8

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah adalah uang yang ke kas daerah. Penerimaan

daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi terdiri atas

pendapatan daerah dan pembiayaan. Penerimaan daerah menurut pasal

5 ayat (2) Undang-Undang Tahun 2004 bersumber dari pendapatan asli

daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sedangkan pembiayaan menurut pasal 5 ayat (3) undang-undang no 33

tahun 2004 bersumber dari sisa lebih perhitungan anggran, penerimaan

pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan.

2.1.1.1 Pendapatan Asli daerah

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004, PAD adalah

pendapatan yang diperoleh, dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan perundang-undangan.Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan rumah tangganya memerlukan sumber pendapatan yang

berasal dari PAD. Tanpa adanya dana yang cukup, maka ciri pokok dari

otonomi daerah menjadi hilang. Meskipun daerah juga mendapatkan

sumber-sumber dari PAD, namun PAD mempunyai peranan yang

strategis di dalam keuangan daerah karena bagi suatu daerah sumber

8

9

pendapatan daerah merupakan tiang utama penyangga kehidupan

daerah. Oleh karena itu para ahli sering memakai PAD sebagai alat

analisis dalam menilai tingkat otonomi suatu daerah ( Hariyanto dalam

Ridho Argi 2011: 12).

Darise (2009: 48) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli

daerah(PAD) adalah semua pemasukan atau pendapatan yang

didapatkan oleh daerah melalui pungutan yang berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan

undang-undang nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli merupakan

sumber penerimaan daerah asli yang dikelolah di daerah tersebut untuk

digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai

pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil

ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan otonomi, sumber keuangan yang berasal dari

pendapatn asli daerah dianggap lebih penting dibandingkan dengan

penndapatan yang diluar Pendapatan Asli daerah. Karena Pendapatan

Asli daerah dapat digunakan sesuai dengan hasil prakarsa dan inisiatif

daerah sedangkan berbagai bentuk pemberian dari pemerintah ( non

PAD) sifatnya lebih terikat.

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan

daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok

Pendapatan Asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan,

yaitu:

10

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari

pungutan pajak. Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI

Nomor 56 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan

pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang

dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki

unsur-unsur sebagai berikut:

a) Iuran dari rakyat kepada daerah

Berarti yang berhak memungut pajak hanya pemrintah daerah,

iuran tersebut berupa uang dan tidak bisa diganti dengan barang.

b) Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut dengan ketetapan undang-undang yang berlaku

serta aturan pelaksanaannya.

c) Tanpa ada imbalan secara langsung yang diterima oleh rakyat

sesuai dengan jumlah iurannya. Karena dalam pengembalian pajak

kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang dapat

dimanfaatkan secara umum oleh semua kalangan masyarakat.

11

d) Digunakan untuk menyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan, dalam hal ini pelayanan kepada masyarakat dan

pembangunan infrastruktur yang memadai.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang

selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Adapun dalam undang-undang ini

membedakan antara pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan

pemerintah Kabupaten.

Pajak yang dikelola pemerintah provinsi:

a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

b) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan

diatas air.

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan

d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air

permukaan.

Pajak yang dikelola pemerintah daerah:

a) Pajak hotel

b) Pajak restoran

c) Pajak hiburan

12

d) Pajak reklame

e) Pajak penerangan jalan

f) Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C

g) Pajak parkir

2. Retribusi Daerah

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak

Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak,

Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Adapun jenis-jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan

menjadi beberapa bagian sebagi berikut:

a) Retribusi Jasa Umum.

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan

Akta Catatan Sipil;

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

13

f. Retribusi Pelayanan Pasar;

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b) Retribusi Jasa Usaha:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

c. Retribusi Tempat Pelelangan

d. Retribusi Terminal;

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

g. Retribusi Rumah Potong Hewan

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

j. Retribusi Penyeberangan di Air;

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

14

c) Retribusi Perizinan:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

c. Retribusi Izin Gangguan;

d. Retribusi Izin Trayek;

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Hasil Pengelolan Daerah yang Dipisahkan

Darise (2009: 72) mengemukakan bahwa sumber pendapatan

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah:

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah

BUMD.

b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

pemerintah/BUMN

c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta

atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Jenis lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah menurut Darise

(2009: 73) terdiri dari beberapa item sebagai berikut:

a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai

atau angsuran

15

b) Hasil pemanfaatan atau pendayahgunaan kekayaan daerah yang

tidak dipisahkan

c) Jasa giro

d) Pendapatan bunga

e) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi

f) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

g) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing.

h) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

i) Pendapatan denda pajak dan retribusi

j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan

k) Pendapatan dari pengembalian

l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum

m) Pendapatan dari penyelengaraan pendidikan dan pelatihan

n) Pendapatan dari badan layanan umum daerah

2.1.1.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pemerintah

pusat yang dimaksudkan kepada daerah untuk membiayai

kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan

pemerintahan antar daerah (Darise, 2009:43).

16

1. Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana

Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan

antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan

kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Dana Alokasi Umum setiap daerah ditentukan berdasarkan atas

besar kecilnya celah fiscal (Fiscal Gap) suatu daerah yang merupakan

selisih antara kebutuhan daerah (Fiscal Need) dan potensi daerah (Fiscal

Capacity).Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar

tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memeperoleh alokasi Dana Alokasi

Umum yang relative kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil,

namun kebutuhan fiskalnya besar akan memeperoleh alokasi Dana

Alokasi Umum relative besar. Secara eksplisit, prinsip ini menegaskan

bahwa fungsi Dana Alokasi Umum sebagai pemerataan kapasitas fiskal.

Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh

daerah.Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya

dalam APBD harus tetap dalam kerangka pencapaian tujan pemberian

otonomi kepada daerah yaitu untuk peningkatan pelayanan dan

17

kesejahteraan masyarakat semakin baik, seperti pelayanan di bidang

kesehatan dan pendidikan.

Dana Alokasi Umum menurut Bratakusumah dan Salihin (2004:

183) terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi

Jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua daerah provinsi dan jumlah

Dana Alokasi Umum bagi semua daerah Kabupaten/kota masing-

masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota

Dana Alokasi Umum ini merupakan jumlah seluruh Dana Alokasi

Umum untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota. Perubahan

Dana Alokasi Umumakan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan

kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka

Desentralisasi.

Bedasarkan undang-undang Nomor 33 tahun tahun 2004

menyatakan bahwa, jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-

kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan

dalam APBN. Pendapatan dalam negeri neto adalah penerimaan negara

yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan

penerimaan negara yang dibagi hasilkan kepada daerah.

Jumlah DAU 26% merupakan jumlah DAU untuk seluruh provinsi

dan Kabupaten/kota. Proporsi DAU antar provinsi dan Kabupaten/kota

dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi

18

kewenangan propinsi dan Kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi

ini belum dapat dihitung secaraa kuantitatif. Proporsi DAU antar DAU

provinsi dan Kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%.

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN setiap tahun dan

bersifat final.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhaan pendanaan

daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan

dasar umum yang dimaksud antara lain adalah penyediaan layanan

kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan

masyarakat dari kemiskinan.

Lebih lanjut Yani (2009: 144) mengemukakan bahwa Kebutuhan

pendanaan daerah untuk melaksanakn fungsi layanan dasar umum diukur

berdasaskan:

1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan variabel yang mennggambarkan jumlah

kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah

2. Luas wilayah

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas

penyediaan sarana dan prasarana persatuan wilayah. Luas wilayah

merupakan luas wilayah daratan.

3. Indeks kemahalan konstruksi

19

Indeks kemahalan konstruksi merupakan cermin tingkat kesulitan

geografis yang dinilai berdasrkan tingkat kemahalan harga prasarana

fisik secara relatif antar daerah.

4. Produk domestic regional bruto per kapita

Produk domestic regional bruto merupakan cerminan potensi dan

aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total

seluruh output produksi kotor dalam suatu wilayah.

5. Indeks pembangunan manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan variabel yang

mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan

dasar dibidang pendidikan dan kesehatan.

2. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/Kabupaten/kota tertentu

dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan

Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi

Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-

kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah

dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai

kebutuhan sarana dan prasaarana pelayanan dasar masyarakat yang

belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan

pembangunan daerah. Yani (2009: 165) menjelaskan bahwa Dana

20

Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan pemerintah

Pusat yakni melealui APBN yang dilokasikan kepada daerah tertentu

dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa Dana Alokasi

Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi

Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan khusus di

daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan

prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar

tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan.

Sugianto (2007: 26) dalam bukunya menjelaskan bahwa Dana

Alokasi Khusus diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:

1. Membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah

rata-rata nasional.

2. Menunjang percepatan pembangunan saran dan prasarana di daerah

pesisisr pulau-pulau kecil, daerah perbatasan darat dengan negara

lain, daerah tertingggal/terpencil, daerah rawan banjir dan longsor,

serta daerah berkategori daerah ketahanan pangan dan daerah

pariwisata.

21

3. Mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk

miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

4. Menghindari tumpang tindih kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi

Umum dengan kegiatan lain yang didanai dari anggaran

kementrian/lembaga.

5. Mengalihkan kegiatan yang didanai dengan kegiatan dana

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang telah menjadi urusan

daerah secara bertahap ke DAK.

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas

umum ke rekening kas umum daerah. Kepala daerah menyampaikan

laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan

penggunaan DAK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah

triwullan yang bersangkutan berakhir kepada Menteri Keuangan, Menteri

Teknis dan Menteri Dalam Negeri.Penyaluran DAK dapat ditunda apabila

daerah tidak menyampaikan laporan sesuai ketentuan tersebut.

3. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil (DBH) adalah adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan

angka presentase tertentu (Darise, 2009: 43). Pengaturan DBH dalam

Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 merupakan penyelarasan dengan

Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah .

22

2.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan salah satu dari

penerimaan daerah (Darise, 2009: 96). Selanjutnya masih menurut Darise

(2009: 98) Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari beberapa

jenis yakni:

1. Hibah

2. Dana darurat

3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya

4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

5. Bantuan keuangan dari provinsi dan Pemda lainnya.

2.1.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan menurut pasal 5 ayat (3) Undang-Undang nomor 33

Tahun 2004 bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah

2. Penerimaan pinjaman daerah

3. Dana cadangan daerah

4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pada dasarnya APBD disusun dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah. Dalam hal belanja diperkirakan lebih besar

daripada pendapatan maka sumber-sumber pembiayaan untuk menutup

defisit diperoleh dari penggunaan SILPA, pinjaman daerah, dana

cadangan, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

23

2.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah

pada suatu daerah dalam periode anggaran, dan biasanya peride setahun

(Mardiasmo, 2004). Menurut UU No.33 tahun 2004, belanja daerah adalah

semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sinergitas dan

pemberlakuan terhadap undang Pemberlakuan undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerntah Pusat dan

Daerah, memberikan perubahan yang fundamental dalam hubungan tata

pemerintahan dan hubungan keuangan sekaligus memberikan perubahan

penting dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pemerintah daerah merupakan salah satu pelaku utama terpenting

dalam upaya pengembangan potensi ekonomi yang ada di daerah

masing-masing. Baik pemerintah daerah Provinsi maupun pemerintah

Kabupaten/Kota untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja

daerah sendiri-sendiri sesuai kebutuhan dan potensi daerah. Hal ini

sebagaimana yang diungkapkan Halim (2004: 221) bahwa pemerintah

daerah diberi kebebasan untuk menentukan prioritas pembangunan

daerah selama tetap memperhatikan keseimbangan anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Belanja daerah mencakup semua pengeluaran dari rekening Kas

Umum Daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana lancar, yang

24

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dapat

dkelompokan dalam beberapa item diantaranya berdasarkan fungsi,

organisasi, program, kegiatan, kelompok belanja dan jenis belanja.

Darise (2009: 131) mengemukakan bahwa pengelompokan belanja

menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi

utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. klasifikasi belanja ini terdiri dari:

1. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan

urusan yang bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah

provinsi dan peerintahan Kabupaten/kota.

2. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan

dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

berdasarkan organisasi pemerintahan. Program adalah instrumen

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh

instansi pemerintah atau lembaga atau mesyarakat yang di koordinasikan

oleh instansi pemerintah untuk mencapai untuk mencapai sasaran dan

tujuan serta memeperoleh alokasi anggaran. Sedangkan kegiatan adalah

bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan

kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terstruktur pada suatu

program (Darise, 2009: 133).

25

Urusan wajib pemerintah adalah urusan yang yang sangat

mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada

masyarakat yang wajib diselenggarakan oelh pemerintah daerah

diprioditaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan

dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,

kesehatan,fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta

mengembangankan sistem sosial. Sedangkan urusan yang bersifat pilihan

meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi

untuk meningkatkan kesejateraaan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan (Darise,

2009: 131).

Klasifikasi belanja menurut organisasi pemerintah daerah seperti

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris

Dewan, Dinas, Badan, Lembaga, Teknis Daerah, Kecamatan dan

Kelurahan. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan

dengan urusan pemerintah yang menjadi kewengan daerah berdasarkan

organisasi pemerintahan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi

satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi

anggaran. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh

26

satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur pada sautu program (Darise, 2009: 133).

Dalam APBD, belanja dikelompokan menjadi Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung (Darise, 2009: 133). Berikut penjelasan

mengenai kelompok belanja tersebut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarannya

tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau

kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan

setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari

kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang

bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban

untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlakukan

secara periodik.

Menurut Darise (2009: 133) kelompok belanja tidak langsung

dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

a) Belanja pegawai; merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk

gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan

kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

b) Belanja bunga; digunakan untuk pembayaran penganggaran bunga

utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan

27

perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka

panjang.

c) Belanja subsidi; digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya

produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan

produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual

produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat

banyak.

d) Belanja hibah; digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah

dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau

pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat perorangan

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e) Belanja bantuan sosial; digunakan untuk menganggarkan

pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada

masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyrakat.

f) Belanja bagi hasil; digunakan untuk menganggarkan dana bagi

hasil yang bersumber dari pendapatan teknis kepada

Kabupaten/kota atau pendapatan Kabupaten/kota kepada

pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu

kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

g) Bantuan keuangan; digunakan untuk menganggarkan bantuan

keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kota

28

kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam

rangka pemerataan da/atau peningkatan kemampuan keuangan.

h) Belanja tidak terduga; merupakan belanja yang sifatnya tidak biasa

atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan becana

alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang penganggarannya

dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan.

Menurut Darise (2009: 133) belanja langsung dibagi menurut jenis

belanja yang terdiri dari:

a) Belanja pegawai; digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah

dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b) Belanja barang dan jasa; digunakan untuk pengeluran

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12

bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan

kegiatan pemerintah daerah.

c) Belanja modal; digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk

digunakan dalam kegiatan pemeriintahan, seperti dalam bentuk

29

tanah, peralatan dan mesin gedung dan bangunan, jalan, irigasi,

dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.1.3 Analisis Kontribusi

Kamus Ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan

bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian

tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai

sumbangan yang diberikan oleh Penerimaan Daerah terhadap Besarnya

Belanja Pembangunan Daerah.

Definisi kontribusi dalam penelitian ini adalah Sumbangan atau

iuran yang diperoleh dari pendapatan asli daerah melalui Dinas

Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan dana

perimbangan melalui pemerintah pusat yang tujuannya digunakan untuk

Belanja Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato.

Untuk hasil analisis kontribusi dari pendapatan asli daerah, lebih

lanjut dapat digunakan sebagai acuan untuk menetukan kemandirian

suatu daerah dan juga menjadi acuan untuk mengetahui pola hubungan

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Paul Hersey dan

Kenneth Blanchard dalam Halim (2001), mengemukakan mengenai

hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan

otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang‐undang tentang

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu

sebagai berikut.

30

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan

daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu

melaksanakan otonomi daerah secara finansial).

2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat

sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi

karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi

daerah.

3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah

pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah

otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan

otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi

pemerintah pusat.

4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah

tidak ada lagi karena daerah telah Benar-benar mampu dan mandiri

dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap

dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan

kepada pemerintah daerah.

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan

Dalam rangka mengembangkan materi yang ada dalam penelitian

ini, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh orang lain. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Gita

Dinata tahun 2013 dengan judul “Analisis kontribusi pendapatan asli

daerah terhadap belanja daerah dan pertumbuhan PAD sebelum dan

31

sesudah otonomi daerah”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa

kontribusi PAD terhadap belanja daerah tergolong kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Rahmawati tahun 2010

dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum

Terhadap Alokasi Belanja Daerah Di Jawa Tengah’. Hasil dari penelitian

ini menunjukan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat

ketergantungan alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap PAD

daripada DAU.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Argi tahun 2011 dengan judul

“Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Di

Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah”. Hasil dari penelitian ini

menunjukan bahwa PAD dan dana perimbangan mempunyai pengaruh

positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni pada tahun 2011 dengan

judul penelitian “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah

pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Indonesia”.Hasil penelitian

membuktikan bahwa DAU, DAK dan PAD merupakan faktor yang

signifikan untuk prediksi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah daerah

Kabupaten/kota di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlina tahun 2010 dengan judul

penelitian “ Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi

32

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah

pada Kabupaten/kota di Sumatera Barat periode 2004-2006”, hasil

penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpangaruh terhadap

belanja daerah dan pengaruhnya positif, sedangkan DAK tidak

berpengaruh terhadap belanja daerah.

Peneliti sendiri memusatkan penelitian pada Kabupaten Pohuwato

yang merupakan Kabupaten ke-4 dalam provinsi Gorontalo artinya

provinsi masih terbilang baru sehingga banyaknya pembangunan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah agar terciptanya daerah yang

berkembang dapat dapat memeberikan pelayanan kepada masyarakat

yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten tersebut.

Beberapa penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini

disajikan dalam tabel sebagai berikut:

33

Tabel 1: Kajian Penelitian Yang Relevan

No Nama Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian

1 Gita Dinata(2013) Analisis kontribusi pendapatan asli

daerah tehadap belanja daerah dan

pertumbuhan PAD sebelum dan

sesudah otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah Dan

Belanja Daerah

Disimpulkan bahwa PAD memiliki kontribusi yang

tergolong kecil terhadap belanja daerah

2 Nur Indah Rahmawati

(2010)

Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan

Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi

Belanja Daerah Di Jawa Tengah

Pendapatan Asli daerah dan

Dana Alokasi Umum

Disimpulkan bahwa DAU dan PAD mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja

daerah. dap PAD daripada DAU

3 Ridho Argi (2011) Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-

faktor Yang Mempengaruhinya Di

Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa

Tengah

Pendapatan Asli daerah dan

Dana Perimbangan

PAD dan dana perimbangan mempunyai pengaruh

positif dan signifikan terhadap belanja daerah

4 Nuggraeni, (2011) Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum,

Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan

Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja

Daerah pada Pemerintah Daerah

kabupaten/kota di Indonesia

Pendapatan Asli Daerah,

Dana Alokasi Umum, Dana

ALokasi Khusus dan Belanja

Daerah

Hasil penelitian membuktikan bahwa DAU, DAK

dan PAD merupakan faktor yang signifikan untuk

prediksi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah

daerah Kabupaten/kota di Indonesia.

5 Marlina, (2008) Pengaruh Pendapatan Asli daerah

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap

Belanja Daerah pada Kabupaten/kota di

Sumatera Barat periode 2004-2006

Pendapatan Asli daerah,

Dana Alokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus dan Belanja

Daerah

PAD dan DAU berpangaruh terhadap belanja

daerah dan pengaruhnya positif, sedangkan DAK

tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

34

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran atau biasa disebut kerangka konseptual

merupakan pondasi utama untuk sepenuhnya proyek penelitian yang

diajukan, hal ini merupakan jaringan hubungan antar variabel yang secara

logis ditemukan, dikembangkan dan diuji berdasarkan suatu kegiatan

pengumpulan data.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan

mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum,

Dana Alokasi Khusus, dan dana bagi hasil. Dan berdasarkan undang-

undang Nomor 33 tahun 2004 pendapatan daerah bersumber dari:

Pendapatan Asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana

perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN

yang terdiri atas: dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi

Khusus. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase

tertentu.

Kabupaten Pohuwato masih masih bergantung pada dana

perimbangan melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Walaupun setiap tahun ada perkembangan PAD tetapi hal ini belum

35

mampu untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Sementara PAD

merupakan salah satu penerimaan daerah sendiri yang perlu untuk

ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja daerah

yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kegiatan

pembangunan yang setiap tahunnya meningkat sehingga kemandirian

otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat

dilaksanakan.

Analisis kontribusi merupakan suatu analisis untuk mengukur

kemampuan dari daerah untuk membiayai belanja untuk pembangunan

daerah. Selanjutnya dalam analisis kontribusi, khusus untuk PAD dapat

menjadi acuan kemandirian dari daerah dan mengetahui pola hubungan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari maslah ini dirumuskan

suatu kerangka pikir seperti gambar di bawah ini:

36

Gambar 1: Kerangka Pemikiran

Dasar Teori

Darise (2006: 54) Pemberlakuan terhadap

undang Pemberlakuan undang-undang --

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah dan Undang-undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

antara Pemerntah Pusat dan Daerah,

memberikan perubahan yang fundamental

dalam hubungan tata pemerintahan dan

hubungan keuangan sekaligus memberikan

perubahan penting dalam pengelolaan

anggaran daerah.

Penelitian Terdahulu

1. Gita Dinata (2013)

2. Nur Indah Rahmawati (2010)

3. Ridho Argi (2011)

4. Nuggraeni (2011)

5. Marlina (2010)

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN DAERAH TERHADAP

BELANJA DAERAH DI KABUPATEN POHUWATO

Penerimaan Daerah

Belanja daerah