan, (d) Lebar Tumpukan, (e) Mandor Penebangan dan (f) Nama Pelaksana.

- Hasil Croos check lapang menunjukkan

bahwa PUHH yang tertera pada

tumpukan KBK secara umum dapat

terlacak atau dapat ditemukan di

dokumen buku ukur dan LP-KHP.

3.1.2. Seluruh kayu yang

diangkut keluar

areal izin dilindungi

dengan surat

keterangan sahnya

hasil hutan.

Surat keterangan sahnya

kayu bulat (SKSKB) dan

lampirannya dari Tempat

Penimbunan Kayu (TPK) ke

TPK Antara dan dari TPK

Antara ke industri primer

hasil hutan dan atau

pedagang kayu bulat

Memenuhi - Dokumen yang menyertai proses

angkut kayu log bulat kecil dari TPn

(Petak Tebangan) menuju POS TUK dan

dari POS TUK menuju TPK Industri

(IKPP Perawang) adalah : (a) Surat Pengantar Angkut/Loading Ticket Lowland Operation, (b) Trip Ticket dan (c) FAKB dan lampirannya (DKHP dan LPKHP)

- Adapun Petugas Penerbit FAKB PT NSR

adalah Atas nama (An.) :

- Herbin Girsang (00379-03/PKB-

R/III/2012, No. Reg.

138/06/0601/FA-KB/ Hgg/KB-KBK),

RKT 2013 dan RKT 2014 Kab.

Kampar (SK. KEP. BP2HP Pekanbaru,

No. SK.793/ BPPHP III-2/2013,

tanggal 2 September 2013)

- Syamsuardi (00981-03/PKB-

R/III/2012, No. Reg. 093/06/0601/FA-

KB/Syi/KB-KBK), RKT 2013 dan RKT

2014 Kab. Kampar (SK. KEP BP2HP

Pekanbaru, No. SK.696/BPPHP III-

2/2013, tanggal 2 September 2013).

- Drs. Elvi Zon (00353-03/PKB-

R/III/2012, No. Reg. 143/06/0606/FA-

KB/Eln/KB-KBK), RKT 2013, Kab.

Pelalawan (SK. KEP BP2HP

Pekanbaru, No. SK.794/BPPHP III-

2/2013, tanggal 18 September 2013).

3.1.3. Pembuktian asal

usul kayu bulat

(KB) dari

pemegang

IUPHHK-HA/

IUPHHK-HT/

IUPHHK-RE/Peme

gang Hak

Pengelolaan

a. Tanda-tanda PUHH

/barcode pada kayu dari

Pemegang izin IUPHHK-

HA, IUPHHK-HA, IUPHHK

RE bisa dilacak balak.

Memenuhi - Hasil Cross check lapang (petak I-059

dan petak J-012) terhadap tanda-tanda

PUHH yang tertera pada tumpukan

kayu bulat kecil (KBK/Stapel Meter)

nomor tumpukan A4627, A4628, A4485 dan A4484, secara umum tanda-tanda

PUHH tersebut dapat dilacak pada buku

Ukur, dokumen LP-KHP dan FA-KB.

b. Identitas kayu yang

diterapkan secara

konsisten oleh pemegang

izin.


memiliki sistem dalam penandaan log

kayu bulat kecil (Stapel Meter) yang

dapat ditelusuri dan diaplikasikan

secara konsisten yakni Standar

Operasional Prosedur (SOP)

Penatausahaan Hasil Hutan (SOP-TUK-

00), Arahan teknis tersebut mengacu :




8


- PERMENHUT No.: P.08/Menhut-II/

2009 tentang perubahan II

PERMENHUT No. P.55/Menhut-II/

2006 tentang “Penataan Hasil Hutan

Yang Berasal Dari Hutan Negara”.

- PERMENHUT No.: P.42/MENHUT-II/

2014 tentang Penatausahaan hasil

Hutan kayu yang berasal dari Hutan

Tanaman pada Hutan Produksi.


mampu membukti

kan adanya

catatan angkutan

kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri

Daftar Hasil Hutan untuk

hutan alam, dan arsip FAKB

dan lampirannya untuk hutan

tanaman


memiliki kelengkapan dokumen

pengangkutan kayu yang sah yakni

dokumen FA-KB beserta lampirannya

yang telah diberi cap “V-Legal” selama

periode Januari 2014 s.d. Februari

2015 (RKT 2013 periode September

2013 s.d September 2014 dan RKT

2014 periode September 2014 s.d.

September 2015).

- Adapun beberapa jenis lampiran yang

menyertai dokumen FA-KB tersebut

antara lain : (a) Production control system (Loading Ticket Lowland Operation), (b) Trip ticket, (c) Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP) dan (d) Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP).

