BAB III Rencana Struktur Ruang

Dalam Sistem Perkotaan Nasional, Kota Tangerang ditetapkan sebagai Pusat

Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana yang dikemukakan dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 2008. Penetapan Kota Tangerang sebagai PKN ini sudah tertuang

di dalam Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang serta Rencana Struktur Ruang

Wilayah Provinsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi Banten Tahun 2010-2030.

Beberapa faktor yang mendasari penetapan Kota Tangerang sebagai PKN tersebut

adalah:

a. Kota Tangerang sebagai bagian dari Kawasan Megapolitan Jabodetabek;

b. Kota Tangerang sebagai pintu gerbang provinsi dari segi transportasi udara;

c. Kota Tangerang sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang

menuju kawasan internasional karena adanya Bandar Udara Internasional

Soekarno-Hatta; dan

d. Fungsi Kota Tangerang yang diarahkan untuk kegiatan perumahan,

perdagangan dan jasa skala nasional, industri nonpolutan dan berorientasi pasar,

dan difungsikan sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi unggulan.

Rencana struktur ruang wilayah Kota Tangerang meliputi:

a. sistem pusat pelayanan;

b. sistem jaringan transportasi;

c. sistem jaringan energi dan kelistrikan;

d. sistem jaringan telekomunikasi;

e. sistem jaringan sumber daya air; dan

f. sistem infrastruktur perkotaan.

Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta Rencana Struktur

Ruang Kota Tangerang sebagaimana terlihat pada gambar 3.1.

Gambar. 3.1. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA TANGERANG

3.1. SISTEM PUSAT PELAYANAN

Rencana sistem pusat pelayanan dimaksudkan untuk memperjelas hirarki

kota sesuai dengan struktur kota yang ditetapkan sehingga diperoleh suatu

sistem pemanfaatan ruang yang optimal untuk setiap bagian kota. Dalam

realitanya, pengembangan sistem pusat pelayanan akan mempermudah

masyarakat kota untuk mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana

perkotaan.

Pembagian sistem pusat pelayanan dilakukan atas dasar pertimbangan

sebagai berikut :

Fungsi Kota Tangerang yang diarahkan untuk kegiatan perumahan,

perdagangan dan jasa skala nasional, industri nonpolutan dan berorientasi

pasar, dan difungsikan sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi

unggulan.

Penetapan Kota Tangerang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

dalam Rencana Sistem Perkotaan Nasional

Jangkauan pelayanan secara fungsional

Aksesibilitas antar kawasan dan antar wilayah

Kelengkapan dan pemusatan sarana dan prasarana

Efisiensi pemanfaatan lahan

Dalam pengembangan ke depannya, Sistem Pusat Pelayanan Kota

Tangerang 20 tahun depan, dimana direncanakan 4 Pusat Pelayanan Kota

(PPK), 3 Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan 6 Pusat Lingkungan (PL).

Pusat pelayanan kota meliputi:

a. PPK I sebagai Pusat Kota Baru memiliki fungsi sebagai pusat

pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional

ditetapkan di Kecamatan Tangerang;

b. PPK II memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa dengan skala

pelayanan regional dan perumahan kepadatan menengah tinggi

ditetapkan di Kecamatan Cibodas;

c. PPK III memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa dengan skala

pelayanan regional dan perumahan kepadatan menegah rendah

ditetapkan di Kecamatan Pinang; dan

d. PPK IV memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa dengan skala

pelayanan regional dan perumahan kepadatan menengah rendah

ditetapkan di Kecamatan Cipondoh.

PPK dikembangkan dengan konsep green heart yaitu jantung kota yang

hijau. Konsep green heart ini diharapkan akan menjadi citra baru bagi Kota

Tangerang, yang benar-benar menanamkan konsep back to nature. Program

green heart adalah sebuah upaya dalam mewujudkan kota yang hijau dan

rindang, penuh pepohonan serta sehat yang merupakan bentuk komitmen

Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Kota

hijau, merupakan konsep pembangunan yang pro-lingkungan dimana di

dalam perwujudannya, dibutuhkan kepedulian dari seluruh lapisan

masyarakat.

Subpusat Pelayana Kota meliputi:

a. SPPK I memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa, perumahan

kepadatan menegah, perumahan kepadatan tinggi, industri

konveksi/tekstil skala kecil dan rumah tangga ditetapkan di Kecamatan

Ciledug;

b. SPPK II memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa, perumahan

kepadatan menengah tinggi, dan industri terpadu berwawasan lingkungan

ditetapkan di Kecamatan Periuk; dan

c. SPPK III memiliki fungsi sebagai penunjang kegiatan Bandar Udara

Internasional Soekarno Hatta, industri kecil dan menengah yang ramah

lingkungan, dan perumahan kepadatan rendah ditetapkan di Kecamatan

Benda.

Pusat lingkungan meliputi:

a. PL I ditetapkan di Kelurahan Kreo Kecamatan Larangan;

b. PL II ditetapkan di Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah;

c. PL III ditetapkan di Kelurahan Batuceper Kecamatan Batuceper;

d. PL IV ditetapkan di Kelurahan Neglasari Kecamatan Neglasari;

e. PL V ditetapkan di Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci; dan

f. PL VI ditetapkan di Kelurahan Jatake Kecamatan Jatiuwung.

Untuk lebih jelas mengenai sistem pusat pelayanan Kota Tangerang dapat

dilihat pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.2.

Tabel 3.1 RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT PELAYANAN KOTA TANGERANG

No.

PUSAT PELAYANAN /

SUB PUSAT PELAYANAN /

UNIT LINGKUNGAN

FUNGSI SKALA

PELAYANAN

A. PUSAT KOTA

1. PUSAT KOTA BARU Pusat pemerintahan Kota Tangerang

Pusat Perdagangan dan Jasa

Perkantoran

Permukiman

Regional & Kota

2. PUSAT KOTA LIPPO KARAWACI UTARA

Perkantoran

Pusat perdagangan dan jasa

Permukiman

Regional & Kota

3. PUSAT KOTA ALAM SUTRA Perkantoran


Permukiman

Regional & Kota

4. PUSAT KOTA CIPONDOH Perkantoran


Permukiman

Regional & Kota

B. SUB PUSAT KOTA

1. CILEDUG Perdagangan dan Jasa

Permukiman

Kota dan Lokal

2. PERIUK Perdagangan dan jasa

Permukiman

Industri Non Polutan

Kota dan Lokal

3. BENDA Perdagangan dan Jasa

Permukiman

Pergudangan dan Industri ringan non polutan

Regional & Kota

C. PUSAT LINGKUNGAN

1. KARAWACI Permukiman

Perdagangan dan Jasa

Industri eksisting

Kota dan Lokal

Regional

2. BATUCEPER Permukiman

Perdagangan dan jasa

Industri non polutan

Kota dan Lokal

Regional

3. NEGLASARI Perdagangan dan jasa

Permukiman

Industri ringan non polutan dan pergudangan

Kota dan lokal

4. LARANGAN Permukiman


Wisata Belanja Cipadu

Kota dan lokal

Regional

5 KARANG TENGAH Permukiman


Pusat Tanaman Hias

Kota dan Lokal

Regional

6 JATIUWUNG Industri Non Polutan


Permukiman

Regional

Kota dan lokal

Sumber : Hasil Rencana, 2010

Gambar 3.2 PETA RENCANA SISTEM PUSAT PELAYANAN KOTA

3.2. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Transportasi merupakan kegiatan yang berperan sebagai urat nadi kehidupan

ekonomi maupun sosial. Oleh karenanya kegiatan tersebut perlu diarahkan

pada terwujudnya sistem jaringan transportasi yang andal, berkemampuan

tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman,

efisien dan selamat dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika

pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa serta

mendukung pola distribusi.

Dalam rangka mengembangkan sistem jaringan transportasi Kota Tangerang

yang efektif dan efisien memang secara ideal seluruh program dapat

dilaksanakan secara simultan namun hal tersebut sudah barang tentu sangat

sulit untuk diwujudkan mengingat berbagai keterbatasan baik dari segi waktu

maupun penganggaran, oleh karena itu guna mewujudkan kegiatan

transportasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan maka rencana dalam

mengembangkan sistem jaringan transportasi Kota Tangerang adalah

sebagai berikut:

a. sistem jaringan transportasi darat;

b. sistem jaringan perkeretaapian; dan

c. simpul transportasi udara.

Rencana sistem jaringan transportasi Kota Tangerang dijelaskan lebih rinci

dalam peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi dapat dilihat pada Gambar

3.3.

3.2.1. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT

Rencana Pengembangan sistem jaringan transportasi darat meliputi:

a. sistem jaringan jalan;

b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan

c. jaringan pelayanan angkutan jalan.

Gambar 3.3 PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI KOTA TANGERANG

A. Sistem Jaringan Jalan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, telah

ditetapkan mengenai sistem, fungsi dan status jalan di wilayah perkotaan.

Dalam peraturan tersebut ditetapkan fungsi jalan yang dikelompokkan ke

dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan, baik

dalam sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

Sedangkan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional,

jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Jalan nasional terdiri atas jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang

menghubungkan antaribukota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis

nasional. Jalan provinsi terdiri atas jalan kolektor primer yang

menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota,

jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau

kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan kota adalah jalan umum dalam

sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat

pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil,

menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat

permukiman yang berada di dalam kota.

Di dalam RTRW Kota Tangerang tidak semua fungsi jalan ditetapkan

hanya pada tingkatan jalan arteri dan jalan kolektor, dengan perincian :

1. Jalan Arteri Primer adalah jalan nasional dalam sistem jaringan jalan

primer, dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk

pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan

menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-

pusat kegiatan, yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri

perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan

masuk dibatasi secara berdaya guna.

2. Jalan Kolektor Primer adalah jalan provinsi dalam sistem jaringan

jalan primer, dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa

untuk pengembangan semua wilayah di tingkat provinsi, dengan

menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-

pusat kegiatan, yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau

pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata

sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

3. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan kota dalam sistem jaringan jalan

sekunder, dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa

untuk masyarakat di dalam kota, dengan menghubungkan antarpusat

pelayanan dalam kota, yang berfungsi melayani angkutan utama

dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan

jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

4. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan kota dalam sistem jaringan

jalan sekunder, dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa

untuk masyarakat di dalam kota, dengan menghubungkan antarpusat

permukiman yang berada di dalam kota, yang berfungsi melayani

angkutan pengumpulan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak

sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk

dibatasi.

Atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas dan rencana sistem

pusat pelayanan kota, maka direncanakan pengembangan jalan sebagai

berikut :

a. jaringan jalan arteri primer meliputi ruas jalan Batas Kota dengan DKI

JakartaJalan Daan MogotJalan MerdekaJalan Gatot Subroto

Batas Kota dengan Kabupaten Tangerang;

b. jaringan jalan arteri sekunder meliputi:

1. Jalan Benteng Betawi;

2. Jalan Imam Bonjol;

3. ruas Jalan Oto IskandardinataJalan KS. Tubun;

4. Jalan M. Toha;

5. Jalan Prabu Kiansantang;

6. Jalan Prabu Siliwangi;

7. Jalan Pajajaran;

8. ruas Jalan Teuku UmarJalan Proklamasi;

9. ruas Jalan SoebandiJalan GaleongJalan Benua Indah;

10. Jalan Bouraq (Lio Baru);

11. Jalan Pembangunan 3;

12. ruas Jalan JuandaJalan MerpatiJalan Garuda;

13. Jalan Halim Perdanakusuma;

14. ruas Jalan Husein SastranegaraJalan AMD; dan

15. Jalan Raden Saleh;

c. jaringan jalan kolektor primer meliputi:

1. ruas Jalan KH. Hasyim AshariJalan HOS. CokroaminotoBatas

Kota dengan DKI Jakarta; dan

2. ruas Jalan Raden FatahJalan Jombang RayaBatas Kota

dengan Kota Tangerang Selatan;

d. jaringan jalan kolektor sekunder dapat dilihat pada Tabel 3.2;

e. jaringan jalan lokal sekunder meliputi ruas-ruas jalan yang

menghubungkan antar pusat-pusat permukiman;

f. jaringan jalan lingkungan sekunder meliputi ruas-ruas jalan yang

menghubungkan antar persil dalam wilayah kota, kecuali yang

dikategorikan sebagai jalan arteri, kolektor, dan lokal;

g. jaringan jalan tol meliputi:

1. ruas Jalan Tol JakartaTangerang;

2. Jalan Tol Prof. Dr. Sedyatmo ruas Batas Kota dengan Provinsi

DKI JakartaBandar Udara Internasional Soekarno Hatta;

3. Rencana Jalan Tol JORR II ruas Bandar Udara Internasional

Soekarno Hatta BatuceperKunciranSerpong; dan

4. Rencana Jalan Tol JORR II ruas TeluknagaBatuceper; dan

h. jaringan jalan lokal sekunder dan lingkungan sekunder akan diatur

lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang yang terdiri dari rencana

detail tata ruang dan rencana tata ruang kawasan strategis.

Tabel 3.2 RENCANA PENGEMBANGAN JALAN KOLEKTOR SEKUNDER

NO NAMA JALAN

1 Jl. Adam Malik

2 Jl. Wahid Hasyim

3 Jl. dr. Cipto Mangunkusomo

4 Jl. Pondok Kacang

5 Jl. Lingkar Selatan

6 Jl. Muchtar Raya

7 Jl. Swadaya (Perumahan Larangan Indah)

8 Jl. Puri Beta Utara (Perumahan Puri Beta)

9 Jl. Bazoka Raya

10 Jl. Raden Saleh

11 Jl. Tembus Kr. Tengah - Larangan

12 Jl. Graha Raya

13 Jl. KH. Mas Mansyur

14 Jl. Sultan Ageng Tirtayasa

15 Jl. Gempol Raya

16 Jl. Kyai Maja

17 Jl. Alam Sutra (Perumahan Alam Sutra)

18 Jl. HR. Rasuna Said

19 Jl. Frontage Tol JORR II

20 Jl. H. Mansur

21 Jl. KH. Ahmad Dahlan

22 Jl. Ki Hajar Dewantara

23 Jl. Tembus Polsek Cipondoh-Pikun

24 Jl. Maulana Hasanudin

25 Jl. Sisi Barat Maulana Hasanudin

26 Jl. Tembus Komplek Garuda - Poris Indah

27 Jl. Poris Jaya

28 Jl. Poris Indah

29 Jl. Panglima Polim

30 Jl. Permata Raya ( Perumahan Taman Royal)

31 Jl. KH. Agus Salim

32 Jl. Sisi Utara Rel Kereta

33 Jl. Frontage Tol JORR II

34 Jl. Wijaya Kusuma (Perumahan Banjar Wijaya)

35 Jl. Taman Golf Boulevard (Perumahan Modernland)

36 Jl. Modern Golf Boulevard (Perumahan Modernland)

37 Jl. Hartono Boulevard (Perumahan Modernland)

38 Jl. Honoris Raya (Perumahan Modernland)

39 Jl. Kampung Kelapa

40 Jl. Tembus Modernland - Frontage

41 Jl. TMP Taruna

42 Jl. Moh. Yamin

43 Jl. Veteran

44 Jl. Kisamaun

45 Jl. Perintis Kemerdekaan

46 Jl. Nyimas Melati

47 Jl. Maulana Yusuf

48 Jl. Tembus Veteran - Merdeka

NO

NAMA JALAN

49 Jl. MT. Haryono

50 Jl. Dimyati

51 Jl. Kiasnawi

52 Jl. Ahmad Yani

53 Jl. Dewi Sartika - Satria

54 Jl. Windu Karya - Siswa Dalam

55 Jl. Liem Si Liong

56 Jl. Tembus Husein - Perancis

57 Jl. Perancis

58 Jl. Atang Sanjaya

59 Jl. Husein Sastranegara

60 Jl. Halim Perdanakusuma

61 Jl. Saluran Irigasi Cisadane Timur

62 Jl. Garuda

63 Jl. Merpati

64 Jl. Juanda

65 Jl. Pembangunan 1

66 Jl. Pembangunan 2

67 Jl. Adisucipto

68 Jl. dr. Sitanala

69 Jl. Marsekal Suryadarma

70 Jl. Iskandar Muda

71 Jl. Tembus I Suryadarma - Iskandar Muda

72 Jl. Tembus II Suryadarma - Iskandar Muda

73 Jl. Tembus III Suryadarma - Iskandar Muda

74 Jl. Promenade Sungai Cisadane

75 Jl. KS.Tubun

76 Jl. Saluran Induk Cisadane Barat

77 Jl. Arya Kemuning

78 Jl. Benua Indah

79 Jl. Galeong

80 Jl. Soebandi

81 Jl. Aria Santika

82 Jl. Sasmita

83 Jl. Aria Wasangkara

84 Jl. Beringin Raya (Perumnas I)

85 Jl. Kavling Pemda

86 Jl. Karet (Perumnas I)

87 Jl. Prambanan (Perumnas II)

88 Jl. Dipati Unus

89 Jl. Empu Gandring Raya

90 Jl. Borobudur (Perumnas II)

91 Jl. Dipati Ukur

92 Jl. Dharma Wangsa

93 Jl. Prabu Siliwangi

94 Jl. Kali Sabi

95 Jl. Palem Manis 3-4

96 Jl. Palem Manis Raya

97 Jl. Manis Raya

98 Jl. Telesonik

99 Jl. Jalan Industri

NO

NAMA JALAN

100 Jl. Gajah Tunggal

101 Jl. Caplang

102 Jl. Tembus Caplang - Mutiara Pluit 103 Jl. Duta Indah Residen

104 Jl. Doyong

105 Jl. Purati

106 Jl. Vila Tangerang Raya (Perumahan Vila Tangerang Regensi)

107 Jl. Mutiara Pluit Utama (Perumahan Mutiara Pluit)

108 Jl. Taman Elang

109 Jl. Kota Bumi

Pengembangan dan optimalisasi jaringan jalan terdiri atas:

