Modul WPPE | MPE

0 Materi Pelatihan WPPE | Edisi 1 – 2015

BAHAN AJAR 5

MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA

Didukung

i

DAFTAR ISI

STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA ......................................................................... 1

I. SISTEM KEUANGAN, PASAR MODAL & PERDAGANGAN EFEK ..................................... 1

I.1. Sistem Keuangan dan Pasar Uang ........................................................................... 1

I.2. Kegiatan Ekonomi dan Lembaga Keuangan ................................................................. 1

II. SISTEM KEUANGAN ............................................................................................. 2

III. PASAR MODAL .................................................................................................... 3

III.1. Peran dan Manfaat Pasar Modal .............................................................................. 3

III.2. Sejarah Pasar Modal ........................................................................................... 3

III.3. Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ............................................................. 4

III.4. Regulasi terkait Pasar Modal di Indonesia .................................................................... 6

III.5. Struktur Pasar Modal Indonesia .............................................................................. 7

1

STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang

memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh

lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya misalnya pasar uang dan pasar modal. Sistem

keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu sistem perbankan

dan sistem lembaga keuangan bukan bank

I. SISTEM KEUANGAN, PASAR MODAL & PERDAGANGAN EFEK

I.1. Sistem Keuangan dan Pasar Uang

Ketika kelompok yang ada di masyarakat hanya terdiri dari kelompok rumah tangga

sebagai konsumen dan kelompok perusahaan sebagai produsen, maka lingkup kegiatan

ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut:

“Perusahaan menghasilkan barang/jasa dengan membeli atau menyewa faktor

produksi seperti tenaga, bahan baku dan tanah dari rumah tangga, dan rumah

tangga memperoleh pendapatan upah dan sewa yang dibayarkan perusahaan”

I.2. Kegiatan Ekonomi dan Lembaga Keuangan

Apabila sektor rumah tangga tidak membelanjakan semua pendapatannya, maka akan

timbul kelebihan dana (Tabungan). Disisi lain perusahaan juga membutuhkan dana

(Kredit) untuk mengembangkan usahanya (Investasi). Untuk mempertemukan kedua

belah pihak ini munculah lembaga keuangan (Intermediasi) yang bermanfaat bagi rumah

tangga, perusahaan dan pertumbuhan ekonomi untuk menghimpun dana dan

menyalurkannya kepada masyarakat luas seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1 – Kegiatan Ekonomi dengan Pasar Keuangan

2

II. SISTEM KEUANGAN

Sistem keuangan pada prinsipnya adalah kumpulan pasar, institusi, peraturan, teknik

dan carabagaimana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditentukan, jasa-jasa

keuangan dihasilkan dan ditawarkan kepada masyarakat luas (Peter Rose, 2000).

Peran utama sistem keuangan adalah mengalihkan kelebihan dana dari masyarakat

kepada peminjam yang kemudian akan digunakan dan dibelanjakan untuk kegiatan

investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Sistem Keuangan di Indonesia setelah UU No. 21/ 2011, terdiri dari:

1. Kementerian Keuangan 2. Bank Indonesia

3. Otoritas Jasa Keuangan

4. Lembaga Penjamin Simpanan

Gambar 2 – Sistem Keuangan Indonesia

Fungsi sistem keuangan diantaranya meliputi: 1. Fungsi Tabungan:

Dimana tabungan, obligasi, saham dan instrumen hutang lainnya diperjual-belikan

untuk memberikan pendapatan bagi pemilik dana dan mengalir melalui sistem keuangan untuk digunakan sebagai sumber dana investasi bagi pihak yang

membutuhkan, sehingga barang dan jasa dapat diproduksi

2. Fungsi Penyimpan Kekayaan:

SistemKeuangan menyediakan cara terbaik untuk menyimpan kekayaan; menahan

asset yang dimiliki untuk tidak dikonsumsi sampai dana tersebut dibutuhkan untuk dibelanjakan

3. Fungsi Likuidasi:

Sistem Keuangan menyediakan cara yang aman bagi pemilik dana jika sewaktu-waktu

membutuhkan dana dan/ atau ingin mengkonversi instrumen kekayaan miliknya

menjadi uang tunai dalam waktu singkat

4. Fungsi Kredit:

Sistem Keuangan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam

bentuk kredit / pinjaman untuk membiayai konsumsi dan investasi bagi pihak yang membutuhkan

3

5. Fungsi Pembayaran:

Sistem Keuanganmenyediakan jasa keuangan bank seperti chek, giro bilyet, kartu

kredit, serta non-Bank seperti leasing, asuransi, dana pensiun, pasar modal, pegadaian, dll.

6. Fungsi Risiko:

Sistem Keuangan mengalihkan risiko tidak terpakainya dana menjadi sebuah investasi

yang memberikan manfaat

Pasar Keuangan:

Untuk memenuhi fungsi-fungsi diatas, sistem keuangan melakukannya melalui satu

wadah yaitu pasar keuangan. Pasar keuangan ini dapat dikatakan sebagai penghubung

antara unit defisit dengan unit surplus. Pasar keuangan merupakan jantung dari sistem

keuangan karena kemampuannya menarik dana masyarakat dan mengalokasikan

kembali tabungan tersebut dalam bentuk pinjaman, serta menetapkan bunga dan harga

atas surat berharga yang diperdagangkan.

Pasar keuangan terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Pasar uang terdiri dari dana-

dana yang bersifat jangka pendek atas kelebihan dana masyarakat yang bersifat

sementara serta untuk membiayai keperluan jangka pendek seperti kebutuhan modal

kerja.

III. PASAR MODAL

Pasar Modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya,

serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal menyediakan

berbagai alternatif investasi bagi para investor selain menabung membeli emas,

asuransi, tanah dan bangunan.

III.1. Peran dan Manfaat Pasar Modal:

1. Pasar modal merupakan wahana menghimpun dana pembiayaan usaha serta

pengalokasian investasi yang efisien

2. Pasar Modal membantu meningkatan aktivitas ekonomi nasional dimana perusahaan-

perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga akan mendorong

perekonomian nasional menjadi lebih maju, yang akan menciptakan kesempatan kerja

yang luas, serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah.

3. Pasar Modal merupakan media penghubung para investor dengan perusahaan ataupun

institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti

saham, surat utang, dan lainnya.

4. Sebagai alternatif investasi, Pasar Modal menawarkan kesempatan kepada investor

untuk: a. Menjadi pemilik perusahaan yang sehat dan berprospek baik melalui pembelian

efek–efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di pasar modal dengan imbal hasil serta tingkat resiko tertentu.

b. Memantau pelaksanaan manajemen perusahaan agar berjalan secara profesional

dan transparan.

III.2. Sejarah Pasar Modal

Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia mempunyai beberapa periode dimulai pada tahun 1878 hingga sekarang. Pembagian tersebut di maksudkan karena ada hal-

4

hal khusus yang terjadi dalam periode perkembangannya baik dilihat dari sisi peraturan,

ekonomi, dan politik. Beberapa periode tersebut dapat diklasifikasikan seperti berikut:

III.3. Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan

A. Fungsi Bapepam

1) Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sehat serta baik;

2) Menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien; mengikuti

perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham- sahamnya melalui pasar modal.

B. Beralihnya Bapepam Ke Bapepam LK

Berawal dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01. /2005

tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar

Modal (Bapepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan Lembaga Keuangan). C. BAPEPAM LK

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam-LK)

adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas

membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

lembaga keuangan. D. Fungsi BAPEPAM LK

1) Penyusunan dan penegakan peraturan di bidang pasar modal primer dan

sekunder Penegakan peraturan di bidang pasar modal;

2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha,

persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar

modal;

5

3) Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan

Publik;

4) Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh

Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian; 5) Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;

E. BAPEPAM

Pada waktu Pasar Modal dihidupkan kembali tahun 1976, dibentuklah Bapepam,

singkatan dari Badan Pelaksana Pasar ModalBapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) adalah badan pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan

dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Bapepam dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien dan melindungi kepentingan permodalan di Indonesia.

F. Awal Munculnya OJK

Disahkannya UU No.21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, telah

melahirkan lembaga baru yaitu otoritas jasa keuangan yang di namakan OJK.

Pembetukan OJK ini mengakibatkan kewenangan - kewenangan tersebut beralih dari

BI dan Bapepam-LK ke OJK, sehingga BI hanya memiliki kewenangan di bidang

kebijakan moneter, sedangkan Bapepam -LK melebur menjadi OJK dan tidak lagi di

bawah kementrian Keuangan.

G. OJK

Sebagai upaya reformasi di sektor keuangan, berdasarkan amanat dari Pasal 34 UU

No. 3/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23/ 1999 tentang Bank

Indonesia (BI), pemerintah membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan

yang independen.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan

bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No 21 tahun 2011 Bab I pasal 1 ayat 1.

Pada tanggal 22 November 2012, pemerintah mensahkan UU No.21/2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang didirikan dengan tujuan agar keseluruhan

kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,

2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan

stabil, dan 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

OJK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Presiden dan mempunyai tugas

dan fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi

terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal,

dan sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Lembaga yang mulai berfungsi pada tanggal 31 Desember 2012 ini berperan dalam

menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan di Pasar Modal yang selama ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

H. Tugas OJK

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal

3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

4. Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

6

III.4. Regulasi terkait Pasar Modal di Indonesia

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di

Pasar Modal 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di

Bidang Pasar Modal 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di

Bidang Pasar Modal 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring

Pengaman Sistem Keuangan

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.01/1995 tentang Dicabutnya

Keputusan Menkeu Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal yang telah

diubah terakhir dengan Keputusan Menkeu Nomor 264/KMK.010/1995, dan berlaku mulai 1 Januari 1996

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.01/1995 tentang Pemilikan Saham

atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.01/1997 tentang Pembelian Saham

oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/KMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek

10. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

7

III.5. Struktur Pasar Modal Indonesia

Gambar 4 – Struktur Pasar Modal Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan

(OJK)

Bursa Efek

(PT Bursa Efek Indonesia-BEI)

Lembaga Kliring dan Penjaminan

(PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia-KPEI)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

(PT Kustodian Sentral Efek Indonesia-KSEI)

Perusahaan Efek Lembaga Penunjang Profesi Penunjang PEMODAL/INVESTOR

EMITEN

+ Penjamin Pelaksana Emisi (Underwriter)

+ Perantara Pedagang Efek

+ Biro Administrasi Efek + Bank Kustodian + Wali Amanat + Pemeringkat Efek + Penilai Harga Efek

Indonesia (IBPA) + Penyelenggara Program

Perlindungan Investor

+ Akuntan + Notaris + Penilai + Konsultan Hukum

+ Domestik + Asing

+ Manajer Investasi - Reksadana Efek Indonesia (SIPF) + TICMI dan ICaMEL

8

Para Pelaku & Lembaga di Pasar Modal

Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan tingkat

tertentu dari kewenangan penerapan aturan (regulator) di industri Pasar Modal.

Kewenangan regulator dapat diterapkan sebagai pelengkap dari peraturan pemerintah

yang ada dan tidak selalu merupakan bentuk pengalihan kewenangan dari pemerintah.

SRO memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku pasar modal sebagai

fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang. Lembaga SRO

di Pasar Modal Indonesia adalah PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), PT. Kustodian Sentral

Efek Indonesai (KSEI) dan PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

A. Bursa Efek

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau

sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan

tujuan memperdagangkan efek diantara mereka (UUPM Pasal 1). Berdasarkan PP

45/1995 Pasal 5, pemegang saham bursa minimal 50 Anggota Bursa (AB) dan maksimal

200 AB.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan

Efek yang teratur, wajar, dan efisien, Bursa Efek Indonesia mempunyai tugas untuk

menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur wajar dan efisien, menyediakan

sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek, menyusun rancangan

anggaran tahunan dan pengunaan laba Bursa Efek dan melaporkannya ke Bapepam-LK

(UUPM Pasal 7). Fungsi bursa lainnya adalah menjaga kelangsungan pasar (market

liquidity), dan menciptakan harga efek yang wajar (price discovery).

Kegiatan BEI dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bursa Efek Indonesia antara

lain untuk: 1) Meningkatkan sistem atau sarana perdagangan Efek;

2) Meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Bursa

Efek; 3) Mengembangkan sistem pencatatan Efek yang efisien;

4) Mengembangkan sistem kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa;

5) Meningkatkan sistem pelayanan informasi; kegiatan pengembangan Pasar Modal, termasuk kegiatan promosi dan penelitian; dan

6) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Pasar Modal.

B. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)- KPEI

Fungsi LKP dalam Perdagangan Efek

LKP adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Saat ini, PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) adalah pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LKP untuk melaksanakan kegiatan kliring dan

penjaminan penyelesaian transaksi bursa.

Pengertian kliring yang dimaksud adalah proses penentuan hak dan kewajiban efek

dan/atau dana Anggota Bursa, yang timbul dari transaksi efek yang dilakukannya di

bursa efek. Sedangkan penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah merupakan

kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban efek dan/atau dana Anggota Bursa yang timbul

dari transaksi bursa.

Dalam praktiknya, data transaksi efek yang terjadi di Bursa akan dikirim ke LKP untuk

kemudian dilakukan proses Kliring, sehingga Anggota Bursa dapat mengetahui hak dan

kewajiban efek dan/atau dananya masing-masing pada setiap hari bursa, untuk

kemudian diselesaikan pada tanggal penyelesaian.

Pemegang Saham dan Struktur Modal 1. Pemegang Saham (Shareholders) KPEI

- Bursa Efek Indonesia (BEI) : 100% 2. Struktur Modal (Capital Structure) KPEI

- Modal Dasar : Rp. 60 Milyar

9

- Modal Setor : Rp. 15 Milyar

Bisnis Motif 1. Nir Laba (Non Profit Motive)

2. Tidak membayar dividen (No Dividend Payment)

3. Keuntungan untuk operasional dan pengembangan

Sumber Pendapatan 1. Fee jasa Kliring Transaksi Bursa

2. Fee jasa Pinjam Meminjam Efek 3. Fee jasa pengelolaan Dana Jaminan

Jenis Layanan

1. Layanan Jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur,

wajar dan efisien 2. Jasa Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending and Borrowing)

3. Pelayanan jasa KPEI diberikan kepada Anggota Bursa Efek dan partisipan lainnya (seperti Bank Kustodian)

Novasi (Mitra Pengimbang)

Novasi adalah Pengalihan hubungan hukum antara AB Jual dengan AB Beli menjadi

hubungan hukum antara AB Jual dengan KPEI dan AB Beli dengan KPEI.

Dengan novasi peranan KPEI menjadi sebagai:

Mitra Pengimbang (Counter Party) yang menjamin kepastian penyelesaian Transaksi Bursa.

Pengelola Risiko (Risk Management) dari penyelesaianTransaksi Bursa

Ilustrasi Novasi terlihat seperti pada gambar di bawah ini:

C. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)- KSEI

Fungsi LPP dalam Perdagangan Efek

LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank

kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Saat ini, PT. Kustodian Sentral Efek

Indonesia (KSEI) merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LPP untuk menjalankan fungsi Penyimpanan dan Penyelesaian efek.

10

Pemegang Saham KSEI

Bank Kustodia : 36%

SRO : 30,5% Perusahaan Efek : 30,5%

BAE : 3%

Layanan yang diberikan LPP meliputi: 1. Administrasi Rekening Efek

2. Penyelesaian transaksi Efek 3. Distribusi hasil corporate action

4. Jasa-jasa terkait lain seperti Post Trade Processing (PTP) dan penyediaan laporan-

laporan jasa kustodian sentral

Fungsi dan Peran KSEI

Fungsi

Menyediakan Jasa Kustodian sentral dan Penyelesaian transaksiyang teratur, wajar, danefisien (Pasal 14 ayat 2 UUPM). Peran

1. Penyimpan efek tanpa warkat

a. Efek Bersifat Ekuitas (Saham, HMETD, dan Waran) b. Efek Bersifat Utang (Surat utang, MTN, NCD, PN, CP, dll)

2. Penyelesaian transaksi efek

a. Transaksi Bursa b. Transaksi di Luar Bursa (overthe counter)

Pengguna Jasa KSEI

Emiten Untuk aktivitas berikut:

1. Pendaftaran Efek

- Persyaratan agar Efek Emiten dapat disimpan di KSEI

2. Distribusi Corporate Actions - Penyampaian informasi corporate action

- Pembayaran dividen, bunga, saham bonus dll

- Laporan-laporan; data pemegang Efek

Pemegang Rekening (Perusahaan Efek & Bank Kustodian)

Untuk jasa sebagai berikut: 1. Penyimpanan Efek untuk Efek tanpa warkat

2. Pemindahbukuan Efek untuk transaksi bursa & transaksi di luar bursa

3. Penerimaan hasil Corporate Action

4. Laporan-laporan: laporan saldo & mutasi Efek, informasi CorporateAction

Kustodian Sentral

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa: 1. Jasa penitipan kolektif atas Efek

2. Jasa administrasi: menerima dividen, bunga, dan hak- hak lain, menyelesaikan

transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.

Ketentuan menjadi Kustodian 1. Perusahaan Efek

2. Bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK

3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45/1995)

Konsep Penitipan Kolektif 1. Efek dikonversikan ke dalam data elektronik dan diadministrasikan di rekening Efek.

2. Peralihan Kepemilikan dengan pemindahbukuan Efek (book-entrytransfer).

3. Efek dalam Penitipan Kolektif dianggap sepadan (fungible).

11

4. Hak-hak terkait dengan Efek (dividen, saham bonus, dll) dibagikan melalui KSEI dan

dikredit ke rekening Efek 5. Hak-hak Beneficial Owner (kepemilikan manfaat) atas Efek

- Hak atas pembagian dividen, saham bonus - Hak atas pembayaran bunga atau pokok surat utang

- Hak untuk menghadiri RUPS/RUPO - Hak-hak lain yang berkaitan dengan Efek

Sub Rekening Efek

1. Merupakan Rekening Efek yang digunakan untuk mencatat kepemilikan Efek dan

dana milik setiap investor atau nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek atau

Bank Kustodian di KSEI. 2. Pemegang Rekening dapat mengelola 1 (satu) atau lebih Sub Rekening Efek milik

nasabah. 3. Berisi Efek dan atau dana milik nasabah Pemegang Rekening.

Tujuan Kepemilikan Sub Rekening Efek Definisi

Sub Rekening Efek adalah Rekening Efek Nasabah (investor) yang tercatat di KSEI, untuk mencatat kepemilikan efek investor.

Tujuan Kepemilikan Sub Rekening Efek 1. Perlindungan Investor:

a. Kepastian pemisahan pembukuan Efek investor dengan Efek milik Kustodian.

b. Kepastian hak atas Efek seperti dividen, hak menghadiri RUPS, karena investor

akan tercatat dalam DPS yang dikeluarkan oleh KSEI 2. Tersedianya data investor setiap waktu di KSEI, untuk keperluan:

a. Pelaksanaan corporate action b. Pelaporan Emiten kepada OJK, Bursa Efek, atau BI

c. Penyidikan oleh pihak yang berwenang, misal: OJK

d. Laporan tahunan pemakai jasa KSEI.

3. Efisiensi distribusi hasil Corporate Action

12

KSEI terikat untuk menjaga kerahasiaan data Rekening Efek, termasuk SubRekening

Efek berdasarkan UUPM (Pasal 47).

Fasilitas AKSes

1. Fasilitas yang diberikan kepada investor untuk dapat langsung melihat

portofolio yang dimilikinya ke dalam sistem KSEI. 2. Fasilitas AKSes adalah sarana informasi yang disediakan untukpara

investor di website KSEI, yang memberikan akses langsung bagi

investor untuk melihat dan memonitor posisi dan mutasi portofolio Efeknya yang tersimpan di Sub Rekening Efek di KSEI.

3. Website http://akses.ksei.co.id dengan jaminan standar

keamananyang ketat. 4. Diluncurkan pada tanggal 18 Juni 2009.

5. Tujuan untuk memberikan perlindungan dan transparansi informasi atas kepemilikan portofolio Efek nasabah (investor).

D. Pelaku Pasar Modal

D.1. Emiten dan Perusahaan Publik

1. Perusahaan dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan menjual atau

menawarkan efek kepada publik. Perusahaan yang menjual atau menawarkan efek biasa disebut dengan Emiten.

2. Kegiatan ini dikenal dengan istilah penawaran umum perdana, Initial Public

Offering (IPO) atau go public, yang dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur

oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

3. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan perusahaan yang Go

Public adalah sebagai berikut: a. Laporan keuangan audit oleh akuntan publik

b. Dokumen legal audit dan legal opinion oleh konsultan hukum c. Hasil penilaian aset oleh lembaga penilai (jika ada)

d. Pendirian dan Perubahan-perubahan Anggaran Dasar serta perjanjian-

perjanjian yang telah dibuat perusahaan.

D.2. Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK

dan dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai ketentuan OJK.

1. Perantara Pedagang Efek (Broker – Dealer)

Adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan

sendiri atau pihak lain. Ada 2 macam perusahaan Perantara Pedagang Efek yaitu: a. Anggota Bursa (Administrasi)

b. Non Anggota Bursa (Non Administrasi)

Kewajibannya:

a. Mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri.

b. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau

menjual efek wajib memperhatikan keuangan nasabah dan maksud serta

tujuan investasi dari nasabah.

c. Membubuhi jam, hari dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada

formulir pemesanan.

d. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa

setelah dilakukan transaksi. e. Menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. f. Menyelesaikan amanat jual / beli dari pemberi amanat.

g. Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan pemodal. h. Memberikan saran kepada para pemodal.

13

2. Penjamin Emisi Efek (Underwriter)

Adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan

penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban

untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

Kewajibannya: a. Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi

b. Mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan

lain yang bersifat material antara perusahaan efek dengan emiten.

Ada 2 macam perjanjian penjaminan yaitu kontrak penjaminan emisi Efek

dapat berbentuk kesanggupan penuh (full commitment) atau kesanggupan

terbaik (best effort). Dengan kesanggupan penuh, Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab

mengambil sisa Efek yang tidak terjual, sedangkan dengan kesanggupan

terbaik, Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab terhadap sisa Efek yang

tidak terjual, tetapi berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjualkan Efek

Emiten.

3. Manajer Investasi (Investment Manager)

Adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para

nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok

nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang

melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang

berlaku. Tugasnya:

a. Mengadakan riset atas efek b. Menganalisa kelayakan investasi

c. Mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah

d. Mengelola reksa dana.

Terdapat pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi yang tidak diwajibkan

untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek, yaitu untuk Efek utang

dengan jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun, sertifikat deposito, polis asuransi,

Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain sesuai

ketentuan OJK

D. 3Lembaga Penunjang Pasar Modal 1. Biro Administrasi Efek (BAE)

Adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan

pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek

(UUPM Pasal 1). Tugasnya:

a. Mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang dibeli investor menjadi

atas nama pemodal tersebut, dengan dikenakan biaya sesuai yang

ditetapkan oleh BAE. b. Modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000.000,-.

2. Bank Kustodian

Adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan

dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain,

menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi

nasabahnya (UUPM Pasal 1).

Jasa yang diberikan meliputi: a. Menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga

(Efek)

14

b. Mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat

c. Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan

pihak yang diwakilinya. d. Mengamankan pemindahan efek.

e. Menagih dividen, bunga surat utang, dan hak-hak lain yang berkaitan

dengan surat berharga yang dititipkan.

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah

Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian (LPP), Perusahaan Efek, atau Bank

Kustodian.

3. Wali Amanat

Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang (Pasal 1

UUPM). Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum

dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan wajib

terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK (Pasal 50 UUPM).

4. Pemeringkat Efek

Pihak yang melakukan penilaian kemampuan membayar kembali surat utang

serta menyediakan jasa informasi mengenai perusahaan di pasar modal. Di samping itu fungsi lainnya adalah melakukan:

1. Analisis peringkat

2. Studi Industri

a. Analisis risiko bisnis b. Posisi pasar dan strategi bisnis c. Diversifikasi

d. Struktur biaya

e. Manajemen f. Dan faktor kunci sukses lainnya

3. Analisis risiko keuangan

a. Kebijakan keuangan b. Keuntungan c. Struktur modal

d. Kualitas aset

e. dll

5. Penilai Harga Efek

adalah lembaga resmi yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar

wajar secara harian dari seluruh instrumen surat utang, Sukuk, dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar sekunder. Hal ini Perdagangan

surat utang yang OTC dan tidak terpusat (de-centralized)

menjadikan isu likuiditas dan transparansi melalui ketersediaan harga pasar

wajar menjadi sangat kritikal

Dalam perkembangannya, informasi harga pasar wajar yang diterbitkan BPA

menjadi referensi yang wajib digunakan oleh institusi keuangan dalam penetapan secara harian nilai aset bersih (NAB) dan nilai pasar wajar portfolio.

Produk dan Fitur:

• Harga Pasar Wajar IBPA termasuk upper and lower (harian dan historis) • Indeks (INDOBeX dan IBPA Indices)

• Imbal Hasil dan Kurva Imbal Hasil

• Credit Spread Matrix

• Riset Pasar Surat Utang Bond Calculator • ABS Calculator

• My Portfolio

• Informasi terkait efek bersifat utang lainnya

• Export Data

15

6. Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF)

Maksud dan Tujuan

P3IEI yang lebih dikenal sebagai Indonesia Securities Investor Protection Fund

(Indonesia SIPF) didirikan dengan maksud dan tujuan

1. Menatausahakan dan mengelola dana pelindungan pemodal di pasar modal

Indonesia, seperti: memisahkan penyimpanan, pencatatan dan pembukuan antara

harta kekayaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan harta kekayaan

Dana Perlindungan Pemodal. 2. Melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia.

Menyimpan Efek dalam rangka investasi Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal pada Bank

Kustodian. Dengan tujuan meningkatkan nilai Dana Perlindungan Pemodal secara optimal dengan mempertimbangkan hasil dan risiko investasi.

3. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa untuk melakukan pembayaran

dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal.

4. Menerima tambahan dana dan/atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan

perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Memungut iuran dari anggota Dana

Perlindungan Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal.

5. Melakukan tindakan untuk pengembalian (recovery) dana yang telah dikeluarkan

dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian,

termasuk namun tidak terbatas ikut serta dalam proses hukum baik di dalam

maupun di luar pengadilan.

6. Serta melakukan segala kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan maksud

dan tujuan di atas

Struktur Perlindungan Pemodal

Pemodal dan Aset Pemodal

Pemodal adalah nasabah dari Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian. Pemodal yang asetnya mendapat

perlindungan Dana Perlindungan Pemodal adalah Pemodal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menitipkan asetnya dan memiliki rekening Efek pada Kustodian

16

2. Dibukakan Sub Rekening Efek pada Lembaga Peyimpanan dan Penyelesaian oleh

Kustodian; dan

3. Memiliki nomor tunggal identitas pemodal dari Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian.

Fungsi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Dalam Penyelenggara ana Perlindungan Pemodal wajib memiliki paling sedikit fungsi-

fungsi sebagai berikut: 1) Fungsi Investasi, dilaksanakan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan rencana investasi atas Dana Perlindungan Pemodal;

b. mengawasi perkembangan investasi atas jumlah yang tidak akan digunakan

segera dari Dana Perlindungan Pemodal; dan c. melakukan penyetoran hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal ke dalam Dana

Perlindungan Pemodal;

2) Fungsi Pembukuan dan Keuangan, dilakukan dengan ketentuan antara lain sebagai

berikut: a. membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh

transaksi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;

b. membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh

transaksi dan kegiatan sehubungan dengan Dana Perlindungan Pemodal sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan terpisah dari pencatatan dan pembukuan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;

c. memastikan bahwa pencatatan dan pembukuan dalam (a) dan (b) tersebut

terselenggara dan tersimpan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

d. menyusun laporan keuangan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan ketentuan catatan atas laporan keuangan paling sedikit wajib memuat hal-hal sebagai berikut:

i. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan direktur

dan komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; ii. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan iii. pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas yang diberikan

kepada direktur dan komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal e. melakukan kegiatan perbendaharaan, antara lain menerima dana dan memungut

iuran Dana Perlindungan Pemodal dan mengeluarkan biaya yang terkait dengan

Dana Perlindungan Pemodal;

17

f. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) dengan berpedoman

pada prinsip efisiensi Pasar Modal dalam bentuk rencana kerja dan anggaran

tahunan (RKAT) yang sistematis, akurat, dan tepat waktu; dan g. apabila terdapat keragu-raguan atau perbedaan dalam pencatatan yang

dilakukan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan pihak lain atas

transaksi yang dilakukan sehubungan dengan Dana Perlindungan Pemodal,

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib mengadakan rekonsiliasi

dengan pihak terkait tersebut untuk memastikan akurasi pembukuan

3) Fungsi Pengawasan Internal dan Kepatuhan, dilaksanakan dengan ketentuan antara

lain sebagai berikut: a. memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta prosedur

operasi standar dan kode etik Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal yang berlaku;

b. memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan

pelaksanaan tanggung jawab Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan

c. memastikan bahwa pegawai pengawasan internal dan kepatuhan memiliki akses ke pembukuan setiap waktu.

7. TICMI (The Indonesia Capital Market Institute) bergabung dengan ICaMEL

Indonesian Capital Market Electronic Library Pada tanggal 10 November 2015 bertepatan dengan acara Investor Summit and Capital Market Expo 2015, TICMI bergabung dengan ICaMEL dan sekaligus melakukan Relaunching

brand The Indonesia Capital Market Institute sebagai pusat referensi, edukasi, dan

sertifikasi profesi pasar modal Indonesia. Sertifikasi

• WPPE (Wakil Perantara Pedagang Efek)

• WMI (Wakil Manajer Investasi) • ASPM (Ahli Syariah Pasar Modal)

• Program Waiver

Data Pasar Modal • Data Historis

• Perpustakaan Pasar Modal

• Permintaan Data

E. Profesi Penunjang Pasar Modal

a. Akuntan, melakukan audit atau pemeriksaan dan memberikan pendapat

terhadap Laporan keuangan. b. Konsultan Hukum, membuat laporan legal audit dan memberikan pendapat

hukum.

c. Penilai, melakukan penilaian atas aset perusahaan.

d. Notaris, membuat akta otentik dan legalisasi dokumen perusahaan. e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Semua profesi yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK. Setiap profesi penunjang pasar modal wajib mentaati

kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-

masing, dan dalam melakukan kegiatan usaha di pasar modal, profesi

penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang

independen.

18

F. Investor

Peranan Lembaga dan Profesi Penunjang

Cara menjadi investor:

Proses jual beli saham di BEI

1. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Perusahaan Sekuritas, yaitu

formulir Pembukaan Sub Rekening Efek dan formulir Rekening Dana Investor

(RDI).

2. Memberikan dokumen yang diperlukan, yaitu foto copy KTP yang berlaku dan

NPWP serta fotocopy bagian depan buku tabungan yang akan didaftarkan dalam

formulir Pembukaan Sub Rekening Efek.

19

3. Setoran dana awal ke rekening di bank RDI atas nama calon investor saham.

Masing-masing broker menentukan deposit berbeda-beda (dimulai dari

Rp100.000,-).

4. Setelah disetujui, selanjutnya kita sudah siap bertransaksi !!!

Yuk Nabung Saham

Yuk Nabung Saham adalah sebuah campaign yang mengajak masyarakat Indonesia

untuk berinvestasi di pasar modal melalui share saving. Sebagai upaya dalam

mengembangkan industri pasar modal di Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia (BEI)

senantiasa mengedukasi dan mengembangkan industri ke arah yang lebih baik. Tujuan

BEI tidak semata fokus pada penambahan jumlah investor baru, namun juga berupaya

untuk menanamkan kebutuhan berinvestasi di pasar modal yang secara tidak langsung

akan meningkatkan jumlah investor aktif di pasar modal Indonesia.

Mekanisme Yuk Nabung Saham

G. Instrumen di Pasar Modal Indonesia

Di dalam pasar modal diperdagangkan beberapa jenis aset finansial. Contoh aset

finansial ini adalah saham, surat utang, reksadana dan derivatif.

1. Saham

Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan

usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan

modal tersebut, maka pihak tersebut menjadi pemilik perusahaan tersebut sebesar modal yang ditanamkan. Hal ini menyebabkan pihak tersebut memiliki

klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak

hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Surat Utang

Surat Utang adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan dan

menyatakan bahwa perusahaan bersedia membayar sejumlah uang tertentu di

masa depan kepada pemegang surat utang tersebut. Selain membayar uang

sejumlah pokok pinjaman, perusahaan juga membayar bunga pinjaman atau

kupon bunga secara periodik.

3. Reksa Dana

Merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya

pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian

20

untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai

sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal,

mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu

dan pengetahuan yang terbatas. Reksa Dana juga diharapkan dapat

meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat

(27) didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk

menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan

dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

4. Derivatif

Derivatif adalah produk turunan dari underlying asset, dalam hal ini saham.

Contoh produk yang termasuk dalam jenis derivatif adalah futures dan option

PASAR MODAL SYARIAH

Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam

UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu

sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Kegiatan Pasar

Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat

beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme

transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al Quran sebagai

sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber

hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqih. Salah

satu pembahasan dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan

diantara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal

syariah dikembangkan dengan basis fiqih muamalah. Terdapat kaidah fiqih muamalah yang

menyatakan bahwa Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada

dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di

Indonesia.

Gambar 5 – Landasan Hukum Pasar Modal Syariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2014

A. Sejarah Pasar Modal Syariah

Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana

Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management (DIM) pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan DIM

meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan

untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah.

Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham

yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

21

Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar

modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanan

Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di

pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada

awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad

yang digunakan adalah akad mudharabah.

Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional

yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut

dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MoU

menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN-MUI untuk

mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.

Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar Modal Syariah ditandai

dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003.

Selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam

struktur organisasi Bapepam dan LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV

yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal

syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit

eselon IV yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III.

Pada tanggal 23 Nopember 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu

Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar

Modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan

Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek

Syariah dan diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam

dan LK pada tanggal 12 September 2007.

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan

disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan

hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada

tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan

SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap

Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1

tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

22

Sejak tahun 2001, telah terdapat 14 fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah

Nasional – MUI tentang Pasar Modal Syariah di Indonesia. Investasi di pasar saham

telah mendapatkan pengakuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa

Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011

Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek: 1. Transaksi saham dianggap sesuai Syariah apabila

• Hanya melakukan jual-beli saham Syariah

• Tidak melakukan transaksi yang dilarang secara Syariah 2. Saham yang sudah di beli boleh ditransaksikan kembali meskipun settlement baru

dilaksanakan pada T+3 sesuai prinsip Qabdh Hukmi (penguasaan aset oleh pembeli

secara dokumen kepemilikan aset yang dibelinya baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik

3. Transaksi efek di Bursa Efek menggunakan akad Bai’ Al-musawamah (akad jual beli

dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan)

Indeks Syariah a. Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)

– ISSI merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah

yang tercatat di BEI.

– Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah tercatat di BEI dan terdaftar

dalam Daftar Efek Syariah (DES).

– Konstituen ISSI direview setiap 6 bulan sekali (Mei dan November) dan dipublikasikan pada awal bulan berikutnya.

– Konstituen ISSI juga dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang

baru tercatat atau dihapuskan dari DES. – Metode perhitungan indeks: rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar

– Tahun dasar: Desember 2007 – Peluncuran: 12 Mei 2011

Proses Seleksi ISSI dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Tidak Melakukan Kegiatan Usaha Yang Dilarang Secara Syariah dan Tercatat di

BEI 2. Rasio Utang Berbasis Bunga dibandingkan Total Aset ≤ 45% 3. Rasio Pendapatan Non Halal terhadap Total Pendapatan ≤ 10%

23

b. Jakarta Islamic Index (JII)

– JII merupakan indeks saham yang mencerminkan kinerja 30 saham dengan

kapitalisasi pasar dan nilai transaksi terbesar diantara saham syariah yang

tercatat di BEI. – 30 saham konstituen JII diseleksi dari saham dalam DES.

– Konstituen JII direview setiap 6 bulan sekali (Mei dan November) dan

dipublikasikan setiap awal bulan berikutnya. – Metode perhitungan indeks: rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar.

– Tahun dasar: Januari 1995 – Peluncuran: 3 Juli 2000

Proses Seleksi JII dilakukan oleh OJK dan BEI

1. Saham Syariah yang terdapat di DES dan menjadi konstituen ISSI

2. 60 saham dengan kapitalisasi terbesar

3. 30 saham dengan nilai transaksi terbesar

B. Dasar Hukum

Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di Pasar modal yang

menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksananaannya (Peraturan

Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain).

Bapepam-LK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan

khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut: 1. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah

Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek

C. Instrumen Pasar Modal Syariah

Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial,

saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak

bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai

Efek Syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan

Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud

dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha

yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip

syariah di Pasar Modal

Efek-efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Bapepam–LK

meliputi: 1. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

2. Efek yang diterbitkan oleh Emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.

3. Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten termasuk Obligasi Syariah yang telah

diterbitkan oleh emiten sebelum ditetapkannya peraturan ini. 4. Reksa Dana Syariah.

5. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah. 6. Efek Beragun Aset Syariah.

7. Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah

dan waran syariah, yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang tidak

24

menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan

berdasarkan prinsip syariah.

8. Efek syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal yang diterbitkan

oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu

anggotanya 9. Efek syariah lainnya.

Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.

BAHAN AJAR 5 SOAL

Soal,

1. Jelaskan apa peran dan manfaat pasar modal.

2. Jelaskan fungsi LKP dalam perdagangan Efek

3. Sebutkan dan jelaskan siapa saja para pelaku pasar modal