BANTEN · PDF fileDalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, ... Tahun 2004 Nomor 66

= R E N J A =

RANCANGAN RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

TAHUN 2016

PPEEMMEERRIINNTTAAHH PPRROOVVIINNSSII BBAANNTTEENN DDIINNAASS SSOOSSIIAALL

JJll.. KKii AAjjuurruumm NNoo.. 33 CCiippooccookk JJaayyaa TTeellpp.. ((00225544)) 220099995555 FFaaxx.. ((00225544)) 221199778844 SSeerraanngg -- BBaanntteenn 4422112211

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

DinasSosialProvinsiBantenTahun2015

RancanganRencanaKerja(Renja)DinasSosialProvinsiBantenTahun2016

I

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia

serta ridho-Nya, maka kami dapat menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja

(Renja) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2016.

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun

2016 ini memuat tentang dokumen perencanaan Dinas Sosial Provinsi Banten

untuk masa periode 1 (satu) tahun, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan Bidang Kesejahteraan

Sosial yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2015 dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten

Tahun 2012 - 2017.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses

pelaksanaan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial

Provinsi Banten Tahun 2016 ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Rancangan

Awal Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan acuan serta pedoman dalam

pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial yang

dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2016.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Maret 2015

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

Drs. H. NANDY MULYA S.,MM Pembina Utama Madya

NIP. 19580909 198503 1 024

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………… I

Daftar isi ……………………………………………………………………………………… II

Daftar Tabel ……………………………………………………………………………..…… III

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………… 1

1.1 Latar Belakang …………………………………………………….. 1

1.2 Landasan Hukum ………………………………………………….. 2

1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………….. 5

1.4 Sistematika Penulisan ..…………………………………………… 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 ………..…..……… 1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Capaian Renstra ……..….. 1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan …………….………………………….. 11

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Provinsi Banten ………………..……………………. 15

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……………………… 18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..……… 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .………………… 1

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah ………….. 1

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja …………………………….. 3

3.3 Program dan Kegiatan …………………………………………….. 5

3.3.1 Visi ………………………………………………………….. 5

3.3.2 Misi …….. …………………………………………………… 6

3.3.3 Kebijakan …………………………………………………… 7

3.3.4 Program …………………………………………….……… 8

3.3.5 Kegiatan ……………………………………………….…… 10

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………. 1

4.1 Penutup ……………………………………………………………… 1

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III

DAFTAR TABEL

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 ………...………… 1

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian

Renstra s/d Tahun 2014 Dinas Sosial Provinsi Banten ……….. 4

Tabel 2.2 Pencapain Kinerja Pelayanan DInas Sosial

Provinsi Banten …………………………………..……………….. 12

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015

Dinas Sosial Provinsi Banten …..……………………………….. 20

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Kabupaten/Kota Tahun 2015 …..……………………………….. 29

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .………………… 1

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan

Prakiran Maju Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Banten ……. 12

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



I - 1

BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (Renja)

SKPD adalah Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh

SKPD dalam 1 (satu) Tahun anggaran. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)

SKPD merupakan penjabaran Renstra SKPD yang mengacu pada RKPD.

Dinas Sosial Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Banten, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial yang

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial, berkewajiban menyiapkan

dan Menyusun Rancangan AkhirRencana Kerja (Renja) Tahun 2016 sebagai acuan

dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun

2016 disusun dengan berpedoman pada Rancangan AkhirRencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017, mengacu pada

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten

Tahun 2016, serta merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Sosial Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017, yang memuat tentang evaluasi

pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2014 - 2015

serta Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2016.

Untuk Tahun 2016 Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial

Provinsi Banten akan memasuki tahun ke - 4 dari pelaksanaan Rencana Strategis

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



I - 2

(Renstra) Tahun 2012 - 2017, dalam rangka mewujudkan Visi Dinas, yaitu :

“Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”

yang dijabarkan kedalam Misi :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur.

2. Meningkatnya Akses Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial,

Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS).

3. Mengembangkan Prakarsa, Peran aktif dan Potensi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Sejalan dengan Visi dan Misi Dinas Sosial tersebut, dengan memperhatikan

tema Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RRKPD) Provinsi Banten

Tahun 2016, yaitu : ”Penguatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Rakyat Banten yang Berkeadilan” maka isu penting dan masalah

mendesak Provinsi Banten Tahun 2016 yang menjadi lingkup kewenangan

penanganan Dinas Sosial adalah Masalah Kemiskinan dan kerawanan sosial yang

juga merupakan akar masalah dari timbulnya Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS). Berdasarkan isu penting dan permasalahan tersebut, maka

kemiskinan juga merupakan prioritas pembangunan yang menjadi fokus Dinas

Sosial adalah prioritas ke- 2 (dua) dari prioritas pembangunan Provinsi Banten tahun

2016 yaitu ” Perlindungan Sosial ,Pemberdayaan Ekonomi dan antisipasi kerawanan

sosial”.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Banten ini

disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



I - 3

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan

dan Penanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



I - 4

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun

2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana

Jangka Panjang Daerah (RJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Banten Nomor 26);

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan

Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun Jamak (Lembaran Daerah

Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Banten Nomor 40);

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun

2012 - 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);

17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 (Berita

Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12).

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



I - 5

YUSUNAN 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Banten

Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahunan

yang merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Sosial Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2016. penyusunan Rancangan AkhirRencana Kerja (Renja) Dinas

Sosial Provinsi Banten Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan prioritas pembangunan

bidang kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Sosial Provinsi Banten untuk dilaksanakan pada Tahun 2016 sesuai Prioritas

Pembangunan Provinsi Banten;

2. Menetapkan Rencana Kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan

prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada

tahun 2016 secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial

Provinsi Banten Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja bagi

seluruh unsur pelaku pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dilingkungan

Dinas Sosial provinsi Banten;

2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Dinas Sosial Tahun 2016;

3. Memberikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial

Provinsi Banten (Rencana Kerja tahunan);

4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Sosial Provinsi Banten untuk satu tahun kedepan.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



I - 6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Provinsi Banten dan

menguraikan tentang latar belakang, landasan hokum, maksud dan

tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL

TAHUN 2015

Bab ini memuat kajian terhadap terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Tahun lalu dan perkiraan capaian

tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya

pada waktu penyusunan Renja Dinas Sosial Provinsi Banten yang

sudah disahkan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL

PROVINSI BANTEN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional,

tujuan dan sasaran Racangan Akhir Renja Dinas Sosial dan program

dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah

pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


RancanganAwalRencanaKerja(Renja)DinasSosialProvinsiBantenTahun2016

II - 39

BBAABB IIII EEVVAALLUUAASSII PPEELLAAKKSSAANNAAAANN RRAANNCCAANNGGAANN

RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA DDIINNAASS SSOOSSIIAALL PPRROOVVIINNSSII BBAANNTTEENN TTAAHHUUNN 22001144

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN RENSTRA

Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2014 dijabarkan

ke dalam program dan kegiatan yang terdiri dari 7 (Tujuh) Program dan 29 Kegiatan.

Rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Dinas Sosial;

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPS;

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BP2S;

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dinas Sosial;

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada BPS;

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada BP2S;

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Dinas Sosial;

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada BPS;

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada BP2S;

- Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur;

2. Program Rehabilitasi Sosial

- Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia;

- Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks Napza;

- Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Cacat dan Eks Penyakit Kronis;

- Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada BPS;

- Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran pada BPS;

- Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada BP2S;

- Penerimaan dan Penyaluran pada BP2S.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

- Peningkatan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan

Kejuangan (NK3);

- Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Kesos Masyarakat;

- Promosi, Publikasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

- Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin;

- Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil;

- Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan.

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Perlindungan Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Bermasalah;

- Perlindungan Sosial Korban Bencana;

- Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial.

6. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;

- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial Provinsi Banten.

7. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

- Penyusunan dan Penyediaan Data dan Informasi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun

2014 dilakukan terhadap Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan

tujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan visi dan misi sebagai

bahan rekomendasi perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan program

kegiatan dimasa yang akan datang. Evaluasi program kegiatan dilaksanakan

terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan

keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian

sasaran.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

PRORAM DAN KEGIATAN

Realisasi Keuangan

Dengan alokasi anggaran Dinas Sosial Provinsi Banten sebesar Rp.

60.983.000.000,00 (Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga

Juta Rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, capaian kinerja

input anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten

adalah Rp. 59.200.148.262,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Juta

Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) atau

97,08% dan realisasi fisik mencapai 99,56%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Realisasi Keuangan

% Rp %

1 3 4 5 6

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,713,000,000 100.00 7,399,507,731 95.94

II BELANJA LANGSUNG 53,270,000,000 99.56 51,800,640,531 97.24

4,096,833,000 3,711,684,850 90.60

1 Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin 2,856,833,000 90.56 2,517,332,000 88.12

2 500,000,000 100.00 455,137,850 91.03

3 740,000,000 100.00 739,215,000 99.89

2

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil

Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan

NO. PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN

REALISASI

FISIKKEUANGAN

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

% Rp %

Rehabilitasi Sosial 9,487,954,000 9,332,643,695 98.36

4 3,300,000,000 100.00 3,242,210,425 98.25

5 1,163,000,000 100.00 1,161,402,600 99.86

6 1,175,954,000 100.00 1,148,431,400 97.66

7 Pelayanan dan Perlindungan Sosial Pada BPS 850,000,000 100.00 818,138,360 96.25

8 Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran Pada BPS 400,000,000 100.00 391,174,410 97.79

9 1,261,332,500 100.00 1,250,417,500 99.13

10 Penerimaan dan Penyaluran Pada BP2S 1,337,667,500 100.00 1,320,869,000 98.74

25,020,000,000 24,579,672,359 98.24

11 800,000,000 100.00 798,535,000 99.82

12 4,920,000,000 100.00 4,834,011,109 98.25

13 19,300,000,000 100.00 18,947,126,250 98.17

6,166,850,000 5,891,302,000 95.53

14 4,200,000,000 100.00 3,934,791,000 93.69

15 400,000,000 100.00 396,706,000 99.18

16 1,566,850,000 100.00 1,559,805,000 99.55

819,000,000 780,878,200 95.35

17 169,000,000 100.00 149,736,200 88.60

18 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 650,000,000 100.00 631,142,000 97.10

7,279,363,000 7,117,010,927 97.77

19 1,610,000,000 98.00 1,563,400,800 97.11

20 765,500,000 100.00 753,487,100 98.43

21 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1,570,000,000 100.00 1,540,116,919 98.10

Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia

Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial dan Eks Napza


REALISASI

FISIKKEUANGAN

Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Cacat dan Eks Penyakit Kronis

Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Pada BP2S

Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran Bermasalah

Perlindungan Sosial Korban Bencana

Fasilitasi Pendampingan dan Penunjang PKH, Jamsosratu, Askesos dan Sumber Dana Sosial

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Kesos Masyarakat

Peningkatan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan [NK3]

Promosi, Publikasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

% Rp %

22 Peningkatan Kapasitas Aparatur 784,500,000 100.00 756,299,400 96.41

23 867,935,000 100.00 861,605,000 99.27

24 222,848,000 100.00 222,580,000 99.88

25 161,565,000 100.00 158,325,400 97.99

26 162,138,000 100.00 160,376,056 98.91

27 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BPS 460,500,000 100.00 430,362,421 93.46

28 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BP2S 674,377,000 100.00 670,457,831 99.42

400,000,000 387,448,500 96.86

29 Penyediaan Data Pembangunan 400,000,000 100.00 387,448,500 96.86

60,983,000,000 99.56 59,200,148,262 97.08


REALISASI

FISIKKEUANGAN

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BP2S

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

JUMLAH

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BPS

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BP2S

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPS

Realisasi Target

Sebagai implementasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, maka

Dinas Sosial Provinsi Banten menyusun target kinerja berdasarkan volume

tolok ukur yang dapat direkapitulasi kedalam besaran sebagai berikut :

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

Tabel 2

Target Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

1 3 4 5

1.

