BAB II PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL …repository.unair.ac.id/13753/8/8. Bab 2.pdf · 1. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum

13

BAB II

PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

TAHUN 2013

2.1 Bantuan Operasional Sekolah

2.1.1 Latar Belakang Bantuan Operasional Sekolah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun

wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar

minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam

ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara

yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah,

dan masyarakat. Konseskuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi

seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar, Sekolah Dasar dan Sekolah

Menengah Pertama (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat

diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005

APK SD telah mencapai 115 %, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai

98,11 %, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari

target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. APK tersebut diperoleh dari

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis BOS 2012.

Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013

HANNIFA AMALIA A.

14

signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu,

mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendektan dan

orientasi program BOS dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. 13

Dana BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dari transfer ke

Kabupaten/ Kota pada tahun 2011 menjadi transfer ke Provinsi pada tahun

2012.14

Pelaksanaan program BOS akan diatur dengan 3 peraturan menteri, yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas

Umum Daerah serta pelaporannya.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di

daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian

dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah.15

2.1.2 Pengertian BOS

BOS adalah program Pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk

penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar

sebagai pelaksana program wajib belajar.16

Menurut PP 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau

peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya langsung berupa daya air, jasa

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi,

konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan

investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

13

Ibid.

14 Ibid.

15 Ibid.

16 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, http://bos.kemdikbud.go.id/home/about, h.1

dikunjungi 19 Desember 2014



HANNIFA AMALIA A.

http://bos.kemdikbud.go.id/home/about

15

2.1.3 Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Sesuai PP Nomor 51 Tahun 2011 secara umum program BOS bertujuan

untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan

SMP/SMPLB/ SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali

pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf

Internasional (SBI). Sumbangan / pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus

tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga

sumbangan / pungutan tidak berlebih;

2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam

bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;

3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

2.1.4 Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS menurut Buku Petunjuk Teknis penggunaan dana

BOS dan laporan keuangan BOS Tahun Anggaran 2012 adalah semua sekolah

SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan

Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh

masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS

Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

1. SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun

2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/siswa/tahun



HANNIFA AMALIA A.

16

2.1.5. Waktu Penyaluran Dana

Sesuai Buku Petunjuk Teknis penggunaan dana BOS dan laporan

keuangan BOS Tahun Anggaran 2012, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan

untuk periode Januari sampai Desember 2012, yaitu semeseter 2 tahun pelajaran

2011/2012 dan semeseter 1 tahun pelajaran 2012/2013. Penyaluran dana

dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-

September dan Oktober-Desember.

Bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis sehingga proses

penyaluran dan pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau

memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dan pengambilan dana

BOS oleh sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester.

Penentuan wilayah tersebut akan ditentukan oleh Kementrian Keuangan

berdasarkan usulan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

2.1.6 Mekanisme Penyaluran Dana BOS

Mekanisme penyaluran dana BOS pada tahun 2013 sesuai Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012

atau disebut sebagai buku petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban

keuangan dana BOS Tahun 2013 adalah:

1. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan dan

verifikasi data jumlah siswa tiap sekolah

2. Bersama Tim Manajemen BOS tingkat provinsi dan Tim Manajemen BOS

Pusat melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah

3. Atas dasar jumlah siswa tiap sekolah, Kementrian Pendidikan dan



HANNIFA AMALIA A.

17

Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap kota/kabupaten/Provinsi untuk

selanjutnya dikirim ke Kementrian Keuangan

4. Kementrian keuangan menetapkan alokasi anggaran tiap Provinsi melalui

Peraturan Menteri Keuangan setelah Kementrian Keuangan menerima data

mengenai jumlah sekolah dan jumlah siswa dari Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan.

5. Penyaluran dana BOS dari tingkat pusat melalui penyaluran dana dari Kas

Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi. Mekanisme

penyaluran dana dan Pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

6. Penyaluran dana dari KUD Provinsi ke rekening sekolah, mekanisme

penyaluran dana dan Pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri.

(Gambar 2.1 Mekanisme Penyaluran Dana BOS)

Penyaluran dana BOS bagi daerah yang tidak terpencil disalurkan dari

KUN ke KUD secara triwulan, yaitu:



HANNIFA AMALIA A.

18

1. Triwulan pertama (Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret) dilakukan

paling lambat 14 hari kerja pada awal bulan Januari;

2. Triwulan pertama (Bulan April sampai dengan Bulan Juni) dilakukan paling

lambat 7 hari kerja pada awal bulan April;

3. Triwulan pertama (Bulan Juli sampai dengan Bulan September) dilakukan

paling lambat 7 hari kerja pada awal bulan Juli;

4. Triwulan pertama (Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember)

dilakukan paling lambat 14 hari kerja pada awal bulan Oktober;

Dana BOS daerah terpencil disalurkan dari KUN ke KUD semesteran (6

bulanan) yaitu:

1. Semester pertama (Januari-Juni) dilakukan paling lambat 14 hari kerja pada

awal bulan Januari;

2. Semester kedua (Juli-Desember) dilakukan paling lambat 7 hari kerja pada

awal bulan Juli.

Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) harus menyalurkan

dana BOS ke sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di

KUD Provinsi.

Mengenai mekanisme pengambilan dana BOS adalah dilakukan oleh

bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan

sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai

peraturan yang berlaku. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah

dan tidak diperkenakan adanya pungutan atau pemotongan biaya apapun

dengan alasan apapun oleh siapapun. Dana BOS dalam satu periode tidak



HANNIFA AMALIA A.

19

harus habis dipergunakan pada periode tersebut.

2.2 Kaitan Bantuan Operasional Sekolah dengan Hukum Keuangan Negara

2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Keuangan Negara

Peranan hukum keuangan Negara saat ini tengah diuji untuk memberikan

pemahaman yang komprehensif-teoritis-praktis dalam proses pendewasaan

sistem keuangan Negara di Indonesia, khususnya dalam meneguhkan pengertian

keuangan Negara yang memihak pada konsepsi kemandirian badan hukum dan

kebijakan otonomi daerah17

. Sebagai suatu Negara yang berkedaulatan rakyat,

berdasarkan hukum dan menyelenggarakan pemerintahan Negara berdasarkan

konstitusi, sistem pengelolaan keuangan Negara harus sesuai dengan aturan

pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang

Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran

pendapatan dan belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang,

dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk

keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-

Undang. Hal-hal lain mengenai keuangan Negara sesuai dengan amanat pasal 23

C diatur dengan Undang-Undang.

Sehubungan dengan pengaturan secara konstitusional terhadap anggaran

pasal 23 UUD 1945 menyatakan; APBN sebagai wujud dari pengelolaan

keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara

17

Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 1



HANNIFA AMALIA A.

20

terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat18

.

Pengertian keuangan Negara menurut M. Ichwan ialah rencana kegiatan

secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah

mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun

mendatang.19

Sedangkan sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 (UU No 17 Tahun 2003) tentang Keuangan Negara, Keuangan

Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik

Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sementara yang dimaksud dengan anggaran menurut M. Marsono ialah

suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada suatu fihak mengandung jumlah

pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai

kepentingan Negara pada suatu masa depan dan pada fihak lain merupakan

perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin dapat diterima dalam masa

tersebut.20

Ditinjau dari kedudukan anggaran Negara dalam penyelenggaraan

Negara hal itu dapat dimengerti, tetapi apabila dikaitkan dengan APBN Muchsan

lebih memperjelas hubungan antara keduanya. Muchsan menyatakan bahwa

anggaran Negara merupakan inti dari keuangan Negara, sebab anggaran Negara

merupakan alat penggerak untuk melaksanakan penggunaan keuangan Negara.21

18

W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2013

h. 18

19Ibid, h. 1

20 Subagio, Op. Cit., h. 13

21 Tjandra, Op. Cit., h. 2



HANNIFA AMALIA A.

21

Ruang lingkup hukum keuangan Negara menurut pasal 2 UU No. 17

Tahun 2003 meliputi:

a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan

uang, dan melakukan pinjaman;

b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintah Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaan Negara;

d. Pengeluaran Negara;

e. Penerimaan Daerah;

f. Pengeluaran Daerah;

g. Kekayaan Negara atau Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak

lain berupa: uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan

pada perusahaan Negara/ daerah;

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum;

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas

yang diberikan pemerintah.

Kewajiban Negara yang berkenaan dengan keuangan Negara adalah

membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dalam rangka pelaksanaan tugas-

tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

2.2.2 Sumber Keuangan Dana BOS

Pengaturan keuangan Negara yang singkat dalam Undang-Undang Dasar



HANNIFA AMALIA A.

22

1945 membawa masalah yuridis terhadap definisi keuangan Negara, sehingga

membuka penafsiran yang berbeda-beda terhadap definisi tersebut. Namun,

dalam kerangka teoritis, hokum keuangan Negara, berdasarkan penafsiran pasal

23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang

Dasar 1945 yang dimaksud sebagai keuangan Negara adalah yang ditetapkan

dalam Undang-Undang APBN.

Dengan dasar penafsiran tersebut, menyimpulkan secara tegas maksud

keuangan Negara sebagai APBN, yang kemudian menjadi dasar pemeriksaan

BPK dalam memeriksa keuangan Negara. Hal ini berarti keuangan lain di luar

APBN tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan Negara.22

Di dalam pasal 2 UU APBN tahun 2013 menyebutkan APBN terdiri atas

anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan

anggaran. Sementara Anggaran Belanja Negara tahun 2013 tercantum di dalam

pasal 6 UU APBN tahun 2013, yakni terdiri dari anggaran Belanja Pemerintah

Pusat dan anggaran Transfer ke Daerah. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

yang dimaksud dalam pasal 6 tersebut dikelompokkan atas Belanja Pemerintah

Pusat menurut Organisasi, Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, dan Belanja

Pemerintah Pusat menurut jenis belanja.

