BAB II

KERANGKA TEORI, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kerangka Teori

1. Anak

a. Pengertian Anak

Definisi atau pengertian anak tertuang dalam pasal 1 Undang-

undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1

ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.13 Sebenarnya dalam sistem

perundang-undangan Indonesia memberikan pengertian yang berbeda-

beda dalam memberikan batas usia bisa disebut anak. Ada beberapa

ketentuan yang berlaku ada beberapa aturan yang memberikan batas usia

bisa disebut sebagai anak.

Di dalam Perma No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

Diversi dalam Sitem Peradilan Pidana Anak sesuai Perma No 4 tahun

2014 tengtang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sitem Peradilan

Pidana Anak pasal 2 yaitu

“diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun

tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun

meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun , yang di

duga melakukan tindak pidana.”14

13Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 14Perma No 4 tahun 2014 tengtang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sitem

Peradilan Pidana Anak

Adapun yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

menentukan sebagai berikut :

- Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang

berberhadapandengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana,

dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

- Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

pidana.

- Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut

Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

b. Asas-asas perlindungan anak

Meletakkan asas hukum perlindungan anak menjadi prasyarat

untuk mengelompokkan hukum perlindungan anak sebagai institusi

hukum dari subsistem hukum acara pidana. Sebagaimana sifat dari hukum

itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural

harusdiutamakan berfungsinya unsur legalitas yang menjadi dasar

peletakan sanksi, menghilangkan resiko korban dan lain-lain dari

pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acarapidana.

Asas hukum perlindungan anak dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana

pada dasarnya mengikuti ketentuan yang menjadi esensi utama dari

ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana.15

Selain asas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang

No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu asas perlindungan

anak, asas kepentingan, asas hak untuk hidup, asas penghargaandan juga

dalam konvensi hak anak,Aspek Filosofis sesuai dengan penetapan Diversi

juga melihat hak hak anak untuk secara umum untuk memperoleh tujuan

dari bekerjanya sistem peradilan pidana anak pada dasarnya ditujuakn

untuk membangun sistem peradilan yang adil dan ramah terhadap anak

(fair and humane).

Sistem Peradilan Pidana Anakdilaksanakan berdasarkan asas :

a. Asas perlindungan yang dimaksud dengan perlindungan meliputi

kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan

yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;

b. Asas keadilan yang dimaksud dengan keadilan adalah bahwa setiap

penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi

anak;

c. Asas non diskriminasi yang dimaksud dengan non diskriminasi

adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada

suku,agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan

15M. Hassan Wadong, Pengantar Advoksi dan Perlindungan Anak ,Jakarta ,

Grasindo,2000, hal.58

bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi

fisik dan/atau mental;

d. Asas kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud dengan

kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan

keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup

dan tumbuh kembang anak;

e. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah asas

penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan

pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika

menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak

f. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak

asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara,

pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua

g. Asas pembinaan dan Pembimbingan. Pembinaan adalah kegiatan

untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan,

profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam

maupun diluar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah

pemberian tuntunan untuk meingkatkan kualitas ketaqwaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan

keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien

kemasyarakatan;

h. Asas proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak

harusmemperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak;

i. Asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah

asas yang pada dasarnya anak tidak dapat dirampas

kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian

perkara;

j. Asas penghindaran pembalasan adalah asas yang menjauhkan

upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana

Ketentuan peradilan anak dengan adanya Undang-undang Nomor

11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

MenjadiHukum Acara Pidana Anak yang diposisikan dengan ketentuan

asas lex spesialis de rogat lex generalis.16

c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Mengenai perlindungan anak, Pasal 64 Undang – Undang Nomor

35 tahun 2014 Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang

berhadapandengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui:

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan

16M. Hassan Wadong, Pengantar Advoksi dan Perlindungan Anak ,Jakarta

,Grasindo,2000,hal.63

hak-hak anak.

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.

c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi

anak.

e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan

anak yang berhadapan dengan hukum.

f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan

orang tua atau keluarga.

g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan

untuk menghindari labelisasi.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan

terutama adalah untuk menghormati hak asasi anak agar nasibnya tidak

terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari

perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar .Sedangkan konsepsi

perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa

perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga

anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta

kepentingannya yang dapat menjamin prtumbuhan secara wajar, baik

secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat

menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

2. Diversi

a. Pengertian Diversi

Guna menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan

pidana terhadap anak ini United Standar Minimum Rules for the

Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) telah memberikan

pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan

memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil

tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran anak

dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut diversi

(diversion).Kata diversi berasal dari bahasa Inggris diversion yang

bermakna penghindaran atau pengalihan, diversi adalah pemberian

kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-

tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah

pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain

menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau

mengembalikan kepada masyarakat. 17

Sementara menurut Penjelasan umum Perma No 4 tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sitem Peradilan Pidana Anak

Pasal 3 menyebutkan, Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal

anak melakukan tindak pidanayang diancam dengan pidana dibawah 7

tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan

subsidaritas, kumulatif, alternative maupun kombinasi.Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

17Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana,

Medan, 2010, hlm.3

menjelaskan bahwa terhadap perkara anak sebelum masuk proses

peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib

mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui

diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 1

angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak :

“diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk

menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi

resedivis. Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani

pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal.

Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi.Pelaksanaan diversi

dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan

perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan

aparat penegak hukum yang disebut discretion atau ,diskresi.18

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang

telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak

hukum sebagai pihak penegak hukum.Tiga jenis pelaksanaan program

diversi yang dilaksanakan yaitu :19

37Ibid, hal.3 37Ibid, hal.5

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orintation) yaitu

aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab

pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada

persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima

tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya

kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service

orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi,

mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku

dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk

memberikan perbaikan atau pelayanan

3. Menuju proses restroative justice atau perundingan (balanced or

restroative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi

kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan

masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku

dan masyarakat,pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan

untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

b. Tujuan dan Syarat Diversi

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversi terdiri

dari :

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak

b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan Pasal 9 yang

menentukan sebagai berikut :

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan

Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja

Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat

1dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan:

a. kepentingan korban;

b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;

c. penghindaran stigma negatif;

d. penghindaran pembalasan;

e. keharmonisan masyarakat; dan

f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus

mempertimbangkan :

a. kategori tindak pidana;

b. umur anak;

c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan

d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau

keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali

untuk:

a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;

b. tindak pidana ringan;

c. tindak pidana tanpa korban; atau

d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi

setempat.

3. Prinsip Pemidanaan dalam Diversi

Jeremy Benthamdalam pandangan teori Utilitarianisme, bahwa

pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan kerasnya

pidana tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencegah

dilakukannnya penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya dibenarkan

apabila ia memberikan harapan agar tidak terjadi kejahatan yang lebih

besar.20

Adapun maksimalnya adalah dengan memperbesar kegunaan,

manfaat, dan keuntungan yang dihasilkan oleh perbuatan yang akan

dilakukan. Perbuatan harus diusahakan agar mendatangkan kebahagiaan

daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada

kerugian, bagi sebagian besar orang. Dengan demikian, perbuatan manusia

baik secara etis dan membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri

dan orang lain.

Berdasarkan teoriJeremy Bentham, maka dapat dikatakan bahwa

pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan di luar

pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut :21

1. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses

non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan

hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang

pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan,

dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan

anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana

transfer kejahatan terhadap anak.

20Darji Darmodoharjo & Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana

Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 116-117;

21Kusno adi, Kebikan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh

anak, UMM press, Malang, 2009, hal 129

2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana

penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalaui

meknisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis

terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan

pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia

peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang

tiak mudah dilupakan.

3. Dengan Diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan

hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai

salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari

kemungkinan menjadi jahat kembali (residive), menghindarkan

masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

4. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus

terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi

dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial

pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak

negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer

kejahatan.

4. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif atau restorative justice merupakan penyelesaian

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga

mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

pernyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada

keadaan semula, dan bukan pembalasan.22Peradilan pidana anak dengan

keadilan restoratif bertujuan untuk :23

a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;

b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;

c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;

d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;

e. Mewujudkan kesejahteraan anak;

f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;

h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Ada beberapa prinsip dasar dari restorative justice terkait

hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara.

1. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi

bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum

pidana;

2. Kedua, restorativejustice adalah teori peradilan pidana yang

fokusnya pada pandangan yangmelihat bahwa kejahatan adalah

sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau

masyarakatdaripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan

bagaimana

22M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Di hukum Catatan Pembahasan Undang-undang

Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta ,Sinar Grafika, 2013, hal 132

23Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.

hubungan dan tanggung jawab pelaku (individu) dalam

menyelesaikan masalahnya dengan korban atau masyarakat.

3. Ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan

orang dan merusak hubungan sosial. Hal ini jelas berbeda dengan

Hukum Pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah

negara, hanya negara yang berhak menghukum;

4. Keempat, munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas

penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang

dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Beberapa ciri dari program-program dan hasil (outcomes)

restorative justice antara lain meliputi:24victim offender mediation

(memediasi antara pelaku dan korban); conferencing (mempertemukan

para pihak); circles (saling menunjang); victim assistance (membantu

korban); ex-offender assistance (membantu orang yang pernah melakukan

kejahatan); restitution (memberi ganti rugi atau menyembuhkan);

community service (pelayanan masyarakat) adalah pemulihan kepada

mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; pelaku memiliki

kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan serta pengadilan

berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk

melestarikan perdamaian yang adil.

24Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan konsep Diversi dan

Restorative Justice),Bandung , PT Reflika Aditama, 2009, hal 180

B. Hasil Penelitian

1. Kasus Posisi Perkara No : 04/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt dan

Perkara No : 05/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt

Pada hari Sabtu 20 September 2014,pukul 20.00 Wib, kawan-

kawan terdakwa Bagas Auliyandi,Agung Wahyu Triyanto,dan Dony

Triyantoko bermain ke rumah Terdakwa Inddi Bagaskoro yang beralamat

di jalan semboja sari Rt 1 Rw 11 Kp Karangduwet Kel.Kutowinangun

Kec.Tingkir kota Salatiga .Lalu pada pukul 22.00 Terdakwa Bagas

Auliyandidi SMS oleh Rondaldo Aldes Sandy untuk menambil ganja di

canden Salatiga ,kemudian terdakwa Inddi Bagaskoro danBagas Auliyandi

menuju ke canden menemui Aldes untuk mengambil ganja ,selanjutnya

ganja kering tersebut diambil dan dibawa pulang kerumah terdakwa Inddi

Bagaskoro,setelah ganja berada di rumah terdakwa, kemudian paket ganja

kering tersebut di buka oleh Bagas Auliyandi untuk diberikan kepada Raga

dari 6 linting ganja tersebut selanjutnya yang 2 linting ganja digunakan

bersama-sama yaitu terdakwa Inddi Bagaskoro,saksi Bagas

Auliyandi,saksi Agung Wahyu Triyanto dan Dony Triyantoko(di

sidangkan dalam penuntutan terpisah),dengan cara ganja kering dilinting

dengan kertas cigaret dan kemudian lintingan ganja tersebut disulut

dengan api dan di hisap seperti orang merokok berulang-ulang secara

bergantian antara Inddi Bagaskoro,saksi Bagas Auliyandi,saksi Agung

Wahyu Triyanto dan Dony Triyantokosampai habis 2 linting ganja kering ,

kemudian 4 linting ganja kering di bawa oleh Dony Triyantokodengan

cara di masukan ke dalam jemper warna merah yang di pakai Dony

Triyantoko,kemudian pada pukul 23.30 Wib Rondaldo Aldes Sandy(DPO)

mengirim SMS kepada Agung Wahyu Triyanto untuk menyusul ke daerah

kali londo Salatiga lalu terdakwa Inddi Bagaskoro, Bagas Auliyandi,

Agung Wahyu Triyanto dan Dony Triyantoko menuju ke kali londo

Salatiga menyusul Aldes,setelah bertemu dengan terdakwa Aldes

kemudian terdakwa Inddi Bagaskoro,Bagas Auliyandi,Agung Wahyu

Triyanto, Dony Triyantoko dan Aldes menggunakan 1 linting ganja lagi

milik Aldes dengan cara menggunakan yang sama seperti tersebut di atas

dan setelah habis 1 linting tersebut kemudian terdakwa terdakwa Inddi

Bagaskoro,Bagas Auliyandi,Agung Wahyu Triyanto, Dony Triyantoko

dan Aldes pergi ke rumah Raga dan sesampainya ke rumah Raga dan di

rumah Raga terdapat 2 teman Raga dan mereka berbincang selama 2 jam.

Lalu pada hari Minggu 21 September 2014 sekira pukul 01.30 wib

datang saksi Gunawan Nugroho dan saksi Ahmad Jhon Febri selaku

petugas Kepolisisan dari Polres Salatiga bersama anggota lainnya yang

mendapati informasi dari masyarakat bahwa bertempat di rumah Raga

sering dijadikan untuk transaksi narkoba dan menggunakan

narkoba,kemudian petugas melakukan penyelidikan dan penangkapan dan

dilakukan penggeledahan.Kepolisian Salatiga pada hari minggu tanggal 21

September 2014 pada pukul 05.00 Wib dirumah yang terletak di Jl

Sembojasari Rt.01 Rw, 11 Kel.Kutowinangun Kec. Tingkir kota Salatiga

berupa 1 puntung ganja , satu buah botol parfum yang di dalamnya berisi

lintingan ganja dan tangkai ganja serta punting rokok ganja ditemukan

bersama-sama di atas meja yang di akui barang tersebut milik terdakwa

Inddi Bagaskoro,Bagas Auliyandi,Agung Wahyu Triyanto, Dony

Triyantoko dan Aldes dalam memiliki, meyimpan, menguasai, atau

menggunakan Narkotika jenis Ganja tidak ada ijin dari pihak berwenang

dan pada diri mereka telah dilakukan pengambilan sampel urine ,bahwa

terdakwa Inddi Bagaskoro,Bagas Auliyandi,Agung Wahyu Triyanto, Dony

Triyantoko dan Aldes positif menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis

ganja.

Anak/terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 UU RI No 35 tahun

2009 tentang Narkotika dan ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHAP dalam hal

tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana

di ancam dengan pidana ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama

20 tahun dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU R1 tahun

2009 tentang Narkotika Nomor urut 8 . Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No 35

tahun 2009 .

Aspek Yuridis pada Perkara No : 04/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt

dan Perkara No : 05/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt didasarkan atas fakta-

fakta hukum yaitu UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU

No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No.35 tahun

2009 tentang Narkotika, dan PERMA No.4 tahun 2014 tentang Pedoman

Pelaksanaan Diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Proses Diversi

Skema. I

SKEMA PROSES DIVERSI / RESTORATIF JUSTICE (UU SPPA) Perkara No : 04/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Sltdan Perkara No :

05/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt

a. Kesepakatan DiversiPerkara No : 04/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt

Pelimpahan

berkas dari

Penuntut

Umum

MASYAR

AKAT

Ketua pengadilan negeri

menetapkan Fasilitator

Diversi 7 HARI

Forum Mediasi

Anak (pelaku), Fasilitator Diversi,

Panitera Pengganti, Jaksa, Orangtua atau

walinya, Pembimbing Kemasyarakatan

(BAPAS), Pendamping atau Penasehat

Hukum, BAPERMAS kota Salatiga dan

PSMP Antasena

KESEPAKATAN

DIVERSI BERHASIL

(Perkara No :

04/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt

,Perkara No :

05/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt)

Mengupayakan

proses diversi

7 Hari

SYARAKAT Musyawarah

SYARAK

AT

Fasilitator membuat berita

acara kesepakatan diversi

berhasilSYARAKAT

Ketua Pengadilan

mengeluarkan penetapan

kesepakatan

diversiSYARAKAT

Penghentian

Perkara

SYARAKA

T

1. Penyerahan kembali kepada orang tua.

2. Keikutsertaan dalam pendidikan di Psmp

‘Antasena’ Magelang selama 3 bulan.

Pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 bertempat di ruang

Mediasi Pengadilan Negeri Salatiga,dihadapan fasilitator DiversiFasilitator

Djoni Witanto,SH ,Anak Pelaku : Inddi Bagaskara ,Orang tua pelaku :

Monica Sri Indarti, Pembimbing Kemasyarakatan Anak : Sri Eti

Prihartiningsih. SH, Penasehat Hukum :Dr. C. Maya Indah S,SH.M.Hum

dan Bambang Tri Wibowo. SH, Tokoh Masyarakat :Sunaryo dan Abdul

Bari, Psmp ‘Antasena’ Magelang : Drs. Agung S.M.S, Jaksa Penuntut :

Umum Sujiati,SH, dan Penyidik : M. Budiyantodalam proses diversi

perkara anak Nomor: 04/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt telah dicapai

kesepakatan diversi dengan ketentuan :

Pasal 1 : Para orang tua sanggup melakukan pemeriksaan medis di RSUD

kota Salatiga, terhadap pelaku (yang bersangkutan) untuk mengetahui

apakah para pelaku mengalami ketergantungan pada Narkotika;

Pasal 2 : Pihak Orang tua pelaku menyetujui dilakukannya tindakan

rehabilitasi medis di Yayasan Cinta Kasih Bangsa di Ds. Susukan Kec.

Ungaran Timur Kab. Semarang sesuai SK Mentri Sosial RI No

41/Huk/2014 tanggal 21 april 2014 sampai dinyatakan bebas dari

ketergantungan;

Pasal 3 : Pihak orang tua bersedia melakukan tindakan rahabilitasi social

selama 3 (tiga) bulan dipanti social MARSUDI PUTRA ANTASENA

Magelang, apabila hesil medis tidak menunjukan pelaku mengalami

ketergantungan Narkotika sesuai hasil pemeriksaan medis, dengan catatan

pelaksanaan rehabilitasi social terseut tidak menggangu proses pelaku

mengikuti/melaksanakan pendidikan sekolah masing-masing;

Pasal 4 : Pihak Orang tua dan tokoh masyarakat setempat akan berusaha

mengawasi pelaku tersebut agar tidak melakukan tindak pidana lagi ;

Pasal 5 : Pelanggaran atas kesepakatan ini, apabila selama 3 (tiga) bulan

pelaku melakukan tindak pidana pengulangan maka proses pemeriksaan

akan dilanjutkan ke persidangan;

Pasal 6 : Kesepakatan ini dibuat tanpa unsure pakaan,kekeliruan, dan

penipuan dari pihak manapun;

Demikianlah kesepakata ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan

fasilitator diversi

Anak Pelaku : Inddi Bagaskara

Orang tua pelaku : Monica Sri Indarti

Saksi –saksi :

1. Pembimbing Kemasyarakatan Anak Sri Eti Prihartiningsih. SH

2. Penasehat Hukum Dr. C. Maya Indah S,SH.M.Hum dan Bambang Tri

Wibowo. SH

3. Tokoh Masyarakat Sunaryo dan Abdul Bari

4. Psmp ‘Antasena’ Magelang Drs. Agung S.M.S

5. Jaksa Penuntut Umum Sujiati,SH

6. Penyidik M. Budiyanto

7. Fasilitator Djoni Witanto,SH

b. Kesepakatan Diversi Perkara No : 05/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt

Pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 bertempat di ruang Mediasi

Pengadilan Negeri Salatiga,dihadapan fasilitator Diversi Fasilitator Djoni

Witanto,SH, Anak Pelaku : Bagas Auliyandi, Agung Wahyu Triyanto,

Rondaldo Aldes Sandy , Orang tua pelaku : Kelik Pekik Waskito ,Siti

Rohmah , Hj Emmawaty dan H Uripin, Pembimbing Kemasyarakatan :

Sony Yunianto dan Wahyu Budi ,Penasehat Hukum : Dr. C. Maya Indah

S,SH.M.Hum dan Anys Rita Indarwati,SH ,Tokoh Masyarakat : Sunaryo

dan Abdul Bari ,Psmp ‘Antasena’ Magelang : Drs. Agung S.M.S ,Jaksa

Penuntut Umum : Yusup Hadiyanto,SH.MH ,Penyidik : M.

Budiyantodalam proses diversi perkara anak Nomor:

04/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt telah dicapai kesepakatan diversi dengan

ketentuan :

Pasal 1 : Para orang tua sanggup melakukan pemeriksaan medis di RSUD

kota Salatiga, terhadap pelaku (yang bersangkutan) untuk mengetahui

apakah para pelaku mengalami ketergantungan pada Narkotika;

Pasal 2 : Pihak Orang tua pelaku menyetujui dilakukannya tindakan

rehabilitasi medis di Yayasan Cinta Kasih Bangsa di Ds. Susukan Kec.

Ungaran Timur Kab. Semarang sesuai SK Mentri Sosial RI No

41/Huk/2014 tanggal 21 april 2014 sampai dinyatakan bebas dari

ketergantungan;

Pasal 3 : Pihak orang tua bersedia melakukan tindakan rahabilitasi social

selama 3 (tiga) bulan dipanti social MARSUDI PUTRA ANTASENA

Magelang, apabila hesil medis tidak menunjukan pelaku mengalami

ketergantungan Narkotika sesuai hasil pemeriksaan medis, dengan catatan

pelaksanaan rehabilitasi social terseut tidak menggangu proses pelaku

mengikuti/melaksanakan pendidikan sekolah masing-masing;

Pasal 4 : Pihak Orang tua dan tokoh masyarakat setempat akan berusaha

mengawasi pelaku tersebut agar tidak melakukan tindak pidana lagi ;

Pasal 5 : Pelanggaran atas kesepakatan ini, apabila selama 3 (tiga) bulan

pelaku melakukan tindak pidana pengulangan maka proses pemeriksaan

akan dilanjutkan ke persidangan;

Pasal 6 : Kesepakatan ini dibuat tanpa unsure paksaan,kekeliruan, dan

penipuan dari pihak manapun;

Demikianlah kesepakata ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan

fasilitator diversi

Anak Pelaku :

1. Bagas Auliyandi

2. Agung Wahyu Triyanto

3. Rondaldo Aldes Sandy

Orang tua pelaku :

1. Kelik Pekik Waskito

2. Siti Rohmah

3. Hj Emmawaty dan H Uripno

Saksi –saksi :

1. Pembimbing Kemasyarakatan Sony Yunianto dan Wahyu Budi

2. Penasehat Hukum Dr. C. Maya Indah S,SH.M.Hum dan Anys Rita

Indarwati,SH

3. Tokoh Masyarakat Sunaryo dan Abdul Bari

4. Psmp ‘Antasena’ Magelang Drs. Agung S.M.S

5. Jaksa Penuntut Umum Yusup Hadiyanto,SH.MH

6. Penyidik M. Budiyanto

7. Fasilitator Djoni Witanto,SH

Dalam kesepakatan Diversi Perkara No :

04/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt dan Perkara No :

05/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Sltdapat dilihat Aspek sosiologis dengan adanya

musyawarah antara Anak,Orang Tua pelaku/anak, Pembimbing

Kemasyarakatan,Penasehat Hukum,Psmp ‘Antasena’ Magelang,Jaksa

Penuntut Umum, Penyidik,Fasilitator,Masyarakat dan Pihak Sekolah

memberikan kesimpulan dikabulkannya kesepakatan diversi demi

kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial

serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan anak di

masa depan agar dapat kembali bersosialisasi dan bertumbuh di dalam

msayarakat secara normal.

C. Analisis

1. Penanganan anak dalam Perkara No

:04/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt dan Perkara No :

05/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt.

Penanganan perkara tersebut berdasarkan Undang-Undang Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012pasal 7 yaitu :

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara

Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”

serta Perma No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksaan Diversi

pasal 3 yaitu

“Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak

melakukan tindak pidanayang diancam dengan pidana dibawah 7

tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat

dakwaan subsidaritas, kumulatif, alternative maupun kombinasi.”

dengan menerapkan upaya diversi dimana penyelesaian dilakukan

diluar persidangan dengan kesepakatan antara pihak terkait dengan

melaksanakan musyawarah yang melibatkan Anak,Orang Tua

pelaku/anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasehat Hukum, Psmp

‘Antasena’ Magelang, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik , Fasilitator

berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Bahwa penanganan yang tepat yaitu penetapan diversi karena

merupakan bentuk mediasi penal terbaik untuk menanggulangi masalah

anak pelaku tindak pidana, karena lebih memperhatikan masalah Hak

Asasi Manusia dengan pendekatan restorative justice.