1. 1820KK 1820KK 100.00

2. 24 Org 24 Org 100.00

3. 51 Org 51 Org 100.00

4. 60 Org 60 Org 100.00

5. Sosialisasi Bantuan Pemberdayaan Sosial melalui Hibah/Bansos 1000 Org 1000 Org 100.00

6. Bimbingan Sosial Motivasi Fakir Miskin 820 Org 820 Org 100.00

7. Bimbingan Teknis Pemantapan Manajemen KUBE 90 Org 90 Org 100.00

8. KUBE Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Stimulan UEP Barang 68 KUBE 56 KUBE 81.00

9. Study Kelayakan KUBE Tahun 2015 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota 100.00

10. Bimbingan Lanjut Program Pemberdayaan FM Tahun 2013 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota100.00

11. Bursa Produk KUBE 10 KUBE 10 KUBE 100.00

2.

1. 385 Org 385 Org 100.00

2. 80 Org 80 Org 100.00

3. 220 Org 220 Org 100.00

4.Pembinaan dan Pemantapan Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

30 Org 30 Org 100.00

5. 385 Org 385 Org 100.00

6. 30 Org 30 Org 100.00

Seleksi Pendamping Sosial KUBE

NO.

PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR

TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

Pendamping Sosial yang mendapatkan Bimbingan Teknis

Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan

Seleksi Keluarga, Perempuan (PRSE) dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

Pembinaan Kesejahtraan Keluarga dan Perempuan (PRSE) dilokasi P2WKSS

Pembinaan Kesejahtraan Keluarga dan perempuan (PRSE)

2

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskn

Identifikasi dan Seleksi (verifikasi) Sosial Fakir Miskin

Rapat Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin

Pemberian Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan UEP KMM

Rapat Evaluasi Lembaga Konsultasi KesejahtraanKeluarga (LK3) se Provinsi Banten

BAPPEDA P

ROVINSI B

ANTEN



II - 39

1 3 4 5

3.

1.200 KK (10

Pendamping)200 KK (10

Pendamping)100.00

2. 30 KK 30 KK 100.00

3. Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Tertinggal 30 KK 30 KK 100.00

4. 120 KK 120 KK 100.00

5. 160 KK 160 KK 100.00

6. 15 Org 15 Org 50.00

Bimbingan Lanjut Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Tertinggal

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Terpencil

Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil

Pemetaan dan Pembinaan Pendamping Komunitas Masyarakat tertinggal

Bimbingan Sosial bagi Warga Komunitas Masyarakat Tertinggal

Bimbingan Kewirausahaan Bagi Warga Komunitas Masyarakat Tertinggal

2

NO.


TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, realisasi target kinerja

96,85%, hal ini dikarenakan satu tolok ukur yakni KUBE fakir miskin yang

mendapatkan bantuan stimulant UEP barang pada kegiatan Peningkatan dan

Pembinaan Sosial Fakir Miskin sebanyak 12 KUBE pada Kabupaten

Tangerang tidak terealisasi karena Pihak Ketiga Pemenang Lelang

mengundurkan diri.

Tabel 3 Target Kinerja Program Rehabilitasi Sosial

1 3 4 5

Rehabilitasi Sosial

4.

1. 800 Org 800 Org 100.00

2. 251 Org 251 Org 100.00

3. 400 Otg 400 Otg 100.00

4. 40 Org 40 Org 100.00

NO.


Forum Anak Daerah

TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

2

Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia

Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) tingkat Provinsi Banten

Pertemuan dan Pemantapan Petugas Pendamping bagi Lanjut Usia

Lomba Kreativitas Anak Dalam Rangka HAN

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

1 3 4 5

5. 60 Org 60 Org 100.00

6. 90 Org 90 Org 100.00

7. 100 Org 100 Org 100.00

8. 340Org 340Org 100.00

9. 285 Org 285 Org 100.00

10. 30 Org 30 Org 100.00

11. 100 Org 100 Org 100.00

12. 70 Org 70 Org 100.00

13. 2 Keg 2 Keg 100.00

14. 1 Keg 1 Keg 100.00

15. 10 Org 10 Org 100.00

16. 40 Org 40 Org 100.00

5

1. Pelatihan keterampilan bagi Eks Narapidana diLapas Kabupaten Lebak 15 Org 15 Org 100.00

2. Pelatihan keterampilan bagi Eks Narapidana diLapas Wanita Tangerang 15 Org 15 Org 100.00

3. Pelatihan keterampilan bagi Eks Narapidana diBAPPAS Serang 15 Org 15 Org 100.00

4.Bimbingan Sosial Pencegahan PenyalahangunaanNapza dan HIV/AIDS diKab. Serang

100 Org 100 Org 100.00

5.Bimbingan Sosial Pencegahan PenyalahangunaanNapza dan HIV/AIDS diKota Tangerang Selatan

100 Org 100 Org 100.00

6.Bimbingan Sosial Pencegahan PenyalahangunaanNapza dan HIV/AIDS diKab. Tangerang

100 Org 100 Org 100.00

7.Bimbingan Sosial Pencegahan PenyalahangunaanNapza dan HIV/AIDS diKab. Pandeglang

100 Org 100 Org 100.00

8.Bimbingan Sosial Pencegahan PenyalahangunaanNapza dan HIV/AIDS diKab. Lebak

100 Org 100 Org 100.00

9.Bimbingan Sosial Pencegahan PenyalahangunaanNapza dan HIV/AIDS diKota. Serang

100 Org 100 Org 100.00

10.Bimbingan Sosial Pencegahan PenyalahangunaanNapza dan HIV/AIDS diKota Tangerang

100 Org 100 Org 100.00

NO.


TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

2

Kongres Anak Indonesia

Bantuan Lembaga Kesejahtraan Sosial anak dan Lanjut Usia

Sidang Tim Pembentukan Pemberian Ijin Pengangkatan Anak (PIPA)

Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Susila dan Eks Napza

Peningkatan Kapasitas Petugas Penanganan Anak

Rapat Koordinasi Komda Lansia Kab/Kota

Rehabilitasi Anak Jalanan dalam Panti

Penanganan Kedarurataan Anak dan Lansia

Seminar Penanganan Anak balita Terlantar Melalui Taman Anak Sejahtera

Pertemuan Lembaga yang Menangani Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Pembentukan Komda Lansia Kab/Kota

Penanganan Sosial Anjal Berbasis Masyarakat

Penguatan Lembaga Kesejahtraan Sosial

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

1 3 4 5

Rehabilitasi Sosial

11.Bimbingan Sosial Pencegahan PenyalahangunaanNapza dan HIV/AIDS diKota Cilegon

100 Org 100 Org 100.00

12.Bimbingan Sosial dan Motivasi Kerja BagiTuna Sosial diKota Tangerang Selatan

80 Org 80 Org 100.00

13. Bimbingan Sosial dan Motivasi Kerja BagiTuna Sosial diKota Cilegon 80 Org 80 Org 100.00

14. Pembinaan Mental Spiritual/Keagamaan untuk ODHA diKota Serang 30 Org 30 Org 100.00

15. Pembinaan Sosial dan Konseling Psikologi bagi ODHA di Kabupaten Serang 30 Org 30 Org 100.00

16.Pembinaan Bantuan Peningkatan Gizi bagi penderita ODHA serta Sosialisasi Penyalhgunaan Napza dan HIV/AIDS

300 Org 300 Org 100.00

17. Bimbingan Lanjut 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 100.00

18. Konsultasi Teknis Penanganan Masalah Gepeng 9 Org 9 Org 100.00

6

1.Bimbingan Sosial dan Motivasi Kerja Penyandang Cacat Eks Kusta di Kabupaten Serang

15 Org 15 Org 100.00

2.Bimbingan Sosial dan Motivasi Kerja Penyandang Cacat Eks Kusta di Kota Serang

15 Org 15 Org 100.00

3. Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) Penyandang Disabilitas 150 Org 150 Org 100.00

4. Loka Bina Karya (LBK) Penyandang Disabilitas 15 Org 15 Org 100.00

5. Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas 9 Paket 9 Paket 100.00

6. Pemantapan Pendampingan ASODK Berat 27 Org 27 Org 100.00

7. Pelaksanaan dan Pengembangan Pendampingan Sosial 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 100.00

8. Bimbingan Lanjutan 1 Keg 1 Keg 100.00

Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Cacat dan Eks penyakit Kronis

NO.


TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

2

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

1 3 4 5

9. Rapat Persiapan Peringatan HDI 235 Org 235 Org 100.00

10 Hari Disabilitas Internasional 32 Org 32 Org 100.00

11. Temu Konsultasi Program Rehabilitasi Sosial 100 Org 100 Org 100.00

7

1. Pelayanan dan perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia (LU) terlantar 60 Org 60 Org 10.00

2.Pelayanan dan perlindungan Sosial bagi Klien Wanita Tindak Kekerasan (WKTK)

30 Org 30 Org 10.00

3. Pelayanan dan Perlindungan bagi Balita Terlantar 10 Org 10 Org 10.00

4. Pelayanan dan Perlindungan bagi Tuna Grahita 10 Org 10 Org 10.00

8

1. Seleksi CalonKlien Badan Perlindungan Sosial (BPS) Prov. Banten 107 Org 107 Org 100.00

2.Bimbingan dan Keterampilan bagi Klien Wanita KorbanTindak kekerasan (WKTK)

30 Org 30 Org 100.00

3. Bimbingan dan Pengasuh Bagi Klien Balita Terlantar 10 Org 10 Org 100.00

4.Fasilitasi Klien Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK) Melalui Modal Usaha

30 Org 30 Org 100.00

5. Fasilitasi Klien Wanita Tuna Grahita Melalui Modal Usaha 10 Org 10 Org 100.00

6. Pembinaan Lanjut (Binjut) Eks Klien BPS Melalui Kewirausahaan 40 Org 40 Org 100.00

7. Konsultasi Teknis Penanganan Korban Tindak Kekerasan (KTK) 6 Org 6 Org 100.00

8. Home Visit bagi Keluarga Klien BPS Provinsi Banten 8 Kab/kota 8 Kab/kota 100.00

9

1. Pembinaan Tuna Susila / Wanita Rentan Sosial Ekonomi 50 Org 50 Org 100.00

2. Pembinaan Gepeng / Masyarakat Miskin Rentan 80 Org 80 Org 100.00

Pelayanan dan Perlindungan Sosial Pada Balai Perlindungan Sosial

Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran pada BPS

Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial

NO.


TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

2

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

1 3 4 5

3. Pembinaan Remaja Putus Sekolah Terlantar 40 Org 40 Org 100.00

4. Pembinaan eks Napza 25 Org 25 Org 100.00

10

1. Rapat Standarisasi Pembinaan dan Seleksi Calon Klien BP2S 40 Org 40 Org 100.00

2.Rapat Teknis Koordinasi Persiapan Penjaringan/Penerimaan dan Seleksi Calon Klien BP2S

40 Org 40 Org 100.00

3.Penjaringan Calon Klien BP2S PMKS Gepeng, Wanita Tuna Susila (WTS), Remaja Putus Sekolah Terlantar (RPST) dan Eks Napza

195 Org 195 Org 100.00

4.Bimbingan Lanjut (Binjut) Eks Klien BP2S untuk PMKS Gepeng, Wanita Tuna Susila (WTS), Remaja Putus Sekolah Terlantar (RPST) dan Eks Napza

120 Org 120 Org 100.00

5.Pelatihan Kewirausahan PMKS Gepeng, Wanita Tuna Susila (WTS), Remaja Putus Sekolah Terlantar (RPST) dan Eks Napza

195 Org 195 Org 100.00

6. Praktek Belajar Kerja (PBK) Eks Klien BP2S 30 Org 30 Org 100.00

7. Pemberian Bantuan UEP Bagi Eks Klien BP2S 15 Org 15 Org 100.00

Penerimaan dan Penyaluran Pada Balai pemulihan dan Pengembangan Sosial

TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

2

NO.


Untuk program Rehabilitasi Sosial, tolok ukur di semua kegiatan

dilaksanakan sesuai rencana sehingga realisasi mencapai 100%.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

Tabel 4 Target Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1 3 4 5

Perlindungan dan Jaminan Sosial

11

1. Penjangkauan dan Rekruitmen KTK-PMB 12 Keg 12 Keg 100.00

2. Pemantapan Petugas Penanganan KTK - PMB 1 Keg 1 Keg 100.00

3. Rehabilitasi Psikososial 12 Keg 12 Keg 100.00

4. Pemulangan Dalam Provinsi KTK-PMB 80 Klien 80 Klien 100.00

6. Pemulangan Antar Provinsi KTK-PMB 10 Klien 10 Klien 100.00

7. Bimbingan Keterampilan KTK-PMB 8 Keg 8 Keg 100.00

8. Pendampingan UEP KTK-PMB 1 Keg 1 Keg 100.00

9 1 Keg 1 Keg 100.00

10. 20 paket 20 paket 100.00

11. 1 keg 1 keg 100.00

12.

1. 48 Org 48 Org 100.00

2. 100 Org 100 Org 100.00

3. 160 Org 160 Org 100.00

4. 100 Org 100 Org 100.00

5. 150 Org 150 Org 100.00

6. 1.286 Org 1.286 Org 100.00

7. 500 Org 500 Org 100.00

8. 240 org 240 org 100.00

9. 30 org 30 org 100.00

10. 1.286 Org 1.286 Org 100.00

11.Fasilitasi Penyiapan Bakti Sosial Nasional (BAKSOSNAS) TAGANA Tahun 2014

25 org 25 org 100.00

12. 20 Org 20 Org 100.00

TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

2

Verifikasi Calon Penerima Bantuan Sosial UEP KTK-PMB

Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran Bermasalah

NO.


Bantuan Sosial UEP KTK-PMB

Bimbingan Lanjut KTK-PMB

Perlindungan Sosial Korban Bencana

Verifikasi dan Pemutakhiran Data Anggota TAGANA se-Provinsi Banten

Rapat Koordinasi dan Rencana Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana

Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) TAGANA Ke-IV Tingkat Provinsi Banten

Pembinaan Capacity Building TAGANA Se-Provinsi Banten

Pelatihan dan Pemantapan TAGANA Se-Provinsi Banten

Pembinaan dan Penguatan Manajemen Tim Kampung Siaga Bencana (KSB)

Penyiapan TAGANA dan Pembinaan TAGANA di Kab/Kota Se-Provinsi Banten

Gladi Lapangan dan Apel TAGANA se-Provinsi Banten

Lomba Kecamatan Siaga Bencana

Pembuatan dan Publikasi Film Dokumenter Peran dan Pelayanan TAGANA dalamPenanggulangan Bencana

Pengerahan TAGANA ke Lokasi Bencana

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

1 3 4 5

13. Piket Tugas Perlindungan Sosial Siaga Bencana 5 Org 5 Org 100.00

14. Transport Pemulangan Orang Terlantar 300 Org 300 Org 100.00

15.Fasilitasi Operasional Tim Petygas Pelayanan Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial

13 Org 13 Org 100.00

16. Fasilitasi Penyiapan Buffer Stock 12.450 Paket 12.450 Paket 100.00

17. Pembentukan Kampung Siaga Bencana 60 Org 60 Org 100.00

13.

1. 10 Dok 10 Dok 100.00

2. 16 Org 16 Org 100.00

3. 98 Org 98 Org 100.00

4. 17 Org 17 Org 100.00

5. 80 Org 80 Org 100.00

6. 308 Org 308 Org 100.00

7. 388 Org 388 Org 100.00

8. 1 Keg 1 Keg 100.00

9. 9 Unit 9 Unit 100.00

10. 1 Gedung 1 Gedung 100.00

12. 5 Keg 5 Keg 100.00

13. 1 Keg 1 Keg 100.00

14. 1 Keg 1 Keg 100.00

15. 16 Org 16 Org 100.00

16. 1 Keg 1 Keg 100.00

17.1 Keg 1 Keg 100.00

18.12 Bln 12 Bln 100.00

19.1 Keg 1 Keg 100.00

20.2.000 Org 2.000 Org 100.00

21.52 Org 52 Org 100.00

TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

2

NO.


Sosialisasi Askesos

Bimbingan dan Motivasi Askesos

Bimbingan Teknis UGB/PUB

Pemantapan Petugas Askesos Kab/Kota

Fasilitasi Pendampingan dan Penunjang PKH, Jamsosratu, Askesos dan Sumber Dana Sosial

Pendaataan UGB/PUB dan ASKESOS di wilayah Provinsi Banten

Pemantapan Petugas Undian

Sosialisasi UGB/PUB

Publikasi UGB / PUB Melalui Media

Rapat Tim Koordinasi PKH Provinsi Banten

Pembinaan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan

Fasilitasi Sewa Gedung Sekretariat UPPKH Provinsi

Pemilihan Pendamping dan Operator PKH berprestasi dan Lomba Bagi RTSM

Sosialisasi Program PKH Melalui Media

Pembekalan Pra Tugas Bagi Pendamping dan Operator Jamsosratu

Pembuatan Kartu Peserta Jamsosratu, Formulir Pemuktahiran, Formulir Verifikasi

Premi Peserta JAMSOSRATU

Fasilitasi Tim Pengelola JAMSOSRATU

Publikasi JAMSOSRATU

Pengembangan Kapasitas peserta JAMSOSRATU

Pembinaan Pendamping dan Operator Program JAMSOSRATU

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

1 3 4 5

22. 289 Org 289 Org 100.00

23. 12 Bln 12 Bln 100.00

24. 226 Org 226 Org 100.00

25. 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota 100.00


27. 150 Org 150 Org 100.00

28. 209 Org 209 Org 100.00

29. 128 Org 128 Org 100.00

30. 1 Dok 1 Dok 100.00

31. 420 Org 420 Org 100.00

32. 1 keg 1 keg 100.00

33. 510 Org 510 Org 100.00

TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

2

Fasilitasi Penyaluran JAMSOSRATU

NO.


Fasilitasi Sekretariat Operator JAMSOSRATU Provinsi Banten dan ATK Pendamping

Rapat Koordinasi Bagi Tim Pengendali, pendamping dan pengelola JAMSOSRATU

Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan dan Klaim Pertanggungan JAMSOSRATU

Pemantauan Pemberian Bantuan JAMSOSRATU

Bimbingan Teknis Service Provider PHK Tingkat Provinsi Banten

Rekruitmen Pendamping dan Operator JAMSOSDA Provinsi Banten

Validasi dan verifikasi Peserta dan Pengelola JAMSOSDA Provinsi Banten

Penyusunan Pergub JAMSOSDA Tahun 2015

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program JAMSOSDA

Lomba Cerdas Cermat Tingkat SD, SMP dan SMA Bagi Peserta JAMSOSRATU

Pembekalan Persiapan Exit Strategi Bagi Peserta JAMSOSRATU

Pelaksanaan program Perlindungan dan Jaminan Sosial, tolok ukur di

semua kegiatan dilaksanakan sesuai rencana sehingga realisasi mencapai

100%.

Tabel 5 Target Kinerja Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

1 3 4 5

14.

1. Pertemuan Kelembagaan Forum Komunikasi TKSK 155 Org 155 Org 100.00

2. Sinergi Program dan Penghargaan TKSK Berprestasi 45 Org 45 Org 100.00

3. Bimbingan Manajemen Orsos/LKS 160 Org 160 Org 100.00

4. Bimbingan Teknis PSM 150 org 150 org 100.00

5. Pembinaan PSM dilokasi 160 org 160 org 100.00

TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

2

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Kesos Masyarakat

NO.


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

1 3 4 5

6. Pertemuan WKSBM 50 org 50 org 100.00

7. Pertemuan Dunia Usaha 50 org 50 org 100.00

8. Temu Informasi Pemerintah, Dunia Usaha dan Organisasi Sosial 70 org 70 org 100.00

9. Temu Informasi Pemerintah dengan PSKS 25 org 25 org 100.00

10 Pelatihan Dasar Pengurus Karang Taruna 160 Org 160 Org 100.00

11. 150 org 400 Org 100.00

12. 320 org 50 Org 100.00

13. 1 Dok 160 Org 100.00

14. 155 Org 40 Org 100.00

15. 45 Org 240 Org 100.00

16. 150 Org 160 Org 100.00

17 45 Org 160 Org 100.00

18. 150 org 160 Org 100.00

19 45 org 8 Keg 100.00

20. 300 org 155 Org 100.00

21. 300 org 160 Org 100.00

22. 200 Org 160 Org 100.00

23. 1 Dok 160 Org 100.00

24. 155 Org 8 Keg 100.00

25 6 Org 155 Org 100.00

15.

1. 50 Org 50 Org 100.00

2. 50 Org 50 Org 100.00

3. 1 Dok 1 Dok 100.00

4. 150 Org 150 Org 100.00

5. 120 Org 120 Org 100.00

6. 30 Org 30 Org 100.00

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)

Pengenalan Nilai-nilai Situs Bangunan Bersejarah (Ziarah Wisata)

Peningkatan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan [NK3]

Peringatan Hari Pahlawan 10 November

Seminar Perjuangan Syech Nawawi Al Bantani dan Brigjen H. Syam'un

NO.


Rakerda PSKS

Penyusunan Pedoman Rakerda PSKS

Bimbingan Teknis Peningkatan SDM PSKS

Sinergi Program dan Penghargaan LKS Berprestasi

Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Provinsi Jambi

Bimbingan Peningkatan dan Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan Kepada Guru

Lokakarya Gambar Sultan Ageng Tirtayasa kepada Guru dan Siswa

Bulan Bakti Sosial PSM

Sinergi Program dan Penghargaan PSM Berprestasi

Pembinaan Karang Taruna diLokasi Pemetaan Program Pembangunan Perdesaan Terpadu

Sinergi Program dan penghargaan Karang Taruna Berprestasi

Bulan Bakti Sosial Karang Taruna

Penatalaksanaan Kelembagaan Sosial

Gebyar Pilar Sosial Tingkat Provinsi Banten

TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

2

Peningkatan Kualitas IT SDM TKSK Provinsi Banten

Simulasi Rakerda PSKS Tingkat Kecamatan

Perti saka Pramuka Bina sosial

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

1 3 4 5

16. 100.00

1. 200 Org 200 Org 100.00

2. 155 Org 155 Org 100.00

3. 15 Org 15 Org 100.00

4. 15 Org 15 Org 100.00

5. 308 Org 308 Org 100.00

6. 7 Org 7 Org 100.00

TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

2

NO.


Penyuluhan kepada Lembaga kesejahtraan sosial (LKS) Se-Provinsi Banten Tahun 2014

Penyuluhan melalui KSN Expo tahun 2014

Penyuluhan Sosial Keliling Tahun 2014

Penyusunan TKSK Se Provinsi Banten Tahun 2014

Penyuluhan melalui Banten Expo Tahun 2014

Penyuluhan melalui Media Cetak Buku Profil dan Website tahun 2014

Promosi, Publikasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial realisasi

target kinerja mencapai 100%.

Tabel 6 Target Kinerja Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1 3 4 5

17.

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan 12 Dok 12 Dok 100.00

2. Penyusunan Neraca Aset 1 Dok 1 Dok 100.00

3. Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 1 Dok 1 Dok 100.00

4. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan 1 Dok 1 Dok 100.00

18.

1. Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Sosial Tahun 2014 100 Org 100 Org 100.00

2. Penyusunan Renja Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2015 50 Buku 50 Buku 100.00

3.Penyusunan RKA/DPA/DPPA dan DRPK Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2014-2015

3 Dok 3 Dok 100.00

4. Sosialisasi Program Tahun 2014 30 Org 30 Org 100.00

5. Penyusunan Laporan Kinerja (Lakip) SKPD Tahun 2014 1 Dok 1 Dok 100.00

6. Rapat Konsultasi Perencanaan dan Evaluasi Program Tahun 2014 6 Org 6 Org 100.00

TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

2

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

NO.


Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

1 3 4 5

7. Rapat Koordinasi Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2014 30 Orang 30 Orang 100.00

8. 80 Orang 80 Orang 100.00

9. Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Sosial Tahun 2014 6 Orang 6 Orang 100.00



TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

2

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2014

Evaluasi Hibah dan Bansos tahun 2014

NO.


Rapat Evaluasi Hibah dan Bansos Tahun 2014

Pelaksanaan program Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola

Pemerintah Daerah semua tolok ukur di kegiatan dilaksanakan sesuai rencana

sehingga realisasi mencapai 100%.

Tabel 7

Target Kinerja Program Peningkatan, Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1 3 4 5

19.

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sosial Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 100.00

20.

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sosial Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 100.00

21

1.Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Dinas Sosial Provinsi Banten

12 Bulan 12 Bulan 100.00

2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 12 Bulan 100.00

3. Penyediaan Barang dan Jasa Gedung LBK Lebak 12 Bulan 12 Bulan 100.00

NO. PROGRAM / KEGIATAN / TOLOK UKUR

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran


TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

2

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

1 3 4 5

22

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Kesejahtraan Sosial 50 Org 50 Org 100.00

2. 75 Org 75 Org 100.00

3. Hari kesetiakawanan Sosial Nasional 200 Org 200 Org 100.00

4. 1 Dok 1 Dok 100.00

5. 1 Dok 1 Dok 100.00

23

1. 2 Pkt 2 Pkt 100.00

2.Pengadaan Perlengkapan Kantor Pada Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten

2 Pkt 2 Pkt 100.00

3. Pengadaan Meubelair Pada Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten 1 Pkt 1 Pkt 100.00

4. Pengadaan Alat Praktek Pada Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten 1 Pkt 1 Pkt 100.00

5.Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Wisma Pada Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten

4 Pkt 4 Pkt 100.00

24.

1. 12 Bulan 12 Bulan 100.00

25.

1.Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten


2.Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Bangunan Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten


26.

1. 12 Bulan 12 Bulan 100.00

27.

1. 12 Bulan 12 Bulan 100.00

2.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Didalam dan Keluar Daerah

12 Kali 12 Kali 100.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Perlindungan Sosial


Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Perlindungan Sosial Banten

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Perlindungan Sosial

Kajian Akademis Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Anak

Penyempurnaan Naskah Kajian Akademis Raperda Penyandang Disabilitas

Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga pada Balai Perlindungan Sosial Provinsi banten


Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Perlindungan Sosial

TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

2

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

1 3 4 5

28.

1.Penyediaan Barang dan Jasa PadaBalai Pemulihan dan Pengembangan Sosial Provinsi banten


2.Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial Provinsi Banten

9 Kali 9 Kali 100.00

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial

TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

2


Untuk program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan

Kapasitas Aparatur semua tolok ukur di kegiatan dilaksanakan sesuai rencana

sehingga realisasi mencapai 100%.

Tabel 8 Target Kinerja Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

1 3 4 5

29.

1. Rapat Koordinasi Data Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2014 45 Org 45 Org 100.00

2. 158 Org 158 Org 100.00

3. 119 Org 119 Org 100.00

4. 30 Org 30 Org 100.00

Pemuktahiran Data dan Informasi Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahu 2014

Pelatihan Petugas dan Pendataan By Name By Adress (BNBA) Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahtraan Sosial (PSKS) Tahun 2014

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sosialisasi Hasil Pendataan PMKS dan PSKS Tahun 2014


Penyediaan Data Pembangunan

TARGET KINERJA

RENCANA REALISASI %

2

Pelaksanaan program Penyediaan Data Pembangunan Daerah semua

tolok ukur di kegiatan dilaksanakan sesuai rencana sehingga realisasi

mencapai 100%.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

Secara umum dapat dikemukakan bahwa, dalam evaluasi rencana kerja yang

dilaksanakan terhadap program kegiatan Tahun 2015 Tingkat pencapaian indikator

input dan indikator output ditargetkan mencapai 100 %. Untuk penjelasan secara

rinci tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2015,

disampaikan pada tabel 2.1 berikut :

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan

Capaian Renstra s/d Tahun 2014 Dinas Sosial Provinsi Banten

Target

Renja

SKPD

Tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

Berjalan

2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

(2) (4) (5) (6) (7) (8 = 7/6) (9) (10) (11=10/4)

1 12 Urusan Sosial

1 20 52 Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1 20 52 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan ‐ Laporan Kinerja Keuangan 12 Bulan 12 Bln 12 Bln 100,00 12 Bulan 12 Bulan 100,00

dan Neraca Aset Dinas Sosial

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Evaluasi dan Pelaporan

1 20 52 2 Perencanaan, Evaluasi dan ‐ Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 12 Bulan 12 Bln 12 Bln 100,00 12 Bulan 12 Bulan 100,00

Pelaporan Dinsos Prov. Banten

1 20 53 Peningkatan Sarana, Prasarana

Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan, 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Aparatur

1 20 53 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana ‐ Pengadaan Sarana, Prasarana 12 Bulan 12 Bln 12 Bln 100,00 12 Bulan 12 Bulan 100,00

Kantor pada Dinas Sosial Perkantoran dan Aparatur pada Dinsos


Kantor pada BPS Perkantoran dan Aparatur pada BPS


Kantor pada BP2S Perkantoran dan Aparatur pada BP2S

1 20 53 4 Pemeliharaan Sarana dan ‐ Pemeliharaan Sarana, Prasarana 12 Bulan 12 Bln 12 Bln 100,00 12 Bulan 12 Bulan 100,00

Prasarana Kantor pada Dinas Sosial Perkantoran dan Aparatur pada Dinsos


Prasarana Kantor pada BPS Perkantoran dan Aparatur pada BPS


Prasarana Kantor pada BP2S Perkantoran dan Aparatur pada BP2S

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1 20 53 7 Penyediaan Barang dan Jasa ‐ Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 Bulan 12 Bln 12 Bln 100,00 12 Bulan 12 Bulan 100,00

Perkantoran pada Dinas Sosial pada Dinsos


Perkantoran pada BPS pada BPS


Perkantoran pada BP2S pada BP2S

Rasio Pembinaan dan Peningkatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1 20 53 10 Peningkatan Kapasitas Aparatur ‐ Bimtek Aparatur 75 Org 75 Org 75 Org 100,00 75 Org 75 Org 100,00

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2014

Prakiraan Realisasi

(1) (3)

Pengendalian dan Evaluasi Lap. Keuangan

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Programdan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan,

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun

2014

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm.

Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha

Kerumahtanggaan

Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

Target

Renja

SKPD

Tahun

2013

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

Berjalan

2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

(2) (4) (5) (6) (7) (8 = 7/6) (9) (10) (11=10/4)

1 13 28 Pemberdayaan Masyarakat

Miskin Jumlah Masyarakat Miskin yang 1.215 KK

Memperoleh Pemberdayaan Sosial

1 13 28 1 Peningkatan dan Pembinaan Sosial ‐ Fakir Miskin 820 KK 780 KK 780 KK 100,00 820 KK 820 KK 100,00

Fakir Miskin ‐ Rumah Tidak Layak Huni 10 KK 10 KK 10 KK 100,00 10 KK 10 KK

1 13 28 2 Peningkatan dan Pemberdayaan ‐ Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 380 Org 200 KK 200 KK 100,00 380 Org 380 Org 100,00

Keluarga dan Perempuan ‐ Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 5 KK 5 KK 5 KK 100,00 5 KK 5 KK 100,00

220 KK

1 13 28 3 Peningkatan dan Pembinaan Sosial ‐ Komunitas Masyarakat Terpencil 220 KK 200 KK 200 KK 100,00 220 KK 220 KK 100,00

Komunitas Masyarakat Terpencil

1 13 29 Rehabilitasi Sosial

901 Org

1 13 29 1 Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut ‐ Lanjut Usia 800 Org 750 Org 750 Org 100,00 800 Org 800 Org 15,62

Usia ‐ Pendamping LU 101 Org 101 Org 101 Org 100,00 101 Org 101 Org 16,61

1.122 Org

‐ Anak Jalanan 50 Org 40 Org 40 Org 100,00 50 Org 50 Org 13,80

‐ Anak Berhadapan Dengan Hukum 10 Org 5 Org 5 Org 100,00 10 Org 10 Org 16,12

‐ Anak Terlantar 1,042 Org 1.066 Org 1.066 Org 100,00 1,042 Org 1,042 Org 16,40

16 Lbg

‐ Kelembagaan Sosial 16 Lbg 16 Lbg 16 Lbg 100,00 16 Lbg 16 Lbg 14,81

660 Org

1 13 29 2 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi ‐ Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) 15 Org 15 Org 15 Org 100,00 15 Org 15 Org 15,00

Tuna Sosial dan Eks Napza ‐ WTS 15 Org 15 Org 15 Org 100,00 15 Org 15 Org 14,28

‐ Eks Napi 30 Org 30 Org 30 Org 100,00 30 Org 30 Org 14,28

‐ Korban Eks Napza 400 Org 400 Org 400 Org 100,00 400 Org 400 Org 16,66

‐ Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 200 Org 200 Org 200 Org 100,00 200 Org 200 Org 16,66

530 Org

1 13 29 3 Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan ‐ Penyandang Cacat 520 Org 520 Org 520 Org 100,00 520 Org 520 Org 16,66

Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis ‐ Pendamping Penyandang Cacat 10 Org 10 Org 10 Org 100,00 10 Org 10 Org 16,66

307 Org

1 13 29 4 Pelayanan dan Perlindungan Sosial ‐ Lanjut Usia Terlantar 60 Org 60 Org 60 Org 98,00 60 Org 60 Org 16,66

pada BPS ‐ Korban Tindak Kekerasan 32 Org 32 Org 32 Org 100,00 32 Org 32 Org 18,60

‐ Balita Terlantar 10 Org 10 Org 10 Org 100,00 10 Org 10 Org 20,00

‐ Tuna Grahita 10 Org 10 Org 10 Org 100,00 10 Org 10 Org 13,33

1 13 29 5 Fasilitasi Penerimaan dan ‐ Seleksi Calon Klien BPS 105 Org 105 Org 105 Org 100,00 105 Org 105 Org 16,40

Penyaluran pada BPS ‐ Fasilitasi Klien BPS 50 Org 50 Org 50 Org 100,00 50 Org 50 Org ‐

‐ Binjut Eks Klien BPS 40 Org 40 Org 40 Org ‐ 40 Org 40 Org 16,66

390 Org

1 13 29 6 Bimbingan Sosial dan Pelatihan ‐ Wanita Tuna Susila 50 Org 40 Org 40 Org 100,00 50 Org 50 Org 13,79

Keterampilan pada BP2S ‐ Gelandangan dan Pengemis 50 Org 40 Org 40 Org 100,00 50 Org 50 Org 13,79

‐ Eks Napza 25 Org 20 Org 20 Org 100,00 25 Org 25 Org 12,50

‐ Remaja Putus Sekolah Terlantar 25 Org 20 Org 20 Org 100,00 25 Org 25 Org 12,50

1 13 29 7 Penerimaan dan Penyaluran pada BP2S ‐ Seleksi dan Binjut Eks Siswa BP2S 120 Org 120 Org 120 Org 100,00 120 Org 120 Org 28,57

‐ UEP Pengembangan Eks Siswa Klien BPPS 120 Org 100 Org 100 Org 100,00 120 Org 120 Org 11,73

direhabilitasi

pada Balai Pemulihan dan Pengembangan

Sosial (BP2S)

Rehabilitasi Dalam Panti

Jumlah PMKS yang Memperoleh Pelayanan,

Perlindungan dan Bimbingan Lanjut

pada Balai Perlindungan Sosial (BPS)

Jumlah PMKS yang Memperoleh Bimsos

Sosial dan Keterampilan dan Binjut

Jumlah Penyandang Cacat yang

Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi

Jumlah Tuna Sosial yang direhabilitasi

Jumlah Komunitas Masyarakat Terpencil

yang diberdayakan

Rehabilitasi Luar Panti

Jumlah Lanjut Usia yang dilayani

dan dilindungi

dan direhabilitasi

Jumlah Lembaga Sosial Anak yang dibina

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2014

Prakiraan Realisasi

(1) (3)

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Programdan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2012




Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun 2014

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

Target

Renja SKPD

Tahun 2013

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2013

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

Berjalan

2014

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

(2) (4) (5) (6) (7) (8 = 7/6) (9) (10) (11=10/4)

1 13 30 Perlindungan dan Jaminan Sosial

50 Org

1 13 30 1 Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja ‐ Korban Tindak Kekerasan/Pekerja 45 Org 45 Org 45 Org 100,00 45 Org 45 Org 17,24

Migran Bermasalah Migran

‐ Korban Traficking 5 Org 5 Org 5 Org 100,00 5 Org 5 Org 17,24

4.350 Org

1 13 30 2 Perlindungan Sosial Korban Bencana ‐ Korban Bencana Alam dan Sosial 4.000 Pkt 3.650 Pkt 3.650 Pkt 100,00 4.000 Pkt 4.000 Pkt 14,71

‐ Orang Terlantar 350 Org 300 Org 300 Org 100,00 350 Org 350 Org 14,63

1.286 Org

‐ Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 1.286 Org 1.286 Org 1.286 Org 100,00 1.286 Org 1.286 Org 16,66

30.306 Org

1 13 30 3 Pengelolaan Sumber Dana Sosial ‐ Jaminan Sosial 30.000 Org 366 Org 2.000 Org 100,00 30.000 Org30.000 Org 20,00

dan Jaminan Sosial ‐ Pengelolaan Sumber Dana Sosial 20 Org 20 Org 20 Org 100,00 20 Org 20 Org 18,01

‐ Pendamping dan Operator PKH 286 Org 286 Org 286 Org 100,00 286 Org 286 Org 16,66

1 13 31 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan

Kelembagaan 604 Org

1 13 31 1 Peningkatan Kualitas Potensi dan ‐ Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 449 Org 450 Org 450 Org 100,00 449 Org 449 Org 16,94

Sumber Kesos Masyarakat ‐ Tenaga Kesejahteraan Sosial 155 Org 154 Org 154 Org 100,00 155 Org 155 Org 16,66

Kecamatan (TKSK)

550 Org

‐ Karang Taruna (KT) 200 Org 200 Org 200 Org 100,00 200 Org 200 Org 19,41

‐ Organisasi Sosial (Orsos) 250 Org 250 Org 250 Org 100,00 250 Org 250 Org 17,85

‐ Wahana Kesejahteraan Sosial 50 Org 100 Org 100 Org 100,00 50 Org 50 Org 16,66

Berbasis Masyarakat (WKSBM)

‐ Dunia Usaha 50 Org 50 Org 50 Org 100,00 50 Org 50 Org 20,00

400 Org

1 13 31 2 Peningkatan dan Pengembangan ‐ Pelestarian Nilai‐Nilai Kepahlawanan, 250 Org 250 Org 250 Org 100,00 250 Org 250 Org 16,66

Nilai ‐ Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3)

Keperintisan dan Kejuangan (NK3) ‐ Perintis Kemerdekaan 150 Org 150 Org 150 Org ‐ 150 Org 150 Org 17,64

‐ TMP/MPN 1 Lok 1 Lok 1 Lok 100,00 1 Lok 1 Lok 11,11

200 Org

1 13 31 3 Penyuluhan Kesejahteraan Sosial ‐ Penyuluhan Sosial 200 Org 154 Org 154 Org 100,00 200 Org 200 Org 13,89

1 23 Statistik

1 23 60 Penyediaan Data Pembangunan Daerah

1 Pkt

1 23 60 1 Penyusunan dan Penyediaan Data ‐ Penyusunan dan Pemutakhiran Data 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 100,00 1 Pkt 1 Pkt 100,00

dan Informasi Bidang Kesejahteraan Sosial

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2014

Prakiraan Realisasi

(1) (3)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Programd

an

Keluaran

Kegiatan

s/d Tahun




Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Tahun

2014

Jumlah Kelembagaan Sosial yang dibina

Pelestarian Nilai‐Nilai Kepahlawanan,

Keperintisan dan Kejuangan (NK3)

Jumlah Korban Tindak Kekerasan/

Pekerja Migran yang dilindungi

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial

Jumlah Bantuan untuk Korban Bencana

yang dilatih

yang diberdayakan

Jaminan Sosial

Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Jumlah Masyarakat yang Mendapat

Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

Berdasarkan tabel 2.1 tersebut pelaksanaan program dan kegiatan pada

Dinas Sosial Tahun 2014 sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2014 pelaksanaan program kegiatan terdiri dari 7

(tujuh) program dan 29 (Dua Puluh Sembilan Hari) kegiatan dengan pagu anggaran

sejumlah Rp. 60.983.000.000,00,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.

7.713.000.000,00,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. 53.270.000.000,00,- sampai

dengan tanggal 31 Desember 2014 realisasi keuangan direncanakan mencapai

100,00 % dan realisasi fisik atau realisasi target indikator kinerja mencapai 100,00

%. Dengan rincian masing - masing anggaran per program sebagai berikut :

a). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah, yang

mempunyai indikator kinerja program :

1). Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan

prasarana aparatur dengan target capaian 100 %, realisasi indikator

program dan kegiatan Tahun 2014 mencapai 100 % .

2). Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi

laporan keuangan dengan target capaian 100 %, realisasi indikator program

dan kegiatan Tahun 2014 mencapai 100 %.

3). Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan

program dengan target capaian 100 %, realisasi indikator program dan

kegiatan Tahun 2014 mencapai 100 %.

4). Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta

pelayanan tata usaha kerumahtanggaan dengan target capaian 100 %,

realisasi indikator program dan kegiatan Tahun 2014 mencapai 100%.

5). Rasio ketersediaan Data dan Informasi pembangunan dengan target

capaian 100 %, rencana realisasi indikator program dan kegiatan Tahun

2014 mencapai 100 %.

6). Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi

dengan target capaian 100 %, rencana realisasi indikator program dan

kegiatan Tahun 2014 mencapai 100 %.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

b). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, yang mempunyai indikator kinerja

program/kegiatan :

1). Rehabilitasi Sosial Luar Panti :

a. Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi dengan target kinerja

capaian pada Tahun 2014 sejumlah 800 Orang dan pendamping lanjut

usia sejumlah 100 Orang, rencana realisasi kinerja capaian program

kegiatan sejumlah 905 Orang (100 %).

b. Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi dengan target

kinerja capaian pada Tahun 2014 sejumlah 1.156 Orang, rencana

realisasi kinerja capaian program kegiatan sejumlah 1.156 Orang

(100%).

c. Jumlah Tuna Sosial yang direhabilitasi, dengan target kinerja capaian

pada Tahun 2014 sejumlah 680 orang, rencana realisasi kinerja

capaian program kegiatan sejumlah 680 Orang (100 %).

d. Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi, dengan target kinerja

capaian pada Tahun 2014 sejumlah 530 Orang dan 10 Orang

pendamping, rencana realisasi kinerja capaian program kegiatan

sejumlah 530 Orang (100 %).

2). Rehabilitasi Sosial Dalam Panti :

a. Jumlah PMKS yang memperoleh Pelayanan, Perlindungan dan

Bimbingan Lanjut pada Balai Perlindungan Sosial (BPS), dengan target

kinerja capaian pada Tahun 2014 sejumlah 307 Orang, rencana

realisasi kinerja capaian program kegiatan sejumlah 307 Orang

(100%).

b. Jumlah PMKS yang memperoleh Bimbingan Sosial keterampilan dan

Bimbingan Lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial

(BP2S), dengan target kinerja capaian pada Tahun 2014 sejumlah 450

Orang, rencana realisasi kinerja capaian program kegiatan sejumlah

450 Orang (100 %).

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

c). Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan, yang

mempunyai indikator program/kegiatan :

1). Jumlah Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

(NK3) yang dilaksanakan, dengan target kinerja capaian pada Tahun 2014

sejumlah 400 Orang, rencana realisasi kinerja capaian program kegiatan

sejumlah 400 Orang (100 %).

2). Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan, dengan target

kinerja capaian pada Tahun 2014 sejumlah 604 Orang, rencana realisasi

kinerja capaian program kegiatan sejumlah 604 Orang (100 %).

3). Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan, dengan target kinerja

capaian pada Tahun 2014 sejumlah 200 Orang, realisasi kinerja capaian

program kegiatan sejumlah 200 Orang (100 %).

d). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang mempunyai indikator

program/kegiatan :

1). Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran (KTK/PM) yang

dilindungi, dengan target kinerja capaian pada Tahun 2014 sejumlah 50

Orang, rencana realisasi kinerja capaian program kegiatan sejumlah 50

Orang (100 %).

2). Jumlah Bantuan untuk Korban Bencana, dengan target kinerja capaian

pada Tahun 2014 sejumlah 4.500 Paket, rencana realisasi kinerja capaian

program kegiatan sejumlah 4.500 Paket (100 %).

3). Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang dilatih, dengan target kinerja

capaian pada Tahun 2014 sejumlah 1.286 Orang, rencana realisasi kinerja

capaian program kegiatan sejumlah 1.286 Orang (100 %).

4). Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan sosial, dengan target kinerja

capaian pada Tahun 2014 sejumlah 30.306 Orang, rencana realisasi

kinerja capaian program kegiatan sejumlah 30.306 Orang (100 %).

e). Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, yang mempunyai indikator kinerja

program :

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

1). Jumlah Masyarakat Miskin yang memperoleh Pemberdayaan Sosial,

dengan target capaian kinerja pada Tahun 2014 sejumlah 1.215 KK,

realisasi kinerja capaian program kegiatan sejumlah 1.215 KK (100%).

2). Jumlah Komunitas Masyarakat Terpencil yang diberdayakan, dengan target

capaian kinerja pada Tahun 2014 sejumlah 220 KK, rencana realisasi

kinerja capaian program kegiatan sejumlah 220 KK (100 %).

Untuk Tahun Anggaran 2014 pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas

Sosial dengan rencana target capaian kinerja pada masing - masing program

sebagai berikut :


dengan target capaian kinerja 100 %.

2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan target

capaian kinerja 100 %.

3. Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan target capaian kinerja

sejumlah 901 Orang.

4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan, dengan target

capaian kinerja sejumlah 604 Orang.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, dengan target capaian kinerja

sejumlah 1.215 KK.

6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan target capaian kinerja

sejumlah 4.350 Orang.

7. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah dengan target capaian kinerja

100%.

Realisasi kinerja capaian program yang pada masing - masing program baik

fisik dan keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 direncanakan

mencapai 100 %.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Capaian kinerja Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial yang mempunyai

sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diukur berdasarkan

pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program

kegiatan Dinas Sosial pada Tahun 2014, Tahun 2015 dan rancangan rencana target

Tahun 2016. Sedangkan penetapan indikator kinerja berdasarkan kepada :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;

2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK);

3. Pencapaian Millenium Development Goals (MDG’S).

Secara rinci target kinerja capaian program dan realisasi kinerja tahun 2014

sampai dengan Tahun 2016 sebagaimana Tabel 2.2 berikut :

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Banten

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 100 % 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

2. 100 % 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

75 Org 75 Org 75 Org 75 Org 75 Org 75 Org

3. Jumlah Masyarakat Miskin yg Menerima Manfaat melalui Pemberdayaan Sosial 3,50 % 100 %

‐ Jumlah Masyarakat Miskin yang memperoleh Pemberdayaan Sos ial 1.115 KK 1.215 KK 1.330 KK 1.115 KK 1.215 KK 1.330 KK

‐ Jumlah Komunitas Masyarakat Terpenci l yang diberdayakan 200 KK 220 KK 250 KK 200 KK 220 KK 250 KK

4. 9,00 % 100 %

‐ Jumlah Lanjut Usia yang di layani dan di l indungi 851 Org 901 Org 905 Org 851 Org 901 Org 905 Org

‐ Jumlah Anak yang di layani , di l indungi dan direhabi l i tas i 1.111 Org 1.122 Org 1.156 Org 1.111 Org 1.122 Org 1.156 Org

‐ Jumlah Penyandang Cacat yang direhabi l i tas i 530 Org 530 Org 530 Org 530 Org 530 Org 530 Org

‐ Jumlah Lembaga Sos ia l Anak yang dibina 16 Lbg 16 Lbg 20 Lbg 16 Lbg 16 Lbg 20 Lbg

‐ Jumlah Tuna Sos ia l yang direhabi l i tas i 660 Org 660 Org 680 Org 660 Org 660 Org 680 Org

‐ Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perl indungan dan bimbingan 307 Org 307 Org 307 Org 307 Org 307 Org 307 Org

lanjut Balai Perl indungan Sos ia l (BPS)

‐ Jumlah PMKS yang memperoleh Bimbingan Sos ial , keterampi lan dan bimbingan 340 Org 390 Org 450 Org 340 Org 390 Org 450 Org

lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sos ia l (BP2S)

5. 69,00 % 100 %

‐ Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang di l indungi 50 Org 50 Org 50 Org 50 Org 50 Org 50 Org

‐ Jumlah bantuan untuk Korban Bencana 4.000 Org 4.350 Org 4.500 Org 4.000 Org 4.350 Org 4.500 Org

‐ Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang di latih 1.286 Org 1.286 Org 1.286 Org 1.286 Org 1.286 Org 1.286 Org

‐ Jumlah Masyarakat yang mendapat Jaminan Sos ia l 366 Org 366 Org 366 Org 366 Org 366 Org 366 Org

6. 100 %

‐ Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sos ial yang dibina 11,01 % 604 Org 604 Org 604 Org 604 Org 604 Org 604 Org

‐ Jumlah Kelembagaan Sos ial yang dibina 71,15 % 600 Lbg 600 Lbg 600 Lbg 600 Lbg 600 Lbg 600 Lbg

‐ Pelestarian Ni la i ‐Ni la i Kepahlawanan, Keperinti san dan Kejuangan (NK3) 400 Org 400 Org 400 Org 400 Org 400 Org 400 Org

‐ Jumlah Penyuluhan Sos ia l yang di laksanakan 154 Org 200 Org 200 Org 154 Org 200 Org 200 Org

7. 100 %

‐ Ketersediaan Data dan Informas i Pembangunan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah

No. IndikatorSPM / Standar

Nasional

Indikator

Kinerja

Kunci (IKK)

ProyeksiCatatan

Analisis

2

Rasio Dokumen Penatausahaan Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Rasio Dokumen Perencanaan, Evaluasidan Pelaporan

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Jumlah PMKS yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial

Jumlah Tenaga dan Kelembagaan Sosial yang diberdayakan

Penyediaan Data Pembangunan

Rasio Penyediaan Barang Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha

dan Kerumahtanggaan

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Aparatur

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur

Jumlah PMKS yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

Berdasarkan Tabel 2.2 tersebut yang menggambarkan tentang Analisis

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 adalah :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial (peraturan Menteri Sosial RI

nomor 129/HUK/2008) dalam SPM bidang sosial tersebut terdapat 2 (dua) jenis

pelayanan dasar dan 3 (tiga) sub kegiatan yang dijadikan acuan Dinas Sosial

Provinsi Banten dalam penetapan target indikator kinerja sesuai dengan

kemampuan anggaran daerah, dalam batas waktu pencapaian Tahun 2012 -

2017, yaitu :

a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial :

1. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Provinsi dengan indikator:

persentase (%) PMKS skala Provinsi yang memperoleh bantuan sosial

untuk pemenuhan kebutuhan dasar, target capaian;

a) Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Target Tahun 2013 –

2017 sejumlah 3,50 %.

b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Target

Tahun 2012 - 2017 sejumlah 9,00 %.

2. Penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam panti skala

Provinsi dengan indikator persentase (%) Panti Sosial skala Provinsi

yang melaksanakan standar pelayanan operasional pelayanan

kesejahteraan sosial,target capaian Tahun 2013 – 2017 sejumlah

1,00%.

b. Penanggulangan Korban Bencana, sub kegiatan bantuan sosial bagi korban

bencana skala Provinsi dengan indikator: Persentase (%) bantuan sosial

bagi korban bencana skala Provinsi, target capaian Tahun 2013 – 2017

sejumlah 69 %.

2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, yang

digunakan dalam penetapan indikator kinerja bidang kesejahteraan sosial

adalah persentase cakupan pelayanan terhadap Penyandang Masalah

kesejahteraan sosial (%), berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

Provinsi Banten dalam target indikator kinerja Daerah Bidang Kesejahteraan

Sosial pada Tahun 2014 sejumlah 6,26 %.

3. Millenium Development Goals (MDG’S) merupakan komitmen Internasional dan

Nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan

Kemiskinan dan Kelaparan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Kesehatan

dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Secara nasional, MDG’S mempunyai

peranan sebagai salah satu alat ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan

terkait bidang - bidang yang tercakup dalam MDG’S.

Upaya percepatan pencapaian target MDG’S menjadi prioritas pembangunan

nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat nasional melalui

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, dan ditingkat Provinsi Banten ditindaklanjuti

melaui Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah

(RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Provinsi Banten

Tahun 2011 - 2015, yang bertujuan agar menjadi acuan bagi para pemangku

kepentingan dan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya

menyusun rencana kerja percepatan pencapaian tujuan pembangunan millennium.

Sesuai dengan 8 (delapan) tujuan utama dari MDG’S terdapat 2 (dua) tujuan

yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, yaitu :

1. Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan, dilaksanakan melalui Program

Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan target capaian Tahun 2014 sejumlah

1.215 KK, Rencana Tahun 2015 sejumlah 1.15 KK dan Tahun 2016 sejumlah

1.330 KK;

2. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya, dilaksanakan

melalui Program Rehabilitasi Sosial, dengan indikator kegiatan;

a. Bimbingan dan bantuan peningkatan gizi ODHA dengan target capaian

Tahun 2013 200 Paket, Tahun 2014 200 Paket, Tahun 2015 sejumlah 200

Paket.

b. Bimbingan sosial dan bantuan UEP Eks Kusta dengan target capaian Tahun

2012 sampai dengan Tahun 2015 sejumlah 530 Orang.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten,

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang sosial yang

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas

otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial. Berdasarkan tugas pokok

dan fungsi Dinas Sosial tersebut dilaksanakan Program Kegiatan melalui Bidang

Teknis baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial RI,

dengan Koordinasi intensif dalam penentuan sasaran target dilokasi melalui Dinas

Sosial Kabupaten/Kota.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial

telah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan

masyarakat yang termasuk dalam kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya, namun dengan masih

adanya berbagai keterbatasan, maka capaian penyelenggaran kesejahteraan sosial

masih belum maksimal dibandingkan dengan jumlah PMKS yang perlu ditangani.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial yang merupakan sasaran dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik yang telah, sedang dan masih akan

dihadapi secara umum adalah masalah Kemiskinan dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai berikut :

1. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai data Tahun 2013

mencapai 332.876 PMKS yang terbagi dalam kriteria permasalahan :

a. Kemiskinan;

b. Ketelantaran;

c. Kecacatan;

d. Ketunaan Sosial;

e. Keterpencilan;

f. Korban tindak kekerasan dan pekerja migran;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

g. Korban bencana.

2. Jangkauan pelayanan program pembangunan bidang kesejahteraan social yang

terdiri dari Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan

Jaminan Sosial masih terbatas bila dibandingkan dengan jumlah PMKS yang

ada dan harus ditangani;

3. Peran Masyarakat/Organisasi Sosial dan Dunia Usaha belum terlaksana

optimal;

4. Sumber Daya Manusia pelaksana pelayanan Kesejahteraan Sosial secara

teknis dan praktis masih terbatas.

Permasalahan tersebut diatas bila tidak ditanggulangi akan berpengaruh

terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas serta terhadap pencapaian

tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya akan

berpengaruh pada pencapaian Visi Provinsi Banten secara umum. Karena

keberadaan Dinas Sosial Provinsi Banten sbagai salah satu perangkat daerah

memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi Pembangunan Banten

Tahun 2012 - 2017, yaitu : “Bersatu mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera

Berlandaskan Iman dan Taqwa” untuk mencapai Banten Maju dan Mandiri

diantaranya dicirikan dengan meningkatnya kesejahteraan dan keberdayaan sosial

masyarakat yang ditandai dengan masyarakat yang sehat, cerdas, berkualitas dan

produktif.

Berdasarkan permasalahan dan dampaknya tersebut, maka tantangan Dinas

Sosial dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial adalah

bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi

para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, agar mereka mampu dan mau

berpartisipasi dan berperan sesuai fungsi sosialnya.

Untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial tersebut, aspek yang dapat

mendukung antara lain :

1. Adanya Peraturan Perundang - Undangan yang mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi Dinas Sosial;

a. Undang - Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

b. Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 8 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

c. Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lampiran Daerah Provinsi

Banten Tahun 2013 nomor 3, Tambahan Lampiran Daerah Provinsi Banten

nomor 40).

2. Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBD baik melalui anggaran rutin,

Hibah dan Bantuan Sosial serta anggaran dari APBN;

3. Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dapat

dioptimalkan peran dan fungsinya dalam rangka mendukung penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari :

a. Pekerja Sosial Profesional;

b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);

c. Taruna Siaga Bencana (Tagana);

d. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);

e. Karang Taruna (KT);

f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);

g. Keluarga Pioner;

h. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM);

i. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial;

j. Penyuluh Sosial;

k. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);

l. Dunia Usaha.

Sejalan dengan uraian tersebut, dalam rangka mewujudkan prioritas

pembangunan bidang kesejahteraan sosial yaitu dalam Penanggulangan

Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, maka sesuai dengan eksistensi

Dinas Sosial dan isu pembangunan Provinsi Banten dalam RKPD Tahun 2014

adalah Masalah Kemiskinan, dimana masalah kemiskinan yang merupakan akar

masalah dari timbulnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), untuk

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

itu sebagai upaya dalam menjawab isu penting dalam pelaksanaan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Sosial Tahun 2015, dilaksanakan upaya - upayanya antara lain :

1. Optimalisasi Fungsi dan Peran Dinas;

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi

Masyarakat Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

3. Kemitraan sinergis dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

melalui optimalisasi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS).

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten

Tahun 2016, Dinas Sosial Provinsi Banten memperoleh alokasi anggaran indikatif

sejumlah Rp. 27,916,602,000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enan Belas

Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah) untuk melaksanakan pembangunan bidang

kesejahteraan sosial melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Rp.772,880,000,- dengan 2 Kegiatan;


Rp. 4,087,300.000,- dengan 13 Kegiatan;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Rp. 4,070,730,000,- dengan

3 Kegiatan;

4. Program Rehabilitasi Sosial Rp.12,235,650,000 ,- dengan 7 Kegiatan;

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp. 31,200,000,000,- dengan

3 Kegiatan;


Rp. 10,494,560,000,- dengan 3 Kegiatan;

7. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Rp. 197,970,000,- dengan

1 Kegiatan.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

Dengan komposisi anggaran pada masing-masing program tersebut,

berdasarkan hasil analisa terdapat alokasi anggaran yang kurang menunjang bagi

pelaksanaan target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Penyesuaian kegiatan pada Program Peningkatan Sarana Prasarana

Perkantoran dan Kapasitas Aparatur untuk kegiatan Rapat Koordinasi

digabungkan dengan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Program Rehabilitasi Sosial dalam panti untuk kegiatan di BP2S yaitu; Kegiatan

Penerimaan dan Penyaluran serta kegiatan Bimbingan Sosial dan latihan

keterampilan, perlu adanya perubahan anggaran untuk mencapai target yang

telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah dilaksanakan penyesuaian pagu

pada masing - masing program dengan komposisi alokasi anggaran Dinas Sosial

untuk Tahun 2016 per program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Rp.900,000.000,- dengan 2 Kegiatan;


Rp 8,984,450,000,- dengan 13 Kegiatan;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Rp. 5.324.500.000,- dengan 3

Kegiatan;

4. Program Rehabilitasi Sosial Rp. 12,235,560.000,- dengan 7 Kegiatan;

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp. 31,200,000.000,- dengan 3

Kegiatan;


Rp.6.,835,000,000,- dengan 3 Kegiatan;

7. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Rp. 700,000,000,- dengan 1

Kegiatan.