5 K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu


menunjukkan bukti

pelunasan Dana

Reboisasi (DR) dan

Provisi Sumber

Daya Hutan

(PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran)

Dana Reboissi (DR)

dan/atau PSDH telah

diterbitkan

Memenuhi - Log kayu bulat kecil yang di-LP-KHP

telah dibuatkan SPP PSDH oleh Petugas

Penerbit SPP PSDH yang telah ditunjuk

Atas nama M. Ali SP, NIP. 19620806

199403-1 002.

- Nilai/besarnya tagihan SPP PSDH yang

harus dibayar (yang tertera pada SPP

PSDH) telah mengacu pada besarnya

volume yang tercantum pada dokumen

LP-KHP berdasarkan kelompok jenis,

volume dan tarif yang telah ditetapkan.

b. Bukti Setor DR dan/ atau

PSDH


melakukan pembayaran iuran PSDH

sesuai dengan SPP PSDH yang telah

diterbitkan,

- Nilai bukti setor pembayaran dari bank

sesuai SPP PSDH yang telah diterbitkan

(Pejabat penagih SPP PSDH An. M. Ali

SP, NIP. 19620806 199403-1 002).

c. Kesesuaian tarif PSDH

dan DR atas kayu

hutan alam (termasuk

hasil kegiatan

penyiapan lahan untuk

pem-bangunan hutan

tanaman) dan kesesuain

tarif PSDH untuk kayu

hutan tanaman

Memenuhi - Hasil verifikasi dokumen SPP dan bukti

setor PSDH diketahui bahwa

PT Nusantara Sentosa Raya telah

membayar iuran PSDH sesuai dengan

Tarif PSDH yang berlaku, yakni :

- Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2014

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Berlaku Pada Kementerian

Kehutanan




9


- Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.68/Menhut-II/2014, 15

September 2014, tentang

Penetapan Harga Patokan untuk

Perhitungan Provisi Sumber Daya

Hutan, Ganti Rugi Tegakan Dan

Penggantian Nilai Tegakan.

6 K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau


yang mengirim

kayu bulat antar

pulau memiliki

pengakuan

sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT)

Dokumen PKAPT

Tidak

Diverifikasi

- Tujuan akhir pengangkutan log kayu

bulat kecil PT NUSANTARA SENTOSA

RAYA masih dalam satu pulau atau

tidak melakukan pengiriman kayu bulat

kecil antar pulau.

3.3.2. Pengangkutan

kayu bulat yang

menggunakan

kapal harus kapal

yang berbendera

Indonesia dan

memiliki izin yang

sah.

Dokumen yang menunjukkan

identitas kapal.

Tidak

Diverifikasi

- Aktifitas angkutan hasil hutan kayu

bulat kecil PT NUSANTARA SENTOSA

RAYA dari POS TUK/TPK Antara ke

Industri tidak menggunakan kapal,

melainkan truk (akses jalan darat)

7 K3.4 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen

lingkungan tersebut

3.4.1 Implementasi

Tanda V-Legal

a. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

Memenuhi - Dokumen FA-KB dan lampirannya telah

dibubuhi tanda V-Legal yakni berupa

cap V-Legal yang memuat nomor

sertifikat Legalitas Kayu PT NSR yang

telah diterbitkan PT Ayamaru Sertifikasi

dan nomor akreditasi KAN untuk LV-LK

PT Ayamaru Seritifikasi.

8 K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen

lingkungan tersebut


telah memiliki

Dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-

UPL meliputi

Analisa Dampak

Lingkungan

(ANDAL), Rencana

Kelola Lingkungan

(RKL), dan

Rencana

Pemantauan

Lingkungan (RPL)

yang telah

disahkan sesuai

peraturan yang

berlaku meliputi

seluruh areal

kerjanya.

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-

UPL/RKL-RPL


memiliki dokumen AMDAL dan belum

ada perubahan/revisi terkait dengan

dokumen tersebut (ANDAL, RKL, RPL)

yang telah disahkan oleh Komisi Pusat

AMDAL Nomor: 131/DJ-V/AMDAL/99

pada tanggal 31 Agustus 1999, atas

nama PT Siak Raya Timber.




10



memiliki laporan

pelaksanaan RKL

dan RPL yang

menunjukkan

penerapan tindakan

untuk mengatasi

dampak lingkungan

dan menyediakan

manfaat sosial.

a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya telah

memiliki dokumen Laporan

Pelaksanaan Rencana Pengelolaan

Lingkungan (RKL) dan Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk

smester I dan II tahun 2014 dan telah

mengacu pada Keputusan Menteri

Negara Lingkungan Hidup nomor : 45

tahun 2005. Selain itu dokumen

tersebut telah dilaporkan kepada

Kepala Badan Lingkungan hidup

Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Riau, Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten

Pelalawan, Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Pelalawan, Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

dan Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Kampar.

