24
29 BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah bagi penduduk desa Dewa Jara, kabupaten Sumba Tengah, pasca pemekaran desa. Tujuan dari sebuah pemekaran wilayah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif (Raharjo, 2014 :58). Oleh karena itu pelaksanaan pemekaran wilayah dengan mengandung harapan besar yakni mendekatkan pelayanan publik yang efektif dan holistik sehingga mampu mensejahterakan masyarakat didaerah tersebut. Secara khusus penulis akan memfokuskan pelayanan publik yang dimaksudkan dalam 3 (tiga) bidang yaitu : a) pelayanan publik dalam bidang kesehatan; b) pelayanan publik dalam bidang infrastruktur jalan dan c) pelayanan publik yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk desa Dewa Jara. Adapun ketiga hal diatas difokuskan oleh penulis karena menyangkut kebutuhan dasar penduduk dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

29

BAB V

PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN

DI DESA DEWA JARA

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik yang

dilakukan oleh pemerintah bagi penduduk desa Dewa Jara, kabupaten Sumba

Tengah, pasca pemekaran desa.

Tujuan dari sebuah pemekaran wilayah sebagaimana diamanatkan oleh

undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain untuk

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat

tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan

setiap warga negaranya melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung

terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka

memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik,

jasa publik, dan pelayanan administratif (Raharjo, 2014 :58). Oleh karena itu

pelaksanaan pemekaran wilayah dengan mengandung harapan besar yakni

mendekatkan pelayanan publik yang efektif dan holistik sehingga mampu

mensejahterakan masyarakat didaerah tersebut.

Secara khusus penulis akan memfokuskan pelayanan publik yang

dimaksudkan dalam 3 (tiga) bidang yaitu : a) pelayanan publik dalam bidang

kesehatan; b) pelayanan publik dalam bidang infrastruktur jalan dan c) pelayanan

publik yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk desa

Dewa Jara. Adapun ketiga hal diatas difokuskan oleh penulis karena menyangkut

kebutuhan dasar penduduk dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Page 2: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

30

5.1. Latar Belakang Pemekaran Desa Dewa Jara

Seperti yang telah tergambar dalam latar belakang bahwa alasan

pemekaran desa karena Dewa Jara dari Desa Anakalang mempunyai jumlah

penduduk yang sangat besar dibandingkan empat desa lainnya dalam wilayah

kecamatan Katiku Tana, kabupaten Sumba Tengah.1 Jumlah penduduk yang besar

yang dimiliki oleh desa Anakalang diikuti oleh belum tercapainya kesejahteraan

penduduk dengan masih terdapatnya 450 kepala keluarga miskin dari total 761

kepala keluarga yang ada. Keadaan ini kemudian memunculkan keinginan dari

para tokoh masyarakat dan aparatur desa Anakalang agar perlu dilakukan

pemekaran untuk mendekatkan pelayanan kepada penduduk guna menyelesaikan

permasalahan kesejahteraan.

Tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama,

tokoh wanita dan pemuda yang tergabung sebagai perwakilan masyarakat untuk

menyampaikan usulan pemekaran desa Anakalang menjadi dua desa. Adapun

terdapat 5 poin utama2 yang menjadi pokok pertimbangan untuk mengusulkan

pemekaran desa Dewa Jara adalah :

1. Untuk dapat melakukan otonomi masyarakat desa maka penting

dilakukan pemekaran pada wilayah desa Anakalang.

2. Terdapatnya sumber daya alam yang memadai bagi penduduk desa

untuk dijadikan penghasilan.

3. Terdapatnya sumber daya manusia yang dapat dijadikan aparatur

pemerintah desa.

4. Melihat tingkat kesejahteraan penduduk yang masih rendah dengan

masih terdapatnya 450 kepala keluarga miskin di desa Anakalang.

5. Mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Setelah berbagai persiapan rencana pemekaran dilakukan oleh tokoh

masyarakat bersama aparatur desa Anakalang maka diajukanlah proposal

pemekaran desa kepada pemerintah kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2010.

Dengan dikeluarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 oleh pemerintah

1 Lihat Bab I, hal 3-5. 2 Proposal Pemekaran Desa Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2010

Page 3: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

31

kabupaten Sumba Tengah maka secara sah terbentuklah desa Dewa Jara sebagai

desa definitif3dengan wilayah administratif yang terdiri dari 6 Rukun Warga (RW)

dan 15 Rukun Tetangga (RT).

Masyarakat desa Dewa Jara secara positif mendukung terjadi pemekaran

desa, karena pemahaman masyarakat akan manfaat pemekaran adalah pelayanan

kepada masyarakat yang menyeluruh. Seperti yang dikatakan oleh Umbu

Napuberikut ini :

“Memang kalo awalnya, dari persiapan pemekaran kami warga semua dukung ini pemekaran supaya kami semua lebih dapat lagi perhatian dan bantuan yang datang dari pemerintah kabupaten. Kami semua kerjasama sejak persiapan sampai dengan proses pemekaran desa Dewa Jara supaya kami cepat dapat pelayanan publik4.”

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan

adanya pemekaran desa Dewa Jara adalah keinginan dari masyarakat agar

pelayananan yang dilakukan olehpemerintah dapat menjangkau masyarakat dan

dapat mengkonsetrasikan pembangunan-pembangunan yang dapat bermanfaat

besar bagi masyarakat. Pemahaman yang berkembang pada tingkatan masyarakat

desa, bahwa pelayanan dapat tergambar melalui pelayanan pemerintah daerah

melalui pemerintah desa, pembangunan yang cepat dan terkonsentrasi serta

pemberdayaan masyarakat desa Dewa Jara.

Pasca pemekaran di desa Dewa Jara sendiri sejak tahun 2010-2016

berdasarkan pengamatan lapangan sudah terlihat berbagai bentuk pelayanan yang

dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan oleh

pemerintah dapat dipotret dengan keadaan pemukiman penduduk hampir

semuanya sudah layak huni dengan beratap seng tentunya hal ini berbeda dengan

peukiman masyarakat yang dulunya banyak terdapat rumah tidak layak huni dan

beratap alang. Mobilisasi masyarakat desa dewa Jara sudah semakin mudah

3Terbentuk sebagai desa persiapan pada tahun 2010 dan menunjuk bapak Umbu Napu sebagai

kepala desa persiapan/bayangan.

4Hasil wawancara dengan Umbu Napu , mantan kepala desa persiapan Desa Dewa Jara, tanggal 12

Mei 2016.

Page 4: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

32

dengan hadirnya jalan desa yang menghubungkan setiap dusun. Dalam kurun

waktu enam tahun pasca pemekaran desa Dewa Jara sudah banyak program yang

diupayakan oleh pemerintah guna menjawab kebutuhan masyarakat seperti

pembangunan pondok bersalin desa (Polindes) beserta tenaga medis, program

bantuan pertanian dengan memberikan bantuan pupuk dan benih unggul, bantuan

peternakan dengan pembagian ternak kambing dan babi, pelayanan air bersih

dalam bentuk leding, bantuan penerangan dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan

dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa.

5.2. Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa Dewa Jara

Dalam menggambarkan pelayanan publik pasca pemekaran desa Dewa

jara seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis memfokuskan kepada bidang

kesehatan, infrastruktur jalan dan ketersediaan air bersih dalam kurun waktu

2010-2015 yang merupakan satu periodesasi pemerintahan.

5.2.1. Pelayanan Publik dalam Bidang Kesehatan

Kesehatan adalah elementer penting dalam kehidupan yang sangat

dibutuhkan oleh manusia. Sesuai dengan isi dari Undang-Undang Kesehatan

Nomor 36 tahun 2009 pasal 4 yang berbunyi “setiap orang berhak atas

kesehatan”. Sehat sebagai hak hidup yang merupakan hak dasar yang tidak bisa

diganggu gugat dalam keadaan apapun.“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat serta memperoleh kesehatan”.

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), status kesehatan merupakan

salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan

demikian pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan

kualitas sumber daya manusia dalam mendukung percepatan pembangunan lokal,

regional maupun nasional.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan

kesehatan diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 14 sebagai

berikut : (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,

Page 5: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

33

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan

yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. (2) Tanggung jawab Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

5.2.1.1. Fasilitas Kesehatan Desa

Sebelum pemekaran, Desa Anakalang, belum memiliki fasilitas pelayanan

kesehatan bagi masayarakat desa, seperti pusat kesehatan masyarakat

(PUSKESMAS) dan rumah sakit. Hal ini dipengaruhi oleh karena Kabupaten

Sumba Tengah baru saja memiliki pemerintahan definitif pada tahun 2008.

Sehingga untuk pelayanan kesehatan masyarakat pemerintah desa Anakalang

masih mengarahkan masyarakatnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di

PUSKESMAS desa terdekat yang sudah ada. Salah satunya PUSKESMAS di

Desa Wairasa. Sedangkan untuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

ketersebarannya juga belum merata karena luas wilayah desa Anakalang pada

waktu yang cukup besar.

Pasca pemekaran desa Anakalang, yang kemudian salah satunya menjadi

Desa Dewa Jara, merupakan implikasi dari pemekaran Kabupaten Sumba Tengah

dalam rangka memperpendek rentang kendali pelayanan publik, pelayanan publik

di bidang kesehatan juga menjadi prioritas pembangunan desa.

Didesa Dewa Jara fasilitas Kesehatan sudah terdapat sebuah Pondok Bersalin

Desa (Polindes), dan 3 unit bangunan Posyandu yang diharapkan dapat

memberikan pelayanan yang maksimal serta memenuhi kebutuhan pada bidang

kesehatan masyarakat desa Dewa Jara. Usaha untuk pembangunan fasilitas

kesehatan dalam rangka memenuhi standar pelayanan kesehatan masyarakat desa

Dewa Jara diletakkan posisi-posisi strategis yaitu dengan menempatkan masing-

masing satu unit posyandu dalam setiap dusun agar dapat dengan mudah

dijangkau oleh masyarakat desa.

Page 6: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

34

Gambar 5.1.

Polindes desa Dewa Jara

Sumber : Dokumentasi Penelitian

Upaya pembangunan fasilitas kesehatan dalam rangka memenuhi

kebutuhan akan kesehatan masyarakat desa merupakan salah satu implikasi dari

pemekaran yaang dilakukan. Pelayanan publik yang diharapkan agar dapat

diperpendek rentang kendalinya telah dilaksanakan seiring semangat pemekaran

desa itu sendiri.Hasil pencatatan dilapangan untuk sementara waktu Polindes

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa Dewa Jara dalam layanan kesehatan.

Polindes saat ini memiliki satu tenaga Perawat yang memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat.

5.2.1.2.Proses Pelayanan Publik Bidang Kesehatan

Dalam pelayanan bidang kesehatan terdapat ketentuan yang mengatur

tentang Standar Pelayanan Kesehatan, yaitu dalam Peraturan Menteri Kesehatan

(PERMENKES) Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah

ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan

pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Selain itu, menurut PERMENKES Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat

Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan

Page 7: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

35

kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian

SPM.

Di desa Dewa Jara meskipun pasca pemekaran telah memiliki infrastruktur

dan tenaga kesehatan, namun pada pelayanan kesehatan di Pusat Bersalin Desa

(POLINDES) belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini

diungkapkan oleh Margareta Lende, yang merupakan tenaga medis yang ada di

desa Dewa Jara:

“Di POLINDES ini, tidak ada Standar Pelayanan Minimal, itu hanya ada di PUSKESMAS saja. Jadi ketika masyarakat datang untuk dapat pelayanan, saya kerja sendiri, mulai pendaftaran pasien, pemeriksaan, sampai ambil obat.”5

Ditambahkannya pula, bahwa kekurangan tenaga kesehatan di POLINDES

yang pada akhirnya membuat standar pelayanan kesehatan belum dapat

dilaksanakan dengan baik. Sehingga sebagian keluhan kesehatan warga, selalu

diberikan rujukan untuk berobat di PUSKESMAS di desa terdekat atau pada

Rumah Sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun swasta.Di Desa Dewa

Jara sendiri Polindes tidak hanya berfungsi sebagai pondok bersalin bagi

masyarakat desa tetapi tenaga kesehatan di polindes juga melakukan pelayanan

kesehatan secara umum bagi masyarakat yang datang berobat. Keluhan yang

sering dialami oleh masyarakat Dewa Jara yang datang berobat di Polindes

kebanyakan seputar sakit kepala, batuk pilek dan penyakit ringan lainnya.

lebih lanjutnya mengenai pelayanan keseatan yang belum maksimal di

desa Dewa Jara, Margaretha Lende mengatakan :

“Tetapi memang tidak bisa memungkiri kalau banyak masyarakat desa yang mengeluhkan kebutuhan mereka. Karena sebenarnya yang mereka butuhkan bukan perawat tetapi bidan desa. Itu sesuai dengan fungsi POLINDES yang merupakan pondok bersalin Desa. Jadi yang dibutuhkan orang-orang adalah bidan yang bisa membantu mereka dalam proses kehamilan dan proses bersalin, jadi warga desa cenderung langsung melakukan

5Wawancara bersama Margareta Lende Tenaga Medis Perawat di desa Dewa Jara. Wawancara dilakukan di POLINDES desa Dewa Jara tanggal 16 Mei 2016.

Page 8: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

36

proses bersalin dengan bantuan dukung tradisional atau rumah sakit6”

Kebutuhan paling mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat di Desa

Dewa Jara(berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala POLINDES) adalah perlu

adanya Bidan di Desa yang dapat membantu persalinan bagi ibu-ibu di Desa.

Namun demikian, usulan ini belum dimaksimalkan oleh pemerintah kabupaten

seperti yang dikatkan oleh Umbu Hama Doku yang merupakan sekretaris desa

berikut ini :

Kalau dibidang kesehatan kami sudah punya polindes dengan satu tenaga medis yaitu perawat. Padahal seharusnya aturan yang ada bukan tenaga medis perawat tetapi bidan desa. Karena masyarakat desa Dewa Jara juga butuh bidan desa untuk melahirkan bagi ibu-ibu hamil. Dan juga dalam masa kehamilan bidan desa dapat melakukan sosialisasi tentang kehamilan kepada ibu-ibu hamil. Tetapi karena dinas kesehatan mungkin kekurangan tenaga medis makanya kami belum dapat tenaga bidan padahal seharusnya setiap desa mempunyai tenaga bidan7.

Tidak sesuainya ketersedian tenaga medis dengan kebutuhan masyarakat

desa Dewa Jara ini membuat proses persalinan masyarakat harus dilakukan di

rumah sakit atau PUSKESMAS di desa terdekat yang jaraknya perjalanannya

kurang lebih 4 sampai 5 kilometer dan tidak jarang juga masyarakt yang

melakukan proses bersalin dengan bantuan dukun tradisional. Pada titik ini, dapat

dikatakan bahwa pelayanan publik yang mestinya mengikuti kebutuhan

masyarakat harus lebih diutamakan, tapi aspirasi ini belum direalisasi oeh

pemerintah desa.

Untuk pelayanan terhadap balita dan anak-anak, serta ibu hamil, pihak

Polindes bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah, melatih ibu-ibu yang

berjumlah 6 orang untuk menjadi Kader Posyandu, seperti yang diungkapkan oleh

6Wawancara bersama Margareta Lende Tenaga Medis Perawat di desa Dewa Jara. Wawancara

dilakukan di POLINDES desa Dewa Jara tanggal 16 Mei 2016.

7Wawancara Bersama Umbu Hama Doku sebagai sekretaris desa Dewa Jara periode 2012-2017.

Wawancara dilakukan di Kediaman Umbu Hama Doku tanggal 17 Mei 2016.

Page 9: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

37

Margaretha Lende mengenai pelayananan kesehatan yang dilakukan selain di

Polindes berikut ini :

“Pelayanan kesehatan yang saya lakukan selain di POLINDES adalah dengan membantu kader POSYANDU ketika melakukan kegiatan di posyandu. Dan memberikan pelatihan dan sosialisasi pada kader posyandu8.”

Hal diatas dilakukan untuk menjangkau pelayanan terhadap kesehatan ibu

dan anak, yang dilakukan rutin setiap bulan. Setiap dusun yang ada di Desa Dewa

Jara, memiliki 2 orang Kader Posyandu. Dalam perencanaan kedepan, Polindes

ingin menambah kader posyandu enam orang lagi agar disetiap Rukun Warga/RW

(6 RW) di desa Dewa Jara, masing-masingnya memiliki dua orang kader

posyandu.

5.2.1.3. Kontrol dan Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan

Desa

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang kesehatan desa, kontrol

terhadap pelayanan menjadi penting. Namun pada kenyataannya kontrol

pelayanan bidang kesehatan belum dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah

desa, seperti yang dikatakan oleh Margareta Lende berikut ini :

“Tanggung jawab pelayanan bidang kesehatan dan kontrol, sepenuhnya jadi tanggung jawab kami di Polindes dan Dinas Kesehatan Pemda. Desa hanya memfasilitasi dana pemeliharaan bagi kader Posyandu setiap bulan. Hanya itu saja tanggung jawab yang dilakukan desa. Soal kekurangan tenaga atau pengembangan Polindes, kurang diperhatikan oleh pemerintah desa9.”

Dari pernyataan di atas, dapat mengartikan bahwa pelayanan publik

bidang kesehatan desa yang mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah desa

Dewa Jara, tenyata belum menjadi perhatian penting. Fasilitas kesehatan yang

8Wawancara bersama Margareta Lende Tenaga Medis Perawat di desa Dewa Jara. Wawancara

dilakukan di POLINDES desa Dewa Jara tanggal 16 Mei 2016.

9Wawancara bersama Margareta Lende Tenaga Medis Perawat di desa Dewa Jara. Wawancara

dilakukan di POLINDES desa Dewa Jara tanggal 16 Mei 2016.

Page 10: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

38

ada, seakan dirasa sudah cukup memenuhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat

desa, padahal pembangunan manusia di desa juga sangat ditentukan oleh

pembangunan kesehatannya.

Selain kontrol terhadap pelayanan bidang kesehatan desa, evaluasi

terhadap pelayanan kesehatan juga menjadi penting dalam rangka, peningkatan

sumber daya manusia yang sehat di desa. Pada tataran evaluasi kesehatan,

pemerintah desa, masih merasa bahwa pelayanan kesehatan desa belum maksimal.

seperti yang dikatakan oleh Umbu Hama Doku berikut ini :

“Jujur saja, kami pemerintah desa belum prioritaskan pelayanan publik bidang kesehatan, ini juga karena anggaran di desa yang kurang. Mungkin dengan adanya Dana Desa yang baru nanti, kami coba upayakan lagi untuk, membagi untuk bidang kesehatan dapat diprioritaskan juga10.”

Pernyataan di atas mengartikan bahwa meskipun menurut ketentuan tugas

pemerintah desa juga adalah memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan,

akan tetapi kenyataannya bidang kesehatan menjadi terbengkalai karena prioritas

pembangunan serta anggaran di desa yang masih kurang. Kebutuhan masyarakat

terkait bidan di desa yang membantu persalinan yang juga belum direalisasi,

semakin menegaskan bahwa kebutuhan pelayanan publik di bidang kesehatan

belum menjadi prioritas pemerintah desa.

5.2.2. Pelayanan Publik dalam Bidang Infastruktur Jalan

5.2.2.1.Infrastruktur Jalan Desa

Pembangunan infrastruktur jalan berperan penting dalam pembangunan

daerah, khususnya desa. Infrastruktur tidak saja diperlukan untuk mendukung

roda kegiatan perekonomian tetapi juga untuk mendukung kegiatan pemerintah

yang bersifat administratif, kegiatan pelayanan publik, serta menjadi satu

instrumen untuk meningkatkan lalu lintas informasi serta kegiatan lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006

tentang Jalan pada Pasal 30, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jalan desa

10Wawancara Bersama Umbu Hama Doku sebagai sekretaris desa Dewa Jara periode 2012-2017.

Wawancara dilakukan di Kediaman Umbu Hama Doku tanggal 17 Mei 2016.

Page 11: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

39

yaitu jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan

kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang

menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa.

Jalan merupakan salah satu komponen mendasar dalam infrastruktur. Data

terakhir yang didapatkan, desa Dewa Jara selama tahun 2010-2015menunjukkan

peningkatan dalam infrastruktur jalan. Hasil pencatatan penulis pembukaan jalan-

jalan dusun sudah digalakkan sejak tahun 2010. Adapun pembukaan jalan dusun

itu merupakan harapan masyarakat Dewa Jara sehingga mereka dengan sukarela

memberikan sebagian lokasi tanah untuk akan digunakan sebagai lokasi jalan

dusun, seperti yang dikatakan oleh Umbu Napu berikut ini :

“Pelayanan yang dari pemerintah untuk desa Dewa Jara yang paling menonjol itu adalah mengenai infrastruktur jalan. Setelah pemekaran juga ada di ini desa kami masyarakat secara sukarela kasih tanah kepada pemerintah untuk diukur baik itu untuk pengadaan jalan desa ataupun pelebaran jalan yang sudah ada. Kami semua mendukung pelayanan dalam bentuk jalan itu11.”

Secara kualitas jalan-jalan diwilayah desa Dewa Jara secara umum belum

parmanen, jalan-jalan dusun kondisinya adalah jalan sirtu perkerasan yang belum

diaspal. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1. Infrastruktur Jalan Desa Dewa Jara

Nama Jalan Jenis Jalan Panjang Lebar Sumber Dana

Kalebu gallu – Lailori Sirtu Perkerasan 9 km 3 m PNPM

Perdesaan

Laisola – Patoki uma Aspal Hotmix 20 km 5 m APBD II

Ngadu bolu - Anajiaka Aspal Lapen 7 km 3 m PNPM

Perdesaan

Praikawilu – Kalebu

gallu Sirtu Perkerasan 4 km 2 m

PNPM

Perdesaan

Laisola – Praikawilu Sirtu Perkerasan 6 km 2 m PNPM

Perdesaan

11

Hasil wawancara dengan Umbu Napu , mantan kepala desa persiapan Desa Dewa Jara, tanggal

12 Mei 2016.

Page 12: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

40

Laisola – Pasar baru Sirtu Perkerasan 7 km 5 m PNPM

Perdesaan

Lailori – Rara Sirtu Perkerasan 12 km 2 m PNPM

Perdesaan

Sumber : Diolah dari data primer

Pasca pemekaran desa, pemerintah desa Dewa Jara telah berupaya untuk

memaksimalkan berbagai sumber untuk membangun jalan desa agar setiap

pemukiman atau antar pemukiman di desa dapat terhubung oleh jalan yang

mampu dilalui atau diakses bahkan dengan kendaraan.

Gambar 5.2. Jalan sirtu perkerasan Praikawilu – Kalebu gallu

Sumber : Dokumentasi Penelitian

Seperti yang terlihat pada gambar 5.2. di atas, kondisi sebagian besar jalan

desa di atas sebelum pemekaran, hanya merupakan jalan setapak yang hanya

dapat dilalui dengan jalan kaki. Ini mengartikan pula bahwa pemekaran desa telah

membawa implikasi positif, yakni pembangunan jalan desa, mampu membuka

akses sekaligus mempercepat akses dan mobilitas masyarakat desa.

Page 13: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

41

5.2.2.2.Proses Pelayanan Publik Jalan Desa

Jika melihat infrastruktur jalan di atas, untuk sementara dapat disimpulkan

bahwa pemekaran desa telah membawa dampak yang signifikan terkait dengan

dipermudahnya akses dan mobilitas warga. Akan tetapi, jika kita menilik pada

standar pelayanan minimal pembanguanan jalan desa (yaitu jalan lingkungan

primer dan jalan lokal primer), hal ini mesti seturut dengan peraturan yang

berlaku. Menurut PP 34/2006 tentang Jalan Pasal 15 dan 16, jalan lokal primer

didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer

per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7, 5 (tujuh koma lima) meter,

sedangkan jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana

paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling

sedikit 6, 5 (enam koma lima) meter. Jika menilik pada Tabel 5.2. maka jalan

yang dibangun oleh pemerintah desa di atas belum seturut dengan ketentuan yang

berlaku.

Menurut penuturan Kepala Urusan Umumdesa Dewa Jawa, Agustinus K.

Daungu , masalah pembangunan jalan yang belum maksimal sesuai dengan

peraturan, dikarenakan sebagian besar jalan yang dibangun adalah melewati tanah

kepemilikan masyarakat.

“Semua jalan desa yang dibangun adalah di atas tanah milik masyarakat. Semua itu sudah dikasi secara sukarela. Jadi, agak susah juga mau minta lebih lagi untuk diperlebar sesuai dengan aturan, karena nanti kebun atau lahan milik masyarakat jadi berkurang. Selain itu juga, masyarakat tuntut ganti rugi lahan lagi, kalau kami minta tanah lebih untuk bangun jalan. Jadi apa yang masyarakat kasih itulah yang kami maksimalkan12.”

Pernyataan dapat dilihat bahwa pemekaran juga berbanding terbalik pada

ketersediaan aset yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk pembangunan

infrastruktur jalan desa. Namun demikian, karena semangat pemekaran itu pula

12Wawancara dilakukan Dengan Agustinus K. Daungu sebagai KAUR umum desa Dewa Jara

periode 2012-2017. Wawancara dilakukan di Kediaman Bapak Agustinus K. Daungu tanggal 14

Mei 2016.

Page 14: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

42

masyarakat mampu berkontribusi secara nyata untuk pembangunan infrastruktur

jalan desa.

5.2.2.3.Kontrol dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Publik Jalan Desa

Pembangunan infrastruktur jalan desa juga dibarengi dengan kontrol dari

pemerintah desa terhadap jalan yang dibangun. Ini dimaksudkan agar masyarakat

tetap menikmati pelayanan publik dengan baik. Berdasarkan data yang diperoleh

dari lapangan, jalan jenis aspal lapen dan hotmix memiliki anggaran rehabilitasi

sesuai tingkat kerusakan setiap tahun yang dimuat dalam Rencana Kerja Desa

(RKDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), setiap tahun

anggaran. Sedangkan untuk jalan jenis sirtu perkerasan, direhabilitasi total setiap

3 tahun sekali, oleh karena curah yang terkadang badan jalan menjadi tergerus

oleh air, seperti yang dikatakan olehAgustinus K. Daungu sebagai KAUR umum

berikut ini :

“Kami berusaha untuk setiap jalan yang dibangun di desa memundahkan masyarakat untuk beraktivitas, terutama yang memiliki kendaraan, agar mereka juga menikmati akses jalan yang baik. Baik itu antar kampung (antar pemukiman) maupun ketika mereka keluar kampung. Makanya kami selalu anggarkan rehabilitasi jalan setiap pembahasan RKD dan APBDes tahunan13.”

Pernyataan di atas membuktikan bahwa desa berkomitmen penuh atas

pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan. Ini terlihat dari komitmen

pemerintah desa yang tetap mendukung fasilitas pelayanan publik yang baik,

terutama jalan desa, agar diakses dengan baik oleh masyarakat desa.

Namun demikian, kontrol pemerintah desa dan dukungan dari segi

anggaran untuk pelayanan infastruktur jalan desa, belum dibarengi dengan kontrol

terhadap pengguna jalan desa, khususnya berkaitan dengan bobot/berat kendaraan

yang melintasi jalan desa. Hal ini belum diatur dalam peraturan desa, sehingga

terkadang setiap tahun beberapa kali rehabilitasi jalan desa dilakukan.

13

Wawancara dilakukan Dengan Agustinus K. Daungu sebagai KAUR umum desa Dewa Jara

periode 2012-2017. Wawancara dilakukan di Kediaman Bapak Agustinus K. Daungu tanggal 14

Mei 2016.

Page 15: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

43

Secara umum, pembangunan infrastruktur jalan desa di Dewa Jara pasca

pemekaran desa telah sesuai dengan harapan pemekaran. Berbagai pembangunan

di bidang infastruktur jalan, meskipun belum maksimal, tetapi telah

mempermudah akses dan mobilitas masyarakat desa. Selain itu, komitmen

masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pelayanan publik khususnya

infrastruktur jalan desa dengan secara swadaya berkontribusi untuk pembangunan

jalan desa menjadi nilai positif bahwa tanggung jawab pembangunan desa pasca

pemekaran tidak saja menjadi tugas pemerintah desa, melainkan membutuhkan

partisipasi masyarakat.

Pada proses kontrol terhadap pelayanan publik, yang masih lemah.

Kontrol terhadap fasilitas jalan desa hanya menjadi tugas pemerintah, dan itu

hanya pada daya dukung anggaran desa. Di sisi lain, belum dibuatnya aturan

mengenai penggunaan fasilitas jalan desa oleh masyarakat, khusus yang

menggunakan kendaraan, yang melintasi jalan desa dan mempengaruhi kualitas

infastruktur jalan desa, belum dicermati oleh pemerintah desa sebagai kontrol

terhadap pelayanan publik itu sendiri.

5.2.3. Pelayanan Publik Ketersediaan Air Bersih

5.2.3.1.Instruktur dan Proses Pelayanan Air Bersih Desa

Pelayanan air bersih merupakan salah satu pelayanan publik yang utama

kepada masyarakat. Air adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi umat

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun akses masyarakat

Sumba secara umum terhadap air bersih pada saat musim hujan sangat mudah

tetapi hal ini berbanding terbalik ketika musim kemarau dikarenakan banyak

terjadinya kekeringan pada sumber air yang biasanya dimanfaatkan.

Sebelum dimekarkan penduduk desa Dewa Jara mengakses air bersih di

mata air. Sebagian besar mata air tersebut adalah mata air dengan debit airkecil

sehingga pada saat musim kemarauakan terjadi kekeringan sehingga

mengakibatkan penduduk kesusahan mengakses air bersih. Masyarakat desa

Dewa Jara juga belum dapat mengakses air bersih secara mandiri baik lewat

sumur galian maupun PDAM. Halinilah yang menyebabkan ketika musim

Page 16: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

44

kemarau masyarakat harus mengakses air bersih di mata air besar yang jauh dari

rumah.

Berbeda ketika pasca pemekaran, meskipun belum ada sumber air yang

dibangun oleh PDAM di desa, pemerintah mulai mengeksplorasi dan membangun

berbagai sumber air yang dapat digunakan oleh masyarakat desa. Berikut tabel

jumlah sumber air dan akses masyarakat terhadap air per Kepala Keluarga di desa

Dewa Jara:

Tabel 5.2. Akses Kepala Keluarga Desa Dewa Jara Terhadap Air Bersih No. Sumber Air Bersih Jumlah Pemanfatan

(KK) 1. Mata air 22 194 2. Sumur gali 8 30 3. Pipa 1 50 4. Bak penampung air

hujan 12 24

Total 43 298 Sumber : Profil desa Dewa Jara 2015

Menilik Tabel 5.3. di atas, dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah desa

untuk memberikan pelayanan air bersih, belum maksimal. Akses air bersih yang

jumlahnya besar adalah dari mata air. Sebagian besar Kepala Keluarga (KK) yang

jumlahnya 194 KK dari total 298 KK, mengakses air bersih dari mata air.

Sedangkan jumlah pemanfataan sumber mata air dari sumur galian, pipa, bak

penampung, jumlah KK yang mengaksesnya cenderung lebih sedikit.

Page 17: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

45

Gambar 5.3.

Pemanfaatan sumber air melalui bak penampung air hujan dan leding

Sumber : Dokumentasi Penelitian

Upaya nyata dari pemerintah dalam rangka pelayanan air bersih kepada

masyarakat desa Dewa Jara sejak pemekaran adalah dengan membuat bak

penampung air hujan sejak tahun 2010. Sampai dengan saat ini bak penampung

air hujan yang ada di desa Dewa Jara adalah sejumlah 15 unit14 yang tersebar

dalam setiap dusun. Selain membangun bak penampung air hujan, pemerintah

daerah dan pemerintah desa juga dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih

kepada masyarakat desa Dewa Jara mengupayakan pembangunan bak penampung

air yang bersumber dari mata air Waikadika. Proses penyedotan air dari mata air

ke bak penampung yang kemudian akan dialiri menggunakan pipa ke rumah

14Profil desa Dewa Jara tahun 2015

Page 18: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

46

penduduk menggunakan bantuan tenaga surya yang merupakan bantuan dari

pemerintah daerah.

Gambar 5.4. Pemanfaatan Sumber Daya Air melalui Pipa ke Rumah Penduduk

Sumber : Dokumentasi Penelitian

Upaya pemerintah dalam memenuhi air bersih diatas belum maksimal

dikarenakan bak penampung air hujan sendiri hanya berfungsi pada saat musim

hujan. Pengaliran air melalui pipa (leding) juga belum maksimal dan hanya baru

menjangkau ± 10 % masyarakat desa Dewa Jara, hal ini mengakibatkan

masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan air bersih dilakukan secara

mandiri dengan mengakses air langsung pada sumber mata air atau membuat

sumur galian yang kemudian dipakai secara berkelompok.

Gambar 5.5.

Pemanfaatan Sumber Daya Air melalui sumur galian

Sumber : Dokumentasi Penelitian

Page 19: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

47

Gambar 5.6.

Pemanfaatan Sumber Daya Air melalui mata air alami

Sumber : Dokumentasi Penelitian

5.2.3.2.Kontrol dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Air Bersih Desa

Kontrol terhadap penggunaan air bersih yang dilakukan oleh pemerintah

desa sangat penting, yang pada akhirnya pelayanan air bersih dapat tepat sasaran

kepada masyarakat desa. Penulis melihat bahwa untuk kontrol pelayanan air

bersih atau pelayanan air yang memanfaatkan pipa yang dihubungkan dari mata

air Waikadika, terhadap 50 KK, belum maksimal dilakukan oleh pemerintah desa.

Aliran air ini memanfaatkan alat pompa air yang digerakkan oleh tenaga surya

dan dialirkan melalui pipa ke rumah masyarakat ini, pada kenyataannya,

mengalami kendala.Jika cuaca mendung, aliran air membutuhkan tenaga surya

(matahari), ini kemudian menghambatkan akses masyarakat terhadap air bersih.

Page 20: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

48

Gambar 5.7.

Pemanfaatan tenaga surya untuk mengaliri air bersih melalui pipa

Sumber : Dokumentasi Penelitian

Di samping itu, pipa-pipa yang mengalirkan air ke rumah-rumah dicabut

atau diambil oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun alasan

oknum tersebut melakukan pengrusakan/pencurian pipa dikarenakan pipa

tersebut selain mempunyai nilai ekonomis aksi tersebut merupakan bentuk protes

karena kurangnya transparansi dan tidak meratanya pelayanan yang dilakukan

oleh pemerintah kepada masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Yohanis Wada

Gaba KAUR Pemerintahan desa Dewa Jara berikut ini :

“Pengolahan air bersih sudah ada juga dengan upaya pemerintah menyedot air dari mata air menggunakan tenaga surya dan dialiri lewat pipa tetapi kondisinya tidak terawat karena memang masyarakat yang kasih rusak dengan mencuri pipa yang ada, hingga sampai sekarang air tidak bisa sampai disemua rumah tangga yang ada di desa dewa Jara15.”

15Wawancara Bersama Yohanis Wada Gaba KAUR Pemerintahan desa Dewa Jara periode 2012-

2017. Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Yohanis Wara Gaba Tanggal 10 Mei 2016.

Page 21: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

49

Lebih lanjutnya lagi Umbu Hama Doku sebagai sekretaris desa Dewa Jara

berikut :

“Air leding yang sekarang ada baru menjangkau sekitar 10% dari semua masyarakat yang ada di Desa Dewa Jara16.”

Berkaitan dengan masalah ini juga, pemerintah desa Dewa Jara tidak

memiliki aturan mengikat dan sanksi terhadap penyalahgunaan atau pencurian

fasilitas air bersih. Sehingga dalam tataran kontrol terhadap fasilitas air dapat

dikatakan pemerintah desa sangat lemah.

5.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Publik di Desa Dewa

Jara

Pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu fungsi penting aparat

pemerintahan dan sifatnya sangat luas karena menyangkut pemenuhan kebutuhan

masyarakat yang sangat beraneka ragam kepentingan dan kebutuhannya.

Sedangkan pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang

lain secara langsung. Keberaneka ragaman kebutuhan yang dimiliki oleh

masyakat dan harus difasilitasi oleh pemerintah ini mengakibatkan banyak

pertimbangan dalam wujud hambatan maupun dukungan.

Adapun faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik di Desa

Dewa Jara berdasarkan tiga bidang yang diteliti yakni kesehatan, infrastruktur

jalan, dan ketersediaan air bersih, selanjutnya akan digambarkann sebagai berikut:

5.3.1. Faktor Pendukung Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan faktor-faktor yang mendukung

pelayanan publik di desa Dewa Jara adalah sebagai. Faktor pendukung yang

dimaksudkan adalah pertama adalah adanya dukungan moril dan materil

masyarakat dalam proses pemekaran dan proses pelayanan publik di desa Dewa

Jara, seperti yang dikatakan oleh Umbu Napu sebagai berikut :

16Wawancara Bersama Umbu Hama Doku sebagai sekretaris desa Dewa Jara periode 2012-2017.

Wawancara dilakukan di Kediaman Umbu Hama Doku tanggal 17 Mei 2016.

Page 22: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

50

“Kami semua masyarakat dukung sejak awal proses pemekaran dan setelah pemekaran juga ada di ini desa kami masyarakat secara sukarela kasih tanah kepada pemerintah untuk diukur baik itu untuk pengadaan jalan desa ataupun pelebaran jalan yang sudah ada17.”

Adapun dukungan yang diberikan oleh masyarakat desa Dewa Jara baik

dalam persiapan sampai dengan proses pelayanan sudah menjadi modal berharga

bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dimana dalam proses pelayanan

masyarakat desa Dewa Jara lebih mementingkan terealisasinya pembangunan

sehingga mereka secara sukarela menyumbangkan tanah sebagai tempat

pembangunan infrastruktur jalan desa, polindes dan lain-lain.

Faktor pendukung kedua adalah Pasca pemekaran desa dewa Jara sudah

dilakukannya upaya pelayanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar dari

masyarakat yaitu dalam bidang infrastruktur jalan, kesehatan dan pelayanan air

bersih. Sehingga pada tahun-tahun kedepannya pemerintah daerah dan pemerintah

desa adalah meningkatkan pelayanan dalam ketiga bidang tersebut sehingga dapat

dirasakan secara merata oleh masyarakat; ketiga ketersediaan sumber daya

beberapa titik mata air yang kemudian dapat memenuhi kebutuhan air bersih

masyarakat desa yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah; keempat

bersedianya masyarakat desa Dewa Jara untuk berpartisipasi dan berkontribusi

secara nyata dalam program pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan

seperti tenaga atau kader posyandu yang merupakan pelayan bagi kesehatan ibu

dan balita di dusun-dusun. Ini membuktikan bahwa pelayanan publik di desa

Dewa Jara, khususnya di bidang kesehatan telah menjadi tanggung jawab bersama

antara pemerintah desa dan masyarakat.

Berdasarkan keempat faktor pendukung di atas, pemerintah desa Dewa

Jara dapat menjalankan pelayanan publik dengan dengan didukung oleh

partisipasi masyarakat, berdasar pada kepentingan umum, berporos pada

pemberdayaan, dan faktor geografis desa.

17

Hasil wawancara dengan Umbu Napu , mantan kepala desa persiapan Desa Dewa Jara, tanggal

12 Mei 2016.

Page 23: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

51

Partisipasimerupakan penempatan masyarakat untuk berperan aktif

dalam pelayanan publik (Sinambela, 2008 : 141). Di desa Dewa Jara, ini terlihat

dari partisipasi masyarakat yang memberikan tanahnya untuk pembangunan

infrastruktur jalan desa. Pelayanan publik juga mesti berdasar pada kepentingan

umum. Dukungan pemerintah desa dalam bentuk anggaraan rehabilitasi

infrastruktur jalan desa, adalah bentuk kongkrit pemerintah desa telah

menempatkan pelayanan publik dengan berdasar pada kepentingan umum.

5.3.2. Faktor Penghambat Pelayanan Publik

Selain faktor pendukung diatas pelayanan publik di desa Dewa Jara juga

harus berhadapan dengan faktor yang penghambat. Ada beberapa faktor yang

menghambat diantaranya adalah : pertamadalam pelayanan kesehatan di desa

Dewa Jara masih kurangnya tenaga kesehatan. Kurangnya tenaga kesehatan ini

mengakibatkan pelayanan kesehatan yang dilakukan di Polindes tidak berjalan

secara maksimal. Kebutuhan masyarakat desa Dewa Jara sendiri adalah tenaga

medis bidan sedangkan tenaga medis yang ada saat ini adalah perawat hal lainnya

yang juga menyebabkan tidak maksimalnya pelayanan kesehatan adalah

ketersediaan alat penunjangdan obat-obatanyang di Polindes yang kurang

memadai, seperti yang dikatakan oleh Margareta Lende kepala Polindes Desa

Dewa Jara berikut ini :

“Yang menjadi penghambat pelayanan kesehatan yang ada di desa Dewa Jara sama seperti yang Saya katakan tadi bahwa tenaga medis yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian juga ketersediaan obat-obatan dan alat-alat penunjang yang kurang memadai yang akhirnya membuat pelayanan kita tidak maksimal18.”

Hal yang sama mengenai pelayanan kesehatan dikatakan oleh Umbu

Hama Doku sekeretaris desa Dewa Jara Berikut ini :

18

Wawancara bersama Margareta Lende Tenaga Medis Perawat di desa Dewa Jara. Wawancara

dilakukan di POLINDES desa Dewa Jara tanggal 16 Mei 2016.

Page 24: BAB V PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN DI DESA DEWA …repository.uksw.edu/bitstream/123456789... · DI DESA DEWA JARA Pada bab ini penulis akan membahas tentang pelayanan publik

52

“Padahal seharusnya aturan yang ada bukan tenaga medis perawat tetapi bidan desa. Karena masyarakat desa Dewa Jara juga butuh bidan desa untuk melahirkan bagi ibu-ibu hamil19.”

Hambatan ini kemudian menyebabkan masyarakat melakukan

pengobatan dan proses bersalin dilakukan di puskesmas yang jaraknya ± 4-5 km

dari desa Dewa Jara. Pemerintah desa Dewa Jara juga tidak menjalankan prinsip

aspiratif dalam pelayanan publik sehingga kebutuhan warga terkait bidang

kesehatan, dimana dalam masyarakat sendiri masih mengeluhkan ketersediaan

tenaga medis perawat yang ada dengan kebutuhan mereka yaitu tenaga medis

bidan desa.

Faktor penghambat kedua adalah lemahnya fungsi pengawasan dan

perawatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di

desa Dewa Jara. Hal ini mengakibatkan kerusakan dan kondisi tidak terawat pada

fasilitas-fasilitas seperti pipa air, bangunan polindes dan infrastruktur jalan.

pemerintah juga tidak menjamin keamanan fasilitas pelayanan publikdalam

bentuk peraturan desa dengan mengontrol dan mengawasi fasilitas tersebut.

ketigaPemerintah desa Dewa Jara belum dapat melakukan pelayanan

yang transparan dan akuntabilitas. Aparatur pemerintah desa hanya melakukan

pelayanan kepada masyarakat desa tetapi pelayanan tersebut tidak dilakukan

secara transparan hal inilah yang menyebabkan aksi protes dari masyarakat

sehingga terjadinya pengrusakan pipa air.Dalam melaksanakan pelayanan publik

akuntabilitas juga menjadi faktor sangat penting. Akuntabilitas adalah instrumen

yang menunjukkan apakah prinsip-prinsip pemerintahan yang seturut dengan

kaidah-kaidah atau peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pelayanan publik

di bidang kesehatan, infrastruktur jalan desa, dan pelayanan air bersih, tidak

adanya Standar Pelayanan Minimal merupakan sebuah proses yang tidak

akuntabel yang dilakukan oleh pemerintah desa.

19

Wawancara Bersama Umbu Hama Doku sebagai sekretaris desa Dewa Jara periode 2012-2017.

Wawancara dilakukan di Kediaman Umbu Hama Doku tanggal 17 Mei 2016.