R E N J A 2 0 1 8 | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan daerah harus menitik beratkan pada kemampuan dan kemandirian daerahdalam memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk menciptakan kesejahteraanmasyarakat sebagai tujuan utama. Agar tercapainya tujuan utama tersebut, makapemerintahan harus dijalankan secara efisien dan efektif. Sedangkan pemerintahan yangefisien dan efektif adalah pemerintahan yang menjalankan manajemen pemerintahan secarabaik, dalam arti dapat merencanakan penyelenggaraan pemerintahan secara matang,melakukan pengorganisasian secara efektif, menggerakan organisasi secara terpadu danmampu mengontrol dirinya sendiri demi terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Pendek katapemerintahan yang efisien dan efektif adalah pemerintahan yang menjalankan 4 (empat) aspekmanajemen yaitu planning, organizing, actuating dan controlling dengan baik. Agar keempataspek tersebut dapat bekerja secara baik, maka harus diawali oleh suatu perencanaan yangmatang, karena perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menentukantindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumenperencananaan OPD untuk pereiode satu tahun yang memuat kebijakan , program dankegiatan pembangunan,baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahdaerah maupunyang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. .Renja OPD merupakan sebuahdokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengaerahkan program dankegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPDmemiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena RenjaOPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayana pada masyarakat yang merupakan tujuanutma penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyususnan Renja OPD sangatlahmenentukan pada kualitas pelayanan publik.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyususnan Renja OPDdengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi . Menganalis gambran pelayanan OPDuntuk menentukan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD,sehinggaperumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPDtahun lalu ,berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awalRKPD.selanjynya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepadapenelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip – prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD adalah sebagai berikut:a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

R E N J A 2 0 1 8 | 2

b. Rumusan program /kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutanurusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritaspenanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing –masing OPD;

c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri , melainkan merupanarangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta meruapakan bagiandari rangakaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan targget pencapaiankinerja , keluaran,biaya satuan per keluaran , dan total kebutuhan dana.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakansatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja OPD merupakan penjabarandan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya sepertiRPJMD,dan Renstra OPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunanRKPD,Renstra OPD, RPJMD,RKA OPD, KUA, Dan PPAS serta RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Wonosobo Tahun 2017 adalah:

1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten DalamLiongkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4287);

3. Undang –Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;4. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 , tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang rencana Pembangunan jangka panjangnasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33),

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 THUN 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Repyblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengwasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nonor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

R E N J A 2 0 1 8 | 3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan RencanaPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoesia tahun 2006 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah Kepada Pemerintah , Laporan Keterangan Pwrtanggungjawaban Kepala DerahKepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah kepada Masyarakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antaraPemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang PengelolaanKeuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun2008 nomor 2);

18. Peraturan daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 –2021 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9);

19. Peraturan Bupati Wonosobo nomor 3 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur PengelolaanKeuangan Daerah (Berita Daerah Kabpaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3);

20. Peraturan Bupati Wonosobo nomor 15 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan BupatiWonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah;

21. Peraturan Bupati Wonosobo nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Prosedur PengelolaanKeuangan Daerah (Berita Derah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 17)

22. Peraturan Bupati Wonosobo nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KbupatenWonosobo.

R E N J A 2 0 1 8 | 4

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2018dimaksudkan untuk menetapkan dan melaksanakan dokumen perencanaan OPD yangmemuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerjaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan tugasdan fungsinya selama tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir padatanggal 31 Desember 2018 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapatditransformasikan ke dalam Renja OPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD.Sedangkan tujuanpenyusuan Rencana Kerja Bappeda adalah :1. Memberikan kerangka operasional , arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi

Bappeda Kabupaten Wonosobo , yang berisi sasaran dan kebijakan daerah , sertamemuat komponen- komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan padasetiap kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran ;

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda Kabupaten Wonosoboselama tahun 2018.

3. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsungoleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo

4. Program – program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program – program prioritas yang didasarkan pada kemampuan keuangandaerah pada tahun 2018.

1.3 Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang,1.2 landasan hukum,1.3 maksud dan tujuan,1.4 sistematika .

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD;

2.3 Isu-isupenting penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi OPD;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Untuk Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi;1.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

R E N J A 2 0 1 8 | 5

1.3 program dan kegiatan tahun 2018

BAB I V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Wonosobo adalah penjabaran perencanaantahunan dan Rencana Strategis. Terapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yangtelah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkankeberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaranyang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secaraperiodik. Terkait dengan hal tersebut Reencana Kerja (RENJA) Bappeda KabupatenWonosobo ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasarandari hasil apa yang telah di laksanakan oleh Bappeda Kabupaten Wonosobo selama tahun2016.

Realisasi kinerja yang telah dilaksanakan tergambar dalam tingkatan pencapaiansasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan padatahun 2016 dengan hasil evaluasi pelaksanaan Reenja OPD ,sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Selaku leading sector pada Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, makaBappeda kabupaten Wonosobo melaksanakan kegiatan rutin setiap tahun untukmendukung pelaksanaan manajemen pada Urusan Perencanaan melalui kegiatanPenyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor,Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Makanandan Minuman, Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Rapat-RapatKoordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan,Penyelesaian Pekerjaan Kantor, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dilaksanakan pada tahun2016 antara lain berupa Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Saranadan Prasarana Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair,

R E N J A 2 0 1 8 | 6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanKantor dan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.Program tersebut juga merupakanprogram pendukung yang dilaksanakan rutin setiap tahun untuk mendukungpelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang ada di Bappeda merupakansalah satu bentuk dukungan pemerintah kabupaten Wonosobo terhadap UrusanPerencanaan berupa kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, di antaranyapengiriman peserta Diklat Akuntansi Accrual dan pengiriman peserta Training of Trainer(TOT) Aparatur Pemerintah Desa.

4). Program Pengembangan data/ informasi/statistik daerah

Dalam rangka memperkuat basis data pada tahun 2016 dengan kegiatan penyusunansistem informasi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2016.Pelaksanaan kegiatan ini untuk menjamin ketersediaan data statistik daerah yangterkait dengan data indikator makro pembangunan daerah maupun data kondisiexisting Daerah guna penyusunan perencanaan pembangunan daerah.Ketersediaandata ini akan dimanfaatkan seluruhnya untuk merumuskan kebijakan perencanaanpembangunan daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat tepat sasaranuntuk mengatasi permasalahan daerah dan pencapaian visi misi pembangunandaerah.

5). Program Perencanaan Tata ruang

. Sebagai sumber daya yang terbatas, pemanfaatan ruang menjadi hal yang harusdirencanakan secara menyeluruh, jelas dan berkelanjutan yang selanjutnya harus diikutidengan pemanfaatan yang bertanggung jawab dan pengendalian pemanfaatan ruangyang mantap.

Penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang bersifat menyeluruh, saling terkait,hierarkis dan bertingkat. Menyeluruh dijabarkan menjadi kegiatan perencanaan tataruang, kegiatan pemanfaatan ruang, dan yang terakhir kegiatan pengendalianpemanfaatan ruang. Saling mengait, hierarkis dan bertingkat diimplementasikan lewatproduk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berjenjang terdiri dari Rencana TataRuang Wilayah Nasional (RTRWN), diikuti dengan Rencana Tata Ruang WilayahProvinsi (RTRWP) yang lebih detail, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota(RTRW Kab/kota) yang lebih detail lagi.Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapatterangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasiperencanaan pembangunan berkelanjutan.

Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, rencana pembangunan, perencanaan tataruang wilayah sangatlah penting. Segala kegiatan yang membutuhkan ruang sebagaiwadah pendukung kegiatan pembangunan harus diatur di dalam rencana tata ruang.