Sedangkan sesuai pasal 13 UU APBN tahun 2013, anggaran Transfer ke

Daerah yang dimaksud dalam pasal 6 tersebut terdiri atas dana perimbangan,

serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Lebih lanjut mengenai penjabaran

dana perimbangan yang berasal dari anggaran Transfer ke Daerah tersebut sesuai

22

Sutedi, Op. Cit., h. 16



HANNIFA AMALIA A.

23

pasal 14 terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi

Khusus.

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 13 tersebut terdiri dari dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

Dana Penyesuaian lebih lanjut terdiri atas Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS

Daerah, dana tambahan penghasilan guru PNS Daerah, Dana Insentif Daerah,

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) dan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS).

Pasal 15 ayat (8) menyebutkan bahwa Dana BOS pada tahun 2013

direncanakan sebesar Rp 23.446.900.000,- (Dua Puluh Tiga Triliun Empat Ratus

Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

2.2.3 Pengelolaan Dana BOS Tahun 2013

Menurut Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2013, sekolah sebagai

sebuah entitas organisasi harus mampu mengelola dana BOS secara profesional

untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Dana BOS yang

diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri melalui Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS). Hal ini menuntut sekolah mampu merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara baik dan

transparan.

Pengelolaan dana yang baik tidak lepas dari prinsip ekonomis, efisiensi,

efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan dan



HANNIFA AMALIA A.

24

pengadilan. Untuk mencapai tujuan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut

dalam penyelenggaraan dana BOS Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

menyusun petunjuk teknis keuangan, petunjuk ini diharapkan dapat dijadikan

acuan untuk pelaksanaan program bagi semua tingkatan pengelola BOS.

Dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan berikut ini:

No Komponen

Pembiayaan

Item Pembiayaan Penjelasan

1 Pengembangan

Perpustakaan

Mengganti buku

teks yang rusak atau

menambah

kekurangan untuk

memenuhi rasio satu

siswa satu buku

Langganan

publikasi berkala

Akses informasi

online

Pemeliharaan

buku/ koleksi

perpustakaan

Peningkatan

kompetensi tenaga

Perhatikan

UU No. 43

Tahun 2007

tentang

Perpustakaan

Minimal 5%

dari dana BOS



HANNIFA AMALIA A.

25

pustakawan

Pengembangan

database

perpustakaan

Pemeliharaan

perabot perpustakaan

2. Kegiatan dalam rangka

penerimaan siswa baru

Biaya pendaftaran

Penggandaan

formulir

Administrasi

pendaftaran

Pendaftaran ulang

Termasuk untuk

konsumsi panitia

dan uang lembur

dalam rangka

penerimaan siswa

baru. Standar

pembiayaan

mengacu pada

batas kewajaran

setempat atau batas

yang telah

ditetapkan Pemda

3. Kegiatan pembelajaran

dan ekstrakulikuler

siswa

PAKEM (SD)

Pembelajaran

kontekstual (SMP)

Pengembangan

Termasuk untuk:

Honor jam

mengajar

tambahan diluar

jam pelajaran



HANNIFA AMALIA A.

26

pendidikan karakter

Pembelajaran

remedial

Pembelajaran

pengayaan

Pemantapan

persiapan ujian

Olahraga,

kesenian, karya

ilmiah remaja,

pramuka, dan palang

merah remaja

Usaha Kesehatan

Sekolah (UKS)

dan biaya

transportasinya

(termasuk di

SMP terbuka)

Biaya

transportasi dan

akomodasi

siswa/ guru

dalam rangka

mengikuti lomba

Fotocopy

Membeli alat

olahraga, alat

kesenian, dan

biaya

pendaftaran

mengikuti

lomba

Kegiatan ulangan dan

ujian

Ulangan harian

Ulangan umum

Ujian sekolah

Termasuk untuk:

Fotocopy

Penggandaan

soal



HANNIFA AMALIA A.

27

Honor koreksi

ujian, dan

Honor guru

dalam rangka

penyusunan

rapor siswa

5. Pembelian bahan-bahan

habis pakai

Buku tulis, kapur

tulis, pensil, spidol,

kertas, bahan

praktikum, buku

induk, buku inventaris

Minuman dan

makanan ringan untuk

kebutuhan sehari-hari

di sekolah

Pengadaan suku

cadang alat kantor

6. Langganan daya dan

jasa

Listrik, air dan

telepon, internet

(fixed/ mobile modem)

baik dengan cara

berlangganan maupun

Penggunaan

internet dengan

mobile modem

dapat dilakukan

untuk maksimal



HANNIFA AMALIA A.

28

prabayar

Pembiayaan

penggunaan internet

termasuk pemasangan

baru

Membeli genset

atau jenis lainnya

yang lebih cocok di

daerah tertentu

misalnya panel surya,

jika di sekolah tidak

ada jaringan listrik

pembelian voucher

sebesar Rp 250.000

per bulan

7. Perawatan sekolah Pengecatan,

perbaikan atap bocor,

perbaikan pintu dan

jendela

Perbaikan mebeler,

perbaikan sanitasi

sekolah ( kamar mandi

dan WC), perbaikan

lantai ubin/ keramik,

dan perawatan fasilitas

sekolah lainnya

Kamar mandi dan

WC siswa harus

dijamin berfungsi

dengan baik



HANNIFA AMALIA A.