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan dampak

penting aspek fisik-kimia,

biologi dan sosial

- Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya telah

menyusun Laporan Pelaksanaan

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

dan Rencana Pemantauan Lingkungan

(RPL) Periode Januari – Juni 2014

(semester I tahun 2014) dan Periode

Juli - Desember 2014 (semester II

tahun 2014). Secara umum dalam

laporan tersebut memuat pengelolaan

dan pemantauan dampak penting aspek

fisik- kimia, biologi dan social.

- Bukti fisik lapang pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan dampak

penting aspek fisik-kimia, biologi dan

sosial antara lain :

- Implementasi sistem pengelolaan

lahan ramah lingkungan.

- Tersedia papan peringatan atau

larangan merusak di kawasan lindung.

- Penandaan jalur lintasan satwa.

- Tersedia sarana K3, sarana kesehatan

dan pendidikan.

- Tersedia sarana prasana kebakaran

hutan (DAMKARHUT).

9 K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur dan

mplementasi K3

a. Implementasi prosedur

K3


memiliki SOP terkait K3 serta

implementasinya :

- SOP terkait K3 antara lain :

- Inspeksi Keselamatan dan

Kesehatan Kerja SOP-HSE-001

- Pelaporan dan Investivigasi Insiden

Kerja SOP-HSE-002

- Orientasi Tamu SOP-HSE-004




11


- Pengadaan dan Pendistribusian Alat

Pelindung Diri (APD) SOP-HSE-007

- Penanganan Korban Kecelakaan

Kerja Gawat Darurat SOP-HSE-008

- K3 dalam kegiatan kerja HTI SOP-

HSE-009

- Terdapat implementasi prosedur K3

berupa :

- Membentuk struktur organisasi K3

dalam rangka mengorganisasi

pelakasanaan K3

- Pengadaan peralatan APD.

- Penyediaan klinik pengobatan dan

jaminan kesehatan.

- Pemasangan rambu-rambu

peringatan.

- Dokumentasi kegiatan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3) dalam

bentuk laporan bulanan.

b. Ketersediaan peralatan

K3


memiliki Peralatan K3, sebagai fasilitas

wajib bagi pekerja antara lain :

- Masker, Helmet dan Sepatu safety,

Kotak Obat/Kotak P3K dan APAR.

- Tanda tanda peringatan terkait

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3).

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya secara

periodik telah membuat catatan

kecelakaan kerja yang terdokumentasi

dalam bentuk laporan bulanan (Non

Conformance Report-Summary OHS

inspection Finding- Monthly).

10 K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1 Kebebasan

berserikat bagi

pekerja

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

Memenuhi - PT Nusantara Sentosa Raya tetap

berkomitmen dalam memberikan izin

para karyawannya untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja yang bebas, terbuka, mandiri,

demokratis dan bertanggungjawab. Hal

tersebut ditunjukkan dengan

diterbitkannya Surat Peryataan Direktur

PT Nusantara Sentosa Raya tanggal 02

Januari 2013.

5.2.2 Adanya

Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB)

atau Peraturan

Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Memenuhi - Perusahaan telah memiliki dokumen

Peraturan Perusahaan (masa berlaku

Januari 2015), dan pada saat penilikan

sedang dalam proses perpanjangan

untuk memperoleh pengesahan dari

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Pelalawan. Dan secara

kongkrit peraturan perusahaan tersebut

telah diimplementasikan antara lain :

- Pemberian cuti bagi karyawan,




12


- Pemberian jaminan kesehatan

- Penyediaan sarana prasarana K3.

5.2.3 Perusahaan tidak

mempekerjakan

anak di bawah

umur

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur

Memenuhi - Perusahaan telah mengeluarkan

kebijakan untuk tidak mempekerjakan

karyawan di bawah umur sebagaimana

diatur dalam Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003 Pasal 68 yang tertuang

dalam Surat Pernyataan PT Nusantara

Sentosa Raya, tanggal 2 Januari 2013

berisi larangan mempekerjakan

karyawan dibawah usia 18 tahun.

Bogor, Maret 2015 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad Direktur

Documents

Ayamaru Sertifikasi ribu...2013 (Kab. Pelalawan); - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan Nomor 522.2/Pemhut/3093, 16 September 2013 (Kab. Kampar); RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS