BAB 1

ARTI DAN TUJUAN HUKUM

1.MANUSIA DAN MASYARAKAT

1).Manusia sebagai mahluk sosial

Sudah menjadi kodrat alam bahwa secara fisik manusia,adalah mahluk yang lemah

karena itu selalu ada pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya

dalam satu kelompok,hasrat untuk bermasyarakat dan memerlukan bantuan orang lain untuk

mempertahankan hidupnya.

Menurut “ARIS TOTELES” manusia adalah ZOON POLITICON, artinya

bahwa manusia itu sebagai mahluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul

bersama dengan manusia lainnya,jadi mahluk yang suka berkelompok dan

bermasyarakat,karena sifat iyulah manusia disebut sebagai “Mahluk sosial”

2).Masyarakat.

Masyarakat adalah persatuan manusia yang hidup dalam kodrat yang sama.jadi

masyarakat itu apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama,sehingga dalam pergaulan

hidup itu timbul berbagai hubungan atau pertaliaqn mengakibatkan seorang dan lain saling

kenal mengenal dan pengaruh mempengaruhi.

3).Golongan-golongan dalam masyarakat

Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan;misalnya kelompok-kelompok

karena hubungan keluarga,perkumpulan dan sebagainya.

Adapun golongan-golongan dalam masyarakat itu disebabkan antara lain karena

orang;

a.merasa tertarik oleh orang lain yang tertentu

b.merasa mempunyai kesukaan yang sama dengan orang lain

c.merasa memerlukan kekuatan/bantuan orang lain.

d.mempunyai hubungan daerah dengan orang lain

e.mempunyai hubungan kerja dengan orang lain.

a.Di dalam masyarakat ada 3 golongan yang besar bentuk hubungan orang dengan

orang lain yaitu:

1.Hubungan kekerabatan/kekeluargaan:perkumpulan keluarga.

Ex-soma (keluarga) Jawa,Suku,Marga,Bangsa

2.Hubungan kepentingan/pekerjaan

Ex-perkumpulan ekonomi,koprasi,olah raga,social dan sebagainya.

3.Hubungan tujuan/pandangan hidup atau idiologi

Ex-Hubungan keagamaan

-Hubungan politik (partai-partai politik)

b.Sebagai manusia di dalam masyarakat mempunyai kedudukan :

1.Manusia sebagai mahluk individu sekaligus mahluk sosial

2.Manusia sebagai mahluk yang ketergantungan dengan orang lain.

3.Manusia baru punya arti jika ada manusia lain yang disebut “masyarakat”

4.Sebagai mahluk yang selalu melakukan hubungan dengan orang lain di dalam masyarakat.

4).Bentuk masyarakat

Masyarakat sebagai bentuk pergaulan hidup bermacam-macam

ragamnya,diantaranya yaitu:

a).yang berdasarkan hubungan yang diciptakan para anggotanya:

1.Gemeinschaft/paguyuban

Yaitu:apabila hubungan itu bersifat kepribadian dan menimbulkan ikatan batin,misalnya

rumah tangga,perkumpulan kematian dan sebagainya:atau suatu perkumpulan yang

terbentuk berdasarkan kodrat mempunyai ikatan batin diantara anggotanya dan ada pikiran

untuk membubarkan diri.

Ex-Dusun,Desa

2.Gesselschaft/patembayatan/patembayan

Yaitu:perkumpulan manusia yang terbentuk karena anggotanya mempunyai tujuan tertentu

sehingga selalu diperhitungkan untung/rugi.

Ex-Koperasi,PT,Persatuan Sepak Bola.

b).Bentuk susunan masyarakat ada 3 yaitu:

1.Masyarakat”Geneologis”

Yaitu: Kelompok masyarakat yang berbentuk karena adanya ketunggalan darah

Ex-Marga(Sumatera Utara),Buah Paruh,Suku.

2.Masyarakat”Teritorial”(daerah tertentu)

Yaitu:susunan masyarakat yang terbentuk karena kesatuan tempat tinggal yang sama

Ex-Dusun,Marga(Sum-Sel)

3.Masyarakat”Territorial Geologis”

Yaitu:Kelompok masyarakat yang berbentuk karena kesatuan tempat tinggal namun

didalamnya terdapat kelompok Geneologis

Ex-Kelurahan,desa-desa dibatas kota.

5).Latar Belakang Manusia Hidup Berkelompok

Adapun yang menyebabkan manusia selalu hidup bermasyarakat ialah antara lain dorongan

biologis yang terdapat dalam diri manusia,misalnya:

1.untuk memenuhi kebutuhan hidup

2.untuk memenuhi kebutuhan hidup keamanan

3.untuk melanjutkan perhubungan

Dalam memenuhin kebutuhan diatas seseorang berhubungan dengan orang lain.

6).Tata Hidup Bermasyarakat

Untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan tertib dalam masyarakat maka

diperlukan aturan,mana yang boleh dan mana yang tidak merupakan aturan yang mengatur

kehidupan seperti; norma agama,norma kesopanan(sopan santun),norma kesusilaan,norma

adat.

Peraturan hidup ini memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus

bertingkah laku dan bertindak didalam masyarakat.peraturan-peraturan hidup seperti itu

disebut peraturan hidup kemasyarakatan.

Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur,memaksa untuk menjamin

tata btertib dalam masyarakat,dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum

2.PENGERTIAN HUKUM

1).Apakah sebenarnya hukum itu?

Hukum adalah :Rangkaian Peraturan

Hukum menurut :VAN APELDOORN, mengatakan sangat sulit untuk membuat reperensi

hukum,karena hukum itu mempunyai bentuk yang sangat banyak sehingga tidak mungkin

hukum itu tercakup dalam satu definisi yang sesuai dengan kenyataan yang sebenar-

benarnya.

2).Pendapat para Sarjana tentang hukum

Hal ini mengakibatkan setiap ahli membuat defenisi/pengertian yang berbada satu sama

lain.Hukum Menurut :

1.JOYO DIGUNO : Hukum adalah suatu rangkaian norma yang mengatur hubungan

masyarakat.

2.ROSCOE PAUND,Hukum adalah : a tool af social ingenering (alat untuk merubah

kemasyarakatan)/merekayasa masyarakat.

3.HOBES,Hukum adalah : kebebasan untuk melakukan sesuatu.

4.MEYERS,Hukum adalah : keseluruhan norma dan penilaian yang berhubungan dengan

perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat umum dipraktek

dengan menggunakan petugas.

5.LAND,Hukum adalah : keseluruhan peraturan yang mana tiap-tiap orang bermasyarakat

wajib mentaati dan bagi pelanggar dikenai sanksi.

3.DEFENISI HUKUM SEBAGAI PEGANGAN

1).Beberapa definisi Hukum

- Drs. E .Utrecht, S.H. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah

dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dank arena harus

ditaati oleh masyaraaakat itu.

- J.C.T.Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto,S.H. Hukum adalah peraturan-

peraturan yang bersifat memaksa,yang menentukan tingkah laku manusia dalam

lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi.yang berwajib,pelanggaran

mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yang dengan

hukuman tertentu.

2).Unsur-unsur hukum

- merupakan peraturan hidup tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

- diadakan oleh badan-badan resmi,maupun lahir dan berkembang dari masyarakat serta

aturan-aturan yang diyakini benar.

- mengikat setiap orang,lembaga-lembaga,badan-badan maupun pemerintah

- dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum

- adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

3).Ciri-ciri hukum

- adanya suatu perintah atau larangan atau kehendak untuk tidak dilaksanakan;

- harus dipatuhi oleh setiap orang, warga Negara ,penduduk ,pemerintah ,badan-

badan ,lembaga-lembaga.

4).Sifat dari hukum

Sifat hukum adalah mengatur dan memaksa.

4.TUJUAN HUKUM

Menurut teori ini ada 3 (tiga) yaitu:

1.Teori Etis (Yeny)

Menurut teori ini tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.teori ini

mempunyai kelemahan:

Apabila hukum berjalan diatas keadilan maka hukum tidak berlaku umum untuk

setiap orang karena adil itu sifatnya SUBYEKTIF

Hukum tidak akan ada tanpa adanya peraturan umum,sebab tanpa adanya peraturan umum

tidak ada peraturan hukum.

Keadilan melarang penyamarataan dan selalu dihubungkan dengan unsur

keterangan sehingga kepastian hukum dan keadilan selalu bertentangan.

Contoh: -mengambil barang orang lain tanpa izin untuk dimiliki

Maka dihukum setinggi-tingginya 5 tahun penjara.

2.Teori Utilitis (Utiliritasi) (Jereny Benthan)

Menururt teori ini adalah tujuan hokum untuk menjamin kebahagiaan/manfaat orang yang

sebanyak-banyaknya.

Kelemahannya: Teori ini hanya melihat dari segi manfaat, tanpa melihat keadilan.

Contoh :-Pemerintah,pembangunan jalan/pelebaran jalan

3.Teori Campuran (Van Apeeldoorm)

Menurut teori ini untuk mencapai tata tertib masyarakat yang adil,tentram dan

damai.Hukum tidak semuanya tumbuh dari keadilan tetapi harus seimbang antara ke 3 (tiga)

nya yaitu : kepastian,kemanfaatan,dan keadilan.

BAB II

SUMBER-SUMBER HUKUM

1.SUMBER-SUMBER HUKUM MATRIAL DAN FORMAL

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang

mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar

mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hokum ini dapat ditinjau dari segi material dan segi formal;

1).Sumber-sumber hukum Material

Sumber hokum material adalah:sumber hokum yang dilihat dari segi materi/bahan yang

dapat dilihat dari berbagai segi dan dapat ditinjau lagi dari sudut

ekonomi,sejarah,sosilogi,dan filsafah.

Contoh :

1.Ahli ekonomi mengataakan,bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat

itulah penyebab timbulnya hukum.

2.Ahli kemasyarakatan(sosiologis) mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat;

Dan dapat juga dijelaskan juga sebagai berikut;

Hukum dari segi Historis,hukum segala sesuatu yang dapat memberi informasi

maupun sumber dari mana,pembentukan hukum dari mana.

Hukum dalam arti Sosiologis,yaitu hukum selalu dihubungkan dengan masyarakat

dengan melihat praktek-praktek hukum didalam masyarakat.

Hukum dalam arti Teologis,yaitu bahwa hukum itu datang nya dari tuhan sehingga

pemerintah/penguasa dianggap wakil dari tuhan.

Hukum dalam arti kodrat,yaitu bahwa hukum ditakluk kan oleh akal dan pikiran

sehat dan secara sadar dari manusia.

2).Sumber-sumber Hukum Formal

a) Undang-undang (statue)

b) Kebiasaan (costum)

c) Keputusan-keputusan hakim (jurisrudentie)

d) Tratat (treaty)

e) Pendapat para sarjana hukum (doktrin)

Sumber Hukum Formil ;yaitu sumber hukum yang dilihat dari formal yaitu bentuk

1.Perundang-undangan,yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan mengikat

dalam bentuknya tertulis yang dibuat dan dipertahankan oleh penguasa.

- Secara Formal perundang-undangan,adalah keputusan penguasa dilihat cara pembuatan

dan siapa yang membuatnya.

- Dilihat secara materiil,perundang-undangan,adalah keputusan penguasa yang dilihat

dari segi ISI,materi atau substansi.

Kapan perundang-undangan itu mulai berlaku;

1.Menurut tanggal yang ditetapkan dalam perundang-undangan tersebut.

2.Jika tidak disebut maka berlaku nya 30 hari sesudah di Undang-undangkan;

3.Saat di Undangkan

4.Dapat berlaku surut jika diberlakukan dalam Undang-undang tersebut.

5.Akan ditentukan kemudian dengan peraturan lain; EX-UU Lalu lintas.

BAB 111

MAZHAB-MAZHAB

ILMU PENGETAHUAN HUKUM

1.Mazhab Hukum Alam

Menurut Aristoteles,mengajarkan bahwa ada dua macam Hukum yaitu;

1.Hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara

2.Hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia tentang baik buruknya,hukum

yang asli.

Maka pendapat orang tentang ”keaslian” adalah sama,sehingga seakan-akan tak ada Hukum

Alam yang “asli” namun haruslah diakui,bahwa keaslian sesuatu benda atau hal tidaklah

tergantung pada tempat; kekecualian dalam suatu hal tentulah ada.

2.Mazhab Sejarah

Menurut Van Savigny berpendapat,bahwa hukum itu harus dipandang sebagai

suatu penjelmaan dari jiwa dan rohani sesuatu bangsa selalu ada suatu hubungan yang erat

antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa.

Hukum ini bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang,tetapi hukum itu sendiri

ditengah-tengah rakyat.

Hukum itu adalah penjelmaan dari kehendak rakyat yang pada suatu saat juga akan

mati apabila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya.

Menurut pendapat tersebut,jelaslah bahwa hukum itu merupakan suatu rangkaian

kesatuan dan tak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa,dan karena itu Hukum itu senantiasa

berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Pendapat ini bertentangan Hukum Alam yang

berpendapat bahwa Hukum alam itu berlaku abadi dimana-mana bagi seluruh manusia.

Aliran yang menghubungkan Hukum dan Sejarah itu menimbulkan suatu bangsa

dinamakan “Mazhab sejarah.” Mazhab sejarah itu menimbulkan ilmu pengetahuan hukum

positif.

3.Teori Teoraksi

Adapun teori-teori yang mendasarkan berlakunya hukum atas kehendak Tuhan

Yang Maha Esa dinamakan Teori Ketuhanan (Teori Teoraksi).Teori Teoraksi ini di Eropa

Barat diterima umum hingga Zaman Renaissance.

4.Teori Kedaulatan Rakyat

Dalam abad ke-18 Jean Jacques Rousseau memperkenalkan teorinya,bahwa dasar

terjadinya suatu Negara ialah “perjanjian masyarakat” (“Contrac Social”) yang diadakan

oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu Negara.

Adapun Teori Roussea tersebut dikemukakannya dalam buku karangannya yang

berjudul “Le Contrac Social” (1762).Teori Roussea yang menjadi dasar faham “Kedaulatan

Rakyat” mengajarkan,bahwa Negara bersandar atas kemauan rakyat,demikian pula halnya

semua perundang-undangan adalah penjelmaan kemauan rakyat tersebut.

5.Teori Kedaulatan Negara

Hukum adalah kehendak Negara itu mempunyai kekuatan (power) yang tidak

terbatas.Teori Kedaulatan ini timbul pada abad memuncaknya ilmu-ilmu pengetahuan

alam.adapun penganjur Teori Kedaulatan Negara,yaitu Hans Kelsen dalam bukunya “Reine

Rechtslehre” mengatakan,bahwa Hukum itu ialah tidak lain dari pada “kemauan Negara”

(wille des Staates).

6.Teori Kedaulatan Hukum

Teori ini timbul pada abad ke-20.hukum itu ada,karena anggota masyarakat

mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu.hanyalah kaedah yang timbul dari

perasaan hukum anggota suatu masyarakat,mempunyai kewibawaan/kekuasaan.

7.Asas Keseimbangan

Prof .Mr R.Kranemburg,murid sekaligus pengganti Prof.Krabbe berusaha mencari

dalil yang menjadi dasar berfungsinya kesadaran hukum orang. Menurut

Kranemburg,Hukum itu Berfungsi menurut suatu dalil yang nyata (riil).

Kranemburg merumuskan: tiap orang menerima keuntungan atau mendapatkan

kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu.

pembagian keuntungan dan kerugian dalam hal tidak ditetapkan terlebih dasar-

dasarnya,ialah bahwa tiap-tiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama. Hukum atau

dalil inilah oleh kranemburg dinamakan asas Keseimbangan,berlaku dimana-mana dan pada

waktu apapun.

Jadi Hukum positif (Ius Constitutum) disebut Tata Hukum,menurut

Dr.W.L.G.Lemaire ialah “Het hier en nu geldend recht” yaitu hukum yang berlaku didaerah

(negara) tertentu pada suatu waktu tertentu.

BAB IV

PEMBENTUKAN HUKUM OLEH HAKIM

1.Hakim merupakan Faktor Pembentukan Hukum

Berdasarkan pasal 21 Algemene Bepaligen Van Wetgeving Voor

Indonesia,Keputusan hakim diakui sebagai sumber hukum formal.Oleh peraturan

perundang-undangan telah diakui bahwa pekerjaan hakim merupakan faktor pembentukan

Hukum .

Hakim harus bertindak selaku pembentuk Hukum dalam hal peraturan-peraturan

perundangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara

yang terjadi.

Hakim harus menyesuaiakan Undang-undang dengan hal-hal yang konkrit,oleh

karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hokum yang timbul

dalam masyarakat.

Hakim turut serta menentukan mana yang merupakan Hukum dan yang tidak,maka

Prof. Mr. Paul Scohlten mengatakan bahwa hakim itu menjalankan “rechtsviding” (turut

serta menemukan hukum).

2.Keputusan Hakim Bukan Peraturan Umum

Walaupun Hakim ikut menemukan Hukum,menciptakan peraturan

perundangan,namun kedudukan bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislative (badan

pembentuk perundang-undangan) yaitu Dewan Perwakilan Rakyat,oleh karena itu

keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum.

Keputusan Hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam pasal 21 Algemence Bepalingen bahwa Hakim tidak dapat memberi

keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum.ditegaskan lagi dalam kitab Undang-

undang Hukum Sipil Pasal 1971 ayat 1,kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang

hal-hal yang diputuskan dalam keputusan itu.

Apabila suatu Undang-undang isinya tidak jelas,maka hakim berkewajiban untuk

menafsirkan sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai

dengan maksud hukum,yakni mencapai kepastian hukum.

Menafsirkan atau menambah isi dan pengertian peraturan perundangan tidak dapat

diadakan secara sewenang-wenang.agar dapat mencapai kehendak pembuat undang-undang

dan sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat,maka hakim menggunakan beberapa

cara penafsiran peraturan perundangan.

PENAFSIRAN HUKUM (INTERPRESTASI HUKUM)

Adanya kodifikasi,hukum itu lalu menjadi beku,statis,sukar berubah.yang selalu

melaksanakan kodifikasi hukum ialah hakim.karena dialah yang berkewajiban menegakkan

hukum ditengah-tengah masyarakat.

Walaupun kodifikasi telah diatur selengkap-lengkapnya,namun tetap juga kurang

sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangannya,hingga menyulitkan

dalam pelaksanaannya.ini disebabkan karena kodifikasi dibuat,ada hal-hal atau benda-benda

yang belum ada atau belum kenal,misalnya listrik.

Aliran listrik juga dianggap benda,sehingga barang siapa yang sengaja

menyambung aliran listrik tanpa izin yang berwajib,termasuk perbuatan yang melanggar

hukum,yaitu tindak pidana pencurian.

Hukum bersifat dinamis,maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang

kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan didalam memberi

putusan hukum harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang

hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian terdapat keluwesan hukum (rechtslenigheid) sehingga hukum

kodifikasi berjiwa hidup yang dapat mengikuti perkembangan zaman.untuk memberi

putusan seadil-adil nya seorang hakim harus mengingat pula adat kebiasaan

jurisprudensi,ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat hakim dan untuk itu perlu diadakan

penafsiran hukum.

Ada beberapa penafsiran Hukum,antara lain:

1). Penafsiran tata bahasa (grammatical) yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi

ketentuan undang-undang,dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam

hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang yang

dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan,yakni

arti dalam pemakaian sehari-hari.

Contoh:suatu peraturan perundangan melarang orang memparkirkan kendaraannya pada

suatu tempat tertentu peraturan tersebut tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan

istilah “kendaraan” orang bertanya-tanya,apakah yang dimaksud dengan perkataan

“kendaraan” itu,hanyalah kendaraan bermotorkah ataukah juga sepeda dan benda.

Contoh lain dalam Yurisprudensi Negara Belanda adalah sebagai berikut : Pasal 1140

KHUS memberikan hak mendahului (privilege) kepada seorang yang menyewakan rumah

terhadap segala barang perabot rumah yang terdapat dalam rumah sewaan itu.hal ini

berarti,jika si penyewa menunggak (yaitu tidak membayar) uang sewa dan pada suatu

waktu dilakukan penyitaan atas barang-barang perabot tersebut,maka pemilik rumah harus

dibayar terlebih dahulu dari pada penagih-penagih hutang lainnya dari uang sewa yang

belum dibayar. Dalam kalimat terakhir dari pasal 1140 ditegaskan: “tidak peduli apakah

barang-barang perabot rumah tangga tersebut kepunyaan si penyewa atau bukan”. Timbul

pertanyaan,apakah pasal 1140 KUHS itu juga berlaku semenjak diadakannya perjanjian

sewa-menyewa,sudah mengetahui bahwa barang-barang itu bukan milik si penyewa

sendiri? Dalam kasus seperti ini,Mahkamah Agung Belanda (Hoge Rad) dalam putusannya

tanggal 07 April 1938 telah menjawab “ya” dengan mengambil pedoman “arti perkataan-

perkataan” sebagaimana dipakai dalam undang-undang.

2). Penafsiran sahih,(autentik,resmi) ialah penafsiran yang pasti terhadap arti kata kata itu

sebagaimana yang di berikan oleh pembentukan undang undang , misal nya pasal 98 KUHP

:”malam” berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit:pasal 101 KUHP

“ternak”berarti hewan yang berkuku satu,hewan memamah biak dan babi (KUHP buku 1

Titel IX)

3).Penafsiran Historis yaitu:

a.Sejarah hukum nya,yang di sediki mksd nya berdasarkan sejarah terjadinya hukum

tersebut.sejarah terjadi nya hukum dapat di selidiki dari memori penjelasan,laporan_laporan

perdebatan dalam DPR dan surat menyurat antara materi dengan komisi DPR yang

bersangkutan.

b.sejarah undang undang nya,yang di selidiki maksud pembentuk undang undang pada

waktu membuat undang undang itu,misal nya didenda f25,_,sekarang di tafsirkan dengan

uang republik indonesia ,sebab harga barang lebih mendekati pada waktu KUHP itu di buat.

4).penafsiran sistematis (dogmatis)penafsiran menilik susunan yang berhubungan dengan

bunyi pasal pasal lain nya baik dalam undang undang itu maupun dengan undang undang

yang lain misalnya “asas monogamy” tersebut di pasal 27 KUHS menjadi dasar pasal pasal

34,60,64,86 KUHS dan 279 KUHS.

5).Penafsiran nasional ialah penafsiran minilik sesuatu tidak nya dengan sistem hukum yang

berlaku misalnya hak milik pasal 570 KUHS sekarang harus di tafsirkan menurut hak milik

sistem hukum indonesia(pancasila).

6).penafsiran teleologis (sosialogis)yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan

undang undang itu.ini penting di sebabkan kebutuhan kebutuhan berubah menurut masa

sedangkan bunyi undang undang tetap sama saja..

7).penafsiran ekstensif ,memberikan tafsiran dengan memperluas arti kata kata dalam

peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat di masukkan nya seperti”aliran listrik”

“termasuk juga “ benda”

8).penafsiran restriktif,ialah penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata kata

dalam peraturan itu ,misal nya “kerugian” tidak termasuk kerugian yang “tak

berwujud”seperti sakit,cacat sebagainya.

9).penafsiran analogis,suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kiyas)pada kata kata

tersebut sesuai dengan asas hukum nya ,sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak

dapat di masukkan,lalu di anggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut ,misalnya

“menyambung”aliran listrikdi anggap sama dengan “mengambil”aliran listrik.

10).penafsiran a contrario(menurut peningkaran) ialah suatu cara menafsirkan undang

undang yang di dasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang di hadapi dan soal

yang di atur dalam suatu pasal undang undang. Contoh: pasal 34 KUHS menentukan bahwa

seorang perempuan tidak diperkenankan menikah lagi sebelum lewat 300 hari sebelum

perkawinan terdahulu diputuskan. Bagaimanakah hal nya dengan seorang laki-laki?

Jawaban nya ialah “tidak” karena pasal 34 KUHS tidak menyebutkan apa tentang orang

laki-laki khusus ditujukan kepada orang perempuan.maksud kata”menunggu” dalam pasal

34 KUHS ialah untuk mencegah adanya keragu-keraguan mengenai kedudukan sang

anak,berhubung dengan kemungkinan bahwa seorang perempuan sedang mengandung

setelah perkawinannya diputuskan.

PENGISIAN KEKOSONGAN HUKUM

Badan Legislatif menetapkan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai peraturan

umum,sedangkan pertimbangan dalam pelaksanaan hal-hal yang konkrit diserahkan kepada

hakim,sebagai pemegang kekuasaan yudikatif.

Penyusunan suatu Undang-undang menurut kenyataannya memerlukan waktu

yang lama sekali,sehingga pada waktu Undang-undang itu dinyatakan berlaku hal-hal atau

keadaan yang hendak diatur oleh Undang-undang itu sudah berubah: terbentuk nya suatu

peraturan-peraturan senantiasa terbelakang dibanding dengan kejadian-kejadian dalam

perkembangan masyarakat.

Berhubungan dengan itulah (peraturan perundangan yang statis dan masyarakat

yang dinamis),maka Hakim sering harus memperbaiki Undang-undang itu,agar sesuai

dengan kenyataan-kenyataan hidup dalam masyarakat.

Dapat dikatakan,bahwa Hukum fositif peraturan perundangan yang berlaku dalam

suatu negara dalam suatu waktu tertentu adalah merupakan suatu sistem yang formal,yang

sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun sudah tak sesuai lagi dengan

perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundangan tersebut.