29

8. Pembayaran

honorarium bulanan,

guru honorer dan

tenaga kependidikan

honorer

Guru honorer

(hanya untuk

memenuhi SPM)

Pegawai

administrasi (termasuk

administrasi BOS

untuk SD)

Pegawai

perpustakaan

Penjaga sekolah

Satpam

Pegawai

kebersihan

Dalam

pengangkatan guru

atau tenaga

kependidikan

honorer, sekolah

harus

mempertimbangkan

batas maksimum

penggunaan dana

BOS untuk belanja

pegawai, serta

kualifikasi guru

honorer harus

sesuai bidang yang

diperlukan

9. Pengembangan profesi

guru

KKG/ MGMP

KKKS/ MKKS

Menghadiri

seminar yang terkait

langsung dengan

peningkatan mutu

pendidik, dan

ditugaskan oleh

Khusus untuk

sekolah yang

memperoleh hibah

pengembangan

KKG/ MGMP atau

sejenisnya pada

tahun anggaran

yang sama hanya



HANNIFA AMALIA A.

30

sekolah diperbolehkan

menggunakan dana

BOS untuk biaya

transport kegiatan

apabila tidak

disediakan oleh

hibah tersebut

10. Membantu siswa

miskin

Pemberian

tambahan biaya

transportasi bagi siswa

miskin yang

menghadapi masalah

biaya transportasi dari

dan ke sekolah

Membeli alat

transportasi sederhana

bagi siswa miskin

yang akan menjadi

barang inventaris

sekolah (misalnya

sepeda, perahu

penyeberangan, dll)

Membeli seragam,



HANNIFA AMALIA A.

31

sepatu dan alat tulis

bagi siswa penerima

bantuan siswa miskin

(BSM) sebanyak

penerima BSM baik

dari pusat, provinsi

maupun kabupaten/

kota di sekolah

tersebut

11. Pembiayaan

pengelolaan BOS

Alat tulis kantor

(ATK termasuk tinta

printer, CD dan flash

disk)

Penggandaan surat

menyurat, insentif

bagi bendahara dalam

rangka penyusunan

laporan BOS dan

biaya transportasi

dalam rangka

mengambil dana BOS

di bank atau PT POS

12. Pembelian perangkat Desktop/ work Masing-masing



HANNIFA AMALIA A.

32

computer station

Printer atau printer

plus scanner

maksimum satu

unit dalam satu

tahun anggaran.

Peralatan computer

tersebut harus ada

di sekolah.

13. Biaya lainnya jika

seluruh komponen 1

s.d. 12 telah terpenuhi

pendanaanya dari BOS

Alat peraga atau

media pembelajaran

Mesin ketik

Peralatan UKS

Pembelian meja

dan kursi yang ada

sudah rusak berat

Penggunaan dana

untuk komponen

ini harus dilakukan

melalui rapat

dengan dewan guru

dan komite sekolah

Penggunaan Dana BOS di sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

1.Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional

sekolah

2.Bagi sekolah yang telah menerima DAK tidak diperkenankan menggunakan

dan BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak

mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan (13 item

pembelajaran) maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber

pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu pendapatan hibah



HANNIFA AMALIA A.

33

(misalnya DAK) dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap

memperhatikan peraturan terkait.

3.Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar Jam

mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah.

4.Bunga bank/ jasa giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi

milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah (berdasarkan surat

edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10

Agustus 2010 perihal pemanfaatan bunga bank yang berasal dari dana

BOS di rekening sekolah).

2.2.4 Larangan Pengunaan Dana BOS

Sesuai buku petunjuk teknis BOS 2013 larangan penggunaan dana BOS

diantaranya:

1. Disimpan dengan maksud dibungakan;

2. Dipinjamkan kepada pihak lain;

3. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS);

4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan

memerlukan biaya besar, missalnya studi banding, tur studi (karya

wisata) dan sejenisnya;

5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD

Kecamatan/Kabupate/Kota/ Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya kecuali

untuk menanggung biaya siswa/ guru yang ikut serta dalam kegiatan

tersebut;



HANNIFA AMALIA A.

34

6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;

7. Membeli pakaian/ seragam/ sepatu bagi guur/ siswa untuk kepentingan

pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima BSM;

8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;

9. Membangun gedung/ ruangan baru;

10. Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses

pembelajaran;

11. Menanamkan saham;

12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah

pusat/ pemerintah daerah secara penuh/ wajar;

13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan

operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari

besar nasional dan upacara keagamaan/ acara keagamaan;

14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/

pendampingan terkait program BOS/ perpajakan program BOS yang

diselenggarakan lembaga diluar SKPD Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

2.2.5 Monitoring dan Supervisi

Terdapat aturan mengenai monitoring dan supervisi di dalam buku

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana

Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013. Bentuk kegiatan monitoring dan

supervisi adalah melakukan pemantauan pembinaan dan penyelesaian masalah

terhadap pelaksanaan program BOS. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah



HANNIFA AMALIA A.

