BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK …bejobe.aji.or.id/upload/Audit BPK Manajemen Hutan 2009 - Copy.pdf · lalai dalam menerima Bank Garansi yang tidak sesuai dengan ketentuan

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAANSEMESTER II TAHUN ANGGARAN (TA) 2008

ATAS

MANAJEMEN HUTAN YANG TERKAIT DENGAN KEGIATANINVENTARISASI HUTAN, PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN, MITIGASI

PERUBAHAN IKLIM, PERIZINAN PEMANFAATAN HUTAN DANPENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, PENEBANGAN HUTAN DAN

PELAPORANNYA, PENGELOLAAN PNBP, SERTA PENGAMANANDAN PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN

PADADEPARTEMEN KEHUTANAN TERMASUK UNIT PELAKSANA TEKNIS(UPT), DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA, DAN

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN TERKAIT KEHUTANAN SERTAINSTANSI TERKAIT LAINNYA

DI

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV

Nomor : 34/LHP/XVII/02/2009Tanggal : 23 Februari 2009

Hasil Pemeriksaan Manajemen Hutan di Provinsi Kalimantan Barat i

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BadanPemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan Pemeriksaan atas Manajemen Hutan yang terkait

dengan kegiatan inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, mitigasi perubahan iklim, perizinan

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, penebangan hutan dan pelaporannya,pengelolaan PNBP, serta pengamanan dan perlindungan kawasan hutan yang dilakukan oleh

Departemen Kehutanan termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang, Dinas Perkebunan, Kehutanan dan PertambanganKabupaten Kubu Raya, Dinas Kehutanan Kabupaten Pontianak, Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Sintang, Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu, dan perusahaan-perusahaan terkait

kehutanan serta instansi terkait lainnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)Tahun 2007 dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) Tahun 2008.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah sistem pengendalian intern terkait kegiatan

inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, mitigasi perubahan iklim, perizinan pemanfaatanhutan dan penggunaan kawasan hutan, penebangan hutan dan pelaporannya, pengelolaan PNBP,

serta pengamanan dan perlindungan kawasan hutan telah didesain dan diimplementasikan secara

memadai serta untuk menilai apakah kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya kelemahan sistem dan ketidakpatuhan terhadap

ketentuan sebagai berikut:

1. Denda keterlambatan penyetoran PSDH sebesar Rp220.211.393,90 dan DR sebesarUSD64.815,56 tidak dipungut mengakibatkan penerimaan sebesar tersebut tidak diterima oleh

negara, terjadi karena Menteri Kehutanan membuat Petunjuk Teknis tentang Tata Cara

Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran PSDH/DR tidak menyertakan tentangsanksi denda sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang PNBP dan Dinas

Kehutanan tidak memungut denda sebagaimana yang diamanatkan dalam perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan Manajemen Hutan di Provinsi Kalimantan Barat ii

2. Kayu sitaan yang telah dilelang tidak dikenakan DR sebesar USD177.510,49 mengakibatkan

PNBP berupa DR sebesar USD177.510,49 tidak dapat diterima oleh Kas Negara, terjadi karena

Menteri Kehutanan tidak mencabut ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.48/Menhut-II/2006 serta kurang melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.18/Menhut-II/2007 atas pengenaan DR bagi pemenang lelang kayu sitaan.

3. Penyelesaian tunggakan PSDH dan DR sebesar Rp30.190.367.896,12 dan USD9.688.779,07

berlarut-larut sehingga berpotensi menjadi kerugian negara, terjadi karena Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat kurang tegas dalam menangani masalah denda

pelanggaran ekploitasi hutan serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten di Kalimantan

Barat kurang optimal dalam melaksanakan penagihan dan terhadap tunggakan yang berpotensi

macet tidak segera mengalihkan penagihan tunggakan tersebut kepada Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

4. Penerimaan hasil lelang kayu temuan di Kabupaten Ketapang sebesar Rp5.518.141.675,00

terlambat disetor ke Rekening Kas Negara mengakibatkan PNBP dari hasil lelang kayu temuan

terlambat diterima negara, terjadi karena Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang tidak

menaati ketentuan yang berlaku yaitu tidak segera menyetorkan uang hasil lelang kayu temuan ke

kas negara.

5. Hasil lelang kayu temuan tahun 2006 di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp974.971.800,00

belum disetorkan ke Kas Negara dan berpotensi merugikan negara, terjadi karena Pejabat Dinas

Kabupaten Kapuas Hulu belum menyetorkan hasil lelang kayu temuan ke Kas Negara sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pejabat Penerbit SPP (P2SPP) Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang tidak menerbitkan SPP

atas produksi kayu CV Kayong Makmur Sejati sebanyak 11.274,44 m3, mengakibatkan

penerimaan negara dari PSDH dan DR masing-masing sebesar Rp379.700.197,00 dan

USD69.004,92 menjadi tertunda, terjadi karena Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang

lalai dalam menerima Bank Garansi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan

serta P2SPP dan P2LHP lalai dalam melaksanakan tugas.

7. PT Batasan dan PT Sari Bumi Kusuma telah menebang kayu bulat dibawah limit diameter yang

diizinkan melanggar ketentuan mengakibatkan negara belum menerima PNBP berupa denda

administratif sebesar Rp124.732.800,00, terjadi karena Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Sintang lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengenaan

dan pemungutan PSDH dan DR serta Petugas Pengesah LHP (P2LHP) lalai dalam melaksanakan

tugasnya.

8. PT Borneo International Anugerah belum membayar PSDH dan DR atas realisasi produksi kayu

tahun 2007 sehingga negara belum menerima PNBP berupa PSDH dan DR sebesar

Rp530.519.001,60 dan USD62.581,63, terjadi karena Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Hasil Pemeriksaan Manajemen Hutan di Provinsi Kalimantan Barat iii

Kalimantan Barat tidak konsisten menjalankan kebijakan yang telah dikeluarkan untuk PT BIA

serta Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu lalai melakukan pengawasan.

9. Limit diameter yang diberikan dalam RKT dan yang ditebang oleh PT Bumi Raya Utama Wood

Industri menyalahi ketentuan mengakibatkan kelestarian hutan menjadi tidak terjaga, terjadi

karena Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan RKT tidak

memperhatikan aturan yang berlaku serta PT BRUWI tidak melaksanakan aturan yang diwajibkan

dan izin yang diberikan dalam melakukan produksi.

10. PT Karunia Hutan Lestari tidak melakukan pengamanan hutan sesuai ketentuan sehingga

berpotensi PNBP sebesar Rp577.152.000,00 dan USD208.416,00 hilang, terjadi karena PT KHL

tidak serius dalam mengelola hutan secara lestari dan mengamankan areal konsesi yang menjadi

tanggung jawabnya.

11. Pemberian areal IUPHHK PT Suka Jaya Makmur (PT SJM) di Hutan Lindung Bukit Kerai Kundang

tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan meningkatnya risiko deforestasi di areal hutan

lindung, terjadi karena Menteri Kehutanan dalam memberikan perpanjangan IUPHHK PT SJM

tidak memperhatikan batas kawasan hutan dan fungsinya serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat tidak tegas mengenakan sanksi kepada PT SJM yang belum menata batas areal

hutan konsesinya secara tepat waktu.

12. Penyerobotan kawasan Hutan Lindung Bakau Pulau Karunia dan Betingan Tengah untuk kegiatan

tambak ikan dan udang melanggar ketentuan mengakibatkan fungsi pokok hutan lindung Pulau

Karunia dan Betingan Tengah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan terganggu dan

berpotensi mengalami abrasi, terjadi karena Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten

Pontianak telah mengeluarkan Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SBI)

di kawasan Hutan Lindung Betingan Tengah dan Bupati Pontianak tidak melaksanakan tugas

perlindungan hutan di kawasan hutan lindung Pulau Karunia dan Betingan Tengah Kecamatan

Sungai Kakap Teluk Pakedai.

13. PT Benua Rimba Raya (PT BRR) terindikasi melakukan penyerobotan kawasan hutan di

Kalimantan Barat melanggar ketentuan mengakibatkan Hutan Lindung Sungai Ambangah seluas

109,2 Ha kehilangan fungsinya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk

mengatur tata air dan mencegah banjir, terjadi karena Bupati Pontianak memberikan izin lokasi

perkebunan di dalam kawasan hutan dan Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam melakukan

pengembangan ekonomi tidak menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

Disamping itu, terdapat temuan-temuan pemeriksaan yang diduga mengandung unsur-unsur

perbuatan melawan hukum yang merugikan negara, maka penanganannya akan dilimpahkan kepada

penegak hukum untuk ditindaklanjuti, yaitu:

1. Bupati Pontianak tahun 2001 memberikan IUPHHK PT Bina Ovivipari Semesta (PT BiOS) di Hutan

Lindung Sungai Bumbun melanggar ketentuan mengakibatkan Kawasan Hutan Lindung S. Padu

Hasil Pemeriksaan Manajemen Hutan di Provinsi Kalimantan Barat iv

Ampat S. Kerawang pada Kelompok Hutan Sungai Bumbun Kecamatan Batu Ampar Kabupaten

Kubu Raya terdeforestasi dan menimbulkan kerugian negara atas nilai kayu yang hilang sebesar

Rp2.023.389.000,00, terjadi karena Bupati Pontianak dalam menetapkan luas dan letak definitif

areal konsesi IUPHHK PT BiOS tidak mempertimbangkan ketetapan Menteri Kehutanan tentang

Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Bupati Pontianak memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada PT Rejeki Kencana (PT RK) di HLG

Arus Deras melanggar ketentuan mengakibatkan HLG Arus Deras mengalami kerusakan dan tidak

berfungsi sebagai kawasan lindung dan negara dirugikan berupa nilai kayu yang hilang sebesar

Rp20.699.755.200,00, terjadi karena Bupati Pontianak dalam memberikan Izin Lokasi PT RK tidak

memperhatikan Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di Kalimantan Barat serta RTRW

Kabupaten Pontianak dan lalai melaksanakan tugas perlindungan hutan pada kawasan HLG Arus

Deras.