1.Hakim Memenuhi Kekosongan Hukum

Hakim menambah peraturan-perundangan,maka hal ini berarti,bahwa hakim

memenuhi ruangan kosong (leemten) dalam system hukum formal dari Tata Hukum yang

berlaku.

Adapun pendapat bahwa dalam sistem formal dari hukum ada ruangan kosong (ada

kekosongan) yang dapat diisi oleh Hakim,belum lama dianut oleh orang.

Pada abad ke-19, para sarjana hukum itu merupakan suatu kesatuan lengkap yang

tertutup: diluar Undang-undang tidak ada Hukum, dan Hakim tak boleh menjalankan

keadaan hukum yang tidak disebut dalam peraturan perundangan.

Paham tentang kekuasaan yang bulat dan lengkap daripada hukum itu,tidak dapat

diterima oleh para sarjana hukum. Prof. Mr. Paul Scholten mengatakan,bahwa hukum itu

merupakan suatu system yang terbuka (open system van recht).

Pendapat ini lahir dari kenyataan,bahwa dengan pesatnya kemajuan dan

perkembangan masyarakat,menyebabkan hukum menjadi dinamis,terus menerus mengikuti

proses perkembangan masyarakat.

Berhubung dengan itulah telah menimbulkan konsekuensi,bahwa hakim dapat

bahkan harus memenuhi kekosongan yang ada dalam system hukum.asalkan penambahan

itu tidaklah membawa perubahan prinsipil pada system hukum yang berlaku.

BAB VII

ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PENGERTIAN HUKUM

Menurut Prof. Kusumadi, yang disebut “ilmu pengetahuan Hukum”sebenarnya

terdiri atas berbagai ilmu pengetahuan tentang hukum,yang diantaranya ilmu hukum

sebagai pengetahuan hukum (disamping ilmu pengetahuan hukum positif, ilmu

pengetahuan sejarah hukum).

MASYARAKAT HUKUM

1.Macam-macam pembagian penduduk Indonesia

Penduduk Indonesia dapat dibagi berdasarkan:

Sub.a. Menurut Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia tahun 1958,penduduk

indonesia dapat dibagi dalam warga Negara dan Orang Asing.

a. Warga Negara adalah setiap orang yang menurut Undang-undang

Kewarganegaraan adalah termasuk warga Negara.

b. Orang asing yaitu yang bukan warga Negara.

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

a. Rakyat Negara

Rakyat suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal dibawah wilayah

kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu.

Dalam Undang-undang 1945 pasal 26 dinyatakan:

1. Yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga

Negara.

2. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-

undang.

b. Asaz kewarganegaraan

Adapun asas kewarganegaraan yang mula-mula dipergunakan sebagai dasar dalam

menentukan termasuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu

negara ialah:

1. Asas keturunan/ius sanguinis

2. Asas tempat kelahiran/ius soli

Asas ius sanguinis menetapkan kewarganegaraan seorang menurut pertalian atau

keturunan dari orang yang bersangkutan.jadi yang menentukan kewarganegaraan

seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya dengan tidak mengindahkan dimana

ia sendiri berada dan dilahirkan.

Asas ius soli menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara

tempat ia dilahirkan.

c. Dwi kewarganegaraan

Dalam menentukan kewarganegaraannya beberapa negara memakai asas ius

soli,sedangkan di Negara lain berlaku asas ius saugni.hal demikian itu

menimbulkan dua kemungkinan yaitu

1. A-patride yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak

mempunyai kewarganegaraan

2. Bi –patride yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam

kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan sekaligus atau dwi-

kewarganegaraan)

PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)

Negara RI yang memberikan kesempatan kepada orang asing(bukan warga negara

RI) untuk menjadi warga negara.caranya adalah kewarganegaraan atau naturalisasi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah:

1. Sudah berumur 21 tahun

2. Lahir dalam wilayah RI

3. Apabila ia lelaki yang sudah kawin maka harus mendapatkan persetujuan dari

istrinya

4. Dapat berbahasa indonesia dan mempunyai ilmu pengetahuan tentang bsejarah

indonesia

5. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

6. Bersedia membayar kepada kas Negara uang sejumlah Rp .500 sampai

Rp .10.00,bergantung kepada penghasilan setiap bulan.