1. Pengembangan Jalan Strategis Nasional meliputi ruas Jalan Jendral

SudirmanJalan M.H. ThamrinBatas Kota dengan Kota Tangerang

Selatan;

2. Pembangunan jalan meliputi:

a. Jalan CiledugBandara (STA 11);

b. Jalan Sepanjang Sisi kanan kiri Tol JakartaTangerang (Frontage

Tol);

c. Jalan Sepanjang Sisi Kanan Kiri Sungai Cisadane (Promenade);

d. Jalan Sisi Utara Rel Kereta Api;

e. Jalan Sisi Selatan Mookervart;

f. Jalan Cadas Kedaung;

g. Jalan Tembus Jalan Prabu KiansantangJalan Pajajaran; dan

h. Jalan Lingkar Selatan terdiri dari ruas Jalan Adam MalikJalan

Taman Asri Lama Jalan Cipto MangunkusumoJalan Raden

FatahJalan Puri KartikaJalan Graha Raya;

3. pengembangan rencana simpang tidak sebidang meliputi:

a. simpang Jalan Jenderal SudirmanJalan Pembangunan 3;

b. simpang Benda;

c. simpang Jalan Gatot SubrotoJalan Gajah Tunggal;

d. simpang Jalan Gatot SubrotoJalan Siliwangi;

e. simpang Jalan Gatot SubrotoJalan Telesonik;

f. simpang Jalan CiledugBandara (STA 11) dengan Jalan Daan

Mogot; dan

g. simpang Jalan CiledugBandara (STA 11) dengan Jalan Benteng

Betawi dan rel kereta api;

4. optimalisasi simpang tidak sebidang eksisting meliputi:

a. simpang Cikokol;

b. simpang Ciledug;

c. simpang Jalan Jendral SudirmanJalan Hasyim Ashari; dan

d. simpang Jalan Gatot SubrotoJalan Taman Cibodas.

5. pembangunan jembatan meliputi:

a. jembatan yang menghubungkan Kedaung dengan Sepatan

(eretan);

b. jembatan yang menghubungkan Jalan M.H. Thamrin dengan Jalan

Imam Bonjol;

c. jembatan yang menghubungkan Jalan Pembangunan 3 dengan

Cadas; dan

d. jembatan yang menghubungkan Jalan K.S. Tubun dengan Jalan

Lio Baru;

6. penataan perempatan dan persimpangan jalan dalam wilayah kota;

7. sistem jaringan jalan didesain dan dapat difungsikan sebagai jalur

angkutan umum massal; dan

8. persilangan dengan jalur kereta api diarahkan menjadi persilangan

tidak sebidang.

B. Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud

meliputi terminal angkutan penumpang dan terminal angkutan barang.

Rencana pengembangan terminal angkutan penumpang di Kota

Tangerang meliputi:

1. Terminal Tipe A meliputi Terminal Poris Plawad dengan konsep

pengembangan sebagai terminal terpadu dan Terminal Jatiuwung;

2. Terminal Tipe B yaitu pembangunan terminal antar kota di

perbatasan. Pembangunan terminal perbatasan dilakukan sebagai

upaya membatasi angkutan umum khususnya bus antar kota antar

propinsi masuk ke dalam kota. Terminal perbatasan yang akan

direncanakan terdiri dari meliputi:

a. Terminal Ciledug atau Larangan;

b. Terminal Imam Bonjol di Kecamatan Cibodas; dan

c. Terminal Cadas atau Periuk.

Pengembangan terminal di wilayah Ciledug dan sekitarnya sudah

sangat mendesak. Hal ini dikarenakan Ciledug dan sekitarnya

merupakan wilayah perdagangan dan jasa serta pemukiman yang

padat, oleh karenanya Ciledug merupakan pusat bangkitan dan

tarikan lalu lintas yang tinggi yang berdampak pada tingginya tingkat

mobilitas di wilayah tersebut dan hal tersebut tidak dibarengi

penyediaan kapasitas jalan yang memadai sehingga seringkali terjadi

kemacetan lalu lintas.

Kondisi Ciledug yang merupakan salah satu titik rawan kemacetan

lalu lintas semakin diperparah dengan kesemrawutan lalu lintas yang

disebabkan oleh angkutan umum yang mangkal/parkir di tiap sudut

bagian wilayah Ciledug. Hal tersebut dikarenakan terminal Lembang

yang ada sudah tidak berfungsi lagi mengingat lokasi tersebut untuk

saat ini telah difungsikan sebagai pasar tradisional.

Dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah Ciledug yang kian

hari bertambah parah maka Pemerintah Kota telah melakukan

penanganan dengan membangun underpass persimpangan Ciledug,

dimana diharapkan dengan adanya simpang susun akan mereduksi

titik konflik arus lalu lintas sehingga kelancaran lalu lintas dapat

terwujud.

Namun demikian persoalan kemacetan lalu lintas tidak hanya

disebabkan oleh konflik lalu lintas di persimpangan Ciledug saja tetapi

hal yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya lokasi-lokasi yang

dijadikan sebagai terminal bayangan dari angkutan umum yang

beroperasi di wilayah Ciledug sehingga sangat mempengaruhi sekali

terhadap tingkat kelancaran lalu lintas. Sebagai informasi angkutan

umum yang beroperasi di wilayah Ciledug terdiri dari 14 trayek

dengan jumlah kendaraan 1.750 unit.

Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan

kesemrawutan lalu lintas di wilayah Ciledug dan sekitarnya harus

dilaksanakan secara komprehensif. Hal yang sangat perlu

dipertimbangkan adalah dengan mengembangkan Terminal angkutan

penumpang umum di wilayah Ciledug yang difungsikan sebagai

berikut:

a. Adanya terminal Ciledug akan berfungsi sebagai salah satu alat

pengendali lalu lintas dimana angkutan umum yang beroperasi di

wilayah tersebut memiliki orientasi asal dan tujuan sebagai titik

transfer penumpang sehingga dengan lokasi terminal yang

representatif dapat menghilangkan terminal bayangan dan pada

akhirnya dapat berkonstribusi terhadap kelancaran lalu lintas di

wilayah Ciledug.

b. Berdasarkan informasi yang ada, oleh Pemerintah Propinsi DKI

Jakarta akan dikembangkan Koridor Bus way Blok M Ciledug

maka dengan adanya pengembangan terminal Ciledug dapat

digunakan sebagai terminal asal/tujuan bus way, dimana dengan

masuknya bus way ke wilayah Ciledug secara signifikan dapat

berkonstribusi pada peningkatan kelancaran lalu lintas mengingat

munculnya harapan adanya peralihan penggunaan kendaraan

pribadi ke angkutan umum.

Supaya keberadaan terminal nantinya dapat beroperasi secara

optimal, maka pengembangan terminal dilengkapi dengan

penyediaan fasilitas parkir kendaraan pribadi dengan konsep park

and ride untuk berpindah angkutan di terminal.

3. terminal Tipe C meliputi terminal eksisting yaitu Terminal Cimone dan

Terminal Cibodas serta pengembangan terminal baru dalam kota.

Rencana terminal penumpang Tipe C akan dijelaskan lebih rinci

dalam rencana detail tata ruang.

Selain mengembangkan terminal angkutan penumpang, akan

direncanakan pembangunan terminal angkutan barang yang berlokasi di

Kecamatan Jatiuwung, karena kecamatan ini merupakan wilayah dengan

dominasi kegiatan industri. Secara umum permasalahan yang dihadapi

oleh angkutan barang adalah belum tersedianya terminal angkutan

barang dan jaringan lintas yang representatif dimana pilihan jalur untuk

lalu lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota terbatas.

Adapun konsep dasar pengembangan program pengembangan jaringan

lintas dan terminal angkutan barang adalah sebagai berikut:

a. Dalam mengembangkan jaringan lintas angkutan barang sumber

daya yang dibutuhkan adalah adanya sistem jaringan jalan yang

menghubungkan langsung ke pusat-pusat kegiatan pembangkit dan

penarik distribusi barang (industri, pergudangan, bandara)

b. Berdasarkan perencanaan sistem jaringan jalan yang ada sesuai

dokumen RTRW Kota Tangerang menunjukkan sistem jaringan jalan

yang terbentuk sangat menunjang konsep tersebut, dimana secara

makro adanya pola jalan circular yang memungkinkan

pengembangan jaringan lintas angkutan barang melalui ruang-ruang

kegiatan distribusi barang dan kondisi demikian akan sangat

mengeliminir lalu lintas angkutan barang yang selama ini menjadi

salah satu komponen utama yang berkonstribusi pada kurang

lancarnya arus lalu lintas di pusat-pusat kota.

c. Selain dari pengembangan jaringan lintas maka guna

mengoptimalkan distribusi barang perlu diwujudkan adanya terminal

angkutan barang yang memiliki jaringan pelayanan yang terintegrasi

dengan sistem kepelabuhan sehingga kecepatan, kepastian dan

biaya distribusi barang menjadi lebih efisien.

d. Dengan terbentuknya sistem jaringan lintas dan terminalisasi

angkutan barang diharapkan lebih menjamin kelancaran distribusi

barang sehingga pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah bagi

kota Tangerang untuk berkompetisi dalam menarik investor.

C. Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pada hakekatnya pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan

angkutan jalan merupakan perubahan yang mendasar pola pelayanan

angkutan penumpang umum terutama angkutan AKAP dan Bus Kota

yang beroperasi di wilayah Kota Tangerang.

Adapun konsep dasar pengembangan program ini adalah sebagai berikut:

a. Dengan terbangunnya jaringan jalan STA 11 yang menghubungkan

Tol Jakarta Merak Benteng Betawi Tol Prof Sedyatmo ataupun

terbangunnya jaringan jalan STA 15 yang dikenal sebagai JORR 2

yang menghubungkan BSD Tol Jakarta Merak Bandara Soekarno

Hatta merupakan sumber daya dalam mengembangkan sistem primer

jaringan pelayanan angkutan penumpang umum dimana Bus AKAP

dan Bus Kota yang menghubungkan Kota Tangerang dengan daerah

lain diarahkan pada jaringan jalan dimaksud menuju ke Terminal

Poris Plawad.

b. Konsep tersebut akan berdampak mengurangi kepadatan lalu lintas

yang melintas di pusat kota yakni Jalan Jendral Sudirman dan Jalan

M.H. Thamrin.

c. Selain dari itu konsep tersebut dapat secara signifikan

mengoptimalkan fungsi Terminal Poris Plawad sebagai central

terminating akibat adanya perubahan pola pergerakan angkutan,

dimana akan menghilangkan transfer penumpang di sepanjang ruas

Jalan Jendral Sudirman dan Jalan MH. Thamrin sehingga para

penumpang secara sistem diarahkan melakukan pindah moda

angkutan di Terminal Poris Plawad.

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan meliputi:

a. pengembangan sistem angkutan massal berbasis jalan dalam kota

yang diarahkan sebagai moda angkutan umum pada jalan-jalan

utama yang memiliki nilai strategis; dan

b. pengembangan sistem angkutan massal berbasis jalan yang

terintegrasi dengan sistem angkutan umum massal JABODETABEK.

Pengembangan potensi sistem angkutan umum massal (SAUM) di

wilayah Kota Tangerang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan

sebagai berikut bahwa konsep sistem angkutan umum massal (SAUM)

adalah mengedepankan passenger traffic daripada vehicle traffic

yakni:

a. Melayani tingginya tingkat mobilitas masyarakat dengan penyediaan

jumlah angkutan umum terbatas namun sesuai kebutuhan,

b. adanya angkutan umum massal dapat memberikan pilihan bagi

pelaku perjalanan yang selama ini dalam melakukan mobilitasnya

dengan menggunakan kendaraan pribadi diharapkan beralih ke

angkutan umum massal sebagai sarana angkut alternatif,

c. terlaksananya kedua kondisi tersebut diatas, diharapkan dapat

berkonstribusi terhadap penurunan kepadatan lalu lintas di koridor-

koridor utama wilayah Kota Tangerang.

Adanya perubahan kebijakan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta

yang difokuskan pada pengembangan angkutan massal, maka

berdampak pula terhadap pola mobilitas masyarakat daerah penyangga

termasuk Kota Tangerang mengingat sebagian besar pola pergerakan

masyarakat daerah penyangga merupakan pelaku perjalanan komuter.

Oleh karena itu Sistem Angkutan Umum Massal Kota Tangerang dapat

memberikan peluang kemudahan berupa transportasi umum yang andal,

dimana selain dapat menghubungkan kawasan permukiman di wilayah

Kota Tangerang dengan pusat-pusat kegiatan lainnya secara aman,

nyaman, tepat waktu dan teratur juga dapat terintegrasi dengan

pelayanan angkutan massal di wilayah lainnya seperti Trans Jakarta.

Pengembangan angkutan massal diharapkan selain dapat meningkatkan

kualitas pelayanan transportasi umum, juga diharapkan dapat menekan

biaya transportasi karena tarif yang dikenakan angkutan massal lebih

rendah dibanding dengan angkutan non massal.

Pengembangan potensi angkutan umum massal dengan sistem bus

prioritas sangat memungkinkan dikembangkan di Kota Tangerang

terutama di Koridor Jalan Daan Mogot Jalan Sudirman Jalan MH.

Thamrin.

Pengembangan sistem angkutan massal berbasis jalan dalam kota

meliputi:

a. Koridor CadasTerminal Poris Plawad;

b. Koridor JatiuwungTerminal Poris Plawad;

c. Koridor KarawaciTerminal Poris Plawad;

d. Koridor CiledugTerminal Poris Plawad;

e. Koridor Bandara Internasional Soekarno HattaTangerang; dan

f. Koridor yang menghubungkan antara koridor dalam kota.

Namun demikian agar pengembangan sistem bus prioritas ini dapat

dilaksanakan secara optimal, maka pengembangan sistem angkutan

massal berbasis jalan yang terintegrasi dengan sistem angkutan umum

massal JABODETABEK meliputi:

a. Koridor Kalideres-Tangerang;

b. Koridor Blok M-Ciledug; dan

c. Koridor Tangerang-Harmoni melalui Jalan Frontage Tol Jakarta-

Tangerang.

Pengembangan sistem angkutan umum massal JABODETABEK dengan

pertimbangan sebagai berikut:

a. Pengembangan koridor dari Jakarta - Tangerang akan sangat

mendudukkan wilayah Tangerang semakin strategis mengingat

masyarakat Tangerang dapat diberikan kemudahan mencapai seluruh

wilayah DKI Jakarta.

b. Keberadaan sistem angkutan umum massal JABODETABEK

memberikan daya tarik tersendiri pada sebagian penumpang komuter

untuk melakukan transfer kendaraan umum yang pada akhirnya dapat

mewujudkan sinergi antara sistem busway dengan trayek

angkutan Kota Tangerang yang berorientasi di Terminal Poris

Plawad sebagai trayek pengumpan jalur Busway (Feeder

Busway) sehingga diharapkan penggunaan Terminal Poris Plawad

sebagai central terminating menjadi lebih optimal.

c. Sistem Pengembangan angkutan massal ke Kota Tangerang yang

menyatu dengan sistem angkutan umum massal JABODETABEK

akan menjadi lebih efisien mengingat bahwa penumpang dari

Tangerang ke Jakarta atau sebaliknya dilakukan hanya sekali

perjalanan.

3.2.2. SISTEM JARINGAN PERKERETAPIAN

Sistem jaringan jalur kereta api sebagai salah satu moda transportasi tidak

dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain. Transportasi sistem

jaringan jalur kereta api, dibanding dengan transportasi jalan, mempunyai

keunggulan tersendiri. Sistem jaringan jalur kereta api mempunyai

karakteristik pengangkutan secara massal dan memakai ruang secara lebih

efisien. Karena itu, moda ini perlu lebih dikembangkan potensinya dan

ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antar wilayah dan sebagai

penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan demi peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Kota Tangerang dilalui jalur kereta api Tangerang (Pasar Anyar) Jakarta

(Duri) sejauh 6,80 km. Optimalisasi penggunaan moda angkutan kereta api

merupakan salah satu alternatif terbaik untuk mengatasi masalah kongesti

lalu lintas jalan raya, di samping melakukan peningkatan kondisi jaringan

jalan.

Arahan pengembangan sistem jaringan jalur kereta api meliputi

pengembangan jalur kereta api dalam skala regional, pengembangan jalur

kereta api untuk keperluan penyelenggaraan kereta api bagi, serta

pengembangan jalur kereta api baru. Sistem jaringan perkeretapian meliputi:

a. jaringan jalur kereta api; dan

b. prasarana perkeretaapian berupa stasiun kereta api.

