Bahan Paparan Wabprof 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

paparan

Citation preview

  • MATERI RAKERNIS BID PROPAM & BIDKUM POLDA ACEHTEMA :PROPOSIONALISME PENEGAK HUKUM INTERNAL POLRIDALAM RANGKA MENDUKUNG REVOLUSI MENTAL

    BANDA ACEH, 11 AGUSTUS 2015

  • PAPARANKASUBBID WABPROF

  • MEMBINA & MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN FUNGSI PERTANGGUNGJAWABAN PROFESI YG MELIPUTI PERU-MUSAN ATAU BANG STANDAR & KODE ETIK PROFESI, PENILAIAN ATAU AKREDITASI PENERAPAN STANDAR PROFESI, SERTA GAK KEPP TERMASUK AUDIT INVESTIGASITugas2PERUMUSAN JAKSTRA SERTA BIN FUNGSI TEKNIS PROFESI BAIK DI TIKT MABES POLRI MAUPUN KEWILFungsiPERUMUSAN & BANG STANDAR PROFESI YG MELIPUTI SISTEM ORGANISASI, MANAJEMEN, STANDAR KUAT & PUAN PERS & PERALATAN BAGI SETIAP UNIT ORGANISASI PROFESIPERUMUSAN, BIN (PENGHAYATAN, PENDALAMAN & PENGA-MALAN) & BANG ETIKA PROFESI POLRI TERMASUK AUDIT INVESTIGASI THDP PENYIMPANGAN KODE ETIK PROFESIPENILAIAN AKREDITASI ATAS RAP STANDAR PROFESI PD SETIAP UNIT ORGANISASI PROFESIGAK KEPP

    PELAKS SIDANG KKEP & SEKRETARIAT KKEP

  • YANDUANWABPROFPAMINALAKREDITORAUDIT INVESTADA DUGAAN GAR KEPPBUKANGAR KEPPRIKSA SAKSI, AHLI, TRDUGA GAR & BBAKREDITORBERKAS RIKSA PNDHULUANAKREDITORSET KKEPWABPROF PROPAMSARKUMSET KKEPPJB TUK KKEPSET KKEPPJBT KKEPLAK SIDANG GELAR AIAI HENTIKANSPRIN RIKSA DITUTUPPUTUSANADMTRATIFNON ADMTRATIFFINALTERIMA PUTUSANSET KKEPPNGESHN REKOMSDMPELANGGARATASAN GARFUNGSI WAS / REHAB, KUMBANDINGSET KKEPPJBT PMBNTUK KOM BANDINGKOMISI BANDINGSID BANDINGALUR GAKKUMETIKA1234514 HR7 HR2a3a4a5a6714 HR3 HR8914 HR103 HR1114 HR1230 HR13a13143 HR151630 HR177HR14/30 HR193 HR30 HR18232214 HR7 HR212014 HRDIVKUMPEJBT PMBN-TUK KKEP LPLILIDUSUL KKEPKLUARKN SPRIN SERAH SPRINKPD PJBT KKEPKKEPAJUKAN REKOMAJUKAN TAP PHPROSES TAP PHPENGADMINISTRASIANUSUL TUKKOM BDGTUK KOM BDGPUTU-SAN1514 HR24SET KKEP

  • 14

    NOURPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKET1.BIN ETIKA- Dlm pelaks audit investigasi, penyidik tdk pernah memberikan kopi berkas perkara yg sedang ditangani, shg menyulitkan petugas yg melaks audit investigasi dlm melaks tgsnyaMembuat surat / telegram Kapolda yg ditujukan kpd Kapolres utk memerintahkan penyidik agar kooperatif dgn mem-berikan salinan / kopi berkas perkara yg sedang ditangani kpd petugas pelaksana audit investigasi.- hsl audit investigasi yg dilaks oleh Subbid wabprof & dilimpahkan ke kesat asal dimana perkara terjadi, cenderung lama bahkan tdk mengirimkan kembali perkembangan hsl penanganannyaMembuat kembali arahan dlm bentuk surat / telegram Kapolda yg ditujukan kpd seluruh jjrn kewil utk segera mengirimkan perkembangan penanganan perkara pelim-pahan hsl audit investigasi

  • 15

    NOURPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKET-alokasi wkt yg ditetap-kan dlm dipa, khususnya dlm hal pelaks riksa di kewilayahan, dirasakan msh kurang, krn pelaks riksa utk membuat terang suatu perkara bisa menghadirkan banyak saksi yg notabene bth wkt yg cukup lama shg pelaks riksa dpt berjln dgn optimalMembuat perencanaan kerja pada Thn berikutnya yang dilengkapi dengan TOR dan RAB agar dimasukkan ke dalam DIPA untuk penambahan alokasi waktu pelaksanaan pemeriksaan di kewilayahan- apakah seorg anggt Polri yg tlh diputus oleh sidang KKEP dgn sanksi sbgmn psl 21 ayat (1) hrf a, b, & c perkap 14 thn 2011, dpt mengajukan banding?Bhw sanksi tsb mrpkn sanksi yg bersifat eksekutortial jd tdk dpt dilaks Sidang Banding

  • 16

    NOURPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKET- seorg anggt Polri yg tlh melakukan TP susila & terhdpnya tlh dijatuhi hukuman penjara sela-ma 4 thn (incracht) & thdp permasalahan tsb dilaks sidplin seblm hukuman pidananya di jlnkan. namun setlh anggt tsb selesai men-jlnkan hukuman pidana, ankum meminta utk dilaks sidang KKEP. apakah thdp anggt tsb dpt dilaks sidang KKEP dgn kss yg sama & bgmn solusinya ?Seseorg Anggt Polri yg tlh melakukan garplin maupun gar KEPP (gar kumulatif) hanya dpt di sidang 1 kali apakah itu sidang disiplin atau sidang KKEP sesuai Psl 27 ayat (2) Perkap 14 Thn 2011

  • 17

    NOURPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKET- bgmn mekanisme sidang kkep apabila terduga pelanggar pd riksa awal tdk bersedia / menolak utk dilakukan riksa. apakah dihentikan atau dilanjutkan tanpa diha-diri terduga pelanggar, & apakah sidang tsb dpt dikatakan sidang in absensia?Apabila terduga pelanggar menolak utk dilaks sidang KKEP, Komisi membuat Berita Acara bhw terperiksa tdk mau dilaks Sidang & Sidang tetap dilanjutkan dgn memeriksa saksi2 & proses sidang dilaks sesuai urut2an pelaks sidang sesuai dgn Perkap 19 thn 2012- siapa yg buat kep ttg penetapan penjthan hu-kuman, krn selama ini SDM sdh ada format yg baku utk menerbitkan putusan hsl sidang KKEP, & kep ttg penetapan penjatuhan hukuman thdp putusan apa saja?Sesuai dgn psl 61 ayat (2) Perkap 19 thn 2012, pjbt fungsi SDM menerbitkan kep ttg penetapan penjthan hukuman terhitung sejak diterimanya salinan putusan sidang dari Sekretariat fungsi Wabprof.

  • 18

    NOURPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKET-apakah diperbolehkan penambahan psl dlm putusan sidang KKEP, sedangkan dlm berkas bap & tuntutan penun-tut, tdk tercantum / termuat psl yg ditambah tsb ?Bhw penjthan Putusan sidang KKEP hrs mengacu kpd psl 21 ayat (1) Perkap 14 thn 2011- berkaitan sanksi psl 21 ayat hrf c perkap 14 thn 2011, siapa yg menye-lenggarakan bin & dik profesi ini, mengingat selama ini lemdik tdk pernah menyeleng-garakan bin ulang pro-fesi & apa bentuk dari bin ulang profesi tsb?sesuai dgn psl 24 (3) Perkap 14 thn 2011 yg menyeleng-garakan adlh pengemban fungsi SDM Polri bid watpers, panitia penguji kesehatan Polri, fungsi Propam Polri bid Rehabpers, atau Lemdikpol dgn biaya dari Satker penyelenggara.- apakah pendapat & sar-kum wajib dipedomani ataukah hanya bersifat dapat (boleh dipakai boleh tdk) ?pendapat & sarkum tdk wajib, tetapi dapat dipakai sbg bhn pertimbangan.