3. PT Karya Utama Tambang (PT KUT) menggunakan kawasan hutan produksi Sungai Durian

Sebatang sebelum memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan melanggar ketentuan

mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp5.120.634.750,00 dan USD94.645,00, terjadi karena

Bupati Ketapang (ME) diduga telah menyalahgunakan wewenang yaitu memberikan Kuasa

Penambangan Eksploitasi kepada PT KUT sebelum adanya izin pinjam pakai kawasan hutan dari

Menteri Kehutanan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, BPK merekomendasikan agar segera diambil langkah-langkah

tindak lanjut sesuai rekomendasi yang dimuat dalam hasil pemeriksaan ini.

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

Penanggung Jawab Pemeriksaan,

HADI PRIYANTONIP. 240000961

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................................... 1

Dasar Hukum Pemeriksaan ....................................................................................................... 1

Standar Pemeriksaan ................................................................................................................. 1

Tujuan Pemeriksaan .................................................................................................................. 1

Sasaran Pemeriksaan ................................................................................................................ 1

Entitas Pemeriksaan .................................................................................................................. 2

Lingkup Pemeriksaan ................................................................................................................. 2

Jangka Waktu Pemeriksaan ...................................................................................................... 2

Metodologi Pemeriksaan ............................................................................................................ 2

Batasan Pemeriksaan ................................................................................................................ 3

Kriteria Pemeriksaan .................................................................................................................. 3

BAB II GAMBARAN UMUM ................................................................................................................. 6

Pengertian Hutan ....................................................................................................................... 6

Manfaat Hutan ........................................................................................................................... 6

Hutan dan Perubahan Iklim ....................................................................................................... 7

Status dan Fungsi Hutan di Indonesia ....................................................................................... 8

Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat ............................................................................ 9

Manajemen Hutan ...................................................................................................................... 12

Perubahan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat ......................................................... 25

BAB III PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN SEBELUMNYA ........................... 26

BAB IV HASIL PEMERIKSAAN ............................................................................................................. 27

A. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern ......................................................................................... 27

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Hutan. ........................................................ 27

B. Temuan Pemeriksaan ............................................................................................................... 35

Denda Keterlambatan Penyetoran PSDH Sebesar Rp220.211.393,90 dan DR Sebesar

USD64.815,56 Tidak Dipungut .................................................................................................. 35

Kayu Sitaan yang Telah Dilelang Tidak Dikenakan DR Sebesar USD177.510,49 ..................... 38

Penyelesaian Tunggakan PSDH dan DR Sebesar Rp30.190.367.896,12 dan

USD9.688.779,07 Berlarut-larut ................................................................................................. 40

Penerimaan Hasil Lelang Kayu Temuan di Kabupaten Ketapang Sebesar

Rp5.518.141.675,00 Terlambat Disetor ke Rekening Kas Negara ............................................ 43

Hasil Lelang Kayu Temuan Tahun 2006 di Kabupaten Kapuas Hulu Sebesar

Rp974.971.800,00 Belum disetorkan ke Kas Negara ................................................................ 45

Pejabat Penerbit SPP (P2SPP) Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang Tidak

Menerbitkan SPP Atas Produksi Kayu CV Kayong Makmur Sejati Sebanyak11.274,44 m3 ...... 46

PT B dan PT SBK Telah Menebang Kayu Bulat Dibawah Limit Diameter yang Diizinkan

Melanggar Ketentuan ................................................................................................................. 50

PT Borneo International Anugerah Belum Membayar PSDH dan DR Atas Realisasi

Produksi Kayu Tahun 2007 sehingga Merugikan Negara Sebesar Rp530.519.001,60 dan

USD62.581,63 ............................................................................................................................ 52

Limit Diameter yang Diberikan dalam RKT dan yang Ditebang oleh PT BRUWI Menyalahi

Ketentuan ................................................................................................................................... 58

PT KHL Tidak Melakukan Pengamanan Hutan Sesuai Ketentuan sehingga Berpotensi

PNBP Sebesar Rp577.152.000,00 dan USD208.416,00 Hilang ................................................ 61

Pemberian Areal IUPHHK PT SJM di Hutan Lindung Bukit Kerai Kundang Tidak Sesuai

Dengan Ketentuan ..................................................................................................................... 66

Bupati Pontianak Tahun 2001 Memberikan IUPHHK PT BiOS di Hutan Lindung Sungai

Bumbun Melanggar Ketentuan .................................................................................................. 70

Bupati Pontianak Memberikan Izin Usaha Perkebunan Kepada PT RK di HLG Arus Deras


PT KUT Menggunakan Kawasan Hutan Produksi Sungai Durian Sebatang Sebelum

Memperoleh Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Melanggar Ketentuan ...................................... 81

Penyerobotan Kawasan Hutan Lindung Bakau Pulau Karunia dan Betingan Tengah untuk

Kegiatan Tambak Ikan dan Udang Melanggar Ketentuan ......................................................... 85

PT BRR Terindikasi Melakukan Penyerobotan Kawasan Hutan di Kalimantan Barat


BAB V KESIMPULAN ........................................................................................................................... 90

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jenis-Jenis GRK Berdasarkan UNFCC............................................................................ 7

Tabel 2.2. Ringkasan Emisi GRK (MtCO2e/tahun) ........................................................................... 7

Tabel 2.3. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan

Penunjukan Kawasan ...................................................................................................... 9

Tabel 2.4. Perkembangan Tata Batas Kalimantan Barat sampai dengan 2007................................ 13

Tabel 4.1. Perubahan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Fungsi ............. 33

Tabel 4.2. Realisasi Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat .................................. 34

Tabel 4.3. Jumlah Denda Keterlambatan Penyetoran PSDH/DR Tahun 2006-2008 di

Kabupaten Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu ........................................................... 43

Tabel 4.4. Hasil Lelang Kayu Temuan di Kabupaten Ketapang Tahun 2006 s/d 2008 .................... 46

Tabel 4.5. Daftar Tunggakan PSDH dan DR dari IPKH di Provinsi Kalimantan Barat dan

Kabupaten Kapuas Hulu ................................................................................................ 51

Tabel 4.6 Kayu Sitaan Tim Pemberantasan Illegal Logging di Kabupaten Sintang ........................ 54

Tabel 4.7 Target dan Realisasi Penebangan Kayu Bulat PT Bumi Raya Wood Industries

Tahun 2007 dan 2008 ..................................................................................................... 58

Tabel 4.8 PSDH dan DR CV KMS yang belum dibayar .................................................................. 69

Tabel 4.9 Jumlah Kayu Hasil Land Clearing PT Borneo International Anugerah ............................ 72

Tabel 4.10 Jumlah Produksi Kayu dan PSDH DR PT Borneo International Anugerah ..................... 74

Tabel 4.11 Rencana dan Realisasi Produksi PT KHL Tahun 2007 dan 2008 ................................... 78

Tabel 4.12 PSDH dan DR PT KHL Tahun 2007 dan 2008 ............................................................... 78

Tabel 4.13 Petak Kerja PT KHL Tahun 2008 yang diajukan untuk direvisi ....................................... 79

Tabel 4.14 Tabel Sebaran Hotspot per Kabupaten periode Tahun 2006-2008 ................................ 82

Tabel 4.15 Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan

di Provinsi Kalimantan Barat ........................................................................................... 86

Tabel 4.16 Potensi Kayu Bulat di Lokasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Karya Utama

Tambang ......................................................................................................................... 95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Efek Rumah Kaca ........................................................................................................... 6

Gambar 2.2 Peta Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat ........................................................ 10

Gambar 2.3 Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Barat .............................................................. 11

Gambar 2.4 Kasus Pencurian/Perambahan TSL................................................................................. 22

Gambar 4.1. Areal Konsesi PT SJM .................................................................................................... 39

Gambar 4.2. Overlapping Areal Konsesi PT SJM dengan Hutan Lindung BT Kerai Kundang ............. 40

Gambar 4.3. Tutupan Lahan PT Bina Ovivipari Semesta .................................................................... 98

Gambar 4.4. Foto Hasil Cek Fisik pada PT Bina Ovivipari Semesta .................................................. 101

Gambar 4.5. Lokasi Hutan Lindung Gambut Arus Deras di areal PT RK ............................................. 105

Gambar 4.6. Perbandingan Tutupan Lahan Tahun 2003 dengan Tutupan Lahan Tahun 2005 di

Hutan Lindung Gambut Arus Deras ................................................................................ 106

Gambar 4.7. Perhitungan Luas Deforestasi PT Rezeki Kencana ....................................................... 106

Gambar 4.8. Kondisi HLG Arus Deras yang menjadi Areal Perkebunan PT RK .................................. 107

Gambar 4.9. Foto Satelit Kondisi HL Ambangah dan HPK Ambangan di lokasi PT BRR..................... 116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2.1 Perkembangan Luas Penutupan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan

Penafsiran Citra Lansat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007

Lampiran 2.2 Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat (sampai dengan

akhir Tahun 2007)

Lampiran 4.1 Pemantauan Pelanggaran di Bidang Eksploitasi Hutan dan Perkembangannya di Provinsi

Kalimantan Barat

Lampiran 4.2 Dana Reboisasi dari Lelang Kayu Sitaan

Lampiran 4.3 Perhitungan Denda Keterlambatan Pembayaran PSDH dan DR Kabupaten Ketapang ,

Sintang, dan Kapuas Hulu Tahun 2006 2008

Lampiran 4.4 Daftar Kayu Bulat yang ditebang dibawah Diameter 60 cm oleh PT Batasan dan PT Sari

Bumi Kusuma

Lampiran 4.5 Hasil Lelang Kayu Temuan Kapuas Hulu Belum Disetorkan ke Kas Negara

Lampiran 4.6 Daftar Peralatan Kebakaran Hutan di Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran 4.7 Rincian Perhitungan Kerugian Negara Akibat Tidak Diterimanya PNBP PSDH dan DR dari

Eksploitasi Kawasan Hutan oleh PT KUT

Lampiran 4.8 Daftar Izin Usaha Perikanan dan Surat Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Pontianak

Tahun 2005 s.d 2007

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis-Jenis GRK Berdasarkan UNFCC.................................................................................. 8

Tabel 2.2 Ringkasan Emisi GRK (MtCO2e/tahun) ................................................................................ 8

Tabel 2.3 Luas Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan

Penunjukan Kawasan ............................................................................................................ 10

Tabel 2.4 Perkembangan Tata Batas Kalimantan Barat sampai dengan 2006...................................... 14

Tabel 4.1 Jumlah Denda Keterlambatan Penyetoran PSDH/DR Tahun 2006-2008 di

Kabupaten Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu ................................................................ 35

Tabel 4.2 Daftar Tunggakan PSDH dan DR dari IPKH di Provinsi Kalimantan Barat dan

Kabupaten Kapuas Hulu ...................................................................................................... 41

Tabel 4.3 Hasil Lelang Kayu Temuan di Kabupaten Ketapang Tahun 2006 s/d 2008 ......................... 44

Tabel 4.4 PSDH dan DR CV KMS yang belum dibayar ........................................................................ 48

Tabel 4.5 Jumlah Kayu Hasil Land Clearing PT Borneo International Anugerah .................................. 53

Tabel 4.6 Jumlah Produksi Kayu dan PSDH DR PT Borneo International Anugerah ........................... 55

Tabel 4.7 Target dan Realisasi Penebangan Kayu Bulat PT BRUWI Tahun 2007 dan 2008 ............... 59

Tabel 4.8 Rencana dan Realisasi Produksi PT KHL Tahun 2007 dan 2008 ......................................... 62

Tabel 4.9 PSDH dan DR PT KHL Tahun 2007 dan 2008 ..................................................................... 62

Tabel 4.10 Petak Kerja PT KHL Tahun 2008 yang diajukan untuk direvisi ............................................. 62

Tabel 4.11 Jumlah Kayu Bulat yang ditebang dari Hutan Lindung Sungai Bumbun ............................... 71

Tabel 4.12 Potensi Kayu Bulat di Lokasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Karya Utama

Tambang ............................................................................................................................... 83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Efek Rumah Kaca .................................................................................................................... 7

Gambar 2.2 Peta Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat ................................................................. 11

Gambar 2.3 Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Barat ...................................................................... 12

Gambar 2.4 Kasus Pencurian/Perambahan TSL.......................................................................................... 24

Gambar 4.1. Areal Konsesi PT SJM ............................................................................................................. 67

Gambar 4.2. Overlapping Areal Konsesi PT SJM dengan Hutan Lindung BT Kerai Kundang ..................... 68

Gambar 4.3. Tutupan Lahan PT Bina Ovivipari Semesta ............................................................................. 70

Gambar 4.4. Foto Hasil Cek Fisik pada PT Bina Ovivipari Semesta .......................................................... 73

Gambar 4.5. Lokasi Hutan Lindung Gambut Arus Deras di areal PT RK ..................................................... 76

Gambar 4.6. Perbandingan Tutupan Lahan Tahun 2003 dengan Tutupan Lahan Tahun 2005 di

Hutan Lindung Gambut Arus Deras ......................................................................................... 76

Gambar 4.7. Perhitungan Luas Deforestasi PT Rezeki Kencana ................................................................ 77

Gambar 4.8. Kondisi HLG Arus Deras yang menjadi Areal Perkebunan PT RK ........................................... 78

Gambar 4.9. Foto Satelit Kondisi HL Ambangah dan HPK Ambangan di lokasi PT BRR.............................. 88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2.1 Perkembangan Luas Penutupan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Penafsiran Citra Landsat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007

Lampiran 2.2 Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat

(sampai dengan akhir tahun 2007)

Lampiran 4.1 Perhitungan Denda Keterlambatan Pembayaran PSDH dan DR Kabupaten

Ketapang, Kapuas Hulu, dan Sintang Tahun 2006-2008

Lampiran 4.2 Dana Reboisasi dari Lelang Kayu Sitaan Provinsi Kalbar Tahun 2007 dan 2008

Lampiran 4.3 Pemantauan Pelanggaran di Bidang Eksploitasi Hutan dan Perkembangannya

di Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran 4.4 Hasil Lelang Kayu Temuan Kapuas Hulu Tahun 2006

Lampiran 4.5 Daftar kayu bulat dibawah diameter 60 cm PT B dan PT SBK

Lampiran 4.6a

Lampiran 4.6b

Perhitungan kerugian negara dari nilai tegakan kayu yang hilang akibat

eksploitasi kawasan hutan oleh PT KUT

Perhitungan kerugian negara akibat tidak diterimanya PNBP PSDH dan DR dari

ekploitasi kawasan hutan oleh PT KUT

Lampiran 4.7 Daftar Izin Usaha Perikanan dan Surat Pembudidayaan Ikan di Kabupaten

Pontianak Tahun 2005 s/d 2007

Hasil Pemeriksaan Manajemen Hutan di Provinsi Kalimantan Barat 1

BAB I

PENDAHULUAN

Dasar HukumPemeriksaan

Dasar Pemeriksaan atas Manajemen Hutan yang terkait dengan kegiatan inventarisasi

hutan, pengukuhan kawasan hutan, mitigasi perubahan iklim, perizinan pemanfaatan

hutan dan penggunaan kawasan hutan, penebangan hutan dan pelaporannya,

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pengamanan dan

perlindungan kawasan hutan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

StandarPemeriksaan

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2007 dan Panduan

Manajemen Pemeriksaan (PMP) Tahun 2008.

TujuanPemeriksaan

Tujuan pemeriksaan adalah untuk:

1. Menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) terkait kegiatan inventarisasi

hutan, pengukuhan kawasan hutan, mitigasi perubahan iklim, perizinan

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, penebangan hutan dan

pelaporannya, pengelolaan PNBP, serta pengamanan dan perlindungan kawasan

hutan telah didesain dan diimplementasikan secara memadai;

2. Menilai apakah kegiatan inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, mitigasi

perubahan iklim, perizinan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,

penebangan hutan dan pelaporannya, pengelolaan PNBP, serta pengamanan dan

perlindungan kawasan hutan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SasaranPemeriksaan

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka sasaran pemeriksaan diarahkan

pada hal-hal berikut:

1. Kegiatan inventarisasi hutan;

2. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan;

3. Kegiatan mitigasi perubahan iklim;

4. Kegiatan perizinan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;

5. Kegiatan penebangan hutan dan pelaporannya;

6. Kegiatan pengelolaan PNBP, dan

7. Kegiatan pengamanan dan perlindungan kawasan hutan.


EntitasPemeriksaan

Departemen Kehutanan termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang, Dinas Kehutanan

Kabupaten Pontianak, Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten

Kubu Raya, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Dinas Kehutanan

Kabupaten Kapuas Hulu, dan perusahaan-perusahaan terkait kehutanan serta instansi

terkait lainnya di Provinsi Kalimantan Barat.

LingkupPemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah kegiatan inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan

hutan, mitigasi perubahan iklim, perizinan pemanfaatan hutan dan penggunaan

kawasan hutan, penebangan hutan dan pelaporannya, pengelolaan PNBP, serta

pengamanan dan perlindungan kawasan hutan yang dilakukan pada Tahun 2006 s.d.

2008.

Jangka WaktuPemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama 45 hari, sejak tanggal 28 Juli 2008 sampai dengan

12 September 2008 berdasarkan Surat Tugas Anggota/Pembina Auditama Keuangan

Negara IV No. 30/ST/VI-XVII/07/2008 tanggal 17 Juli 2008.

MetodologiPemeriksaan

Pemeriksaan atas manajemen hutan yang terkait dengan kegiatan inventarisasi hutan,

pengukuhan kawasan hutan, mitigasi perubahan iklim, perizinan pemanfaatan hutan

dan penggunaan kawasan hutan, penebangan hutan dan pelaporannya, pengelolaan

PNBP, serta pengamanan dan perlindungan kawasan hutan ini dilaksanakan dengan

menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

PendekatanRisiko

Pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan risiko (khususnya pada risiko

ketidakpatuhan, risiko kehilangan ekosistem dan keanekaragaman hayati, risiko illegal

logging, risiko penggunaan lahan secara tidak sah, dan risiko ekonomi). Pemilihan

risiko yang akan menjadi fokus pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan

keandalan SPI, signifikansi masalah dan frekuensi terjadinya masalah. Langkah ini

sudah dilakukan pada saat pemeriksaan pendahuluan.

Pemeriksaan yang dilakukan hanya atas aspek kebijakan yang terkait dengan

kegiatan-kegiatan disasaran pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan dengan

mereviu kebijakan dan peraturan yang telah diterbitkan terkait dengan manajemen

hutan baik yang diterbitkan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Pengujian dalam pemeriksaan dilakukan atas bukti-bukti pengelolaan hutan seperti

untuk penebangan adalah Laporan Hasil Penebangan (LHP), Laporan Hasil Cruising

(LHC) dan lain-lain, sedangkan bukti pengelolaan PNBP adalah Surat Perintah

Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi (SPP-PSDH/DR) dan lain-

lain. Hal ini dilakukan untuk memperoleh tingkat keyakinan yang tinggi atas hasil

pemeriksaan.


Uji Petik dan

Pemilihan

Sampling

Pemeriksaan

Pengujian tidak dilakukan atas populasi data dan dokumen serta lokasi pelaksanaan

kegiatan (Hak Pengusahaan Hutan, hutan lindung, dan lain-lain) tetapi dilakukan

secara selektif dengan memperhatikan aspek-aspek risiko yang teridentifikasi pada

saat pemeriksaan pendahuluan, jumlah uang yang terlibat dan kemungkinan untuk

melakukan pemeriksaan. Pemilihan sampel dilakukan mengandalkan justifikasi logis

pemeriksa (non-statistical sample). Jika terkait dengan jumlah populasi yang besar dan

bervariasi maka pemilihan sampel dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan

stratifikasi atas unit-unit yang ada di dalam populasi.

Pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai kepatuhan entitas atas peraturan-peraturan

dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi

sasaran pemeriksaan.

Penggunaan

Teknologi GIS dan

GPS

Pemeriksaan dibantu dengan penggunaan teknologi GIS (Geographical Information

System) dalam memetakan lokasi deforestasi, tumpang tindih lahan, dan penggunaan

lahan yang tidak sah. Teknologi GIS juga digunakan antara lain untuk menentukan

sampel pemeriksaan dan lokasi yang akan diuji petik, mengetahui titik-titik deforestasi

yang diakibatkan illegal logging dan penggunaan lahan secara tidak sah serta

menghitung luasan areal deforestasi. Untuk melakukan pengujian fisik di lapangan

(ground checking) dibantu dengan menggunakan peralatan GPS (Global Positioning

System).

BatasanPemeriksaan

Pemeriksaan atas Manajemen Hutan yang terkait dengan kegiatan inventarisasi hutan,

pengukuhan kawasan hutan, mitigasi perubahan iklim, perizinan pemanfaatan hutan

dan penggunaan kawasan hutan, penebangan hutan dan pelaporannya, pengelolaan

PNBP, serta pengamanan dan perlindungan kawasan hutan dilaksanakan dengan

batasan yaitu pemeriksaan atas penebangan hutan dan pelaporannya dibatasi hanya

untuk komoditas kayu dan dilakukan mendasarkan pada Laporan Hasil Penebangan

(LHP) kayu yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. BPK melakukan

pengukuran volume atas kayu hasil tebangan di lokasi Tempat Penampungan Kayu

(TPK) secara uji petik.

KriteriaPemeriksaan

Kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan perubahannya pada

Undang-Undang No. 19 Tahun 2004.

2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

3. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan.

4. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 jo PP No. 74 Tahun 1999 tentang Tarif


Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen

Kehutanan dan Perkebunan.

5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan

atau Pencemaran Lingkungan Hidup.

6. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun

2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

7. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 jo PP No. 58 Tahun 2007 tentang Dana

Reboisasi.

8. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

9. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

10. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

12. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 dan lampirannya tentang Jenis dan Tarif

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan

Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan

yang berlaku pada Departemen Kehutanan.

13. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

14. Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 tanggal 6 September 2004 tentang

perubahan atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

15. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.14/Menhut-II/2006 jo Peraturan Menteri

Kehutanan No.P.64/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan

Hutan.

16. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.15/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara

Pengajuan Penghapusan Piutang Negara Macet dari Dana Reboisasi dan Provisi

Sumber Daya Hutan Lingkup Departemen Kehutanan.

17. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan.

18. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan

Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

19. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.67/Menhut-II/2006 Tahun 2006 tentang Kriteria


dan Standar Inventarisasi Hutan.

20. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.18/Menhut-II/2007 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan

(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

21. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara

Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan

22. Keputusan Menteri Kehutanan No. 333 Tahun 1999 tentang Pedoman

Pemeliharaan dan Pengamanan Tata Batas Hutan.

23. Keputusan Menteri Kehutanan No. 259/Kpts-II/2000 tentang Penunjukkan

Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

24. Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan

Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

25. Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang

Penatausahaan Hasil Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-

II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

26. Keputusan Menteri Kehutanan No. 124/Kpts-II/2003 Tahun 2003 jo Keputusan

Menteri Kehutanan No. 445/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Tata

Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH).

27. Keputusan Menteri Kehutanan No. 128/Kpts-II/2003 Tahun 2003 jo Keputusan

Menteri Kehutanan No. 446/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Tata

Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi

(DR).

28. Keputusan Menteri Kehutanan No. 382/Kpts-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan

Kayu (IPK).

Hasil Pemeriksaan - Manajemen Hutan di Provinsi Kalimantan Barat 6

BAB II

GAMBARAN UMUM

PengertianHutan

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 pasal 1 ayat (2), hutan adalah suatukesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan

lainnya tidak dapat dipisahkan.

Manfaat Hutan Hutan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita, namun

kerusakan berat yang telah terjadi pada hutan menunjukkan bahwa kesadaran akan

peranan hutan yang amat penting itu masih belum ada. Manfaat hutan meliputi:

1. Manfaat Ekonomi

Sejak akhir tahun 1960-an, hutan bersama minyak bumi ditempatkan sebagai

ujung tombak pemulihan ekonomi yang pada waktu itu mengalami krisis besar.Hutan merupakan sumber daya ekonomi terutama hasil hutan kayu dan non kayu

seperti rotan, getah damar, tanaman obat-obatan dan sebagainya, sehingga

dibenarkan pemanfaatannya untuk pembangunan ekonomi. Pemerintah membukakesempatan pemanfaatan hutan melalui pemberian Hak Pengusahaan Hutan

(HPH), sehingga pada waktu itu terjadi green gold rush untuk menggambarkan

betapa maraknya pengusahaan hutan oleh HPH.

2. Manfaat Sosial Budaya

Hutan di Indonesia banyak yang masih dikelola oleh masyarakat lokal yang

kehidupannya sangat tergantung hutan tersebut, sehingga hutan sangatmempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat itu. Seiring dengan

dominasi manfaat ekonomi hutan dengan maraknya pemberian hak pengelolaan

hutan kepada swasta, muncul permasalahan sosial berupakesenjangan/ketimpangan sosial masyarakat karena tersisihnya masyarakat lokal

dalam pengelolaan hutan.

3. Manfaat Lingkungan

Hutan merupakan habitat atau tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna.

Indonesia terkenal mengandung mega-biodiversity, yaitu suatu wilayah yang

mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dalam arti banyak sekalijenis tumbuhan dan satwa. Selain sebagai habitat bagi flora dan fauna, hutan juga

memiliki fungsi hidrologi, yaitu pengaturan air dan perlindungan tanah dari erosi,

tanah longsor dan pencegah banjir.

Hutan juga merupakan paru-paru dunia karena proses fotosintesis yang mengubah


gas CO2 dari udara menjadi Oksigen (O2) yang diperlukan bagi pernafasan

makhluk lain. Selain itu proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat yang

merupakan sumber energi. Karbohidrat ini tidak habis digunakan dalam

pernafasan, sebagian besar tersisa serta menumpuk dalam tubuh makhluk hidup

dan bahan organik makhluk hidup yang mati. Bahan organik itu disebut biomassa,

sehingga zat karbon tertumpuk dalam biomassa. Hutan hujan tropik dapat

mengandung lebih dari 200 ton karbon per hektar.

Hutan danPerubahan Iklim

Manfaat hutan sebagai pengurai CO2 menjadi O2 serta penyimpan karbon hasil

fotosintesis menjadikan hutan memiliki peran penting terkait perubahan iklim. CO2dalam udara mempunyai peranan penting dalam pengaturan suhu permukaan bumi.

Makin tinggi kadar CO2 makin tinggi pula suhu permukaan bumi. CO2 merupakan salah

satu gas pembentuk Gas Rumah Kaca (GRK). Radiasi yang dipancarkan matahari

(dalam gelombang pendek), menembus lapisan atmosfir dan masuk ke bumi, berubah

menjadi gelombang panjang ketika mencapai permukaan bumi, dan sebagian

dipantulkan kembali ke atmosfir. Namun tidak semua gelombang panjang yang

dipantulkan kembali, dapat menembus atmosfir menuju angkasa luar karena sebagian

dihadang dan diserap oleh GRK, yang berakibat suhu di bumi menjadi semakin hangat.

Peristiwa alam ini dikenal dengan Efek Rumah Kaca (ERK). ERK menyebabkan bumi

menjadi hangat dan layak untuk ditempati manusia. Namun berbagai aktivitas manusia,

terutama proses industri, transportasi, kebakaran hutan dan penggundulan hutan

menyebabkan GRK yang diemisikan ke atmosfir meningkat, dan terjadi perubahan

komposisi GRK di atmosfir. Hal ini menyebabkan radiasi matahari yang terperangkap

di atmosfir meningkat pula sehingga permukaan bumi makin panas atau pemanasan

global (Global Warming).

Pemanasan global

menyebabkan terjadinya

perubahan pada unsur-

unsur iklim lainnya, seperti

naiknya suhu air laut,

meningkatnya penguapan

di udara, berubahnya pola

curah hujan dan tekanan

udara yang pada akhirnya

merubah pola iklim dunia

yang lebih dikenal dengan

perubahan iklim (Global

Climate Change).Gambar 2.1 Efek Rumah Kaca


Tabel 2.1 Jenis-Jenis GRK Berdasarkan UNFCCC

Gas Rumah Kaca (GRK) Sumber

Karbondioksida (CO2) Pembakaran bahan bakar fosil, transportasi,deforestasi, pertanian

Metan (CH4) Pertanian, perubahan tata guna lahan,pembakaran biomassa, tempat pembuangan akhirsampah

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup, 2004

Deforestasi (konversi hutan untuk penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan,

pemukiman, pertambangan, prasarana wilayah), degradasi lahan gambut (penurunan

kualitas hutan akibat Illegal Logging, kebakaran, Over-Cutting, pembukaan lahan

dengan membakar, dan perambahan) telah menempatkan Indonesia pada posisi ke-3

sebagai negara penghasil emisi GRK di dunia dari emisi perubahan tata guna lahan

dan deforestasi (Lihat Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Ringkasan Emisi GRK (MtCO2e/tahun)1

SumberEmisi

AmerikaSerikat Cina Indonesia Brazil Rusia India

Energi2

Pertanian3

Kehutanan4

Sampah5

Total

5.752442

(403)213

6.004

3.7201.171

(47)174

5.018

275141

2.56335

3.014

303598

1.37243

2.316

1.527118

5446

1.745

1.051442(40)124

1.577Sumber : Indonesia dan Perubahan iklim, Bank Dunia, 2007

Catatan : (1) Tabel tersebut tidak mengikutsertakan Uni Eropa (yang terdiri dari 25 negara). Jika blokUni Eropa masuk dalam perhitungan, maka Indonesia akan berdiri pada posisi ke-4. Urut-urutannyaadalah US, UE, Cina, dan Indonesia. (2) Emisi untuk tahun 2004, dimana data emisi yang digunakanadalah data statistic IEA Tahun 2005. Kecuali Indonesia, data yang digunakan adalah Statistik EnergiTahun 2005 yang dikeluarkan oleh PIE. (3) Emisi untuk tahun 2005, diperoleh dari US EPA 2006.Pembakaran biomassa dimasukkan dalam perhitungan (4) Data emisi kehutanan adalah untuk tahun2000, dari Houghton 2005. (5) Data emisi sampah adalah untuh tahun 2005, dari US EPA 2006.

Status dan

Fungsi Hutan di

Indonesia

Hutan Negara

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan dibedakan berdasarkan

status dan fungsi pokoknya.

1. Berdasarkan statusnya, hutan terdiri dari:

a. Hutan Negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak

atas tanah. Hutan negara ini dapat berupa hutan adat yaitu hutan negara yang

berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, yang statusnya ditetapkan oleh

Pemerintah.

Hutan Adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum

adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam

perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi,

maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.


Hutan Hak

Hutan

Konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi

b. Hutan Hak, adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas

tanah.

2. Berdasarkan fungsi pokoknya, hutan terdiri dari:

a. Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa

serta ekosistemnya. Hutan konservasi terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Kawasan hutan suaka alam, mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya,

yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;

2) Kawasan hutan pelestarian alam, mempunyai fungsi pokok perlindungan

sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan

satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya;

3) Taman buru, merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat

wisata berburu.

b. Hutan lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara

kesuburan tanah;

c. Hutan produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) Hutan Produksi Terbatas (HPT), adalah kawasan hutan produksi yang

eksploitasinya hanya dapat dilakukan dengan sistem tebang pilih dan tanam;

2) Hutan Produksi (HP), adalah kawasan hutan produksi yang eksploitasinya

dapat dilakukan dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam;

3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi, adalah kawasan hutan produksi yang

dapat berubah fungsi pokoknya.

Selain i tu Pemerintah menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.

Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, diperlukan untuk kepentingan umum

tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan seperti penelitian dan pengembangan,

pendidikan dan pelatihan serta religi dan kebudayaan.

Kawasan Hutan

di Provinsi

Kalimantan

Barat

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau

ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status

kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk


Luas Kawasan

Hutan

sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Penetapan kawasan hutan juga

ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan

sebagai penggerak perekonomian dan penyangga kehidupan lokal, regional dan

nasional.

Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 14.680.700 ha telah dialokasikan untuk

kawasan hutan tetap seluas 9.178.760 ha (62% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan

Barat). Pada awal-awal pembangunan, sumber daya hutan di Provinsi Kalimantan

Barat telah menjadi salah satu modal utama pembangunan ekonomi nasional, yang

memberi dampak positif antara lain terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga

kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Pada sisi

lain pemanfaatan sumberdaya hutan tersebut telah menimbulkan berbagai masalah

ekonomi, sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak

tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan, illegal

logging, perambahan dan kebakaran hutan.

Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dan

Perkebunan melalui Surat Keputusan No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000

tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat seluas

9.178.760 ha. Penunjukan kawasan hutan ini berdasarkan hasil padu serasi antara

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan

Kesepakatan (TGHK). Perincian luas dan peta kawasan hutan di Provinsi Kalimantan

Barat dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.2.

Tabel 2.3 Luas Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Penunjukkan KawasanNo Peruntukan Kawasan Luas (ha)

A. Kawasan Suaka Alam dan Kawasan PelestarianAlam (darat dan perairan)

1. Hutan Cagar Alam 153.2752. Hutan Taman Nasional 1.252.8953. Hutan Wisata Alam 29.3104. Suaka Alam Laut dan Daratan 22.2155. Suaka Alam Perairan 187.885

B. Hutan Lindung 2.307.045C. Hutan Produksi Terbatas 2.445.985D. Hutan Produksi 2.265.800E. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 514.350

TOTAL 9.178.760

Sumber: SK Menhutbun No.259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000


PenutupanLahan Kawasan

Hutan

Gambar 2.2 Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat

Penutupan lahan/vegetasi adalah kondisi permukaan bumi yang menggambarkan

kenampakan penutupan lahan dan vegetasi. Keadaan penutupan lahan/vegetasi

terbaru di Provinsi Kalimantan Barat diperoleh dari hasil penafsiran citra satelit Landsat

7 ETM+ liputan tahun 2004-2005 yang ditafsir pada tahun 2007. Data luas kawasan

hutan di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan hasil penafsiran ini berbeda dengan

SK No. 259/Kpts-II/2000 seperti pada Tabel 2.3 di atas. Hal ini disebabkan karena data

penafsiran tahun 2007 telah menggunakan dasar berupa Peta Dasar Tematik

Kehutanan yang didigitasi dari citra landsat pada skala 1 : 100.000 sedangkan peta

dasar yang lama menggunakan dasar Peta Topografi/Repprot yang didigitasi secara

manual pada skala 1 : 250.000, sehingga peta dasar yang baru memiliki tingkat

keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peta dasar yang lama.

Berdasarkan data luas tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Barat hasil penafsiran

Citra Landsat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 (Statistik Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2006) diketahui bahwa luas daratan yang masih berupa hutan

(berhutan) adalah sebesar 48% dan daratan yang bukan berupa hutan (non hutan)

sebesar 52%. Sedangkan luas kawasan hutan yang masih berhutan adalah sebesar

67% dan kawasan hutan yang tidak berhutan adalah sebesar 33%. Perincian

mengenai perkembangan luas penutupan lahan di Provinsi Kalimantan Barat

berdasarkan klasifikasinya dapat dilihat pada Lampiran 2.1.


Gambar 2.3 Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Barat

ManajemenHutan

Manajemen hutan berkelanjutan adalah model pengelolaan hutan yang dapat

memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terus-menerus dengan

menghasilkan perubahan ekosistem yang dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan

dampak negatif . Agar manfaat hutan tersebut dapat diperoleh sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat dan lestari, maka Pemerintah menyelenggarakan pengurusan

hutan melalui kegiatan:

1. Perencanaan kehutanan;

2. Pengelolaan hutan;

3. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhankehutanan, dan;

4. Pengawasan.

PerencanaanKehutanan

Perencanaan kehutanan merupakan pedoman dan arah untuk mencapai tujuan

penyelenggaraan kehutanan yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung gugat,

partisipatif, terpadu serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Adapun

kegiatan perencanaan tersebut meliputi:

1. Inventarisasi hutan;

2. Pengukuhan kawasan hutan;

3. Penatagunaan kawasan hutan;


4. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

InventarisasiHutan

Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang sumber

daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap, dan hasilnya

digunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber

daya hutan, penyusunan rencana kehutanan dan sistem informasi kehutanan.

Pelaksanaan inventarisasi hutan dilakukan dengan cara Survei Terrestris dan

penginderaan jauh yang dibagi ke dalam 4 (empat) tingkatan yaitu inventarisasi tingkat

nasional, tingkat wilayah, tingkat DAS, dan tingkat unit pengelolaan.

Inventarisasi tingkat provinsi dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi di bawah binaan

Badan Planologi Kehutanan, Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA),

Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) dan Ditjen Bina Produksi

Kehutanan. Sedangkan inventarisasi tingkat kabupaten/kota dilaksanakan Dinas

Kehutanan Kabupaten/Kota di bawah binaan Dinas Kehutanan Provinsi.

Inventarisasi pada tingkat wilayah provinsi dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat

tidak dilakukan karena keterbatasan anggaran. Inventarisasi dilaksanakan hanya pada

tingkat unit pengelolaan, yaitu pada Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan

Balai Taman Nasional Gunung Palung dan perusahaan pemegang izin HPH dan HTI.

Pengukuhan

Kawasan Hutan

Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas,

pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian

hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan, yang terdiri dari proses:

1. Penunjukan Kawasan Hutan

Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai

kawasan hutan yang dapat berupa penunjukan mencakup wilayah provinsi atau

parsial/kelompok hutan.

Penunjukan kawasan diusulkan Pemda dan DPRD berdasarkan Peta Penunjukan

Kawasan Hutan (dan Perairan) dan atau Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi/Kabupaten dan nama kelompok hutannya. Penunjukan ini dipetakan

dalam skala 1 : 250.000, tergantung luas kawasan yang ditunjuk. Kawasan hutan di

Provinsi Kalimantan Barat telah ditunjuk berdasarkan SK Menhut No. 259/Kpts-

II/2000 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan

Barat dengan luas kawasan hutan 9.178.760 ha.

2. Penataan Batas Kawasan Hutan

Penataan batas kawasan hutan meliputi trayek batas, inventarisasi hak-hak pihak

ketiga, pemancangan tanda batas sementara, pemancangan dan pengukuran

tanda batas definitif. Penataan batas kawasan hutan dilakukan berdasarkan status,


trayek batas, patok dan pal batas.

Kegiatan penataan batas kawasan hutan merupakan bagian dari kegiatan

pengukuhan kawasan hutan yang mengacu kepada SK Menteri Kehutanan No.

259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000. Perkembangan realisasi kegiatan tata

batas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2006

sepanjang 10.639,21 km dari seluruh panjang kawasan hutan menurut fungsinya

yang diperkirakan seluruhnya sepanjang 15.191,50 km, dengan rincian seperti

pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Perkembangan Tata Batas Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2006

No KabupatenTarget

Seluruhnya(km)

Realisasi s/dDesember 2006

(km)Sisa (km)

1 Pontianak 1.669,50 677,21 992,292 Bengkayang 485,50 381,90 103,603 Landak 898,00 678,50 219,504 Sambas 850,50 688,40 162,105 Sanggau 1.241,50 573,54 667,966 Sekadau 256,50 65,09 191,417 Sintang 2.021,00 1.267,52 753,488 Melawi 1.097,00 804,13 292,879 Kapuas Hulu 2.844,00 2.271,80 572,2010 Ketapang 3.828,00 3.231,12 596,88

Jumlah 15.191,50 10.639,21 4.552,29

Sumber : Statistik Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006

3. Pemetaan Kawasan Hutan

Pemetaan kawasan hutan adalah kegiatan pemetaan hasil pelaksanaan penataan

batas kawasan hutan berupa peta tata batas yang merupakan satu kesatuan yang

tidak terpisahkan dari Berita Acara Tata Batas. Kegiatan pemetaan kawasan hutan

menghasilkan Peta Tata Batas dan Berita Acara Tata Batas (BATB).

4. Penetapan Kawasan Hutan

Penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari pengukuhan kawasan hutan

yang merupakan penegasan kepastian hukum mengenai status, letak, batas dan

luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan, baik

berhutan maupun tidak berhutan. Penetapan kawasan hutan dilakukan setelah

penataan batas dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan peta

penetapan kawasan hutan yang ditetapkan bersumber dari hasil penataan batas

temu gelang, tercantum dalam BATB dan peta tata batas serta mempunyai

legalitas pengesahan serta BATB kawasan hutan yang disahkan Menteri.


PenatagunaanKawasan Hutan

Penatagunaan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan

fungsi hutan dan penggunaan kawasan hutan.

1. Penetapan Fungsi Hutan

Penetapan fungsi hutan adalah pembagian kawasan hutan kedalam fungsi

konservasi, fungsi lindung, fungsi produksi berdasarkan kriteria tertentu untuk

mencapai manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, dan manfaat sosial budaya yang

seimbang lestari dan progresif.

Berdasarkan SK Penunjukan Kawasan No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus

2000, kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan fungsinya dibagi

menjadi 3 jenis yaitu hutan konservasi seluas 1.645.580 ha, hutan lindung seluas

2.307.045 ha, dan hutan produksi seluas 5.226.135 ha.

2. Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan adalah kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk

pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi

pokok kawasan hutan (UU No. 41 tahun 1999). Penggunaan kawasan hutan untuk

kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di

dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung dengan tetap menjaga,

mempertahankan dan menekan sekecil mungkin dampak negatif terhadap fungsi

utama masing-masing kawasan.

Kegiatan di luar kegiatan kehutanan antara lain dilakukan melalui pemberian izin

pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas

dan jangka waktu serta kelestarian lingkungan. Sampai dengan tahun 2007,

realisasi pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat seluas

11.889,958 ha.

PembentukanWilayah

PengelolaanHutan

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan adalah serangkaian proses perencanaan/

penyusunan desain kawasan hutan yang didasarkan atas fungsi pokok dan

peruntukannya yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan

lestari (PP No. 44 Tahun 2004 pasal 26 ayat 1 dan 2). Secara khusus, pembentukan

wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan

mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran

sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan batas administrasi

pemerintahan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat

provinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan untuk tingkat provinsi dan

kabupaten/kota.

Menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam mempertahankan

kecukupan luas kawasan hutan, luas kawasan hutan yang harus dipertahankan


minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan

sebaran yang proporsional.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka seluruh kawasan hutan terbagi ke

dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH merupakan bagian dari penguatan

sistem pengurusan hutan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Tujuan pembentukan

KPH adalah untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan

hutan secara efisien dan lestari.

Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab

terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya. Sumber dana bagi pembangunan

KPH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana lain yang tidak mengikat.

Pembentukan KPH di Provinsi Kalimantan Barat pada saat ini hanya berjalan pada

Balai Taman Nasional sedangkan KPH yang lain belum berjalan.

Pengelolaan

Hutan

Pengelolaan hutan perlu dilakukan secara lestari yang mencakup aspek ekonomi,

sosial, dan ekologi yang antara lain meliputi (a) kawasan hutan yang mantap, (b)

produksi yang berkelanjutan, (c) manfaat sosial bagi masyarakat di sekitar hutan, dan

(d) lingkungan yang mendukung sistem penyangga kehidupan. Pengelolaan hutan

meliputi kegiatan antara lain :

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;

2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;

3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan;

4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Tata hutan dan

penyusunan

rencana

pengelolaan

hutan

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup

kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan

potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang

sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Berdasarkan hasil tata hutan

kemudian disusun rencana pengelolaan hutan yang meliputi rencana pengelolaan

hutan jangka panjang yang memuat rencana kegiatan secara makro, rencana

pengelolaan hutan jangka menengah memuat rencana berisi penjabaran rencana

pengelolaan hutan jangka panjang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, rencana

pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencana operasional secara detail yang

merupakan penjabaran rencana pengelolaan dalam jangka 1 (satu) tahun.

Rencana pengelolaan hutan memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

evaluasi, pengendalian, pengawasan.


Pemanfaatan

hutan dan

penggunaan

kawasan hutan

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,

memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta

memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal dan adil untuk

kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya (Peraturan

Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan pasal 1). Pemanfaatan hutan dapat

dilakukan pada seluruh kawasan hutan yaitu:

1. Hutan konservasi.

Kawasan Cagar Alam dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan

pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan penunjang budi daya.

Pemanfaatan kawasan Suaka Margasatwa selain untuk penelitian dan

pengembangan, ilmu pengetahuan, juga dipergunakan untuk wisata alam terbatas

(terbatas pada kegiatan mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam dan

perilaku satwa di dalam Kawasan Suaka Margasatwa).

2. Hutan lindung dan hutan produksi.

Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan oleh Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik

Swasta (BUMS), dan diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat

setempat dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek

kepastian usaha.

Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui kegiatan :

a. Pemanfaatan kawasan (budi daya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah,

penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa atau budi daya hijauan makanan

ternak);

b. Pemanfaatan jasa lingkungan (pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air,

wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan

perlindungan lingkungan atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon)

atau;

c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu (berupa rotan, madu, dll).

Pemanfaatan hutan pada hutan produksi dilakukan antara lain melalui kegiatan

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang

sebelumnya disebut HPH dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam

Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan

Tanaman Industri (HPHTI). Perkembangan IUPHHK-HA/HT di Provinsi Kalimantan

Barat adalah sebagai berikut :

a. IUPHHK pada Hutan Alam/HPH


Pada awalnya, pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat

memakai sistem konsesi HPH yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21

Tahun 1970. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, HPH

dirubah menjadi IUPHHK-HA. Sampai tahun 2007 jumlah IUPHHK-HA yang

masih berlaku izin (konsesinya) hak pengelolaanya adalah berjumlah 22 unit

IUPHHK-HA dengan luas 1.079.020 ha, dengan jumlah yang masih aktif

sebanyak 15 unit. Sedangkan HPH/IUPHHK yang diterbitkan oleh Bupati se-

Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2007 berjumlah 30 unit dengan luas

633.640 ha. Jumlah IUPHHK-HA yang mendapatkan pengesahan Rencana

Karya Tahunan (RKT) pada tahun 2008 adalah sebanyak 13 (tiga belas) unit

IUPHHK-HA.

b. IUPHHK pada Hutan Tanaman/HPHTI

Pembangunan IUPHHK-HT/HTI di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan

tahun 2007 berjumlah 8 (delapan) unit perusahaan dengan luas areal

516.485,00 ha. Total realisasi penanaman sampai tahun 2007 seluas

92.852,37 ha (47,46%) dari total rencana penanaman seluas 195.615,89 ha.

c. Di samping itu, sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999 pasal 38, pemanfaatan

hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di

luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan

produksi dan kawasan hutan lindung, tanpa mengubah fungsi pokok kawasan

hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan

dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan

mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian

lingkungan. Khusus untuk kawasan hutan lindung dilarang melakukan

penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Pemberian izin pinjam

pakai yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis

dilakukan oleh Menteri Kehutanan atas persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat.

d. Sedangkan penggunaan kawasan hutan untuk areal perkebunan harus

melalui pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Perkembangan

pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat

sampai dengan tahun 2007 berjumlah 19 unit perkebunan dengan luas areal

262.538,15 ha.

Penebangan

Hutan dan

Pelaporannya

Menteri Kehutanan setiap tahun menetapkan Jatah Produksi Tahunan (JPT) hasil

hutan kayu yang berasal dari Pemanfaatan Hutan Produksi Alam secara nasional yang

dituangkan dalam surat keputusan. Selanjutnya, berdasarkan JPT nasional tersebut

Dirjen Bina Produksi Kehutanan dengan surat keputusannya menetapkan/mengatur

pembagian jatah produksi hasil hutan kayu kepada masing-masing provinsi di seluruh


Indonesia. Kemudian masing-masing Dinas Kehutanan Provinsi menetapkan/mengatur

target produksi tahunan untuk masing-masing pemegang izin usaha pemanfaatan hasil

hutan kayu yang ada di wilayahnya dalam RKT. Penetapan JPT tersebut tidak berlaku

untuk Pemegang IUPHHK-HT dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diterbitkan oleh

bupati.

Dalam keputusan Menteri Kehutanan ditetapkan bahwa pemungutan atas PSDH dan

DR terhadap kayu bulat (log) berdasarkan Usulan Laporan Hasil Penebangan (ULHP).

ULHP akan disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP)

setelah pemegang izin penebangan membayar PSDH dan DR.

Pemegang IUPHHK dan Izin Lainnya yang Sah (ILS) yang memproduksi hasil hutan

baik kayu ataupun bukan kayu setiap pertengahan dan akhir bulan wajib membuat LHP

yang disahkan oleh P2LHP dengan dilampiri bukti pembayaran PSDH dan atau DR dan

Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang disampaikan kepada Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain itu, para pemegang izin setiap bulan wajib

membuat antara lain Laporan Pembayaran Iuran Kehutanan (LPIK) dengan dilampiri

fotokopi SPP-PSDH/DR dan Surat Setoran Bukan Pajak Iuran Kehutanan (SSBP-IK)

yang disampaikan kepada bupati/walikota, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota

dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

Berdasarkan LPIK yang dikirimkan oleh wajib bayar, setiap bulannya bupati/walikota

menyusun dan menyampaikan laporan rekapitulasi pembayaran iuran kehutanan

(LRPIK) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Direktur Jenderal Bina

Produksi Kehutanan. Ketentuan ini ditetapkan dengan Kepmenhut No. 124 dan

128/Kpts-II/2003 tanggal 4 April 2003. Dalam ketentuan tersebut telah ditetapkan

contoh blanko dan tata cara pengisian serta batas waktu penyampaian LRPIK. Dalam

pelaksanaannya pelaporan tersebut belum disusun dan dikirimkan secara tertib.

Dalam tata cara pengenaan, pemungutan, pembayaran dan penyetoran PSDH dan

atau DR telah diatur bahwa dalam rangka optimalisasi PNBP sektor kehutanan, pejabat

instansi kehutanan berwenang melakukan penelitian dan pengujian besarnya PSDH

dan atau DR yang wajib dibayar oleh para Wajib Bayar. Dinas Kehutanan/Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/Kota setiap bulan Januari tahun berikutnya

melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Daftar Gabungan Laporan Hasil

Penebangan (DGLHP) yang dibuat dalam Surat Perhitungan Tahunan (SPT) atau

dalam laporan Stock Opname.

Pengelolaan

PNBP Sektor

Kehutanan

Penerimaan sumber daya alam sektor kehutanan merupakan salah satu PNBP yang

mempunyai arti dan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan

negara dan menunjang pembangunan nasional. Jenis-jenis PNBP yang berlaku pada

Departemen Kehutanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 jo


PP No. 52 Tahun 2008 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan

Pajak, didukung kebijakan lain seperti PP No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH) dan PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Kebijakan-kebijakan tersebut menyatakan bahwa PNBP yang berasal dari sumber daya

hutan adalah PSDH, DR, dan IHPH.

1. Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

PSDH atau Resources Royalty Provision adalah pungutan yang dikenakan

sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara.

PSDH wajib dibayar oleh pemegang HPH/HTI/IPK dan ILS atas hasil hutan yang

dipungut dari hutan negara. Pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu yang

berasal dari hutan alam didasarkan pada:

a. Laporan hasil cruising pohon yang akan ditebang untuk kayu bulat sedang;

b. Laporan hasil produksi untuk kayu bulat;

c. Laporan atas pembalakan; dan

d. Laporan hasil hutan lainnya.

2. Penerimaan Dana Reboisasi (DR)

DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan

pendukungnya yang dipungut dari pemegang IUPHHK-HA.

3. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH).

IHPH dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH)

baik pada hutan alam maupun pada hutan tanaman dan juga berdasarkan pada

luas hutan yang diberikan dalam izin. Iuran ini dipungut sekali pada saat izin usaha

pemanfaatan hutan diberikan.