Jaringan jalur kereta api meliputi:

a. peningkatan jalur kereta api jalur ganda Tangerang Jakarta;

b. pengembangan jaringan jalur kereta api Tangerang Jakarta;

c. pengembangan jalur kereta api Bandara Soekarno Hatta Jakarta;

d. pengembangan jalur kereta api Bandara Soekarno Hatta Serpong; dan

e. pengembangan prasarana dan sarana baru jaringan kereta api intra kota

yang menghubungkan antar pusat pelayanan.

Prasarana perkeretaapian berupa stasiun kereta api meliputi:

a. pengembangan stasiun kereta api eksisting meliputi Stasiun Tangerang,

Stasiun Tanah Tinggi, Stasiun Batuceper dan Stasiun Poris; dan

b. pembangunan stasiun baru pada rencana pengembangan jalur kereta api

di Kelurahan Panunggangan Barat dan di pusat-pusat pelayanan.

3.2.3. SIMPUL TRANSPORTASI UDARA

Simpul transportasi udara lebih diarahkan untuk meningkatkan interaksi antar

kawasan, sehingga arahan pengembangan bandar udara di Kota Tangerang

meliputi:

a. mendukung pengembangan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta

yang ditetapkan sebagai bandar udara pengumpul dengan skala

pelayanan primer; dan

b. penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan

Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta didasarkan pada batas

kawasan kebisingan dan KKOP yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang dari dan ke Kota

Tangerang dan sekitarnya dengan menggunakan Bandar Udara Soekarno-

Hatta, maka yang diperlukan adalah rencana pembangunan jalan bebas

hambatan dan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas ke

Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

3.3. SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KELISTRIKAN

Pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan diarahkan agar terjamin

keandalan dan kesinambungan penyediaannya. Sistem jaringan energi terdiri

atas:

a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan

b. jaringan tenaga listrik.

Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi terdiri atas:

a. Pengembangan Rencana Wilayah Jaringan Distribusi Tangerang sesuai

dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi

Nasional;

b. pengembangan pelayanan energi gas untuk transportasi melalui

pengadaan Stasiun Pengadaan Bahan Bakar Gas (SPBBG) pada jalan-

jalan arteri dan kolektor;

c. pengembangan energi alternatif bagi masyarakat dengan pendistribusian

gas melalui perpipaan; dan

d. penyediaan dan pemanfaatan jaringan pipa minyak dan gas bumi diatur

lebih lanjut oleh penyelenggara minyak dan gas bumi.

Penetapan rencana pelayanan kebutuhan prasarana listrik di masa

mendatang perlu memperhatikan ketentuan penetapan jaringan kabel harus

mengikuti koridor jalan utama maupun lingkungan, dan perkiraan kebutuhan

listrik 5 10 tahun mendatang, dengan didasarkan pada kebutuhan sebagai

berikut:

Diasumsikan tiap keluarga terdiri dari 4 5 jiwa

Standar kebutuhan listrik antara 450 1200 watt untuk rumah tangga

Standar kebutuhan kegiatan sosial dan ekonomi 250% dari kebutuhan

rumah tangga

Daya listrik untuk industri besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengembangan jaringan tenaga listrik dilakukan melalui:

a. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:

- jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)

dari Station PLN di Kembangan Jakarta Barat ke Kecamatan Karang

Tengah Kecamatan Ciledug Kecamatan Pinang dan PLTU 3

Banten ke Kecamatan Priuk Kecamatan Neglasari Kecamatan

Batuceper Kecamatan Cipondoh Kecamatan Pinang Kecamatan

Tangerang Kecamatan Cibodas Kecamatan Jatiueung;

- Gardu Induk di Kelurahan Batujaya Kecamatan Batuceper, Gardu

Induk di Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang, Gardu Induk di

Kelurahan Gandasari Kecamatan Jatiuwung, dan Gardu Induk di

Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk, pengadaan gardu

distribusi di seluruh wilayah kota; dan

- pengembangan jaringan transmisi bawah tanah.

b. pemerataan pelayanan penerangan jalan umum pada seluruh lingkungan

permukiman dan peningkatan kualitas penerangan jalan umum pada jalan

protokol, jalan penghubung, taman serta pusat-pusat aktifitas masyarakat;

c. penyediaan energi listrik alternatif yang berwawasan lingkungan dengan

memanfaatkan tenaga surya, angin, dan sumber lainnya terutama untuk

bangunan-bangunan dengan kebutuhan energi listrik yang besar; dan

d. penyediaan dan pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur lebih lanjut

oleh penyelenggara kelistrikan.

Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan wilayah Kota Tangerang

digambarkan dalam peta Rencana Jaringan Transmisi dan Distribusi Jaringan

Listrik Kota Tangerang sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 PETA RENCANA SISTEM JARINGAN KELISTRIKAN KOTA TANGERANG

3.4. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin terselenggaranya

telekomunikasi melalui jaringan yang diselenggarakannya dengan kriteria

sebagai berikut:

a. Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggara jaringan

telekomunikasi wajib membangun dan atau menyediakan jaringan

telekomunikasi;

b. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun jaringan

telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang

berlaku;

c. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun dan atau

menyediakan jaringan telekomunikasi, wajib mengikuti ketentuan teknis

dalam Rencana Dasar Teknis;

d. Ketentuan mengenai Rencana Dasar Teknis ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:

a. pengembangan komunikasi sistem kabel, seluler dan satelit;

b. arahan pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud

pada huruf a, sebagai kebutuhan informasi tersebar di seluruh

kecamatan;

c. pengembangan jaringan telekomunikasi bawah tanah untuk menjaga dan

meningkatkan kualitas ruang kota;

d. pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi

dengan sistem penggunaan menara bersama telekomunikasi (BTS) untuk

mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang yang diatur lebih

lanjut dengan peraturan Walikota; dan

e. ketentuan penggunaan frekuensi pemancar radio untuk menjamin

kelancaran dan keamanan arus penerbangan ditetapkan sesuai dengan


3.5. SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

Sistem jaringan sumber daya air Kota Tangerang termasuk dalam Daerah

Aliran Sungai (DAS) Cisadane, DAS Angke, dan DAS Cirarab. Sistem

jaringan sumber daya air meliputi:

a. wilayah sungai;

b. situ;

c. sistem jaringan irigasi;

d. sistem jaringan air baku untuk air minum; dan

e. sistem pengendali banjir.

Pada wilayah Kota Tangerang terdapat beberapa wilayah sungai yang

meliputi:

a. wilayah sungai lintas provinsi terdiri atas Sungai Cisadane, Kali Angke,

dan Saluran Pembuang Mookervart;

b. wilayah sungai lintas kabupaten/kota terdiri atas Kali Cirarab, Kali Sabi,

Kali Cantiga, dan Saluran Pembuang Perancis dan/atau Dadap; dan

c. wilayah sungai dalam satu kota terdiri atas Kali Ledug, Kali Wetan, dan

Saluran Pembuang Cipondoh.

Sedangkan untuk situ di wilayah Kota Tangerang terdiri dari:

a. Situ Cipondoh dengan luas kurang lebih 126,17 (seratus dua puluh enam

koma tujuh belas) hektar;

b. Situ Bulakan dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar;

c. Situ Gede dengan luas kurang lebih 5,07 (lima koma nol tujuh) hektar;

d. Situ Cangkring dengan luas kurang lebih 5,17 (lima koma tujuh belas)

hektar;

e. Situ Bojong dengan luas kurang lebih 0,6(nol koma enam) hektar; dan

f. Situ Kunciran dengan luas kurang lebih 0,3 (nol koma tiga) hektar.

Sistem jaringan irigasi yang ada di Kota Tangerang terdiri dari daerah irigasi

(DI) Cipondoh seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar dan masih

terdapat beberapa saluran irigasi utama yang terdiri dari:

a. Saluran Induk Irigasi Cisadane Utara seluas kurang lebih 5,5 (lima koma

lima) hektar;

b. Saluran Induk Irigasi Cisadane Barat seluas kurang lebih 10,7 (sepuluh

koma tujuh) hektar;

c. Saluran Induk Irigasi Cisadane Timur seluas kurang lebih 8,7 (delapan

koma tujuh) hektar; dan

d. Saluran Induk Tanah Tinggi seluas kurang lebih 4,5 (empat koma lima)

hektar.

Keberadaan saluran irigasi yang diarahkan untuk menunjang penyediaan air

bagi lahan pertanian eksisting yang ada di Kota Tangerang dengan kriteria

pengembangan sistem jaringan irigasi adalah:

a. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan

pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara

air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan

mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan

prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan,

dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna

jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

c. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh

pemerintah wajib melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan

mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat.

