49

BAB II

SEJARAH TERBENTUKNYA AANZFTA DAN KERJA SAMA

BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA

BAB II ini akan menjelaskan sejarah awal pembentukan AANZFTA

bersamaan dengan prinsip, serta tujuan pembentukan AANZFTA. Selain itu, Bab

ini juga akan menjelaskan sejarah dan bentuk hubungan kerja sama Indonesia-

Australia, hubungan kerja sama kedua negara di bawah mekanisme AANZFTA,

hingga urgensi kerja sama Indonesia-Australia dalam menjamin pasokan susu segar

dalam negeri (SSDN) yang meliputi pembahasan mengenai permasalahan utama

mengenai sektor persusuan di Indonesia.

2.1 Pembentukan AANZFTA

2.1.1 Sejarah AANZFTA

Sejarah awal pembentukan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade

Agreement (AANZFTA) pada dasarnya memiliki timeline yang cukup panjang,

dimulai dengan proses negosiasi perwujudan prospek hubungan kerja sama antara

ASEAN Free Trade Area (AFTA) dengan Australia-New Zealand Closer Economic

Relations Trade Agreement (ANZCERTA) yang diinisiasikan oleh mantan Wakil

Perdana Menteri Thailand, Supachai pada tahun 1993. Ide tersebut kemudian

disambut baik pada tahun 2000 dengan adanya pernyataan tertulis dalam laporan

peninjauan di Australia yang berjudul “The Angkor Agenda” dengan menyatakan

bahwa pembangunan kawasan perdagangan bebas dalam skema AFTA-CER Free

Trade Area memang layak dan diperlukan bagi kedua pihak, karena memiliki

50

potensi yang besar untuk dapat mengikuti laju perkembangan ekonomi global yang

saat itu mengalami peningkatan intensitas pada tantangan kompetitif dari negara-

negara dengan ekonomi yang berkembang pesat seperti Tiongkok dan India.

Namun pada akhirnya kerangka AFTA-CER FTA tidak dapat diwujudkan karena

kurangnya dukungan dan tidak adanya persiapan yang matang dari negara-negara

yang ditujukan, sehingga kerangka perdagangan bebas tersebut kemudian

digantikan dengan kehadiran konsep AFTA-CER Closer Economic Partnership

(CEP) di tahun 2001. CEP sendiri ditujukan untuk dapat meningkatkan integrasi

ekonomi antara Australia, New Zealand dan negara-negara yang berada di kawasan

ASEAN melalui peningkatan kapasitas (capacity building) serta penyediaan

fasilitas perdagangan.66

Dalam perkembanganya, CEP sendiri mengalami transformasi seiring

dengan adanya ketertarikan ASEAN dalam upaya meningkatkan kerangka kerja

CEP. Keadaan ini tidak lain didorong oleh adanya negosiasi tingkat kepala negara

di tahun 2002 yang menghasilkan Ministrial Declaration on the AFTA-CER Closer

Economic Partnership guna mempromosikan perdagangan, investasi, dan integrasi

ekonomi regional yang semakin intens antara ASEAN dan negara-negara CER.

Deklarasi ini kemudian dinegosiasikan secara berlanjut dalam berbagai pertemuan

yang akhirnya menghasilkan Joint Declaration of the Leaders ASEAN-Australia-

New Zealand Commemorative Summit pada tahun 2004 di Viantiane, Laos.

66 Background to The ASEAN-Australia-New Zealand- Free Trade Agreement, Australian

Government, Department of Foreign Affairs and Trade, diakses dalam :

https://dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/aanzfta/Pages/background-to-the-asean-australia-

new-zealand-free-trade-area.aspx, (05/03/2019, 17:47 WIB)

51

Negosiasi inilah yang menjadi langkah awal pembentukan AANZFTA sekaligus

dengan disepakatinya Guiding Principles for Negotiation ASEAN-Australia-New

Zealand Free Trade Area.67

Transformasi CEP kedalam mekanisme AANZFTA secara resmi terealisasi

pada awal tahun 2005 yang dinegosiasikan oleh ASEAN-Australia-New Zealand

Trade Negotiating Committee (AANZTNC) termasuk di dalamnya para petinggi

negara dari ketiga belah pihak baik ASEAN, Australia, maupun New Zealand yang

secara berkelanjutan terus melakukan perundingan untuk membahas permasalahan

yang mencakup mekanisme dan aturan perdagangan, standar operasional, peraturan

teknis dan penilaian kesesuaian atau kapasitas negara, prosedur bea cukai, kerja

sama ekonomi, serta masalah hukum dan kelembagaan.68

Pada akhirnya negosiasi tersebut mencapai persetujuan bersama untuk

membentuk AANZFTA setelah menempuh 15 putaran perundingan dan

menghasilkan teks hukum perjanjian yang diselesaikan pada tahun 2008. Teks

hukum perjanjian ini kemudian ditindaklanjuti sebagai dokumen sah pembentukan

AANZFTA yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN, Australia,

dan New Zealand pada tahun 2009 di Hua Hin, Thailand.69 Dokumen tersebut

terdiri dari 18 Bab, 212 Pasal dan 4 Lampiran, yang mencakup: (1) Tujuan dan

67 Sobur Ady Pamungkas, Op. Cit., Hal.3 68 Road to the AANZFTA, The Negotiation, and Signing of the AANZFTA and Entry into Force in

AANZFTA Overview, diakses dalam : http://aanzfta.asean.org/road-to-aanzfta/ (06/03/2019 15:59

WIB) 69 BKF Kemenkeu, Laporan Hasil Kajian Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership

Agreement (EPA), dan Pengaruhnya Terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara

Mitra, diakses dalam : https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian.pkrb_.fta_.2012.pdf,

(06/03/2019 16:34 WIB)

52

definisi umum pembentukan AANZFTA, (2) Perdagangan barang, (3) Peraturan

sertifikasi tempat asal, (4) Prosedur kepabeanan, (5) Tindakan sanitasi dan

fitosanitasi, (6) Standar peraturan teknis dan penilaian kesesuaian perdagangan, (7)

Tindakan pengamanan perdagangan barang, (8) Perdagangan jasa, (9) Pergerakan

orang yang terlibat dalam melakukan perdagangan atau investasi, (10) E-commerce,

(11) Investasi, (12) Kerja sama ekonomi, (13) Hak kekayaan intelektual, (14)

Kebijakan Persaingan, (15) Ketentuan umum dan pengecualian, (16) Ketentuan

kelembagaan, (17) Konsultasi dan penyelesaian sengketa, (18) Ketentuan akhir.70

Meskipun telah diresmikan pada tahun 2009, namun AANZFTA sendiri

mulai benar-benar diberlakukan (entry into force) pada tahun 2010 yang pada saat

itu hanya diimplementasikan oleh sembilan negara termasuk dua di antaranya

adalah Australia dan New Zealand dan tujuh negara lainnya adalah negara-negara

Anggota ASEAN seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar,

Filipina, Vietnam, dan Thailand. Sementara itu, tiga negara Anggota ASEAN yang

tersisa yaitu Laos, Kamboja dan Indonesia menyusul di tahun 2011, dimana Laos

dan Kamboja sudah mulai mengimplementasikan AANZFTA, namun Indonesia

sendiri masih dalam tahap meratifikasi. Indonesia benar-benar mengadopsi

perjanjian perdagangan bebas AANZFTA pada tahun 2012 dan merupakan negara

terakhir yang mengimplementasikannya secara nyata.71 Hingga saat ini,

70 Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, diakses dalam :

https://www.asean.org/uploads/2012/10/Agreement%20Establishing%20the%20AANZFTA.pdf

(06/03/2019 16:36 WIB) 71 Agreement Establishing The ASEAN-Australian-New Zealand-Free Trade Agreement

(AANZFTA), Department of Foreign Affairs and Trade, diakses dalam :

https://www.homeaffairs.gov.au/Freetradeagreements/Documents/100817makinguseofaanzftatoex

port.importgoods.pdf, (21/05/18,23.00 WIB)

53

AANZFTA memiliki dua belas anggota yang merangkul seluruh negara-negara

anggota ASEAN bersama dengan Australia dan New Zealand dengan perkiraan

total penduduk secara keseluruhan berjumlah 663 juta dan kombinasi Produk

Domestik Bruto (PDB) yang mencapai USD 4 triliun pada tahun 2016.72

Skema 2.1 Timeline Sejarah Pembentukan AANZFTA

72 ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), 2017, diakses dalam :

http://aanzfta.asean.org/key-aanzfta-trade-figures/ (06/03/19 20:18 WIB)

1993• Proses negosiasi prospek kerja sama AFTA dan

ANZCERTA yang diinisiasikan oleh Perdana MenteriThailand

2000• Penyambutan ide kerja sama oleh Australia dalam "The

Angkor Agenda" yang kemudian mendorongpembangunan skema kerja sama AFTA-CER FTA

2001• Kehadiran konsep AFTA-CER CEP untuk menggantikan

konsep AFTA-CER yang gagal

2002• AFTA-CER CEP terus berkembang dengan diadakannya

negosiasi pada Ministrial Declaration on the AFTA-CERCloser Economic Partnership

2004• Proses negosiasi menghasilkan Joint Declaration of the

Leaders ASEAN-Australia-New Zealand CommemorativeSummit

2005• Transformasi CEP kedalam mekanisme AANZFTA yang

dilakukan oleh AANZTNC

2008• Penyelesaian teks hukum perjanjian pembentukan

AANZFTA setelah proses negosiasi selama 15 putaranperundingan hingga mencapai persetujuan bersama

54

(Sumber : Diolah oleh penulis)

Secara garis besar, pembentukan AANZFTA dilakukan berdasarkan adanya

kedekatan geografis (geographical proximity) dan integrasi ekonomi politik di

antara negara-negara anggota. Kesadaran untuk melihat potensi dari kondisi

geografis yang menghubungkan kawasan pasifik dengan ASEAN menjadi salah

satu faktor yang melatarbelakangi pentingnya sebuah manifestasi kerja sama

perdagangan bebas untuk menciptakan konvergensi pada dua kawasan tersebut.

Sebuah konvergensi geografis secara tidak langsung akan membentuk jalur

distribusi produk yang lebih efisien, sehingga dapat mengoptimalkan perdagangan

karena berpengaruh untuk meminimalisir biaya transportasi yang digunakan.73

73 Rahadhian T. Akbar, 2011, Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN : Sebuah Potret Kerjasama,

Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hal. 187.

2009

• Teks hukum perjanjian ditindak lanjuti sebagai dokumensah pembentukan AANZFTA dan ditandatangani oleh paraMenteri Ekonomi ASEAN-Australia-New Zealand di HuaHin, Thailand

2010• Proses pemberlakukan (Entry Into Force ) AANZFTA di 9

negara anggota

2011• Proses pemberlakuan (Entry Into Force) AAZFTA di Laos

dan Kamboja

2012• Proses pemberlakuan (Entry Into Force) AAZFTA di

Indonesia

55

Di sisi lain, berdasarkan aspek integrasi ekonomi politik setidaknya

pembentukan AANZFTA didasari pada tiga keunggulan yang sangat bermanfaat

bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Pertama, AANZFTA merupakan

perjanjian perdagangan bebas paling strategis yang dimiliki oleh ASEAN, serta

perjanjian paling besar yang dimiliki oleh Australia dan New Zealand. Keadaan ini

berlaku bagi negara-negara ASEAN ketika mereka mampu melihat bahwa kerja

sama di bawah payung AANZFTA dapat menjadi pendekatan strategis untuk

mempererat hubungan diplomatik dengan Australia dan New Zealand sebagai dua

kekuatan ekonomi terbesar di wilayah Asia-Pasifik.74 Sedangkan bagi Australia dan

New Zealand sendiri, AANZFTA telah membuka gerbang menuju akses pasar yang

lebih besar di negara-negara ASEAN yang berkedudukan sebagai mitra dalam kerja

sama perdagangan bebas tersebut.

Kedua, AANZFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas paling

komprehensif dimana aturan di dalamnya mencakup hampir semua sektor yang

diperlukan dalam hal perdagangan barang, jasa, investasi, kekayaan intelektual,

hingga penyediaan komitmen penghapusan tarif ekstensif yang berorientasi untuk

meningkatkan kerja sama ekonomi guna memfasilitasi implementasi dari FTA

tersebut dan menguatkan hubungan ekonomi di antara negara-negara ASEAN,

Australia, dan New Zealand.75 Ketiga, AANZFTA merupakan perjanjian

perdagangan bebas dengan kualitas yang tinggi (high quality) dimana proses

74 Laporan Akhir Peta Diplomasi Perdagangan Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik

Indonesia, diakses dalam :

http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/KAJIAN_PETA_DIPLOMASI_PERDAGAN

GAN_INTERNASIONAL.pdf, (06/03/19 20.04 WIB) 75 AANZFTA, diakses dalam : https://www.bilaterals.org/?-AANZFTA- (06/03/19 21.00 WIB)

56

implementasinya mengadopsi sistem tinjauan berkala atau tinjuan regular (regular

review) yang dilakukan oleh para anggota dalam satu waktu yang ditentukan untuk

dapat memperbaharui peraturan dan meningkatkan efisiensi perjanjian tersebut.

Dengan kata lain, tinjauan berkala ini dilakukan guna memastikan perjanjian tetap

bersifat modern dan relevan dengan perkembangan perekonomian regional maupun

perubahan pola pada praktik bisnis dan perdagangan global.76 Terlepas dari dua

aspek tersebut, AANZFTA pada akhirnya terbentuk sebagai perjanjian

perdagangan bebas yang berorientasi pada kerja sama bersifat plurilateral dengan

potensi utilitas yang merata oleh setiap negara anggota.

2.1.2 Prinsip AANZFTA

AANZFTA merupakan FTA regional dimana prinsip negosiasi dan

implementasinya diberlakukan berdasarkan prinsip dan aturan dalam World

Organization Trade (WTO) sebagai referensi utama. Hal tersebut dikarenakan baik

AANZFTA atau FTA lain pada umumnya merupakan bagian integral dari WTO

atau bentuk perkembangan dari komitmen global terhadap pasar terbuka dimana

negosiasi dan implementasinya berorientasi pada proses optimalisasi peningkatan

kesejahteraan ekonomi bersamaan dengan prinsip-prinsip yang sering kali

dipromosikan oleh WTO, yang secara keseluruhan bersifat pragmatis dan tidak

boleh digunakan sebagai instrumen untuk menegakkan kepentingan non-

perdagangan.77 Oleh karena itu, dalam beberapa hal seperti proses pengambilan

76 General Review 2017-2018, AANZFTA, diakses dalam : https://aanzfta.asean.org/general-

review/ (06/03/2019 21:35 WIB) 77 Study of Regional and Bilateral Agreements by the Productivity Commission, ITS Global:

Consultants on Global Issues, diakses dalam : http://legacy.bca.com.au/docs/8377C1B3-C8A6-

405A-90FD-

57

kesepakatan bersama dalam AANZFTA serta pengaplikasian aturan perjanjian

dalam kebijakan perdagangan negara-negara anggota dijalankan dengan mengikuti

prinsip-prinsip WTO sebagai berikut:

a. Prinsip Negosiasi

Dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan kesepakatan

bersama, AANZFTA mengadopsi tiga prinsip negosiasi dari WTO yang terdiri dari:

Pertama yaitu Single undertaking principle, adalah prinsip pengambilan

kesepakatan secara tunggal dengan memberlakukan pendekatan “nothing is agreed

until everything is agreed” yang berarti bahwa proses negosiasi secara keseluruhan

merupakan satu paket utuh yang tidak dapat dibagi atau disepakati secara terpisah

sehingga kesepakatan bersama hanya akan lahir ketika semua pihak menyetujui

kesepakatan tersebut tanpa adanya unsur hak veto.78 Prinsip ini lebih

mengedepankan sistem pengambilan suara berdasarkan kesetaraan hak dan

kewajiban antar negara anggota yang tidak dihitung dari adanya share (modal)

seperti sistem pengambilan keputusan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dengan kata lain bahwa prinsip single undertaking tidak mendikotomi posisi

negara maju, negara berkembang, atau negara miskin dalam hal hak dan kewajiban

untuk memberikan keputusan.79 Dari total 12 jumlah negara anggota yang

FFF200994937/its_global_report_analysis_of_recent_developments_in_bilateral_and_regional_fta

s_final_8-4-2010.pdf (09/03/2019 06:54 WIB) 78 How the Negotiations are Organized, World Trade Organization, diakses dalam:

https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/work_organi_e.htm (09/03/2019 09:23) 79 Reza Zaki, Prinsip-prinsip Idealis WTO, Binus University, diakses dalam : http://business-

law.binus.ac.id/2017/12/27/prinsip-prinsip-idealis-wto/ (09/03/2019 09:46 WIB)

58

tergabung dalam AANZFTA, jika salah satu di antara menyatakan ketidaksetujuan,

maka keputusan dalam perjanjian tersebut tidak dapat diambil atau disepakati.

Kedua yaitu Special and differential treatment principle, merupakan

prinsip yang melatarbelakangi timbulnya aspek keadilan dalam proses negosiasi

dimana negara-negara anggota berhak mendapatkan perlakuan khusus dan berbeda

dalam hal mempertimbangkan efisiensi dari aturan yang disepakati bersama sesuai

dengan kapasitas nasional yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota

tersebut.80 Prinsip ini seringkali digunakan dalam proses negosiasi untuk membahas

jadwal pengurangan dan penghapusan tarif yang dibedakan antara negara anggota

ASEAN khususnya negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) dengan

Australia dan New Zealand. Negara-negara CLMV tersebut mendapatkan

perlakuan khusus untuk dapat menerapkan jadwal penghapusan tarif yang lebih

lambat dibandingkan anggota lain yang dituntut untuk memberlakukan jadwal

penghapusan tarif dengan lebih cepat, sebagai bentuk pengakuan dan keadilan

terhadap adanya perbedaan kapasitas negara-negara tersebut. Hal ini tidak lain juga

ditujukan untuk meningkatkan akses saluran distribusi, jaringan informasi, serta

komitmen ekspor dan impor keempat negara tersebut yang akan berpengaruh guna

meningkatkan kapasitas domestiknya.81

Ketiga adalah Subjects not negotiated principle, dimana dalam WTO

prinsip ini sebenarnya mencakup program-program kerja yang tertinggal atau tidak

terbahas selama proses negosiasi namun progresnya tetap terpantau dan dilaporkan

80 How the Negotiations are Organized, Loc, Cit. 81 Special and Differential Treatment Under AANZFTA, AANZFTA, diakses dalam :

http://aanzfta.asean.org/special-and-differential-treatment/ (09/03/2019 10:22)

59

pada pertemuan selanjutnya sehingga dapat memperbaharui dan mengembangkan

implementasi dari perjanjian perdagangan bebas itu sendiri.82 Prinsip ini juga

dijalankan oleh AANZFTA namun dengan tujuan yang lebih spesifik yaitu untuk

menegosiasikan perkembangan program kerja sebelumnya bersamaan dengan

progress perkembangan yang dimiliki serta relevansinya terhadap status quo

perdagangan regional. Dalam hal ini negara-negara anggota AANZFTA mengemas

prinsip tersebut dalam agenda tinjauan regular perjanjian (regular reviews of the

agreement) yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip “backwards looking”

atau peninjauan pelaksanaan AANZFTA secara umum yang kemudian dilaporkan

kepada para Menteri konsultasi AEM-CER untuk dinegosiasikan secara lebih

lanjut.83

b. Prinsip Implementasi

Dalam hal implementasi, prinsip pada mekanisme perdagangan yang

digunakan oleh AANZFTA juga mengikuti prinsip dalam WTO yang disebut

sebagai the trading system principles, dimana sistem ini mencakup nilai-nilai

fundamental seperti perdagangan tanpa diskriminasi, perdagangan berbasis

negosiasi, perdagangan dengan transparansi, perdagangan yang adil dalam

kompetisi, dan perdagangan dengan orientasi pada pembangunan dan reformasi

ekonomi.

Adapun sistem perdagangan tersebut kemudian dapat diidentifikasi dengan

tiga karakteristik utama yang ditawarkan oleh WTO dengan mengedepankan

82 How the Negotiations are Organized, Loc, Cit 83 General Review 2017-2018, Loc. Cit.

60

prinsip non-diskriminasi, anti-proteksionisme, serta transparansi. Prinsip non-

diskriminasi secara spesifik mengedepankan perdagangan yang merujuk pada

sistem Most Favoured Nations (MFN). Sistem ini mendorong suatu negara untuk

bertindak secara equal kepada seluruh mitra dagangnya yang tergabung dalam satu

kesatuan anggota WTO. MFN ini pada umumnya menjadi pondasi dasar bagi

penetapan kebijakan tarif bea masuk terhadap suatu produk yang berlaku secara

menyeluruh untuk negara-negara anggota WTO sehingga mendapatkan keuntungan

yang sama. Oleh karena itu, setiap kali suatu negara menurunkan atau meninggikan

tarif bea cukai untuk sebuah produk kepada negara lain yang masih berada dalam

satu kesatuan anggota WTO, maka kebijakan tersebut secara otomatis berlaku bagi

seluruh anggota WTO sebagai satu kesatuan mitra dagang tanpa membedakan

negara tersebut kaya atau miskin, lemah atau kuat.84 Prinsip yang serupa juga

diberlakukan dalam implementasi perjanjian perdagangan bebas, namun memiliki

perbedaan dalam pemberlakuan sistem tarif yang lebih spesifik dimana jika di

dalam keanggotaan WTO negara-negara menetapkan tarif bea masuk berdasarkan

sistem tarif MFN85, maka dibawah keanggotaan FTA negara-negara akan

menggunakan tarif preferensi86, meskipun masih terdapat beberapa produk yang

84 Principles of the Trading system, World Trade Organization, diakses dalam :

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm (09/03/2019 15:58) 85 Tarif MFN adalah tarif impor atau bea masuk yang paling ketat yang dikenakan oleh suatu negara

anggota WTO terhadap anggota yang lainnya terkecuali jika negara-negara tersebut berada dalam

sebuah perjanjian perdagangan preferensi atau perdagangan bebas maupun custom union. Dikutip

dari Types of Tariff, The World Bank. diakses dalam :

https://wits.worldbank.org/wits/wits/witshelp/Content/Data_Retrieval/P/Intro/C2.Types_of_Tariffs

.htm (09/03/2019 15:59) 86 Tarif Preferensi adalah sistem tarif dengan bentuk pegembangan yang lebih spesifik dari tarif

MFN dimana sistem tersebut mencakup kebijakan pengurangan atau penghapusan tarif bea masuk

berdasarkan aturan dari perjanjian atau kesepakatan internasional, dimana penggunaan serta

besarannya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dapat bernilai sama atau

berbeda dari ketetapan tarif MFN. Dikutip dari: Indeks Pabean, FTA, Direktorat Jenderal Bea dan

61

menggunakan tarif MFN, sesuai dengan kebijakan domestik masing-masing

negara.

Di sisi lain, prinsip anti-proteksionisme secara tidak langsung juga dapat

menjadi bagian lain dari prinsip non-diskriminasi namun lebih mengarah kepada

sistem perdagangan yang menekankan adanya kesetaraan dalam perlakuan nasional

(national treatment) terhadap produk yang berasal dari luar atau produk impor

dengan produk lokal sebuah negara. Prinsip ini digunakan sebagai mesin utama

penggerak kegiatan perdagangan yang lebih bebas dan adil sehingga tidak

memungkinkan suatu negara untuk menerapkan kebijakan dumping yang seringkali

dilakukan dengan motif untuk melindungi kedaulatan ekonomi nasional. Kebijakan

ini menyebabkan suatu negara menjadi protektif terhadap produk lokalnya,

sehingga mengambil jalan alternatif untuk membatasi keran produk impor dengan

tarif atau kuota serta meninggikan harga beli, yang pada akhirnya akan berdampak

langsung pada ketimpangan produk tersebut.87 Peraturan mengenai national

treatment dalam AANZFTA dicantumkan dalam beberapa bab seperti bab 2 yang

mengatur tentang perdagangan barang, bab 8 yang mengatur tentang perdagangan

jasa, bab 11 yang mengatur tentang investasi, dan bab 13 mengenai hak kekayaan

intelektual.

Prinsip terakhir adalah prinsip transparansi yang menuntut negara anggota

atau pemerintahannya wajib bersifat terbuka/transparan mengenai berbagai

kebijakan perdagangan sebagai prasyarat untuk menciptakan siklus perdagangan

Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses dalam:

http://www.beacukai.go.id/arsip/pab/fta.html (10/03/2019 16:21 WIB) 87 Reza Zaki, Op. Cit.

62

yang pasti (predictable).88 Adapun aspek transparansi yang diberlakukan negara

dalam hal ini tidak lain mengarah pada transparansi hukum atau perundang-

undangan nasional serta praktek perdagangan sehingga memudahkan para pelaku

usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan dengan negara tersebut. Sebagai

bentuk dukungan nyata terhadap prinsip ini, negara-negara yang tergabung dalam

suatu perjanjian perdagangan bebas harus memberikan notifikasi terhadap segala

kebijakan yang terkait dengan perdagangan serta melengkapinya dengan

mekanisme tinjauan periodik guna memperbaharui relevansi dan meningkatkan

efisiensinya.89

Prinsip transparansi dalam aturan perjanjian AANZFTA ditekankan dalam

banyak bab termasuk bab 2 perdagangan barang, bab 4 berisi aturan mengenai

prosedur kepabeanan, bab 5 yang mengatur tindakan sanitasi dan fitosanitasi, bab

6 mengenai aturan Standar peraturan teknis dan penilaian kesesuaian perdagangan,

bab 8 perdagangan jasa, bab 11 tentang Investasi, bab 13 tentang Hak kekayaan

intelektual, bab 16 berisi aturan dan ketentuan kelembagaan, dan bab 17 yang

mengatur tentang konsultasi dan penyelesaian sengketa. Terlebih khusus dalam

skema kerjasama AANZFTA dalam bidang investasi, para aggota telah untuk

membangun rezim post-establishment investment program yang ditujukan untuk

dapat meningkatkan transparansi dan kepastian bagi para investor negara serta

88 Sulistyo Widayanto, 2016, WTO Melindungi Kepentingan Domestik Negara Anggotanya Secara

Optimal, Jurnal Tinjauan Perdagangan Indonesia, Kementerian Perdagangan RI, Edisi No.35, Hal.6. 89Ibid.,.

63

perlindungan yang mencakup aspek penyelesaian sengketa melalui Investor-state

Dispute Settlement atau ISDS.90

2.1.3. Tujuan dan Manfaat AANZFTA

Terbentuknya kerja sama dalam kerangka AANZFTA secara umum

ditujukan untuk memfasilitasi hubungan perdagangan ASEAN, Australia, dan New

Zealand yang bersifat komplementer. Dengan kata lain, masing-masing negara

memproduksi apa yang diperlukan oleh negara lainnya sehingga terdapat

kecocokan pasar di antara ketiga pihak tersebut. Kondisi ini tidak lain merupakan

kondisi ideal yang dibutuhkan dalam setiap aktivitas kerjasama perdagangan bebas,

dimana ketika masing-masing pihak saling bekerjasama, tingkat interdependensi

akan semakin meningkat sementara iklim persaingan ekonomi dapat

diminimalisir.91

Di sisi lain, pembentukan AANZFTA juga memiliki tujuan yang

diselaraskan dengan visi pembangunan ekonomi ASEAN yang disebut sebagai

“Visi Komunitas ASEAN 2025”, yaitu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi

berkelanjutan di kawasan dengan menyediakan rezim pasar dan investasi yang lebih

liberal, pengelolaan sistem perdagangan yang fasilitatif dan bersifat transparan di

antara dua belas negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut.92 Visi ini

kemudian diinklusifkan ke dalam tiga tujuan utama AANZFTA yang meliputi

90 Laporan Akhir Analisis Strategi Posisi Runding dalam memperkuat Kerjasama Indonesia-

Australia Comprehensive Economic Partenership Agreement (IA-CEPA), Kementerian

Perdagangan Republik Indonesia, diakses dalam :

http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Laporan_Analisis_IA-CEPA_versi_cetak.pdf

(11/03/2019 07:31WIB) 91 Rahadhian T. Akbar, 2011, Op, Cit., Hal.188. 92 ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), Loc. Cit.,

64

proses liberalisasi perdagangan yang dilakukan dengan menghapus hambatan tarif

dan non-tarif secara progresif guna mempermudah jalannya perdagangan maupun

investasi, kemudian memfasilitasi perdagangan dengan menekankan sistem

transparansi dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa guna

memperkuat dan meningkatkan kerja sama ekonomi di antara negara-negara

anggota, serta memperbaharui dan menggali bidang-bidang kerja sama yang baru

untuk mengembangkan kebijakan yang tepat pada kerangka kerja sama ekonomi di

dalam tubuh AANZFTA.93

Dengan adanya tujuan-tujuan ini sebagai target utama yang harus dicapai

dalam pengimplementasian AANZFTA secara tidak langsung akan semakin

menguatkan komitmen bersama negara-negara anggota untuk dapat

mewujudkannya. Disamping itu, komitmen kuat tersebut juga dapat

dilatarbelakangi oleh adanya manfaat ekonomi yang strategis dan kemudian

menjadi daya tarik tersendiri dalam pengimplementasian AANZFTA.

Adapun manfaat dari AANZFTA secara ekonomi tidak lain akan

menciptakan iklim perdagangan yang ofensif dan defensif, peningkatan

kesejahteraan pada konsumen, peningkatan daya saing, dan peningkatan

perlindungan dalam bidang investasi.94 Perdagangan ofensif adalah kondisi dimana

negara-negara berkesempatan besar untuk melakukan ekspansi perdagangan

93 Perkembangan Kerjasama ASEAN di sektor Industri (s.d. 2011), Direktorat Jenderal Kerjasama

Industri Internasional, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, diakses dalam :

http://www.kemenperin.go.id/download/2572/Buku-Perkembangan-Kerjasama-ASEAN-di-

Sektor-Industri-(s.d-2011)- (11/03/09 13:34WIB) 94 Nick Laery, 2013, Free Trade in the Asia Pacific : A view from New Zealand, diakses dalam :

https://www.e-ir.info/2013/08/07/free-trade-in-the-asia-pacific-a-view-from-new-zealand/

(13/03/2019 14:49 WIB)

65

dengan akses pasar yang lebih luas sehingga mampu melampaui batasan yang

melebihi akses pasar domestik dan mencapai skala ekonomi yang lebih besar.

Australia dan New Zealand merupakan dua pihak yang paling diuntungkan dalam

hal ini mengingat bahwa AANZFTA secara signifikan telah memberikan akses

kepada negara tersebut untuk dapat memanfaatkan potensi pertumbuhan pasar

ASEAN yang luar biasa. Di sisi lain perdagangan defensif sendiri merupakan

keadaan dimana dalam aktivitas perdagangan, suatu negara yang tergabung dalam

FTA mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mempertahankan pangsa

pasar (market share) mereka dalam bersaing dengan pesaing internasional. Seperti

halnya AANZFTA merupakan jalur strategis bagi New Zealand untuk bersaing

dengan kompetitornya baik Korea, Jepang, bahkan China, yang secara keseluruhan

membidik pangsa pasar yang sama di negara-negara ASEAN.

Selanjutnya, secara ekonomi AANZFTA juga dapat menjamin adanya

peningkatan kesejahteraan bagi negara-negara anggota khususnya dengan

kebijakan penghapusan hambatan perdagangan secara progresif serta sistem

perdagangan yang bersifat komplementer. ASEAN dalam hal ini menjadi pihak

yang sangat diuntungkan dengan berlakunya penghapusan tarif oleh Australia yang

mencapai angka 96,4% (2010) serta New Zealand 84.7% (2010) dan akan mencapai

angka 100% di tahun 2020. Sementara itu, penghapusan tarif di negara-negara

ASEAN sendiri secara progresif akan mencapai angka maksimal di tahun 2025.95

Terkait dengan hal tersebut, penyederhanaan atau bahkan penghapusan bea cukai

95 Benefit of AANZFTA to ASEAN, diakses dalam : https://aanzfta.asean.org/asean-australia-new-

zealand-free-trade-arrangement/ (13/03/2019 16:51WIB)

66

dalam aturan AANZFTA ini akan sangat menguntungkan negara-negara untuk

dapat menghemat biaya yang harus dikeluarkan dalam aktivitas perdagangan,

terlebih dapat dialokasikan untuk keperluan pembangunan di bidang lainnya. Selain

itu, perdagangan yang dilakukan dengan basis pertukaran pada keunggulan

komparatif (comparative advantage exchange) juga akan sangat membantu untuk

menghemat biaya produksi barang dalam suatu negara sehingga memudahkan

negara-negara tersebut untuk saling melengkapi kebutuhan satu sama lainnya.

Selain dapat menciptakan kesejahteraan, aturan AANZFTA mengenai

penghapusan hambatan perdagangan secara tidak langsung juga akan

meningkatkan persaingan yang lebih besar di antara negara anggota namun tetap

berdampak positif pada peningkatan efisiensi perdagangan. Hal ini dikarenakan

suatu negara baik dengan pelaku bisnis atau aktor dagangnya akan semakin

termotivasi untuk terus bersaing dan melakukan inovasi perdagangan dengan

mencari dan mengadopsi penelitian dan teknologi baru, menciptakan metode

penyederhanaan tarif yang baru, serta mempraktikan cara baru untuk dapat

meningkatkan skala produktivitasnya.96 Oleh karena itu, tidak heran jika metode

“relokasi industri” atau yang terakumulasi dalam sistem FDI dengan menerapkan

metode investasi modal usaha guna menciptakan perdagangan langsung (direct

trade) dalam suatu negara kemudian menjadi bagian penting dalam peningkatan

efisiensi perdagangan tersebut.

96 Ibid.,

67

Pada akhirnya metode FDI ini kemudian akan menjadi pilihan alternatif

bagi para anggota AANZFTA dan akan sangat menguntungkan karena aturan

dalam AANZFTA sendiri telah menjamin adanya dicipline protection atau

perlindungan disiplin bagi para investor itu sendiri. Perlindungan ini mencakup

beberapa hal seperti perlindungan terhadap pengambilan keputusan anggota yang

sewenang-wenang; pembayaran kompensasi kerugian investasi apabila terkena

dampak dari adanya konflik bersenjata, kerusuhan sipil, dan keadaan darurat; serta

perlindungan penuh yang akan didapatkan oleh para investor sesuai dengan aturan

hukum internasional.

2.2 Kerja Sama Bilateral Indonesia – Australia

2.2.1 Sejarah dan Bentuk Hubungan Kerja Sama Bilateral Indonesia

– Australia

Dinamika hubungan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia

dalam sebagian besar sejarahnya tercatat memiliki hubungan yang cukup rumit

serta kompleks. Hal tersebut dikarenakan secara fundamental Indonesia dan

Australia merupakan dua negara yang berbeda dan kontras baik dari segi ideologi,

sosial-budaya, tingkat kecepatan dan kemajuan pembangunan, bahkan orientasi

politik yang seringkali menyebabkan adanya hubungan tidak harmonis karena

pencapaian prioritas kepentingan yang tumpang tindih di antara masing-masing

pihak.97 Namun bagaimanapun potensi kemitraan strategis dua negara juga tidak

dapat dipungkiri dengan menyadari bahwa Indonesia dan Australia memiliki

97 Nini Salwa Istiqomah, 2014, Kerjasama Australia-Indonesia dalam Bidang Ekspor Impor Daging

Sapi, Skripsi, Makassar, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional: Universitas Hasanuddin, Hal : 24

68

peluang konvergensi geopolitik dan geoekonomi yang kuat guna menciptakan

hubungan kerja sama yang lebih intens khususnya dalam bidang ekonomi yang

pada dasarnya menjadi faktor utama pembentuk ikatan historis kerja sama bilateral

di antara kedua negara tersebut.

Hal ini sesuai dengan rekam jejak hubungan kerja sama bilateral Indonesia-

Australia yang diketahui telah berlangsung sejak lama bahkan jauh sebelum

kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tahun 1700 hingga 1970.98 Bentuk kerja

sama tersebut adalah kerja sama perdagangan yang terjalin antara suku Aborigin

(Australia) dengan orang Makassan/Makassar (Indonesia) yang secara umum

masih bersifat primitif dan konvensional. Mereka melakukan perdagangan terhadap

beberapa barang seperti cangkang kura-kura, batu bezoar, tanduk hewan, mutiara

dan ikan tripang, yang biasanya dibeli oleh orang Makasar dari orang Aborigin

dimana sistem pembayarannya sendiri dilakukan dengan menggunakan sistem

barter bahkan beberapa di antara mereka menggunakan rupiah.99 Barang-barang

seperti tembakau, alkohol, beras, sirup, pisau, dan kain belacu seringkali digunakan

sebagai alat untuk pembayaran barter. Sementara itu uang rupiah sendiri pernah

digunakan untuk memberi upah kepada orang Aborigin yang bekerja di “Perahu”

atau yang pada saat itu difungsikan sebagai tempat industri teripang oleh orang

Makasar.100 Meskipun siklus perdagangan ini tidak memiliki landasan hukum,

98 Trade with the Makasar, National Museum Australia, diakses dalam :

https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/trade-with-the-makasar (24/02/2019 07:58

WIB) 99 Denise Russell, 2004, Aboriginal-Makassan Interaction in the Eighteenth and Nineteenth

Centuries in Northern Australia and Contemporary Sea Rights Claims, Australian Aboriginal

Studies, University of Wollongong, diakses dalam :

http://lryb.aiatsis.gov.au/PDFs/aasj04.1_%20makassan.pdf (24/04/2019 09:03 WIB) Hal.9. 100 Ibid.

69

namun kerja sama perdagangan yang terjalin di antara orang Aborigin dan

Makassar tersebut secara tidak langsung telah membentuk sejarah panjang interaksi

ekonomi yang kuat antara Indonesia dan Australia.

Pada saat Indonesia telah berhasil mendapatkan kemerdekaannya, Australia

setidaknya menempati posisi strategis sebagai mitra kerja sama Indonesia dan

begitupun sebaliknya. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya deklarasi kemitraan

komprehensif Indonesia-Australia pada tahun 2005 atau disebut juga sebagai Joint

Declaration on Comprehensive Partnership Between the Republic of Indonesia and

Australia sebagai sebuah penegasan komitmen kerjasama sekaligus perencanaan

strategis yang memuat peta jalan bagi ekspansi, pengembangan, dan penguatan

hubungan kerja sama bilateral dua negara tersebut kedepannya.101

Garis besar deklarasi ini awalnya mengedepankan peningkatan kerja sama

bilateral dalam bidang ekonomi, kerja sama di bidang keamanan, dan kerjasama

pada bidang sosial-budaya dengan mendorong peningkatan interaksi antar

masyarakat. Namun sejak terakhir kali diperbaharui pada tahun 2018, deklarasi ini

kemudian dikeluarkan dengan mencantumkan beberapa poin tambahan sehingga

menetapkan lima pilar prioritas peningkatan kerja sama yang secara spesifik

mengarah untuk: 1.) Meningkatkan kemitraan ekonomi dan pembangunan; 2.)

Menghubungkan masyarakat; 3.) Mengamankan wilayah dan kepentingan bersama;

4.) Kerja sama maritim; 5.) Berkontribusi terhadap keamanan dan kesejahteraan

101 Highlight News, Investor Relations Unit, diakses dalam : https://www.bi.go.id/en/iru/highlight-

news/Pages/Joint%20declaration%20Indonesia%20Australia.aspx, (25/04/2019 12:35 WIB)

70

wilayah Indo-Pasifik. 102 Meskipun kerja sama keamanan dan geopolitik terlihat

mendominasi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kerja sama ekonomi pada

dasarnya menjadi prioritas paling utama yang dijalankan terlebih dalam hubungan

kontemporer Indonesia dan Australia saat ini.103

Perkembangan kerja sama ekonomi Indonesia dan Australia sendiri secara

komprehensif merangkul kerja sama dalam bentuk perdagangan dan investasi. Di

sektor perdagangan, Australia merupakan mitra dagang terbesar ke-13 bagi

Indonesia dengan nilai impor sebesar $2.8 miliar atau 1.6% dari total ekspor

Indonesia yang mencapai angka $180.2 miliar di seluruh dunia.104 Sedangkan di sisi

lain Indonesia sendiri menjadi mitra dagang terbesar ke-12 bagi Australia dengan

nilai impor sebanyak $4.3 miliar atau 1.7% dari total ekspor Australia yang

mencapai angka US$ 253,8 miliar di seluruh dunia.105 Aktivitas perdagangan kedua

negara ini seringkali dijalankan menggunakan mekanisme pasar bebas dimana

selain melalui kerja sama bilateral seperti Indonesia – Australia Comprehensive

Economic Partnership Agreement (IA – CEPA), juga dilakukan secara multilateral

seperti ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).

102 Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between Australia and the Republic of

Indonesia, Department of Foreign Affairs and Trade Australia, diakses dalam :

https://dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-comprehensive-strategic-partnership-

between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia.aspx, (25/04/2019 12:45 WIB) 103 Tim Harcourth, Years of Living Prosperously – Economic Diplomacy Between Indonesia and

Australia, Australian Embassy in Indonesia, diakses dalam :

https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/AR15_006.html (25/04/2019 18:07 WIB) 104 Daniel workman, 2019, Indonesia’s Top Trading Partners, diakses dalam :

http://www.worldstopexports.com/indonesias-top-15-import-partners/ (04/05/2019 08:03 WIB) 105 Daniel workman, 2019, Australia’s Top Trading Partners, diakses dalam :

http://www.worldstopexports.com/australias-top-import-partners/ (04/05/2019 08:04 WIB)

71

Aktivitas perdagangan Indonesia-Australia tidak lain meliputi perdagangan

barang dan jasa dimana produk pertanian umumnya mendominasi seperti gandum,

gula, kapas mentah, susu bubuk, hingga ternak hidup yang diekspor Australia

kepada Indonesia, serta produk-produk seperti kayu keras, produk rumah tangga,

kertas, kakao, ekstrak tanaman, dan tuna yang diekspor dari Indonesia menuju

Australia. Sedangkan untuk perdagangan jasa sendiri Indonesia dan Australia

umumnya sama-sama mengedepankan sektor pendidikan, pariwisata,

pertambangan, teknik, layanan dan teknologi, serta investasi.106 Jenis-jenis barang

dan jasa ini memang merupakan produk yang menonjol dalam hubungan

perdagangan Indonesia-Australia, namun di sisi lain kedua negara tersebut juga

tetap melakukan perdagangan terhadap produk lainnya baik yang berasal dari sektor

perikanan maupun pertambangan.

Terlepas dari kerja sama perdagangan, kerja sama Indonesia dan Australia

dalam bidang investasi juga merupakan hal yang sangat penting bagi kedua negara

dalam meningkatkan perekonomiannya sehingga secara signifikan aktivitas

investasi tersebut khususnya di Indonesia terus mengalami peningkatan selama

beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM) realisasi investasi Australia di Indonesia berada pada peringkat ke tujuh

di tahun 2018 dengan data kumulatif investasi langsung yang mencapai $597.438

ribu untuk 635 proyek.107 Angka ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya

106 Australia’s Trade Relationship with Indonesia, Parliament of Australia, diakses dalam :

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Trade_and_Investment_Growt

h/IndonesiaTrade/Report_1/section?id=committees%2Freportjnt%2F024065%2F24601#footnote2

target (04/05/2019 09:24 WIB) 107 Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM-RI),

diakses dalam :

72

dimana realisasi investasi Australia di Indonesia hanya mencapai $513.864 ribu

untuk 730 proyek di tahun 2017, $174.703 ribu untuk 662 proyek di tahun 2016,

dan $167.967 ribu untuk 443 proyek di tahun 2015.108 Untuk menjalankan investasi

ini setidaknya terdapat kurang lebih 400 perusahaan Australia di Indonesia yang

beroperasi di beberapa area seperti sektor energi dan pertambangan, agribisnis,

transportasi, finansial, kesehatan, dan pendidikan. BKPM sendiri mencatat pada

tahun 2018 investasi Australia di Indonesia telah meliputi sektor-sektor sebagai

berikut.109

Tabel 2.1 Peringkat Realisasi Investasi Australia ke Indonesia

berdasarkan Sektor Tahun 2018

https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Paparan_Bahasa_Indonesia_Press_Relea

se_TW_IV_2018.pdf (04/05/2019 16:49 WIB) 108 Peringkat Realisasi Investasi Berdasarkan Negara, National Single Window for Investment,

diakses dalam : https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik (04/05/2019 16:50 WIB) 109 Peringkat Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor pada Tahun 2018, National Single Window for

Investment, diakses dalam : https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik (05/05/2019 0543 WIB)

73

(Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia)

2.2.2 Kerja Sama Bilateral Indonesia-Australia di bawah AANZFTA

Tergabungnya Indonesia dan Australia dalam satu forum perdagangan

regional AANZFTA secara signifikan dapat mempengaruhi hubungan kerja sama

bilateral kedua negara. Hal ini mengingat fakta bahwa sebelum dan setelah

terbentuknya AANZFTA, Indonesia dan Australia tidak pernah memiliki hubungan

kerjasama ekonomi atau perdagangan yang sangat dekat kecuali AANZFTA

bahkan ketika duduk bersama dalam keanggotaan World Trade Organization

(WTO) hingga Trans Pacific Partnership (TPP) ataupun Regional Comprehensive

Economic Partnership (RCEP). Oleh karena itu dengan adanya AANZFTA

setidaknya akan sangat membantu untuk meningkatkan intensitas perdagangan

kedua negara meskipun laju perkembangannya bersifat fluktuatif di setiap tahun

berdasarkan data ekspor dan impor yang mencakup nilai perdagangan sebagai

berikut:

Tabel 2.2 Nilai Ekspor-Impor Indonesia terhadap Australia

Tahun Ekspor (US$) Impor (US$)

2009 3.246.224 3.436.015

2010 4.244.397 4.099.039

2011 5.582.530 5.177.069

2012 4.905.413 5.297.648

2013 4.370.482 5.038.166

2014 4.962.452 5.647.502

2015 3.702.296 4.815.795

74

2016 3.199.006 5.260.855

2017 2.509.185 6.009.007

2018 2.800.076 5.825.541

(Sumber : diolah dari UN Comtrade 2018)110

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa kinerja perdagangan antara Indonesia

dengan Australia tepat setelah pemberlakuan AANZFTA telah mengalami

peningkatan yang cukup drastis dimana kenaikan nilai yang mencapai US$ 998.173

untuk ekspor Indonesia di tahun 2010 setelah implementasi AANZFTA di

Australia, serta kenaikan nilai Impor Indonesia yang menguntungkan Australia

sebesar US$ 120.579 di tahun 2012 tepat setelah implementasi AANZFTA di

Indonesia. Meskipun begitu, kenaikan tersebut pada kenyataannya tidak bersifat

stagnan dan beberapa saat mengalami penurunan pada ekspor dan kenaikan drastis

pada impor Indonesia yang kemudian mengakibatkan adanya ketidakstabilan di

antara kegiatan ekspor-impor tersebut. Keadaan ini umumnya dipicu oleh beberapa

faktor seperti: tingkat produktivitas dalam negeri, kebijakan perdagangan, nilai

tukar, cadangan mata uang asing, inflasi, serta tinggi rendahnya siklus konsumsi

produk yang akan berdampak pada tinggi rendahnya permintaan dan tren komoditas

yang diimpor dari negara mitra.111

Namun terlepas dari keadaan tersebut, perdagangan yang efisien tetap bisa

berjalan apabila Indonesia dan Australia mampu melihat kembali diversifikasi

110 Data perdagangan yang digunakan telah diolah dari situs resmi United Nations Comtrade

Database, diakses dalam : https://comtrade.un.org/data/ (08/05/2019 20:04 WIB) 111 Mary Hall, Which Factors Can Influence a Country’s Balance of Trade?, Investopedia, diakses

dalam : https://www.investopedia.com/ask/answers/041615/which-factors-can-influence-countrys-

balance-trade.asp (10/05/2019 19:19 WIB)

75

komoditas unggulan yang mereka miliki serta komposisi yang tepat dalam

mengidentifikasi tren perdagangan atau status quo konsumsi pangsa ekspor

sehingga dapat memaksimalkan perdagangan dimana identifikasi terhadap

keunggulan komparatif menjadi sangat relevan dalam hal ini. Perdagangan berbasis

keunggulan komparatif sendiri memang sejak lama dilakukan oleh kedua negara

dimana produk-produk yang diekspor Indonesia ke Australia secara umum

mencakup produk migas dan non-migas, namun tetap berspesialisasi pada produk-

produk utama atau komoditas unggulan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sepuluh Besar Komoditas Ekspor Utama Indonesia ke

Australia di bawah AANZFTA pada Tahun 2018

Kode HS Komoditas Nilai (US$)

270900 Minyak Petroleum 550.838

440922 Kayu Tropis 120.767

852872 Alat Monitor dan

Proyektor Berwarna

100.720

271019 Minyak bumi (tidak

mengandung biodesel

70.714

730619 Pipa dari besi atau baja 56.759

401110 Ban karet 52.171

252310 Semen Clinker 46.016

180400 Mentega dan Minyak

kakao

42.830

480300 Tisu toilet dari serat

selulosa

36.712

740710 Tembaga murni 34.669

(Sumber : Trade Map, 2018)112

112 Existing and Potential Trade between Indonesia and Australia, Trade Map, diakses dalam :

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c360%7c%7c036%7c%7cTOTAL%7c%

7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1 (09/05/2019 13:45 WIB)

76

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun komposisi produk non-migas terlihat

mendominasi, namun keunggulan paling utama yang dimiliki oleh Indonesia adalah

komoditas minyak petroleum dari sektor migas serta kayu tropis dari sektor non-

migas yang kemudian menjadi penyumbang terbesar pendapatan ekspor nasional

dengan nilai dan jumlah ekspor yang relatif tinggi. Di sisi lain, Australia juga

memiliki beberapa komoditas unggulan mencakup sektor migas dan non-migas

yang diekspor ke Indonesia namun tetap berspesialisasi pada produk-produk utama

sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sepuluh Besar Komoditas Ekspor Utama Australia ke

Indonesia di bawah AANZFTA pada Tahun 2018

Kode HS Komoditas Nilai (US$)

270112 Bituminous Coal 645.895

010229 Hewan ternak hidup 564.010

260111 Bijih besi 209.268

020230 Daging tanpa tulang 185.625

720449 Skrap besi atau baja 183.131

710812 Emas 147.754

520100 Kapas 116.977

281820 Aluminium Oksida 110.423

250100 Garam 82.389

040210 Susu bubuk 72.424

(Sumber : Trade Map, 2018)113

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor migas juga pada dasarnya

masih menjadi komoditas utama yang diekspor oleh Australia kepada Indonesia

113 Ibid.

77

dalam bentuk produk Bituminous coal atau yang diketahui juga sebagai batubara

bitumen, sedangkan hewan ternak hidup juga menjadi komoditas ekspor utama dari

sektor non-migas.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

28/PMK.010 tahun 2017 sebagai rujukan utama dalam mekanisme perdagangan

yang digunakan oleh Indonesia dan khususnya bagi proses ekspor produk oleh

Australia dalam rangka AANZFTA, beberapa di antara produk-produk unggulan

tersebut telah mendapatkan pembebasan bea masuk yang memakai tarif preferensi

0%, khususnya untuk semua komoditas ekspor unggulan Australia terkecuali

hewan ternak hidup dan produk garam yang menggunakan tarif preferensi sebesar

5%, serta produk susu bubuk dengan tarif preferensi sebesar 4%.114 Sedangkan

untuk penerapan tarif preferensi 0% pada produk ekspor unggulan Indonesia ke

Australia secara keseluruhan telah diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Australia (Minister of Home Affairs) No. 98, tahun 2009 yang menjadi acuan

aktivitas ekspor negara lain rangka implementasi AANZFTA.115.

Efisiensi perdagangan Indonesia-Australia melalui keunggulan komparatif

yang didukung oleh AANZFTA ini juga setidaknya memberikan manfaat strategis

untuk dua hal utama yaitu pertama untuk meningkatkan perekonomian negara

yang dibarengi dengan peningkatan pendapatan perdagangan akibat hilangnya

hambatan tarif atau pajak yang harus dibayarkan kepada negara mitra sesuai dengan

114 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.010/2017, diakses dalam :

https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2017/28~PMK.010~2017Per.pdf (15/03/2019 16:46WIB) 115 Customs Tariff Amendment, ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement

Implementation Act 2009, diakses dalam : https://www.legislation.gov.au/Details/C2009A00098

(16/03/2019 13:30 WIB)

78

perjanjian perdagangan yang berlaku. Dalam hal ini, Indonesia sendiri memperoleh

keuntungan perdagangan (gains from trade) yang besar dari Australia di bawah

AANZFTA dengan menikmati 96.8% pembebasan bea masuk terhadap seluruh

produk Indonesia di pasar Australia, yang diproyeksikan akan mencapai 100% pada

tahun 2020. Sementara itu meskipun Indonesia belum sampai pada level yang sama

untuk proyeksi pembebasan tarif bea masuk dengan Australia, namun di tahun 2018

setidaknya Australia dapat menikmati penurunan tarif Indonesia hingga 92.5%

yang diproyeksikan akan terus meningkat sebesar 93.2% di tahun 2025.116

Sementara itu, manfaat kedua dari perdagangan keunggulan komparatif ini

juga akan mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai

dampak dari sifat perdagangan yang cenderung saling melengkapi kebutuhan

nasional satu sama lain. Indonesia mengekspor sejumlah besar minyak petroleum

kepada Australia karena komoditas tersebut memang menjadi kebutuhan pokok

Australia yang banyak digunakan untuk keperluan industri dan jaminan keamanan

energi karena negara tersebut pada dasarnya hanya mampu memproduksi 2%

minyak petroleum.117 Begitu juga dengan kayu tropis yang diimpor untuk keperluan

Industri papan dan pemenuhan pasokan bahan baku produksi terhadap pabrik

furniture di Australia.118 Di sisi lain hal yang sama juga berlaku bagi Indonesia

ketika Australia mengekspor batu bara bitumen dengan kualitas yang lebih tinggi

116 Free Trade Agreement Between The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Australia,

and New Zealand, (Good and Services), World Trade Organization, diakses dalam :

https://web.wtocenter.org.tw/DownFile.aspx?pid=255965&fileNo=0 (10/05/2019 05:33 WIB) 117 Australia Imports almost all of its oil, and there are Pitfalls all over the Globe, The Conversations

News, diakses dalam : https://theconversation.com/australia-imports-almost-all-of-its-oil-and-there-

are-pitfalls-all-over-the-globe-97070 (10/05/09 06:18 WIB) 118 Pabrik di Australia, Australia-Indonesia Institute (AII), diakses dalam : https://dfat.gov.au/about-

us/publications/people-to-people/geografi-australia/bab07/index.html (10/05/2019 06:27 WIB)

79

dari kualitas domestik sebagai bahan bakar utama untuk memenuhi tuntutan

kebutuhan energi listrik Indonesia yang semakin membengkak.119 Dan yang lebih

penting lagi adalah besarnya ekspor hewan ternak hidup dari Australia ke Indonesia

lebih khususnya jenis dairy cattle (sapi perah) sebagai sumber bahan baku utama

untuk memproduksi susu, akan sangat membantu Industri susu dalam negeri untuk

meningkatkan produksinya dan memenuhi kebutuhan susu nasional.120

Saat ini, konsumsi Indonesia yang cukup tinggi terhadap susu dan produk

susu lainnya secara tidak langsung telah mempengaruhi tingginya intensitas

perdagangan sapi perah sebagai komoditas unggulan yang diekspor Australia ke

Indonesia. Besarnya nilai perdagangan terhadap komoditas ini menjadikan

Indonesia sebagai salah satu tujuan ekspor utama Australia dengan potensi pasar

terbesar ketiga setelah Tiongkok dan Pakistan.121 Kebutuhan Indonesia terhadap

sapi perah memang menjadi salah satu yang paling krusial dengan mengingat

bahwa kebutuhan nasional terhadap pasokan susu segar terus meningkat, sementara

jumlah populasi sapi perah domestik sebagai sumber bahan baku untuk

memproduksi susu dalam negeri belum mampu mengimbangi hal tersebut. Lebih

dari itu, rendahnya populasi sapi perah Indonesia juga telah mengambil bagian

119 Sylvie Cornot, 2017, Indonesia Electricity demand and the Coal Sector: Export or meet domestic

demands, The Oxford Institute for Energy Studies, diakses dalam :

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/03/Indonesias-Electricity-

Demand-and-the-Coal-Sector-Export-or-meet-domestic-demand-CL-5.pdf (10/05/2019 07:17

WIB) Hal. 21. 120 Idris Rusadi Putra, Alasan di balik Derasnya Impor Susu ke Indonesia, Merdeka News, diakses

dalam : https://www.merdeka.com/uang/alasan-di-balik-derasnya-impor-susu-ke-indonesia.html,

(10/05/2019 10:14 WIB) 121 Dairy Cattle Statistics, Live Corp, diakses dalam : http://www.livecorp.com.au/industry-

information/industry-statistics/dairy-cattle-statistics )10/05/2019 10:32 WIB)

80

dalam hilir permasalahan penyebab defisit susu segar dalam negeri yang terjadi di

Indonesia, yang berhulu dari peningkatan konsumsi susu masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu dengan adanya perdagangan komoditas unggulan yang lebih

efisien antara Indonesia dan Australia di bawah AANZFTA, setidaknya diharapkan

dapat membantu Indonesia untuk terus meningkatkan perdagangan sapi perah dan

membantu mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional guna

mengantisipasi permasalahan defisit susu segar dalam negeri yang memiliki urgensi

tersendiri dan berpotensi untuk mengganggu kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2.2.3 Urgensi Kerja Sama Bilateral Indonesia – Australia dalam

Menjamin Pasokan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN)

Tingkat kebutuhan susu nasional Indonesia terus mengalami kenaikan

seiring dengan bertambahnya populasi, pertumbuhan ekonomi, serta tingkat

pendidikan masyarakat yang secara tidak langsung mempengaruhi perubahan gaya

hidup mereka termasuk mengenai kesadaran konsumsi gizi yang kemudian

mendorong adanya peningkatan perilaku konsumtif masyarakat untuk lebih banyak

mengkonsumsi susu.122 Sayangnya, peningkatan konsumsi versi dalam negeri ini

pada kenyataannya tidak merubah status Indonesia sebagai negara dengan angka

konsumsi yang rendah dalam skala internasional dimana Kementerian

Perindustrian RI sendiri mencatat bahwa konsumsi susu perkapita masyarakat

Indonesia saat ini masih berada pada jumlah rata-rata 12,10 liter/kapita/tahun.

122 Wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Minuman, Hasil Tembakau,

dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Pinke Arfianti Dwihapsari,

Jakarta, 20 Desember 2018.

81

Angka ini tentu jauh lebih rendah dari tingkat konsumsi negara-negara ASEAN

lainnya seperti Malaysia yang mencapai 36,2 liter/kapita/tahun, Myanmar dengan

26,7 kg/kapita/tahun, Thailand sebesar 22,2 liter/kapita/tahun, dan Philipina 17,8

liter/kapita/tahun.123

Di sisi lain, peningkatan konsumsi susu juga seharusnya mampu

menjadikan susu sebagai komoditas ekonomi yang memiliki nilai strategis di

Indonesia, tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud akibat adanya

ketidakseimbangan yang terjadi antara supply dan demand terhadap pasokan susu

dimana tingginya konsumsi dan permintaan terhadap komoditas tersebut tidak

didukung oleh rendahnya produksi susu segar dalam negeri sehingga cenderung

mengakibatkan Indonesia mengalami defisit susu nasional.

Tabel 2.5 Angka Kebutuhan Susu Segar, Impor

Susu, dan Kapasitas Produksi Nasional 2000-2018

Tahun Kebutuhan

Susu (ton)

Impor

Susu (ton)

Produksi

Susu (ton)

Pemenuhan

Kebutuhan (%)

2000 854.687 359.040 495.647 58%

2001 883.758 403.811 479.947 54%

2002 889.934 396.577 493.357 55%

2003 1.133.091 579.649 553.442 49%

2004 1.579.624 1.029.679 549.945 35%

2005 1.584.744 1.048.784 535.960 34%

2006 1.621.524 1.004.976 616.548 38%

2007 1.758.243 1.190.560 567.683 32%

2008 2.054.249 1.407.296 646.953 31%

2009 2.400.090 1.572.806 827.284 34%

2010 3.150.000 2.240.468 909.532 29%

2011 3.490.000 2.542.306 947.694 27%

2012 3.560.000 2.600.269 959.731 27%

2013 3.190.000 2.403.151 786.849 25%

2014 3.550.000 2.749.251 800.749 22%

123 Ridwan, Tingkat Konsumsi Susu Masyarakat Indonesia Rendah, Op.Cit.

82

2015 3.640.000 2.804.876 835.124 23%

2016 4.045.000 3.123.265 912.735 22%

2017 4.448.000 3.527.892 920.108 20%

2018 4.500.000* 3.590.362 909.638 20%

*Angka Sementara

(Sumber : diolah dari berbagai sumber)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa dalam perkembangannya

total kapasitas produksi SSDN memiliki angka yang jauh lebih rendah

dibandingkan dengan angka kebutuhan susu yang dituntut oleh masyarakat,

sehingga mengakibatkan disparitas yang cukup tinggi yang kemudian memaksa

Indonesia harus memenuhi kekurangan kebutuhan susu tersebut dengan melakukan

impor. Di sisi lain dapat dilihat juga bahwa persentase kapasitas produksi Indonesia

sendiri masih bersifat fluktuatif dan belum mampu stabil, namun beberapa tahun

terakhir terus mengalami peningkatan meskipun jumlah rata-rata SSDN yang

dihasilkan masih berada di bawah angka 1 juta ton per tahun.

Grafik 2.1 Perkembangan Tingkat Produksi Susu Segar Indonesia

Tahun 2009-2017

83

(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah oleh Katadata.co.id)124

Penurunan drastis produksi SSDN Indonesia di tahun 2013 disebabkan

karena adanya penjagalan sapi perah menjadi sapi pedaging dalam rentang waktu

2011-2013 yang berdampak besar pada penurunan populasi sapi perah dan secara

otomatis mempengaruhi penurunan produksi susu segar dalam negeri. Keadaan ini

menyebabkan angka produksi susu segar yang awalnya secara keseluruhan mampu

mencapai 1000 ton/hari turun menjadi 900 hingga 800 ton/hari dengan total

penurunan hingga 173,3 ribu ton atau 18% dari jumlah produksi susu di tahun

2012.125

Berbanding terbalik di tahun 2014 hingga 2017, produksi susu Indonesia

terus mengalami kenaikan secara berkelanjutan sebesar 13.900 ribu ton (1,74%) di

tahun 2014, 34.400 ribu ton (4,12%) di tahun 2015, 77.600 ribu ton (8.5%) di tahun

2016, dan 7.400 ribu ton (0,81%) di tahun 2017. Namun, perkembangan terakhir

dari akumulasi data Kementerian Pertanian RI, tingkat produksi SSDN Indonesia

telah mengalami penurunan sebesar 10.462 ribu ton (1,2%) di tahun 2018 dengan

total produksi sebanyak 909.638 ribu ton.126 Sementara itu di sisi lain,

perkembangan tingkat kebutuhan susu masyarakat Indonesia sendiri terus

124 Produksi Susu Segar Indonesia Mencapai 920 Ribu Ton, Katadata, diakses dalam :

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/06/09/produksi-susu-segar-indonesia-2017-

mencapai-920-ribu-ton (16/05/2019 08:36 WIB) 125 Daging Mahal, Sapi Perah pun Dijual ke Jagal, Tempo, diakses dalam :

https://bisnis.tempo.co/read/444611/daging-mahal-sapi-perah-pun-dijual-ke-jagal (16/05/2019

10:35 WIB) 126 Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2018, Kementerian Pertanian Republik Indonesia,

diakses dalam : http://ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/File/Buku_Statistik_2018_-

_Final_ebook.pdf?time=1543210844103 (16/05/2019 11:38 WIB)

84

mengalami kenaikan hingga diprediksi akan melebihi angka 4.500.000 juta ton.127

Besarnya angka kebutuhan ini tentu tidak dapat dipenuhi oleh Indonesia dengan

kapasitas produksi yang hanya mampu memberikan pasokan susu sebesar 22%, dan

pada akhirnya menyebabkan Indonesia tetap harus mengimpor susu atau bahan

baku susu dari negara lain untuk dapat memenuhi kekurangan pasokan tersebut.

Dalam peta perdagangan susu internasional, sentra produsen susu terbesar

biasanya didominasi oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dengan produksi

yang mampu menghasilkan 94,77 juta ton/tahun, dilanjutkan dengan India sebesar

64,4 juta ton/tahun, Tiongkok 36,12 juta ton/tahun, Rusia 30,55 juta ton/tahun,

Brazil 24,29 juta ton/tahun, New Zealand 21,36 juta ton/tahun, Meksiko 11,73 juta

ton/tahun, Argentina 11 juta ton/tahun, Ukraina 10,70 juta ton/tahun, dan Australia

9,47 juta ton/tahun.128

Tabel 2.6 Negara-negara Produsen Susu Terbesar di Dunia

Negara Jumlah Produksi Susu

(Tahun)

Amerika Serikat 94,77 juta ton

India 64,40 juta ton

Tiongkok 36,12 juta ton

Rusia 30,55 juta ton

Brazil 24,29 juta ton

New Zealand 21,36 juta ton

127 Kementan Ingin Peternak Sapi Perah di Indnesia Maju Seperti Peternak di New Zealand,

Kementerian Pertanian Republik Indnesia, diakses dalam :

http://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2622 (17/05/2019 18:49 WIB) 128 Outlook Susu Komoditas Pertanian Subsektor Peternakan, Kementerian Pertanian Republik

Indonesia 2017, diakses dalam : http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/download/file/394-outlook-

susu (WIB) Hal.21

85

Meksiko 11,73 juta ton

Argentina 11,00 juta ton

Ukraina 10,70 juta ton

Australia 9,47 juta ton

(Sumber : Outlook Susu Komoditas Pertanian Subsektor Peternakan129)

Di antara beberapa produsen tersebut, Amerika Serikat, New Zealand, dan

Australia merupakan tiga negara eksportir bahan baku susu terbesar ke Indonesia

yang masing masing memasok sebanyak 3,80 juta kg, 2,11 juta kg, dan 2,64 juta

kg.130 Selain itu terdapat juga beberapa negara non-produsen seperti Kanada dan

Belgia yang memasok kebutuhan susu Indonesia rata-rata sebanyak 1,74 juta kg.131

Skim milk powder, whole milk powder, anhydrous milk fat powder, dan whey

merupakan bahan baku susu berbentuk susu bubuk yang dikirim menuju Indonesia

dan kemudian diproses secara lebih lanjut oleh Industri Pengolahan Susu (IPS)

menjadi beberapa produk susu baik berupa susu cair atau susu kental manis yang

dapat dikonsumsi dan mengisi kebutuhan susu masyarakat.132 Meskipun Indonesia

telah mendapatkan pasokan yang cukup besar dari ketiga negara ini termasuk juga

dari negara-negara eksportir lainnya, namun tetap saja kebutuhan susu nasional

belum pernah terpenuhi secara maksimal yang mengakibatkan defisit susu terus

terjadi di Indonesia.

129 Ibid. 130 Fiki Ariyanti, 5 Negara Pemasok Susu Sapi Impor Terbesar ke RI, Liputan 6 News, diakses dalam

: https://www.liputan6.com/bisnis/read/2022633/5-negara-pemasok-susu-sapi-impor-terbesar-ke-ri

(18/05/2019 08:27 WIB) 131 Ibid. 132 Bambang Ali Nugroho, Pasar Susu Dunia dan Indonesia, diakses dalam Jurnal Ilmu-Ilmu

Peternakan Universitas Brawijaya, Vol.20, No.1 tahun 2010, Malang : Universitas Brawijaya,

hal.66.

86

Oleh karena itu disinilah kemudian pemerintah Indonesia melihat perlunya

melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas nasional untuk

memproduksi SSDN yang dapat memenuhi kekurangan pada kebutuhan pasokan

susu tersebut. Pada tahun 2017 pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah

peraturan mengenai penyediaan dan peredaran susu yang secara keseluruhan

dimaksudkan untuk menggenjot produksi dan pemanfaatan SSDN dengan

mewajibkan adanya kemitraan antara peternak lokal dengan IPS bahkan importir

susu di Indonesia.

Kebijakan yang utamanya ditujukan untuk mewujudkan kemandirian

pangan Indonesia ini juga secara inklusif dimaksudkan untuk mengurangi derasnya

keran impor susu atau bahan baku susu Indonesia yang selama ini dianggap telah

memberikan dampak negatif pada kesejahteraan peternak lokal.133 Namun

kebijakan ini dapat dikatakan kurang efisien terlebih jika hanya mengandalkan

kapasitas produksi dari peternak lokal yang sangat rendah dan pada dasarnya masih

jauh dari kata cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan susu nasional. Keadaan

tersebut secara tidak langsung dapat menjadi ancaman tersendiri bagi sektor

persusuan Indonesia dimana jika kebutuhan susu nasional terus meningkat tanpa

didukung juga oleh peningkatan produksi SSDN maka tidak heran jika kemandirian

pangan atau susu yang awalnya dicanangkan oleh pemerintah akan berubah

menjadi sebuah krisis susu nasional atau yang dilihat sebagai fenomena darurat susu

133 Permentan No. 26 Tahun 2017 Lahir Untuk Wujudkan Kemandirian Pangan dan Tingkatkan

Kesejahteraan Peternak, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, diakses dalam :

http://ditjennak.pertanian.go.id/permentan-no-26-tahun-2017-lahir-untuk-wujudkan-kemandirian-

pangan-dan-tingkatkan-kesejahteraan-peternak (18/05/2019 !9.50 WIB)

87

dalam negeri yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2020 oleh Dewan Persusuan

Nasional Indonesia.134

Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, Indonesia pada dasarnya juga

telah melakukan langkah strategis lain untuk meningkatkan produksi SSDN yaitu

dengan membangun kemitraan bersama negara-negara besar produsen susu yang

digandeng untuk melakukan investasi di Indonesia. Dalam hal ini, Australia sejak

lama sudah menjadi salah satu mitra utama Indonesia dalam melakukan kerja sama

bilateral khususnya di sektor perindustrian yang kemudian diwujudkan dalam

beberapa bentuk perusahaan termasuk perusahaan susu multinasional (MNC) di

Indonesia. Kerja sama Indonesia – Australia dalam bentuk perusahaan ini secara

bertahap dipercaya akan mampu membantu Indonesia untuk mengurangi

ketergantungannya pada susu atau bahan baku susu yang diimpor dari negara lain

serta mendukung usaha pemerintah untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi

nasional dan menjamin adanya pasokan susu segar dalam negeri. Salah satu

perusahaan susu multinasional dalam perkembangan kerja sama bilateral Indonesia

– Australia adalah PT. Greenfields Indonesia yang merupakan mega investasi

Perusahaan Australia yang bekerja sama dengan Perusahaan Indonesia di bidang

industri manufaktur khususnya dalam sektor makanan dan minuman dengan

produksi komoditas utama berupa produk-produk susu (dairy products) khususnya

susu segar.

134 Citra Listya Rini, Indonesia Darurat Susu Susu Segar Dalam Negeri pada 2020, Republika,

diakses dalam : https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/18/03/08/p58rt6299-

indonesia-darurat-susu-segar-dalam-negeri-pada-2020 (18/05/2019 18.22 WIB)

88

Perusahaan yang berhasil menjadi salah satu kontributor terbesar untuk

memasok kekurangan kebutuhan susu segar di Indonesia ini, dalam proses

produksinya tidak lain menggunakan sumber bahan baku berupa sapi perah yang

diimpor dari Australia. Bersamaan dengan proses implementasi AANZFTA dalam

aktivitas perdagangan Indonesia dan Australia, maka berkaitan dengan proses

impor bahan baku oleh PT. Greenfields secara tidak langsung akan mendapat

pengaruh dari utilisasi AANZFTA terlebih dengan pemanfaatan tarif preferensi

untuk komoditas-komoditas yang tentunya masuk ke dalam jadwal penurunan bea

cukai termasuk diantaranya komoditas binatang hidup atau sapi perah sesuai

dengan prinsip implementasi AANZFTA yang diberlakukan Indonesia.