BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf

7/21/2019 BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf

1/37

BAHAN PAPARAN

Plt. DIREKTUR JENDERAL

PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKTrans)PADA

RAKORNAS

KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

Jakarta, 31 Maret s/d 1 April 2015

DIREKTORAT JENDERALPENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA


2/37

2

SISTEMATIKA

I. UMUM

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

III. STRUKTUR ORGANISASI

IV. NOMENKLATUR DAN SASARAN PROGRAM

V. TARGET RPJMN 2015-2019

VI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

VII. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2015

VIII. TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

IX. PENGENDALIAN PROGRAM TAHUN 2015X. PERSIAPAN RANCANGAN PROGRAM TAHUN 2016


3/37

3

A. Dasar Hukum

1. UU No. 29/2009 tentang Perubahan atas UU No.

15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. PP. NO. 3/2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 15Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

sebagaimana telah diubah dengan UU No.

29/2009

3

I. UMUM


4/37

B. Ilustrasi Pembangunan dan Pengembangan KawasanTransmigrasi/Kawasan Perdesaan

KIM

PERKOT

AAN

KIM

PERKOT

AAN

KIM

PERKOT

AAN

Perdag

dan Jasa

Yan

Umum

Indust

ri

KP

Wilayah A

Zona kawasan perdesaan sebagai sistem

produksi pertanian dan PengelolaanSDA yang struktur dan pola

pemanfaatan ruangnya untuk :

permukiman, lahan usaha, lahan

investasi, konservasi dll











Zona Kawasan sebagai Pusat

Pertumbuhan yang disiapkan

menjadi KPByang struktur dan

pola pemanfaatan ruangnya

untuk : permukiman, perdagangan

dan jasa, industri, konservasi dllWilayah B

KPB

Wilayah perdesaan

yang dikembangkan

menjadi Pusat

Pelayanan Kawasan=

Pusat Kegiatan

Lokal/Kota

Kecamatan/Embrio

Kota Kecil

Kota Kecil/ Menengah:

Fokus pengembangan kepada

peningkatan Jasa (pemasaran, distribusi,

dan keuangan), serta Industri

pengolahan tersier (final goods)

4


5/37

5

BAPPEDA

KAWASAN TRANSMIGRASI

Pusat

(APBN)

Provinsi

(APBD)

Kabupaten

(APBD)

Kemen Desa,PDT & Trans

Kemendagri KemenPUSektor

Lain

BADAN USAHA

Dekon/

Pembantuan/

DAK dll

MASYARAKAT

Kemen LH&Hut

BAPPENAS

C. Kolaborasi Sektor dalam Penyelenggaraan Transmigrasi


6/37

6

Pemerintah(Kemenakertrans,

PU, Kehutanan,Pertanian,

Kesehatan, Dikbud,BPN dll)

Pem.Prov

Pem.Kab

1.Menegaskan peran Pemdasebagai pemrakarsa danpenanggung jawab

pelaksanaan transmigrasi didaerahnya.

2.Mendorong peran sertamasyarakat dan swasta

Masy. &Swasta

Pengembangan

Kawasan

Transmigrasi

LANJUTAN


7/37

7

s/d T-5 T-4 T-3 T-2

PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

KIE1

2CAD

TANAH

3Studi RKT

dan ISPT

GUB

BUPATI/

WALKOT

MEN

KONSEP

RKT KTDISYAHKAN

RR-SKP

RD-

KPB

Kejelasan

status tanah

Hsl Konso-lidasi

HPL

Investasi

Konservasi

PENYELESAIANSTATUS TANAH

PENYELESAIANSTATUS TANAH

KIEKIE KELOMPOK:MASY SEKITAR

PEMDA

MEDIASIKSAD

KAB/KOTA

MEDIASI KSAD ANTAR PROV

PENYUSUNANRTSP

DAN

DED

PRASSAR

PENEGASANKPD MAS

TEMPATAN

LAYANANINVESTASI

PENYUSUNAN

RENCANA

PEMBANGUNAN

DAN

PENGEMBANGAN

PERJANJIAN

KSADANTA KAB/KOTA

IPT

4

5

Penilaian dan

Pengesahan

DASAR SUNGRAM

&BANG SP

Ps 15

Ps 17

Ps 34 s/d 37

D. Proses Pelaksanaan Transmigrasi (Business Process)


8/37

8

T-1 T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5

SUNGRAM BANGKIMKIMPAT PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN

Estafet dari Pembangunan ke Pengembangan

TAHAP PENYESUAIAN

(18 bln)

Bimbingan, fasilitasi,

bantuan, pelayanan,

pendampingan,

mediasi, advokasi, dan/atau pelatihan untuk

mewujudkan

masyarakat yang

mampu beradaptasi

dengan lingkungan

fisik dan sosial

PENYUSUNAN

DAN

SINKRONISASI

PROGRAM

SERTA

ANGGARAN

Bang

Fisik SP

1 2 3 4

1

Yan Info

Pendafsi

Pelatihan

Yan Pindah

Verivikasi

Penegasan

Penunjukan

Pelatihan

PATdan

ADAP

TASI

TAHAP PEMANTAPAN

(18 bln)


bantuan, pelayanan,

pendampingan,

mediasi, advokasi, dan/atau pelatihan untuk

mewujudkan

masyarakat yang

mampu memenuhi

kebutuhan hidup dari

hasil produksi yang

dikembangkan

TAHAP KEMANDIRIAN

(2 tahun)


bantuan, pelayanan,

pendampingan, mediasi,

advokasi, dan /ataupelatihan untuk

mewujudkan masyarakat

yang sudah terlibat secara

langsung maupun tdk

langsung dalam produksi

sektor unggulan

Can Bang SP

Can Bang Pst SKP

Can Bang

KPB/SKP

Sungram SP

tahapPemantapan

Sungram SPtahap

KemandirianSungram SPtahap

Penyesuaian

Sungram Bang

Pst SKP

Pengembangan Pusat SKP

Pengembangan KPB

Pengembangan SKP

Pengembangan Kawasan

Sungram Bang

KPB/SKP

Can Bang

Kawasan

Sungram Bang

Kawasan

2 3

PengkKapling Sertipikasi Tanah

Mitigasi Lingk

4

Promosi dan Kemitraan (Masyarakat, Lembaga Pemerintah, Badan Usaha)

6


9/37

II. TUGAS DAN FUNGSI (Sesuai Perpres No. 12 Tahun 2015)

FUNGSI

UG S

MENYELENGGARAKAN

PERUMUSAN DAN

PELAKSANAAN

KEBIJAKAN DI BIDANG

PENGEMBANGAN

KAWASAN

TRANSMIGRASI

Perumusan kebijakan, Pelaksanaan

kebijakan, Penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, Pemberian

bimbingan teknis dan supervisi,

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di

bidang promosi dan kerjasama

kelembagaan , pembangunan dan

pengembangan kawasan,

pengembangan usaha, pengembangan

sosial budaya, dan pelayanan

pertanahan transmigrasi Pelaksanaan administrasi direktorat

jenderal pengembangan kawasan

transmigrasi

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Menteri9


10/37

10

DIREKTORAT JENDERALPENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

DIREKTORAT

PROMOSI DAN

KEMITRAAN

DIREKTORAT

PEMBANGUNAN DANPENGEMBANGAN

SARANA DAN

PRASARANA

KAWASAN

TRANMIGRASI

DIREKTORAT

PENGEMBANGAN

USAHA TRANSMIGRASI

DIREKTORAT

PENGEMBANGAN

SOSIAL BUDAYA

TRANSMIGRASI

DIREKTORAT

PELAYANAN

PERTANAHAN

TRANSMIGRASI

SEKRETARIAT

DIREKTORAT JENDERAL

III. STURKTUR ORGANISASI DITJEN PKTrans


11/37

11

NAMA PROGRAM :

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASANTRANSMIGRASI

SASARAN PROGRAM TAHUN 2015 :

Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu

kesatuan sistim pengembangan ekonomi wilayah yang mandiri dan berdaya saing

berupa :

a. Berkembangnya 6 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota

kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan

perdagangan.

b. Berkembangnya kualitas satuan permukiman di 189 Satuan Permukiman.

c. Kemandirian di Satuan Permukiman sebanyak 19 Satuan Permukiman.

IV.NOMENKLATUR DAN SASARAN PROGRAM


12/37

12

Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang

terintegrasi dalam satu kesatuan sistim pengembangan

ekonomi wilayah yang mandiri dan berdaya saing berupa :

1. Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus

pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan

Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusatpengolahan hasil pertanian/ perkebunan/peternakan

/perikanan serta mendukung sasaran kemandirian pangan

nasional.

2. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadikota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri

pengolahan sekunder dan perdagangan.

12

V. TARGET RPJMN TAHUN 2015-2019


13/37

13

1. PADA SATUAN PERMUKIMANa. Peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat transmigrasi

(pangan, kesehatan, pendidikan, mental spiritual, sarana usaha ekonomi)

b. Focussingkegiatan berupa peningkatan kualitas pada Satuan Permukiman

Bina untuk mempercepat kemandirian

c. Percepatan penyelesaian masalah pertanahan dan pemberian sertifikat

d. Peningkatan promosi potensi satuan permukiman dan mendorong

kerjasama kelembagaan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial

kemasyarakatan

2. PADA KAWASAN TRANSMIGRASIa. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk

mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan baru (saat ini masih

terdapat 619 Kawasan Transmigrasi yang potensial untuk dikembangkan)

b. Peningkatan promosi potensi kawasan transmigrasi dan mendorong

kerjasama kelembagaan (Pemerintah, Non Pemerintah)

A. KEBIJAKAN

VI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI


14/37

14

B. STRATEGI

1. PADA SATUAN PERMUKIMAN

Meningkatkan kualitas catu pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan

usia dini, dasar, pelayanan mental spritual dan seni budaya serta Intensifikasi LP danLU I pada satuan permukiman T+1 s.d T+3 (77 SP/ 16.388 KK)

Memfasilitasi pelayanan kesehatan, pendidikan usia dini, pendidikandasar,pendidikan menengah, dan tinggi, pelayanan mental spritual dan seni budaya,dan pemenuhan pada satuan permukiman T+4 s.d T+6. (84 SP/ 16.844 KK)

Membentuk, menguatkan dan mengembangkan kelembagaan pemerintahan danKelembagaan Kemasyarakatan pada T +2 s.d T+6 (189 SP)

Mengembangkan teknologi pengolahan hasil pada satuan permukiman T+3 s.d T+5(45 SP)

Menumbuhkan dan mengembangkan Wirausaha Mandiri pada satuan permukimanT+4 s.d T+6 (84 SP/3000 Org)

Meningkatkan Insfrastruktur/Sarana pada satuan permukiman T+3 s.d T+6 (23 SP)

Meningkatkan Insfrastruktur/Prasarana pada satuan permukiman T+3 s.d T+6 (23SP) (jalan /jembatan 145.84 km, drainase (36.92 km)

Mewujudkan prioritas intensifikasi LP, LU I dan pengembangan LU II padaT+4 s.d T+6(84 SP/ 16.000 Ha)

Membentuk, menguatkan dan mengembangkan lembaga ekonomi pada T+3 s.d T+5(125 SP/125 Lembaga)

Mempercepat penyelesaian permasalahan di 19 Satuan Permukiman Bina

Meningkatkan Fasilitasi dan Advokasi penyelesaian masalah pertanahan dengan BPN

dan PEMDA (30.000 sertifikat dari total kebutuhan 90.000 sertifikat)


15/37

15

LANJUTAN STRATEGI

2. PADA KAWASAN TRANSMIGRASI

Meningkatkan Insfratuktur Kawasan mendukung ekonomi pada 6 Kawasan (Lunang Silaut,Telang, Belitang, Mesuji, Rasau Jaya, Tobadak)

Mengembangkan Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi agroindustri (Sinergi hulu-hilir), di 6 Kawasan

Mengembangkan pasar dan pemasaran di 6 Kawasan

Membentuk, Menguatkan dan mengembangkan Kelembagaan Ekonomi di 6 Kawasan

Mengembangkan Wirausaha mandiri 1.320 Orang di 6 Kawasan

Mengembangkan potensi kawasan Transmigrasi untuk dikerjasamakan dengan pihakswasta melalui pembentukan PIBKT (Pusat Informasi Bisnis Kawasan Transmigrasi) di 6Kawasan

Fasilitasi penyediaan sarana layanan sosial budaya di 13 Kawasan (Lunang Silaut, Batin IIIUlu, Mesuji, Rawa Pitu, Way Tuba, Belitang, Rasau Jaya, Tobadak, Hialu, Labangka,Tambora, Ponu)

Menguatkan dan Mengembangkan Kelembagaan Pengelola Kawasan Transmigrasi di 13Kawasan (Batu Betumpang, Telang, Parit Rambutan, Kikim, Mesuji, Rawa Pitu, Way Tuba,

Rasau Jaya, Gerbang Kayong, Tobadak, Tinanggea, Hialu, Ponu) Meningkatkan Publikasi Ketransmigrasian (Pameran, Trans Expo, Penghargaan Transmigrasi,

Media Cetak dan Elektronik)

Meningkatkan kerjasama kelembagaan, ekonomi, dalam pembangunan dan pengembangankawasan Transmigrasi

Meningkatkan dukungan program dan anggaran dari seluruh stakeholder (PEMDA, LintasSektor terkait, Swasta, Masyarakat )


16/37

1616

Uraian Satker Pagu Akhir

PUSAT ( 6 Satker )Rp. 293.315.518.000- (28.58 )

DAERAH ( 146 Satker )Rp. 733.055.173.000,- (71,42 )

a. Provinsi ( 29 Satker )Rp. 122,354,524,000.00 (11.92 )

b. Kabupaten ( 117 Satker )Rp. 610.700.649.000,- (59,50 )

PAGU TOTAL ( 152 Satker )Rp. 1.026.370.691.000,-

DAERAH

71,42%

PUSAT

28.58 %

PROVINSI

11.92%

KABUPATEN

59,50, %

1. Komposisi Anggaran Tahun 2015

VII. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2015


17/37

17

2. Alokasi Anggaran Per Kegiatan

Pemb. dan Pengemb.

Sarana dan Prasarana

Kws Trans 52,24 %

Peng. Usaha Trans21,55 %

Pengemb. Sosbud Trans

13,86 %

PelayananPertanahan Trans

1.65 %

Promosi dan

Kemitraan1,54 %

Duk. Manajemen

Pelaks. Program

9,16%

- Promosi dan KerjasamaKemitraan: Rp. 15.767.836.000,-

(1,54%)

- Pembangunan danPengembangan Sarana danPrasarana Kawasan

Transmigrasi: Rp.536.145.566.000,-(52,24 %)

- Pengembangan Usaha

Transmigrasi: Rp.221.227.789..000,- (21.55 %)

- Pengembangan Sosial BudayaTransmigrasi: Rp.

142.284.877.000,- (13.86 %)

- Pelayanaan PertanahanTransmigrasi : Rp.

16.925.811.000,- (1.65 %)

- DukunganManajemen danDukunganTeknis Lainya DitjenPKT: Rp. 94.018.812.000,-

(9,16%)

Total Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi :Rp.1.026.370.691.000,-

Keterangan : Terdiri 152 Satker terbagi di 6 Satker Pusat dan 146 Satker Daerah


18/37

18

3. Postur Belanja

Belanja Barang 63.79 %

Belanja Modal

30.37%

Belanja Pegawai

5.69 % - Belanja Barang:

Rp.507.467.699.000,-

(63,79 %)

- Belanja Modal:

Rp.481.099.605.000 ,-

(30.37 %)

- Belanja Pegawai:

Rp.37.803.387.000,-

(5.69%)

Total Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi :

Rp.1.026.370.691.000,-


19/37

19

NO PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME OUTPUT

PAGU ANGGARAN

VOLUMEBIAYA

(Rp x 1000)

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1.026.370.691

1 Promosi dan

Kemitraan

Meningkatnya

peran sertamasyarakat,

lembaga

pemerintah dan

non pemerintah

dalam

penyelenggaraan

transmigrasi

15.767.836

a Layanan Promosi dan

Pengembangan

Kawasan Transmigrasi

12 SP 9.657.999

b Layanan Kemitraan 12 NKB 6.109.837

D. Indikator Kinerja, Outcomes dan Output


20/37

20

NO KEGIATAN OUTCOME OUTPUTPAGU ANGGARAN

VOLUME BIAYA (Rp x 1000)

2 Pembangunan

dan

Pengembangan

Sarana Prasarana

Kawasan

Transmigrasi

Satuan Permukiman

/Kawasan

transmigrasi yang

sarana prasarananya

berkembang,

berfungsi dan

berkelanjutan

536.145.566

a. Jalan 412 KM 433.236.735

b. Drainase 42 KM 14.097.289

c. Sarana Air Bersih 34 UNIT 7.079.915

d. Sarana Penerangan danEBT

88 UNIT 37.226.645

e. Fasilitas Umum 165 UNIT 32.021.040

f. Rumah Transmigran 225 UNIT 7,364,279

g. Rencana Aksi

Pemantauan Lingkungan

1 DOK 1.128.558

h. Layanan penerapan

mitigasi dan Penyerasian

Lingkungan

1 SP/KPB/

KWSN

1.500.099

i. Dokumen Pengalihan

Pengembangan SP

1 DOK 1,751,224

j. Laporan Evaluasi Tingkat 1 DOK 726259

Perkembangan KPB

LANJUTAN


21/37

21

NO KEGIATAN OUTCOME OUTPUTPAGU ANGGARAN

VOLUME BIAYA (Rp x 1000)

3 Pengembangan

Usaha

Transmigrasi

Satuan Permukiman

yang pendapatan

transmigrannya

sesuai dengan

tahapan

pengembanganya

221,227,789

a. Lahan usaha produktif dan

produksi komoditas

tanaman pangan di satuan

permukiman/kawasan

transmigrasi

13.572 HA 115,994,852

b. Layanan penerapan

teknologi pengolahan hasil

dan pemasaran di satuan

permukiman/kawasan

transmigrasi/KPB

70 SP/KPB/

Kws

90,108,458

c. Lembaga ekonomi di

satuan permukiman /

kawasan transmigrasi/KPB

126 LBG 6,435,477

d Layanan kewirausahaan di

satuan

permukiman/kawasan

transmigrasi/KPB

5837 Org/

Kel

8,689,002

LANJUTAN


22/37

22

NO KEGIATAN OUTCOME OUTPUT

PAGU ANGGARAN

VOLUMEBIAYA (Rp x

1000)

4 Pengembangan Sosial

Budaya Transmigrasi

Satuan Permukiman yang

mencapai tingkat

perkembangan sosial

budaya sesuai dengan

tahapan pengembangannya

142,284,877

a Bantuan pangan di satuan

permukiman

12.228 KK 59,659,703

b layanan sosial budaya di

satuan

permukiman/KPB/Kws

451 SP/KPB/

KWS

54,987,310

c Lembaga Pemerintahan

dan Masyarakat yang

terbentuk dan berfungsi

di satuan permukiman/

KPB/Kws

534 LBG 28,397,632

5 Pelayanan Pertanahan

Transmigrasi

Terlayaninya pengurusan

sertifikat tanah danterselesaikannya

permasalahan tanah

transmigrasi

16.925.811

a. Layanan Pengurusan

Sertifikat Tempat Tinggal

dan Lahan Usaha

27.602 Persil/bi

dang

11,159,369

b. Layanan Penanganan

Masalah Pertanahan

11 Kasus 5,766,442

LANJUTAN


23/37

23

NO KEGIATAN OUTCOME OUTPUT

PAGU ANGGARAN

VOLUMEBIAYA (Rp x

1000)

6 Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis

Lainnya Ditjen PKTrans

Lancarnya Pelayanan dan

operasional administrasi

kegiatan, pelaporan dan

keuangan Ditjen PKTrans

Layanan Teknis dan

Administrasi

12 BLN 94,018,812

TOTAL 1,026,370,691

LANJUTAN


24/37

24

0.13 0.34 0.630.25 0.50 1.00

2.507.50

12.75

22.75

34.25

50.50

67.50

82.75

92.00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES

REALISASI RENCANA

PAGU PKTrans 2015

Rp. 1.026.370.691.000,-

Realisasi s.d 25 Maret 2015

Rp. 6.430.951.005,-

VIII. TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015


25/37

25

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Pejabat Pengelola Keuangan (PMK No. 248 Thn 2010) terdiri dari : KPA

PPSPM

Bendahara Pengeluaran

Pejabat Akuntansi

2. Proses Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan :

Gubernur/Bupati/Walikota Mengusulkan Pejabat Pengelola Keuangan

Kepada Menteri/Pimpinan Lembaga;

Kementerian/Lembaga Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan sesuai

dengan usulan Gubernur/Bupati/Walikota dan menyampaikan kepada

Direktur Jenderal Perbendaharaan.

3. Pelaksanaan Anggaran :

Pelaksanaan Anggaran Sesuai Dengan PMK 190 Tahun 2012 tentang

Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN.

IX. PENGENDALIAN PROGRAM TAHUN 2015


26/37

26

4. Pelaporan :

Setiap Satuan Kerja harus membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

(UAKPA) yaitu unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkatSatuan Kerja dan unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yaitu Satuan Kerja

yang memiliki wewenang mangatur dan/atau menggunakan barang milik negara.

(Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.05/2011)

Setiap Satuan Kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ke UPPAEI

setiap bulannya setelah rekonsiliasi dengan KPPN. Laporan yang disampaikan meliputi :

back up (ADK) Sakpa, realisasi belanja, realisasi pendapatan, kembali belanja dan neraca.Khusus laporan semester I dan II/Tahunan harus disetai dengan Catatan Atas Laporan

Keuangan (CaLK) dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala

Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor

57/PB/2013 )

Setiap Satuan Kerja wajib menyampaikan laporan BMN ke UAPBEI setiap semester

meliputi laporan Semester I, Semester II, dan Tahunan berupa :

Backup (ADK) Simak BMN dan Persediaan

Laporan Intra komptabel

Laporan Ekstra komptabel

Gabungan Laporan Intra komptabel dan Laporan Ekstra komptabel

Aset tak Berwujud (bila ada)

LANJUTAN


27/37

27

B. PENGENDALIAN

Pelaksanaan program dan kegiatan diperkirakan baru dapat

dilaksanakan pertengahan April 2015, hal-hal yang harus

dilakukan :

Mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah menerima

dokumen anggaran hasil revisi APBN dengan mengerahkan

seluruh potensi yang ada.

Meningkatkan pengendalian pelaksanaan kegiatan sampai

dengan tingkat lapangan.

Fokus pada target capaian kinerja tahun 2015 Berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.


28/37

28

a. Bagi Daerah yang belum menyampaikan usulan

program dan kegiatan tahun 2016 agar segeramengusulkan ke Pusat dilengkapi data dukung( TOR,RAB, DED, dll) selambat-lambatnya minggu ke - 2bulan April 2015

b. Mekanisme usulan program berpedoman padaPermen Nakertrans No. 12 Tahun 2006 tentang TataCara Pengajuan Usulan Program BidangKetenagakerjaan dan Ketransmigrasian : Instansi kabupaten/kota mengusulkan program kepada

instansi provinsi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Usulan program dari tingkat provinsi ditandatangani oleh

Sekretaris Daerah disampaikan kepada Menteri dengantembusan Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderalterkait.

X. PERSIAPAN RANCANGAN PROGRAM 2016


29/37

29

TAHAPAN DAN WAKTU PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN


30/37

30

Sumber :

1. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga2. Peraturan Menakertrans No: Per. 12/MEN/IV/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan

Program Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

LANJUTAN


31/37

31

LANJUTAN


32/37

32

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERALPENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

BAGIAN

PERENCANAAN

BAGIAN KEUANGAN

DAN BMN

BAGIAN HUKUM,

ORGANISASI DAN

TATA LAKSANA

BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN PENYUSUNAN

PROGRAM DAN

ANGGARAN

SUBBAGIAN

EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN

DATA DAN INFORMASI

SUBBAGIAN

AKUNTANSI DAN BMN

SUBBAGIAN

PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN

PELAKSANAAN

ANGGARAN

SUBBAGIAN

PENYUSUNAN

PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGIAN

ADVOKASI HUKUM

SUBBAGIAN

ORGANISASI DAN TATA

LAKSANA

SUBBAGIAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SUBBAGIAN

PERLENGKAPAN DAN

RUMAH TANGGA

LANJUTAN

LANJUTAN


33/37

33

DIREKTORAT PROMOSI DAN KEMITRAAN

SUB DIREKTORAT

PROMOSI DANPUBLIKASI

SUB DIREKTORAT

KEMITRAAN BADANUSAHA

SUB DIREKTORAT

KEMITRAANMASYARAKAT

SUB DIREKTORAT

KEMITRAAN

LEMBAGAPEMERINTAH

SEKSI

PROMOSI

SEKSI

PUBLIKASI

SEKSI

EVALUASI KEMITRAAN

BADAN USAHA

SEKSI

FASILITAS KEMITRAAN

BADAN USAHA

SEKSI

FASILITAS KEMITRAAN

MASYARAKAT

SEKSI

EVALUASI KEMITRAAN

MASYARAKAT

SEKSI

FASILITAS KEMITRAAN

KELEMBAGAAN

PEMERINTAH

SEKSI

EVALUASI KEMITRAAN

KELEMBAGAAN

PEMERINTAH

SUB BAGIAN TATA USAHA

LANJUTAN


34/37

34

DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN SARANA DANPRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI

SUB DIREKTORATPEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN

SARANA PERMUKIMAN

DAN KAWASAN

SUB DIREKTORATPEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN

PRASARANA PERMUKIMAN

DAN KAWASAN

SUB DIREKTORAT

PENYERASIAN

LINGKUNGAN

SUB DIREKTORAT

EVALUASI PERKEMBANGAN

PERMUKIMAN DAN

KAWASAN

SEKSI

PENGEMBANGAN SARANA

PERMUKIMAN

SEKSI

PEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN SARANA

KAWASAN

SEKSI

PENGEMBANGAN DAN

PEMBANGUNAN

PRASARAN KAWASAN

SEKSI

PENGEMBANGAN

PRASANA PERMUKIMAN

SEKSI

RENCANA PENYERASIAN

LINGKUNGAN

SEKSI

MITIGASI LINGKUNGAN

SEKSI


PERMUKIMAN

SEKSI


KAWASAN

SUB DIREKTORAT

STANDARDISASI SARANA

DAN PRASARANA

SEKSI

STANDARDISASI SARANA

SEKSI

STANDARDISASI

PRASARANA


LANJUTAN


35/37

35

DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA

TRANSMIGRASI

SUB DIREKTORAT

PRODUKSI

SUB DIREKTORAT

PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN

SUB DIREKTORAT

LEMBAGA EKONOMI

DAN PERMODALAN

SUB DIREKTORAT

KEWIRAUSAHAAN

SEKSI

PRODUKSI TANAMAN

PANGAN

SEKSI

PRODUKSI NON TANAMAN

PANGAN

SEKSI

PEMASARAN HASIL

SEKSI

PENGOLAHAN HASIL

SEKSI

LEMBAGA EKONOMI

SEKSI

PERMODALAN

SEKSI

PENGEMBANGAN

WIRAUSAHA

SEKSI

KEMITRAAN USAHA


LANJUTAN


36/37

36

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SOSIAL

BUDAYA

SUB DIREKTORAT

PANGAN DANKESEHATAN

SUB DIREKTORAT

FASILITASIPENDIDIKAN

SUB DIREKTORAT

FASILITASI MENTALSPIRITUAL DAN SENI

BUDAYA

SUB DIREKTORAT

KELEMBAGAAN

PEMERINTAH DAN

MASYARAKAT

SEKSI

PANGAN

SEKSI

KESHATAN

SEKSI

PENDIDIKAN MENENGAH

DAN PERGURUAN TINGGI

SEKSI

FASILITAS PAUD DAN

PENDIDIKAN DASAR

SEKSI

FASILITAS MENTAL

SPIRITUAL

SEKSI

FASILITASI SENI BUDAYA

SEKSI

KELEMBAGAAN

PEMERINTAH

SEKSI

KELEMBAGAN

MASYARAKAT


LANJUTAN


37/37

37

DIREKTORAT PELAYANAN PERTANAHAN

TRANSMIGRASI

SUB DIREKTORAT

PENGUKURANBIDANG TANAH

SUB DIREKTORAT

PENGURUSAN HAKATAS TANAH

SUB DIREKTORAT

ADVOKASIPERTANAHAN

SUB DIREKTORAT

DOKUMENTASI

PELAYANAN

PERTANAHAN

SEKSI

PENGUKURAN DAN

PEMBAGIAN TANAH

SEKSI

PENGUKURAN TATA BATAS

SEKSI

LEGALITAS HAK ATAS

TANAH

SEKSI

INVENTERISASI

KEPEMILIKAN TANAH

SEKSI IDENTIFIKASI

MASALAH PERTANAHAN

SEKSI

RECOGNISI DAN

KOMPENSASI

SEKSI

PENGOLAHAN DATA

SEKSI

PENYAJIAN INFORMASI

DAN PELAPORAN


LANJUTAN

Documents

BAHAN PAPARAN Dirjend PKTrans.pdf