  • 19

    NOURPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKET2.STANDAR- Produk2 pedoman teknis pembinaan, operasional dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) belum terhimpun di BidpropamSemua produk SOP tiap Satker operasional maupun pembinaan di himpun / diarsipkan di Bidpropam sebagai pedoman- Tiap Satker di Polda blm menyusun Standar ke-kuatan maupun kemam-puan profesi yang sesuai DSPP maupun yang diharapkanSegera tiap pimpinan satker operasional dan pembinaan menyusun standar kekuatan dan kemampuan masing2 Satker utk memberikan peni-laian akreditasi tiap Semes-ter- Pembuatan lap penilaian akreditasi blm sesuai dgn petunjuk dlm Skep 12/II/2004 tgl 19 feb 2004 ttg pedoman penyusunan Standar dan Akreditasi Profesi Polriadakan Sosialisai Skep 12/II/2004 tgl 19 feb 2004 ttg pedoman penyusunan Standar dan Akreditasi Profesi Polri sampai dgn tkt Polres utk persamaan persepsi dlm pembuatan laporan dan penilaian akreditasi

  • 20

    NOURPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKET- Pengemban fungsi Wab-prof blm ada ditingkat Polres shg penanggung jwb pembuatan penilain standard dan akreditasi profesi terabaikan / belum adaMenunjuk personil yang khusus menangani pembuatan laporan penilaian standar dan akreditasi profesi- Pelaks penilaian standar dan akreditasi profesi blm didukung anggaran dlm DIPAAgar anggaran penilaian standar dan akreditasi profesi diusulkan di dlm DIPA

  • 22

    NOURPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKET3AKREDITORc. berdasarkan Perkap No. 22 & 23 Thn 2010 ttg SOTK di Tkt Polda & Polres jab Akreditor blm ada se-dangkan tuntutan tgs proporsional sbgmn di tkt Mabes Polri.Legalitas, Legitimasi dan Anggaran:a.berdasarkan ketentuan psl 35 ayat (2) Perkap No. 19 Thn 2012 ttg SOTK KKEP diamanat-kan bhw Akreditor memiliki kompetensi standar kualifikasi dgn sertifikat yg ditetapkan oleh Kadivpropam Polri

    a.sgr percepatan pemenu-han kebutuhan akreditor yg memenuhi standar kualifikasi & sertifikasi minimal melalui program terobosan pelatihan akreditor oleh Mabes Polri dan Polda2

  • 23

    NOURPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKETb. Merujuk pd mandat psl tsb berarti mengharus-kan para Akreditor wajib memenuhi persyaratan kualifikasi yg ber-sertifikasi yg mekanis-menya melalui dik terprogram dlm Dikbang pers tkt Bintara, Pama maupun Pamen atau melalui mekanisme pelatihan minimal 4 (empat) hari) sedangkan faktanya sampai saat ini blm ada mata anggaran utk dik khusus akreditor, sedangkan tuntutan tgs hrs sgr diakomodir shg memenuhi persyaratan legalitas & legitimasi.b. utk tngkt Polda & Polres yg blm memiliki pers jab fungsional Akreditor maka diatasi dgn cara meme-rankan pers fungsi provos maupun paminal utk emban tgs akreditor melalui pelatihan akre-ditor yg dilaks oleh Polda dgn sertifikat diterbitkan oleh Kapolda

  • 24

    NOURPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKETsesuai dgn mandat Psl 19 Perkap No. 14 Thn 2011 ttg KEPP & psl 11 Perkap No. 19 Thn 2012 ttg SOTK KKEP pd intinya bhw penegakan KEPP oleh KKEP mengakomodir 3 (tiga) norma hukum yaitu:gar thdp psl 12, 13, & psl 14 PP 1 thn 2003 ttg pemberhentian anggota Polrigar thdp psl 13 PP 2 thn 2003 ttg Peraturan Disiplin Anggt Polrigar thdp psl 6 s.d. psl 16 Perkap No. 14 Thn 2011 ttg KEPPperlu dibuat pedoman penerapan psl dimaksud serta Sosialisasi yg intensif baik di tkt Mabes Polri, Polda & Polres2

  • 25

    NOURPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKETdlm praktek ditemukan fakta penerapan psl psl tsb di atas msh banyak yg salah dlm menafsirkan pslpsl dimaksud apabila dikaitkan dgn filosofi & tujuan pembuatan perat per UU an & tdk jarang ditemukan sarkum dari fungsi hukum terjadi kesalahan penafsiran dlm penerapannya, yg dise-babkan oleh penguasaan hukum oleh para pelaksana msh rendah.