Sistem jaringan air baku untuk air minum di wilayah Kota Tangerang meliputi

Sungai Cisadane, Kali Angke, Saluran Induk Cisadane Timur, Saluran Induk

Cisadane Barat, Saluran Induk Tanah Tinggi, Situ Cipondoh, Situ Bulakan,

dan tandon air yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Sedangkan untuk sistem pengendali banjir di wilayah Kota Tangerang

meliputi:

a. normalisasi aliran sungai, kali, dan saluran pembuang;

b. normalisasi dan/atau pengerukan situ;

c. penataan dan/atau pelebaran sungai, kali dan saluran pembuang;

d. penurapan dan pompanisasi sungai, kali, dan saluran pembuang; dan

e. pembuatan polder dan/atau tandon air dan/atau kolam resapan dan

sumur resapan di seluruh wilayah kota.

Arahan pemanfaatan ruang pada wilayah di sekitar sungai, situ/rawa, dan

saluran irigasi sebagai ruang terbuka dan jalur hijau utama kota untuk

menjamin keseimbangan ekologi kota. Rencana sistem jaringan sumber daya

air wilayah Kota Tangerang dilengkapi dengan peta Rencana Sistem Jaringan

Sumber Daya Air Kota Tangerang sebagaimana dapat dilihat pada Gambar

3.5.

3.6. SISTEM INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Sistem infrastruktur perkotaan di wilayah Kota Tangerang meliputi:

a. sistem penyediaan air minum;

b. sistem pengelolaan air limbah;

c. sistem persampahan;

d. sistem drainase;

e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan

pejalan kaki;

f. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalur

sepeda;

g. jalur evakuasi bencana;

h. sistem proteksi kebakaran; dan

i. sistem perparkiran.

3.6.1. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Air minum merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, demikian

pula dengan kota Tangerang. Warga kota harus dapat mengakses air minum

dengan harga yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan

menengah ke bawah. Pemerintah Kota Tangerang perlu mengupayakan

ketersediaan air minum guna memenuhi kebutuhan warganya. Untuk itu perlu

menyusun rencana sebaik mungkin. Hal utama dalam penyediaan air minum

adalah ketersediaan sumber air baku yang tersedia di kota Tangerang atau

daerah terdekat. Sumber air yang dapat digunakan untuk air minum adalah

mata air, namun tidak tersedia di daerah Tangerang. Yang ada adalah

sumber air baku dari sungai Cisadane dan Situ-situ. Salah satu yang dapat

dijadikan sumber air baku adalah air dari bendungan Karian dengan

pengolahan penjernihan air di Parung Panjang. Air tanah tidak disarankan

untuk diambil, apalagi dalam jumlah yang besar, karena akan merusak

lingkungan.

Gambar 3.5 PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR KOTA TANGERANG

Kriteria pengembangan sistem prasarana air minum adalah sebagai berikut:

a. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan swasta selain pemerintah

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan prasarana air bersih.

b. Melindungi masyarakat berpendapatan rendah melalui subsidi,

peningkatan blok tarif, hibah dan insentif lain yang bisa meningkatkan

penyediaan air bersih.

c. Memperkuat kapasitas komunitas untuk meningkatkan sumber financial,

manajemen air dan penyediaan fasilitas air bersih.

d. Rehabilitasi dan perlindungan air yang didasarkan pada ekosistem untuk

memperbaiki kualitas dan kuantitas sumber air.

e. Penyediaan prasarana air bersih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Sistem penyediaan air minum di wilayah Kota Tangerang meliputi:

a. jaringan perpipaan; dan

b. jaringan non-perpipaan.

Pengembangan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan di wilayah

Kota Tangerang meliputi:

a. pengembangan penyediaan air minum dilakukan untuk memenuhi

cakupan pelayanan minimal 80 (delapan puluh) persen dari seluruh

jumlah penduduk;

b. pengembangan unit air baku yang memanfaatkan air permukaan

bersumber sungai, situ, dan tandon, meliputi Sungai Cisadane, Saluran

Induk Cisadane Timur di Kecamatan Benda dan Batuceper, Saluran Induk

Tanah Tinggi, Suplesi Bendung Nerogtog Kali Angke, dan Situ Cipondoh

di Kecamatan Cipondoh dan Saluran Induk Cisadane Barat dan Situ

Bulakan di Kecamatan Periuk;

c. pengembangan unit produksi dan sistem distribusi yang disesuaikan

dengan wilayah layanan dengan mempertimbangkan optimasi ruang,

efisiensi dan efektifitas pelayanan;

d. pengembangan sistem penyediaan air minum dilakukan menurut tiga

zona pelayanan terdiri atas:

1. Zona Riungdaperuk meliputi Kecamatan Neglasari, Kecamatan

Jatiuwung, Kecamatan Benda dan Kecamatan Periuk;

2. Zona Karpiladug meliputi Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan

Pinang, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Ciledug; dan

3. Zona Ciptawadas meliputi Kecamatan Cipondoh, Kecamatan

Tangerang, Kecamatan Karawaci, dan Kecamatan Cibodas;

e. pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud

pada huruf d terdiri atas jaringan distribusi primer, jaringan distribusi

sekunder dan jaringan retikulasi yang pengembangannya diintegrasikan

dengan sistem jaringan jalan dan saluran;

f. pengembangan unit pelayanan dilakukan dengan mempertimbangkan

optimasi ruang, efisiensi dan efektifitas pelayanan; dan

g. pengembangan unit pengelolaan berupa bangunan gedung kantor

dilakukan dengan mempertimbangkan optimasi ruang, efisensi dan

efektifitas pelayanan.

Pengembangan sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan di

wilayah Kota Tangerang meliputi:

a. sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan hanya dilakukan

pada wilayah yang belum terlayani oleh Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM) perpipaan;

b. sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan dilakukan dalam

bentuk individual, komunal, dan komunal khusus; dan

c. sistem penyediaan air minum jaringan non-perpipaan berbentuk

individual, komunal, dan komunal khusus dilakukan dengan

mempertimbangkan optimasi spasial, efektifitas dan efisiensi.

Rencana pengembangan pelayanan jaringan air minum dilengkapi dengan

peta Rencana Pengembangan Pelayanan Jaringan Air Minum Kota

Tangerang sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.6.

3.6.2. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Sistem pengelolaan air limbah di wilayah Kota Tangerang meliputi:

a. air limbah domestik;

b. air limbah industri; dan

c. air limbah kegiatan lainnya.

Gambar 3.6 PETA RENCANA JARINGAN PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA TANGERANG

Kriteria pengembangan sistem pengelolaan air limbah adalah:

a. Pengembangan prasarana air limbah diarahkan untuk meminimalkan

tingkat pencemaran pada badan air dan air tanah, serta meningkatkan

sanitasi kota melalui pemisahan antara sistem jaringan air limbah

domestik, air limbah industri dan air limbah rumah sakit dan sistem

drainase;

b. Pengembangan prasarana air limbah diarahkan untuk mencapai

integrasi antara rencana penyediaan air bersih dengan pengelolaan

limbah sehingga setiap limbah yang dihasilkan dari pemanfaatan air

bersih dapat langsung terkelola dengan baik.

c. Pembangunan prasarana air limbah domestik skala komunitas berbasis

masyarakat diarahkan pada kawasan kumuh perkotaan, masyarakat

pendapatan rendah dan rawan sanitasi.

d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam upaya

pengembangan sistem pengelolaan air limbah di permukiman dan

kawasan industri dan rumah sakit.

e. Pelaksanaan penanganan air limbah dilaksanakan sesuai dengan


Pengelolaan air domestik yang berasal dari kakus (black water) penduduk

Kota Tangerang sebagian besar adalah dengan menggunakan pengolahan

setempat (on site), yaitu berupa tangki septik dan sistem peresapan di

halaman rumahnya. Sedangkan untuk air limbah yang berasal dari mandi,

cuci dan dapur (grey water), umumnya dibuang langsung ke saluran

drainase yang ada di depan rumah. Namun sebagian masyarakat juga

masih melakukan pembuangan air limbah langsung ke badan air seperti

sungai dan situ, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan

tersebut.

Sistem pengelolaan air limbah domestik yang akan dikembangkan di wilayah


a. pengembangan prasarana air limbah domestik terdiri atas

pengembangan prasarana limbah yang dihasilkan oleh kegiatan di

kawasan perumahan, permukiman, dan kawasan perdagangan dan jasa;

b. pengembangan sistem prasarana air limbah domestik diarahkan untuk

pengembangan sistem sanitasi setempat dengan pengendalian yang

memadai;

c. peningkatan kualitas dan pengembangan pelayanan prasarana air

limbah domestik sistem sanitasi terpusat yang telah ada meliputi IPAL

TanahTinggi, IPLT Bawang, dan Kolam Oksidasi Perumnas 1;

d. peningkatan akses pelayanan air limbah domestik hingga mencapai

cakupan pelayanan minimal 80 (delapan puluh) persen dari seluruh

jumlah penduduk dengan memprioritaskan penggunaan sistem terpusat

dan sistem setempat; dan

e. penurunan beban pencemaran limbah cair domestik pada anak sungai

maupun saluran pembuang sebelum masuk ke badan air penerima

dengan membuat instalasi pengolahan limbah domestik dengan

menggunakan tanaman hias (ecotech garden).

Ecotech garden adalah suatu inovasi dalam mengolah limbah domestik

greywater maupun effluen tangki septik dengan menggunakan tanaman

hias yang diprakarsai oleh Ir. Ratna Hidayat. Greywater adalah limbah

rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi,

dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Sistem ini menggunakan selokan

terbuka yang ditanami tanaman hias seperti, Melati air, Kana (bunga

Tasbeh), Arrowhead Sagita Japanica, dan lain-lain yang dapat

menurunkan kandungan BOD, COD bahkan Phospat. Selain

menurunkan beban pencemar, sistem ini juga menambah keindahan

karena membuat kesan dekoratif. Sistem ini sudah diterapkan di

Komplek Perumahan Bumi Asri Padasaka sejak tahun 2005.

Sistem pengelolaan air limbah industri yang akan dikembangkan di wilayah


a. pemenuhan standar buangan yang sesuai dengan baku mutu air limbah

industri;

b. untuk industri skala besar dan menengah, pengembangan pengolahan

air limbah dilakukan secara sistem sanitasi setempat dengan teknologi

yang lebih maju yang dibarengi dengan pengurangan beban

pencemaran air limbah dan penerapan prinsip-prinsip teknologi bersih;

c. untuk industri kecil dan industri rumah tangga, dilaksanakan dengan

pembuatan instalasi pengolahan limbah secara komunal dengan

membentuk cluster atau kampung-kampung industri yang mempunyai

karakteristik limbah yang relatif sama;

d. pembuatan instalasi pengolahan air limbah industri secara terpadu dapat

dikembangkan dengan cara mendorong pihak swasta dan masyarakat

dengan sistem:

1. pelayanan dilaksanakan dengan sistem gabungan antara sistem

perpipaan dan pengangkutan secara manual dengan menggunakan

truk tanki;

2. pemilihan industri yang akan dilayani didasarkan pada kuantitas dan

karakteristik buangan yang dihasilkan;

3. pengembangan prasarana limbah industri terpusat untuk mencegah

pencemaran tanah dan sumber air melalu sistem jaringan perpipaan

tertutup dengan sistem cluster, dengan rincian sebagai berikut:

- IPAL Terpusat 1 yang melayani Cluster 1 yaitu industri yang

berada di daerah sekitar Kali Sabi dan Sungai Cirarab yang

berdekatan dengan Sungai Cisadane sebelah selatan;

- IPAL Terpusat 2 yang melayani Cluster 2 yaitu industri yang

berada di daerah sekitar Saluran Mookervart yang berdekatan

dengan Sungai Cisadane sebelah utara

Sistem pengelolaan limbah limbah cair lainnya yang akan dikembangkan di

wilayah Kota Tangerang meliputi pemenuhan yang sesuai dengan baku

mutu air limbah bagi kegiatan rumah sakit, hotel dan limbah domestik dari

kegiatan/dan atau usaha seperti mall, apartemen, restoran, dengan

pengolahan sistem sanitasi setempat instalasi pengolahan air limbah dan

penerapan prinsip-prinsip teknologi bersih. Sistem pengelolaan air limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Rencana sistem pengelolaan air limbah Kota Tangerang dijelaskan lebih

rinci dalam peta Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana

dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7 PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH KOTA TANGERANG

3.6.3. SISTEM PERSAMPAHAN

Sampah adalah pencerminan wajah kota. Kota yang bersih tanpa terlihat

sampah, akan meningkatkan citra sebuah kota. Untuk memperoleh citra

tersebut, perlu disusun rencana sebagai berikut:

a. Pengelolaan angkutan sampah dari sumbernya (perumahan/industri/

pertokoan) ke tempat pembuangan akhir.

b. Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir.

c. Pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomis, antara lain

dengan memproduksi gas metane dari sampah organik selain pembuatan

kompos

d. Pengurangan Volume Sampah

Kriteria pengembangan sistem persampahan adalah:

a. Sistem pengelolaan persampahan diselenggarakan berdasarkan asas

tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas

kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan

asas nilai ekonomi.

b. Pengembangan persampahan diarahkan untuk meminimalkan volume

sampah sejak dari sumbernya dan pengembangan prasarana pengolahan

sampah dengan teknologi yang tepat guna dan berwawasan lingkungan.

c. Mendorong penggunaan bahan produksi yang menimbulkan sampah

sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau

mudah diurai oleh proses alam.

d. Pelaksanaan penanganan sampah dilaksanakan sesuai dengan


Rencana pengembangan sistem persampahan di wilayah Kota Tangerang

meliputi:

a. peningkatan akses pelayanan pengelolaan persampahan hingga

mencapai cakupan minimal 80 (delapan puluh) persen dari seluruh jumlah

penduduk;

b. pengembangan usaha pemilahan dan minimalisasi sampah dengan

pemanfaatan kembali oleh masyarakat secara swadaya melalui program

pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau

pemanfaatan kembali sampah maupun dengan mengundang investor

pemanfaat sampah;

c. upaya pengurangan timbulan sampah terdiri atas:

1. penetapan target pengurangan sampah secara bertahap dalam

jangka waktu tertentu;

2. penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

3. kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan

4. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

d. mengoptimalkan pemanfaatan TPA sampah Rawa Kucing dengan

teknologi yang tepat guna dan berwawasan lingkungan;

e. pengadaan lokasi tempat penampungan sementara (TPS) terpadu pada

setiap kelurahan;

f. pengembangan prasarana pemrosesan sampah yang memiliki

kandungan bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan teknologi dan

metode pemrosesan yang sesuai dengan peraturan perundangan; dan

g. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dan swasta dalam

upaya pengembangan sistem pengelolaan persampahan kota dengan

teknologi yang berwawasan lingkungan.

Rencana pengembangan sistem persampahan Kota Tangerang dijelaskan

lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Persampahan sebagaimana dapat

dilihat pada Gambar 3.8.

3.6.4. SISTEM DRAINASE

Kriteria pengembangan sistem drainase adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan penanganan genangan melalui pembangunan sistem

drainase perkotaan yang terintegrasi dengan prasarana dan sarana kota

lainnya dengan prinsip terdesentralisir, efisien, efektif dan terpadu.

b. Pengembangan sistem jaringan drainase harus terpisah dengan sistem

jaringan air limbah karena dapat membawa pada penurunan kualitas air

permukaan.

c. Pengembangan sistem drainase harus menggunakan pendekatan sistem

penanganan dari hulu ke hilir, tidak secara parsial dengan memperhatikan

debit banjir rencana.

Gambar 3.8 PETA RENCANA SISTEM PERSAMPAHAN KOTA TANGERANG

d. Pengembangan sistem jaringan drainase perkotaan yang mengarah pada

konservasi air dan berlandaskan konsep drainase yang berwawasan

lingkungan yaitu konsep tanpa peningkatan run-off (zero delta Q) melalui

upaya menahan air hujan sebanyak-banyaknya sebelum akhirnya masuk

ke badan air penerima seperti rawa/situ, tandon air, dan sumur resapan.

Rencana pengembangan sistem drainase di wilayah Kota Tangerang adalah

sebagai berikut:

a. penataan kembali sempadan sungai dan situ sejalan dengan penataan

sungai dan situ menurut fungsinya yaitu sebagai pengendali banjir,

drainase, dan penggelontor;

b. pembangunan, peningkatan dan pengembangan fungsi situ, tandon air,

kolam resapan dan sumur resapan sebagai lokasi tempat penampungan

air terutama di bagian hulu dan daerah cekungan secara terbatas dan

lahan terbuka;

c. pengembangan drainase diarahkan sebagai saluran air hujan yang

merupakan saluran drainase utama sungai, drainase lingkungan, dan

drainase jalan; dan

d. pembangunan polder dan/atau tandon dan/atau kolam dan sumur

resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase lingkungan perumahan

dan pengembangan kawasan.

Strategi pengembangan sistem drainase kota meliputi:

a. sistem jaringan drainase kota terdiri atas jaringan drainase makro dan

mikro;

b. jaringan drainase makro sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan

bagian dari sistem pada masing-masing DAS di Kota Tangerang; dan

c. jaringan drainase mikro sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari

drainase primer, sekunder, dan tersier yang ditetapkan dengan

menggunakan pendekatan sub DAS pada masing-masing kecamatan di

Kota Tangerang.

Rencana sistem jaringan drainase wilayah Kota Tangerang digambarkan

dalam peta Rencana Jaringan Drainase Kota Tangerang sebagaimana dapat


Gambar 3.9 PETA RENCANA SISTEM DRAINASE KOTA TANGERANG

3.6.5. PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA JARINGAN JALAN PEJALAN KAKI

Skenario pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki

untuk Kota Tangerang adalah memposisikan prasarana dan sarana jaringan

jalan pejalan kaki sebagai kepanjangan dari sistem angkutan umum berjadwal

dan memiliki rute tetap. Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan

pejalan kaki di sini tidak akan (tidak perlu) mengubah tatanan dan pengaturan

pemanfaatan ruang yang sudah ditetapkan.

Rencana pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki

Kota Tangerang tahun 2010-2030, dengan lebar sekurang-kurangnya 2 (dua)

meter adalah untuk mendukung pengembangan prasarana dan sarana

jaringan jalan pejalan kaki di kawasan pusat kota dan sub pusat kota.

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan

kaki meliputi:

a. trotoar;

b. penyeberangan sebidang berupa tempat penyeberangan yang dinyatakan

dengan marka jalan dan atau rambu lalu lintas serta dapat didukung

dengan lampu lalu lintas; dan

c. penyeberangan tidak sebidang berupa jembatan penyeberangan atau

terowongan penyeberangan.

Rencana pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki

meliputi:

a. Rencana peningkatan fasilitas pedestrian/trotoar yang sudah ada di jalan-

jalan di kawasan pusat kota dan sub pusat kota, yang menghubungkan

antar kawasan fungsional di pusat kota utamanya kawasan perdagangan,

perkantoran, sekolah dan rekreasi/wisata, serta mengkaitkannya dengan

lokasi-lokasi perhentian angkutan umum (halte).

b. Rencana peningkatan fasilitas pedestrian/trotoar yang sudah ada di jalan-

jalan di luar kawasan pusat kota, yang menghubungkan antar kawasan

fungsional sekitar utamanya kawasan perumahan, sekolah dan

rekreasi/wisata, serta mengkaitkannya dengan tempat perhentian

angkutan umum (halte).

c. Rencana pengembangan jalur pedestrian/trotoar yang baru di jalan-jalan

di kawasan pusat kota, sub pusat kota, dan di luar kawasan pusat kota

meliputi:

- Penyediaan lahan bagi jalur pedestrian dilakukan dengan cara melalui

pembebasan lahan pekarangan/bangunan dan membangun trotoar

jalan.

- Penyediaan lahan bagi jalur pedestrian yang baru dapat dilakukan

bersamaan dengan rencana peningkatan jalan (rencana-rencana

pelebaran jalan yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Tangerang).

d. penyediaan penyeberangan sebidang ditempatkan pada kaki

persimpangan yang dikendalikan dengan lampu lalu lintas atau tanpa

lampu lalu lintas serta pada ruas jalan yang memiliki tingkat penyeberang

jalan yang tinggi;

e. penyediaan penyeberangan tidak sebidang ditempatkan pada lokasi

rawan kecelakaan bagi pejalan kaki, lokasi dengan volume arus lalu lintas

dan pejalan kaki yang menyeberang tinggi serta lokasi penyeberangan

sebidang yang tersedia sudah mengganggu lalu lintas yang ada;

f. penyediaan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c,

d, dan e tetap mempertimbangkan segi keselamatan, keamanan,

kenyamanan dan kelancaran dengan memperhatikan bagi penyandang

cacat serta terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya.

3.6.6. PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA

JARINGAN JALUR SEPEDA

Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda di wilayah Kota

Tangerang meliputi:

a. koridor primer yang meliputi koridor Sungai Cisadane, koridor Hasyim

Ashari Cisadane Sudirman dan koridor Gatot Subroto Merdeka

Cisadane;

b. koridor sekunder yang meliputi koridor Daan Mogot Cisadane, koridor

Ciledug Hasyim Ashari, koridor Cikokol Cisadane dan koridor Kian

Santang Gandasari; dan

c. penyediaan jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b

tetap mempertimbangkan segi keselamatan, keamanan, kenyamanan dan

kelancaran dengan memperhatikan bagi penyandang cacat serta

terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya.

Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda digambarkan

dalam peta Rencana Pengembangan Jalur Sepeda sebagaimana dapat


3.6.7. JALUR EVAKUASI BENCANA

Jalur evakuasi bencana meliputi escape way dan melting point. Jalan-jalan

yang ditetapkan sebagai jalur penyelamatan (escape way) meliputi jalan-jalan

lingkungan perumahan dan jalan protokol di sekitar wilayah rawan banjir yang

mengarah ke tempat-tempat penampungan terdiri atas:

a. ruas jalan-jalan di lingkungan perumahanJalan KH. Hasyim Ashari di

Kecamatan Pinang, Kecamatan Karang Tengah, dan Kecamatan Ciledug;

b. ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan Jalan Kali Sabi Jalan Gatot

Subroto Jalan Dipati Ukur di Kecamatan Cibodas;

c. ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan Jalan Vila Tangerang Raya

Jalan Doyong Jalan M. Toha di Kecamatan Periuk;

d. ruas jalan-jalan di lingkungan perumahan Jalan M. Toha Jalan Benua

Indah Jalan Aria Wasangkara di Kecamatan Karawaci.

Kawasan ruang bencana ditetapkan pada balai warga, sarana peribadatan,

serta ruang terbuka berupa lapangan atau ruang-ruang lainnya yang dapat

berubah fungsi menjadi melting point ketika bencana terjadi yang meliputi:

a. Kecamatan Pinang di Kelurahan Pinang dan Kelurahan Sudimara Pinang;

b. Kecamatan Karang Tengah di Kelurahan Pedurenan;

c. Kecamatan Ciledug di Kelurahan Sudimara Selatan;

d. Kecamatan Periuk di Kelurahan Gembor, Kelurahan Periuk, Kelurahan

Gebang Raya; Kelurahan Periuk Jaya, dan Kelurahan Sangiang Jaya;

e. Kecamatan Karawaci di Kelurahan Nambo Jaya; dan

f. Kecamatan Cibodas di Kelurahan Uwung Jaya dan Kelurahan Jatiuwung.

Ruang terbuka yang dapat berubah fungsi menjadi ruang evakuasi bencana

dilengkapi dengan standar pelayanan minimum prasarana pendukung ruang

evakuasi.

Jalur evakuasi bencana digambarkan dalam peta Jalur Evakuasi Bencana

Kota Tangerang sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.11.

Gambar 3.10 PETA RENCANA PENGEMBANGAN JALUR SEPEDA KOTA TANGERANG

Gambar 3.11 PETA JALUR EVAKUASI BENCANA KOTA TANGERANG

3.6.8. SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pengembangan sistem proteksi kebakaran dimaksudkan untuk mencegah

dan menanggulangi kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan

bangunan. Sistem proteksi kebakaran mencerminkan layanan yang disepakati

oleh pemangku kepentingan yang meliputi layanan:

a. pecegahan kebakaran;

b. pemberdayaan peran masyarakat;

c. pemadam kebakaran; dan

d. penyelamatan jiwa dan harta benda.

Pengembangan sistem proteksi kebakaran meliputi:

a. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana proteksi

kebakaran di seluruh wilayah kecamatan; dan

b. penempatan lokasi hidran kebakaran yang tersebar di setiap

persimpangan jalan utama di seluruh wilayah kota dan fasilitas umum

kota.

Sistem proteksi kebakaran akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk

Sistem Proteksi Kebakaran Kota Tangerang.

3.6.9. SISTEM PERPARKIRAN

Pengembangan sistem perparkiran meliputi:

a. penyediaan parkir di luar badan jalan, untuk kegiatan perdagangan dan

jasa, perkantoran, industri dan pergudangan dan kegiatan pelayanan

umum meliputi area parkir, taman parkir dan gedung parkir;

b. pembatasan dan penataan parkir pada jalan di kawasan pasar lama;

c. penyediaan fasilitas parkir kendaraan pribadi dengan konsep park and

ride untuk berpindah angkutan di terminal dan di stasiun. Konsep park

and ride adalah batas/tempat dimana pengendara roda dua dan empat

dapat menitipkan/memarkir kendaraannya untuk selanjutnya

menggunakan angkutan massal ke tempat tujuannya; dan

d. jumlah minimal parkir yang harus disediakan pada setiap jenis kegiatan

yang menimbulkan bangkitan perjalanan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Documents

BAB III Rencana Struktur Ruang