197
1 BAB II A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Tugas Pokok dan Fungsi Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badan- badan peradilan lain dibawah Mahkamah Agung R.I. (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2) Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan kekuasaan tersebut diserahkan kepada Badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan Mahkamah Agung sebagai Peradilan tertinggi dengan tugas pokok : untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)). Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama pada Peradilan Umum yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat Pertama (Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986). Apabila tugas pokok itu dilaksanakan dengan baik, dalam arti selalu menjaga integritas pribadi pejabat-pejabatnya, persidangan diselenggarakan dengan adil dan berpedoman kepada Hukum Formil dan Hukum Materiil yang berlaku, maka Institusi Pengadilan itu akan memperoleh kepercayaan dari para Pencari Keadilan pada khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya. Pejabat Pengadilan Negeri yang berhubungan langsung dengan para pencari keadilan adalah Para Hakim dan Kepaniteraan yang terdiri dari Panitera, Wakil Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum kepada Instansi Pemerintah didaerahnya, apabial diminta (Pasal 52 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986), selain menjalankan tugas pokok, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/003/II/1992 tanggal 24 Februari 1992.

BAB II A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Tugas Pokok dan Fungsi · Tugas Pokok dan Fungsi ... Panitera dan tugas kesekretariatan dijabat oleh seorang sekretaris. Dari keseluruhan tugas

  • Upload
    vuduong

  • View
    261

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1  

BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Tugas Pokok dan Fungsi Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badan-

badan peradilan lain dibawah Mahkamah Agung R.I. (Peradilan Umum, Peradilan

Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) serta Mahkamah

Konstitusi (Pasal 24 ayat 2) Undang-undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan kekuasaan tersebut diserahkan kepada Badan-badan

peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Usaha Negara) dan Mahkamah Agung sebagai Peradilan tertinggi dengan tugas

pokok : untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap

perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 10 ayat (1) dan ayat

(2)).

Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi

rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun

1984). Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama pada Peradilan

Umum yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara di tingkat Pertama (Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986).

Apabila tugas pokok itu dilaksanakan dengan baik, dalam arti selalu menjaga

integritas pribadi pejabat-pejabatnya, persidangan diselenggarakan dengan adil dan

berpedoman kepada Hukum Formil dan Hukum Materiil yang berlaku, maka Institusi

Pengadilan itu akan memperoleh kepercayaan dari para Pencari Keadilan pada

khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya. Pejabat Pengadilan Negeri

yang berhubungan langsung dengan para pencari keadilan adalah Para Hakim dan

Kepaniteraan yang terdiri dari Panitera, Wakil Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita

dan Jurusita Pengganti.

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat

tentang Hukum kepada Instansi Pemerintah didaerahnya, apabial diminta (Pasal 52

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986), selain menjalankan tugas pokok,

Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan

Undang-undang. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur sesuai dengan

Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/003/II/1992 tanggal 24 Februari

1992.

2  

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI

Ket :

Garis Koordinasi

Garis Tanggung Jawab

 

3  

Sesuai dengan Bagan dan Struktur Organisasi diatas, nama yang

menduduki jabatan tersebut adalah :

Ketua : Purnomo Hadiyarto, S.H.

Wakil : -

Panitera : Harfan Suhaidi, S.H., M.H.

Sekretaris : Fitrah Muslim, S.H.

Panitera Muda Hukum : Winda Gustina, S.H.

Panitera Muda Perdata : Muslim.

Panitera Muda Pidana : Jafry Zen, S.H.

Kasubbag Umum dan Keuangan : Febri Charlin, S.E.

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

: Ratna Nila Sari, S.H.

Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

: Guspardian.

Tugas-tugas Pengadilan Negeri meliputi tugas-tugas yang bersifat teknis

peradilan yang dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan tugas-tugas administrasi umum

yang dilaksanakan oleh Kesekretariatan.

Pembedaan dan pemisahan pengelolaan administrasi pengadilan yaitu

administrasi dibidang perkara dan administrasi dibidang umum, bertujuan untuk

memudahkan koordinasi tanggung jawab, tugas dan tata kerja pada bidang

organisasi masing-masing, sehingga tugas kepaniteraan dijabat oleh seorang

Panitera dan tugas kesekretariatan dijabat oleh seorang sekretaris. Dari

keseluruhan tugas dan tanggung jawab berada dan berpuncak pada Ketua

Pengadilan Negeri Koto Baru.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas

adalah sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru. Uraian tugas sebagai Hakim :

a. Menerima dan memeriksa perkara pidana

b. Menerima dan memeriksa perkara perdata

c. Memutus perkara pidana

d. Memutus perkara perdata

e. Minutasi perkara

 

4  

Uraian tugas sebagai Ketua :

a. Menunjuk Majelis Hakim perkara pidana

b. Menunjuk Majelis Hakim perkara tipiring

c. Menunjuk Majelis Hakim perkara tilang

d. Menerapkan surat izin persetujuan penggeledahan

e. Menetapkan surat izin persetujuan penyitaan

f. Menandatangani penetapan perpanjangan penahanan

g. Menunjuk Majelis Hakim perkara perdata gugatan

h. Menunjuk Majelis Hakim perkara perdata permohonan

i. Memeriksa dan mendatangani laporan bulanan Pengadilan Negeri Koto

Baru

j. Memeriksa dan menandatangani laporan tahunan dan program kerja

tahunan.

k. Memeriksa dan menandatangani laporan bulanan, triwulan, semester,

dan tahunan bagian kepaniteraan hukum.

l. Menetapkan Surat Keputusan Hakim Pengawas Bidang dan Hakim

Pengawas Pengamat.

m. Melaksanakan rapat bulanan.

n. Mendisposisi surat-surat masuk.

o. Menandatangani permintaan remunerasi.

p. Menandatangani kenaikan gaji berkala.

q. Menandatangani surat pernyataan masih menduduki jabatan.

r. Mengusulkan dan menandatangani usul kenaikan pangkat.

s. Mengusulkan dan menandatangani usul promosi jabatan.

t. Mengusulkan penilaian prestasi kerja Wakil Ketua, Hakim dan Panitera

Sekretaris.

u. Menghadiri rapat koordinasi ke Pengadilan Tinggi Padang.

v. Menghadiri rapat dan kegiatan Muspida Kabupaten Koto Baru

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Uraian tugas sebagai berikut :

a. Menerima dan memeriksa perkara Pidana

b. Menerima dan memeriksa perkara Perdata

c. Memutus perkara Pidana

d. Memutus perkara Perdata

e. Minutasi perkara

 

5  

3. Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru. a. Membantu Hakim dengan mengikuti persidangan dan mencatat jalannya

persidangan.

b. Menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dalam

persidangan.

c. Menunjuk Jurusita Pengganti untuk membantu Hakim dalam pemanggilan

penggugat dan tergugat atau para pihak dan saksi edicat dalam perkara

perdata dan pemberitahuan putusan verstek dan putusan upaya hukum,

serta bantuan dari PN lain.

d. Menyelenggarakan administrasi perkara setelah perkara minutasi dan

penyelenggaraan upaya hukum sampai perkara tersebut mempunyai

kekuatan hukum tetap.

e. Meneliti dan mengeluarkan salinan petikan putusan untuk para pihak

(apabila diperlukan) dan terdakwa serta penyidik.

f. Menerima dan menandatangani surat pernyataan upaya hukum banding,

kasasi, dan peninjauan kembali serta grasi.

g. Meneliti dan menandatangani daftar isi dari berkas yang upaya hukum

banding, kasasi, PK dan grasi.

h. Meneliti dan menandatangani surat pemberitahuan putusan dari upaya

hukum, kepada para pihak dan terdakwa maupun jaksa penuntut umum.

i. Menerima dan meneliti surat permohonan eksekusi dalam membantu

KPN untuk melaksanakan eksekusi.

j. Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, triwulan, empat bulanan,

semesteran dan laporan tahunan.

k. Meneliti dan menandatangani surat pengantar penetapan Ketua dan

Hakim kepada instansi yg terkait dalam perkara.

l. Meneliti dan menandatangani pendaftaran surat-surat badan hukum

pendaftaran perusahanan, pendataran akta notaris.

m. Menerima dan membayar biaya perkara (bertanggung jawab sebagai

bendahara uang pihak ketiga atau uang perkara perdata).

 

6  

4. Sekretaris Pengadilan Negeri Koto Baru. a. Menerima dan meneruskan disposisi surat -surat yang telah disposisi

oleh KPN. Dan meneruskan ke bagian umum.

b. Meneliti dan memparaf surat-surat keluar yg akan ditandatangani KPN.

c. Mengkoordinir, membuat dan menyusun pembagian tugas kepada

Panmud, dan Kasubbag dengan rapat koordinasi bersama KPN dan

WKPN.

d. Menyelenggarakan pelaksanaan keuangan, membuat perencanaan

anggaran kerja, melaksanakan DIPA sesuai aturan, membuat rencana

anggaran belanja, meneliti dan menandatangani daftar gaji, meneliti dan

menandatangani permintaan & pengeluaran, dan menandatangani cek

untuk pengambilan uang ke Bank .

e. Menandatangani kelengkapan kenaikan pangkat Hakim dan pengawai

dan pengusulan mutasi dan KGB serta pensiunan.

f. Mengawasi dan mengkordinir pekerjaan Kasubbag Umum dan

pengawasan inventaris dan barang milik negara pegawai kebersihan

lingkungan kantor. g. Menyusun sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun.

h. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.

i. Membuat laporan bulanan

j. Membuat laporan tahunan bersama Panitera/Sekretaris

k. Memeriksa dan menandatangani kelengkapan rekonsiliasi SIMAK BMN

l. Membuat dan menyusun SAKIP (Lakip, RKT, PKT, IKU, dan Renstra)

bersama Tim.

m. Membuat program kerja bersama Tim

n. Mengkoordinir bagian kesekretariatan (Umum, Kepegawaian, dan

Keuangan)

o. Meneliti dan memaraf surat-surat yang akan ditandatangani

Panitera/Sekretaris.

p. Mengevaluasi prestasi kerja dan memberikan penilaian pekerjaan

bawahan di lingkungan kesekretariatan pada setiap akhir tahun.

q. Membuka surat masuk dan memberi kartu disposisi yang selanjutnya

diberikan kepada Ketua/Wakil Ketua untuk didisposisi dan dilanjutkan ke

Panitera Sekretaris, lalu diteruskan ke bagian Umum untuk diagenda dan

didistribusikan.

 

7  

5. Pejabat Struktural

- Sekretaris melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/

Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Subbagian Umum

dan Keuangan, Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasai dan Tata

Laksana, dan Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan.

- Standard Operasional Prosedur (SOP) Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional,

efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini dinilai

penting karena Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan SOP juga merupakan alat

penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis,

administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur dan sistem kerja

pada unit kerja yang bersangkutan.

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur, penyelenggaraan

administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk

penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan

pemerintahan, hal tersebut dapat ditemukan penyebabnya dan bisa diselesaikan

dengan cara yang tepat. Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang

ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas

pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah. Tujuan dari penyusunan dokumen SOP antara lain:

1. Memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam mengidentifikasi,

merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi

Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

yang dilaksanakannya. 2. Menciptakan komitmen mengenai prosedur yang dikerjakan oleh satuan unit

kerja instansi pemerintah dalam mewujudkan good governance. Keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang mampu membangun hubungan dan tata kerja instansi pemerintah serta

pelayanan publik secara profesional, efektif dan efisien. Adapun hasil dari

penyusunan standar Operasional prosedur tesebut adalah :

 

8  

1. Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan secara profesional,

efektif dan efisien.

2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara profesional,

cepat dan mudah.

 

9  

Lampiran Surat Sekretaris Nomor : 1435/SEK/OT.01.2/11/2018 Tanggal : 26 November 2018

- Matrik Standar Operaional Prosedur (SOP)

No Sasaran

Kerja Pegawai

Jumlah Terdiri dari Ket

Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II

1. Ketua 48 - Membuat perencanaan dan program kerja tahunan.

- Membuat pembagian dan uraian tugas Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panmud Pidana, Panmud Perdata, Panmud Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, .Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan.

- Membuat Penetapan Susunan Majelis Hakim.

- Menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana.

- Menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata.

- Menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan.

- Menetapkan Hakim Pengawas dan Pengamat.

- Menetapkan Hakim Pengawas Bidang.

- Menetapkan Penanggung jawab absen.

- Menetapkan Tim Penegak Disiplin.

- Mengevaluasi laporan hasil pengawasan yang dikoordinir Wakil Ketua.

- Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Court Calender penyelesaian perkara.

- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap para Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf.

Belum dieva- luasi

 

10  

- Melakukan Rapat rutin bulanan.

- Melakukan rapat dengan para Hakim.

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan/ Realisasi DIPA.

- Menerima, membuat disposisi dan membalas surat masuk.

- Membuat dan menandatangani Laporan Bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan.

- Menandatangani dan memaraf register perkara.

- Menandatangani keuangan perkara perdata.

- Menandatangani perpanjangan penahanan.

- Membuat dan menandatangani permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

- Menandatangani laporan setiap permohonan banding perkara pidana kepada Pengadilan Tinggi.

- Menandatangani setiap perkara pidana yang dimohonkan kasasi.

- Menerima, meneliti dan mendisposisi permohonan eksekusi.

- Membuat dan menandatangani penetapan annmaning.

- Melakukan annmaning.

- Membuat dan menandatangani penetepan sita eksekusi.

- Membuat dan menandatangani penetapan eksekusi riil/ pengosongan/ penyerahan objek eksekusi.

- Membuat dan menandatangani penetapan eksekusi pembayaran sejumlah uang/ lelang.

- Memimpin pelaksanaan eksekusi.

- Membuat SKP/ DP3 Wakil Ketua, para hakim, Panitera dan Sekretaris.

 

11  

- Menandatangani SKP/ DP3 Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf.

- Menandatangani usul kenaikan pangkat.

- Menandatangani Kenaikan Gaji Berkala.

- Menandatangani Izin Cuti.

- Menandatangani SK Menduduki Jabatan.

- Membuat dan Menandatangani SK Jurusita Pengganti.

- Mengambil Sumpah dan melantik pejabat Struktural dan fungsional.

- Menjatuhkan hukuman bagi yang dikenakan hukuman disiplin.

- Melakukan pembinaan terhadap organisasi IKAHI.

- Melakukan pembinaan terhadap PTWP Cabang Pengadilan Negeri Koto Baru.

- Melakukan pembinaan terhadap Dharma Yuktikarini Pengadilan Negeri Koto Baru.

- Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Pemerintah Daerah.

- Melakukan koordinasi antar sesama penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan advokad/ penasehat hukum.

- Memimpin dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Negeri Koto Baru.

- Melakukan monitoring website Pengadilan Negeri Koto Baru dan SIPP dan CTS.

- Melakukan pelayanan informasi.

2. Wakil Ketua 15 - Melakukan Pengawasan Internal.

- Membantu Ketua membuat program kerja.

- Mewakili Ketua bila berhalangan hadir.

Belum dieva- luasi

 

12  

- Mengkoordinir Hakim Pengawas Bidang.

- Membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawas kepada Ketua setiap triwulan.

- Melakukan pemeriksaan dan penegakan disiplin.

- Menerima dan memeriksa permohonan izin persetujuan penggeledahan.

- Menandatangani izin persetujuan penggeledahan.

- Menerima, memeriksa dan memberikan disposisi surat permohonan izin/ persetujuan penyitaan.

- Menandatangani penetapan izin/ persetujuan penyitaan.

- Menerima, memeriksa dan memberikan disposisi surat permohonan perpanjangan penahanan dari penyidik dan Penuntut Umum.

- Menandatangani penetapan perpanjangan penahanan dari penyidik dan Penuntut Umum.

- Menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara tilang.

- Menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara Tipiring.

- Melakukan monitoring Website Pengadilan Negeri dan SIPP/ CTS,PTSP

3. Hakim 43 - Penyerahan berkas perkara biasa.

- Menerima berkas dari Kepaniteraan Pidana dan mencatat dalam agenda persidangan.

- Bermusyawarah dengan hakim anggota untuk menetapkan hari sidang.

- Menandatangani penetapan hari sidang.

- Penyerahan berkas ke hakim anggota I.

- Penyerahan berkas ke hakim anggota II.

- Penyerahan berkas ke Panitera Pengganti.

- Proses persidangan sesuai penetapan hari sidang untuk dakwaan, eksepsi, tanggapan eksepsi,

Sudah dieva- luasi

 

13  

putusan sela.

- Proses persidangan pembuktian (saksi, keterangan terdakwa).

- Proses persidangan tuntutan, pembelaan, replik dan duplik.

- Musyawarah dan putusan.

- Menerima berkas berita acara yang akan diminutasi.

- Menerima berkas perkara untuk diminutasi.

- Penyerahan berkas perkara pidana cepat (Tipiring/ Lalu Lintas)

- Menerima berkas dari kepaniteraan pidana.

- Mempersiapkan putusan hari itu juga.

- Proses persidangan perkara pidana cepat (Tipiring/ Lalu Lintas).

- Menerima hasil putusan/ putusan denda.

- Menerima berkas perkara yang telah selesai.

- Penyerahan berkas perkara perdata gugatan.

- Menerima berkas dari kepaniteraan Perdata dan mencatat dalam agenda persidangan.

- Bermusyawarah dengan hakim anggota untuk menetapkan hari sidang.

- Menandatangani penetapan hari sidang.

- Penyerahan berkas ke hakim anggota I.

- Penyerahan berkas ke hakim anggota II.

- Penyerahan berkas ke Panitera Pengganti.

- Proses mediasi.

- Proses mediasi berhasil dilanjutkan dengan pengucapan putusan perdamaian.

- Proses mediasi.

 

14  

- Proses Mediasi berhasil dilanjutkan dengan pengucapan putusan perdamaian.

- Proses mediasi gagal persidangan sesuai penetapan hari sidang.

- Proses persidangan membacakan gugatan, jawaban replik, dan duplik.

- Proses persidangan pembuktian (surat penggugat, surat tergugat), saksi-saksi ( Penggugat dan Tergugat)

- Pemeriksaan setempat.

- Musyawarah dan Putusan.

- Menerima berkas berita acara yang akan diminutasi.

- Penyerahan berkas perkara perdata permohonan.

- Menerima berkas dari kepaniteraan perdata dan mencatat dalam agenda persidangan.

- Menandatangani penetapan hari sidang.

- Proses persidangan membacakan permohonan, dilanjutkan pembuktian (surat dan saksi)

- Membuat putusan.

- Menerima berkas berita acara yang akan diminutasi.

- Menerima berkas perkara untuk di minutasi.

4. Panitera 14 - Membantu Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru membuat Program Kerja Tahunan.

- Memeriksa dan menandatangani Laporan Tahunan.

- Memeriksa dan menandatangani laporan bulanan.

- Memeriksa dan menandatangani laporan 4 (empat) bulanan.

- Memeriksa dan menandatangani laporan 6 (enam) bulanan.

- Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu

Sudah dieva- luasi

 

15  

Hakim menyidangkan perkara.

- Menunjuk Jurusita/ Jurusita Pengganti.

- Menandatangani Surat Pengantar pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi dan MA-RI.

- Membuat dan menandatangani akta, salinan putusan, legalisasi surat kuasa dan surat-surat bukti.

- Membuat dan menandatangani surat permintaan delegasi.

- Meletakkan sita eksekusi.

- Melaksanakan eksekusi.

- Menerima meneruskan dan membalas surat-surat masuk.

- Mengelola dan mengawasi keuangan perkara dan pelaksanaan / realisasi DIPA.

5. Panitera Muda Pidana

127 - Menerima berkas dari penyidik.

- Memberi nomor serta meregister Barang Bukti.

- Mencatat dakwaan dalam register induk.

- Membuat penetapan.

- Meneliti berkas perkara.

- Menunjuk Hakim Majelis.

- Menunjuk Panitera Pengganti.

- Mencatat penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti.

- Menyerahkan berkas perkara ke majelis hakim.

- Proses persidangan.

- Mencatat Persidangan.

- Mencatat penahanan di register penahanan.

- Petikan Putusan.

Sudah dieva- luasi

 

16  

- Membuat Surat Pengantar petikan Putusan.

- Menyerahkan petikan putusan ke bagian umum untuk dikirim.

- Menerima berkas yang diminutasi.

- Mencatat dan menyerahkan berkas yang incracht ke Kepaniteraan Hukum.

- Pemberitahuan Putusan.

- Menerima berkas dari penyidik.

- Memberi nomor serta meregister Barang Bukti.

- Mencatat dakwaan dalam register Induk.

- Membuat Penetapan.

- Meneliti berkas perkara.

- Menunjuk Hakim Majelis.

- Menunjuk Panitera Pengganti.

- Mencatat penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti.

- Menyerahkan berkas perkara ke majelis hakim.

- Proses persidangan.

- Mencatat di Register.

- Pemberitahuan Putusan.

- Menerima berkas dari Penyidik.

- Membuat Penetapan.

- Meneliti berkas perkara.

- Menunjuk Hakim Tunggal.

- Menunjuk Panitera Pengganti.

- Mencatat penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti.

- Menyerahkan berkas perkara ke majelis hakim.

 

17  

- Proses persidangan.

- Mencatat ke register.

- Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa.

- Menerima permohonan banding.

- Membuat laporan perkara banding.

- Pemberitahuan kepada pihak terbanding.

- Menerima Relaas dari Jurusita/ JSP

- Menerima memori banding dari pembanding.

- Pemberitahuan memori ke terbanding.

- Menerima kontra memori banding.

- Pemberitahuan kepada pihak pembanding.

- Menerima Relas.

- Pemberitahuan mempelajari berkas.

- Melengkapi berkas banding.

- Membuat Pengantar dan daftar isi.

- Menyusun berkas beserta kelengkapan.

- Surat Pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi.

- Menjilid berkas.

- Menyerahkan berkas ke Bag.Umum.

- Mencatat ke register banding dan induk.

- Penerimaan berkas yang sudah diputus banding dari bagian umum.

- Pencatat ke register banding dan induk.

- Pemberitahuan salinan putusan ke JPU dan terbanding.

- Menerima permohonan Kasasi.

- Membuat Laporan perkara kasasi.

 

18  

- Pemberitahuan kepada pihak termohon.

- Menerima kontra memori Kasasi.

- Pemberitahuan kepada pihak termohon.

- Menerima relaas.

- Pemberitahuan mempelajari berkas.

- Melengkapi berkas kasasi.

- Membuat pengantar dan daftar isi.

- Menyusun berkas sesuai daftar isi.

- Meneliti berkas beserta kelengkapan.

- Surat pengantar pengiriman berkas ke Mahkamah Agung RI.

- Menjilid berkas.

- Menyerahkan berkas ke Bagian Umum.

- Mencatat ke register kasasi dan induk.

- Penerimaan berkas yang sudah diputus kasasi dari bagian umum.

- Pencatatan ke register kasasi dan induk.

- Pemberitahuan salinan putusan ke JPU dan termohon.

- Menerima permohonan PK.

- Memberi nomor dan mencatat ke register.

- Membuat penetapan.

- Penunjukan Mejelis Hakim.

- Penunjukan Panitera Pengganti.

- Pencatatan dalam register.

- Penyerahan alasan PK.

- Penerimaan berkas perkara PK.

- Proses persidangan.

 

19  

- Penerimaan berkas perkara dari PP setelah ada pendapat hakim.

- Melengkapi berkas PK.

- Menyerahkan berkas ke Bagian Umum.

- Menerima berkas yang telah diputus MARI dari Bagian Umum.

- Pemberitahuan salinan putusan ke termohon.

- Menerima permohonan grasi.

- Memberi nomor dan mencatat ke register.

- Menyerahkan permohonan grasi.

- Penyerahan permohonan grasi ke Bagian Umum.

- Menerima berkas yang telah diputus oleh MARI dari Bagian Umum.

- Menerima permohonan perpanjangan penahanan.

- Membuat penetapan perpanjangan penahanan.

- Meneliti penetapan perpanjangan penahanan.

- Menandatangani penetapan perpanjangan penahanan.

- Menandatangani surat pengantar penetapan perpanjangan penahanan.

- Menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan ke Bagian Umum untuk dikirim.

- Menerima permohonan izin/ persetujuan penyitaan/ penggeledahan melalui Bagian Umum.

- Membuat penetapan izin/ persetujuan penyitaan/ penggeledahan.

- Meneliti penetapan izin/ persetujuan penyitaan/ penggeledahan.

- Menandatangani penetapan permohonan izin/ persetujuan penyitaan/ penggeledahan.

- Menyerahkan penetapan izin/ persetujuan penyitaan/ penggeledahan ke Bagian Umum untuk

 

20  

dikirim.

- Mencatat ke register izin penyitaan/ penggeledahan.

- Menerima surat kuasa dari pihak pemohon.

- Mendaftarkan surat kuasa.

- Menandatangani surat kuasa kedua belah pihak.

- Menyerahkan surat kuasa kepada pemohon.

- Laporan bulanan.

- Membuat laporan bulanan perkara (perkara pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat).

- Menyerahkan laporan bulanan perkara ke Kepaniteraan Hukum.

- Membuat laporan triwulan perkara (perkara pidana yang dimohonkan banding, kasasi, PK dan grasi).

- Memeriksa laporan triwulan perkara (perkara pidana yang dimohonkan banding, kasasi, PK dan grasi).

- Menyerahkan laporan triwulan perkara ke kepaniteraan hukum.

- Membuat laporan kimwasmat (pelaksanaan tugas hakim pengawas).

- Memeriksa laporan kimwasmat (pelaksanaan tugas hakim pengawas).

- Menandatangani laporan kimwasmat (pelaksanaan tugas hakim pengawas).

- Mengetahui laporan kimwasmat (pelaksanaan tugas hakim pengawas).

- Membuat Laporan tahunan (kegiatan pidana dan jenis perkara pidana).

- Memeriksa laporan tahunan (kegiatan pidana dan jenis perkara pidana).

- Menandatangani laporan tahunan (kegiatan pidana dan jenis perkara pidana).

 

21  

- Menyerahkan Laporan tahunan (kegiatan pidana dan jenis perkara pidana) ke kepaniteraan hukum.

6. Panitera Muda Hukum

39 - Menerima data-data laporan perkara perdata dan pidana.

- Mengetik laporan dan surat pengantar laporan.

- Mengoreksi dan memaraf laporan setelah pengetikan sebelum diajukan ke Panitera.

- Mengoreksi dan menandatangani laporan sebelum diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru.

- Menandatangani laporan.

- Menstempel dan menjilid laporan.

- Memberi nomor pada laporan.

- Mengirim laporan.

- Menghimpun data laporan bulanan perkara perdata dan pidana menjadi laporan catur wulan, semester dan tahunan.

- Mengetik laporan dan surat pengantar laporan.

- Mengoreksi dan memaraf laporan setelah pengetikan sebelum diajukan ke Panitera.

- Mengoreksi dan menandatangani laporan sebelum diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru.

- Menandatangani laporan.

- Menstempel dan menjilid laporan.

- Memberi nomor pada laporan.

- Mengirim laporan.

- Mengisi papan data situasi perkara pidana bulanan.

- Mengisi papan data situasi perkara perdata bulanan.

- Mengisi papan data-data jumlah perkara pidana/

Belum dieva- luasi

 

22  

perdata.

- Menerima berkas-berkas perkara inaktif dari kepaniteraan pidana dan perdata.

- Meneliti kelengkapan berkas perkara dan menyimpan tanda terima penyerahan perkara ke dalam bundel arsip surat yang bersangkutan.

- Mensortir berkas perkara pidana/ perdata yang diterima dan mengelompokan berdasarkan klasifikasinya.

- Memberi nomor pada file box perkar pidana/ perdata sesuai klasifikasinya dan menyusunnya ke dalam lemari arsip/ mobilefile.

- Menerima surat masuk dan menindak lanjuti disposisi Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru/ Panitera.

- Mengetik balasan surat-surat yang perlu dibalas sesuai disposisi Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru/ panitera.

- Memberi nomor dan mengirimkan surat balasan.

- Mengarsipkan surat-surat yang telah dibalas dan yang tidak perlu dibalas.

- Menerima pendaftar beserta kelengkapannya.

- Mempelajari kelengkapan pendaftar.

- Mendantumkan nomor dan tanggal pendaftaran.

- Mengoreksi dan memaraf pendaftaran.

- Mengoreksi serta menandatangani.

- Menyimpan salinan pendaftaran ke dalam arsip.

- Menerima surat yang telah didisposisi tentang penelitian/ informasi.

- Melayani pemohon penelitian/ informasi dan mengantarkan kepada pejabat yang dibutuhkan.

- Mengetik surat keterangan penelitian/ data-data yang diminta.

 

23  

- Mengoreksi dan memaraf surat keterangan/ data-data yang dikeluarkan.

- Mengoreksi serta menandatangani surat keterangan/ data-data yang dikeluarkan.

- Memberikan surat keterangan penelitian/ data-data yang diminta kepada pemohon dan menyimpan arsipnya.

7. Panitera Muda Perdata

90 - Menerima/ meneliti berkas, ditaksir biaya perkara untuk menyetor ke bank.

- Pencatatan ke dalam buku register induk perkara.

- Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru untuk penunjukan majelis hakim.

- Penunjukan Panitera Pengganti.

- Penyerahan berkas kepada majelis hakim.

- Penetapan hari sidang.

- Pemanggilan sidang.

- Majelis hakim menunjuk mediator untuk mediasi.

- Proses mediasi.

- laporan hasil mediasi oleh hakim mediator.

- Majelis hakim menetapkan hari sidang lanjutan setelah mediasi.

- Panitera Pengganti melaporkan tentang tanggal dan alasan penundaan sidang kepada panmud perdata.

- Pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan).

- Panitera Pengganti meminta rincian biaya perkara kepada kasir.

- Putusan.

- Pelaporan tanggal dan amar putusan kepada Panmud Perdata.

- Mencatat perkembangan persidangan ke dalam

Belum dieva- luasi

 

24  

buku register.

- Majelis hakim dan PP menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela).

- Pemberitahuan putusan diluar hadir para pihak.

- Menerima/ meneliti berkas, ditaksir biaya perkara permohonan untuk menyetor ke bank.

- Pencatatan ke dalam buku register induk perkara.

- Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru untuk penunjukan majelis hakim.

- Penunjukan Panitera Pengganti.

- Penyerahan berkas kepada hakim.

- Penetapan hari sidang.

- Pemanggilan sidang.

- Pemeriksaan perkara (permohonan alat bukti dan saksi serta penetapan).

- Panitera Pengganti meminta rincian biaya perkara kepada kasir.

- Proses penetapan.

- Pelaporan tanggal dan amar penetapan kepada Panmud Perdata.

- Mencatat perkembangan persidangan ke dalam buku register.

- Hakim dan PP menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara setelah penetapan.

- Penyerahan berkas perkara ke bagian perdata.

- Menerima pernyataan banding

- Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding

- Minutasi perkara banding diserahkan oleh PP kepada PanMud Perdata stlh Permohonan

 

25  

Banding diajukan - Para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa

berkas ( inzage )

- Pengiriman berkas perkara banding ke PT

- Jika permohonan banding dicabut harus diberitahukan kepada PT dan Terbanding

- Apabila ada Memori Banding yang diterima PN setelah berkas dikirim maka PN mengirimkan memori banding/kontra memori banding disertai relasnya

- Pemberitahuan putusan banding dari PT diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima

- Menerima pernyataan kasasi

- Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi

- Penyerahan memori kasasi dari pemohon kasasi

- Pemberitahuan memori kasasi kepada termohon kasasi

- Kontra memori kasasi diserahkan oleh termohon kasasi setelah memori

- Pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung

- Putusan Kasasi

- Menerima permohonan dan mencatat dalam register PK

- Pernyataan PK dapat diajukan setelah putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak

- Pemberitahuan permohonan PK kepada termohon PK

- Jawaban atas alasan PK oleh termohon PK setelah menerima alasan PK

- Pengiriman berkas PK ke Mahkamah Agung

- Putusan PK diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima

- Meminta bantuan pemberitahuan ke PN lain/ Delegasi

- Penyelesaian bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan diterima kembali relas kepada PN Pemohon bantuan

- Panitera melakukan pengawasan terhadap Jurusita

- Menghitung SKUM setelah menerima salinan penetapan sita jaminan dari Majelis Hakim

- Mempersiapkan penunjukan jurusita dan pencatatan kedalam buku register

- Jurusita melaksanakan sita jaminan setelah menerima berkas sita jaminan dari PanMud

 

26  

- Jurusita menyerahkan berita acara sita jaminan kepada Pan Mud setelah melaksanakan sita jaminan

- Mencatat pelaksanaan sita jaminan kedalam buku register penyitaan

- PanMud menyerahkan berita acara sita ke Majelis Hakim

- Menerima dan meneliti surat permohonan eksekusi dan menaksir biaya panjar

- Mencatat permohonan eksekusi kedalan buku register

- Menyerahkan berkas permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru

- Mempersiapkan penetapan Aanmaning

- Pemberitahuan Aanmaning I

- Pemberitahuan Aanmaning II

- Pelaksanaan Aanmaning

- Membuat berita acara Aanmaning setelah dilakukan Aanmaning

- Mempersiapkan penetapan eksekusi

- biaya eksekusi setelah koordinasi dengan pihak keamanan

- Mempersiapkan pemb.eksekusi kpd termohon eksekusi dan pemohon eksekusi

- Pelaksanaan eksekusi Jurusita

- Laporan pelaksanaan eksekusi kepada KPN Koto Baru

- Pencatatan pelaksanaan eksekusi ke dalam buku register

- PanMud membuat dan atau menerima pendaftaran surat kuasa dan surat kuasa didaftar serta diberi nomor

- Meneruskan kepada Pansek dan kembali lagi ke PanMud

- Surat Kuasa diserahkan kepada pemohon untuk dilampirkan dalam berkas perkara

- Pencatatan surat kuasa dalam buku register

- Majelis Hakim menetapkan hari sidang pemeriksaan setempat

- PP melaporkannya ke bagian perdata dan pencatatan ke dalam buku register

- Pemohon menyetorkan biaya pemeriksaan setempat yang telah ditetapkan oleh KPN ke Bank BRI

- Setelah itu PanMud membuatkan SKUM dan kasir mencatat kedalam buku jurnal

 

27  

- PanMud menyerahkan biaya pemeriksaan setempat kepada Hakim Ketua Majelis

- Membuat Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Perkara Perdata

- Memeriksa Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Perkara Perdata

- Menyerahkan Laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan perkara ke kepaniteraan hukum

8. Panitera Pengganti

20 - Menerima berkas dari Hakim untuk membuat

penetapan hari sidang dan penetapan penahanan

Sudah dieva- luasi

- Menandatangani penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada Hakim ketua majelis

- Menyerahkan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada Bag. Umum untuk dikirim ke JPU, Lapas, Bapas ( jika terdakwa anak-anak )serta keluarga terdakwa

- Melaporkan kepada pencatat register ( Staff Pidana )

- Mempersiapkan persidangan dan melaporkan persidangan kepada hakim majelis ( mengikuti persidangan, melaporkan acara persidangan, membuat berita acara sidang )

- Membuat penetapan perpanjangan penahanan yang ditandatangani KPN, dan membuat pelaporan perpanjangan penahanan kpd KPT(membuat penetapan penangguhan penahanan bila perlu, membuat penetapan pinjam pakai barang bukti )

- Setelah ditandatangani dilaporkan ke pengisi register ( PanMud Pidana )setelah itu dimasukkan ke dalam berkas perkara dan salinannya dikirim ke Bag.Umum

- Menyalin putusan dan membuat petikan putusan dan menandatangani kepada Hakim Ketua Majelis

- Melaporkan putusan tersebut kpd pengisi register ( PanMud Pidana )dan memasukkannya kedalam berkas perkara dan menyerahkan petikan putusan kpd Bag.Umum untuk dikirimkan kepada JPU, Lapas, Bapas, dan keluarga terdakwa

- Menyusun berkas perkara dan menyerahkan kepada Panitera Muda Pidana untuk Minutasi

- Menerima berkas dari Hakim untuk membuat penetapan hari sidang

- Menandatangani penetapan hari sidang kepada Hakim ketua majelis

 

28  

- Menyerahkan penetapan hari sidang kepada jurusita

- Melaporkan kepada pencatat register ( Staff Perdata )

- Mempersiapkan persidangan dan melaporkan persidangan kepada hakim majelis ( mengikuti persidangan, melaporkan acara persidangan, membuat berita acara sidang )

- Melaporkan kepada jurusita para pihak yang tidak hadir untuk dipanggil kembali pada persidangan yang akan datang

- Panitera Pengganti akan membuat penetapan sidang di tempat bila perlu dan menandatangani kepada Hakim Ketua Majelis

- Panitera Pengganti Menyalin putusan sela dan menandatangani kepada Hakim Ketua Majelis

- Panitera Pengganti Menyalin putusan sela dan menandatangani kepada Hakim Ketua

- Menyusun berkas perkara dan minutasi kepada Panitera Muda Perdata

9. Jurusita/ Jurusita Pengganti

12 - Membuat surat pelaksanaan pemberitahuan /

risalah putusan Pengadilan Negeri Koto Baru

Sudah dieva- luasi

- Penandatanganan surat pelaksanaan pemberitahuan / risalah putusan Pengadilan Negeri Koto Baru

- Menyerahkan penyampaian pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru kepada para pihak

- Menyerahkan tanda terima dari para pihak ( yang berperkara ) kepada Panitera Muda Perdata

- Menerima putusan Pengadilan Negeri Koto Baru

- Membaca dan meneliti amar putusan tersebut

- Mengkonfirmasi putusan tersebut

- Membuat pemberitahuan banding dan ditanda tangani

- Melaksanakan pemberitahuan tersebut kepada pihak-pihak

- Tanda terima pemberitahuan tersebut

- Melaporkan hasil pemberitahuan tersebut

- Di Dokumentasikan

10. Sekretaris 13 - Menyusun data untuk evaluasi data pelaporan kegiatan

Sudah dieva-

 

29  

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait luasi

- Mengkoreksi dan mengkoordinir surat-surat keluar

- Menyusun kegiatan kesekretariatan Tahunan dan rencana anggaran tahunan

- Mengkoordinir dan mengawasi tugas bagian kepegawaian, keuangan, dan umum

- PPK membuat program kerja pelaksana ananggaran setelah dipa diterima

- Toko menyerahkan barang-barang dengan melampirkan faktur dan kuitansi

- Menyimpan barang dan melaporkan penerima barang untuk diopname

- Opname barang, faktur dan kuitansi

- Barang disimpan di gudang barang persediaan untuk didistribusikan sesuai dengan permintaan kebutuhan masing-masing

- Membuat laporan tahunan pengadilan tingkat pertama

- Menyusun laporan akuntabilitas instansi pemerintah ( LAKIP )

- Membuat laporan triwulan I s/d IV MONEV, EMONEV (tiap bulannya)

11. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

129 - Menerima data pendukung perencanaan anggaran - Menginput data-data rencana anggaran ke aplikasi

RKAKL - Memeriksa dan meneliti kembali terhadap RKAKL

Sudah dieva- luasi

- Finalisasi perencanaan anggaran ( RKAKL ) untuk pembahasan dengan PT dan MA

- Melaporkan sebelum membahas dengan PT dan MA

- Menerima kuitansi dari bagian umum atau dari rekanan ( untuk proyek )

- Memeriksa kuitansi

- Menandatangani kuitansi yang telah diteliti sebagai persetujuan pemakaian oleh PPK

- Membuat DRPP berdasarkan kuitansi yang telah diteliti dan telah ditandatangani PPK

- Menandatangani DRPP oleh PPK, dan membuat SPP

- Membuat SPM berdasarkan DRPP dan SPP yang telah ditandatangani PPK

- Meneliti SPM dan menandatangani SPM

- Mengantar SPM dan data pendukung lainnya ke KPPN

- Menerima dana KPPN di rek.Bend.Pengeluaran /

 

30  

Rek.rekanan - Menerima data perubahan dari kepegawaian

- Membuat rekap gaji bulan selanjutnya pada aplikasi GPP Satker

- Menandatangani rekap gaji

- Membuat SPM gaji berdasarkan rekap gaji yang telah ditandatangani KPA

- Memeriksa dan meneliti SPM gaji dan data pendukungnya

- Mengantar SPM dan data pendukung lainnya ke KPPN

- Menerima dana dari KPPN di rekening Bendahara Pengeluaran

- Menerima rekap absen dari kepegawaian

- Membuat rekap permintaan remunerasi

- Menandatangani rekap permintaan remunerasi dan pertanggungjawaban kepada seluruh pegawai dan hakim

- Menandatangani kuitansi remunerasi

- Memeriksa kembali rekap permintaan remunerasi

- Mengirim ke Pengadilan Tinggi melalui email dan langsung

- Menerima rekap absen dari kepegawaian

- Membuat rekap permintaan uang makan melalui aplikasi GPP

- Memeriksa kelengkapan rekap uang makan

- Membuat SPTJM uang makan

- Menandatangani rekap uang makan

- Membuat SPM uang makan

- Meneliti dan memeriksa, serta menandatangani SPM uang makan

- Mengantar SPM uang makan dan data pendukung lainnya ke KPPN

- Menerima dana dari KPPN di Rek. Bendahara Pengeluaran

- Menerima rekap absen dari kepegawaian

- Membuat rekap permintaan uang lembur melalui aplikasi GPP

- Memeriksa kelengkapan rekap uang lembur

 

31  

- Membuat SPTJM uang lembur

- Menandatangani rekap uang lembur

- Membuat SPM uang lembur

- Meneliti dan memeriksa, serta menandatangani SPM uang lembur

- Mengantar SPM uang lembur dan data pendukung lainnya ke KPPN

- Menerima dana dari KPPN di Rek. Bendahara Pengeluaran

- Menginput data SPM dan pendapatan PNBP selama sebulan ke aplikasi SAKPA

- Mengirim ADK SAKPA melalui email

- Print Out hasil Rekon dan BAR dari KPPN

- Memeriksa kelengkapan Laporan

- Menandatangani BAR dari KPPN dan data pendukung lain

- Mengirim ke KPPN

- Mengirin ke Korwil

- Menginput data realisasi anggaran untuk dimasukkan ke format realisasi dan penyerapan anggaran, Laporan PNBP

- Mencetak dan mengirim melalui email

- Menandatangani laporan realisasi, penyerapan anggaran

- Menandatangani laporan PNBP

- Memeriksa kelengkapan laporan

- Mengirim laporan ke Pengadilan Tinggi

- Memeriksa kelengkapan laporan

- Menginput data dari SAKPA ke Aplikasi Monev, E Monev, Komdanas

- Print out hasil input data Monev, E Monev, Komdanas

- Menandatangani Laporan Monev, E Monev, Komdanas

- Memberikan foto copy laporan Monev, E Monev, Komdanas kepada Sekretaris dan Ketua

- Menyusun rekapitulasi transaksi pengeluaran dan pembuatan surat permintaan pembayaran, daftar rincian permintaan pembayaran, surat

 

32  

pertanggung jawaban mutlak

- Membuat SPP dan SPM

- Menandatangani SPP dan SPM serta Surat pertanggung jawaban mutlak

- Menyerahkan SPP dan SPM ke KPPN

- Memungut biaya tarif PNBP dari pemegang register hak-hak kepaniteraan dan bagian hukum

- Menyetorkan biaya PNBP ke Bank Persepsi

- Membuat laporan PNBP (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan

- Penandatanganan laporan PNBP

- Setiap awal tahun buku di paraf dan diberi nomor

- Mengecek penomoran dan paraf

- Menginput data-data ke buku kas umum, buku kas tunai, dilakukan setiap turun GU

- Menginput data-data ke buku kredit permata anggaran dilakukan setiap turun GU

- Menginput data-data ke buku pajak dan buku bank dilakukan setiap turun GU

- Memeriksa pembukuan

- Menandatangani Pembukuan

- Menerima dan membaca surat masuk

- Meneliti surat masuk

- Mensortir surat masuk

- Mencatat seluruh surat masuk ke agenda

- Mengetik lembar disposisi

- Mendisposisi surat masuk dan surat lainnya

- Meneruskan surat yang terdisposisi

- Mencatat hasil disposisi dan meneruskan surat sesuai disposisi

- Mendistribusikan surat sesuai disposisi

- Menerima surat dinas dari masing-masing bagian yang akan dikirim

 

33  

- Memberi nomor agenda surat keluar pada buku agenda surat keluar

- Mencatat surat-surat yang akan dikirim

- Mengirim surat

- Menerima permintaan kebutuhan kantor dari masing-masing bagian

- Mencatat kebutuhan sehari-hari perkantoran yang akan diadakan sesuai dengan permintaan

- Menginput data ke dalam aplikasi persediaan

- Mendistribusikan kepada masing-masing bagian sesuai kebutuhan

- Melakukan opname fisik barang persediaan

- Menyampaikan laporan hasil opname fisik barang persediaan

- Membuat daftar rancangan kebutuhan barang inventaris kantor / BMN

- Mengajukan daftar barang rancangan anggaran belanja ke kuasa pengguna anggaran

- Menginputkan data barang milik Negara ke aplikasi BMN

- Rekonsiliasi dengan petugas pengelola SAKPA

- Rekonsiliasi dengan KPKNL

- Membuat rencana kegiatan pemeliharaan bangunan

- Mensetujui perbaikan bangunan

- Membuat permintaan persetujuan bangunan

- Menandatangani permintaan persetujuan bangunan

- Melakukan perawatan dan perbaikan bangunan

- Meminta kuitansi dari toko dan menyerahkan kepada bendahara keuangan

- Mengarsipkan permintaan perawatan dan perbaikan bangunan serta kuitansi

- Merencanakan pengelolaan perpustakaan

- Mengisi buku induk perpustakaan

- Memberi nomor pada buku perpustakaan

- Membuat Katalog buku pelabelan

- Mengisi catalog buku di Aplikasi perpustakaan (Slims Meranti)

 

34  

- Menata buku di rak sesuai dengan klasifikasinya

- Mengisi buku daftar pinjaman kepada pegawai yang meminjam buku

- Memperpanjang masa peminjaman buku

- Mencatat pengembalian buku dalam buku pengembalian

- Pengumpulan data dan dokumen barang yang akan dihapuskan

- Pembentukan panitia penghapusan barang

- Penerbitan SK Penghapusan

- Penandatanganan SK Penghapusan

- Rekomendasi KPKNL dan instansi terkait untuk penghapusan

- Usul Penghapusan dari KPN

- Tembusan

- Diteliti memenuhi syarat

- Tembusan

- Jadwal lelang penghapusan ke KPKNL

- Melaporkan hasil pelelangan kepada pimpinan serta risalah lelang ke Mahkamah Agung

12. Kepala Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

108 - Menerima surat dinas yang telah didisposisi oleh

KPN atau Panitera, Sekretaris - Mengagendakan surat masuk/ surat keluar - Membuat konsep balasan surat dinas - Mengetik balasan surat dinas - Mengkoreksi balasan surat dinas

Sudah dieva- luasi

- Menandatangani balasan surat dinas oleh KPN atau Panitera, Sekretaris

- Menerima surat yang telah ditandatangani oleh KPN atau Panitera, Sekretaris

- Mengirim surat baik ke bagian umum maupun di fax

- Membuat Konsep DUK

- Mengetik konsep DUK

- Mengkoreksi ketikan DUK yang sudah dibuat berdasarkan konsep

- Menandatangani DUK yang telah dikoreksi kepada Panitera, Sekretaris dan KPN

- Menerima DUK yang telah ditandatangani oleh Panitera, Sekretaris dan KPN

 

35  

- Memberi nomor surat dan dikirim ke bagian umum

- Membuat Konsep SK

- Mengetik konsep SK

- Mengkoreksi ketikan SK yang sudah dibuat berdasarkan konsep

- Menandatangani SK yang telah dikoreksi kepada Panitera, Sekretaris dan KPN

- Menerima SK yang telah ditandatangani oleh Panitera, Sekretaris dan KPN

- Meregister dan mengarsipkan

- Meneruskan ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi

- Inventarisasi PNS dan Hakim yang akan naik pangkat

- Melengkapi berkas usulan

- Meneliti kelengkapan berkas usulan

- Mengkoreksi kelengkapan berkas usulan

- Membuat konsep usulan

- Mengetik usulan

- Mengkoreksi ketikan usulan

- Menandatangani usulan

- Menerima usulan yang telah ditandatangani

- Mengambil nomor surat dan menyerahkan ke Bagian Umum

- Mengirim ke Pengadilan Tinggi dan tembusan

- Menginput status perubahan data pegawai di SImpeg, Komdanas, SAPK

- Inventarisasi PNS dan Hakim yang akan Pensiun

- Melengkapi berkas usulan

- Meneliti kelengkapan berkas usulan

- Mengkoreksi kelengkapan berkas usulan

- Membuat konsep usulan

- Mengetik usulan

- Mengkoreksi ketikan usulan

 

36  

- Menandatangani usulan

- Menerima usulan yang telah ditandatangani

- Mengambil nomor surat dan menyerahkan ke Bagian Umum

- Mengirim ke Pengadilan Tinggi dan tembusan

- Menginput status perubahan data pegawai di SImpeg, Komdanas, SAPK

- Pengajuan permohonan cuti

- Permohonan cuti yang telah disetujui

- Mengetik surat ijin cuti

- Mengkoreksi surat ijin cuti

- Menandatangani surat ijin cuti

- Menerima surat ijin cuti yang telah ditandatangani

- Meregister / memberi nomor surat dan mengarsipkan

- Menerima SK yang telah didisposisi

- Meregister SK

- Membuat konsep bahan untuk pelantikan

- Mempersiapkan bahan untuk pelantikan dan penyumpahan

- Melakukan persiapan pelantikan

- Mengetik surat pernyataan pelantikan, SPMT, dan SPMJ

- Mengkoreksi surat pernyataan tersebut

- Menandatangani surat pernyataan tersebut

- Menerima surat pernyataan yang telah ditandatangani

- Mengambil nomor surat dan mengarsipkannya

- Menginput status perubahan mutasi hakim dan pegawai di SImpeg, Komdanas, SAPK

- Membuat konsep usulan promosi jabatan

- Mengetik konsep usulan jabatan yang akan dibahas Tim Baperjakat

- Mengkoreksi konsep draf usulan jabatan

- Membuat persiapan bahan baperjakat

 

37  

- Menentukan waktu pelaksanaan rapat Tim Baperjakat

- Rapat Tim Baperjakat terkait usulan promosi / mutasi jabatan

- Tanda tangan persetujuan hasil rapat Baperjakat

- Membuat konsep usulan jabatan yang disetujui Baperjakatdan konsep surat pengantar

- Mengetik draf konsep usulan promosi jabatan dan konsep surat pengantar

- Koreksi konsep usulan promosi jabatan dan konsep surat pengantar

- Menandatangani usulan promosi jabatan dan surat pengantar

- Memberi nomor, mengepak dan menyerahkan ke bagian umum

- Mengarsipkan file usulan promosi jabatan

- Inventarisasi PNS dan Hakim yang akan naik gaji berkala

- Membuat Konsep surat usulan kenaikan gaji berkala

- Mengetik konsep usulan kenaikan gaji berkala

- Koreksi draf usulan kenaikan gaji berkala dan member paraf surat pengantar

- Menandatangani usulan kenaikan gaji berkala

- Member nomor surat, mengepak dan menyerahkan ke bagian umum

- Mengarsipkan file daftar usulan kenaikan gaji berkala

- Membuat lembaran daftar hadir / absensi

- Inventarisasi daftar hadir/ absensi PNS serta Hakim dari Lembar absensi dan fingerprint

- Menandatangankan daftar hadir/ absensi

- Merekap daftar hadir/ absensi untuk remunerasi dan uang makan

- Menandatangani Rekap daftar hadir/ absensi

- Memberikan rekap ke bagian keuangan

- Menginput data absensi di Komdanas

- Mengetik Blanko nilai dan memfotocopy SKP tahun sebelumnya

- Mengajukan permintaan nilai

- Menerima kembali nilai yang telah diisi

 

38  

- Mengetik nilai

- Mengkoreksi nilai yang diketik

- Penandatanganan SKP

- Pengembalian SKP yang telah ditandatangani

- Meminta tanda tangan Hakim/Pegawai yang bersangkutan dan memberi stempel

- Mengirimkan SKP ke Pengadilan Tinggi ( untuk KPN )

- Pengarsipan

- Membuat konsep untuk biodata

- Mengetik KP4

- Mengkoreksi hasil ketikan KP4

- Menandatangani KP4

- Pengembalian KP4 yang telah ditandatangani

- Diserahkan untuk dimintakan tanda tangan hakim /pegawai

- Dikirim ke KPPN

- Diarsipkan

13. Kepala Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

34 - Mengkonsep berita / artikel

- Mengkoreksi konsep berita / artikel

- Memperbaiki konsep berita / artikel

- Mengupload berita / artikel ke website PN Koto Baru

- Mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dari masing-masing bidang

Sudah dieva- luasi

- Mengkoreksi dan mengubah data dalam bentuk PDF

- Mengupload data yang telah siap ke website PN Koto Baru

- Memeriksa Email [email protected] dan Membuka website Mahkamah Agung RI, PT Padang, Badilum dan Litbangkumdil

 

39  

- Mendownload surat di email dan website Mahkamah Agung RI, PT Padang, Badilum dan Litbangkumdil

- Mencetak surat yang telah didownload

- Menyerahkan surat kepada register surat masuk

- Menerima file softcopy dari kesekretariatan / kepaniteraan

- Mengubah file kedalam bentuk PDF / ZIP / RAR

- Mengirim file ke alamat email yang dituju melalui email [email protected]

- Membuka email [email protected]

- Mendownload surat delegasi masuk

- Mencetak surat delegasi masuk

- Menyerahkan surat delegasi yang telah tercetak kepada register surat masuk

- Menerima file hardcopy surat delegasi dari kepaniteraan

- Menscan surat dan disimpan dalam bentuk PDF

- Mengirim email delegasi melalui email [email protected]

- Menyerahkan kembali hardcopy surat delegasi kepada register surat masuk

- Melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKA-KL dengan masing- masing bagian

- Pengiriman Hasil Usulan Kegiatan Rencana anggaran ke Koordinator Wilayah

- Pengiriman Hasil Usulan Kegiatan dari Korwil ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung R.I

- Pembahasan dan Penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu sementara dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditelaah secara

 

40  

bersama-sama.

- Penyusunan kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan pagu definitive yang diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR

- Pembahasan dan Penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu definitive dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama.

- Penyusunan Data, Pendukung RKA-KL

- Pengiriman dan Pengecekan Data Pendukung ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

- Konsep Revisi DIPA dan Arsip Data Komputer (ADK)

- Persetujuan Revisi DIPA

- Pengesahan Revisi DIPA

- Penyampaian Revisi DIPA (hardcopy Dan ADK)

 

41  

1. Eselon II. Pada Pengadilan Negeri Koto Baru tidak ada Jabatan Eselon II, tetapi

dimulai dari Eselon III.

2. Eselon III. a. SOP Ketua

MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

JL. RAYA KOTO BARU NO. 62

KABUPATEN SOLOK

2018

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

Pengadilan Negeri Koto Baru

Ketua

PURNOMO HADIYARTO, S.H.

Dasar Hukum :

Nama SOP :

PELAKSANAAN KEGIATAN KETUA PADA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

1. Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang Undang No.2 Tahun 1986 Jo No.8 Tahun 2004 Jo No.49 Tahun 2009, Tentang Peradilan

Umum dan Perubahannya; 3. HIR DAN RBG; 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No.13 Tahun 2010, Tanggal 28 Desember 2010,

Tentang Pembuatan SOP; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No. 02 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan; 6. SKEP KMA Nomor : 032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: 7. SKEP KMA Nomor : 026/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan

Peradilan; 8. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No.002 tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan SOP

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya; 9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan /

Pemberitahuan; 10. Surat Dirjen Badilum Nomor : 724/DJU/PS01/9/2015 tanggal 4 September 2015, perihal Perintah

Membuat dan Menyusun SOP Eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama;

 

42  

NO URAIAN UNIT/PEJABAT TERKAIT

LAMA PROSES KET

1 2 3 4 5

1. Membuat perencanaan dan program kerja tahunan 3 hari kerja

2.

Membuat pembagian dan uraian tugas Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panmud Pidana, Panmud Perdata, Panmud Hukum, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan.

10 hari kerja

3. Membuat penetapan Susunan Majelis Hakim. 1 hari kerja

4. Menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana 30 menit

5. Menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata

30 menit

6. Menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan 15 menit

7. Menetapkan Hakim Pengawas dan Pengamat 2 jam kerja

8. Menetapkan Hakim Pengawas Bidang. 3 jam kerja

9. Menetapkan Penanggung Jawab Absen 2 jam kerja

10. Menetapkan Tim Penegak Disiplin 2 jam kerja

11. Mengevaluasi laporan hasil pengawasan yang di koordinir Wakil Ketua.

3 jam kerja

12. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Court Calender penyelesaian perkara. 3 jam kerja

13. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan terhadap para Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf

setiap hari kerja

14. Melakukan Rapat rutin bulanan 2 jam

15. Melakukan rapat dengan para Hakim 2 jam

16. melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan / Realisasi DIPA setiap hari

kerja

17. Menerima, membuat disposisi dan membalas surat masuk 2 jam kerja

18. Membuat dan Menandatangani Laporan Bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan 5 hari kerja

 

43  

19. Menandatangani dan memaraf Register perkara 15 Menit

20. Menandatangani Keuangan Perkara perdata 5 menit

21. Menandatangani perpanjangan penahanan 15 menit

22.

Membuat dan menandatangani permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi

15 menit

23. Menandatangani laporan setiap Permohonan Banding perkara pidana kepada Pengadilan Tinggi

15 menit

24. Menandatangani laporan setiap perkara pidana yang dimohonkan Kasasi

15 menit

25. Menerima, meneliti dan mendisposisi Permohonan Eksekusi

3 hari kerja

26. Membuat dan menandatangani penetapan Anmaning

2 jam

27. Melakukan Anmaning

3 jam

28. Membuat dan menandatangani Penetapan Sita Eksekusi

3 jam

29. Membuat dan menandatangani Penetapan Eksekusi Riil/Pengosongan/Penyerahan Objek Eksekusi

3 jam

30. Membuat dan menandatangani Penetapan Eksekusi pembayaran sejumlah uang/lelang

3 jam

31. Memimpin pelaksanaan eksekusi

dilaksanakan hingga

eksekusi selesai

32. Membuat SKP/DP3 Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera dan Sekretaris

3 hari kerja

33. Menandatangani SKP/DP3 Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf

15 menit

34. Menandatangani usul Kenaikan Pangkat

15 menit

35. Menandatangani Kenaikan Gaji Berkala

15 menit

36. Menandatangani Ijin Cuti

15 menit

37. Menandatangani SK menduduki jabatan

15 menit

38. Membuat dan menandatangi SK Jurusita Pengganti

1 jam

39. Mengambil Sumpah dan melantik Pejabat Struktural dan Fungsional

2 jam

 

44  

40. Menjatuhkan hukuman bagi yang dikenakan hukuman displin

2 jam

41. Melakukan pembinaan terhadap organisasi IKAHI

setiap hari kerja

42. Melakukan pembinaan terhadap PTWP Cabang Pengadilan Negeri Koto Baru

setiap hari

kerja

43. Melakukan pembinaan terhadap Dharma Yukti Karini Pengadilan Negeri Koto Baru

setiap hari kerja

44. Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Pemerintah Daerah

apabila diperlukan

45. Melakukan koordinasi antar sesama Penegak Hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan Advokat/Penasehat Hukum

setiap hari kerja

46. Memimpin dan menjaga terpeliharanya Citra dan Wibawa Pengadilan Negeri Koto Baru

setiap hari kerja

47. Melakukan monitoring website PN dan SIPP/CTS

setiap hari kerja

48. Melakukan pelayanan informasi

setiap hari kerja

 

45  

b. SOP Wakil Ketua

MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

JL. RAYA KOTO BARU NO. 62

KABUPATEN SOLOK

2018

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

Pengadilan Negeri Koto Baru

Ketua

PURNOMO HADIYARTO, S.H.

Dasar Hukum :

Nama SOP :

PELAKSANAAN KEGIATAN WAKIL KETUA PADA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

1. Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang Undang No.2 Tahun 1986 Jo No.8 Tahun 2004 Jo No.49 Tahun 2009, Tentang Peradilan

Umum dan Perubahannya; 3. HIR DAN RBG; 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No.13 Tahun 2010, Tanggal 28 Desember 2010,

Tentang Pembuatan SOP; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No. 02 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan; 6. SKEP KMA Nomor : 032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: 7. SKEP KMA Nomor : 026/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan

Peradilan; 8. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No.002 tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan SOP

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya; 9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan /

Pemberitahuan; 10. Surat Dirjen Badilum Nomor : 724/DJU/PS01/9/2015 tanggal 4 September 2015, perihal Perintah

Membuat dan Menyusun SOP Eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama;

 

46  

NO URAIAN UNIT/PEJABAT TERKAIT

LAMA PROSES

KET

1. Melakukan Pengawasan Internal setiap hari kerja

2. membantu Ketua membuat Program Kerja 3 hari kerja

3. Mewakili Ketua bila berhalangan hadir setiap hari kerja

4. Mengkoordinir Hakim Pengawas Bidang setiap hari kerja

5.

Membuat dan Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Ketua setiap triwulan

3 hari kerja

6. Melakukan pemeriksaan dan penegakkan disiplin setiap hari

kerja

7.

Menerima dan memeriksa permohonan ijin/persetujuan penggeledahan

20 menit

8. Menandatangani izin/persetujuan pengeledahan 20 menit

9.

Menerima, memeriksa dan memberikan disposisi surat permohonan izin/persetujuan penyitaan.

15 menit

10. Menandatangani penetapan izin/ persetujuan penyitaan. 15 manit

11.

Menerima, Memeriksa dan memberikan disposisi surat permohonan perpanjangan penahanan dari penyidik dan Penuntut Umum.

15 menit

12.

Menandatangani penetapan perpanjangan penahanan dari penyidik dan Penuntut Umum.

15 menit

13. Menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara tilang 15 menit

14. Menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara Tipiring 15 menit

15. Melakukan Monitoring website PN dan SIPP/CTS

setiap hari kerja

 

47  

c. SOP Hakim

MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

JL. RAYA KOTO BARU NO. 62

KABUPATEN SOLOK

2018

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

Pengadilan Negeri Koto Baru

Ketua

PURNOMO HADIYARTO, S.H.

Dasar Hukum :

Nama SOP :

PELAKSANAAN KEGIATAN HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

1. Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang Undang No.2 Tahun 1986 Jo No.8 Tahun 2004 Jo No.49 Tahun 2009, Tentang Peradilan

Umum dan Perubahannya; 3. HIR DAN RBG; 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No.13 Tahun 2010, Tanggal 28 Desember 2010,

Tentang Pembuatan SOP; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No. 02 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan; 6. SKEP KMA Nomor : 032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: 7. SKEP KMA Nomor : 026/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan

Peradilan; 8. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No.002 tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan SOP

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya; 9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan /

Pemberitahuan; 10. Surat Dirjen Badilum Nomor : 724/DJU/PS01/9/2015 tanggal 4 September 2015, perihal Perintah

Membuat dan Menyusun SOP Eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama;

 

48  

1. Dalam Perkara Pidana Biasa 

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET PANMUD PIDANA HK. KETUA

MAJELIS HK. ANGGOTA I HK. ANGGOTA II PANITERA

PENGGANTI

1. Penyerahan berkas perkara biasa

1 hari

2. Menerima berkas dari kepaniteraan pidana dan mencatat dalam agenda persidangan

3. Bermusyawarah dengan Hakim Anggota untuk menetapkan hari sidang

4. Menandatangani penetapan hari sidang

5. Penyerahan berkas ke Hakim Anggota I 1 hari

6. Penyerahan berkas ke Hakim Anggota II 1 hari

7. Penyerahan berkas ke Panitera Pengganti 1 hari

8. Proses persidangan sesuai penetapan hari sidang untuk dakwaan, eksepsi,tanggapan eksepsi, putusan sela

21 hari

9. Proses persidangan pembuktian ( saksi, keterangan terdakwa )

90 hari

10. Proses persidangan tuntutan, pembelaan, replik dan duplik 28 hari

11. Musyawarah dan putusan 7 hari

12. Menerima berkas Berita Acara yang akan diminutasi 14 hari

 

49  

13. Menerima berkas perkara untuk diminutasi

2. Dalam Perkara Pidana Cepat 

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET PANMUD PIDANA HAKIM TUNGGAL

PANITERA PENGGANTI

1. Penyerahan berkas perkara pidana cepat ( Tipiring /

Lalu Lintas )

7 hari

2. Menerima berkas dari kepaniteraan pidana

3. Mempersiapkan putusan hari itu juga

4. Proses persidangan perkara pidana cepat ( Tipiring / Lalu Lintas )

5. Menerima hasil putusan / putusan denda

 

50  

6. Menerima berkas perkara yg telah selesai

3. Dalam Perkara Perdata Gugatan

NO AKTIFITAS

PELAKSANA LAMA

PROSES KET

PANMUD PERDATA HK. KETUA MAJELIS HK. ANGGOTA I HK. ANGGOTA II HAKIM MEDIATOR PANITERA PENGGANTI

1. Penyerahan berkas perkara perdata gugatan

1 hari

2. Menerima berkas dari kepaniteraan perdata dan mencatat dalam agenda persidangan

3. Bermusyawarah dengan Hakim Anggota untuk menetapkan hari sidang

4. Menandatangani penetapan hari sidang

5. Penyerahan berkas ke Hakim Anggota I

6. Penyerahan berkas ke Hakim Anggota II

7. Penyerahan berkas ke Panitera Pengganti

8. Proses Mediasi

40 hari

9. Proses Mediasi berhasil dilanjutkan dengan pengucapan putusan perdamaian

7 hari

10. Proses Mediasi gagal persidangan

 

51  

sesuai penetapan hari sidang

11. Proses persidangan membacakan gugatan, jawaban replik, duplik

30 hari

12. Proses persidangan pembuktian ( surat penggugat, surat tergugat ), saksi-saksi( penggugat dan tergugat )

120 hari

13. Pemeriksaan setempat

14. Musyawarah dan Putusan

14 hari

15. Menerima berkas berita acara yang akan diminutasi

14 hari

16. Menerima berkas perkara untuk diminutasi

 

52  

4. DALAM PERKARA PERDATA PERMOHONAN

NO AKTIFITAS PELAKSANA

LAMA PROSES KET

PANMUD PERDATA HK. TUNGGAL HK. MEDIATOR PP

1. Penyerahan berkas perkara perdata permohonan

1 hari

2. Menerima berkas dari kepaniteraan perdata dan mencatat dalam agenda persidangan

3. Menandatangani penetapan hari sidang

4. Proses persidangan membacakan permohonan, dilanjutkan pembuktian ( surat dan saksi )

7 HARI

5. Membuat Putusan

6. Menerima berkas berita acara yang akan diminutasi

7. Menerima berkas perkara untuk diminutasi

 

53  

d. SOP Panitera

MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

JL. RAYA KOTO BARU NO. 62 KABUPATEN

SOLOK

2018

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

Pengadilan Negeri Koto Baru

Ketua

PURNOMO HADIYARTO, S.H.

Dasar Hukum :

Nama SOP :

PELAKSANAAN KEGIATAN PANITERA PADA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

1. Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang Undang No.2 Tahun 1986 Jo No.8 Tahun 2004 Jo No.49 Tahun 2009, Tentang Peradilan

Umum dan Perubahannya; 3. HIR DAN RBG; 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No.13 Tahun 2010, Tanggal 28 Desember 2010,

Tentang Pembuatan SOP; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No. 02 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan; 6. SKEP KMA Nomor : 032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: 7. SKEP KMA Nomor : 026/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan

Peradilan; 8. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No.002 tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan SOP

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya; 9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan /

Pemberitahuan; 10. Surat Dirjen Badilum Nomor : 724/DJU/PS01/9/2015 tanggal 4 September 2015, perihal Perintah

Membuat dan Menyusun SOP Eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama;

 

54  

SOP PANITERA

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

PANMUD PER/PID/HU

K

BAG. UMUM PANITERA KPN PP

JURUSITA/ JURUSITA

PENGGANTI

1. Membantu Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru membuat Program Kerja Tahunan.

3 hari

2. Memeriksa dan menandatangani laporan tahunan.

3 hari

3. Memeriksa dan menandatangani laporan bulanan.

3 hari

4. Memeriksa dan menandatangani laporan 4 (empat) bulanan.

3 hari

5. Memeriksa dan menandatangani laporan 6 (enam) bulanan.

1 hari

6. Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Hakim menyidangkan perkara.

1 hari

7. Menunjuk Jurusita / Jurusita Pengganti.

1 hari

8. Menandatangani Surat Pengantar pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi dan MA-RI

1 hari

9. Membuat dan menandatangani akta, salinan putusan, legalisasi surat kuasa dan surat-surat bukti

1 hari

 

55  

10. Membuat dan menandatangani surat permintaan delegasi

1 hari

11. Meletakkan sita eksekusi.

3 hari

12. Melaksanakan eksekusi.

30 hari

13. Menerima, meneruskan dan membalas surat-surat masuk.

1 hari

14. Mengelola dan mengawasi keuangan perkara dan pelaksanaan / realisasi DIPA.

1 hari

 

56  

e. SOP Sekretaris

MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

JL. RAYA KOTO BARU NO. 62 KABUPATEN

SOLOK

2018

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

Pengadilan Negeri Koto Baru

Ketua

PURNOMO HADIYARTO, S.H.

Dasar Hukum :

Nama SOP :

PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIS PADA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

1. Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang Undang No.2 Tahun 1986 Jo No.8 Tahun 2004 Jo No.49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum

dan Perubahannya; 3. HIR DAN RBG; 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No.13 Tahun 2010, Tanggal 28 Desember 2010, Tentang

Pembuatan SOP; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No. 02 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan; 6. SKEP KMA Nomor : 032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: 7. SKEP KMA Nomor : 026/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No.002 tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan SOP Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya; 9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan /

Pemberitahuan; 10. Surat Dirjen Badilum Nomor : 724/DJU/PS01/9/2015 tanggal 4 September 2015, perihal Perintah Membuat

dan Menyusun SOP Eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama;

 

57  

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

TOKO SUB. BAG.

UMUM DAN KEU

SEKRETARIS PANITERA

SUB BAG KEP, OR

DAN TATA LAKSANA

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1. Menyusun data untuk evaluasi data pelaporan kegiatan

3 hari

2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait

1hari

DenganInstansiTerkait

3. Mengkoreksi dan mengkoordinir surat-sura tkeluar

1hari

4. Menyusun kegiatan kesekretariatan Tahunan dan rencana anggaran tahunan

3 hari

5. Mengkoordinir dan mengawasi tugas bagian kepegawaian, keuangan, dan umum

1 hari

6. PPK membuat program kerja pelaksana ananggaran setelah dipa diterima

7. Toko menyerahkan barang-barang dengan melampirkan faktur dan kuitansi

3 Hari

8. Menyimpan barang dan melaporkan penerima barang untuk diopname

1 hari

9. Opname barang, faktur dan kuitansi

10. Barang disimpan di gudang barang persediaan untuk didistribusikan sesuai dengan permintaan kebutuhan masing-masing

3 hari

11. Membuat laporan tahunan pengadilan tingkat pertama

30 hari

12. Menyusun laporan akuntabilitas instansi pemerintah ( LAKIP )

13. Membuat laporan triwulan I s/d IV MONEV, EMONEV (tiap bulannya)

1hari

 

58  

f. SOP Panmud Perdata

MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

JL. RAYA KOTO BARU NO. 62 KABUPATEN

SOLOK

2018

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

Pengadilan Negeri Koto Baru

Ketua

PURNOMO HADIYARTO, S.H.

Dasar Hukum :

Nama SOP :

PELAKSANAAN KEGIATAN PANITERA MUDA PADA PERDATA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

1. Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang Undang No.2 Tahun 1986 Jo No.8 Tahun 2004 Jo No.49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum

dan Perubahannya; 3. HIR DAN RBG; 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No.13 Tahun 2010, Tanggal 28 Desember 2010, Tentang

Pembuatan SOP; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No. 02 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan; 6. SKEP KMA Nomor : 032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: 7. SKEP KMA Nomor : 026/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No.002 tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan SOP Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya; 9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan /

Pemberitahuan; 10. Surat Dirjen Badilum Nomor : 724/DJU/PS01/9/2015 tanggal 4 September 2015, perihal Perintah Membuat

dan Menyusun SOP Eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama;

 

59  

1. PERKARA GUGATAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA LAMA

PROSES

KET PANMUD PERDATA

STAFF PERDATA/

PTSP PANITERA KPN/WKPN MAJELI

S HAKIM PP JURUSITA/J

URUSITA PENGGANTI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Menerima / meneliti berkas, ditaksir biaya perkara untuk menyetor ke bank

1 HARI

2. Pencatatan kedalam buku Register Induk Perdata

3. Penyerahan berkas perkara Kepada KPN untuk penunjukan majelis hakim

4. Penunjukan Panitera Pengganti

5. Penyerahan berkas kepada majelis hakim

1 Hari

6. Penetapan Hari Sidang

1 Hari

7. Pemanggilan SIdang

8. Majelis Hakim menunjuk mediator untuk mediasi

1 Hari

9. Proses Mediasi

1 Hari

10. Laporan hasil mediasi oleh hakim mediator

90 Hari

11. Majelis Hakim menetapkan hari sidang lanjutan setelah mediasi

1 Hari

H.MEDIATOR 

 

60  

12. PP melaporkan tentang tanggal dan alasan penundaan sidang kpd PanMud Perdata

13. Pemeriksaan perkara ( gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan )

1 Hari

14. Panitera Pengganti meminta rincian biaya perkara kepada kasir

15. Putusan

16. Pelaporan tanggal dan amar putusan kepada PanMud Perdata

17. Mencatat perkembangan persidangan kedalam buku register

1 Hari

18 Majelis Hakim dan PP menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan ( kecuali putusan sela )

1 Hari

19. Pemberitahuan putusan diluar hadir para pihak

 

61  

2. PERKARA PERMOHONAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA LAMA

PROSES

KET PANMUD PERDATA

STAFF PERDATA/

PTSP PANITERA KPN/WKPN HAKIM

TUNGGAL PP JURUSITA/J

URUSITA PENGGANTI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Menerima / meneliti berkas, ditaksir biaya perkara untuk menyetor ke bank

1 Hari

2. Pencatatan kedalam buku Register Induk Perdata

3. Penyerahan berkas perkara Kepada KPN untuk penunjukan hakim

4. Penunjukan Panitera Pengganti

5. Penyerahan berkas kepada hakim

1 Hari

6. Penetapan Hari Sidang

1 Hari

7. Pemanggilan SIdang

7 Hari

8. Pemeriksaan perkara ( permohonan, alat bukti dan saksi serta penetapan )

14 Hari

9. PP meminta rincian biaya perkara kepada kasir

1 Hari

10. Proses Penetapan

11. Pelaporan tanggal dan amar penetapan kepada PanMud Perdata

1 Hari

 

62  

12. Mencatat perkembangan persidangan kedalam buku register

1 Hari

13. Hakim dan PP menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara setelah penetapan

14 Hari

14 Penyerahan berkas perkara ke bagian perdata

14 Hari

 

63  

3. PERKARA BANDING

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

PANMUD PERDATA

STAFF PERDATA/

PTSP

JURUSITA /JURUSITA

PENGGANTI PP

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menerima pernyataan banding

1 Hari

2. Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding

3 Hari

3. Minutasi perkara banding diserahkan oleh PP kepada PanMud Perdata stlh Permohonan Banding diajukan

14 Hari

4. Para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas ( inzage )

14 Hari

5. Pengiriman berkas perkara banding ke PT

30 Hari

6. Jika permohonan banding dicabut harus diberitahukan kepada PT dan Terbanding

Hari itu juga

7. Apabila ada Memori Banding yang diterima PN setelah berkas dikirim maka PN mengirimkan memori banding/kontra memori banding disertai relasnya

3 Hari kerja

8. Pemberitahuan putusan banding dari PT diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima

3 Hari kerja

 

64  

4. PERKARA KASASI

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

PANMUD PERDATA

STAFF PERDATA/

PTSP

JURUSITA /JURUSITA

PENGGANTI PP

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menerima pernyataan kasasi

1 Hari

2. Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi

3 Hari

3. Penyerahan memori kasasi dari pemohon kasasi

14 Hari

4. Pemberitahuan memori kasasi kepada termohon kasasi

3 Hari

5. Kontra memori kasasi diserahkan oleh termohon kasasi setelah memori

14 Hari

6. Pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung

30 Hari

7. Putusan Kasasi

3 Hari

 

65  

5. PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

PANMUD PERDATA

STAFF PERDATA/

PTSP

JURUSITA /JURUSITA

PENGGANTI PP

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menerima permohonan dan mencatat dalam register PK

1 Hari

2. Pernyataan PK dapat diajukan setelah putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak

3 Hari

3. Pemberitahuan permohonan PK kepada termohon PK

4. Jawaban atas alasan PK oleh termohon PK setelah menerima alasan PK

30 hri

5. Pengiriman berkas PK ke Mahkamah Agung

30 Hari

6. Putusan PK diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima

3 Hari

 

66  

6. DELEGASI

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

PANITERA PANMUD PERDATA PP

JURUSITA /JURUSITA

PENGGANTI

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meminta bantuan pemberitahuan ke PN lain/ Delegasi

1 Hari

2. Penyelesaian bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan diterima

3 Hari

3. kembali relas kepada PN Pemohon bantuan

2 Hari

4. Panitera melakukan pengawasan terhadap Jurusita

 

67  

7. SITA JAMINAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

PANMUD PERDATA

STAFF PERDATA/

PTSP

MAJELIS HAKIM

JURUSITA /JURUSITA PENGGANT

I

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menghitung SKUM setelah menerima salinan penetapan sita jaminan dari Majelis Hakim

1 Hari

2. Mempersiapkan penunjukan jurusita dan pencatatan kedalam buku register

3. Jurusita melaksanakan sita jaminan setelah menerima berkas sita jaminan dari PanMud

7 Hari

4. Jurusita menyerahkan berita acara sita jaminan kepada Pan Mud setelah melaksanakan sita jaminan

14 Hari

5. Mencatat pelaksanaan sita jaminan kedalam buku register penyitaan

30 Hari

6. PanMud menyerahkan berita acara sita ke Majelis Hakim

Hari itu juga

 

68  

8. EKSEKUSI RILL

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

PANMUD PERDATA

STAFF PERDATA/

PTSP

KPN / WKPN

JURUSITA /JURUSITA

PENGGANTI

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Menerima dan meneliti surat permohonan eksekusi dan menaksir biaya panjar

1 Hari 2. Mencatat permohonan eksekusi kedalan buku register

3. Menyerahkan berkas permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru

4. Mempersiapkan penetapan Aanmaning

5. Pemberitahuan Aanmaning I

3 Hari

6. Pemberitahuan Aanmaning II

3 Hari

7. Pelaksanaan Aanmaning

1 Hari

8. Membuat berita acara Aanmaning setelah dilakukan Aanmaning

1 Hari

9. Mempersiapkan penetapan eksekusi

1 Hari

10. biaya eksekusi setelah koordinasi dengan pihak keamanan

1 Hari

11. Mempersiapkan pemb.eksekusi kpd termohon eksekusi dan pemohon eksekusi

3 Hari kerja

12. Pelaksanaan eksekusi Jurusita

1 Hari kerja

13. Laporan pelaksanaan eksekusi kepada KPN Koto Baru

180 hari

14. Pencatatan pelaksanaan eksekusi ke dalam buku register

1 hari kerja

 

 

 

 

 

 

 

 

69  

9. SURAT KUASA

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

PANMUD PERDATA

STAFF PERDATA/

PTSP PANITERA PEMOHON

1 2 3 4 5 6 7 8

1. PanMud membuat dan atau menerima pendaftaran surat kuasa dan surat kuasa didaftar serta diberi nomor

1 Hari 2. Meneruskan kepada Pansek

dan kembali lagi ke PanMud

3. Surat Kuasa diserahkan kepada pemohon untuk dilampirkan dalam berkas perkara

4. Pencatatan surat kuasa dalam buku register

 

70  

10. PEMERIKSAAN SETEMPAT

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA PROS

ES

KET PANMUD

PERDATA

STAFF PERDATA/

PTSP PEMOHON MAJELIS

HAKIM PP BANK BRI

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Majelis Hakim menetapkan hari sidang pemeriksaan setempat

1 Hari

2. PP melaporkannya ke bagian perdata dan pencatatan ke dalam buku register

1 Hari

3. Pemohon menyetorkan biaya pemeriksaan setempat yang telah ditetapkan oleh KPN ke Bank BRI

3 Hari

4. Setelah itu PanMud membuatkan SKUM dan kasir mencatat kedalam buku jurnal

1 Hari

5. PanMud menyerahkan biaya pemeriksaan setempat kepada Hakim Ketua Majelis

1 Hari sebelum PS

 

71  

11. LAPORAN BULANAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

PANMUD PERDATA

STAFF PERDATA/

PTSP PANITERA KPN /

WKPN

MAJELIS

HAKIM

KEPANITERAAN

HUKUM

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Membuat Laporan Bulanan Perkara Perdata

3 Hari 2. Memeriksa

Laporan Bulanan Perkara Perdata

3. Menyerahkan Laporan bulanan perkara ke kepaniteraan hukum

 

72  

12. LAPORAN TRIWULAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

PANMUD PERDATA

STAFF PERDATA/

PTSP PANITERA KPN /

WKPN MAJELIS HAKIM

KEPANITERAAN HUKUM

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Membuat Laporan Triwulan Perkara ( Perkara Perdata yang dimohonkan Upaya Hukum )

3 Hari Memeriksa

Laporan Triwulan Perkara (Perkara Perdata yang dimohonkan Upaya Hukum)

Menyerahkan Laporan Triwulan perkara ke kepaniteraan hukum

 

73  

13. LAPORAN TAHUNAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA PROS

ES KET

PANMUD PERDATA

STAFF PERDATA/

PTSP PANITERA KPN /

WKPN MAJELIS HAKIM

KEPANITERAAN

HUKUM

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Membuat Laporan Tahunan ( Kegiatan Perdata dan Jenis Perkara Perdata )

3 Hari

2. Memeriksa Laporan Tahunan ( Kegiatan Perdata dan Jenis Perkara Perdata )

3. Menandatangani Laporan Tahunan ( Kegiatan Perdata dan Jenis Perkara Perdata )

4. Menyerahkan Laporan Tahunan ( Kegiatan Perdata dan Jenis Perkara Perdata ) ke kepaniteraan hukum

 

74  

g. SOP Panmud Pidana

MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

JL. RAYA KOTO BARU NO. 62 KABUPATEN

SOLOK

2018

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

Pengadilan Negeri Koto Baru

Ketua

PURNOMO HADIYARTO, S.H.

Dasar Hukum :

Nama SOP :

PELAKSANAAN KEGIATAN PANITERA MUDA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

1. Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang Undang No.2 Tahun 1986 Jo No.8 Tahun 2004 Jo No.49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum

dan Perubahannya; 3. HIR DAN RBG; 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No.13 Tahun 2010, Tanggal 28 Desember 2010, Tentang

Pembuatan SOP; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No. 02 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan; 6. SKEP KMA Nomor : 032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: 7. SKEP KMA Nomor : 026/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No.002 tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan SOP Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya; 9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan /

Pemberitahuan; 10. Surat Dirjen Badilum Nomor : 724/DJU/PS01/9/2015 tanggal 4 September 2015, perihal Perintah Membuat

dan Menyusun SOP Eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama;

 

 

75  

1. PERKARA PIDANA BIASA

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD PIDANA

STAF PIDANA/

PTSP

PANITERA

KPN / WKPN

MAJELIS HAKIM

P. PENGGANTI

JS/JSP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menerima berkas dari Penyidik

1 Hari

2 Memberi nomor serta meregister Barang Bukti

3 Mencatat dakwaan dalam register induk

4 Membuat Penetapan

5 Meneliti berkas perkara

1 Hari

6 Menunjuk Hakim Majelis

1 Hari

7 Menunjuk Panitera Pengganti

8 Mencatat penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti

1 Hari

9 Menyerahkan berkas perkara ke majelis hakim

1 Hari

10

Proses persidangan

Paling Lama 5 Bulan

11 Mencatat Persidangan

1 Hari

12 Mencatat penahanan di register penahanan

13 Petikan Putusan

1 Hari

14 Membuat Surat Pengantar petikan putusan

15 Menyerahkan petikan putusan ke Bag.Umum untuk dikirim

16 Menerima berkas yang diminutasi

17 Mencatat dan menyerahkan berkas yang incracht ke Kepaniteraan Hukum

1 Hari

18 Pemberitahuan Putusan

1 Hari

 

76  

2. PERKARA PIDANA SINGKAT

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD PIDANA

STAF PIDANA/ PTSP

PANITERA KPN / WKPN

MAJELIS HAKIM

P. PENGGA

NTI

JS/JSP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menerima berkas dari Penyidik

1 Hari

2 Memberi nomor serta meregister Barang Bukti

3 Mencatat dakwaan dalam register induk

4 Membuat Penetapan

5 Meneliti berkas perkara

6 Menunjuk Hakim Majelis

7 Menunjuk Panitera Pengganti

8 Mencatat penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti

9 Menyerahkan berkas perkara ke majelis hakim

10 Proses persidangan

7 Hari

11 Mencatat di Register

1 Hari

12 Pemberitahuan Putusan

 

77  

3. PERKARA PIDANA CEPAT

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD PIDANA

STAF PIDANA/

PTSP PANITERA KPN /

WKPN

MAJELIS

HAKIM

P. PENGGA

NTI

JS/JSP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menerima berkas dari Penyidik

1 Hari

2 Membuat Penetapan

3 Meneliti berkas perkara

4 Menunjuk Hakim Tunggal

5 Menunjuk Panitera Pengganti

6 Mencatat penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti

7 Menyerahkan berkas perkara ke majelis hakim

8 Proses persidangan

9 Mencatat ke register

10 Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa

 

78  

4. PERKARA PIDANA BANDING

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD PIDANA

STAF PIDANA/ PTSP

PANITERA KPN / WKPN

MAJELIS HAKIM

P. PENGGA

NTI

JS/JSP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menerima permohonan banding

1 Hari

2 Membuat Laporan perkara banding

3 Pemberitahuan kepada pihak terbanding

3 Hari

4 Menerima Relas dari Jurusita/ JSP

1 Hari

5 Menerima memori banding dari pembanding

6 Pemberitahuan memori ke terbanding

3 Hari

7 Menerima kontra memori banding

1 Hari

8 Pemberitahuan kepada pihak pembanding

3 Hari

9 Menerima Relas

1 Hari

10 Pemberitahuan mempelajari berkas

11 Melengkapi Berkas Banding

12 Membuat Pengantar dan daftar isi

13 Menyusun berkas sesuai daftar isi

14 Meneliti berkas beserta kelengkapan

15 Meneliti ulang berkas beserta kelengkapan

16 Surat Pengantar pengirim berkas ke Pengadilan Tinggi

17 Menjilid berkas

18 Menyerahkan berkas ke Bag. Umum

19 Mencatat ke register banding dan induk

 

79  

20 Penerimaan berkas yang sudah diputus banding dari bagian umum

21 Pencatatan ke register banding dan induk

22 Pemberitahuan salinan putusan ke JPU dan terbanding

3 Hari

 

80  

5. PERKARA PIDANA KASASI

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD PIDANA

STAF PIDANA/

PTSP PANITERA KPN /

WKPN

MAJELIS

HAKIM

P. PENGGANTI

JS/JSP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menerima permohonan Kasasi

1 Hari

2 Membuat Laporan perkara Kasasi

3 Pemberitahuan kepada pihak termohon

4 Menerima Relas dari Jurusita/ JSP

5 Menerima memori Kasasi dari pemohon Kasasi

6 Pemberitahuan memori ke termohon

7 Menerima kontra memori Kasasi

8 Pemberitahuan kepada pihak pemohon

9 Menerima Relaas

10 Pemberitahuan mempelajari berkas

11 Melengkapi Berkas Kasasi

3 Hari

12 Membuat Pengantar dan daftar isi

1 Hari

13 Menyusun berkas sesuai daftar isi

14 Meneliti berkas beserta kelengkapan

3 Hari

15 Meneliti ulang berkas beserta kelengkapan

1 Hari

16 Surat Pengantar pengirim berkas ke Mahakmah Agung RI

17 Menjilid berkas

18 Menyerahkan berkas ke Bag. Umum

19 Mencatat ke register Kasasi dan induk

 

81  

20 Penerimaan berkas yang sudah diputus Kasasi dari bagian umum

21 Pencatatan ke register Kasasi dan induk

22 Pemberitahuan salinan putusan ke JPU dan termohon

 

82  

6. PENINJAUAN KEMBALI

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD PIDANA

STAF PIDANA/

PTSP PANITERA KPN /

WKPN MAJELIS HAKIM

P. PENGGA

NTI

JS/JSP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menerima permohonan PK

1 Hari

2 Memberi nomor dan mencatat ke register

3 Membuat Penetapan

4 Penunjukan Majelis Hakim

5 Penunjukan Panitera Pengganti

6 Pencatatan dalam register

7 Penyerahan alasan PK

8 Penerimaan berkas perkara PK

9 Proses persidangan

10 Penerimaan berkas dari PP setelah ada pendapat hakim

1 Hari

11 Melengkapi Berkas PK

12 Menyerahkan berkas ke Bag. Umum

13 Menerima berkas yang telah diputus MARI dari Bag.Umum

14 Pemberitahuan salinan putusan ke termohon

3 Hari

 

83  

7. PERKARA PIDANA GRASI

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD PIDANA

STAF PIDANA/

PTSP PANITERA KPN /

WKPN MAJELIS HAKIM

BAG. UMUM

JS/JSP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menerima permohonan Grasi

1 Hari

2 Meneliti kelengkapan Permohonan

3 Membuat akta Grasi

4 Memberi Nomor dan mencatat ke Register

5 Menyerahkan permohonan Grasi

6 Penyerahan permohonan grasi ke Bag. Umum

7 Menerima berkas yang telah diputus oleh MARI dari bagian umum

 

84  

8. PENAHANAN DARI PENYIDIK DAN JAKSA

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD PIDANA

STAF PIDANA/ PTSP

PANITERA KPN / WKPN

MAJELIS HAKIM PP BAG.

UMUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menerima permohonan Perpanjangan Penahanan

1 Hari

2 Membuat penetapan perpanjangan penahanan

3 Meneliti penetapan perpanjangan penahanan

4 Menandatangani Penetapan Perpanjangan Penahanan

5 Menandatangani surat pengantar penetapan perpanjangan penahanan

6 Menyerahkan Penetapan Perpanjangan penahanan ke Bagian Umum untuk dikirim

 

85  

9. IZIN PERSETUJUAN PENYITAAN / PENGGELEDAHAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD PIDANA

STAF PIDANA/

PTSP PANITERA KPN /

WKPN MAJELIS HAKIM PP JS /

JSP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Menerima permohonan ijin / persetujuan penyitaan / Penggeledahan melalui Bag. Umum

1 Hari

2 Membuat penetapan Ijin / Persetujuan Penyitaan / Penggeledahan

3 Meneliti Penetapan Ijin / Persetujuan Penyitaan / Penggeledahan

4

Menandatangani Penetapan permohonan ijin / Persetujuan Penyitaan / Penggeledahan

5

Menyerahkan penetapan ijin / persetujuan penyitaan / Penggeledahan ke bag. Umum untuk dikirim

6 Mencatat ke register ijin penyitaan / Penggeledahan

 

86  

10. SURAT KUASA

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD PIDANA

STAF PIDANA/

PTSP PANITERA KPN /

WKPN MAJELIS HAKIM PP JS / JSP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menerima surat kuasa dari pihak pemohon

1 Hari

2 Mendaftarkan surat kuasa

3 Membuat Surat Kuasa

4 Menandatangani surat kuasa kedua belah pihak

5 Menyerahkan surat kuasa kepada pemohon

 

87  

11. LAPORAN BULANAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAM

A PROSES

KET PANMUD PIDANA

STAF PIDANA/

PTSP PANITERA KPN /

WKPN

MAJELIS

HAKIM PP

KEPANITERAAN

HUKUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Membuat Laporan Bulanan Perkara ( Perkara Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Cepat )

3 Hari

2

Memeriksa Laporan Bulanan Perkara ( Perkara Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Cepat )

3 Menyerahkan Laporan bulanan perkara ke kepaniteraan hukum

 

88  

12. LAPORAN TRIWULAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAM

A PROSES

KET PANMUD PIDANA

STAF PIDANA/ PTSP

PANITERA KPN / WKPN

MAJELIS

HAKIM PP

KEPANITERAAN

HUKUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Membuat Laporan Triwulan Perkara ( Perkara Pidana yang dimohonkan banding, kasasi, PK, dan grasi )

3 Hari

2

Memeriksa Laporan Triwulan Perkara (Perkara Pidana yang dimohonkan banding, kasasi, PK, dan grasi)

3 Menyerahkan Laporan Triwulan perkara ke kepaniteraan hukum

 

89  

13. LAPORAN SEMESTERAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD PIDANA

STAF PIDANA/ PTSP

PANITERA KPN / WKPN

HAKIM WASMAT PP

KEPANITERAAN

HUKUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Membuat Laporan kimwasmat( Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas )

3 Hari

2 Memeriksa Laporan kimwasmat( Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas )

3 Menandatangani Laporan kimwasmat( Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas )

4 Mengetahui Laporan kimwasmat( Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas )

 

90  

14. LAPORAN TAHUNAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD PIDANA

STAF PIDANA/ PTSP

PANITERA

KPN / WKPN

MAJELIS HAKIM PP

KEPANITERAAN

HUKUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Membuat Laporan Tahunan ( Kegiatan Pidana dan Jenis Perkara Pidana )

3 Hari

2 Memeriksa Laporan Tahunan ( Kegiatan Pidana dan Jenis Perkara Pidana )

3 Menandatangani Laporan Tahunan ( Kegiatan Pidana dan Jenis Perkara Pidana )

4

Menyerahkan Laporan Tahunan ( Kegiatan Pidana dan Jenis Perkara Pidana ) ke kepaniteraan hukum

 

91  

h. SOP Panmud Hukum

MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

JL. RAYA KOTO BARU NO. 62 KABUPATEN

SOLOK

2018

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

Pengadilan Negeri Koto Baru

Ketua

PURNOMO HADIYARTO, S.H.

Dasar Hukum :

Nama SOP :

PELAKSANAAN KEGIATAN PANITERA MUDA HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

1. Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang Undang No.2 Tahun 1986 Jo No.8 Tahun 2004 Jo No.49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum

dan Perubahannya; 3. HIR DAN RBG; 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No.13 Tahun 2010, Tanggal 28 Desember 2010, Tentang

Pembuatan SOP; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No. 02 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan; 6. SKEP KMA Nomor : 032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: 7. SKEP KMA Nomor : 026/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No.002 tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan SOP Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya; 9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan /

Pemberitahuan; 10. Surat Dirjen Badilum Nomor : 724/DJU/PS01/9/2015 tanggal 4 September 2015, perihal Perintah Membuat

dan Menyusun SOP Eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama;

 

92  

1. LAPORAN BULANAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAM

A PROSES

KET PANMUD HUKUM

STAF HUKUM/

PTSP PANITERA KPN /

WKPN

MAJELIS

HAKIM

P. PENGGA

NTI

SUB. BAG. UMUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menerima data-data laporan perkara perdata dan pidana

1 Hari

2 Mengetik laporan dan surat pengantar laporan

2 Hari

3 Mengoreksi dan memparaf laporan setelah pengetikan sebelum diajukan ke Panitera

1 Hari

4 Mengkoreksi dan menandatangani laporan sebelum diajukan ke KPN

5 Menandatangani Laporan

6 Menstempel dan menjilid laporan

7 Memberi nomor pada laporan

8 Mengirim laporan

 

93  

2. LAPORAN TRIWULAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD HUKUM

STAF HUKUM/

PTSP

PANITERA

KPN / WKPN

MAJELIS HAKIM

P. PENGGANTI

SUB. BAG.

UMUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menghimpun data laporan bulanan perkara perdata dan pidana menjadi laporan 4 bulanan ( caturwulan )

1 Hari

2 Mengetik laporan dan surat pengantar laporan

3 Mengoreksi dan memparaf laporan setelah pengetikan sebelum diajukan ke Pansek

4 Mengkoreksi dan menandatangani laporan sebelum diajukan ke KPN

5 Menandatangani Laporan

6 Menstempel dan menjilid laporan

7 Memberi nomor pada laporan

8 Mengirim laporan

 

94  

3. LAPORAN SEMESTER

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD

HUKUM

STAF HUKUM/

PTSP PANITERA KPN /

WKPN

MAJELIS

HAKIM

P. PENGGANTI

SUB. BAG.

UMUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menghimpun data laporan bulanan perkara perdata dan pidana menjadi laporan 6 bulanan ( semester )

2 Hari

2 Mengetik laporan dan surat pengantar laporan

3 Mengoreksi dan memparaf laporan setelah pengetikan sebelum diajukan ke Panitera

1 Hari

4 Mengkoreksi dan menandatangani laporan sebelum diajukan ke KPN

5 Menandatangani Laporan

6 Menstempel dan menjilid laporan

7 Memberi nomor pada laporan

8 Mengirim laporan

 

95  

4. LAPORAN TAHUNAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD HUKUM

STAF HUKUM/

PTSP PANITERA KPN /

WKPN

MAJELIS

HAKIM

P. PENGGANTI

SUB. BAG. UMUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menghimpun data laporan bulanan perkara perdata dan pidana menjadi laporan tahunan

2 Hari

2 Mengetik laporan dan surat pengantar laporan

3 Mengoreksi dan memparaf laporan setelah pengetikan sebelum diajukan ke Panitera

1 Hari

4 Mengkoreksi dan menandatangani laporan sebelum diajukan ke KPN

5 Menandatangani Laporan

6 Menstempel dan menjilid laporan

7 Memberi nomor pada laporan

8 Mengirim laporan

 

96  

5. PENGISIAN DATA PAPAN PERKARA

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KETERANG

AN PANMUD HUKUM

STAF HUKUM/

PTSP PANITERA KPN /

WKPN

MAJELIS

HAKIM

P. PENGGANTI

SUB. BAG.

UMUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Mengisi papan data situasi perkara pidana bulanan

1 Hari

2 Mengisi papan data situasi perkara perdata bulanan

3 Mengisi papan data-data bulanan jumlah perkara pidana / perdata

 

97  

6. PENATAAN ARSIP PERKARA

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD

HUKUM

STAF HUKUM/

PTSP

PANITERA

KPN / WKPN

MAJELIS HAKIM

P. PENGGANTI

SUB. BAG. UMUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menerima berkas-berkas perkara inaktif dari kepaniteraan pidana dan perdata

1 Hari

2

Meneliti kelengkapan berkas perkara dan menyimpan tanda terima penyerahan perkara ke dalam bundle arsip surat yang bersangkutan

3 Hari

3

Mensortir berkas perkara pidana / perdata yang diterima dan mengelompokan berdasarkan klasifikasinya

1 Hari

4

Memberi nomor pada file box perkara pidana / perdata sesuai klasifikasinya dan menyusunnya ke dalam lemari arsip / mobile file

2 Hari

 

98  

7. SURAT MASUK

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD HUKUM

STAF HUKUM/

PTSP PANITERA KPN /

WKPN

MAJELIS

HAKIM

P. PENGGA

NTI

SUB. BAG.

UMUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Menerima surat masuk dan menindaklanjuti disposisi KPN / Panitera

1 Hari

2

Mengetik balasan surat-surat yang perlu dibalas sesuai disposisi KPN / Panitera

3 Memberi nomor dan mengirimkan surat balasan

4 Mengarsipkan surat-surat yang telah dibalas dan yang tidak perlu dibalas

 

99  

8. LAYANAN PENDAFTARAN BADAN USAHA

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAMA

PROSES

KET PANMUD HUKUM

STAF HUKUM/

PTSP PANITERA KPN /

WKPN

MAJELIS

HAKIM

P. PENGGA

NTI

SUB. BAG.

UMUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menerima pendaftar beserta kelengkapannya

1 Hari

2 Mempelajari kelengkapan pendaftar

3 Mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran

4 Mengkoreksi dan memparaf pendaftaran

5 Mengkoreksi serta menandatangani

6 Menyimpan salinan pendaftaran ke dalam arsip

 

100  

9. LAYANAN PENELITIAN INFORMASI DATA

NO AKTIFITAS

PELAKSANALAM

A PROSES

KET PANMUD HUKUM

STAF HUKUM/

PTSP PANITERA KPN /

WKPN MAJELIS HAKIM

PEJABAT YANG

DIBUTUHKAN

PEMOHON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Menerima surat yang telah didisposisi tentang penelitian / informasi

1 Hari

2

Melayani pemohon penelitian/informasi dan mengantarkan kepada pejabat yang dibutuhkan

3 Mengetik surat keterangan penelitian / data-data yang diminta

4

Mengkoreksi dan memparaf surat keterangan / data-data yang dikeluarkan

5

Mengkoreksi serta menandatangani surat keterangan / data-data yang dikeluarkan

6

Memberikan surat keterangan penelitian / data yang diminta kepada pemohon dan menyimpan arsipnya

 

101  

i. SOP Kasubbag Umum dan Keuangan

MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

JL. RAYA KOTO BARU NO. 62 KABUPATEN

SOLOK

2018

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

Pengadilan Negeri Koto Baru

Ketua

PURNOMO HADIYARTO, S.H.

Dasar Hukum :

Nama SOP :

PELAKSANAAN KEGIATAN KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN PADA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

1. Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang Undang No.2 Tahun 1986 Jo No.8 Tahun 2004 Jo No.49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum

dan Perubahannya; 3. HIR DAN RBG; 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No.13 Tahun 2010, Tanggal 28 Desember 2010, Tentang

Pembuatan SOP; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No. 02 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan; 6. SKEP KMA Nomor : 032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: 7. SKEP KMA Nomor : 026/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No.002 tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan SOP Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya; 9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan /

Pemberitahuan; 10. Surat Dirjen Badilum Nomor : 724/DJU/PS01/9/2015 tanggal 4 September 2015, perihal Perintah Membuat

dan Menyusun SOP Eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama;

 

 

102  

BAGIAN KEUANGAN 1. PERENCANAAN ANGGARAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

KASUB UMUM DAN KEUANGA

N

BENDAHARA

PENGELUARAN

BENDAHARA

PENERIMA

SEKRETARIS

PANITERA

KPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima data pendukung perencanaan anggaran

30 Hari

2 Menginput data-data rencana anggaran ke aplikasi RKAKL

2 Hari

3 Memeriksa dan meneliti kembali terhadap RKAKL

7 Hari

4 Finalisasi perencanaan anggaran ( RKAKL ) untuk pembahasan dengan PT dan MA

5 Melaporkan sebelum membahas dengan PT dan MA

1 Hari

 

103  

2. PELAKSANAAN ANGGARAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

KASUB UMUM DAN KEUANGA

N

BENDAHARA

PENGELUARAN

BENDAHARA

PENERIMA

SEKRETARIS

PANITERA

KPPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima kuitansi dari bagian umum atau dari rekanan ( untuk proyek )

1 Hari

2 Memeriksa kuitansi

3 Menandatangani kuitansi yang telah diteliti sebagai persetujuan pemakaian oleh PPK

4 Membuat DRPP berdasarkan kuitansi yang telah diteliti dan telah ditandatangani PPK

5 Menandatangani DRPP oleh PPK, dan membuat SPP

6 Membuat SPM berdasarkan DRPP dan SPP yang telah ditandatangani PPK

7 Meneliti SPM dan menandatangani SPM

8 Mengantar SPM dan data pendukung lainnya ke KPPN

9 Menerima dana KPPN di rek.Bend.Pengeluaran / Rek.rekanan

2 Hari

 

104  

3. PEMBAYARAN GAJI

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES

KET

KASUB UMUM DAN KEUANGA

N

BENDAHARA

PENGELUARAN

STAF REK. PEGAWAI

SEKRETARIS

KPPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima data perubahan dari kepegawaian

2 Hari

2 Membuat rekap gaji bulan selanjutnya pada aplikasi GPP Satker

1 Hari

3 Menandatangani rekap gaji

4 Membuat SPM gaji berdasarkan rekap gaji yang telah ditandatangani KPA

5 Memeriksa dan meneliti SPM gaji dan data pendukungnya

6 Mengantar SPM dan data pendukung lainnya ke KPPN

7 Menerima dana dari KPPN di rekening Bendahara Pengeluaran

 

105  

4. TUNJANGAN KINERJA

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

KASUB UMUM DAN KEUANGA

N

BENDAHARA

PENGELUARAN

STAF SEKRETARIS PANITERA

KPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima rekap absen dari kepegawaian

1 Hari

2 Membuat rekap permintaan remunerasi

3 Menandatangani rekap permintaan remunerasi dan pertanggungjawaban kepada seluruh pegawai dan hakim

4 Menandatangani kuitansi remunerasi

5 Memeriksa kembali rekap permintaan remunerasi

6 Mengirim ke Pengadilan Tinggi melalui email dan langsung

 

106  

5. UANG MAKAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

KASUB UMUM DAN KEUANGA

N

BENDAHARA

PENGELUARAN

STAF SEKRETARIS PANITERA

KPPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima rekap absen dari kepegawaian

1 Hari

2 Membuat rekap permintaan uang makan melalui aplikasi GPP

3 Memeriksa kelengkapan rekap uang makan

4 Membuat SPTJM uang makan

5 Menandatangani rekap uang makan

6 Membuat SPM uang makan

7 Meneliti dan memeriksa, serta menandatangani SPM uang makan

8 Mengantar SPM uang makan dan data pendukung lainnya ke KPPN

9 Menerima dana dari KPPN di Rek. Bendahara Pengeluaran

2 Hari

 

107  

6. UANG LEMBUR

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

KASUB UMUM DAN KEUANGA

N

BENDAHARA

PENGELUARAN

STAF SEKRETARIS PANITERA

KPPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima rekap absen dari kepegawaian

1 Hari

2 Membuat rekap permintaan uang lembur melalui aplikasi GPP

3 Memeriksa kelengkapan rekap uang lembur

4 Membuat SPTJM uang lembur

5 Menandatangani rekap uang lembur

6 Membuat SPM uang lembur

7 Meneliti dan memeriksa, serta menandatangani SPM uang lembur

8 Mengantar SPM uang lembur dan data pendukung lainnya ke KPPN

9 Menerima dana dari KPPN di Rek. Bendahara Pengeluaran

2 Hari

 

108  

7. LAPORAN KEUANGAN APLIKASI SAKPA

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

KASUB UMUM DAN KEUANGA

N

BENDAHARA

PENGELUARAN

STAF SEKRETARIS

PANITERA

KPPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menginput data SPM dan pendapatan PNBP selama sebulan ke aplikasi SAKPA

2 Hari

2 Mengirim ADK SAKPA melalui email

1 Hari

3 Print Out hasil Rekon dan BAR dari KPPN

4 Memeriksa kelengkapan Laporan

5 Menandatangani BAR dari KPPN dan data pendukung lain

6 Mengirim ke KPPN

7 Mengirin ke Korwil

 

109  

8. LAPORAN ANGGARAN MANUAL

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

KASUB UMUM DAN KEUANGA

N

BENDAHARA

PENGELUARAN

BENDAHARA

PENERIMA STAF SEKRE

TARIS

KPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menginput data realisasi anggaran untuk dimasukkan ke format realisasi dan penyerapan anggaran, Laporan PNBP

2 Hari

2 Mencetak dan mengirim melalui email

1 Hari

3 Menandatangani laporan realisasi, penyerapan anggaran

4 Menandatangani laporan PNBP

5 Memeriksa kelengkapan laporan

6 Mengirim laporan ke Pengadilan Tinggi

 

110  

9. LAPORAN ANGGARAN APLIKASI MONEV,E MONEV, KOMDANAS

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN KASUB UMUM DAN

KEUANGAN

BENDAHARA

PENGELUARAN

BENDAHARA

PENERIMA

STAF SEKRETARIS

KPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Memeriksa kelengkapan laporan

1 Hari

2 Menginput data dari SAKPA ke Aplikasi Monev, E Monev, Komdanas

3 Print out hasil input data Monev, E Monev, Komdanas

4 Menandatangani Laporan Monev, E Monev, Komdanas

5 Memberikan foto copy laporan Monev, E Monev, Komdanas kepada Sekretaris dan Ketua

 

111  

10. UANG PERSEDIAAN, UP, GANTI UP DAN LS

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN KASUB UMUM DAN

KEUANGAN

BENDAHARA

PENGELUARAN

BENDAHARA

PENERIMA

STAF PPK KPA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menyusun rekapitulasi transaksi

pengeluaran dan pembuatan surat

permintaan pembayaran, daftar rincian

permintaan pembayaran, surat

pertanggung jawaban mutlak

1 Hari

2 Membuat SPP dan SPM

3 Menandatangani SPP dan SPM serta Surat

pertanggung jawaban mutlak

4 Menyerahkan SPP dan SPM ke KPPN

 

112  

11. PNBP

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN KASUB UMUM DAN

KEUANGAN

BENDAHARA

PENGELUARAN

BENDAHARA

PENERIMA

STAF BANK KPA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Memungut biaya tarif PNBP dari

pemegang register hak-hak kepaniteraan

dan bagian hukum

1 Hari

2 Menyetorkan biaya PNBP ke Bank

Persepsi

3 Membuat laporan PNBP (Bulanan,

Triwulanan, Semesteran dan Tahunan

4 Penandatanganan laporan PNBP

 

113  

12. ADMINISTRASI

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN KASUB UMUM DAN

KEUANGAN

BENDAHARA

PENGELUARAN

BENDAHARA

PENERIMA

STAF SEKRETARIS

KPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Setiap awal tahun buku di paraf dan diberi nomor

1 Hari

2 Mengecek penomoran dan paraf

3 Menginput data-data ke buku kas umum, buku kas tunai, dilakukan setiap turun GU

3 Hari

4 Menginput data-data ke buku kredit permata anggaran dilakukan setiap turun GU

5 Menginput data-data ke buku pajak dan buku bank dilakukan setiap turun GU

6 Memeriksa pembukuan

7 Menandatangani Pembukuan

 

114  

BAGIAN UMUM 13. TATA PERSURATAN SURAT MASUK

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN KASUB UMUM DAN

KEUANGAN

STAF/ PTSP

SEKRETARIS

PANITERA WKPN

KPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima dan membaca surat masuk

1 Hari

2 Meneliti surat masuk

3 Mensortir surat masuk

4 Mencatat seluruh surat masuk ke agenda

5 Mengetik lembar disposisi

6 Mendisposisi surat masuk dan surat lainnya

7 Meneruskan surat yang terdisposisi

8 Mencatat hasil disposisi dan meneruskan surat sesuai disposisi

9 Mendistribusikan surat sesuai disposisi

 

115  

14. TATA PERSURATAN SURAT KELUAR

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN KASUB UMUM DAN

KEUANGAN

STAF SEKRETARIS

PANITERA WKPN

KPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima surat dinas dari masing-masing bagian yang akan dikirim

1 Hari

2 Memberi nomor agenda surat keluar pada buku agenda surat keluar

3 Mencatat surat-surat yang akan dikirim

4 Mengirim surat

 

116  

15. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN KASUB UMUM DAN

KEUANGAN

STAF SEKRETARIS

PANITERA WKPN

KPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima permintaan kebutuhan kantor dari masing-masing bagian

1 Hari

2 Mencatat kebutuhan sehari-hari perkantoran yang akan diadakan sesuai dengan permintaan

3 Menginput data ke dalam aplikasi persediaan

4 Mendistribusikan kepada masing-masing bagian sesuai kebutuhan

5 Melakukan opname fisik barang persediaan

6 Menyampaikan laporan hasil opname fisik barang persediaan

 

117  

16. PENGADAAN BARANG INVENTARIS

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN KASUB UMUM DAN

KEUANGAN

STAF SEKRETARIS

PANITERA WKPN

KPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Membuat daftar rancangan kebutuhan barang inventaris kantor / BMN

1 Hari

2 Mengajukan daftar barang rancangan anggaran belanja ke kuasa pengguna anggaran

3 Menginputkan data barang milik Negara ke aplikasi BMN

4 Rekonsiliasi dengan petugas pengelola SAKPA

5 Rekonsiliasi dengan KPKNL

6 Menyampaikan laporan BMN ke korwil

 

118  

17. PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN KASUB UMUM DAN

KEUANGAN

STAF SEKRETARIS

PANITERA WKPN

KPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Membuat rencana kegiatan pemeliharaan bangunan

2 Hari

2 Mensetujui perbaikan bangunan

1 Hari

3 Membuat permintaan persetujuan bangunan

4 Menandatangani permintaan persetujuan bangunan

5 Melakukan perawatan dan perbaikan bangunan

6 Meminta kuitansi dari toko dan menyerahkan kepada bendahara keuangan

7 Mengarsipkan permintaan perawatan dan perbaikan bangunan serta kuitansi

 

119  

18. PEMELIHARAAN KENDARAAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN KASUB UMUM DAN

KEUANGAN

STAF SEKRETARIS

PANITERA WKPN

KPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Membuat rencana perbaikan service kendaraan

2 Hari

2 Mensetujui perbaikan kendaraan

1 Hari

3 Membuat permintaan perawatan kendaraan

4 Menandatangani permintaan perawatan kendaraan

5 Melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan

6 Meminta kuitansi dari toko dan menyerahkan kepada bendahara keuangan

7 Mengarsipkan permintaan perawatan dan perbaikan kendaraan serta kuitansi

8 Membayar Pajak dan mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya

 

120  

19. PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN KASUB UMUM DAN

KEUANGAN

STAF SEKRETARIS

PANITERA WKPN

KPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima permintaan perawatan dan perbaikan mesin kantor

1 Hari

2 Mensetujui perbaikan perbaikan mesin kantor

3 Membuat permintaan perawatan dan perbaikan mesin kantor

4 Menandatangani permintaan perawatan peralatan mesin

5 Melakukan perawatan dan perbaikan mesin kantor

6 Meminta kuitansi dari toko dan menyerahkan kepada bendahara keuangan

7 Mengarsipkan permintaan perawatan dan perbaikan mesin kantor serta kuitansi

 

121  

20. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN KASUB UMUM DAN

KEUANGAN

STAF SEKRETARIS

PANITERA WKPN

KPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Merencanakan pengelolaan perpustakaan

1 Hari

2 Mengisi buku induk perpustakaan

3 Memberi nomor pada buku perpustakaan

4 Membuat Katalog buku pelabelan

5 Mengisi catalog buku di Aplikasi perpustakaan ( Slims Meranti )

6 Menata buku di rak sesuai dengan klasifikasinya

7 Mengisi buku daftar pinjaman kepada pegawai yang meminjam buku

8 Memperpanjang masa peminjaman buku

9 Mencatat pengembalian buku dalam buku pengembalian

 

122  

21. PENGHAPUSAN BARANG

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA

PROSES

KETERANG

AN KASUB UMUM DAN

KEUANGAN

STAF SEKRETARIS KPN

KASUB PEG, OR & TATA LAKSAN

A

KPKNL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pengumpulan data dan dokumen barang yang akan dihapuskan

6 Hari

2 Pembentukan panitia penghapusan barang

1Hari 3 Penerbitan SK Penghapusan

4 Penandatanganan SK Penghapusan

5 Rekomendasi KPKNL dan instansi terkait untuk penghapusan

6 Hari

6 Usul Penghapusan dari KPN

1 Hari

7 Tembusan

8 Diteliti memenuhi syarat

9 Tembusan

10 Jadwal lelang penghapusan ke KPKNL

11 Melaporkan hasil pelelangan kepada pimpinan serta risalah lelang ke Mahkamah Agung

 

123  

j. SOP Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

JL. RAYA KOTO BARU NO. 62 KABUPATEN

SOLOK

2018

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

Pengadilan Negeri Koto Baru

Ketua

PURNOMO HADIYARTO, S.H.

Dasar Hukum :

Nama SOP :

PELAKSANAAN KEGIATAN KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORGANISAISI DAN TATA LAKSAN PADA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

1. Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang Undang No.2 Tahun 1986 Jo No.8 Tahun 2004 Jo No.49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum

dan Perubahannya; 3. HIR DAN RBG; 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No.13 Tahun 2010, Tanggal 28 Desember 2010, Tentang

Pembuatan SOP; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No. 02 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan; 6. SKEP KMA Nomor : 032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: 7. SKEP KMA Nomor : 026/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No.002 tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan SOP Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya; 9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan /

Pemberitahuan; 10. Surat Dirjen Badilum Nomor : 724/DJU/PS01/9/2015 tanggal 4 September 2015, perihal Perintah Membuat

dan Menyusun SOP Eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama;

 

124  

1. PENGELOLAAN SURAT DINAS

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA

PROSES

KETERANG

AN KASUB KEP, OR & TATA LAKSAN

A

STAF SEKRETARIS

PANITERA KPN

SUB. BAG.

UMUM DAN KEU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima surat dinas yang telah didisposisi oleh KPN atau Panitera, Sekretaris

1 Hari

2 Mengagendakan surat masuk/ surat keluar

3 Membuat konsep balasan surat dinas

4 Mengetik balasan surat dinas

5 Mengkoreksi balasan surat dinas

6 Menandatangani balasan surat dinas oleh KPN atau Panitera, Sekretaris

7 Menerima surat yang telah ditandatangani oleh KPN atau Panitera, Sekretaris

8 Mengirim surat baik ke bagian umum maupun di fax

 

125  

2. INVENTARISASI DUK

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA

PROSES

KETERANG

AN KASUB KEP, OR & TATA LAKSAN

A

STAF SEKRETARIS

PANITERA KPN

SUB. BAG.

UMUM DAN KEU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Membuat Konsep DUK

2 Hari

2 Mengetik konsep DUK

1 Hari

3 Mengkoreksi ketikan DUK yang sudah dibuat berdasarkan konsep

4 Menandatangani DUK yang telah dikoreksi kepada Panitera, Sekretaris dan KPN

5 Menerima DUK yang telah ditandatangani oleh Panitera, Sekretaris dan KPN

6 Memberi nomor surat dan dikirim ke bagian umum

 

126  

3. INVENTARISASI BEZETTING

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA

PROSES

KETERANG

AN KASUB KEP, OR & TATA LAKSAN

A

STAF SEKRETARIS

PANITERA KPN

SUB. BAG.

UMUM DAN KEU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Membuat Konsep Bezetting

2 Hari

2 Mengetik konsep Bezetting

1 Hari

3 Mengkoreksi ketikan Bezetting yang sudah dibuat berdasarkan konsep

4 Menandatangani Bezetting yang telah dikoreksi kepada Panitera, Sekretaris dan KPN

5 Menerima Bezetting yang telah ditandatangani oleh Panitera, Sekretaris dan KPN

6 Memberi nomor surat dan dikirim ke bagian umum

 

127  

4. PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA

PROSES

KETERANG

AN KASUB KEP, OR & TATA LAKSAN

A

STAF SEKRETARIS

PANITERA KPN

SUB. BAG.

UMUM DAN KEU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Membuat Konsep SK

2 Hari

2 Mengetik konsep SK

1 Hari

3

Mengkoreksi ketikan SK yang sudah dibuat berdasarkan konsep

4

Menandatangani SK yang telah dikoreksi kepada Panitera, Sekretaris dan KPN

5

Menerima SK yang telah ditandatangani oleh Panitera, Sekretaris dan KPN

6 Meregister dan mengarsipkan

7 Meneruskan ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi

 

128  

5. USULAN KENAIKAN PANGKAT

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA

PROSES

KETERANG

AN KASUB KEP, OR & TATA LAKSAN

A

STAF SEKRETARIS

PANITERA KPN

SUB. BAG.

UMUM DAN KEU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Inventarisasi PNS dan Hakim yang akan naik pangkat

2 Hari

2 Melengkapi berkas usulan

3 Hari

3 Meneliti kelengkapan berkas usulan

1 Hari

4 Mengkoreksi kelengkapan berkas usulan

5 Membuat konsep usulan

6 Mengetik usulan

7 Mengkoreksi ketikan usulan

8 Menandatangani usulan

9 Menerima usulan yang telah ditandatangani

10 Mengambil nomor surat dan menyerahkan ke Bagian Umum

11 Mengirim ke Pengadilan Tinggi dan tembusan

12 Menginput status perubahan data pegawai di SImpeg, Komdanas, SAPK

 

 

129  

6. USULAN PENSIUN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA

PROSES

KETERANG

AN KASUB KEP, OR & TATA LAKSAN

A

STAF SEKRETARIS

PANITERA KPN

SUB. BAG.

UMUM DAN KEU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Inventarisasi PNS dan Hakim yang akan Pensiun

2 Hari

2 Melengkapi berkas usulan

3 Hari

3 Meneliti kelengkapan berkas usulan

1 Hari

4 Mengkoreksi kelengkapan berkas usulan

5 Membuat konsep usulan

6 Mengetik usulan

7 Mengkoreksi ketikan usulan

8 Menandatangani usulan

9 Menerima usulan yang telah ditandatangani

10 Mengambil nomor surat dan menyerahkan ke Bagian Umum

11 Mengirim ke Pengadilan Tinggi dan tembusan

12 Menginput status perubahan data pegawai di SImpeg, Komdanas, SAPK

 

 

130  

7. PERMOHONAN CUTI

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN KASUB KEP, OR & TATA LAKSAN

A

STAF SEKRETARIS

PANITERA KPN

PEMOHON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Pengajuan permohonan cuti

1 Hari

2 Permohonan cuti yang telah disetujui

3 Mengetik surat ijin cuti

4 Mengkoreksi surat ijin cuti

5 Menandatangani surat ijin cuti

6 Menerima surat ijin cuti yang telah ditandatangani

7 Meregister / memberi nomor surat dan mengarsipkan

 

131  

8. INVENTARISASI MUTASI HAKIM

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROS

ES KET

KASUB KEP, OR &

TATA LAKSANA

STAF SEKRETARIS PANITERA KPN

SUB. BAG. UMUM DAN

KEU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima SK yang telah didisposisi

1 Hari

2 Meregister SK

3 Membuat konsep bahan untuk pelantikan

4 Mempersiapkan bahan untuk pelantikan dan penyumpahan

5 Melakukan persiapan pelantikan

6 Mengetik surat pernyataan pelantikan, SPMT, dan SPMJ

7 Mengkoreksi surat pernyataan tersebut

8 Menandatangani surat pernyataan tersebut

9 Menerima surat pernyataan yang telah ditandatangani

10 Mengambil nomor surat dan mengarsipkannya

11 Menginput status perubahan mutasi hakim dan pegawai di SImpeg, Komdanas, SAPK

 

132  

9. USULAN PROMOSI JABATAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S KET

KASUB KEP, OR & TATA LAKSAN

A

STAF TIM

BAPERJAKAT

SEKRETARIS

PANITERA KPN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Membuat konsep usulan promosi jabatan

1 Hari

2 Mengetik konsep usulan jabatan yang akan dibahas Tim Baperjakat

3 Mengkoreksi konsep draf usulan jabatan

4 Membuat persiapan bahan baperjakat

5 Menentukan waktu pelaksanaan rapat Tim Baperjakat

6 Rapat Tim Baperjakat terkait usulan promosi / mutasi jabatan

7 Tanda tangan persetujuan hasil rapat Baperjakat

8

Membuat konsep usulan jabatan yang disetujui Baperjakatdan konsep surat pengantar

9 Mengetik draf konsep usulan promosi jabatan dan konsep surat pengantar

10 Koreksi konsep usulan promosi jabatan dan konsep surat pengantar

 

133  

11 Menandatangani usulan promosi jabatan dan surat pengantar

12 Memberi nomor, mengepak dan menyerahkan ke bagian umum

13 Mengarsipkan file usulan promosi jabatan

 

134  

10. USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN KASUB KEP, OR & TATA LAKSAN

A

STAF SEKRETARIS

PANITERA KPN

SUB. BAG.

UMUM DAN KEU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Inventarisasi PNS dan Hakim yang akan naik gaji berkala

1 Hari

2 Membuat Konsep surat usulan kenaikan gaji berkala

3 Mengetik konsep usulan kenaikan gaji berkala

4

Koreksi draf usulan kenaikan gaji berkala dan member paraf surat pengantar

5 Menandatangani usulan kenaikan gaji berkala

6 Member nomor surat, mengepak dan menyerahkan ke bagian umum

7 Mengarsipkan file daftar usulan kenaikan gaji berkala

 

135  

11. DAFTAR HADIR ABSENSI

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN KASUB KEP, OR & TATA LAKSAN

A

STAF SEKRETARIS

PANITERA KPN

SUB. BAG.

UMUM DAN KEU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Membuat lembaran daftar hadir / absensi

1 Hari

2

Inventarisasi daftar hadir/ absensi PNS serta Hakim dari Lembar absensi dan fingerprint

3 Menandatangankan daftar hadir/ absensi

4 Merekap daftar hadir/ absensi untuk remunerasi dan uang makan

5 Menandatangani Rekap daftar hadir/ absensi

6 Memberikan rekap ke bagian keuangan

7 Menginput data absensi di Komdanas

 

136  

12. SKP

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN KASUB KEP, OR & TATA LAKSAN

A

STAF SEKRETARIS

PANITERA KPN

HAKIM / PEGAW

AI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Mengetik Blanko nilai dan memfotocopy SKP tahun sebelumnya

2 Hari

2 Mengajukan permintaan nilai

1 Hari

3 Menerima kembali nilai yang telah diisi

4 Mengetik nilai

5 Mengkoreksi nilai yang diketik

6 Penandatanganan SKP

7 Pengembalian SKP yang telah ditandatangani

8

Meminta tanda tangan Hakim/Pegawai yang bersangkutan dan memberi stempel

9 Mengirimkan SKP ke Pengadilan Tinggi ( untuk KPN )

10 Pengarsipan

 

137  

13. KP4

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN KASUB KEP, OR & TATA LAKSAN

A

STAF KPPN SEKRETARIS KPN

HAKIM / PEGAW

AI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Membuat konsep untuk biodata

2 Hari

2 Mengetik KP4

1 Hari

3 Mengkoreksi hasil ketikan KP4

4 Menandatangani KP4

5 Pengembalian KP4 yang telah ditandatangani

6 Diserahkan untuk dimintakan tanda tangan hakim /pegawai

7 DIkirim ke KPPN

8 Diarsipkan

 

138  

k. SOP KASUBBAG PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

JL. RAYA KOTO BARU NO. 62 KABUPATEN

SOLOK

2018

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

Pengadilan Negeri Koto Baru

Ketua

PURNOMO HADIYARTO, S.H.

Dasar Hukum :

Nama SOP :

PELAKSANAAN KEGIATAN KASUBBAG PERENCARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN PADA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

1. Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang Undang No.2 Tahun 1986 Jo No.8 Tahun 2004 Jo No.49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum

dan Perubahannya; 3. HIR DAN RBG; 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No.13 Tahun 2010, Tanggal 28 Desember 2010, Tentang

Pembuatan SOP; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No. 02 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan; 6. SKEP KMA Nomor : 032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: 7. SKEP KMA Nomor : 026/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No.002 tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan SOP Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya; 9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan /

Pemberitahuan; 10. Surat Dirjen Badilum Nomor : 724/DJU/PS01/9/2015 tanggal 4 September 2015, perihal Perintah Membuat

dan Menyusun SOP Eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama;

 

139  

1. TATA PENGELOLA WEBSITE

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES

KETERANGAN

KASUBAG PERENCANA, TI

DAN PELAPORAN

STAF KETUA

1 2 3 4 5 6 7

A MEMBUAT ARTIKEL ATAU BERITA

1 Mengkonsep berita / artikel

2 Jam

2 Mengkoreksi konsep berita / artikel

1 Jam

3 Memperbaiki konsep berita / artikel

4 Mengupload berita / artikel ke website PN Koto Baru

A UPDATE ISI / MENU WEBSITE

1 Mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dari masing-masing bidang

1 Hari

2 Mengkoreksi dan mengubah data dalam bentuk PDF

3 Mengupload data yang telah siap ke website PN Koto Baru

 

140  

2. PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK / EMAIL

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES

KETERANGAN

KASUBAG PERENCANA, TI

DAN PELAPORAN

STAF KASUBAG UMUM &

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7

A MEMBUAT ARTIKEL ATAU BERITA

1 Memeriksa Email [email protected] dan Membuka website Mahkamah Agung RI, PT Padang, Badilum dan Litbangkumdil

Setiap Waktu

2 Mendownload surat di email dan website Mahkamah Agung RI, PT Padang, Badilum dan Litbangkumdil

5 menit

3 Mencetak surat yang telah didownload

4 Menyerahkan surat kepada register surat masuk

A MENGIRIM SURAT ELEKTRONIK / EMAIL

1 Menerima file softcopy dari kesekretariatan / kepaniteraan

Setiap Waktu

2 Mengubah file kedalam bentuk PDF / ZIP / RAR

3 Mengirim file ke alamat email yang dituju melalui email [email protected]

 

141  

3. SOP DELEGASI ELEKTRONIK

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES

KETERANGAN

KASUBAG PERENCANA, TI

DAN PELAPORAN

STAF KASUBAG UMUM &

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7

A MENERIMA SURAT DELEGASI ELEKTRONIK

1 Membuka email [email protected]

Setiap Waktu

2 Mendownload surat delegasi masuk

5 menit

3 Mencetak surat delegasi masuk

4 Menyerahkan surat delegasi yang telah tercetak kepada register surat masuk

A MENGIRIM SURAT DELEGASI ELEKTRONIK

1 Menerima file hardcopy surat delegasi dari kepaniteraan

Setiap Waktu

2 Menscan surat dan disimpan dalam bentuk PDF

3 Mengirim email delegasi melalui email [email protected]

4 Menyerahkan kembali hardcopy surat delegasi kepada register surat masuk

 

142  

4. PERENCANAAN ANGGARAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES

KETERANGAN KASUBAG

PERENCANA, TI DAN

PELAPORAN

STAF

KASUBAG UMUM &

KEUANGAN

PANITERA SEKRETARIS (KPA) KETUA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKA-KL dengan masing- masing bagian

3 Hari

2 Pengiriman Hasil Usulan Kegiatan Rencana anggaran ke Koordinator Wilayah

1 Hari

3 Pengiriman Hasil Usulan Kegiatan dari Korwil ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung R.I

4 Pembahasan dan Penelaahan RKA- KL berdasarkan pagu sementara dengan Direktorat Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk ditelaah secara bersama-sama.

 

143  

5. PENYUSUNAN DIPA

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANGAN

KASUBAG PERENCA

NA, TI DAN

PELAPORAN

STAF

KASUBAG UMUM

& KEUAN

GAN

PANITERA

SEKRETARIS (KPA)

KETUA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Penyusunan kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan pagu definitive yang diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR

1 Hari

2 Pembahasan dan

Penelaahan RKA-KL

berdasarkan pagu

definitive dengan

Direktorat Jenderal

Anggaran Perimbangan

Keuangan Kementerian Keuangan untuk

1 Hari

 

144  

ditelaah secara

bersama-sama.

3 Penyusunan Data

Pendukung RKA-KL

3 Hari

4 Pengiriman dan Pengecekan Data Pendukung ke Dirjen Anggaran

Kementerian Keuangan.

1 Hari

 

145  

6. PANGAJUAN REVISI DIPA

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANGAN

KASUBAG PERENCA

NA, TI DAN

PELAPORAN

STAF

KASUBAG UMUM

& KEUAN

GAN

PANITERA

SEKRETARIS (KPA)

KETUA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Konsep Revisi DIPA dan Arsip Data Komputer ( ADK )

1 Hari

2 Persetujuan Revisi DIPA

1 Hari

3 Pengesahan Revisi DIPA

1 Jam

4 Penyampaian Revisi DIPA (hardcopy Dan ADK)

1 Hari

 

146  

l. SOP Panitera Pengganti

MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

JL. RAYA KOTO BARU NO. 62 KABUPATEN

SOLOK

2018

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

Pengadilan Negeri Koto Baru

Ketua

PURNOMO HADIYARTO, S.H.

Dasar Hukum :

Nama SOP :

PELAKSANAAN KEGIATAN PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

1. Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang Undang No.2 Tahun 1986 Jo No.8 Tahun 2004 Jo No.49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum

dan Perubahannya; 3. HIR DAN RBG; 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No.13 Tahun 2010, Tanggal 28 Desember 2010, Tentang

Pembuatan SOP; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No. 02 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan; 6. SKEP KMA Nomor : 032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: 7. SKEP KMA Nomor : 026/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No.002 tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan SOP Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya; 9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan /

Pemberitahuan; 10. Surat Dirjen Badilum Nomor : 724/DJU/PS01/9/2015 tanggal 4 September 2015, perihal Perintah Membuat

dan Menyusun SOP Eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama;

 

147  

1. DALAM PERKARA PIDANA

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN MAJELIS HAKIM PP

PANMUD

PIDANA

JURUSITA

STAF PIDANA

SUB. BAG.

UMUM DAN KEU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima berkas dari Hakim untuk membuat penetapan hari sidang dan penetapan penahanan

1 Hari

2 Menandatangani penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada Hakim ketua majelis

3 Menyerahkan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada Bag. Umum untuk dikirim ke JPU, Lapas, Bapas ( jika terdakwa anak-anak )serta keluarga terdakwa

4 Melaporkan kepada pencatat register ( Staff Pidana )

5

Mempersiapkan persidangan dan melaporkan persidangan kepada hakim majelis ( mengikuti persidangan, melaporkan acara persidangan, membuat berita acara sidang )

7 Hari

 

148  

6 Membuat penetapan perpanjangan penahanan yang ditandatangani KPN, dan membuat pelaporan perpanjangan penahanan kpd KPT(membuat penetapan penangguhan penahanan bila perlu, membuat penetapan pinjam pakai barang bukti )

Paling lama 5 bulan

7 Setelah ditandatangani dilaporkan ke pengisi register ( PanMud Pidana )setelah itu dimasukkan ke dalam berkas perkara dan salinannya dikirim ke Bag.Umum

1 Hari

8 Menyalin putusan dan membuat petikan putusan dan menandatangani kepada Hakim Ketua Majelis

9 Melaporkan putusan tersebut kpd pengisi register ( PanMud Pidana )dan memasukkannya kedalam berkas perkara dan menyerahkan petikan putusan kpd Bag.Umum untuk dikirimkan kepada JPU, Lapas, Bapas, dan keluarga terdakwa

10 Menyusun berkas perkara dan menyerahkan kepada PanMud Pidana untuk Minutasi

 

149  

2. DALAM PERKARA PERDATA

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN MAJELIS HAKIM PP

PANMUD

PERDATA

JURUSITA

STAF PERDAT

A

SUB. BAG.

UMUM DAN KEU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima berkas dari Hakim untuk membuat penetapan hari sidang

1 Hari

2 Menandatangani penetapan hari sidang kepada Hakim ketua majelis

3 Menyerahkan penetapan hari sidang kepada jurusita

4 Melaporkan kepada pencatat register ( Staff Perdata )

5 Mempersiapkan persidangan dan melaporkan persidangan kepada hakim majelis ( mengikuti persidangan, melaporkan acara persidangan, membuat berita acara sidang )

6 Melaporkan kepada jurusita para pihak yang tidak hadir untuk dipanggil kembali pada persidangan yang akan datang

7

Panitera Pengganti akan membuat penetapan sidang di tempat bila perlu dan menandatangani kepada Hakim Ketua Majelis

7 Hari

 

150  

8 Panitera Pengganti Menyalin putusan sela dan menandatangani kepada Hakim Ketua Majelis

9 Panitera Pengganti Menyalin putusan sela dan menandatangani kepada Hakim Ketua

10 Menyusun berkas perkara dan minutasi kepada Panitera Muda Perdata

14 Hari

 

151  

m. SOP JURUSITA

MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

JL. RAYA KOTO BARU NO. 62 KABUPATEN

SOLOK

2018

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

Pengadilan Negeri Koto Baru

Ketua

PURNOMO HADIYARTO, S.H.

Dasar Hukum :

Nama SOP :

PELAKSANAAN KEGIATAN JURUSITA PADA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

1. Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang Undang No.2 Tahun 1986 Jo No.8 Tahun 2004 Jo No.49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum

dan Perubahannya; 3. HIR DAN RBG; 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No.13 Tahun 2010, Tanggal 28 Desember 2010, Tentang

Pembuatan SOP; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI ( SEMA) No. 02 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan; 6. SKEP KMA Nomor : 032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: 7. SKEP KMA Nomor : 026/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No.002 tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan SOP Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya; 9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan /

Pemberitahuan; 10. Surat Dirjen Badilum Nomor : 724/DJU/PS01/9/2015 tanggal 4 September 2015, perihal Perintah Membuat

dan Menyusun SOP Eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama;

 

152  

1. DALAM PEMBERITAHUAN PENGADILAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSE

S

KETERANG

AN JURUSIT

A PARA PIHAK

PANMUD

PERDATA

KETUA HAKIM

SUB. BAG.

UMUM DAN KEU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Membuat surat pelaksanaan pemberitahuan / risalah putusan Pengadilan Negeri Koto Baru

1 Hari

2 Penandatanganan surat pelaksanaan pemberitahuan / risalah putusan Pengadilan Negeri Koto Baru

3 Menyerahkan penyampaian pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru kepada para pihak

4 Menyerahkan tanda terima dari para pihak ( yang berperkara ) kepada Pan.Mud Perdata

2. DALAM PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN

NO AKTIFITAS

PELAKSANA

LAMA PROSES KET

PP JURUSITA JURUSITA STAF JURUSITA STAF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Menerima putusan Pengadilan Negeri Koto Baru

1 Hari

2 Membaca dan meneliti amar putusan tersebut

3 Mengkonfirmasi putusan tersebut

4 Membuat pemberitahuan

 

153  

banding dan ditanda tangani

5 Melaksanakan pemberitahuan tersebut kepada pihak-pihak

6 Tanda terima pemberitahuan tersebut

7 Melaporkan hasil pemberitahuan tersebut

8 Di Dokumentasikan

 

154  

- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Sasaran Kinerja Pegawai pada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk tahun 2018 adalah

sebagaimana yang tergambar di dalam matrik Sasaran Kerja Pegawai di bawah ini :

Lampiran Surat Sekretaris Nomor : 1435/SEK/OT.01.2/11/2018 Tanggal : 26 November 2018

- Matriks Sasaran Kerja Pegawai (SKP) No Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Pengadilan Negeri Koto Baru Jumlah Kegiatan

Tahun 2018 Keterangan

1. Ketua

Purnomo Hadiyarto, S.H.

8 1. Menerima dan Mendisposisikan Surat-surat Masuk.

2. Menerima dan Mendisposisikan Berkas Perkara.

3. Melaksanakan Pembinaan Kepegawaian.

4. Melaksanakan Konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA.

5. Menugaskan Hakim Pengawas Bidang.

6. Memimpin Pelaksanaan Eksekusi.

7. Melaksanakan Pemeriksaan Keuangan Perkara.

8. Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara.

2. Wakil Ketua - Belum ada WKPN

 

155  

3. Hakim

- Syofia Nisra, S.H.

5

1. Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara.

2. Minutasi Perkara.

3. Melakukan Mediasi.

4. Melaksanakan Pengawasan Bidang.

5. Membuat Putusan.

- Eni Rahmawati, S.H., M.H. 5 1. Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara.

2. Minutasi Perkara.

3. Melakukan Mediasi.

4. Melaksanakan Pengawasan Bidang.

5. Membuat Putusan.

- Devri Andri, S.H., M.H. 5 1. Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara.

2. Minutasi Perkara.

3. Melakukan Mediasi.

4. Melaksanakan Pengawasan Bidang.

5. Membuat Putusan.

- Suluh Pardamaian, S.H., M.H. 5 1. Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara.

2. Minutasi Perkara.

3. Melakukan Mediasi.

4. Melaksanakan Pengawasan Bidang.

5. Membuat Putusan.

 

156  

4. Panitera

Harfan Suhaidi, S.H., M.H.

10

1. Menerima dan Mendisposisikan Surat Kepaniteraan.

2. Menjawab dan Mengirim Surat Kepaniteraan.

3. Meneliti dan Menandatangani Laporan Bulanan, 4 Bulan, 6 Bulan dan Tahunan Kepaniteran.

4. Menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim.

5. Menandatangani Salinan Putusan dan Penetapan.

6. Menandatangani Akte Banding, Kasasi, PK dan Grasi.

7. Melaksanakan Eksekusi.

8. Menetapkan Pemberian Tugas kepada Panmud.

9. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Pihak ketiga.

10.Melaksanakan Konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA.

5. Panitera Muda Pidana

Jafri Zen, S.H.

10

1. Mebuat Rencana Kerja Strategis Panmud Pidana.

2. Menerima Berkas Perkara Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Cepat (Pidana Ringan dan Lalu Lintas), Pra Peradilan, Perkara Pidana Biasa Anak dan Perkara Pidana Ringan Anak serta Memonitoring Pendaftaran

 

157  

dalam Register.

3. Menerima Pernyataan Banding, Kasasi, PK, Grasi dan Remisi lengkap dengan Akta dan Memori serta Memonitoring Pendaftaran dalam Register.

4. Memeriksa Surat Masuk Pidana, Surat Kuasa, Izin Penyitaan dan Penggeledahan.

5. Memeriksa Kelengkapan Berkas Minutasi, Laporan Bulanan, Catur Wulan, Semester dan Tahunan.

6. Menyiapkan Surat Penetapan Hari Sidang, Tahanan Hakim dan Perpanjangan KPN.

7. Mencatat, Membuat/ Mengetik Berita Acara Persidangan Perkara.

8. Membuat/ mengetik Kutipan Putusan.

9. Melakukan Minutasi Perkara.

10. Melakukan Input Data Perkara dalam Aplikasi CTS/ SIPP

6. Panitera Muda Perdata

- Muslim

10

1. Mebuat Rencana Kerja Strategis Panmud Perdata.

2. Membuat dan Menaksir Biaya Pendaftaran Perkara Perdata/ SKUM.

3. Memproses Perkara Banding, Kasasi, PK.

4. Membuat Laporan Bulanan, Catur Wulan, Semester dan

 

158  

Tahunan.

5. Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara Minutasi.

6. Menyiapkan Surat Penetapan Hari Sidang, Tahanan Hakim dan Perpanjangan KPN.

7. Mencatat, Membuat/ Mengetik Berita Acara Persidangan Perkara.

8. Membuat/ mengetik Kutipan Putusan.

9. Melakukan Minutasi Perkara.

10. Melakukan Input Data Perkara dalam Aplikasi CTS/ SIPP.

7. Panitera Muda Hukum

- Winda Gustina, S.H

10

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang perdata, pidana biasa, cepat dan pidana lalu lintas/tilang.

2. Membuat penetapan hari sidang perkara perdata dan pidana.

3. Membuat penetapan tahanan dan perpanjangan tahanan perkara pidana.

4. Membuat berita acara persidangan perkara dan pidana yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.

5. Membuat petikan putusan pidana dan memasukkan setiap proses persidangan ke dalam layanan informasi CTS/SIPP.

6. Membantu memberkas

 

159  

perkara untuk minutasi.

7. Mengelola dan menyelenggarakan arsip perkara elektronik dan manual.

8. Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan.

9. Mengelola SIPP/CTS dan memonitoring pelaksanaan SIPP/CTS di Pengadilan Negeri.

10.Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada staf bawahan.

8. Panitera Pengganti

- Elinawati, S.H.

5

1. Menyiapkan Surat Penetapan Hari Sidang, Tahanan Hakim dan Perpanjangan KPN.

2. Mencatat, Membuat/ Mengetik Berita Acara Persidangan Perkara.

3. Membuat/ Mengetik Kutipan Putusan.

4. Melakukan Minutasi Perkara.

5. Melakukan Input Data Perkara dalam Aplikasi CTS/ SIPP.

- Azizur Rahim 5 1. Menyiapkan Surat Penetapan Hari Sidang, Tahanan Hakim dan Perpanjangan KPN.

2. Mencatat, Membuat/ Mengetik Berita Acara Persidangan Perkara.

3. Membuat/ Mengetik Kutipan Putusan.

4. Melakukan Minutasi Perkara.

 

160  

5. Melakukan Input Data Perkara dalam Aplikasi CTS/ SIPP.

- Enora Gusti 5 1. Menyiapkan Surat Penetapan Hari Sidang, Tahanan Hakim dan Perpanjangan KPN.

2. Mencatat, Membuat/ Mengetik Berita Acara Persidangan Perkara.

3. Membuat/ Mengetik Kutipan Putusan.

4. Melakukan Minutasi Perkara.

5. Melakukan Input Data Perkara dalam Aplikasi CTS/ SIPP.

- Nelly Sa’adah 5 1. Menyiapkan Surat Penetapan Hari Sidang, Tahanan Hakim dan Perpanjangan KPN.

2. Mencatat, Membuat/ Mengetik Berita Acara Persidangan Perkara.

3. Membuat/ Mengetik Kutipan Putusan.

4. Melakukan Minutasi Perkara.

5. Melakukan Input Data Perkara dalam Aplikasi CTS/ SIPP.

- Tati Sulastri 5 1. Menyiapkan Surat Penetapan Hari Sidang, Tahanan Hakim dan Perpanjangan KPN.

2. Mencatat, Membuat/ Mengetik Berita Acara Persidangan Perkara.

3. Membuat/ Mengetik Kutipan Putusan.

4. Melakukan Minutasi Perkara.

5. Melakukan Input Data Perkara dalam Aplikasi CTS/ SIPP.

 

161  

- Putri Diana Juita, S.H. 5 1. Menyiapkan Surat Penetapan Hari Sidang, Tahanan Hakim dan Perpanjangan KPN.

2. Mencatat, Membuat/ Mengetik Berita Acara Persidangan Perkara.

3. Membuat/ Mengetik Kutipan Putusan.

4. Melakukan Minutasi Perkara.

5. Melakukan Input Data Perkara dalam Aplikasi CTS/ SIPP.

9. Jurusita

- Mariati Lidya

5

1. Pengetikan Relas Panggilan, Pemberitahuan Putusan diluar Hadir dan pemberitahuan Perkara Banding, Kasasi, PK, Aanmaning dan Delegasi.

2. Melaksanakan Pemanggilan dan Pemberitahuan secara Sah dan Patut.

3. Membuat Berita Acara Aanmaning.

4. Melaksanakan Sita Jaminan, Sita Eksekusi dan Eksekusi Riil serta Menyiapkan Berita Acaranya.

5. Melakukan Pengecekan Perkara yang akan di Relas serta menginputnya di Aplikasi CTS/ SIPP.

- Robert Wilson 5 1. Pengetikan Relas Panggilan, Pemberitahuan Putusan diluar Hadir dan pemberitahuan Perkara Banding, Kasasi, PK, Aanmaning dan Delegasi.

2. Melaksanakan Pemanggilan dan Pemberitahuan secara

 

162  

Sah dan Patut.

3. Membuat Berita Acara Aanmaning.

4. Melaksanakan Sita Jaminan, Sita Eksekusi dan Eksekusi Riil serta Menyiapkan Berita Acaranya.

5. Melakukan Pengecekan Perkara yang akan di Relas serta menginputnya di Aplikasi CTS/ SIPP.

- Hendri Nova 5 1. Pengetikan Relas Panggilan, Pemberitahuan Putusan diluar Hadir dan pemberitahuan Perkara Banding, Kasasi, PK, Aanmaning dan Delegasi.

2. Melaksanakan Pemanggilan dan Pemberitahuan secara Sah dan Patut.

3. Membuat Berita Acara Aanmaning.

4. Melaksanakan Sita Jaminan, Sita Eksekusi dan Eksekusi Riil serta Menyiapkan Berita Acaranya.

5. Melakukan Pengecekan Perkara yang akan di Relas serta menginputnya di Aplikasi CTS/ SIPP.

10. Sekretaris

- Fitrah Muslim, S.H.

10

1. Menyiakan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program (Rencana Strategis, Rencana Jangka Panjang, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Tahunan, dan Rencana Kinerja Tahunan).

 

163  

2. Menyiakan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Anggaran (RKAKL, TOR, RAB, POK dan Revisi DIPA).

3. Melaksanakan Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

4. Melaksanakan Urusan Umum.

5. Melaksanakan Urusan Keuangan.

6. Melaksanakan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

7. Melaksanakan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Kemanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan.

8. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan di Lingkungan Kesekretariatan. (Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan PP 39 Keuangan).

9. Melaksanakan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

10. Mengawasi Pelaksanaan Pengelolaan ATK dan BMN.

11. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

- Guspardian

 

6

1. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Urusan

 

164  

Perencanaan Program (Rencana Strategis, Rencana Jangka Panjang, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Tahunan, dan Rencana Kinerja Tahunan).

2. Menyiakan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Anggaran (RKAKL, TOR, RAB, POK dan Revisi DIPA).

3. Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik.

4. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan di Lingkungan Kesekretariatan. (Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan PP 39 Keuangan).

5. Melakukan Update Data pada Website Pengadilan Negeri Koto Baru (http://pn-kotobaru.go.id).

6. Melakukan Pengecekan Kinerja Perangkat I.T dan Jaringan.

12. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan

- Febri Charlin, S.E.

9

1. Menyusun Rencana Kerja Subbagian Umum dan Keuangan.

2. Membuat Rencana Kegiatan Pemeliharaan Inventaris, Bagunan dan Aset.

3. Pengujian dan

 

165  

Menandatangani SPM.

4. Melakukan Rekonsiliasi ke KPPN.

5. Membuat Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Semester dan Tahunan CALK.

6. Menerima Surat Masuk dan Keluar.

7. Memeriksa Laporan CaLBMN.

8. Membuat Permintaan Kebutuhan Kantor dari Masing-masing Bagian.

9. Menginventarisir Barang-barang yang akan dihapuskan.

13. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- Ratna Nila Sari, S.H.

8

1. Membuat usul kenaikan pangkat pegawai.

2. Membuat usul pensiun pegawai.

3. Membuat usul mutasi pegawai.

4. Membuat usul jabatan pegawai.

5. Membuat izin cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar dan cuti alasan penting.

6. Membuat usul kenaikan gaji berkala.

7. Mengupdate data kepegawaian di aplikasi SIMPEG dan SAPK.

8. Meneliti mengolah surat masuk dan surat keluar serta

 

166  

surat tugas kepegawaian.

14. Staff Pidana

- Ayu Maulani, S.H.

8

1. Mendaftarkan Perkara Pidana Biasa kedalam Buku Register.

2. Mendaftarkan Perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi ke Register.

3. Melakukan Input Data Perkara Pidana Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kedalam Aplikasi CTS/ SIPP.

4. Membuat Penetapan Perpanjangan Penahanan KPN permintaan Penyidik dan Penuntut Umum.

5. Melakukan Input Data Putusan Pengadilan Negeri ke Direktori Putusan.

6. Membuat Penetapan Diversi.

7. Mengisi Register Penahanan.

8. Mengisi Register Barang Bukti.

15. Staff Perdata

- Fivy Okvita, S.H.

4

1. Menyerahkan Salinan Putusan PN/PT/MA kepada yang berkepentingan.

2. Menyerahkan Salinan Penetapan PN kepada Pihak yang berkepentingan.

3. Menerima Memori/ Kontra Memori Banding, Memori/ Kontra Memori Kasasi, Jawaban/ Tanggapan PK dan Akta-akta lainnya.

4. Melakukan Pengiriman Berkas

 

167  

Banding, Kasasi dan PK.

16. Staff Umum dan Keuangan

- Kasmiati

6

1. Membuat Daftar Gaji

2. Membuat Uang Makan

3. Menyetor dan Menatausahakan PNBP

4. Mengagendakan Surat Masuk dan Surat Keluar

5. Menata Perpustakaan

6. Menginputkan Data Barang ke Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN

17. Staff Perencanaan, Teknologi, Informasi dan Pelaporan

- Firstika Herinsy Martha, S.Kom.

7

1. Membuat Rencana Kinerja, Rencana Jangka Panjang, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Tahunan, dan Rencana Kinerja Tahunan.

2. Membuat RKAKL, TOR, RAB, POK dan Revisi DIPA.

3. Membuat Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan PP 39.

4. Melakukan Singkronisasi Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara ke Website Pengadilan Negeri Koto Baru (http://sipp.pn-kotobaru.go.id) dan Website SIPP Mahkamah Agung R.I. (http://sipp-ma.mahkamahagung.go.id).

5. Melakukan Singkronisasi Data Sistem Informasi Penelusuran

 

168  

Perkara ke Website Pengadilan Negeri Koto Baru (http://sipp.pn-kotobaru.go.id) dan Website SIPP Mahkamah Agung R.I. (http://sipp-ma.mahkamahagung.go.id).

6. Melakukan Update Data pada Website Pengadilan Negeri Koto Baru (http://pn-kotobaru.go.id).

7. Melakukan Perbaikan, Pembenahan Instalasi Jaringan dan Perangkat IT lainnya (LAN, Wiifi, Perangkat Komputer, Printer dan lainnya.)

 

169  

Sasaran Kerja Pegawai adalah sebagai berikut : 1. Eselon II.

Pada Pengadilan Negeri Koto Baru tidak ada Jabatan Eselon II.

2. Eselon III. SKP Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru

 

170  

3. Eselon IVa SKP Sekretaris

 

171  

SKP Kepala Subbagian Umum dan Keuangan

 

172  

SKP Kepala Subbagian Perencaraan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

 

173  

SKP Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

174  

Staff Bagian Perdata, Pidana, PTIP serta Umum dan Keuangan

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

175  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178  

 

4. Fungsional

SKP Hakim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182  

 

SKP Panitera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183  

 

SKP Panmud Hukum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184  

SKP Panmud Perdata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185  

SKP Panmud Pidana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186  

SKP Panitera Pengganti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192  

SKP Jurusita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194  

 

 

195  

B. Pelayanan Publik yang Prima - Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan )

 

196  

- Piagam Penghargaan e-Court

 

197  

- Posbakum

Pengadilan Negeri Koto Baru pada Tahun Anggaran 2018 mendapat

alokasi anggaran/pagu sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta

rupiah) dan telah terealisasi seluruhnya selama Tahun Anggaran 2018.

- Sidang Keliling/pelayanan terpadu Pada Pengadilan Negeri Koto Baru telah melaksanakan sidang di setting

plaats sebanyak 14 Empat belas kali kegiatan, yaitu pada tanggal 5,6

Februari 2018, tanggal 28, 29 Maret 2018, tanggal 19, 20 April 2018,

tanggal 3,4 Mei 2018, tanggal 17, 18 Mei 2018, tanggal 6,7 September

2018, tanggal 20,21 September 2018, tanggal 4,5 Oktober 2018, tanggal

15,16 Oktober 2018, tanggal 25,26 Oktober 2018, tanggal 1,2 November

2018, tanggal 22,23 November 2018, tanggal 29,30 November 2018,

tanggal 6,7 Desember 2018. Dimana Pagu Anggaran yang terdapat di

DIPA Badilum sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah)

dan telah direalisasikan sebanyak Rp. 107.760.000,-(Seratus tujuh tujuh

ratus enam puluh ribu rupiah)

- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) Pengadilan Negeri Koto Baru pada Tahun Anggaran 2018 terdapat

alokasi anggaran/pagu sebesar Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus

enam puluh ribu rupiah) dan tidak direalisasikan karena tidak ada perkara

prodeo pada Pengadilan Negeri Koto Baru.