Bahwa ide dan pengaturan diversi sesuai dengan penjelasan diatas

sebelumnya memperhatikan tentang kesejahteraan sianak, yaitu :

a. diversi merupakan proses peradilan pidana anak yang edukatif

karena tidak harus melukai perkembangan jiwa anak akibat dari

stigmatisasi atau labeling.

b. pemberlakuan atau penerapan konsep diversi merupakan cara

penyelesaian perkara anak melalui kesepakatan, dan memberikan

kesempatan pada anak untuk memperbaiki diri atas dasar kemauannya

sendiri tanpa ada pemaksaan melainkan anjuran.

2. Analisis Aspek Yuridis, Aspek Sosiologis dan Aspek Filosofis

dalam Perkara No : 04/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt dan Perkara No

: 05/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt di Pengadilan Negeri Salatiga

- Aspek Yuridis

Aspek yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di

dalam Perkara No : 04/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt dan Perkara No :

05/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt. Fakta-fakta hukum diperoleh selama

proses diversi yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi,

keterangan terdakwa maupun barang bukti yang merupakan satu

rangkaian.

Penerapan dasar aspek yuridis ini harus integratif yaitu penerapan

terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang

hukum yang berkaitan. Di dalam perkara anak ini perbuatan terdakwa

sebagaimana yang diatur tanpa hak atau melawan hukum , menanam,

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja, percobaan atas

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan

Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 UU RI No

35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHAP

dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan

tindak pidana di ancam dengan pidana ancaman paling singkat 5 tahun dan

apaling lama 20 tahun dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a

UU R1 tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 8 . Jo Pasal 132 ayat 1

UU RI No 35 tahun 2009 .

Menimbang bahwa karena musyawarah diversi telah memperoleh

kesepakatan dan ketua pengadilan Negeri Salatiga telah menerbitkan

penetapan No :04/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt dan Perkara No :

05/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt pada tanggal 13 Oktober 2014 maka proses

pemerikasaan perkara ini harus dihentikan memperhatikan pasal 12 ayat 3

, ayat 4 , dan ayat 5 UU No 11 yahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak serta perma No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksaan

Diversi.

Bersama dilaporkan bahwa proses diversi telah berhasil

sebagaimana sudah terlampir dalam berita acara diversi dan kesepakatan

diversi, selanjutnya diterbitkan Penetapan Diversi sesuai dengan ketentuan

pasal 52 ayat 5 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan Perma No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaa Diversi

daam Sistem peradilan Pidana Anak.

Setelah melewati proses seperti yang dijabarkan di atas maka dapat

menarik kesimpulan menimbang kesepakatan Diversi tersebut telah

memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang –

undangan sehingga dapat dikabulkan dengan memperhatikan ketentuan

pasal 12, pasal 52 ayat 5 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak serta Perma No 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

Diversi Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang – undang

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- Aspek Sosiologis

Di lihat dari aspek sosiologis melalui Pengadilan Negeri Salatiga

memberikan atau mengupayakan Diversi dengan penghentian proses

pemeriksaan Perkara No :04/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt dan Perkara No :

05/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt dan dikabulkannya kesepakatan diversi

demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental,

dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang

membahayakan anak di masa depan.

Menurut United Nations Standart Minimum Rules for

Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Diversi adalah

pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil

tindakan–tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan

masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain

menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan

pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan

bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Dari kesimpulan yang didapat oleh Pengadilan Negeri Salatiga

maka atas perkara No :04/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt dan Perkara No :

05/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Sltditetapkan Diversi untuk kepentingan

terbaik bagi anak. Sesuai dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak angka 4 dijelaskan Fasilitator diversi

memberi kesempatan pada anak (pelaku) untuk memberikan tanggapannya

terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan

tanggapan :

- Bahwa anak pelaku menyesali perbuatannya

- Bahwa pelaku masih ingi meneruskan pendidikannya

- Bahwa pelaku bebrbuat seperti dalam dakwaan tersebut karena

rasa solidaritas antar teman dan rasa ingin tahu serta coba-coba

saja

- Bahwa pelaku bersedia memperbaiki perilakunya

- Bahwa pelaku ingin agar perkaranya bisa segera selesai sehingga

bisa sekolah untuk dapat meraih cita cita nya

Selanjutnya fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada

orang tua anak pelaku untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan

perbuatan anaknya dan bentuk penyelesaian yang diharapkan yang atas

kesempatan tersebut lalu bapak ibu pelaku menyampaikan intinya sebagai

berikut :

- Bahwa apa yang terjadi pada pelaku , orang tua anak pelaku

merasa kaget dan syok , padahal menurut orangtua pelaku

menyatakan bahwa anak (pelaku) waktu dirumah merupakan anak

yang santun dan tidak pernah berbuat masalah.

- Bahwa orangtua beranggapan bahwa dilihat dalam masalah ini

dalam pengasuhan masih ada yang kurang

- Bahwa orang tua pelaku akan lebih memperhatikan anaknya

dikemudian hari dan pada forum diversi ini , orang tua berharap

agar anak bisa dikembalikan kepada orangtua dan akan di didik

yang lebih baik lagi dari anak yang sekarang dan apabila forum

diversi merasa perlu untuk anak ini direhab para orangtua akan

menyetujui.

Kemudian Fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada jaksa

penuntut umum, yang atas kesempatan tersebut penutut umum

menyampaikan tanggapannya yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum pelaku tergolong

pengguna, apabila merujuk pada rekomendasi dari bapas, bahwa

anak perlu diadakan tindakan bukan hukuman sehingga jakasa

penuntut umum menyetujui untuk dilakukan diversi

- Bahwa oleh karena pelaku adalah masih bersekolah maka akan

lebih baik apabila anak dikembalikan kepada orangtua dengan

catatan masih dalam pengawasan namun apabila dipandang perlu

di rehab penuntut umum menyetujuinya.

Selanjutnya fasilitator memberian kesempatan kepada Bapas untuk

menyampaikan tanggapannya yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa dalam penelitian bapas pelaku perlu dilakukan tindalan

berupa perawatan di PSMP Antasena Magelang

- Bahwa dari pengamatan Bapas perilaku pelaku setelah kejadian ini

merasa menyesal dan bersedia memperbaiki diri dan berharap

untuk tidak dihukum

- Bahwa perbuatan pelaku hanya bersifat coba-coba karena pelaku

saat ini pada saat pubertas sehingga rasa ingin tahunya sangat

tinggi

Selanjutanya fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada

lembaga PSMP Antasena Magelang yang menyampaikan tanggapannya

yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa pihak PSMP sangat menyetujui dilakukan diversi karena

hal tersebut diamanatkan dalam UU No 11 tahun 2012

- Bahwa pihak PSMP menyarankan pelaku perlu diadakan rehab

secara medis guna mngetahuiberapa dalam pelaku mengalami

ketergantungan narkotika baru kemudian apabila memang pelaku

mengalami ketergantungan maka perlu dilakukan rehab secara

social dan PSMP Antasena Magelang menyediakan.

Kemudian fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada

Bapermas Salatiga untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Bapermas setuju dengan pendapat dan rekomendasi dari

BAPAS untuk dilakukan diversi

Dan yang terakhir fasilitaor memberikan kesempatan kepada

perwakilan masyarakat yang atas kesempatan tersebut menyampaikan

yang intinya setuju dengan proses diversi ini karea semata mata untuk

kebaian dan masa depan pelaku.

Kesimpulan dari aspek sosiologis Perkara No :

04/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt dan Perkara No :

05/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt yang di tetapkan Diversi membawa

keuntungan bagi pelaku/anak sesuai dengan teori tujuan perbuatanmenurut

utilitarianisme, tujuan perbuatan sekurang-kurangnya menghindari atau

mengurangi kerugian yangdiakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan,

baik bagi diri sendiri ataupun orang lain.37Adapun maksimalnya adalah

dengan memperbesar kegunaan, manfaat, dan keuntungan yang dihasilkan

oleh perbuatan yang akan dilakukan. Perbuatan harus diusahakan agar

mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-

siaan, keuntungan daripada kerugian, bagi sebagian besar orang. Dengan

demikian, perbuatan manusia baik secara etis dan membawa dampak

sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain.

- Aspek Filosofis

Seperti diketahui, bahwa untuk mengatasi masalah anak pelaku

tindak pidana telah diatur sebelumnya secara khusus dalam Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengadilan anak juga belum

dapat memberikan tujuan yang sebenarnya seperti yang diharapkan baik

untuk kesejahteraan anak atau untuk melindungi kepentingan anak, dalam

prakteknya cenderung membekaskan stigma atas diri

anak.prosesstigmatisasi ini berlangsung di tingkat penyidikan, penuntutan,

persidangan hingga ditempat pembinaan. Stigma tersebut yaitu adanya

ketentuan bagi narapidana anak keharusan untuk dibina dan dimasukkan

kepada lembaga pemasyarakatan, pengaruh buruk proses peradilan pidana

anak dapat berupa:

a. Trauma akibat perlakuan aparat penegak hukum pada setiap

tahapan

b. Stigma atau cap jahat pada diri sipelaku sehingga anak tersebut

selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat;

c. Anak dikeluarkan dari sekolah.25

Di Pengadilan Negeri Salatiga penetapan diversi dilaksanakan

sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun

2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak karena melihat anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak

mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan

secara berbeda (istimewa), dan memperhatikan hak-haknya,

kelangsunganhidupnya di masa depan, serta juga harus

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of

child).

Bahwa ide dan pengaturan diversi sesuai dengan instrumen-

25DS. Dewi, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak

Indonesia, Indie Publishing, Depok, 2011,hal. 60

instrumen yang diakui secara internasional yang memperhatikan tentang

kesejahteraan anak, yaitu :

a. diversi merupakan proses peradilan pidana anak yang edukatif karena

tidak harus melukai perkembangan jiwa sianak akibat dari stigmatisasi

atau labeling.

b. pemberlakuan atau penerapan konsep diversi merupakan cara

penyelesaian perkara anak melalui kesepakatan, dan memberikan

kesempatan pada sianak untuk memperbaiki diri atas dasar kemauannya

sendiri tanpa ada pemaksaan melainkan anjuran.

Adapun yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

menentukan sebagai berikut :

- Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang

berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak

pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

- Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

tindak pidana.

- Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut

Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pengadilan Negeri Salatiga juga melihat Undang-undang

Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 karena asas Penyelenggaraan

Perlindungan Anak menjadi sangat penting sebagai tolak ukur dalam

menyelenggarakan perlindungan anak. Penyelenggaraan Perlindungan

Anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang ini berazaskan

kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Prinsip-prinsip dalam

Konvensi hak Anak.

Prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak yang dijadikan asas

dalam menyelenggarakan perlindungan anak diantaranya adalah :

1) Non diskriminasi, artinya tidak membedakan anak berdasarkan

asal-usul, suku, agama, ras, dan sosial ekonomi.

2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bahwa dalam semua

tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah,

masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka

kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan

utama. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

Hak-hak ini merupakan hak azasi yang paling mendasar bagi anak

yang dilindungi oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua

dan lingkungan.

1) Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan

terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan

pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika

menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 15 Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014

menyatakan Hak Anak :

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran

penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak

manusiawi

2. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya

dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Mengenai hak anak selaku tersangka/terdakwa, pemerintah

memberikan perlindungan sejak dari penyidikan, pemeriksaan sampai

persidangan. Adapun hak-hak anak tersebut diantaranya adalah :26

a. Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat

bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama

dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

b. Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak

berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi

tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

26M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, AspekHukum Perlindungan Anak dalam Perspektif

Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti,Bandung 1999, hal 5

c. Selama anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak

harustetap dipenuhi.

d. Tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan.

e. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum.

f. Anak mendapatkan kebebasan dalam meberikan keterangan selama

persidangan berlangsung.

g. Anak berhak mendapatkan perlakukan yang layak, dibedakan dan

dipisahkan dengan tahanan dewasa.

Kesimpulan yang di dapat di dalam Penetapan Diversi dari aspek

filosofis di Pengadilan Negeri Salatiga dengan melihat hak – hak anak

untuksecara umum memperoleh tujuan dari bekerjanya sistem peradilan

pidana anak pada dasarnya ditujuakn untuk membangun sistem peradilan

yang adil dan ramah terhadap anak (fair and humane). Adapun

karakteristik system peradilan pidana anak yang adil dan ramah terhadap

anak, meliputi:27

a. Berlandaskan hak anak;

b. Menerapkan prinsip keadilan restoratif;

c. Menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai acuan pertama

dan utama;

d. Fokus pada pencegahan sebagai tujuan utama;

27Teguh Prasetyo , Penerapan diversi terhadap tindak pidana anak dalam sistem

peradilan pidana anak, refleksi hukum vol. 9, no. 1 , hal 6

e. Menjadikan sanksi penahan sebagai alternatif terakhir (the last resort)

dan jika memungkinkan menahan anak dalam waktu yang

sesingkatsingkatnya;

f. Prinsip proporsionalitas;

g. Menekankan rehabilitasi dan reintegrasi;

h. Melakukan Intervensi secara layak dan tepat waktu;

i. Prosedur khusus untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak.

Hasil dari kesepakatan diversiPerkara No

:04/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Slt dan

Perkara No :05/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Sltsesuai dengan

ketentuan sebagai berikut :

(a) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

(b) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan

peradilan umum;

(c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan

selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani

pidana atau tindakan, wajib di upayakan diversi.

Yang mana dalam diversi ini diharapkan dapat tercapainya

keadilan baik bagi pelaku/anak.Keadilan yang hendak dicapai disini adalah

keadilan yang bermartabat.Yaitu keadilan yang memanusiakan manusia

bukan saja terhadap pelaku namun juga terhadap anak.Hal ini sangatlah

penting karena selama ini anak tindak pidana kurang mendapatkan rasa

keadilan.Meskipun demikian, diversi tidak dapat diterapkan kesemua

tindak pidana. Diversi hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana yang

dilakukan oleh anak-anak dengan ancaman pidana tidak lebih dari tujuh

tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residive).Dalam

sistem peradilan pidana anak, penerapan diversi merupakan suatu

kewajiban bagi aparat penegak hukum yang dimulai dari tahap penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.