35

untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah,

waktu, cara dan penggunaan yang tepat.

Komponen utama yang dimonitor antara lain:

1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan

2. Penyaluran dan penggunaan dana

3. Pelayanan dan penanganan pengaduan

4. Administrasi keuangan

5. Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana

BOS.

Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan

penanganan pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.

Dalam pelaksanaannya, monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama

dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari fakta,

menginvestigasi, menyelesaikan masalah dan mendokumentasikan.

Kegiatan monitoring supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen BOS

Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/

Kota.

A. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat

1. Monitoring pelaksanaan program ditujukan untuk memantau penyaluran

dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen BOS Provinsi dan

Penggunaan dana manajemen dan operasional yang disediakan oleh

Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di sekolah;

2. Responden terdiri dari Tim Manajemen BOS Provinsi, Pengelola



HANNIFA AMALIA A.

36

Keuangan Daerah, Bank Penyalur dan Sekolah;

3. Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada

saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;

4. Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan

lapangan;

5. Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke Sekolah

dilakukan secara online.

B. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi

1. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan

dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah;

2. Responden terdiri dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, sekolah,

murid, dan/atau orangtua murid penerima bantuan dan lembaga

penyalur dana BOS;

3. Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada

saat penyaluran dana, dan pasca penyaluran dana;

4. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;

5. Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke Sekolah

dilakukan secara online.

C. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

1. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan

dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah;

2. Responden terdiri dari sekolah dan murid dan/atau orangtua murid;

3. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca



HANNIFA AMALIA A.

37

penyaluran dana;

4. Bila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar

monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain

program BOS;

5. Monitoring dapat melibatkan pengawas sekolah secara terintegrasi

dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah;

6. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;

7. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas

sekolah yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu

melakukan monitoring.

2.2.6 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan

Program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat,

Provinsi, Kabupaten/ Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil

kegiatannya kepada pihak terkait.

Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah

yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan,

pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring

evaluasi dan pengaduan masalah.

A. Pelaporan

1. Tingkat Sekolah

a.) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Formulir BOS-K1



HANNIFA AMALIA A.

38

dan BOS- K2)

RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite

Sekolah dan khusus untuk sekolah swasta ditambah Ketua

Yayasan. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan

kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajemen BOS

Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran,

namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua.

Oleh karena itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang

dirinci tiap semester. Format RKAS dapat dilihat seperti pada

Formulir BOS-K1.

RKAS perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan

dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk

setiap sumber dana yang diterima sekolah (Formulir BOS-K2).

B. Pembukuan

Sekolah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh

sekolah untuk program BOS. Pembukuan yang digunakan dapat dengan tulis

tangan atau menggunakan komputer. Buku yang digunakan adalah sebagai

berikut.

i. Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3)

Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing rekening bank

yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam Buku Kas Umum

meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan



HANNIFA AMALIA A.

39

dengan pihak ketiga:

i). Kolom Penerimaan:dari penyalur dana (BOS atau sumber

dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa

giro dari bank.

ii). Kolom Pengeluaran: adalah pembelian barang dan jasa,

biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran

pajak.

Buku Kas Umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah

transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu

minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat didalam Buku Kas Umum

juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku Pembantu

Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Formulir

yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas

sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa

lainnya apabila diperlukan.

ii. Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4)

Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan

ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini

disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas, Tim

Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya

apabila diperlukan.

iii. Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5)



HANNIFA AMALIA A.

40

Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank

(baik cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara

dan Kepala Sekolah.

Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada

pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para

pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

iv. Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6)

Buku pembantu pajak mempunyai fungsi untuk mencatat

semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas

pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut

pajak.

Terkait dengan pembukuan dari dana yang diperoleh

sekolah untuk program BOS, sekolah perlu memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

i. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat

dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer.

Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara

wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu

sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan menatausahakan

hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu bulanan

yang telah ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara

Sekolah.

ii. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku



HANNIFA AMALIA A.

41

Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan

urutan tanggal kejadiannya.

iii. Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta.

iv. Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau

berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku

pembantunya serta bukti- bukti pengeluaran harus

diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara

Serah Terima.

c. Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOS-K7)

Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum (Formulir

BOS-K3) dari semua sumber dana yang dikelola oleh sekolah pada

periode yang sama.

Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh

Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung

jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan

sesuai NPH BOS yang tercantum dalam Permendagri tentang Pengelolaan

BOS.

Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh

penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

d. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a)

Laporan ini merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan

dana BOS dan disusun berdasarkan Formulir BOS-K7. Laporan ini dibuat



HANNIFA AMALIA A.

42

triwulanan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite

Sekolah.

e. Bukti pengeluaran

i. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti

kuitansi yang sah;

ii. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai

yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi

dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenai bea meterai,

sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,- sampai

dengan Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp

3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp 1.000.000,-

dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-

iii. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai

dengan peruntukannya;

iv. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam

bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;

v. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas

dibayar oleh Bendahara;

vi. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara

BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

f. Pelaporan

Laporan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

i. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan



HANNIFA AMALIA A.

43

kegiatannya.

ii. Laporan penggunaan dana BOS di tingkat sekolah meliputi

laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana (Formulir

BOS-K7 dan BOS-K7a) dan surat pernyataan tanggung jawab yang

menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai

NPH BOS.

iii. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan

Buku Pembantu Pajak beserta bukti serta dokumen pendukung bukti

pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/bon dari

vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan

audit.

iv. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan

keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata

dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta

disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan

setiap saat.

Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah:

i. Rekapitulasi penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7A) harus

dilaporkan oleh setiap sekolah tiap triwulan melalui laman

www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana BOS

triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.

ii. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.

iii. Lembar pencatatan pengaduan.



HANNIFA AMALIA A.

http://www.bos.kemdikbud.go.id/

44

Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun

anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling

lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

2. Tingkat Kabupaten/Kota(Formulir BOS-K8)

Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota:

a. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim

Manajemen BOS Sekolah dengan menggunakan Formulir BOS-K8.

b. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi

tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status

penyelesaian.

Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Provinsi

paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

3. Tingkat Provinsi

a. Laporan Triwulanan (Formulir BOS-K9 dan BOS-K9a)

Laporan ini untuk melihat kesesuaian jumlah dana yang diterima

oleh Kas Umum Daerah (KUD) dari Kas Umum Negara (KUN) dengan

kebutuhan riil. Laporan ini dibuat triwulanan dipisahkan untuk daerah non

terpencil (BOS- K9) dan daerah terpencil (BOS-K9a), dibuat oleh Tim

Manajemen BOS Provinsi ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi dan dikirimkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2

setiap triwulan.

b. Laporan Akhir Tahun (Formulir BOS-K10)



HANNIFA AMALIA A.

45

Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah:

i. Hasil Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS dengan

menggunakan Formulir BOS-K10.

ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi

informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan,

dan status penyelesaian.

iii. Kegiatan lainnya, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan,

pengadaan, dan kegiatan lainnya.

Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling

lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.

c. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan ini berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden,

kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Laporan monitoring rutin

dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari setelah

pelaksanaan monitoring.

4. Tingkat Pusat

Tim Manajemen BOS Pusat harus membuat laporan-laporan sebagai berikut.

a. Laporan Triwulanan (Formulir BOS-K11 dan BOS-K11a)

Hal-hal yang perlu disampaikan dalam laporan triwulanan adalah laporan

realisasi penyerapan dana BOS triwulanan yang diterima dari Tim

Manajemen BOS Provinsi menggunakan Formulir BOS-K11 dan BOS-

K11a. Sumber data penyusunan laporan ini adalah Formulir BOS-K-9 dan

BOS-K9 dari setiap provinsi. Laporan ini harus dikirim oleh



HANNIFA AMALIA A.

46

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Keuangan

paling lambat pada minggu ke 2 bulan ke-3 dari setiap triwulan

sebagai bahan untuk penyaluran dana triwulan berikutnya dari Kas

Umum Negara ke Kas Umum Daerah Provinsi, dan sebagai dasar

pencairan dana cadangan, apabila diperlukan.

b. Laporan Akhir Tahun (Formulir BOS-K12)

Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah:

i. Laporan penggunaan dana BOS hasil rekapitulasi dari laporan

Tim Manajemen BOS Provinsi dengan menggunakan Formulir BOS-

K12.

ii. Statistik Penerima Bantuan yang disusun berdasarkan data

yang diterima dari Tim Manajemen BOS Provinsi.

iii. Hasil Monitoring dan Evaluasi yang berisi tentang jumlah

responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan,

saran, dan rekomendasi.

iv. Penanganan Pengaduan Masyarakatyang antara lain berisi informasi

tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status

penyelesaian yang merupakan rekapitulasi dari penanganan pengaduan

yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi/Kab/Kota.

v. Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, pengadaan, dan

kegiatan lainnya.

Laporan akhir tahun harus diserahkan ke Menteri terkait pada akhir

bulan Januari tahun berikutnya.



HANNIFA AMALIA A.

47

2.2.7 Pengawasan, Pemeriksaan dan Sanksi

A. Pengawasan

Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat,

pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan Melekatyang dilakukan oleh pimpinan masing-

masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat,

provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam

program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD

Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.

2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal

Kemdikbud serta Inpektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga

tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan

instansi yang akan diaudit.

4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

sesuai dengan kewenangan.

5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan

program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit

pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah,

Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Apabila terdapat indikasi

penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera



HANNIFA AMALIA A.

48

dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga

berwenang lainnya.

B. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan

negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh

aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang

melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk,

misalnya:

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan

undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan

pangkat, mutasi kerja).

2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana

BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada

satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi.

3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan,

penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau

terbukti melakukan penyimpangan dana BOS.

4. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan

pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya

kepada provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran

tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh

keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.



HANNIFA AMALIA A.

49

2.3 Praktik Penyaluran Dana BOS Tahun 2013

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari website resmi Kementrian

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Rekapitulasi

Penyaluran Dana BOS Triwulan 3 Tahun 2013, adalah sebagai berikut:



HANNIFA AMALIA A.

50

REKAPITULASI PENYALURAN DANA BOS TRIWULAN 3 TAHUN 2013

HARI

Rabu

TANGGAL 08 Agustus 2013

JAM

15.00 WIB

No.

Provinsi

SP2D

Penyaluran dari

Bank ke Sekolah

% Dana

ke Sklh

% Sekola

h

Keterangan

Tgl Terbi

t Jml Dana Tgl Salur

Tgl Lapo

r

Jml Sekolah

Jml Dana

1 Kepulauan Riau

28 Jun 2013

39,278,622,500.- 28 Jun 2013

28 Jun

2013 1,106 39,278,622,500.- 100 % 100 %

Sudah semua kab/kota

2-3

DI Yogyakarta

01 Jul 2013

64,983,202,500.- 01 Jul 2013 01 Jul 2013

2,412 64,983,202,500.-

100 %

100 % Sudah semua

kab/kota

Sumatera Barat

01 Jul 2013

133,976,386,500.- 01 Jul 2013 01 Jul 2013

4,946 133,976,386,500.-

100 %

100 % Sudah semua

kab/kota

4 Jawa Tengah

02 Jul 2013

657,473,152,500.- 02 Jul 2013 02 Jul 2013

22,864 657,473,152,500.- Sudah semua

kab/kota



HANNIFA AMALIA A.

51

100 % 100 %

5 Gorontalo 03 Jul 2013

29,217,597,500.- 03 Jul 2013 03 Jul 2013

1,234 29,217,597,500.-

100 %

100 % Sudah semua

kab/kota

6-7

Jawa Timur

04 Jul 2013

662,270,657,500.- 04 Jul 2013 05 Jul 2013

24,284 659,266,848,833.-

100 %

100 %


Papua Barat

04 Jul 2013

28,098,982,500.- 05 Jul 2013 12 Jul 2013

1,211 28,098,982,500.-

100 %

100 % Sudah semua

kab/kota

8 Sumatera Selatan

05 Jul 2013

193,133,532,500.- 05 Jul 2013 08 Jul 2013

5,748 193,133,532,500.-

100 %

100 %


9-11

Kalimantan Barat

08 Jul 2013

127,954,850,000.- 09 Jul 2013 10 Jul 2013

5,338 127,954,850,000.-

100 %

100 % Sudah semua

kab/kota

Kalimantan Timur

08 Jul 2013

98,182,135,000.- 09 Jul 2013 10 Jul 2013

2,954 98,182,135,000.-

100 %

100 %


Sulawesi Tengah

08 Jul 2013

76,039,990,000.- 10 Jul 2013 17 Jul 2013

3,580 75,998,867,502.-

100 %

100 %


12 Sulawesi Barat

05 Jul 2013

36,632,667,500.- 15 Jul 2013 16 Jul 2013

1,630 36,632,667,500.- Sudah semua

kab/kota



HANNIFA AMALIA A.

52

100 % 100 %

13 Riau 12 Jul 2013

157,819,672,500.- 15 Jul 2013 17 Jul 2013

4,489 153,316,435,000.-

100 %

100 % Sudah semua

kab/kota

14 Sulawesi Selatan

09 Jul 2013

219,550,000,000.- 16 Jul 2013 16 Jul 2013

7,952 219,550,000,000.

100 %

100 %


15 Maluku 10 Jul 2013

100,994,590,000.- 16 Jul 2013 19 Jul 2013

2,314 100,994,590,000.

100 %

100 % Sudah semua

kab/kota

16-

17 Bali

16 Jul 2013

92,438,990,000.- 17 Jul 2013 24 Jul 2013

2,819 92,438,990,000.

100 %

100 %


Kalimantan Selatan

16 Jul 2013

76,927,465,000.- 17 Jul 2013 22 Jul 2013

3,519 76,927,465,000.

100 %

100 % Sudah semua

kab/kota

18 Sulawesi Tenggara

11 Jul 2013

72,142,062,500.- 18 Jul 2013 19 Jul 2013

2,983 72,142,062,500.

100 %

100 %


19 Kep. Bangka Belitung

15 Jul 2013

30,995,800,000.- 18 Jul 2013 19 Jul 2013

977 30,959,160,000.

100 %

100 %


20 Kalimantan Tengah

03 Jul 2013

65,984,392,500.- 24 Jul 2013 26 Jul 2013

3,285 65,984,392,500.-




HANNIFA AMALIA A.

53

100 % 100 %

21 Jawa Barat

15 Jul 2013

980,708,400,000.- 18 Jul 2013 23 Jul 2013

24,556 976,562,028,982.- 98.12

% 98.42%


22 Papua 24 Jul 2013

160,559,445,000.- 23 Jul 2013 27 Jul 2013

2,733 154,039,290,000.- 95.39

% 94.14%


23 Sulawesi Utara

08 Jul 2013

60,621,374,000.- 15 Jul 2013 17 Jul 2013

2,725 56,848,304,000.- 93.01

% 93.29%


24 Banten 26 Jul 2013

245,553,250,000.- 29 Jul 2013 31 Jul 2013

4,523 202,667,680,000.- 80.67

% 77.33%


25 Lampung 10 Jul 2013

182,809,182,500.- 11 Jul 2013 17 Jul 2013

2,297 81,782,280,000.- 44.15

% 39.22%


26 Nusa Tenggara Timur

10 Jul 2013

171,718,207,500.- 22 Jul 2013 23 Jul 2013

2,163 59,418,647,500.- 34.60

% 35.18%


27 Bengkulu 09 Jul 2013

47,886,615,000.- 0 0.- 0.00% 0.00% Sudah semua

kab/kota

28 Jambi 11 Jul 2013

80,981,102,500.- 0 0.- 0.00% 0.00% Sudah semua

kab/kota

29 Nusa Tenggara Barat

15 Jul 2013

108,878,172,500.- 0 0.- 0.00% 0.00% Sudah semua

kab/kota

30 DKI Jakarta

16 Jul 2013

180,652,170,000.- 0 0.- 0.00% 0.00% Sudah semua

kab/kota

31 Sumatera Utara

17 Jul 2013

373,276,177,500.- 0 0.- 0.00% 0.00% Sudah semua

kab/kota

32 Maluku Utara

29 Jul 2013

59,917,840,000.- 0 0.- 0.00% 0.00% Sudah semua

kab/kota



HANNIFA AMALIA A.

54

33 Aceh 01

Aug 2013

108,499,607,500.- 0 0.- 0.00% 0.00% Sudah semua

kab/kota

TOTAL 5,726,156,293,000.

-

144,642

4,487,828,170,817.-

Persentase Dana Yang Telah Dicairkan Berdasarkan SP2D yang terbit: 99.28%

Persentase Dana Yang Telah Disalurkan Berdasarkan Laporan Bank: 77.81%

Persentase Jumlah Sekolah Yang Telah Dicairkan Berdasarkan Laporan Bank: 77.96%



HANNIFA AMALIA A.

55

Data di atas merupakan Rekapitulasi Penyaluran Dana BOS Triwulan 3

Tahun 2013 yang penulis dapatkan dari website BOS Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia. Dari data di atas dapat terlihat bahwa masih

terdapat masalah yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis BOS. Diantaranya adalah:

1. Terdapat 22 Provinsi yang menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan

Dana) lebih dari 7 hari kerja pada awal bulan Juli 2013. Ke-22 Provinsi

tersebut diantaranya: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan

Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, Maluku, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi

Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Papua, Banten, Lampung,

Nusa Tenggara Timur (NTT), Bengkulu, Jambi, Nusa Tenggara Barat (NTB),

DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku Utara, Aceh.

2. Penerbitan SP2D dilakukan setelah terjadi penyaluran dana di Provinsi Papua.

3. Terdapat 7 Provinsi yang memiliki keterangan Sudah tersalurkan di semua

Kabupaten dan Kota, tetapi kenyataannya kolom tanggal Penyaluran Dana,

Tanggal Lapor, dan Jumlah Sekolah kosong tidak terisi. Ke-7 Provinsi

tersebut adalah Provinsi Bengkulu, Jambi, NTB, DKI Jakarta, Sumatera Utara,

Maluku Utara, dan Aceh. Hal ini terkait laporan Triwulanan, 7 Provinsi

tersebut tidak melaksanakan petunjuk yang telah diatur di dalam Buku

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS

Tahun 2013.

4. Dapat dilihat dari hasil rekapitulasi tersebut jumlah pengeluaran dana BOS

antara SP2D dan laporan dari Bank tidaklah sama, lantas bagaimana kejelasan



HANNIFA AMALIA A.

56

dana yang telah dituliskan untuk masing-masing Provinsi tersebut?

Tidak hanya hasil salah satu contoh hasil rekapitulasi penyaluran dana

BOS Triwulan 3 Tahun 2013 saja, tetapi penulis juga mendapati fakta berupa data

dari sumber yang sama, yakni dari website BOS Kemendikbud berupa:

(Gambar 2.1 Grafik Pengaduan dan Status Penanganan Masalah BOS

Tahun 2011 s.d. 2014)

(Gambar 2.2 Tabel Keterangan Grafik)

Dari contoh hasil rekapitulasi, grafik dan table status pengaduan dan

penanganan masalah BOS yang penulis ambil dari website resmi BOS

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dapat ditarik



HANNIFA AMALIA A.

57

kesimpulan bahwa masih banyak terdapat kekurangan atau tidak sesuainya

kenyataan yang terjadi dengan Buku Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan.



HANNIFA AMALIA A.

Documents

BAB II PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL …repository.unair.ac.id/13753/8/8. Bab 2.pdf · 1. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum