Click here to load reader

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB Umum. · PDF fileataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai ... Pertanggungjawaban atas dasar resiko, yaitu

  • View
    228

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB Umum. · PDF fileataupun kekuasaan. Secara...

  • 23

    BAB II

    TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB,

    PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

    DAN PENGERTIAN CACAT TERSEMBUNYI

    2.1 Pengertian dan Prinsip-prinsip Tanggung Jawab

    Zoon Politicon merupakan sebuah istilah yang dikemukakan oleh

    Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial. Dalam pendapat ini, Aristoteles

    menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan

    berinteraksi satu sama lain, atau dengan kata lain manusia adalah makhluk sosial.

    Manusia dalam kodratnya sebagai makhluk sosial terikat pada aturan-aturan yang

    berlaku sehingga tidak bisa bebas berbuat sesuka hati. Tindakan dan perbuatan

    manusia sesuai dengan hak yang dimilikinya harus dibarengi dengan tanggung

    jawab. Dalam hal ini ada suatu hubungan antara hak dengan tanggung jawab.

    Terkait dengan hal tersebut, Ibnu Kholdun berpendapat bahwa selalu ada

    hubungan timbal balik antara hak dan tanggung jawab. Pandangan yang disebut

    dengan teori korelasi itu terutama dianut oleh pengikut utilitarisme. Menurut

    mereka, setiap hak dan kewajiban seseorang berkaitan dengan tanggung jawab

    orang lain. Setiap hak dan kewajiban orang lain berkaitan dengan tanggung jawab

    seseorang untuk mematuhinya. Manusia baru dapat berbicara tentang hak dalam

    arti sesungguhnya jika ada korelasinya. Hak yang tidak ada kewajiban tidak perlu

  • 24

    ada tanggung jawab dan tidak pantas disebut hak. Sebaliknya tidak adanya

    kewajiban pada seseorang tidak perlu ada tanggung jawab.20

    Di kalangan para sarjana, baik praktisi maupun akademisi, tanggung jawab

    diistilahkan responsibility (verantwoordelijkheid) maupun liability

    (aansprakelijkheid).Tanggung jawab menurut pengetian hukum adalah kewajiban

    memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut)

    baik dalam ranah hukum maupun administrasi.21

    Pada umumnya, setiap orang harus bertanggung jawab (aanspraklijk) atas

    perbuatannya. Oleh karena itu, bertanggung jawab dalam pengertian hukum

    berarti keterikatan. Tanggung jawab hukum (legal responsibility) dimaksudkan

    sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.22

    Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah suatu akibat

    lanjutan dari pelaksaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban

    ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai

    kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu yang

    tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.23

    Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau

    lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk

    menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan,

    20M. Yatimin Abdullah, 2006, Pengantar Studi Etika, Raja Grafindo, Jakarta, h. 297-298.

    21Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2014, Tanggung Jawab Yuridis Media Penyiar Iklan, Udayana University Press, Denpasar, h. 143.

    22Ibid. 23Khairunnisa, 2008, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, tanpa penerbit,

    Medan, h. 4.

  • 25

    setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan

    secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya

    tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan

    pelaksanaan kekuasaan.24

    Dalam suatu bentuk tanggung jawab tentu mengandung prinsip-prinsip yang

    melandasinya, dimana prinsip-prinsip ini berguna untuk menganalisis siapa yang

    harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab itu dapat dibebankan

    kepada pihak-pihak terkait. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam

    hukum dapat dibedakan sebagai berikut:25

    a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault);

    b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (pesumtion of liability);

    c. Prinsp praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumtion of

    nonliability);

    d. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability);

    e. Prinsip pembatasan tanggung jawab (limitation of liability);

    f. Tanggung jawab produk (product liability); dan

    g. Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).

    Ad.1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based

    on fault)

    Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan

    pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang

    24Purbacaraka, 2010, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 37. 25Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,

    h. 92.

  • 26

    dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal dengan pasal tentang

    perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok,

    diantaranya:

    a. Adanya perbuatan;

    b. Adanya unsur kesalahan;

    c. Adanya kerugian yang diderita; dan

    d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.26

    Ad.2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (pesumtion of liability)

    Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab

    (presumtion of liability) sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Atau

    dengan kata lain, beban pembuktian ada pada si tergugat. Dalam prinsip beban

    pembuktian terbalik, seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan

    dapat membuktikan sebaliknya, hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum

    praduga tidak bersalah yang lazim dikenal dalam hukum positif Indonesia, namun

    jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak prinsip ini cukup relevan

    karena yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pelaku

    usaha.27

    26Ibid., h. 93. 27Ibid., h. 95.

  • 27

    Ad.3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumtion of

    nonliability)

    Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak

    selalu bertanggung jawab (presumtion of nonliability) hanya dikenal dalam

    lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian

    biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip

    ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi

    kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang

    (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut

    (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya.28

    Sekalipun demikian, dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik

    Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, ada penegasan,

    prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab ini tidak lagi diterapkan

    secara mutlak, dan mengarah kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

    uang ganti rugi (setinggi-tingginya 1 (satu) juta rupiah). Artinya, kehilangan atau

    kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan tetap dapat dimintakan pertanggung

    jawaban sepanjang bukti kesalahan pihak pengangkut (pelaku usaha) dapat

    ditunjukan. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada si

    penumpang.29

    28Ibid., h. 96. 29Ibid.

  • 28

    Ad.4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)

    Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan

    prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian, ada pula

    para sarjana yang membedakan kedua terminologi tersebut.

    Ada pendapat yang mengatakan, strict liability adalah prinsip tanggung

    jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun,

    ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan dibebaskan dari tanggung

    jawab, misalnya dalam keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability

    adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.30

    Pada dasarnya strict liability adalah bentuk khusus dari tort (perbuatan

    melawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan

    hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana tort pada umumnya),

    tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas

    kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Dengan prinsip

    tanggung jawab mutlak ini, maka kewajiban pelaku usaha untuk mengganti

    kerugian yang diderita oleh konsumen karena mengkonsumsi produk yang cacat

    merupakan suatu risiko, yaitu termasuk dalam risiko usaha. Oleh karena itu,

    pelaku usaha harus lebih berhati-hati dalam menjaga keselamatan dan keamanan

    pemakaian produk terhadap konsumen.

    Di Indonesia, prinsip tanggung jawab mutlak secara implisit dapat

    ditemukan dalam rumusan Pasal 1367 dan 1368 KUH Perdata. Pasal 1367 KUH

    Perdata mengatur tentang tanggung jawab seseorang atas kerugian yang

    30Louis Yulius, 2013, Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produk yang Merugikan

    Konsumen, Jurnal Lex Privatum, Volume I Nomor 3, Juli 2013, h. 31.

  • 29

    disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau oleh

    barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Sedangkan Pasal 1368

    KUH Perdata mengatur tentang

Search related