KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA 30

BAB III TINJAUAN LOKASI

3.1. Tinjauan Kabupaten Jepara

3.1.1. Tinjauan Kabupaten Jepara

Posisi geografis Kabupaten Jepara merupakan daerah paling ujung sebelah

utara dari provinsi Jawa Tengah, yaitu pada 110o 9’ 48,02” – 110o 58’ 37,40” BT dan

5o 43’ 20,67” – 6o 47’ 25,58” LS. Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan, 11

kelurahan dan 183 desa dengan luas wilayah daratan 1.004,132 km2 termasuk

didalamnya wilayah kepulauan Karimunjawa.

Batas – batas fisik Kota Jepara adalah sebagai berikut :

Utara : Laut Jawa

Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati

Selatan : Kabupaten Demak

Barat : Laut Jawa

Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Jepara Sumber : Bappeda Jepara,RTRW Kab. Jepara 2010-2030

KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA 31

Wilayah Kabupaten Jepara juga mencakup luas lautan sebesar 1.845,6 km2 .

Pada lautan tersebut terdapat daratan kepulauan sejumlah 29 pulau, dengan5

pulau berpenghuni dan 24 pulau tidak berpenghuni. Wilayah tersebut merupakan

kecamatan karimunjawa yang berada di gugusan Kepulauan Karimunjawa. Sebagian

besar wilayah perairan tersebut dilindungi dalam Taman Nasional Laut

Karimunjawa.

Secara topografi, Kab. Jepara dibagi dalam empat wilayah pantai di bagian

pesisir Barat dan Utara, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan,

wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat dari Gunung

Muria dan wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara merupakan rangkaian

kepulauan karimunjawa.

Berdasarkan letak geografis Kab. Jepara beriklim tropis dengan pergantian

musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan antara bulan Nopember-April

dibengaruhi oleh angin musim Barat dan musim kemarau antara Mei-Oktober

dipengaruhi angin musim timur. Jumlah curah hujan ± 2.464 mm, suhu udara Kab.

Jepara terendah pada 21,55 oC dan tertinggi sekitar 33,71 oC, dengan kelembaban

udara 84%

Berdasarkan data statistik Kab. Jepara penduduk Kab. Jepara periode tahun

2004-2008 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,59% per tahun. Pada tahun

2004 adalah 1.059.638 jiwa, dan menjadi 1.090.839 jiwa pada tahun 2008, yang

terdiri dari 548.953 penduduk laki-laki (50,32%), dan 541.886 penduduk

perempuan (49,68%).

KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA 32

3.1.2. Kebijakan Pemerintah Dalam Perencanaan dan Pembangunan

ARAHAN FUNGSI MASING-MASING BWK

No. BWK Kelurahan /

Kecamatan

Potensi

1. I Kelurahan

Jobokuto,

Panggang,

Ujung Batu,

Sebagian

pengkol,

kauman dan

Bulu

Wilayah sentral / pusat kota Kab. Jepara

Memiliki konektivitas tinggi terhadap wilayah

lain

Kondisi tanah baik untuk daerah terbangun

Pusat pelayanan pemerintahan skala kota dan

kabupaten.

Prioritas pengembangan untuk perdagangan

dan jasa, perkantoran, pendidikan,

peribadatan, industry, perikanan, transportasi,

pemukiman dan sarana olahraga.

2 II Sebagian Desa

Mulyoharjo,

Sebagian Kel.

Saripan,

Sebagian Kel.

Pengkol, dan

Kel. Bapangan

Lokasi pendukung pelayanan BWK I sebagai

pusat kota

Pusat pendidikan

Pusat kesehatan

Kawasan industri meubel ukir

Kawasan pengolahan ikan

3. III Sebagian Desa

Krapyak, Kel.

Demaan, Kel.

Potroyudan,

Kel.

Karanggebagu

san

Pendukung pelayanan BWK I

Fungsi utama sebagai kawasan perkantoran

pemerintah, industri kerajinan ukir dan

meubel, pendidikan dan pemukiman

4. IV Desa Krapyak,

sebagian

Mantingan,

Desa Senenan

Pengembangan daerah industri kerajinan

(berada di sepanjang jalan utama)

Wilayah perdagangan dan jasa

Wilayah pemukiman

Sarana olahraga

5. V Desa Tahunan,

Desa Langon,

Desa Ngabul,

Desa

Sukodono

Pusat kerajinan Ukir dan Meubel

Pengembangan wilayah permukiman,

pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa

Jalur transportasi utama ke Kudus dan Demak

Sebagai gerbang masuk wilayah pusat kota

Tabel 3.1. Fungsi tiap BWK Sumber : Bappeda Kab. Jepara

KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA 33

3.1.3. Arahan Rencana Penggunaan Lahan

Rencan penggunaan lahan di Kota Jepara ditetapkan dengan

mempertimbangkan bentuk dan struktur kota yang direncanakan di masa

yang akan dating, dengan mempertimbangkan beberapa criteria sebagai

berikut :

Daerah Perdagangan, berada di pusat kota ( Kelurahan Kauman dan

Jobokuto), sepanjang jalur Jl. Kol. Sugiyono, Jl. Pemuda, Jl. A. Yani, Jl.

Shima, Jl. Veteran dan jalan raya Jepara-Kudus. Selanjutnya arah

pengembangannya berada di lahan perhutani Jl. Pahlawan,

perbatasan Kuwasen-Mulyoharjo (BWK III), Tegal sambi (BWK III),

Ngabul (BWK V).

Daerah Perkantoran, Perkantoran pemerintah berpusat di sekitar

pusat kota, kelurahan Panggang. Perkantoran lainnya tersebar di

berbagai tempat di sekitar jalan utama. KDB max. 80%

Daerah Perumahan, diarahkan pada wilayah yang nilai ekonomisnya

kurang yang berada di belakang daerah perdagangan dan jasa,

perkantoran, pendidikan, dan diarahkn di semua BWK.

Daerah Industri, industri khususnya meubel tersebar di seluruh BWK,

sedangkan untuk kawasan industri skala menengah di tempatkan di

Mulyoharjo.

Gambar 3.2. Pembagian Wilayah BWK Kab. Jepara Sumber : Bappeda Jepara

KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA 34

Daerah Pendidikan, pendidikan tersebar di Kelurahan Pengkol,

Panggang, Demaan, Kel. Bulu dan Desa Tahunan.

Fasilitas Olah Raga, Fasilitas Olahraga berada di Demaan, ujung batu,

Mulyoharjo, Senenan, Tahunan, Ngabul.

3.1.4. Tinjauan Pemerintah Kabupaten Jepara

Dalam kegiatan Pemerintahan, Kabupaten Jepara dipimpin oleh

seorang Bupati yang dibantu oleh Wakil Bupati serta institusi pemerintah.

Institusi daerah adalah yg membantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain,

Kecamatan, dan Kelurahan.

Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Jepara dan kelompok Jabatan

Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka

mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD.

3.1.5. Tinjauan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jepara

Dalam Undang Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur

negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas

Gambar 3.3. Struktur Organisasi Pemerintah Kab. Jepara Sumber : Perda Kab. Jepara No. 9 dan 10 th. 2008

KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA 35

negara, pemerintahan, dan penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan,

dan pembangunan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pegawai

Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta

tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kab. Jepara dalam menyusun formasi PNS agar organisasi

mempunyai jumlah dan mutu/kualitas pegawai sesuai dengan beban kerja

dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi dengan

berdasarkan usulan kebutuhan dari masing-masing SKPD dengan

memperhatikan pegawai yang pensiun, berhenti serta meninggal dunia,

yang kemudian dengan Surat Bupati dimintakan persetujuan ke Menpan

dan BKN lewat Gubernur.

Berdasarkan data dari Badan kepegawaian Daerah Kab. Jepara, pada

tahun 2013 terdapat 9.848 PNS yang tersebar di seluruh Kecamatan dan

Kota Semarang. Berikut adalah daftar Pegawai Negeri di Kota Semarang

Tahun 2009 – 2013.

TAHUN JUMLAH PNS PERTUMBUHAN PROSENTASE (%)

2009 10.374

2010 10.604 230 2,22 %

2011 10.444 -160 -1,51 %

2012 10.049 -395 - 3,78 %

2013 9.848 -201 -2,00 %

Prosentase Rata-rata Jumlah PNS di Kab. Jepara

X = 2,22 % - 1,51 % -3,78 % - 2,00 %

4

= - 1,26 %

Hasil Wawancara dengan Bapak Maryanto, S.Sos. MM. , Kasubag umum kepegawaian BKD

sebagai berikut :

1. Setiap tahun ada ±50 pegawai di Kab. Jepara yang pensiun.

2. Setiap tahun pemerintah Kabupaten Jepara mengusulkan perekrutan pegawai

baru sebanyak 200 personil.

3. Jumlah yang disetujui menpan dan BKN antara seperempat – setengah dari

jumlah personil yang diusulkan.

Apabila mulai tahun depan sampai 10 tahun ke depan usulan perekrutan pegawai

kabupaten jepara disetujui oleh BKN, maka :

Jumlah pegawai pensiun (diambil yang paling banyak) = 50 orang x 10 th = 500 org

Jumlah penambahan pegawai 10 th ke depan apabila setiap tahun diterima

setengah dari 200 orang = 100 orang x 10 th = 1000 personil

Jumlah pegawai 10 tahun yang akan datang :

X = 9.848 – 500(pensiun) + 1000(cpns) = 10.348 pns pada tahun 2023

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Jepara, 2013

Tabel 3.2 : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Jepara, 2013