  • 28

    NOPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKETmemperhatikan Perkap 22 thn 2010 ttg SOTK di tkt Polda maupun perkap 23 thn 2010 ttg SOTK tkt Polres blm ada jab Akreditor shg kebutuhan pers tsb sifatnya msh tumpang tindih & tambal sulamperlu perencanaan pemenuhan kebutuhan personil melalui pengajuan permohonan ke fungsi SDM dan perlu pemenuhan adminstrasi permintaan personil dimaksud

    memperhatikan mandat psl 31 s/d psl 35 UU No. 2 Thn 2002 ttg Polri pd intinya bhw payung hukum pelaks tupoksi fungsi Wabprof Propam ada 5 (lima) Psl shg ditinjau dari banyaknya pemberi man-dat tsb dpt disimpulkan betapa pentingnya eksis-tensi & peranan fungsi Wabprof yg selama ini ins-titusi Polri khususnya para pimp Polri msh blm optimal dlm memenuhi tuntutan tsb baik pemenuhan pers, pemenuhan struktur Orga-nisasi terlebih-2 pemenu-han sarpras pendukungnya baik berupa kendaraan roda 4, roda 2, komputer, alat rekam dllperlu segera diusulkan dan dimasukan dalam program DIPA

  • 29

    NOURPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKETterkait dgn Kompetensi, Kelembagaan Bag Standa-risasi yg mendasarkan Kep No. 12 Thn 2004 ttg Pedoman Penyusunan Standar & Akreditasi Profesi Polri, sdh kurang relevan dgn Tupoksi fungsi Wabprof Propam Polri.Memperhatikan mandat Perat tsb pd intinya bhw alat ukur yg digunakan Bag Standar adalah instrumen aspek mana-jemen yg mengukur perbandingan antara perencanaan pengorgani-sasian, pengendalian satuan krja di slrh Satker yg ada baik di tingkat Mabes Polri maupun di kewil, aspek kuatpuan yg mengukur perbandingan pers dgn alat yg ada di semua satker baik tkt Mabes maupun kewil & aspekperlu revisi Perkap no. 12 thn 2004 ttg Pedoman Penyusu-nan Standar & Akreditasi Profesi Polri yg isinya mengatur norma2 yg disesuaikan dgn tupoksi fungsi Wabprof khususnya mengukur ketentuan peraturan Standar Opsnal Prosedur (SOP) yg diterbitkan oleh satker2 shg kompetensi standar sikap dan prilaku pejabat Polri dikethui relevan atau tdk relevan dgn SOP dimaksud dan bukan mengukur organisasinya atau satuan kerjanya karena hal tsb merupakan domain fungsi pengawasan atau fungsi Rena

  • 30

    NOURPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKETstandar yan yg mengukur jenis yang, tujuan, pelang-garan, penanggungjawab & langkah2, dimana apabila ditinjau dari mandat psl 31 s/d psl 35 khususnya psl 34 ayat (1) UU No. 2 Thn 2002 yg mengamanatkan sikap & prilaku pjbt Polri terikat dgn Kode Etik dihubungkan dgn Perkap 14 thn 2011 ttg KEPP maka standarisasi yg hrs diukur adalah kompetensi terkait dgn norma2 hukum yg dimandatkan dlm pslpsl tsb shg dlm imple-mentasinya standar ttg sikap perilaku pejabat Polri dlm melaks tgs & wewenangnya dihubung-kan dgn aspek kenegara-an, kelembagaan, kemasy & kepribadian

  • 31

    NOPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKET1- Sebrp besar kuat reko-mendasi PTDH yg dihslkan oleh KKEP ?KKEP mrpkn alat keleng-kapan pjbt pembentuk Komisi shg keputusannya hanya berkekuatan reko-mendasi, sedangkan kepu-tusan finalnya sepenuhnya kewenangan pjbt pembentuk Komisi atau dgn kata lain Kapolda / Kapolri selaku pjbt pembentuk Komisi berwenang menolak / menerima selrhnya atau sebagaian kep KKEP oleh krn itu berwenang mengganti jenis hukuman yg derajatnya lbh rendah, contoh dari rekomendasi PTDH diturunkan mnjd mutasi bersifat demosi minimal 1 thn, dengan format Skep tiap pnjthan hukuman sesuai yg diputus oleh pjbt pembentuk Komisi, sedang-kan perintah dari pjbt pembentuk Komisi dpt dlm bentuk disposisi

  • 32

    NOPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKET2- Bgmn gakkum gar KEPP oleh anggt Polres berpkt Pamen / Pama menurut Perkap 19 Thn 2012 ?Sesuai dgn psl 9 Perkap 19 Thn 2012 maka meskipun tdk disebut Pamen & Pama pd tkt Polres scr legal drafter maka penyebutan Pamen & Pama di tkt Polda diartikan termsk Pamen & Pama Polres, mengingat psl 10 limitatif ditegaskan kewe-nangan KKEP utk Polres hanya dpt menyidangkan utk pelanggar anggt Polres berpkt Brigadir ke bwh.

    3-Bgmn mekanisme gak gar oleh PNS pd Polri s.d. Penerbitan PTDH nya ?Gak gar oleh PNS pd Polri tunduk pd PP No. 53 Thn 2010 ttg disiplin PNS & PP No. 24 Thn 2011 ttg Badan Pertimbangan Kepegawaian

  • 33

    NOPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKET4- Bgmn mekanisme sidang KKEP thdp perkara yg persangkaannya msh menggunakan Perkap 7 Thn 2006, apakah menggunakan Perkap 8 Thn 2006 ataukah Perkap 19 Thn 2012 ?Sesuai dgn mandat psl 78 Perkap 19 Thn 2012 maka sejak tgl 14 Sept 2012 Perkap 8 Thn 2006 dinya-takan dicabut & dinyatakan tdk berlaku shg apabila pelaks sidang KKEP setlh tgl 14 Sept 2012, maka hukum acaranya menggunakan Perkap 19 Thn 20125-Apa yg dimaksud dgn mandat Psl 27 ayat (3) Perkap 19 Thn 2012 yg mengamanatkan kepang-katan Sekretaris disesu-aikan dgn pangkat terduga pelanggar & dlm hal terduga pelang-gar berpangkat AKBP sedangkan Kasubbid wabprof msh Kompol, apakah diperkenankan jab Sekretaris berpang-kat setingkat lbh rendah?Filosofis yuridis pembuatan Peraturan sbgmn dimaksud Psl 27 ayat (3) adlh persesuaian gol yg patut mnrt hierarki pd Institusi Polri, contoh: apabila terduga pelanggar berpang-kat gol Pati, maka Sekretaris setdk2nya AKBP, mengingat Sekretaris scr struktural mrpkn pers organik fungsi Wabprof yg bersifat melekat

  • 34

    NOPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKETshg diharapkan ada perse-suaian kemampuan & hierarki & jangan sampai terjadi terduga pelanggar berpangkat KOMBES POL sekretarisnya berpangkat Brigadir, olh krn itu pertanyaan bhw pelanggar-nya AKBP sekretarisnya Kompol maka tdk berten-tangan dgn norma hukum.

  • 35

    NOPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKET6-Bgmn menegakan gar pidana narkoba yg ternyata vonis PN hanya 8 bln, sedangkan dlm mandat psl 22 ayat (1) huruf a Perkap 14 Thn 2011 bhw disidangkan melalui KKEP utk yg ancamannya 4 Thn atau lbh, dimana ternyata Ankum menyidangkan dgn sidang disiplin, apakah dibenarkan ?Bhw jenis perbuatan gar pidana tlh scr tegas diatur dlm psl 12 ayat (1) huruf a & ayat (2) PP 1 Thn 2003 jo psl 22 ayat (1) huruf a Perkap 14 Thn 2011, shg meskipun putusannya 8 bln namun ancamannya 4 Thn atau lbh, maka penegakannya hrs melalui sidang KKEP shg ankum yg menyidangkan disiplin dpt dikategorikan melanggar Perkap 14 Thn 2011 dlm bentuk lahgun wewenang.

  • 36

    NOPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKET7Bgmn ketentuan yg benar dlm gak gar pidana ancamannya 4 thn lbh dimana Ankum tlh menyidangkan terlbh dahulu melalui mekanis-me sidplin seblm incracht pidananya, apakah dibenarkan disidangkan lagi KKEP ?Bhw gar pidana wajib tunduk mandat psl 12 ayat (1) huruf a & ayat (2) PP 1 thn 2003 jo psl 22 ayat (1) huruf a Perkap 14 Thn 2011 shg penegakannya wajib melalui mekanisme KKEP, sedang-kan yg dimaksud dlm psl 27 ayat (1) ttg pengertian kumulatif adlh jenis2 perbuatan yg diatur dlm PP 2/2003 & perbuatan tsb diatur juga di dlm Perkap 14/2011 olh krn itu dlm hal jenis perbuatannya pidana tetap mekanismenya hrs sidang KKEP shg sidplin yg tlh dijthkan seblmnya olh Ankum tdk memenuhi syarat hukum di atas atau dgn kata lain tetap hrs disidangkan KKEP

  • 38

    NOPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKET8-Bgmn implementasi mandat psl 13 PP 2 thn 2003 ttg gak melalui mekanisme KKEP utk gar plin yg memiliki SKHD lbh dari 3X ?Implementasi gak gar psl 13 PP 2 Thn 2003 wajib memperhatikan mandat psl 27 UU No. 2 Thn 2002 pd intinya gakplin ditujukan utk pembinaan olh atasan. Selain dr itu wajib mempedomani psl 9 PP 2 Thn 2003 jo psl 14 Kep 43 thn 2004 yg pelaks putusannya wajib mempe-domani mandat psl 33, 34 & 35 Kep 43 Thn 2004 shg yg dihitung 3 X SKHD adlh SKHD thdp pelanggar yg dlm

  • 39

    NOPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKETstatus pengawasan msh melakukan pengulangan pelanggaran, sedangkan thdp pelanggar yg tlhmemenuhi syarat psl 34 Kep 43 Thn 2004 yg mengamanatkan selambat2-nya 30 hr setlh berakhirnya masa hukuman maka thdp pelanggar tsb wajib dikembalikan ke keadaan semula shg thdp yg sdh dikembalikan ke keadaan semula scr yuridis berstatus bukan pelanggar lagi9-Bgmn hak terduga pelanggar dlm pelaks sidang banding , apakah berhak hadir di sidang banding ?Sidang banding scr yuridis mrpkn sidang yudex yuris yaitu menguji yuridis saja, bukan fakta dipersidangan shg hak terduga pelanggar sesuai dgn mandat psl 21 ayat (1) huruf c jo psl 66 Perkap 19 thn 2012 adlh tdk hadir dlm pesidangan.

  • 40

    NOPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKET10-Kenapa tdk ada penjelasan pengertian norma susila, norma hukum, norma agama & niai2 kearifan lokal ?Dlm norma pembuatan peraturan sesuatu yg dianggap diketahui olh umum atau scr ilmiah diatur dlm azas hukum, doktrin hukum, teori hukum & atau analogi hukum, maka tdk perlu ada penjelasan sbgmn penger-tian kata di atas.11-Bgmn pengertian psl 27 ayat (2) Perkap 14 Thn 2011 yg mengamanatkan thdp gar yg tlh diputus sidplin tdk dpt disidang KKEP ?Ketentuan tsb tdk dpt dipisahkan dgn mandat psl 27 ayat (1) Perkap 14 Thn 2011 yg mengamanatkan thdp gar kumulatif antara garplin & KEPP penegakan-nya dipilih salah satu berdasarkan pertimbangan atasan ankum serta Sarkum shg yg dimaksud dlm psl 27 ayat (2) adlh jenis perbuatan yg diatur dlm PP 2Thn 2003 & diatur juga dlm Perkap 14 Thn 2011 sedangkan thdp jenis perbuatan yg di luar itu

  • 41

    NOPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKETatau diatur dlm psl 12, 13 & 14 ayat (1) Pp 1 Thn 2003 maka mekanismenya wajib tunduk mandat psl 12, 13, 14 ayat (12) PP 1 Thn 2003 yaitu tetap melalui mekanisme KKEP shg mandat psl 27 ayat (2) tdk berlaku.

    12-Apa yg dimaksud dgn mandat psl 35 ayat (2) Perkap 19 thn 2012 yg berbunyi akreditor hrs memiliki kompetensi standar kualifikasi dgn sertifikasi yg ditetapkan oleh Kadivpropam?Pengertiannya adlh setiap pengemban fungsi penegak gar KEPP pd tahap riksa pendahuluan hrs sdh mengikuti dik / Lat dgn bukti sertifikat yg diterbitkan olh Kadivpropam atau Kapolda selaku delegasi wewenang dari Kadiv Propam.

  • 42

    NOPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKET13-Apa yg dimaksud dgn mandat psl 45 ayat (1) Perkap 19 thn 2012 yg mengamanatkan dlm hal terduga pelanggar tdk menunjuk pendamping, akreditor meminta pengemban fungsi hukum utk menunjuk pendamping sedangkan psl 75 ayat (1) huruf k menyebutkan pendam-ping berhak menerima hak jasa profesi, siapa yg menanggung biaya jasa profesi ?Jasa profesi buat pendam-ping timbul apabila pndampingan thdp tsk atau terdakwa dlm proses peradilan umum, sedangkan utk pendampingan dlm proses sidang KKEP tdk berlaku jasa profesi.14-Knp dlm psl 61 ayat (30 Perkap 19 thn 2012 ttg penyerhan kep penjatuhan hukuman kpd pelanggar mekanismenya bolak balik & knp tdk diserahkan langsung olh fungsi SDM ?Krn putusan kumplin tsb bersifat administratif dimana lembaga registratornya adlh Sekretariat KKEP maka utk kepentingan tertib adm diatur semuanya melalui Sekretariat KKEP, namun scr teknis penyerahan kep dpt diserahkan oleh fungsi SDM, sedangkan registrasi ada pd Sekretariat KKEP.

  • 43

    NOPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKET14-Bgmn sampul berkas gar psl 12, 13, 14 PP 1 thn 2003 & psl 13 PP 2 thn 2003 apakah menggunakan sampul disiplin atau Kode Etik ?Tentang sampul tergantung dari proses penegakannya, apabila awalnya ditangani olh Provos & kesimpulan pemeriksa Provos mrpkn gar KEPP maka berkas tetap berkas dari Provos, sedangkan apabila sejak awal ditangani olh akreditor, berkasnya langsung Kode Etik.15-Apakah thdp psl 12, 13 & 14 PP 1 Thn 2003 berkekuatan absolut / mutlak dlm pengertian apabila terbukti hrs PTDH atau sanksinya dpt dijatuhkan sanksi yg lain yg lbh rendah ?Penerapan psl 12, 13 & 14 PP 1 Thn 2003 penjthan hukumannya tdk absolut, krn penjthan hukuman wajib mempedomani psl 55 ayat (1) & (2) Perkap 19 Thn 2012 yaitu tergantung pd keyakinan hakim ditambah minimal 2 alat bukti; selain dari itu Komisi selaku Hakim wajib mempedomani azas Hakim memutus a, Hakim tdk tergantung pd psl yg

  • 44

    NOPERMASALAHANPEMECAHAN MASALAH / SOLUSIKETdidakwakan dlm artian meskipun dlm dakwaan psl ada ancaman hukuman minimal seperti diancam hukuman TP minimal 3 Thn maka apabila Hakim tdk yakin scr yuridis Hakim berhak membebaskan, shg azas ini wajib dipedomani juga olh KKEP shg meskipun persangkaannya atau tuntutannya menggunakan psl 12, 13 & 14 PP 1 Thn 2003 maka KKEP berwenang menjthkan putusan bebas atau penjthan sanksi di luar rekomendasi PTDH.

  • ANEV PELANGGARAN KEPP YANG DI LAKUKAN PERSONIL POLRI DI LINGKUNGAN JAJARAN POLDA ACEH

  • * CARA PENILAIAN : A = 100 (Paling Cepat Merespon Balasan Permintaan Laporan/Data) B = 80 (Cepat Merespon Balasan Permintaan Laporan/Data) C = 60 (Lambat Dalam Merespon Permintaan Laporan/Data) D = 40 (Sangat Lambat Dalam Merespon Permintaan Laporan/Data) E = 0 (Tidak Merespon/Tidak Mengirimkan Permintaan Laporan/Data)(berdasarkan penerimaan dari tanggal masuk data)DATA PENILAIAN POLRES JAJARAN POLDA ACEH YANG TELAH MENGIRIMKAN DATA GAR KKE DAN LAP PEMBUATAN PERNYATAAN BEBAS NARKOBA KEPADA SUBBID WABPROF BID PROPAM POLDA ACEH BULAN JULI TAHUN 2015

    NOKESATUANLAPORAN BULANJULISURAT PERNYATAANKET1POLRESTA BNABA2RES A BESARA A3RES PIDIEAA4RES LHOKSEUMAWECA5RES LANGSACE6RES A BARATAE7RES A SELATANBA8RES SABANGBE9RES A TENGGARACA10RES A TENGAHCE11RES BIREUNBA12RES A TAMIANGCE13RES GAYO LUESAA14RES A SINGKILCE15RES SIMEULUECE16RES BENER MERIAHBA17RES A TIMURCA18RES A UTARACA19RES NAGAN RAYABE20RES ABDYACE21RES A JAYACA

  • KET KKEP :JUMLAH: 361. SELESAI SIDANG: 132. DLM PROSES: 233. PTDH: 74. MINTA MAAF: 35. ALIH DISIPLIN: 2KET KKEP PENGGUNA NARKOBA :JUMLAH : 111. SELESAI : 82. DLM PROSES : 43. PTDH : 44. PRBUATAN TERCELA : 35. MINTA MAAF : 1KET KKEP PIDANA :JUMLAH: 51. SELESAI: -2. DLM PROSES: 53. ALIH DISIPLIN: -4. PTDH: -5. PDH: -6. PEMBINAAN: -KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH ACEHBIDANG PROFESI DAN PENGAMANANREKAPITULASI PELANGGARAN KKEP ANGGOTA/PNS POLDA ACEH DAN JAJARAN POLDA ACEHJULI TAHUN 2014

    NOKESATUANGOLONGAN PANGKATJMLYANG SUDAH DISIDANGJMLYANG BELUM DISIDANGJMLKETPMNPAMABATAPNSKKEPKKEP PIDANAKKEP NARKOBAKKEPKKEP PIDANAKKEP NARKOBA1POLDA ACEH2218--2210-31371192 ALIH DISIPLIN2POLRESTA BNA--8--83-362--23RES A BESAR--1--1----1--14RES PIDIE--4--4-----4-45RES LHOKSEUMAWE-1---1----1--16RES LANGSA--1--1--11----7RES A BARAT-------------8RES A SELATAN--3--3--11--229RES SABANG--------------10RES A TENGGARA--------------11RES A TENGAH--------------12RES BIREUN--1--1------1113RES A TAMIANG--1--1----1--114RES GAYO LUES--1--1----1--115RES A SINGKIL--------------16RES SIMEULUE--3--3----3--317RES BENER MERIAH--------------18RES A TIMUR--------------19RES A UTARA-11--2----2--220RES NAGAN RAYA--5--53--32--221RES ABDYA--------------22RES A JAYA--------------JUMLAH2447--5316-824205429

  • KET KKEP :JUMLAH: 361. SELESAI SIDANG: 12. DLM PROSES: 353. PTDH: -4. MINTA MAAF: -5. ALIH DISIPLIN: -KET KKEP PENGGUNA NARKOBA :JUMLAH : 181. SELESAI : 12. DLM PROSES : 173. PTDH : -4. PRBUATAN TERCELA : -5. MINTA MAAF : -KET KKEP PIDANA :JUMLAH: 41. SELESAI: 12. DLM PROSES: 33. ALIH DISIPLIN: -4. PTDH: -5. PDH: -PEMBINAAN: -KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH ACEHBIDANG PROFESI DAN PENGAMANANREKAPITULASI PELANGGARAN KKEP ANGGOTA/PNS POLDA ACEH DAN JAJARAN POLDA ACEHJULI TAHUN 2015

    NOKESATUANGOLONGAN PANGKATJMLYANG SUDAH DISIDANGJMLYANG BELUM DISIDANGJMLKETPMNPAMABATAPNSKKEPKKEP PIDANAKKEP NARKOBAKKEPKKEP PIDANAKKEP NARKOBA1POLDA ACEH-215--17----10-7172POLRESTA BNA--5--51-1221-33RES A BESAR--3--3------334RES PIDIE--2--2----2--25RES LHOKSEUMAWE--2--2----1-126RES LANGSA--------------7RES A BARAT--1--1------118RES A SELATAN--------------9RES SABANG--------------10RES A TENGGARA--1--1------1111RES A TENGAH--2--2-----2-212RES BIREUN--1--1-1-1----13RES A TAMIANG--5--5----3-1414RES GAYO LUES--1--1----1--115RES A SINGKIL--5--5----4-1516RES SIMEULUE--3--3----2-1317RES BENER MERIAH--------------18RES A TIMUR--2--2----1-1219RES A UTARA--2--2----2--220RES NAGAN RAYA-12--3----3--321RES ABDYA--------------22RES A JAYA--3--3----3--3JUMLAH355--5811133531755

  • **