Secara prinsip perencanaan tata ruang dipandang sebagai suatu upaya untukmenentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan

R E N J A 2 0 1 8 | 7

rencana tata ruang wilayah. Pada Undang-Undang Penataan Ruang, perencanaanrencana tata ruang wilayah merupakan bagian tidak terpisahkan dari PerencanaanPembangunan Nasional yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang, Rencana LimaTahunan, dan Rencana Tahunan.

Di Kabupaten Wonosobo, kebijakan penyelenggaraan penataan ruang sudah dituangkanke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 2 tahun 2011 tentang RencanaUmum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo 2011-2031. Peraturan daerahtersebut, memuat semua aspek penyelenggaraan penataan ruang termasuk di dalamnyaperencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruangyang dapat dimanfaatkan sebagai acuan pembangunan dan pengembangan wilayah diKabupaten Wonosobo.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan Program perencanaan tata ruangdengan kegiatan: Fasilitasi BKPRD,Otorektifikasi Citra satelit dan pemetaan dasar skaladetail,Penyusunan review materi teknis dan perda RTRW Kab.Wonosobo,Penyusunanrest area,Perencanaan pengembangan kota Kertek,dan Pelestarian Kota pusaka

6). Program Kerja sama PembangunanProgram kerjasama pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2016adalah program kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah baik dalambentuk tugas pembantuan maupun program sektoral secara langsung, kerjasamadengan perusahaan dan BUMN dalam bentuk CSR maupun kerjasama denganperguruan tinggi dalam kegiatan KKN.Dalaam kerjasama tersebutpelaksanaan,koordinasi,integrasi,sinergi,dan sinkronisasi pada tahun 2016 terlaksanadengan lancar sehingga program kegiatan dapat terlaksana secara optimal.

7). Program Pembinaan dan Fsilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten yang dilaksanakanpada tahun 2016 adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh ULP (UnitLayanan Pengadaan) Barang dan jasa, meskipun program tersebut tidak ada kaitannyadengan urusan perencanaan, namun karena pada tahun 2016 ULP bergabung diBappeda, adapun kegiatan yang dilakukan adalah : Operasional unit layanan pengadaanbarang dan jasa pemerintah, Pembuatan sistem manajemen terpadu dan pengadaanalmari arsip dan buku referensi ULP.

8). Program Perencanaan Pembangunan Daerah

.Dalam rangka memberikan arahan pembangunan yang komperehensif baik secara fisikmaupun non fisik dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, makaPemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan Program Perencanaan PembangunanDaerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Pelaksanaan Musrenbang RKPDTahun 2018,Pelaksanaan Musrenbang di 15 Kecamatan,Penyusunan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018,Pengembangan Sistem Informasi PerencanaanPembangunan dan Data Terintegrasi,Penyusunan RPJMD 2016-2021 dan FasilitasiPenyusunan Renstra SKPD, Penyusunan RKPD dan KUA PPAS (Perubahan 2016 danPenetapan 2017) ,Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan PelaksanaanPembangunan Daerah Tahun 2016,Review RPJP Kabupaten Wonosobo,Fasilitasi

R E N J A 2 0 1 8 | 8

Laporan Terintegrasi (LKPJ, LPPD, EKPPD),Perencanaan T-1 Gambar dan RABRenovasi Puskesmas.

Pelaksanaan kegiatan Musrenbang sebagai basis penyusunan RKPD Tahun 2017merupakan tahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari penyelenggaraanMusrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum gabungan OPD, danpelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Proses musrenbang pada dasarnya mendataaspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkatdesa/kelurahan, dilanjutkan di tingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusanwajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritisasiprogram/kegiatan di tingkat kabupaten/kota oleh Bappeda bersama para pemangkukepentingan, disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah.Out put penyelenggaraan Musrenbang ini yaitu daftar skala prioritas program dankegiatan yang diusulkan oleh stakeholder pembangunan daerah, yang kemudian akandigunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Tahun 2017.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat memberikanpeluang bagi pengaksesan pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepatdan akurat sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan suatu daerah. Dalamrangka mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan terciptanya integrasi,sinkronisasi serta sinergi data perencanaan pembangunan maka Pemerintah KabupatenWonosobo melaksanakan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi PerencanaanPembangunan (SIPP) dan Data Terintegrasi.

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) dan DataTerintegrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan data.Dalamrangka pengembangan SIPP tersebut, Bappeda bekerja sama dengan PT IntegraInovasi Indonesia Yogyakarta menyelenggarakan Pelatihan SIPP dengan narasumberdari PT Integra Inovasi Indonesia dan didampingi oleh Super admin SIPP Bappedadalam pengentryan Renja SIPP, Penyusunan modul data primer oleh Tim PenyusunModul Data Primer yang terdiri dari Bappeda dan OPD yang telah menerapkan SIMserta OPD yang terkait dengan data yg diperlukan dalam proses perencanaanpembangunan Kabupaten Wonosobo. Alamat website SIPP Wonosobo:www.renda.wonosobokab.go.id

Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan PelaksanaanPembangunan Daerah Tahun 2016 dilakukan untuk mendukung penyusunanperencanaan pembangunan daerah dalam bentuk monitoring pelaksanaan MusrenbangKecamatan untuk penyusunan RKPD 2017,agar penyusunan rencana dapatdilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas,dengan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan.

Penyusunan Dokumen Review RPJPD sebagai bahan/masukan penyempurnaanDokumen RPJP Kabupaten Wonosobo sesuai dengan sistematika pada PermendagriNomor 54 Tahun 2010 dan isu-isu strategis, dengan melakukan Forum GroupDiscussion (FGD) dengan OPD dan lembaga terkait untuk menggali informasi dan

R E N J A 2 0 1 8 | 9

evaluasi pelaksanaan dokumen RPJPD Kab Wonosobo 2005-2025 untukmenyempurnaan Dokumen Hasil Review, Ekspose dokumen Hasil ReviewRPJPD.Penyusunan Dokumen Review RPJPD oleh Tim Review Bappeda dengandidampingi tenaga ahli/narasumber dari MAP UGM.

Fasilitasi LaporanTerintegrasi (LKPJ, LPPD, EKPPD)

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaiankebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat maka disusun RKPD KabupatenWonosobo Tahun 2017. Dokumen RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 ini disusunsebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonosobountuk penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dan untuk menyusun RencanaKegiatan dan Anggaran OPD (RKA-OPD) Tahun 2017. Sedangkan sebagai suatukesatuan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, RKPD KabupatenWonosobo Tahun 2017 juga menjadi pedoman untuk penyusunan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) KabupatenWonosobo Tahun 2017 dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (RAPBD) Kabupaten Wonosobo tahun 2017.RKPD Tahun 2017 yang telahditetapkan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang RencanaKerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017. Tema yang diangkatpada RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 yaitu “Pemantapan KualitasReformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas DaerahGuna Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan”.

Ada 8 (delapan) prioritas KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan Penetapan2017 yang mendasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalamRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Kabupaten Wonosobo tahun2016. KUAPPAS Perubahan 2016 dan KUA PPAS Penetapan 2017 merupakan acuan dalampenyusunan Rancangan APBD PerubahanTahun Anggaran 2016 dan RAPBDPenetapan 2017. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Wonosobo melaksanakankegiatan Penyusunan RKPD dan KUA PPAS (Perubahan 2016 dan Penetapan 2017).

Kegiatan Perencanaan T-1 Gambar dan RAB Renovasi Puskesmas pada tahun 2016merupakan tahap persiapan untuk mendukung terlaksananya renovasi 7 (tujuh)Puskesmas pada tahun 2017 antara lain, Puskesmas Kejajar 1, Puskesmas Selomerto2. Puskesmas Kertek 1, Puskesmas Sukoharjo 2, Puskesmas Leksono 2, PuskesmasSapuran dan Puskesmas Kepil 1. Hasil kegiatan ini berupa dokumen, gambar dan RABrenovasi 7 (tujuh) Puskesmas tersebut.

9). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Ekonomiantara lain : Fasilitasi Peningkatan Investasi Daerah,Fasilitasi KegiatanFEDEP,Fasilitasi Kegiatan Klaster,Fasilitasi Wisata Edukasi Berbasis Klaster,FasilitasiKlaster UMKM Terintegrasi (DBHCHT),Analisis LP2B KabupatenWonosobo,Pendampingan dan FGD PUD,Fasilitasi Badan Hukum

R E N J A 2 0 1 8 | 10

Badan/Lembaga/Ormas,Fasilitasi Agropolitan,Pembuatan Profil Potensi Daerah.

Dalam rangka mendorong minat investasi dan meningkatkan pemasaran produkunggulan daerah maka pemerintah kabupaten Wonosobo melaksanakan kegiatanFasilitasi Peningkatan Investasi Daerah. Implementasi dari kegiatan ini adalahmelakukan koordinasi dengan atase perdagangan terkait rencana investasi perusahaanSingapura di Wonosobo dalam bidang pengolahan dan pemasaran carica. Hasil yangdiharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini dalah tercapainya Peningkatan InvestasiDaerah dan meningkatnya pemasaran produk unggulan di Kabupaten Wonosobo.

Fasilitasi Kegiatan FEDEP bertujuan untuk pengembangan ekonomi lokal berbasisklaster yang dananya bersumber dari bantuan keuangan provinsi dan kabupaten. Bentukkegiatannya berupa rapat koordinasi pokja FEDEP, peningkatan kapasitas klastermelalui pelatihan Role Model Pembuatan SOP klaster gula jawa dan Pameran ProdukUnggulan Daerah. Dalam rangka mempromosikan, memperluas jaringan pemasaranproduk-produk klaster dan meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Wonosobo makadilakukan kegiatan Promosi Klaster dan Promosi Investasi dan Produk Unggulan Daerahmelalui ajang pameran produk unggulan UMKM dan klaster di Paragon Mall Semarang.Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya klaster usaha yang mandiri,terjalinnya kemitraan usaha, tersusunnya rekomendasi kebijakan berupa DokumenPerencanaan Ekonomi.

Dalam rangka mendorong terbentuknya klaster kategori berkembang, terstandarisasinyaproduk gula jawa, bertambahnya jumlah anggota klaster gula jawa dan meningkatnyajumlah rantai nilai klaster domba maka pemerintah kabupaten Wonosobo melaksanakanFasilitasi Kegiatan Klaster. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa workshoppenyusunan bisnis plan klaster domba dan klaster gula jawa, praktek SOP klaster gulajawa dan workshop pengolahan daging domba. Hasil fasilitasi kegiatan klaster inidiharapkan mendorong tercapainya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengambil inisiatif untuk memanfaatkan Aula BTerminal Mendolo sebagai rumah produksi sekaligus sebagai tempat wisata edukasiberbasis klaster dan untuk menampilkan produk unggulan Kabupaten Wonosoboterutama untuk klaster.Namun sebagai tempat wisata edukasi berbasis klaster, belummemiliki sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu pemerintah kabupatenWonosobo melalui kegiatan Fasilitasi Wisata Edukasi Berbasis Klaster menyediakansarana prasarana pendukung berupa meja, kursi, AC, korden dan sebagainya untukmeningkatkan kapasitas Komplek Wisata Edukasi Terminal Mendolo sebagai tempatwisata edukasi berbasis klaster yang representatif.

Untuk mendukung peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi serta investasipemerintah kabupaten Wonosobo melaksanakan kegiatan Fasilitasi Klaster UMKMTerintegrasi (DBHCHT). Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pameran produkunggulan di Komplek Wisata Edukasi Mendolo yang melibatkan klaster dan UMKMsebagai ajang promosi produk-produk UMKM. Untuk meningkatkan kapasitas klasterbatik, telah dilaksanakan studi lapangan pengembangan batik di Tuban dengan peserta

R E N J A 2 0 1 8 | 11

klaster batik Kabupaten Wonosobo.

Di tengah besarnya tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan,pembangunan pertanian menghadapi permasalahan dan tantangan yang sangat besarterutama tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sebagai akibatpertambahan penduduk. Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanianpangan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentangPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam UU Nomor 41/2009tersebut dengan jelas disebutkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkansecara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dankedaulatan pangan nasional. LP2B dapat berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawapasang surut dan non pasang surut (lebak) dan/atau lahan tidak beririgasi (lahan kering).Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas maka pada tahun 2016 iniPemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan kegiatan Analisis LP2B KabupatenWonosobo. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ketahanan pangandan kedaulatan pangan di kabupaten Wonosobo. Di samping itu,teridentifikasinya luasanlahan pertanian yang ditetapkan sebagai LP2B dapat mencegah terjadinya alih fungsilahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Dan sebagai dasar penyusunan perdaLP2B Kabupaten Wonosobo.

Pendampingan dan FGD PUD bertujuan untuk mendorong pengembangan produkunggulan daerah Kabupaten Wonosobo.Sehingga dihasilkan Data Kajian ProdukUnggulan Daerah.

Fasilitasi Badan Hukum Badan/Lembaga/Ormas Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 298 yangmengamanatkan bahwa penerima bantuan dari pemerintah harus berbadan hukum,maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya untuk memfasilitasi kelompokmasyarakat dan yayasan dalam wadah Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Badan HukumKelompok Usaha Masyarakat kepada 70 kelompok masyarakat dan 10 yayasan.

Dalam rangka pengembangan Kawasan Agropolitan Rojonoto sebagai kawasanstrategis dan prospektif yang mempunyai tujuan untuk memicu kegiatan agribisnis dalamrangka peningkatan perekonomian wilayah, maka pemerintah kabupaten Wonosobomelaksanakan kegiatan Fasilitasi Agropolitan melalui review master plan dan rapat-rapatkoordinasi. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pengembanganpemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraanmasyarakat khususnya petani di kawasan agropolitan. Hasil yang diharapkan adalahbahwa perencanaan kawasan agropolitan sesuai dengan kondisi eksisting, selain itudiharapkan terjadi peningkatan pemasaran hasil produksi di kawasan agropolitan.

Pembuatan Profil Potensi Daerah bertujuan untuk meningkatkan minat Investasi diKabupaten Wonosobo. Pelaksanaan kegiatan berupa pembuatan film potensi ekonomikabupaten Wonosobo yang memuat data-data terkait promosi potensi ekonomi danwisata kabupaten Wonosobo. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya Dokumentasi ProfilPotensi Daerah.

R E N J A 2 0 1 8 | 12

10). Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Pelaksanaan Program Perencanaan Sosial dan Budaya direalisasikan melalui kegiatan :Fasilitasi Perencanaan PUS (Pendidikan Untuk Semua),Pemberdayaan PendampingPKH,Fasilitasi Wonosobo Kabupaten Ramah HAM dan Festival KemanusiaanWonosobo Berkelanjutan,Fasilitasi Pencapaian SDGs,Fasilitasi Tim KHPPIA,FasilitasiTKPKD (Tim Koordinasi Penenggulangan Kemiskinan Daerah),Penyusunan RADPangan dan Gizi,Review Masterplan Pendidikan,Penanggulangan Gangguan AkibatKekurangan Yodium (GAKY).

Kegiatan Fasilitasi Perencanaan PUS (Pendidikan Untuk Semua) dilaksanakan melaluiforum-forum koordinasi Tim PUS, road show peningkatan pendidikan oleh Bupati/WakilBupati beserta anggota forum PUS ke-15 kecamatan, monitoring ke-15 kecamatandalam rangka pendataan sekolah ramah anak dan pendataan anak putus sekolah.Selanjutnya dilakukan penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Pendidikan UntukSemua (PUS) dalam bentuk buku sebagai dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatanFasilitasi Perencanaan PUS 2016.

Sebagai daerah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) maka Pemda Wonosoboberkewajiban untuk menyediakan alokasi APBD Kabupaten. Pada tahun 2016. APBDKabupaten mengalokasikan untuk kegiatan Pemberdayaan Pendamping PKH. Realisasikegiatan ini berupa Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Pendamping PKH 15kecamatan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan programPKH dan meningkatkan kapasitas pendamping PKH.

Fasilitasi Wonosobo Kabupaten Ramah HAM dan Festival Kemanusiaan WonosoboBerkelanjutan

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pencapaian SDGs direalisasikan dengan melakukanSosialisasi Indikator SDGs untuk seluruh OPD. Dengan tujuan semua OPD dapatmemahami indikator yang akan dilaksanakan di masing-masing OPD yang tertuangdalam SDGs.

Pelaksanaan Fasilitasi Program Kelangsungan Hidup Pertumbuhan Perkembangan Ibudan Anak di Kabupaten Wonosobo ini melalui kegiatan Koordinasi Tim DTPS MPS,Koordinasi Tim Pokja PAUD, Koordinasi Tim Pokja MBS dan Review Program KHPPIA.Disamping itu juga melakukan audit sosial maternal perinatal Kematian Ibu dan Bayibagi Puskesmas dan Kecamatan dan evaluasi pelayanan ibu hamil di puskesmas 15kecamatan.Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu meningkatnya koordinasi,pengelolaan dan sinkronisasi program KHPPIA di bidang pendidikan dan kesehatanterutama terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan kesehatan dan pendidikan ibudan anak. Selain itu dengan adanya Review Program KHPPIA, dapat menjadi masukanbagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan danpendidikan.

Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) merupakankegiatan yang dananya bersumber dari APBD Provinsi (Bantuan Provinsi) dan danapenunjang dari APBD Kabupaten. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi,

R E N J A 2 0 1 8 | 13

pengelolaan dan sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan di KabupatenWonosobo dan meningkatkan kapasitas TKPKD. Pelaksanaan kegiatan berupa studibanding kemiskinan ke Pemda Banyuwangi dan penyusunan dokumen Laporan LP2KDdan dokumen Laporan Kinerja TKPKD.

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi bertujuan sebagaiacuan SKPD dalam merencanakan program pangan dan gizi. Bentuk kegiatan inimeliputi sosialisasi semua indikator program yang masuk dalam OPD terkait danpenyusunan dokumen perencanaan RAD

Penyusunan Buku Masterplan Pendidikan sudah dilaksanakan pada tahun 2011,Sehubungan dengan telah tersusunnya RPJMD 2016 – 2021 maka perlu dilakukanPenyusunan Evaluasi Buku Masterplan Pendidikan dengan tujuan untuk melakukanpenyesuaian antara strategi pendidikan dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun2016 – 2021. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Wonosobo melaksanakan kegiatanReview Masterplan Pendidikan yang melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan bukutersebut yang penyusunannya selesai pada bulan November 2016 . Hasil kegiatan iniberupa Buku Evaluasi Masterplan Pendidikan.

Kegiatan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) merupakankegiatan yang dananya bersumber dari dana bantuan Provinsi. Dalam rangkamendorong peningkatan konsumsi garam beryodium bagi masyarakat, maka pemerintahkabupaten Wonosobo mengalokasikan dana penunjang yang bersumber dari APBDKabupaten melalui kegiatan Penanggulangan GAKY. Kegiatan ini meliputi Sidak Pasardan pembelian alat tes kit dan bahan untuk melakukan tes tingkat konsumsi garamberyodium masyarakat yang sesuai SNI. Hasil sidak pasar disosialisasikan kepadasemua Camat. Pelaksanaan kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Hasil KegiatanPenanggulangan GAKY.

11). Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Realisasi pelaksanaan program Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan SumberDaya Alam dilaksanakan melalui kegiatan :Perencanaan Grand Design Garden CityWonosobo,Fasilitasi Program Pusat ( Pamsimas, Mitra Prima, PPSP dll ),ReplikaSCBFWM Project Di Kab. Wonosobo.

FasilitasiProgram Pusat(Pamsimas, Mitra Prima, PPSP) merupakan kegiatan yangdilaksanakan untuk pengawalan proses terhadap program yang dilaksanakanpemerintah pusat di wilayah Kabupaten Wonosobo seperti kegiatan PAMSIMAS,Penyusunan JAKSTRADA, dan inventarisasi bangunan-bangunan bersejarah sebagaibahan masukan Wonosobo Kota Pusaka. Kebutuhan desain struktur Kota Wonosoboyang ramahlingkungan sebagai dasar kerangka kota (urban skeleton) denganpendekatan green corridor menjadi dasar adanya Perencanaan Grand Design GardenCity.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD;

R E N J A 2 0 1 8 | 14

Capaian kinerja lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan telahmembawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stake holder lainnya, denganindikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai denganmekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja ataspelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangkapencapaian visi dan misi Kabupaten Wonosobo. Pengukuran kinerja ini merupakan hasilmerupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja utamaSKPD, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan untuk diketahui sejauh mana pencapaiankeberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda KabupatenWonosobo Tahun 2016 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1. 2.

Capaian Kinerja Kegiatan

Bappeda berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Pencapaianrencana

kegiatan dgtarget

Rata-Rata

1 2 3 4 5 6

Membangunketata laksanaanyang efektif danefisien

Persentase realisasibelanja barang/jasa(eks BAU)

100% 100,00% 100% 100%

100% 88,92% 100%

100% 100,00% 100%

Persentase realisasibelanja pelayananadministrasiperkantoran

100% 100,00% 100% 100%

100% 99,93% 100%

100% 100,00% 100%

100% 90,05% 100%

100% 99,99% 100%

100% 69,64% 100%

R E N J A 2 0 1 8 | 15

100% 100,00% 100%

100% 100,00% 100%

100% 100,00% 100%

100% 99,99% 100%

PersentaseRrealisasi belanjamodal saranaprasarana aparatur

100% 99,75% 100% 92,14%

100% 85,64% 100%

100% 91,01% 100%

Persentase asetdaerah dalam kondisibaik

100% 100,00% 100% 100%

100% 99,93% 100%

100% 100% 100%

100% 100,% 100%

100% 100% 100%

100% 99,01% 100%

Persentase aparatperencana yangmemiliki sertifikatdiklat

100% 28,04% 100%

Revitalisasi fungsiperencanaan,penganggaran danevaluasi dalampenyelenggaraanpemerintahan danpembangunan

Prosentaseketersediaan datastatistik daerah untukpenyusunanperencanaanpembangunandaerah

100% 97,31% 100% 79,37%

Persentase kegiatanPD yang sesuaidengan perencanaan

100% 93,15% 100%

100% 89,77% 100%

R E N J A 2 0 1 8 | 16

wilayah dansumberdaya alam

100% 97,69% 100%

100% 97,22% 100%

100% 41,32% 100%

100% 95,96% 100%

100% 58,53% 100%

100% 21,66% 100%

Persentasekesesuaian programdalam RKPD denganprogram dalamRPJMD

100% 98,71% 100%

Jumlah kerjasama PT 100% 89,25% 100%

Persentase kenaikanproduksi produkunggulan dalamOVOP dan ODOP

100% 43,85% 100%

Meningkatnyakualitas KISS(Koordinasi,integrasi, sinergi,dan sinkronisasi)antar daerah,antar fungsi, antarruang, daerah-pusat dalamprosesperencanaan

Persen kenaikanjumlah kerjasama

investasi

100% 98,45% 100% 95,37%

umlahpengembangankawasan pedesaanberbasis OVOP

100% 99,97% 100%

100% 93,24% 100%

100% 98,03% 100%

100% 95,69% 100%

100% 99,84% 100%

100% 98,17% 100%

R E N J A 2 0 1 8 | 17

100% 92,07% 100%

Persentase kegiatanibu dan anak yangsesuai denganperencanaan sosialbudaya

100% 84,49% 100%

Persentase EvaluasiProgramPenanggulangankemiskinan

100% 98,45% 100%

Persentase kegiatanOPD Urusanpendidikan yangsesuai denganperencanaan sosialbudaya

100% 80,36% 100%

Persentase tingkatkeberdayaanpendampingan PKH

100% 99,96% 100%

Terlaksananyakebijakan dankomitmen pemerintah

100% 98,13% 100%

Prsentaseperencanaanpembangunan yangpro poor.

100% 98,45% 100%

Persentase hasilperencanaanmasterplanpendidikan yangsesuai dengankebutuhanmasyarakat.

100% 95,36% 100%

Persentase cakupankonsumsi garamberyodium yang yangsesuai SNI

100% 67,64% 100%

R E N J A 2 0 1 8 | 18

Persentase kegiatanPD yang sesuaidengan perencanaanwilayah dan sumberdaya alam

100% 98,82% 100%

Persentase PDdalam melaksanakansistem manajementerpadu

100% 98,71% 100%

Persentase serapankegiatan dananggaran

100% 80,46% 100%

100% 67,64% 100%

Meningkatnyakualitas sarprasyang memadai

Pesentase antarakualitas kinerja danhasil kerja.

100% 98,74% 100% 93,32%

Persentsekenyamananpelaksanaanpekerjaan.

100% 87,90% 100%

Meningkatnyasistem Monitoringdan Evaluasi

Persentasekeberhasilan danmanfaat dariberbagai kebijakanpublik yang dipilihPemkab Wonosobo

100% 96,88% 100% 75,94%

Persentase dokumenperencanaanpembangunandaerah yangditetapkan tepatwaktu

100% 96,79% 100%

Persentase kualitasperencanaan danprogram untukpencapaian tujuanpembangunan

100% 44,16% 100%

R E N J A 2 0 1 8 | 19

berkelanjutan

Persentase dokumenevaluasi dan RADpenanggulangankemiskinan diKabupatenWonosobo yangtersusun

100% 44,16% 100%

Persentasetersedianya informasimengenai RTRWKab. Wonosobobeserta rinciannyamelalui peta analogdan peta digital

100% 97,69% 100%

Pada tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan diupayakanuntuk memenuhi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasidalam pencapaian visi dan misi Bappeda. Terdapat 5 sasaran strategis yang ditetapkandengan 29 (duapuluh sembilan) indikator kinerja yang dirumuskan, yang selanjutnya digunakanuntuk mengukur kinerja Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2016.

1). Sasaran I, Yaitu Membangun Ketatalaksanaan yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan kegiatan dalm rangka membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisienyang dilaksanakan pada tahun 2016 dilaksanakan melalui 4 Program, 6 Indikator Kinerjadan 25 Kegiatan. Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. Dengan membangunkatatalaksanaa yang efektif dan efisien diharapkan dapat mencapai hasil kegiatan yangmaksimal guna menunjang kelancaran fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappedabaik yang bersifat intern badan maupun dalam rangka fasilitasi OPD guna meningkatnyapelayanan publik yang prima.

2) Sasaran II, Yaitu Revitalisasi Fungsi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi dalamPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan,pada tahun 2016 dilaksanakanmelalui 4 program, 5 Indikator Kinerja dan 24 Kegiatan. Kinerja sasaran rata-ratamencapai 79,37%

3). Sasaran III, Yaitu Meningkatnya Kualitas KISS ( Koordinasi, Integrasi, Sinergi, dan

R E N J A 2 0 1 8 | 20

Sinkronisasi) antar daerah, antar fungsi, antar ruang, daerah pusat, dalam prosesperencanaan, Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas Peningkatan KISS (Koordinasi,Integrasi,Sinergi dan sinkronisasi) antar daerah,antar fungsi, antar ruang,daerah-pusatdalam proses perencanaan tahun 2016 dilaksanakan melalui 5 program, 12 indikatorkinerja dan 20 kegiatan.KISS memiliki peranan penting dalam mendukung tercapainyaperencanaan pembangunan.Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan programdilaksanakan pemerintah daerah pada tahun 2016 ,seperti program perencanaan tataruang,program kerjasama pembangunan,program pembinaan dan fasilitasi pengelolaankeuangan Kabupaten/Kota,program perencanaan Pembangunan Daerah,Koordinasimonitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun2016,program perencanaan pembangunan ekonomi,program perencanaan sosial danbudaya,program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam,memerlukankoordinasi antar fungsi dan antar sektor sehingga semua sektor yang mendukungtercapainya tujuan program tersebut dapat berjalan secara optimal.selain itu kerjasamadengan pihak lain diharapkan dapat mengoptimalkan program kegiatan yang dicanangkanpemerintah daerah.Pelaksanaan kejasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah padatahun 2016 yaitu pemerintah pusat (pada program kegiatan pemerintah pusat yangdilaksanakan di daerah,baik dalam bentuk tugas pembantuan maupun program sektoralsecara langsung),kerja sama dengan perusahaan(dalam pengeloaan CSR) maupunfasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan KKN.Dalam kegiatankerjasama tersebut baik dalam pelaksanaan,koordinasi,integrasi, sinergi dan sinkronisasipada tahun 2016 dapat terlaksana dengan lancar sehungga program dan kegiatan dapatterlaksana secara optimal.

4).Sasaran IV, Yaitu Meningkatnya Kualitas sarpras yang memadai.

Kualitas sarana prasarana sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan pencapaianorganisasi . Dengan tercukupinya prasarana yang memadai akan berimplikasi padasemakin efektifnya pelaksanaan kegiatan organisasi.Di dalam pelaksanaan perencanaanpembangunan ,sangat dibutuhkan sarana kerja seperti komputre,laptop,LCD,saranamebelair,genset,gedung kantor dan sarana mobilitas yang memadai . Pada tahun2016dilaksanakan pembangunan gedung,pengadaan sarana prasarana kantor yaitupengadaan CCTV,dan rehabilitasi sedang /berat gedung kantor untuk mendukungtercapainya rasio sarpras dengan SDM yang ideal(1:3) dan tercapainya sarpras yangmemadai di mana pada tahun 2016 tercapai 99,58%,namun demikian masih terdapatsarana prasarana yang membutuhkan pembenahan seperti peremajaan komputerpenambahan laptop dan peremajaan kendaraan operasional untuk kebutuhan mobilitasBappeda yang cukup tinggi.

5). Sasaran V, Yaitu Meningkatnya sistem Monitoring dan Evaluasi,

Untuk meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi pada tahun 2016 dicapai melalui 1program yaitu program koordinasi monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaanpembangunan daerah dengan 4 kegiatan, dan 5 indikator kinerja. Kegiatan yangdilakukan yaitu review RPJP Kabupaten Wonosobo,optimalisasi kreativutas dan inovasi

R E N J A 2 0 1 8 | 21

daerah, fasilitasi riset dan inovasi daerah dan fasilitasi laporan terintegrasi.Sebuahkebijakan publik tidak bisa dilepas erah dibegitu saja tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasikebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana keefekitvitasan kebijakan publik untukdipertanggungjawabkan kepada publik itu sendiri dalam rangka untuk mencapai tujuanyang telah ditetapkan .Evaluasi dibutuhkanuntuk melihat kesenjangan antara harapan dankenyataan.Fasilitasi pelaporan dan evaluasi kinerja pemerintahan bertujuan untukmengatahui dan mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalammemanfaatkan hak yang diperoleh daerah sesuai capaian keluaran dan hasil yang telahdirencanakan,sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorongpeningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.Sedangkan monevperencanaan pembangunan daerah dengan monitoring usulan kegiatan yang diusulkanlewat musrenbang yang akan diruskan dalam RKPD Kabupaten Wonosobo tahun 2016.Pelaksanaan monev dilaksanakan di 15 kecamatan.

Tabel 2. 2

Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016

berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD

No Indikator Kinerja ProgramKondisiTahun2015

TargetTahun2016

RealisasiTahun2016

1. % Tersedianya informasi RTRwilayah Kabupaten besertarencana rinci melalui peta analogdan dilegalisasi

68,75% 73,96% 68,75%

2. % RDTR yang dilegalisasi 0 0 03. % dokumen perencanaan

pembangunan daerah yangditetapkan tepat waktu 70% 80%

4. % kesesuaian program dalamRKPD dengan program dalamRPJMD

85% 90%

5. % kesesuaian program dalamRenja SKPD dengan programdalam RKPD

70% 80%

6. Peringkat dan status kinerjapenyelenggaraan PemerintahDaerah

2,8085(tinggi)

>3(sangattinggi)

7. % OPD menyusun dokumenperencanaan (Renja OPD) tepatwaktu 70% 80%

8. % serapan kegiatan dan anggaran 86,78% 90% 89,83%

R E N J A 2 0 1 8 | 22

No Indikator Kinerja ProgramKondisiTahun2015

TargetTahun2016

RealisasiTahun2016

9. % aparat perencana yang memilikisertifikat diklat perencanaan

26% 30%

10. % keterisian format data daninformasi dalam SIPD

80% 100%

11. % ketersediaan data dan informasiperencanaan pembangunandaerah

DTD 100%

12. % dokumen perencanaan sosbudyang terimplementasi dalamkegiatan OPD

75% 80% 70%

13. % kenaikan produksi produkunggulan dalam ODOP/OVOP

DTD 2%

14. % kenaikan jumlah/jenis produkunggulan dalam ODOP/OVOP

DTD 2%

15. Jumlah pengembangan kawasanpedesaaan berbasis OVOP

DTD 1

16. % dokumen perencanaan wilayahdan sumber daya alam yangterimplementasi dalam DED

DTD

17. % kenaikan jumlah desa yangmenjadi pusat pertumbuhan

0 3% 0

18. Tingkat aksesibilitas (panjangjalan,/luas wilayah)

79,20% 79,33% 79,20%

19. % kegiatan PD yang sesuaidengan perencanaan wilayah danSDA

DTD 70%

20. % kawasan strategis cepattumbuh (KSCT) yang dilegalisasi

0% 20% 0

21. % panjang jalan kawasanperbatasan dalam kondisi baik dansedang 40% 45%

Tabel 3. 2 .

Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016

Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) PenyelenggaraanPemerintahan Daerah

R E N J A 2 0 1 8 | 23

No. IndikatorKinerja Pembangunan DaerahCapaian Pembangunan

2015 2016

1Tersedianya PerdatentangSistemPerencanaanPembangunan Kabupaten

Sudah Sudah

2

Tersedianya dokumen perencanaanpembangunan daerah :

a. RPJMD Ada Ada

b. RKPD Ada Ada

c. % kesesuaian RKPD dgn RPJMD 85

d.(%) kesesuaian proses dan tahapan

penyusunan RKPD100 100

e. (%) kesesuaian Program Renstra SKPD

dengan RPJMD80

3 % Ketepatan waktu tahapan MusrenbangRKPD 100 100

4 % kesesuaian program RKPD dgn APBD 81,29 80

5 Tersedianya dokumen evaluasipembangunan Ada Ada

6 Tersedianya data profl daerah Ada Ada

Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum sudahdilaksanakan dalam rangka memenuhi target yang terdapat dalam RPJMD KabupatenWonosobo Tahun 2010-2015. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014tentangSistemPerencanaan Pembangunan Kabupaten Wonosobo telah disusun padatahun 2014. Dengan hadirnya Perda Perencanaan ini diharapkan dapat menjadipedoman dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah di KabupatenWonosobo.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1 Pemasalahsan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaanUrusan PerencanaanPembangunan, yaitu :

Tabel 4. 2

MatriksPermasalahan dan Solusi Urusan Perencanaan

R E N J A 2 0 1 8 | 24

No Masalah Solusi

1. Proses perencanaan teknokratik yangberbasis pada data sekunder danprimer, baik dari hasil monitoring danevaluasi maupun hasil kajian/telahaan,dianggap masih belum memadaisehingga kekuatan data dan informasidalam memproyeksikan arahpembangunan berikutnya masih lemah

Perlu dilakukan upaya pengintegrasianpengelolaan data baik secarakelembagaan maupun desain instrumendata dengan pemanfaatan teknologiinformasi, serta pengembangan SDMpengelola data di semua SKPD dantingkatan pemerintahan

2. Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunanmasih kurang, hanya terfokus padakebutuhan pembangunan infrstruktur,kebutuhan pembangunan ekonomi dansosial budaya belum tergali denganbaik.

Peningkatkan pemahaman masyarakattentang skala prioritas dan kewenangandaerah melalui berbagai media, seperti :pameran perencanaan pembangunan ,media cetakan (Leaflet, booklet, poster)video informasi tentang perencanaanpembangunan.

3. Tingkat partisipasi masyarakat dalammusyawarah perencanaanpembangunan masih rendahdisebabkan oleh menurunnyakepercayaan masyarakat terhadappelaksanaan Musrenbang

Perlunya penetapan pagu wilayahkecamatan (PWK) untuk memberikanbatasan dan efektifitas pelaksanaanMusrenbang Kecamatan, dimana PWKini akan digunakan sebagai paguindikatif usulan kegiatan Musrenbangtingkat kecamatan yang akanmemberikan garansi kepada masyarakatterkait hasil usulan yang telah disepakatidalam Musrenbang Kecamatan.

4. Belum optimalnya kesinambunganantara proses perencanaan dan prosespenganggaran, serta belumkonsistennya proses politik dalammenerjemahkan dokumenperencanaan menjadi dokumenanggaran

Mengoptimalkan fungsi perencanaanprogram dan anggaran denganpeningkatan koordinasi antara institusiperencana dengan institusipenganggaran serta mengintegrasikanproses politik sejak awal.

4. Adanya ego atau kepentinganantarsektor yang seringkali dinyatakansebagai kesulitan untuk melakukankoordinasi, sehingga persoalan yangbersifat lintas sektor seringkali ditanganisecara parsial dan terfragmentasi

Peningkatan efektifitas koordinasi danpengendalian pelaksanaan program/kegiatan

Meningkatkan komunikasi, koordinasi,dan kerjasama antar daerah dan antarinstansi dalam penyusunan dokumen

R E N J A 2 0 1 8 | 25

No Masalah Solusi

sehingga cenderung tidak menyentuhatau menyelesaikan persoalan yangsebenarnya;

perencanaan daerah.

2.3.2 Tantangan dan Peluang

Kelemahan dan Kekuatan Internal

Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan PenrencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo sangat dipengaruhi oleh kondisi internal daneksternal serta strategi yang diterapkan. Oleh karena itu strategi yang dipilih dan digunakanharus dengan pertimbangan yang tepat dengan memperhitungkan faktor – faktor internal daneksternal.Untuk mengarahkan proyeksi ke depan yang terformulasikan dalam rencanastrategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo dari tahun 2017– 2021 perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internalyang dimiliki selama pencapaian 5 (lima) tahun ke belakang dari tahun 2017. Adapun faktorinternal maupun eksternal yang ada adalah sebagai berikut:

No Kelemahan No KekuatanFaktor Internal Faktor Internal

1 Proses perencanaan teknokratikyang berbasis pada data primer danskunder dianggap masih belummemadai sehingga kekuatan datadan informasi dalammemproyeksikan arahpembangunan berikutnya masihlemah

1 Tersedianya perda tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Wonosobo tahun 2016- 2021

2 Belum optimalnya kesinambunganantara proses perencanaan danproses penganggaran

2 Tersedianya data ,informasidokumen ,pedoman dan kebijakantentang perencanaanpembangunan daerah,Tersedianya dokumen evaluasipembangunan,serta Tersedianyadata profl daerah

3 Belum konsistennya proses politikdalam menterjemahkan dokumenperencanaan menjadi dokumenanggaran prosespenganggaran ,

3 Tersedianya aparat perencanayang memiliki sertifikat diklatperencanaan dan Pengalamanempirik dari sumberdaya manusiadi Bappeda sebagai tenagafungsional perencanapembangunan daerah

4 Adanya ego atau kepentinganantarsektor yang seringkalidinyatakan sebagai kesulitan untukmelakukan koordinasi,sehingga

4 Kesiapan dan semangat kerjayang tinggi SDM dalammelaksanakan tugas tidak terbatasoleh jam kerja yang ditetapkan

R E N J A 2 0 1 8 | 26

persoalan yang bersifat lintas sektorseringkali ditangani secara parsialdan terfragmentasi sehinggacenderung tidak menyentuh atautidak menyelesaikan persolan yangsebenarnya

dalam peraturan pegawai negerisipil

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat beberapa

peluang dan tantangan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategisBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2017 – 2021,yaitu:

No Peluang No TantanganEksternal Eksternal

1 Laju pertumbuhan sektor ekonomiyang cukup membaik sehinggadapat menunjang pertumbuhanpembangunan di sektor riil

1 Tingkat partisipasi masyarakatdalam musyawarah perencanaanpembangunan masih rendahdisebabkan oleh menurunnyatingkat kepecayaan masyarakatterhadap pelaksanaanMusrenbang

2 Pesatnya perkembangan teknologiinformasi dan meningkatnyatransparansi informasi mencakuppenyelenggaraan pelayanan publiktentang kinerja penyelenggaraanpemerintahan dan pengelolaanperencanaan dan keuangandaerah

2 Kemampuan masyarakat dalammengidentifikasi kebutuhanpembangunan masihkurang,kebanyakan hanyaterfokus pada kebutuhanpembangunan infrastruktur ,kebutuhan pembangunan ekonomidan sosial budaya belum tergalidengan optimal.

3 Kemajuan hubungan politikanggota DPRD Kab Wonosobodengan kementrian lembaga utukikut berpartisipasi

3 Adanya ego sektoral danlemahnya sistem koordinasisehingga menimbulkan kurangmaksimalnya penyelesaianmasalah yang sifatnya lintassektor yang sebenarnya perludituntaskan secara bersama-sama (lintas sektor)

2.3.3 Isu – isu Penting

Dari uraian tentang permasalahan ,tantangan dan peluang yang dihadapi KabupatenWonosobo maka dapat difokuskan isu – isu strategis yang dihadapi oleh BappedaKabupaten Wonosobo, antara lain:

R E N J A 2 0 1 8 | 27

1). Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan, isu SOTK dan Kepegawaianyaitu perlu penyempurnaan kebijakan di bidang aparatur yang diharapkan dapatmendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaantugas pokok fungsi masing – masing OPD.Penyempurnaan manajemenpemerintahan dan manajemen SDM aparatur yang efektif serta sistem pengawasandan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi.Hal ini akan mendorong perubahan mindsheet dan culture pada setiap oknumbirokrat ke arah budaya kerja yang lebih profesional dan akuntabel;

2). Isu reformasi sistem perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat sasaran danlangsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas Perkembangan teknologiinformasi dan komunikasi yang demikian pesat memberikan peluang bagipengaksesan pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akuratsesuai dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan suatu daerah. Dalam rangkamendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan terciptanya integrasi,sinkronisasi serta sinergi data perencanaan pembangunan maka PemerintahKabupaten Wonosobo melaksanakan kegiatan Pengembangan Sistem InformasiPerencanaan Pembangunan (SIPP) dan Data Terintegrasi;

3). isu regulasi, Pemerintah Daerah di masa depan harus mampu menyusun kerangkaregulasi yang memperhatikan aspek budaya partisipasi baik oleh pemerintah ,swastamauoun masyarakat itu sendiri . Ketersediaan regulasi /kebijakan daerah yang tepatadalah berbasis akurasi data dan diimplementasikan berbasis sanksi yang jelasterhadap segala bentuk pelanggaran.;

4). Isu transparansi informasi dengan penggunaan Teknologi Informasi(TI) diharapkandapat meningkatkan akuntabilitas publik yang berbasis akurasi data. Transparansiinformasi mencakup informasi penyelenggaraan layanan publik ,kinerjapenyelenggaraan pemerintahan,sistem perencanaan yang dimachingkan dengansistem pengelolaan anggaran/ keuangan daerah;

5). Isu efektifitas dan efisiensi sistem perencanaan pembangunan daerah dengansistem pengelolaan keuangan belum optimal, rata – rata OPD melaksanakanprogram dan kegiatan baru sebatas pada penyerapan anggaran ,jadi belum dapatberorientasi pada out come yang dapat terukur baik secara kuantitatif maupunkualitatif.

Dalam mencapai tujuan /sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tersebutdi atas Bappeda Kabupaten Wonosobo diarahkan pada terwujudnya sistemperencanaan pembangunan yang berkualitas yang tentunya diperlukan ketersediaandata statistik dan informasi kondisi daerah untuk perumusan kebijakan pembangunandaerah ke depan. Dalam rangka memperkuat basis data, maka sistem penyusunanperencanaan pembangunan diperlukan ketersediaan data statistik daerah yang terkaitdengan data indikator makro pembangunan daerah maupun data kondisi existingDaerah guna penyusunan perencanaan pembangunan daerah.Ketersediaan data iniakan dimanfaatkan seluruhnya untuk merumuskan kebijakan perencanaan

R E N J A 2 0 1 8 | 28

pembangunan daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat tepat sasaranuntuk mengatasi permasalahan daerah dan pencapaian visi misi pembangunandaerah. Maka strategi yang ditempuh Bappeda Kabupaten Wonosobo antara lain:

1). Perlu dilakukan upaya pengintegrasian pengelolaan data baik secara

kelembagaan maupun desain instrumen data dengan pemanfaatan teknologiinformasi, serta pengembangan SDM pengelola data di semua SKPD dantingkatan pemerintahan;

2). Peningkatkan pemahaman masyarakat tentang skala prioritas dan kewenangan daerah

melalui berbagai media, seperti : pameran perencanaan pembangunan , media cetakan

(Leaflet, booklet, poster) video informasi tentang perencanaan pembangunan;

3). Mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan peningkatan

koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran sertamengintegrasikan proses politik sejak awal;

4). Peningkatan efektifitas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program/

kegiatan;

5). Meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar daerah dan antar

instansi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

.2.4. Review Terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018 terhadap hasil analisis kebutuhanyang telah disesuaikan dengan rancangan awal hasil Musrenbang RKPD dapat dilihat padatabel.......(Lampiran) yaitu bahwa usulan awal sebesar 6.657.500.000,00,-..terdiri dari belanja rutinsebesar 1.402.500.000,- dan belanja kegiatan sebesar 5.786..000.000,00,-

Belanja Rutin terdiri dari 3 program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp 624.500.000,00,-

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana sebesar Rp 763.000.000,00,-

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur sebesar Rp 15.000.000,00,-

Belanja Kegiatan terdiri dari 8 program,yaitu :

1.Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 50.000.000,00 (terdiri dari Rp 40.000.000 Bankeu Prop

dan Rp 10.000.000 APBD);

2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp 150.000.000,00,-;

3. Program Pengembangan data/ Informasi Rp 100.000.000,00,-;

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 1.520.000.000,00,-;

R E N J A 2 0 1 8 | 29

5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 1.550.000.000,00;

6. Program Perencanaan Sosial Budaya Rp 675.000.000,00,-;

7. Program Penelitian dan Pengembangan Rp 1.150.000.000,00,-

8. Program Kerja sama Pembangunan Rp 100.000.000,00,-

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo akan menampung

usulan prrogram dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan , baik darikelompok masyarakat yang terkait dengan pelayanan, LSM, Asosiasi maupun dari OPDKabupaten /Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasilpengumpulan informasi OPD dari kajian lapangan dan pengamatan pelaksanaan MusrenbangKecamatan.

R E N J A 2 0 1 8 | 30

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan ProvinsiDalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dinyatakan bahwa misi ke 3

Mewujudkan Jawa Tengah yang bersih, Jujur dan Transparan,Mboten Korupsi Mboten Ngapusidengan fokus /program unggulannya antara lain:

1. Reformasi birokrasi Berbasis Kompetensi,dengan transparansi anggaran berbasis online,remunerasi kepegawaian, sinkronisasi, dan harmonisasi peraturan provinsi dan kabupaten/kota seta penegakan hukum;

2. Menguatkan sistem pelayanan publik dengan mengedepankan keterbukaan sekaligusmembangun komunikasi dua arah, dan secara rutin menggelar dialog antar tingkatanpemerintahan;

3. Pendidikan politik masyarakat dengan pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilankeputusan dalam forum rembugan;

4. Meningkatkan peran serta dan fungsi seni budaya jawa.

Sedangkan arah kebijakannya adalah sebagai berikut:1. Mewujudkan tata kerja birokrasi dengan teknologi informasi;2. Mewujudkan sistem pembinaan karier terbuka;3. Meningkatkan tata kelola keuangan dan pemberdayaan aset;4. Meningkatkan sarana pengaduan masyarakat;5. Meningkatkan kulaitas pelayanan perijinan;6. Meningkatkan pengaturan investasi;7. Perubahan cara pandang dan perilaku birokrat;8. Optimalisasi penyusunan perda.

Program dan kebijakan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan yangditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Wonosobo yang tercantumdaslam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021. Di mana Badan PerencanaanPembangunan Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan mengacu pada misi ke... dan .... dariRPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPDRenstra-SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk priode 5 (lima) tahun yang

memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusunsesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Renstra- SKPD disusun denganberpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang nantinyadijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja masing-masing satuan kerja perangkatdaerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten WonosoboTahun 2016 - 2021 yang merupakan arah bagi pembangunan di Kabupaten Wonosobo, makaseluruh OPD menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD) yangberfungsi sebagi dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis

R E N J A 2 0 1 8 | 31

RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang muat visi, misi, arah kebijakan program dankegiatan satuan kerja perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Untuk itu, disusun visidan misi BAPPEDA yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatanutama. Misi yang disusun dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021 VisiBadan Perencanaan Kabupaten Wonosobo adalah sbb:Visi :

“ Wonosobo Bersatu Untuk Maju, Mandiri, dan Sejahtera Untuk Semua DidukungDengan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas”

Adapun penjelasan dari Visi tersebut adalah sebagai berikut: Perencanaan pembangunan daerah memiliki ketajaman dalam mendukung koordinasi

antarpelaku pembangun,menjamin terciptanya in tegrasi,sinkronisasi, dan sinergi baik andardaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan Daerah,menjamin ketrkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaansumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berbasis kondisi lokal: Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan untukmenyelesaikan permasalahan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaanpembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat.

Mendukung perencanaan pembangunan nasional: Perencanaan pembangunan daerahmengacu pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukungtercapainya tujuan pembangunan nasional.

Akomodatif terhadap dinamika global: Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan padakerangka pikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally acy locally). Hal inidimaksudkan agar perencanaan Pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepatbagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah danmasyrakat menghadapi arus globalisasi.

Sedangkan visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo. Dengan pernyataanmisi di harapkan seluruh anggota organisasi dan pihak berkepentingan dapat mengetahui danmengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dan menyelenggarakan tugaspemerintahan. Oleh karena itu misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenWonosobo di rumuskan sebagai berikut:1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah3. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi pembangunan daerahPenjelasan dari Misi yang telah di tetapkan yaitu sebagai berikut:1.Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam pencapain misi meningkatkan kualitas perencanaan Upaya upaya yang perlu dilakuakan adalah melalui peningkatan kualitas produk perencanaan. Salah satu tujuan praktisperencanaan adalah menghasilkan dokumen perencanaan yang akan di gunakan sebagai arahdan strategi untuk pelaksanaan pembangunan.

R E N J A 2 0 1 8 | 32

Dokumen perencanaan yang berkualitas adalah dokumen yang memiliki kriteria SMART yaituSpesific (kekhususan),Measurable (terukur), Achiable (Ketercapaian), Recources(ketersediaan sumber daya), dan Timebond (Waktu) serta memiliki keterkaitan antar dokumenperencanaan. Kedua, Untuk dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas maka setiapproses harus senantiasa di lakukan dengan basis data dan informasi yang valid dan terukur.Data dan informasi yang bekualitas harus dijadikan rujukan bagi penentuan kebijakan danprogram sasaran yang akan di laksankan oleh pemerintah daerah. Ketiga, KoordinasiIntegrasi, Sinergi, dan Sinkronisasi antar pelaku pembangunan akan mendukung kualitasperencanaan pembangunan daerah. Keempat, agar program dan pelaksanaan kegiatan lebihaplikatif terhadap konteks sosial ekonomi dan budaya yang sudah ada di perlukan partisipasimasyarakat sebagai penerima program.2.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah,

Sebagai “Motor” penggerak perencanaan, SDM perencanaan pembangunan menjadisangat penting,dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitasperemncanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secarateknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidispliner, dan berpikirkomprehensif. Peningkatan kualitas Sumerdaya manusia merupakan peningkatan kapasitasindividu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Disamping itu,untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, perlu di dukung pula berbagai langkah untukmeningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan melalui penataan kelembagaan danpeningkatan sarana dan prasarana.3.Meningkatkan Fungsi Monitoring dan Evaluasi Pembanguna Daerah.

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkanrencana pembangunan yang berkualitas, maka dperlukan masukan dari hasil pemantauan,evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan.Pemanfaatan hasil-hasil Pemantauan danevaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanyaterbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dapat menjadi masukanuntuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

Untuk mewujudkan Visi dan melakukan Misi di atas, Bappeeda Kabupaten Wonosobomenetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sbb:a. Memperkuat sistem perencanaan pembangunan.

a. Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam pembangunanb. Meningkatnya kualitas produk perencanaan.c. Meningkanya kualitas KISS (Koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi) antar

daerah, antar fungsi, antar ruang, daerah dan pusat dalam proses perencanaan.b. Membangun sistem penopang ( suport system ) untuk mendukung perencanaan .

a. Memperkuat basis data .b. Meningkatatkan kualitas kajian kebijakan dan inivasi pembangunan.c. Meningkatkan fasilitasi berbagai forum multi stakeholder dibidang perencanaan dan

perumusan kebijakan pembangunan lainya.Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan Pembangunan daerah.

1.Penataan kelembagaan dan ketatalakksanaan.a. Optimalisasi kelembagaan instansi.b. Meningkat nya akuntabilitas kinerja.

R E N J A 2 0 1 8 | 33

2.Meningkatkan Kapasitas SDM.a. meningkatnya kopetensib. meningkatnya kinerjac. meningkatnya etos kerjad. meningkatnya modal sosial

3. Meningkatnya sarana dan prasaranaa.Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai.

Meningkatkan fungsi moniroring dan evaluasi

3.3 . Program dan kegiatan Tahun 2018Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Wonosobo yang ditetapkan tidak terlepas dari visi misi dan ProgramBupat dan Wakil Bupati terpilih yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten WonosoboTahun 2016 – 2021.Dengan tabel terlampir: