Embed Size (px)
Citation preview
35
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Tinjauan Instansi
3.1.1 Sejarah Instansi
Sejak terbentuknya Kabinet Republik Indonesia I dengan sistem
presidensil tanggal 19 Agustus 1945, maka wewenang dan tanggung jawab sektor
industri dan perdagangan berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang
dipimpin oleh Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo hingga berakhirnya tugas kabinet
ini tanggal 14 November 1945. Dalam Kabinet Sjahrir I, dengan sistem
pemerintahan parlementer, Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh Ir.
Darmawan Mangoenkoesoemo, yang selanjutnya menjabat Menteri Perdagangan
dan Perindustrian pada Kabinet Sjahrir II dari tanggal 12 Maret 1946 sampai
dengan 2 Oktober 1946. Selanjutnya, dalam Kabinet Sjahrir III, wewenang dan
pembinaan sektor industri dan perdagangan kembali pada Kementerian
Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K. Gani, dibantu Menteri Muda
Kemakmuran, Mr. Joesoef Wibisono.
Pada Kabinet Hatta I yang ditandai adanya perubahan dari sistem
parlementer menjadi presidensiil, Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh
Sjafroeddin Prawiranegara dan berakhir tanggal 4 Agustus 1949. Usai masa
kabinet itu (tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949), sektor
industri dan perdagangan dipercayakan kepada Ir. Indratjaja.
Dalam Kabinet Hatta II tanggal 4 Agustus sampai dengan 20 Desember
1949, Ir. Indratjaja digantikan oleh I.J. Kasimo sampai berakhirnya Kabinet RIS
36
dengan sistem parlementer, yaitu sejak tanggal 20 Desember 1949 sampai tanggal
21 Januari 1950, yang merupakan kabinet peralihan RI Yogyakarta. Selanjutnya
dalam Kabinet Halim (RI Yogyakarta) dari tanggal 21 Januari sampai dengan 6
September 1950, sektor industri dan perdagangan menjadi satu dalam
Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang dipimpin oleh Mr. Tandiono
Manoe.
Pada masa Kabinet Natsir dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan
27 April 1951, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dipercayakan kepada
Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo. Karena adanya perubahan dalam Kabinet
tersebut maka Menteri Perdagangan dan Perindustrian diserahkan kepada Mr.
Soejono Hadinoto.
Pada masa Kabinet Wilopo, sejak tanggal 3 April 1952, sektor industri
dan perdagangan menjadi tanggung jawab Kementerian Perekonomian yang
dipimpin oleh Mr. Soemanang. Kemudian Mr. Soemanang digantikan oleh Mr.
Iskaq Tjokrohadisoerjo sampai tanggal 12 Agustus 1955. Masa Kementerian
Perekonomian berlangsung selama 5 tahun, yaitu sampai Kabinet Ali
Sastroamidjojo II yang berakhir pada tanggal 9 April 1957.
Dalam Kabinet Boerhanuddin Harahap yang berakhir pada tanggal 24
Maret 1956, Menteri Perekonomian dijabat oleh I.J. Kasimo. Sementraa dalam
Kabinet Ali-Roem-Idham, Menteri Perekonomian dijabat oleh Mr. Boerhanuddin
yang dibantu Menteri Muda Perekonomian, F.F. Oembas.
Ketika terbentuk Kabinet Karya yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda, sektor
industri dan perdagangan dipisahkan pada kementerian tersendiri; yaitu sektor
perdagangan masuk dalam Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Prof.
37
Soemardjo, sebagai Menteri Perdagangan dijabat oleh Drs. Rachmat
Muljomiseno, sektor industri dibina oleh Menteri Perindustrian yang dijabat oleh
Ir. F.J. Inkiriwang, berakhir pada tanggal 22 Juli 1959.
Kabinet Dwikora
Pada masa Kabinet Dwikora periode 27 Agustus 1964 sampai dengan 22
Februari 1966, jabatan Menteri Perindustrian Dasar dipercayakan pada Hadi
Thayeb, Menteri Perindustrian Pertambangan dijabat oleh Armunanto, Menteri
Perindustrian Tekstil dipimpin oleh Brigjen Ashari Danoedirdjo, Menteri
Perindustrian Ringan dipimpin oleh Brigjen M. Yoesoef, Menteri Perindustrian
Kerajinan dipimpin oleh Mayjen Dr. Aziz Saleh, Menteri Perdagangan Dalam
Negeri oleh Brigjen Achmad Joesoef dan Menteri Perindustrian Maritim dijabat
oelh Mardanoes. Sewaktu Kabinet Dwikora disempuranakan, maka sebagai
Menteri Perindustrian Dasar ditetapkan Brigjen M. Joesoef, Menteri Perindustrian
Rakyat ditetapkan Mayjen Dr. Aziz Saleh, Menteri Perindustrian Tekstil Brigjen
Ashari Danoedirdjo, Menteri Perindustrian Kerajinan Hadi Thajeb, Menteri
Perindustrian Ringan Laksda (U) Soeharnoko Harbani dan Menteri Perdagangan
tetap dipegang oleh Brigjen Achmad Joesoef. Menteri Perindustrian Maritim
masih dijabat oleh Mardanus sampai kabinet ini berakhir tanggal 28 Maret 1966.
Selanjutnya, berlangsung Kabinet Dwikora dan Brigjen M. Joesoef
ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian Dasar dan Ringan, Ir. Sjafiun sebagai
Menteri Perindustrian Tekstil, brigjen Ashari Danudirdjo diangkat sebagai
Menteri Perdagangan, Kom (U) J. Salatoen sebagai Menteri Perindustrian
38
Penerbangan dan Mardanus tetap sebagai Menteri Perindustrian Maritim sampai
berakhirnya Kabinet Dwikora tanggal 25 Juli 1966.
Di era Orde Baru dengan terbentuknya Kabinet Ampera sampai 17
Oktober 1967 Mayjen M. Joesoef ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian Dasar,
Ringan dan Tenaga, Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat, Ir. H. M.
Sanusi dan Menteri Perdagangan dijabat oleh Mayjen Ashari Danoedirdjo, Ir. H.
M. Sanusi tetap sebagai Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat dan
Mayjen M. Joesoef sebagai Menteri Perdagangan, yang berakhir pada tanggal 6
Juni 1968.
Kabinet Pembangunan
Dalam Kabinet Pembangunan I dengan sistem presidensiil yang
terbentuk sejak tanggal 6 Juni 1968 sampai dengan 28 Maret 1973, Letjen M.
Joesoef sebagai Menteri Perindustrian sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan
II dan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perdagangan,
kemudian digantikan oleh Drs. Radioes Prawiro.
Dalam Kabinet Pembangunan III, tanggal 29 Maret 1978 sampai dengan
19 Maret 1983, Ir. A.R. Soehoed sebagai Menteri Perindustrian, Drs. Radioes
Prawiro sebagai dan Menteri Perdagangan dan Koperasi, Bustanil Arifin SH
ditunjuk sebagai Menteri Muda Urusan Koperasi. Selanjutnya sejak tanggal 29
Maret 1983 sampai dengan 19 Maret 1988, Rachmat Saleh, SE ditunjuk sebagai
Menteri Perdagangan, sementara Bustanil Arifin, SH sebagai Menteri Koperasi.
Dalam Kabinet Pembangunan IV, sebagai Menteri Perindustrian adalah
Ir. Hartarto sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan V tanggal 19 Maret 1993.
39
Menteri Muda Perindustrian dijabat oleh Ir. T. Ariwibowo, Menteri Perdagangan
dijabat oleh Dr. Arifin Siregar dan sebagai Menteri Muda Perdagangan dijabat
oleh Dr. Soedradjat Djiwandono.
Dalam Kabinet Pembangunan VI sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai
dengan 19 Maret 1998, Ir. T. Ariwibowo ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian
dan sebagai Menteri Perdagangan ditunjuk Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono
yang berakhir sampai tanggal 6 Desember 1995, sebagai awal digabungnya
Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Sebagai Menteri
Perindustrian dan Perdagangan diangkatlah Ir. T. Ariwibowo.
Pada tangal 16 Maret 1998, menggantikan Ir. T. Ariwibowo diangkat
Mohammad Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dua bulan
berselang dengan terjadinya gerakan reformasi, maka Kabinet Pembangunan VI
mengalami perubahan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Mohammad Hasan digantikan
oleh Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc.
Selanjutnya dalam Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah
kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, tanggal 26 Oktober 1999
ditetapkan Drs. Jusuf Kalla menggantikan Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc.
Enam bulan kemudian, tepatnya tanggal 26 April 2000, pergantian pimpinan
Depperindag kembali terjadi yakni dari Drs. Jusuf Kalla diserahkan kepada Letjen
TNI Luhut B. Pandjaitan.
Kabinet Gotong Royong
Pada tanggal 9 Agustus 2001, dalam Kabinet Gotong Royong di bawah
kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, maka pimpinan Depperindag
40
diserahterimakan dari Letjen TNI Luhut B. Pandjaitan kepada Rini M.S.
Soewandi.
Selama kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, selaku Presiden
Republik Indonesia ke-4, dengan berbagai alasan dan masalah yang dihadapi telah
berkali-kali merubah susunan dan komposisi personalia kabinet yang
dipimpinnya. Dalam hubungan ini telah terjadi sebanyak tiga kali pergantian
Menteri Koordinator Perekonomian Nasional, semula dijabat oleh Dr. Kwik Kian
Gie; kemudian berturut-turut dipegang oleh Dr. Rizal Ramli dan Drs,
Burhanuddin Abdullah MA hingga berakhirnya pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid. Sedangkan Menteri yang menjabat bidang perindustrian dan
perdagangan ditetapkan semula Drs. Jusuf Kalla, kemudian diganti oleh Letjen
TNI Luhut B. Pandjaitan seperti yang telah diungkapkan di atas.
Presiden Abdurrahman Wahid kemudian diberhentikan oleh MPR - RI
melalui suatu Sidang Istimewa (SI) pada tanggal 23 Juli 2001. Selanjutnya, sesuai
konstitusi, Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri ditetapkan sebagai
Presiden RI ke-5 yang menjabat hingga tahun 2004. Sedang sebagai Wakil
Presiden RI untuk periode yang sama terpilih Dr. Hamzah Haz.
Harapan besar bangsa Indonesia yang diletakkan di pundak Megawati
Soekarnoputri dan Hamzah Haz memang beralasan. Betapa tugas-tugas berat
tersebut harus diemban, tidak saja melingkupi bidang perekonomian, penegakan
hukum, pemulihan keamanan serta persoalan-persoalan lain yang demikian
kompleks menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia untuk segera berakhir.
Bangsa Indonesia demikian menyadari bahwa globalisasi semakin dekat,
41
sementara jika persoalan di dalam negeri masih belum terselesaikan secara baik,
sangat mustahil akan mampu bersaing di kancah internasional.
Penanganan sektor industri dan perdagangan yang dipercayakan kepada
Rini Mariani Soemarno Soewandi diharapkan mampu menghidupkan kembali
perekonomian bangsa Indonesia.
Kabinet Indonesia Bersatu
Departemen Perindustrian dan Perdagangan di bawah kepemimpinan
Rini M.S. Soewandi berakhir pada tahun 2004 seiring dengan pergantian Presiden
RI, yaitu dengan terpilihnya Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden
RI melalui pemilihan langsung yang pertama di Indonesia. Pada Susunan Kabinet
Indonesia Bersatu Jilid I (Periode 2004 - 2009) di bawah kepemimpinan Presiden
RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Drs. Jusuf Kalla,
Departemen Perindustrian dan Perdagangan dipecah menjadi dua yaitu
Departemen Perindustrian yang dipimpin oleh Dr. Ir. Andung A. Nitimihardja (20
Oktober 2004 - 5 Desember 2005) sebagai Menteri Perindustrian dan Departemen
Perdagangan yang dipimpin oleh Mari Elka Pangestu. Pada tanggal 5 Desember
2005 terjadi perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dimana Dr. Ir. Andung
A. Nitimihardja diganti oleh Drs. Fahmi Idris (2005 - 2009) sebagai Menteri
Perindustrian.
Kemudian pada susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (periode
2009-sekarang) di bawah kepemimpinan Presiden RI Soesilo Bambang
Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Boediono, Departemen Perindustrian diubah
42
menjadi Kementerian Perindustrian dengan Mohamad S. Hidayat sebagai Menteri
Perindustrian.
Kabinet Kerja
Presiden Joko Widodo secara resmi telah membentuk Kabinet Kerja
tanggal 26 Oktober 2014, dan Saleh Husin ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian
menggantikan Mohamad S Hidayat yang telah berakhir masa tugasnya.
Kementerian Perindustrian menyelenggarakan acara Pisah Sambut
sekaligus Serah Terima Jabatan Menteri Perindustrian dari Mohamad S Hidayat
kepada penggantinya Saleh Husin di Ruang Garuda, Kementerian Perindustrian,
Jakarta, 28 Oktober 2014. Acara tersebut disaksikan oleh pejabat eselon I dan II di
lingkungan Kementerian Perindustrian serta dihadiri oleh para pelaku usaha dan
wartawan dari berbagai media nasional. Saleh Husin akan menjalankan tugas
barunya sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja periode 2014-2019.
Menteri Perindustrian Saleh Husin akan terus mendorong pengembangan
industri nasional mengingat sektor tersebut merupakan tulang punggung
perekonomian Indonesia, dimana sektor industri masih memberikan kotribusi
yang cukup signifikan terhadap ekonomi dengan mencapai lebih dari 23% atau
menjadi sektor terbesar penyumbang ekonomi nasional.
Kebijakan pengembangan industri di Kabinet Kerja merupakan
terjemahan visi dan misi Presiden RI dengan mewujudkan dan menjabarkan
program Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan
berkepribadian secara sosial budaya.
43
Pada 27 Juli 2016 Airlangga Hartarto ditunjuk untuk menjabat sebagai
Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin pada perombakan Kabinet Kerja
Joko Widodo. Kebijakan terkait industri yang sudah disusun pada era
kepemimpinan Saleh Husin akan dilanjutkan. Namun, ada beberapa hal yang
ditekankan ke depan, yaitu soal pemerataan wilayah industri dan juga soal
ketenagakerjaan agar tenaga kerja Indonesia mampu berdaya saing.
Sumber: http://www.kemenperin.go.id/
3.1.2. Visi, Misi dan Strategi
Sebagai amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian,
telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 untuk jangka waktu 20
(dua puluh) tahun, memuat antara lain tentang visi, misi dan strategi
pembangunan industri. Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia
menjadi Negara Industri Tangguh. Industri tangguh bercirikan :
1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global;
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional
mengemban misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak
perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri
hijau;
44
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah
pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan
yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah
Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara
berkeadilan.
Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan
industri nasional adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia
(SDM) industri;
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan
Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan sentra Industri Kecil dan industri
menengah;
6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan,
penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri
kecil dan industri menengah;
7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;
45
8. Melakukan pembangunan industri hijau dan Melakukan pembangunan
industri strategis;
9. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan Meningkatkan
kerjasama internasional bidang industri.
Sumber: http://www.kemenperin.go.id/
3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Perindustrian
TUGAS POKOK :
Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara.
FUNGSI :
Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perindustrian
menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di
bidang perindustrian;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;
4. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur
organisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Lingkungan
Kementerian Perindustrian;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Perindustrian. Sumber: http://www.kemenperin.go.id/
46
3.1.4 Filosofi Logo Kementerian Perindustrian
Sumber: http://www.kemenperin.go.id/
Gambar III.1 Logo Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
Bentuk logogram terinsipirasi dari gabungan stilasi daun, dengan sirkuit
yang terdapat di dalam daun yang menghubungkan komponen elektronik satu
sama lain tanpa kabel, dan roda gigi yang berjumlah 5 (lima) melambangkan 5
(lima) asas negara Indonesia dan 5 (lima) nilai inti (core value) Kementerian
Perindustrian yaitu Integritas, Profesionalisme, Inovatif, Produktif, dan
Kompetitif. Kementerian Perindustrian diharapkan juga berperan dalam:
1. peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. penciptaan lapangan kerja;
3. peningkatan daya saing industri;
4. kepedulian lingkungan;
5. pengembangan inovasi pada pembangunan industri nasional.
Bentuk huruf (typeface) yang bold dan dinamis merefleksikan kekuatan
dan semangat dari Kementerian Perindustrian sebagai organisasi yang modern dan
menjangkau seluruh masyarakat industri. Sedangkan warna biru pada huruf
Kementerian Perindustrian menggambarkan pentingnya peran teknologi dalam
pembangunan industri nasional.
47
Tabel III.1.
Makna Warna Logo Kementerian Perindustrian :
WARNA MELAMBANGKAN
Warna Merah Oranye Dinamis dan bijaksana.
Warna Hijau Pertumbuhan kesejahteraan dan
berwawasan lingkungan.
Warna Biru Percaya diri, kemandirian dan teknologi.
Warna Abu-abu Sikap optimis dan berdaya guna.
Sumber: http://www.kemenperin.go.id/
3.1.5 Posisi Humas dalam Kementerian Perindustrian
Sumber: http://www.kemenperin.go.id/
Gambar III.2 Posisi Humas dalam Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian
Fungsi dan tugas humas dalam organisasi Kementerian Perindustrian
dikenal dengan Biro Hubungan Masyarakat, yang berada pada unit kerja
Sekretariat Jenderal. Unit Humas dalam Kementerian Perindustrian dipimpin oleh
Kepala Biro Humas atau singkatnya disebut dengan Kabiro Humas. Menurut
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015
48
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Pasal 85 sampai
Pasal 87, tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat, sebagai berikut:
Pasal 85
Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
koordinasi, pemberian dukungan administrasi humas dan kerja sama.
Pasal 86
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro
Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan
internal dan hubungan eksternal di dalam negeri;
2. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan
dengan media massa, pengelolaan pemberitaan sektor industri, dan publikasi
kebijakan, program, kegiatan, dan kinerja sektor industri;
3. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi promosi industri di dalam
negeri, serta pelaksanaan promosi industri skala nasional dan lintas sektoral.
4. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan informasi publik
dan perpustakaan, serta penyiapan koordinasi pelayanan publik;
5. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama di dalam negeri;
6. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan
kinerja, urusan tata usaha, dan rumah tangga biro.
Pasal 87
Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas Bagian Hubungan Antar
Lembaga dan Kerja Sama, Bagian Pemberitaan dan Publikasi, dan Bagian
Informasi Publik.
49
3.1.6 Perpustakaan Kementerian Perindustrian
Sumber: http://www.kemenperin.go.id/
Gambar III.3 Pintu masuk Perpustakaan Kementerian Perindustrian
Perpustakaan Kementerian Perindustrian menyediakan layanan dan koleksi
pustaka yang dapat membantu pengembangan sumber daya manusia di
Kementerian Perindustrian, serta masyarakat pada umumnya.
Sumber: http://www.kemenperin.go.id/
Gambar III.4 Suasana Perpustakaan Kementerian Perindustrian
50
Koleksi perpustakaan tersebar di masing-masing perpustakaan unit kerja Eselon I,
Balai Besar, Balai Riset dan Standardisasi, Sekolah, dan Perguruan Tinggi di
lingkungan Kementerian Perindustrian. Berikut adalah fasilitas yang terdapat :
1. Ruang baca dan ruang koleksi full AC;
2. Komputer dan TV;
3. Alfa Link EIC-1430TTX yang memiliki 66 bahasa;
4. Scanner portable;
5. Free-Wifi;
6. Komputer khusus untuk layanan audio-visual.
Sumber: http://www.kemenperin.go.id/
3.1.7 Visi, Misi dan Motto Perpustakaan Kementerian Perindustrian
VISI :
"Menjadi pusat pengelola dan penyebaran informasi di bidang industri
yang handal dengan ragam koleksi dan layanan untuk mendukung tugas dan
fungsi Kementerian Perindustrian"
MISI :
1. Mengembangkan koleksi dan infrastruktur perpustakaan di lingkungan
Kementerian Perindustrian
2. Meningkatkan layanan informasi yang cepat, tepat, dan terbarukan
3. Meningkatkan kualitas pustakawan di lingkungan Kementerian Perindustrian
4. Meningkatkan minat baca pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian.
MOTTO :
CeRmaT (Cepat, Ramah, Tanggap)
Sumber: http://www.kemenperin.go.id/
51
3.1.8 Tata Tertib Perpustakaan Kementerian Perindustrian
1. Pengunjung diwajibkan untuk mengisi buku tamu.
2. Pengunjung wajib menjaga ketenangan, ketertiban dan kebersihan di dalam
Perpustakaan seperti :
a) Tidak membuat kegaduhan/keributan yang dapat menganggu
kenyamanan pengunjung lain.
b) Tidak diperkenankan makan, minum dan merokok di dalam
Perpustakaan
c) Tidak diperkenankan mencoret-coret meja, buku serta peralatan lain
yang ada di dalam Perpustakaan.
3. Pengunjung tidak diperkenankan menaruh koleksi yang telah
dibaca/digunakan ke dalam rak, koleksi diletakkan di kotak pengembalian
buku.
4. Ketentuan Peminjaman Koleksi :
Layanan peminjaman dapat digunakan apabila pengunjung sudah terdaftar
sebagai anggota perpustakaan;
a) Jumlah peminjaman maksimal 3 (tiga) koleksi;
b) Lama peminjaman maksimal 14 (empat belas) hari dan dapat
diperpanjang selama 5 (lima) hari;
c) Perpanjangan peminjaman koleksi dapat dilakukan 2 (dua) hari
sebelum masa peminjaman berakhir;
d) Keterlambatan pengembalian buku lebih dari 30 (tiga puluh) hari,
akan dikenakan sanksi berupa larangan peminjaman sampai kewajiban
yang mengikat terpenuhi;
52
e) Apabila buku kembali dalam kondisi rusak atau hilang, peminjam
harus memperbaiki atau mengganti koleksi tersebut;
f) Koleksi referensi, skripsi, KTI, laporan penelitian,
jurnal/majalah/koran tidak dapat dipinjamkan, hanya untuk dibaca di
tempat.
5. Ketentuan penggunaan layanan audio-visual :
a) Pemutaran koleksi audio-visual hanya diperbolehkan maksimal 3
(tiga) kali dalam 1 (satu) hari;
b) Tidak diperkenankan untuk memutar perangkat audio-visual di luar
koleksi yang tersedia di perpustakaan.
Waktu Layanan Perpustakaan :
Senin – Kamis : 09.00 – 12.00 s/d 13.00 – 15.00 WIB
Jumat : 09.00 – 11.30 s/d 13.00 – 15.30 WIB
Sumber: http://www.kemenperin.go.id/
3.2 Proses Kerja Program PR
3.2.1 Perencanaan Kegiatan
1. Analisis Situasi
Membahas soal citra positif dalam sektor industri bidang pendidikan,
Bersumber dari Key Informan Bapak Setia Utama selaku Kepala Biro Humas
Kementerian Perindustrian, Industri 4.0 adalah batu loncatan dari langkah
teknologi yang akan diterima masyarakat ke dalam pelaksanaan masyarakat, agar
lebih banyak anak-anak muda untuk menggunakan pola pikirnya, menggunakan
kesarjanaannya, keilmuannya untuk menerapkan teknologi terhadap peluang
produksi-produksi yang ada di lingkungannya dalam memasuki era perkembangan
53
teknologi yang semakin canggih dimana saat ini industri global telah beralih ke
industri digital.
Tabel III.2.
Analisa SWOT Kementerian Perindustrian
Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan)
Kementerian Perindustrian sebagai
instansi pemerintah yang memiliki andil
dalam meluncurkan Making Industri 4.0
atau Revolusi Industri 4.0.
Kurangnya kesinambungan Kementerian
Perindustrian dengan kementerian lain
dalam mewujudkan dan menyukseskan
Making Indonesia 4.0 atau Revolusi
Industri 4.0
Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman)
Upaya perimbangan level industri
Indonesia dengan industri global, yang
sudah terlebih dahulu mengalami
kemajuan di bidang perindustrian.
Ketakutan dari masyarakat akan
perkembangan teknologi, karena tidak
sedikit yang beranggapan dengan
menggunakan teknologi 4.0 dapat
menghilangkan tenaga kerja manusia yang
telah tergantikan dengan mesin.
Sumber: Hasil wawancara Penulis dengan Key Informan Bapak Setia Utama.
Kemenperin Book Fair 2018 adalah salah satu strategi yang digunakan
oleh Biro Humas Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan citra positif
dengan memperkenalkan perpustakaan industri dan perkembangan pendidikan
mengenai industri 4.0 melalui tema Digital Literasi Industri dalam bentuk sebuah
pameran. Kegiatan Kemenperin Book Fair 2018 juga menjadi sarana promosi dan
pemasaran yang menarik juga efektif bagi penerbit buku di Indonesia hingga para
pengrajin produk buatan dalam negeri dengan cara memberikan fasilitas penjualan
langsung antara Penerbit Buku, IKM, dan masyarakat, serta sebagai sarana untuk
mengkampanyekan #Digitaliterasi sehingga menambah kecintaan pada kekayaan
budaya dan produk dalam negeri. Panitia Kemenperin Book Fair bekerja sama
dengan berbagai penerbit, media partner, komunitas dan pihak sponsor.
54
Kontribusi dari kerjasama ini akan diserahkan kembali kepada pengunjung dalam
bentuk goodie bag, doorprize, serta hadiah.
Tabel III.3.
Analisa SWOT Kemenperin Book Fair 2018
Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan)
Konten yang disediakan merupakan
konten yang sedang Happening pada saat
ini, diterapkannya free entry memperkuat
kegiatan ini dalam menarik hati khalayak .
Lokasi diadakannya kegiatan hanya
tertuju pada khalayak sekitar Kementerian
Perindustrian Republik Indonesia.
Keterbatasan booth serta ruang seminar
turut menjadi kelemahan dalam kegiatan.
Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman)
Memperkenalkan perpustakaan kepada
masyarakat khususnya para mitra bidang
industri untuk lebih mengenal koleksi -
koleksi pustaka yang dimiliki oleh
Perpustakaan Kementerian Perindustrian,
yang berhubungan dengan bidang Industri
serta sebagai jalan promosi untuk menjaga
eksistensi perpustakaan di era globalisasi
saat ini.
Sejauh ini, ancaman muncul apabila ada
kebijakan pemotongan anggaran. Jika hal
itu terjadi, akan mempengaruhi
berkurangnya jumlah konten yang
ditampilkan.
Sumber: Hasil wawancara Penulis dengan Informan 1 Bapak Bimo Arianto Pinandito
Perpustakaan Kementerian Perindustrian merupakan salah satu
“perpustakaan khusus” dengan koleksi mayoritas bidang industri untuk
mendukung visi dan misi Kementerian dalam perumusan kebijakan industri. Sejak
tiga tahun terakhir Perpustakaan Kementerian Perindustrian kian marak
menggalakkan koleksi digital mengingat saat ini pengguna lebih banyak
memanfaatkan perpustakaan digital, serta promosi secara massive (besar-besaran)
melalui sosial media.
Saat menjalankan fungsinya, seorang pekerja humas dituntut untuk
selalu menjalin hubungan yang baik kepada publik Internal dan Publik Eksternal,
Terutama kepada Publik Eksternal. Pada hal ini yang dimaksud dengan publik
55
eksternal adalah masyarakat sekitar wilayah Kementerian Perindustran RI yaitu
masyarakat Jakarta Selatan. Tentunya hal ini merupakan strategi yang
dilaksanakan agar meningkatkan citra positif industri bidang pendidikan dengan
menambah kesadaran masyarakat, terutama terhadap pentingnya buku.
2. Tujuan Kegiatan
Didalam melaksanakan sebuah kegiatan kehumasan, tentu saja tersirat
tujuan yang ingin dicapai didalamnya. Adapun tujuan dalam dilaksanakannya
Kemenperin Book Fair 2018 , antara lain :
a. Meningkatkan citra positif industri bidang pendidikan;
b. Meningkatkan kesadaran pengguna terhadap keberadaan, jenis koleksi dan
layanan perpustakaan;
c. Membuka akses bagi masyarakat untuk bertemu langsung dengan para
penerbit;
d. Meningkatkan jejaring dengan berbagai mitra perpustakaan.
3. Target Audience
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Informan 1 yaitu Bimo
Arianto Pinandito, menyampaikan bahwa Kemenperin Book Fair adalah salah
satu kegiatan tahunan dari Kementerian Perindustrian dengan Target Audience
atau Khalayak Sebagai Berikut :
Tabel III.4.
Target Audience Kemenperin Book Fair
Primer Sekunder
masyarakat umum di daerah Jakarta
Selatan dan sekitarnya. mitra bidang industri
Sumber: Hasil wawancara Penulis dengan Informan 1 Bapak Bimo Arianto Pinandito
56
4. Pesan Kegiatan
Di tahun 2018, Book Fair Kementerian Perindustrian mengangkat tema
Digital Literasi Industri. Dengan adanya perpustakaan yang disediakan oleh
Kementerian Perindustrian dan juga dengan adanya acara ini diharapkan:
a. Dapat memberikan Ruang kepada masyarakat untuk mengeksplor buku-buku
yang ada dan juga dapat mengapresiasi karya-karya penulis Indonesia;
b. Menjadi pusat kegiatan berkumpulnya komunitas literasi, para pecinta buku,
dan budayawan Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri serta
membangun jaringan literasi dan budaya secara internasional;
5. Strategi dan Taktik
Strategi Humas yang digunakan Humas Kementerian Perindustrian
dalam Meningkatkan Citra Industri Bidang Pendidikan adalah dengan
mengadakan kegiatan Kemenperin Book Fair 2018. Berlandaskan dari penuturan
Bapak Bimo sebagai Informan 1, adapun taktik yang digunakan dalam
menjalankan strategi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pertama, mengadakan pameran dalam frekuensi satu tahun sekali, dengan
tema dan konten yang berbeda disetiap tahunnya;
b. Kedua, menggunakan Event Organizer sebagai Media Partner
c. Ketiga, menampilkan bintang tamu yang berpengalaman di bidangnya, serta
selalu menyediakan konten yang sedang happening dan tidak monoton;
d. Keempat, menampilkan Talk Show Digital Literasi Industri;
e. Keempat, menampilkan Talk Show Modern Parenthink;
57
f. Kelima, Disediakannya Mini Library teruntuk pengunjung yang ingin
mengetahui macam koleksi yang dimiliki perpustakaan Kementerian
Perindustrian serta Creative Preneurs Bazaar;
g. Keenam, Photo Booth dan Photo Contest;
h. Ketujuh, Acoustic Performance, Tarian Papua, Merchandise dan Doorprize.
6. Media
Ada beberapa media yang digunakan dalam menyampaikan informasi
jalannya kegiatan Kemenperin Book Fair 2018, berikut media yang dimaksud
menurut penjelasan dari Bapak Bimo selaku Informan 1 :
a. Media Publikasi
Tabel III.5.
Media Publikasi Kemenperin Book Fair 2018
Media Cetak Media Elektronik
Brosur, Goodie Bag, Poster, Flyer,
Spanduk , Roll Up Banner , Baliho,
Umbul-Umbul , Id Card dan Que Card.
Internal : Website Resmi, Facebook, Twitter,
Instagram.
Eksternal : (BACA) Website Resmi, Facebook, Twitter,
Instagram, dan Youtube.
Sumber: Hasil wawancara Penulis dengan Informan 1 Bapak Bimo Arianto Pinandito 2018
b. Media Partner
Media Partner atau EO yang turut membantu dan berperan banyak dalam
Kegiatan Kemenperin Book Fair 2018 meliputi planning awal , produksi , media
publikasi hingga pelaksanaan kegiatan adalah PT. Digital BACA.
58
7. Anggaran
Mengenai anggaran, dalam proses wawancara dengan Bapak Bimo
sebagai Informan 1 menjelaskan anggaran yang digunakan merupakan dana yang
berasal dari APBN, jumlah atau nominalnya dalam 1 kali pelaksanaan adalah
Rp.99.999.900,00. Kisaran tersebut tergantung dan mengikuti dari konten yang
digunakkan setiap tahunnya.
8. Kriteria Evaluasi
Tabel III.6.
Kriteria Evaluasi Kemenperin Book Fair 2018
Kegiatan Tujuan Indikator
Mengadakan
Kemenperin Book
Fair
Meningkatkan citra positif
industri bidang pendidikan
Adanya feedback yang baik
terhadap Kementerian
Perindustrian bidang pendidikan,
dimulai dengan memberikan
pelayanan terbaik kepada
pengunjung sehingga dapat
meninggalkan kesan yang positif.
Sumber: Hasil wawancara Penulis dengan Informan 1 Bapak Bimo Arianto Pinandito
3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan
Tabel III.7.
Table Mapping Kemenperin Book Fair 2018
Pelaksanaaan Januari Februari Maret April
Perencanaan tema dan pengisi acara
Penentuan target pengunjung
Pengumpulan peserta pameran
Pemasangan media promosi di berbagai
tempat dan media
59
Laporan persiapan acara
Penyerahan desain panggung, booth
plaza pameran, dekorasi ruang seminar
serta media promosi
Pemasangan atribut pameran
Pelaksanaan pameran
Evaluasi pameran
Sumber: Hasil wawancara Penulis dengan Informan 1 Bapak Bimo Arianto Pinandito
Bersumber dari wawancara dengan bapak Bimo selaku kepala
Perpustakaan sebagai Informan 1, Dalam melaksanaan kegiatan ini, dibutuhkan
perancanaan yang matang dari bagian divisi yang berkontribusi. Setelah itu, turut
membutuhkan kekompakan setiap anggota untuk menjalankan acara dari
pembukaan hingga penutupan. Hal yang pertama kali dilaksanakan Biro Humas
Kementerian Perindustrian yang turut bekerja sama dengan PT. Digital BACA
selaku EO antara lain, perencanaan tema dan pengisi acara serta penentuan target
pengunjung pada bulan Januari-Februari, dan dilanjutkan dengan pengumpulan
peserta pameran pada bulan Februari-Maret. Peserta yang mengikuti kegiatan
Kemenperin Book Fair adalah 57 pengisi pameran yang terdiri dari 30 penerbit
buku, 20 IKM/ Wirausahan Kreatif, dan 7 komunitas mulai dari buku, produksi
lokal, pakaian sampai makanan dan minuman.
Tahap selanjutnya adalah pemasangan media promosi di berbagai tempat
dan media, pembuatan laporan persiapan acara, penyerahan desain panggung (
booth plaza pameran, dekorasi ruang seminar serta media promosi ), pemasangan
atribut pameran, hingga pelaksanaan kegiatan pameran yang dilaksanakan selama
4 hari pada 20-23 Maret 2018.
60
Kegiatan opening ceremony (pembukaan kegiatan) dimulai pada hari
selasa, 20 maret 2018 jam 10 pagi di Plaza Pameran Industri, gedung Kementerian
Perindustrian, yang turut diiringi dengan cerahnya sinar mentari pagi dan juga
semangat yang membara dari tim panitia kegiatan Pameran Buku (Book
Fair).Pada pembukaan kegiatan, Sambutan pertama disampaiakan oleh Bpk. Ir.
Setia Utama selaku Kepala Biro Humas Kementerian Perindustrian, lalu diikuti
sambutan kedua oleh Bpk. Haris Munandar N selaku Sekretaris Jenderal
Kementerian Perindustrian. Kemenperin Book Fair 2018 dibuka secara simbolis
dengan memukul gong dan dimeriahkan dengan tarian papua. Dilanjutkan dengan
Melakukan kunjungan kesemua pameran, dan berfoto di booth Libkemenperin.
Acara pembukaan ini juga turut dimeriahkan oleh PT. Digital Baca dalam promosi
media partnership , serta pada penghujung acara ditutup dengan live music
performance oleh One Soul Entertaintment.
Hari kedua pameran, Rabu, 21 Maret 2018 diawali dengan registrasi
peserta pameran pada pukul 10 pagi di Plaza Pameran Industri, gedung
Kementerian Perindustrian. Setiap peserta wajib mengelola masing-masing
penjualan produk yang dipamerkan dan menyerahkan laporan hasil penjualan
setiap hari pukul 15.00 WIB ke Panitia. Kegiatan dibuka dengan opening
moderator bersama Ledy Lie, beliau adalah Announcer dari Hard Rock FM. Pada
saat opening diinfokan bahwa ada games, menulis kata-kata yang
menggambarkan hari itu di Instagram dengan hashtag #LIBKEMENPERIN
#KEMENPERINBOOKFAIR2018 yang nantinya pada penghujung acara, para
pemenang akan diumumkan untuk mendapatkan merchandise langsung dari
bintang tamu, Aan Mansyur. Dilanjutkan dengan Talkshow Inspiratif “Digital
61
literasi Industri” dengan Aan Mansyur di Ruang Rajawali gedung Kementerian
Perindustrian. Aan Mansyur, merupakan seorang penulis, penyair dan juga
pustakawan yang berasal dari Makassar. Dikenal oleh para pecinta sastra lewat
buku-bukunya, baik berupa kumpulan puisi maupun novel yang terbit sejak tahun
2005. Sejak pemutaran film AADC 2, nama Aan Mansyur menjadi lebih dikenal
bersama dengan buku kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini. Talkshow
ditutup pada pukul 11:40 siang dan diiringi dengan live music performance oleh
One Soul Entertaintment.
Hari ketiga pameran, kamis, 22 Maret 2018 masih diawali dengan
registrasi peserta pameran pada pukul 10 pagi di Plaza Pameran Industri, gedung
Kementerian Perindustrian dan pembukaan pameran bersama Ledy Lie.
Dilanjutkan dengan Talkshow Inspiratif Modern Parenthink “Urban Parents yang
Cerdas dan Bijak” dengan Mona Ratuliu di Ruang Rajawali gedung Kementerian
Perindustrian. Mona Ratuliu adalah publik figur yang sangat memperhatikan
masalah parenting. Dalam kegiatan kesehariannya, Mona Ratuliu ikut
menggalakkan berbagai pesan untuk sesama orang tua, bagaimana menjalin relasi
yang nyaman dengan anak-anak. Sebagai wujud nyata dari kepeduliannya
mengenai parenting, Mona Ratuliu bermaksud mengajak para orang tua untuk
bersama-sama duduk dengan narasumber untuk berbincang lebih jauh mengenai
bagaimana bersikap lebih baik kepada anak-anak. Sehingga anak-anak nantinya
bisa lebih berbahagia. Talkshow ditutup pada pukul 11:40 siang dan diiringi
dengan live music performance oleh One Soul Entertaintment.
Hari ketiga closing ceremony (penutupan kegiatan), kamis, 22 Maret
2018 dimeriahkan dengan penyerahan berbagai macam doorprize kepada
62
pemenang, yang diiringi dengan dengan live music performance oleh One Soul
Entertaintment hingga penghujung acara.
3.2.3. Evaluasi
Dalam kegiatan Pameran Buku (Book Fair) yang dilaksanakan oleh
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada tanggal 20 hingga 23 maret
2018 di plaza pameran industri, gedung Kementerian Perindustrian Republik
Indonesia dilaksanakan oleh pihak Kemenperin terutama tim perpustakaan.
Dengan bantuan dari pihak ketiga sebagai EO, Kemenperin sangatlah
mendapatkan banyak apresiasi dari diadakannya kegiatan ini.
Pameran Buku (Book Fair) yang dilakukan setiap 1 tahun sekali sangat
sukses dijalankan dari tahun ketahun. Bagaimana tidak, strategi Pameran Buku
(Book Fair) yang dilakukan oleh tim praktisi humas Kementerian Perindustrian
selama kurun waktu 4 tahun kebelakang ini turut dihadiri ratusan pengunjung dan
berbagai macam peserta dari berbagai divisi internal, mitra, higga masyarakat di
wilayah jakarta selatan dan sekitarnya. Selama total 4 hari dilaksanakannya
kegiatan, kesuksesan kegiatan dibantu oleh seluruh karyawan Kementerian
Perindustrian dan turut serta dalam meramaikan acara, mulai dari divisi yang
bertanggung jawab dalam kegiatan hingga divisi lainnya.
3.3. Kendala dan Pemecahan
3.3.1 Kendala
Bersumber dari Informan 1 yaitu Bapak Bimo, Biro Humas Kementerian
Perindustrian, kegiatan Kemenperin “Book Fair” 2018 yang dilaksanakan
63
Kementerian Perindustrian dalam upaya meningkatkan citra positif industri
bidang pendidikan tentunya menghadapi beberapa kendala yaitu pada
perencanaan dan peserta ilegal booth.Pada perencanaan, kendala yang dialami
adalah berupa kurangnya sumber daya manusia yang membantu dan melesetnya
rencana awal pelaksanaan kegiatan. Rencananya, kegiatan akan dilaksanakan oleh
divisi Humas selama 4 hari yg berisi penuh dengan konten talk show dan seminar.
Namun, rencana tersebut harus di ubah karena pada saat dilaksanakannya
Kemenperin Book Fair 2018, Bagian divisi Humas kekurangan sumber daya
manusia yang diharuskan untuk dinas pada saat itu ke berbagai wilayah di
Indonesia dalam melaksanakan kegiatan peluncuran program Link & Match
Industri 4.0, serta di alih fungsikannya ruang khusus talk show dan seminar untuk
kegiatan Menteri Perindustrian lainnya.
Sedangkan kendala selanjutnya adalah bahwa Kementerian Perindustrian
tidak menyangka akan bermunculannya peserta pameran yang illegal, dimana
calon peserta membuat booth sendiri tanpa membuat appoitment terlebih dahulu
pada panitia karena jumlah booth yang disediakan hanya 40 pendaftar.
3.3.2 Pemecahan
Strategi yang dilakukan Praktisi Humas hingga Panitia Kemenperin
“Book Fair” 2018 yang dilaksanakan Kementerian Perindustrian dalam upaya
memecahkan kendala tersebut adalah dengan cara bermusyawarah untuk
mencapai tujuan akhir dari target pelaksanaan, yang mana akhirnya Kemenperin
“Book Fair” 2018 hanya dilaksanakan selama 4 hari penuh dengan konten, dan 1
hari untuk doorprize dengan menggunakan jasa bantuan Event Organizer, PT.
Digital BACA.
64
Selanjutnya, dalam antisipasi bermunculannya peserta illegal pameran,
Panitia pun menyiapkan siasat untuk menerapkan daftar ulang dan konfirmasi
melalui e-mail bagi mereka yang ingin berkontribusi dalam pameran. Dan
akhirnya, semua kendala itu dapat diatasi dengan baik sehingga acara dapat tetap
berlangsung baik hingga closing ceremony pada hari ke-4.