SUBYEK DAN OBYEK HUKUM

Dalam dunia hukum perkataan orang (person) berarti pembawa hak,yaitu sesuatu yang

mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum. Subyek hukum terdiri dari:

a. Manusia ( natuurlijk persoon)

b. Badan hukum (rechtpersoon)

Mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan

hukum adalah

a. Orang yang masih dibawa umur (belum mencapai usia 21 tahun=belum dewasa)

b. Orang yang tidak sehat pikirannya atau gila,pemabuk dan pemboros yaitu mereka

yang dibawah curatele (pengampuan)

c. Orang perempuan dalam pernikahan

OBYEK HUKUM (BENDA)

Yang dimaksud dengan obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek

hukum dan yang dapat menjadi obyek hukum suatu perhubungan hukum. Biasanya obyek

hukum itu disebut Benda.(vide pasal 499 kitab Undang-undang hukum sipil=KUHS) benda

dapat dibagi kan dalam:

1. Benda yang berwujud

2. Benda tak berwujud

PERBUATAN HUKUM

Perbuatan hukum adalah segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan

oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

perbuatan hukum itu terdiri dari:

1. Perbuatan hukum sepihak

Yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak

dan kewajiban pada satu pihak saja.

Misal:

-pembuatan surat wasiat

-pemberian hadiah sesuatu benda (hibah)

2. perbuatan hukum dua pihak

Yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak saja dan menimbulkan hak

dan kewajiban bagi kedua pihak(timbal balik)

Misal: pembuatan surat jual beli,sewa menyewa,dan lain-lain.

PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM HAK

1.Pengertian Hak

Izin atau kekuasaan yang diberikan hukum yang disebut”hak” atau

“wewenang”.untuk membedakan hak dan hukum dalam bahasa belanda digunakan

istilah”subjectif recht” untuk hak dan objectif recht untuk hukum.sedangkan dalam bahasa

inggris law adalah hukum dan right adalah hak atau wewenang.

Menurut Prof.Mr. LJ.Van apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan

seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dengan demikian menjelma menjadi

kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak.

2.Hak Mutlak

Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk

melakukan suatu perbuatan,hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan

sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut.

Hak mutlak dibedakan menjadi:

1. Hak asasi manusia

2. Hak publik mutlak

3. Hak keperdataan

a. hak marital yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya dan harta

benda istrinya

b. .hak kekuasaan orang tua

c. hak perwalian

d. hak pengampuan

3.Hak Nisbi

Adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa

orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu

memberikan sesuatu,melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

PERISTIWA HUKUM

Peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat

dinamakan peristiwa-peristiwa hukum atau kejadian hukum(rechtsfeit)

1. Dalam hukum dikenal dua macam peristiwa hukum

1.perbuatan subyek hukum

a.perbuatan hukum

b.perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum

2.peristiwa lain yang bukan perbuatan hukum.

2.zaakwaaneming dan onrechatematige daad

Adapun perbuatan hukum yang bukan perbuatan hukum dapat kita bedakan:

a. a.perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum,walaupun bagi hukum.

(zaakwaaneming).

b. b.perbuatan yang bertentangan dengan hukum(onrechthatematige daad)

BAB VIII

POLITIK HUKUM DI INDONESIA

1.Politik Hukum Pemerintahan Belanda di Indonesia

Pada tahun 1848 pemerintahan belanda mengadakan kodifikasi di indonesia,yaitu

mengundangkan Burgelijk Wetboek dan Wetboek Van Koophandel (Kitab Undang-

undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang).untuk orang –orang

Eropa yang ada disini.

Menurut politik hukum tersebut orang-orang Indonesia dibiarkan hidup dibawah

hukumnya sendiri,yaitu Hukum Adat asli.

Pada tahun 1855 maka timbulah pikiran,untuk kepentingan “kepastian hukum”

(artinya kepastian bagi pihaknya orang-orang belanda),untuk menciptakan hukum tertulis

bagi orang pribumi itu.dalam rencana untuk menciptakan hukum tertulis bagi orang-orang

Indonesia ini ada dua aliran yaitu: untuk menundukkan orang Indonesia kepada hukum

eropa,seperti yang dilakukan kepada golongan Tionghoa,yang lainnya hendak mengadakan

sebuah kitab Undang-undang Hukum Perdata tersendiri untuk orang Indonesia,dengan

mencontoh Wetboek Belanda.