Pelaksanaan tata cara pengenaan PSDH dan DR telah beberapa kali mengalami

perubahan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk

tahun 2005 dan 2006 pelaksanaan tata cara pengenaan, pemungutan, penyetoran

PSDH dan DR diatur dalam Kepmenhut No. 124/Kpts-II/2003 tanggal 4 April 2003 jo

SK No. 445/Kpts-II/2003 tanggal 29 Desember 2003, jo SK No. 450/Kpts-II/2005

tanggal 30 Nopember 2005 dan SK No. 128/Kpts-II/2003 tanggal 4 April 2003 jo SK No.

446/Kpts-II/2003 tanggal 29 Desember 2003 jo SK No.451/Kpts-II/2005 tanggal 30

Nopember 2005. Kebijakan-kebijakan tersebut telah disempurnakan melalui

P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Cara Pengenaan, Pemungutan dan

Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang

dipergunakan Departemen Kehutanan hingga saat ini. PSDH dan DR disetorkan

kepada bendaharawan penerima (pejabat pada Departemen Kehutanan) yang


kemudian disetorkan ke Kas Negara setiap akhir minggu. Sanksi terhadap pemegang

izin yang tidak membayar kewajiban PSDH dan DR maka LHP tidak disahkan dan

kegiatan penebangan dihentikan serta dikenakan sanksi keterlambatan penyetoran 2%

perbulan.

Realisasi penerimaan negara bukan pajak Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2007

untuk PSDH adalah sebesar Rp24.815.612.679,90 dan untuk DR adalah sebesar

Rp46.884.050.773,66.

Rehabilitasi dan

reklamasi hutan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan

meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan

peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Reklamasi hutan adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan

vegetasi hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan di luar kehutanan agar dapat

berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Rehabilitasi dan reklamasi bertujuan agar setiap pemanfaatan lahan hutan baik di

dalam maupun di luar kawasan hutan tetap mempertahankan fungsi, produktivitas

hutan, dan lingkungannya sebagai sistem penyangga kehidupan. Rehabilitasi hutan

dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis, terutama yang terdapat di bagian hulu DAS,

areal bekas tebangan, hutan bakau/mangrove, hutan rawa, agar fungsi tata air dapat

dipertahankan secara maksimal. Sedangkan sasaran lokasi reklamasi hutan adalah

hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan di luar kehutanan yaitu kawasan hutan yang

dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dalam

bentuk izin pinjam pakai kawasan hutan, wajib dilakukan reklamasi oleh pemegang izin

pinjam pakai kawasan hutan yang bersangkutan.

Berdasarkan Statistik Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2007 data luas lahan kritis dalam kawasan hutan sampai dengan 2007 adalah seluas

8.731.005 ha. Realisasi fisik pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sumber Dana

Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) di Provinsi Kalimantan Barat sampai tahun

2007 adalah untuk reboisasi seluas 7.664 ha (90,60%) dari target seluas 8.459 ha

dan penghijauan seluas 9.241 ha (91,87%) dari target seluas 10.058 ha. Realisasi

kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) sampai dengan

tahun 2007 adalah seluas 1.335 ha (66,75%) dari target seluas 2.000 ha.

Perlindungan

hutan dan

konservasi alam

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan,

kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak,

kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; mempertahankan dan menjaga hak-

hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan,

investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Konservasi


alam adalah suatu pengelolaan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya,

termasuk konservasi tanah, konservasi air, serta konservasi udara, untuk menjamin

agar pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana, sehingga mutu dan kelestariannya

dapat dipertahankan, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan

atau kawasan konservasi lainnya, hasil hutan, termasuk jenis tumbuhan dan satwa liar

serta lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi,

tercapai secara optimal dan lestari.

Perlindungan hutan terutama dilakukan oleh Pejabat instansi kehutanan di pusat dan

daerah; Polisi Kehutanan; Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan; dan Satuan

pengamanan hutan yang dibentuk oleh setiap lembaga atau instansi atau masyarakat

hukum adat yang diberi wewenang pengelolaan hutan, atau oleh pemegang izin usaha

pemanfaatan hutan, pemegang izin pemungutan hasil hutan, atau pemegang hak atas

tanah pada hutan hak.

Perlindungan hutan dan konservasi alam merupakan bagian pembangunan kehutanan

secara menyeluruh yang mempunyai nilai strategis , dalam mendukung pembangunan

nasional baik yang berskala lokal, nasional, regional maupun internasional. Oleh

karena itu, Departemen Kehutanan telah menetapkan kebijakan tentang program

prioritas Departemen Kehutanan tahun 2005 2009 yang diarahkan pada:

1. Pemberantasan pencurian kayu di Hutan Negara dan perdagangan kayu ilegal;

2. Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan;

3. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan;

4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan;

5. Pemantapan kawasan hutan.

Prioritas tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 18 fokus kegiatan pembangunan

kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.421/Menhut-II/2006. Lima dari

18 fokus kegiatan pembangunan kehutanan bidang perlindungan hutan dan

konservasi alam yaitu :

1. Fokus Kegiatan Pengamanan Kawasan Hutan.

Membangun persepsi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan bahwa

pencurian kayu dan peredaran kayu liar telah berkembang sangat memperhatikan

dan mengakibatkan penurunan fungsi kawasan konservasi, fragmentasi habitat,

masalah sosial, ekonomi dan budaya.

Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, pelaksanaan perlindungan hutan lindung dilakukan oleh


pemerintah daerah provinsi (skala provinsi) dan pemerintah daerah

kabupaten/kota (skala kabupaten/kota). Risiko-risiko yang terjadi akibat kegiatan

pengamanan hutan yang tidak berjalan secara optimal adalah terjadinya illegal

logging , perambahan terhadap hasil hutan (tumbuhan dan satwa liar) dan okupasi

lahan.

2. Fokus Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan.

Membangun kesamaan tindak dari seluruh stakeholder dalam rangka

pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang telah mengakibatkan penurunan

fungsi kawasan hutan, fragmentasi habitat, masalah ekonomi dan kesehatan

masyarakat.

3. Fokus Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi (Kawasan Suaka Alam

(KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)/Taman Buru (TB) dan Hutan Lindung).

Mempercepat pemantapan penataan kawasan konservasi (zonasi/blok) serta

penataan daerah penyangga kawasan konservasi. Kegiatan pengelolaan kawasan

konservasi belum berjalan secara optimal.

Hal ini tampak dari:

Banyak kawasan konservasi yang belum di tata batas dan tidak mempunyai

petugas pengamanan yang memadai untuk menjaga kawasan tersebut;

Banyak kawasan konservasi yang berubah peruntukkannya menjadi

perkebunan kelapa sawit dan perumahan penduduk.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan perlindungan hutan lindung

dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi (skala provinsi) dan pemerintah daerah

kabupaten/kota (skala kabupaten/kota).

Risiko-risiko yang terjadi akibat belum optimalnya pelaksanaan kegiatan

konservasi kawasan adalah penggunaan kawasan konservasi dan hutan lindung

secara ilegal menjadi areal perkebunan, pabrik dan pemukiman serta tejadinya

illegal logging dan penjarahan terhadap flora dan fauna di dalam kawasan

konservasi dan hutan lindung yang menurunkan atau menghilangkan fungsi

kawasan konservasi dan hutan lindung.

4. Fokus Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Produk Tumbuhan dan

Satwa Liar (TSL).

Menjaga dan mempercepat pemulihan jenis, genetik dan populasi tumbuhan dan

satwa liar serta pemanfaatan secara lestari.


Gambar 2.4 Kasus Pencurian/Perambahan TSL

Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan produk tumbuhan dan satwa

liar oleh Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati belum berjalan secara

optimal. Hal ini dapat dibuktikan dari terus meningkatnya kasus yang berkaitan

dengan pencurian/perambahan terhadap TSL semakin banyak dari tahun ke

tahun.

Peningkatan kasus-kasus tersebut disebabkan kurangnya petugas keamanan yang

menjaga kawasan hutan dan tidak jelasnya tata batas kawasan hutan.

5. Fokus Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam.

Meningkatkan kegiatan investasi pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam

serta memfasilitasi dan mengakomodir kegiatan masyarakat di sekitar kawasan

konservasi.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam belum berjalan secara

optimal sehingga mengakibatkan belum maksimalnya penerimaan negara dalam

bidang jasa lingkungan dan wisata alam; rusaknya kawasan hutan; kebakaran

hutan; illegal logging; dan perambahan terhadap flora dan fauna yang

menyebabkan fungsi hutan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.

Perlindungan hutan di wilayah yang dikuasai pemegang IUPHHK dilakukan oleh

Pemegang hak atau izin (UU No. 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004).

Perlindungan hutan tersebut meliputi:

1. Mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil

hutan termasuk tumbuhan dan satwa;

2. Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan,

hama dan penyakit serta daya-daya alam;

3. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan

keamanan hutan di areal kerjanya;

4. Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada

instansi kehutanan yang terdekat;


5. Menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai

dengan kebutuhan.

Untuk menunjang kegiatan perlindungan hutan tersebut, pemegang IUPHHK harus

membentuk Satuan Pe

Documents

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK …bejobe.aji.or.id/upload/Audit BPK Manajemen Hutan 2009 - Copy.pdf · lalai dalam menerima Bank Garansi yang tidak sesuai dengan ketentuan