Untuk rincian hasil analisa anggaran sesuai kebutuhan sebagaimana pada

Tabel 2.4 berikut :

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015

Dinas Sosial Provinsi Banten

Program/Kegiatan LokasiTarget

Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi

Target

Capaian Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)

I Peningkatan Kualitas Tata Kelola 799,420,850 Peningkatan Kualitas Tata Kelola 877,112,500

1 Penyusunan Laporan Kinerja Kota Serang ‐ Laporan Kinerja Keuangan 12 Bulan Penyusunan Laporan Kinerja Kota Serang ‐ Laporan Kinerja Keuangan 12 Bulan 177,112,500

Keuangan dan Neraca Aset Keuangan dan Neraca Aset

Dinas Sos ia l Provins i Banten Dinas Sos ia l Provins i Banten

2 Perencanaan, Eva luas i dan Kota Serang ‐ Perencanaan, Eva luas i 12 Bulan Perencanaan, Eva luas i dan Kota Serang ‐ Perencanaan, Eva luas i 12 Bulan 700,000,000

Pelaporan Dinsos Prov. Banten dan Pelaporan Pelaporan Dinsos Prov. Banten dan Pelaporan

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat

an

PentiIndikator Kinerja Indikator Kinerja

(4) (9)

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39



Target


(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)

II Peningkatan Sarana, Prasarana 3,402,243,505 Peningkatan Sarana, Prasarana 7,943,634,900

Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

3 Penyediaan Barang dan Jasa Kota Serang ‐ Penyediaan Barang dan Jasa 12 Bulan Penyediaan Barang dan Jasa Kota Serang ‐ Penyediaan Barang dan Jasa 12 Bulan 1,443,587,600

Perkantoran pada Dinas Sos ia l pada Dinsos pada Dinsos

4 Penyediaan Barang dan Jasa Kota Serang ‐ Penyediaan Barang dan Jasa 12 Bulan Penyediaan Barang dan Jasa Kota Serang ‐ Penyediaan Barang dan Jasa 12 Bulan 711,920,000

Perkantoran pada BPS pada BPS pada BPS

5 Penyediaan Barang dan Jasa Kab. Lebak ‐ Penyediaan Barang dan Jasa 12 Bulan Penyediaan Barang dan Jasa Kab. Lebak ‐ Penyediaan Barang dan Jasa 12 Bulan 602,400,000

Perkantoran pada BP2S pada BP2S pada BP2S

6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kota Serang ‐ Pengadaan Sarana dan 12 Bulan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kota Serang ‐ Pengadaan Sarana dan 12 Bulan 1,300,000,000

Aparatur pada Dinsos Prasarana Aparatur pada Dinsos Aparatur pada Dinsos Prasarana Aparatur pada Dinsos

7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kota Serang ‐ Pengadaan Sarana dan 12 Bulan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kota Serang ‐ Pengadaan Sarana dan 12 Bulan 580,705,000

Aparatur pada BPS Prasarana Aparatur pada BPS Aparatur pada BPS Prasarana Aparatur pada BPS

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Lebak Pengadaan Sarana dan 12 Bulan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Lebak Pengadaan Sarana dan 12 Bulan 337,201,000

Aparatur pada BP2S Prasarana Aparatur pada BP2S Aparatur pada BP2S Prasarana Aparatur pada BP2S

(4) (9)

No.


an


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39



Target


(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)

9 Pemel iharaan Sarana dan Prasarana Kota Serang ‐ Pemel iharaan Sarana dan 12 Bulan Pemel iharaan Sarana dan Prasarana Kota Serang ‐ Pemel iharaan Sarana dan 12 Bulan 939,112,000

Aparatur pada Dinsos Prasarana Aparatur pada Dinsos Aparatur pada Dinsos Prasarana Aparatur pada Dinsos

10 Pemel iharaan Sarana dan Prasarana Kota Serang ‐ Pemel iharaan Sarana dan 12 Bulan Pemel iharaan Sarana dan Prasarana Kota Serang ‐ Pemel iharaan Sarana dan 12 Bulan 300,000,000

Aparatur pada BPS Prasarana Aparatur pada BPS Aparatur pada BPS Prasarana Aparatur pada BPS

11 Pemel iharaan Sarana dan Prasarana Kab. Lebak ‐ Pemel iharaan Sarana dan 12 Bulan Pemel iharaan Sarana dan Prasarana Kab. Lebak ‐ Pemel iharaan Sarana dan 12 Bulan 225,000,000

Aparatur pada BP2S Prasarana Aparatur pada BP2S Aparatur pada BP2S Prasarana Aparatur pada BP2S

12 Peningkatan Kapas i tas Aparatur Kota Serang ‐ Bimtek Aparatur 12 Bulan Pembinaan dan Peningkatan Kota Serang ‐ Bimtek Aparatur 12 Bulan 1,063,065,500

Kemampuan Aparatur

13 ‐ ‐ Penyediaan Barang dan Jasa Provins i ‐ Koordinas i Ke Dalam dan 12 Bulan 74,800,000

Perkantoran pada BP2S Banten Keluar Daerah


Perkantoran pada BPS Banten Keluar Daerah


Perkantoran pada Dinas Sos ia l Banten Keluar Daerah

(4) (9)

No.


an


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39



Target


(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)

III Pemberdayaan Masyarakat Miskin 1,436,130,950 Pemberdayaan Masyarakat Miskin 5,273,121,500

16 Peningkatan dan Pembinaan Sosia l Kota Serang ‐ Faki r Miskin 1.330 KK Peningkatan dan Pembinaan Sos ia l Kota Serang ‐ Fakir Miskin 1.330 KK 2,750,000,000

Fakir Miskin Kab. Serang Fakir Miskin Kab. Serang

Kota Ci legon Kota Ci legon

Kota Tangsel Kota Tangsel

Kab. Kab.

8 Kab/Kota ‐ Rumah Tidak Layak Huni 10 KK 8 Kab/Kota ‐ Rumah Tidak Layak Huni 10 KK

17 Peningkatan dan Pemberdayaan 8 Kab/Kota ‐ Perempuan Rawan Sos ia l Ekonomi 290 Org Peningkatan dan Pemberdayaan 8 Kab/Kota ‐ Perempuan Rawan Sos ia l Ekonomi 450 Org 930,000,000

Keluarga dan Perempuan 8 Kab/Kota ‐ Keluarga Bermasalah Sos ia l Ps ikologis 10 KK Keluarga dan Perempuan 8 Kab/Kota ‐ Keluarga Bermasa lah Sosia l Psikologis 10 KK

18 Peningkatan dan Pembinaan Sosia l Kab. ‐ Komunitas Masyarakat Terpenci l 250 KK Peningkatan dan Pembinaan Sos ia l Kab. ‐ Komunitas Masyarakat Terpenci l 250 KK 1,593,121,500

Komunitas Masyarakat Terpenci l Kab. Lebak Komuni tas Masyarakat Terpenci l Kab. Lebak

No.


an


(4) (9)

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39



Target


(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)

IV Rehabilitasi Sosial 8,183,786,818 Rehabilitasi Sosial 11,944,657,900

19 Perl indungan Sosia l Anak dan 8 Kab/Kota ‐ Lanjut Usia 800 Org Perl indungan Sos ia l Anak dan 8 Kab/Kota ‐ Lanjut Usia 800 Org 3,300,000,000

Lanjut Usia 8 Kab/Kota ‐ Pendamping LU 105 Org Lanjut Usia 8 Kab/Kota ‐ Pendamping LU 105 Org

Kab. ‐ Anak Ja lanan 50 Org Kab. ‐ Anak Ja lanan 50 Org

Kab. Lebak ‐ Anak Berhadapan Dengan Hukum 6 Org Kab. Lebak ‐ Anak Berhadapan Dengan Hukum 6 Org

8 Kab/Kota ‐ Anak Terlantar 1,066 Org 8 Kab/Kota ‐ Anak Terlantar 1,066 Org

8 Kab/Kota ‐ Kelembagaan Sos ia l 20 Lbg 8 Kab/Kota ‐ Kelembagaan Sosia l 20 Lbg

20 Rehabi l i tas i Sosia l bagi Tuna Kota Tangsel ‐ Pengemis 15 Org Rehabi l i tas i Sos ia l bagi Tuna Kota Tangsel ‐ Pengemis 15 Org 1,567,022,400

Sos ia l dan Eks Napza Kota Tangsel ‐ Gelandangan 15 Org Sos ia l dan Eks Napza Kota Tangsel ‐ Gelandangan 15 Org

8 Kab/Kota ‐ WTS 25 Org 8 Kab/Kota ‐ WTS 15 Org

Kab. ‐ Eks Napi 30 Org Kab. ‐ Eks Napi 30 Org

8 Kab/Kota ‐ Korban Eks Napza 800 Org 8 Kab/Kota ‐ Korban Eks Napza 400 Org

8 Kab/Kota ‐ Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 400 Org 8 Kab/Kota ‐ Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 200 Org

21 Rehabi l i tas i Sosia l bagi Org Dengan Kab. ‐ Penyandang Cacat 520 Org Rehabi l i tas i Sos ia l bagi Org Dengan Kab. ‐ Penyandang Cacat 520 Org 1,366,000,000

Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis Kab. ‐ Pendamping Penyandang Cacat 10 Org Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis Kab. ‐ Pendamping Penyandang Cacat 10 Org

(4) (9)

No.


an


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39



Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000)

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)

22 Pelayanan dan Perl indungan Sosia l Kota Serang ‐ Lanjut Usia Terlantar 60 Org Pelayanan dan Perl indungan Sos ia l Kota Serang ‐ Lanjut Usia Terlantar 60 Org 1,086,135,500

pada BPS Kota Serang ‐ Korban Tindak Kekerasan 32 Org pada BPS Kota Serang ‐ Korban Tindak Kekerasan 32 Org

Kota Serang ‐ Bal i ta Terlantar 10 Org Kota Serang ‐ Bal i ta Terlantar 10 Org

Kota Serang ‐ Tuna Grahita 10 Org Kota Serang ‐ Tuna Grahi ta 10 Org

23 Fas i l i tas i Penerimaan dan 8 Kab/Kota ‐ Seleks i Calon Kl ien BPS 105 Org Fas i l i tas i Penerimaan dan 8 Kab/Kota ‐ Seleks i Calon Kl ien BPS 105 Org 700,000,000

Penya luran pada BPS Kota Serang ‐ Fas i l i tas i Kl ien BPS 50 Org Penya luran pada BPS Kota Serang ‐ Fas i l i tas i Kl ien BPS 50 Org

Kota Serang ‐ Binjut Eks Kl ien BPS 40 Org Kota Serang ‐ Binjut Eks Kl ien BPS 40 Org

24 Bimbingan Sos ia l dan Pelatihan Kab. Lebak ‐ Wanita Tuna Sus i la 40 Org Bimbingan Sos ia l dan Pelatihan Kab. Lebak ‐ Wanita Tuna Sus i la 40 Org 1,575,000,000

Keterampi lan pada BP2S Kab. Lebak ‐ Gelandangan dan Pengemis 80 Org Keterampi lan pada BP2S Kab. Lebak ‐ Gelandangan dan Pengemis 80 Org

Kab. Lebak ‐ Eks Napza 40 Org Kab. Lebak ‐ Eks Napza 40 Org

Kab. Lebak ‐ Remaja Putus Sekolah Terlantar 40 Org Kab. Lebak ‐ Remaja Putus Sekolah Terlantar 40 Org

8 Kab/Kota ‐ Seleks i Eks Kl ien BP2S 8 Kab/Kota ‐ Seleks i Eks Kl ien BP2S

25 Penerimaan dan Penyaluran Kab. Lebak ‐ Penerimaan dan Penjaringan Calon Kl ie 400 Org Penerimaan dan Penya luran Kab. Lebak ‐ Penerimaan dan Penjaringan Calon Kl ie 400 Org 2,350,500,000

pada BP2S 8 Kab/Kota ‐ Binjut Eks Kl ien BP2S untuk PMKS 195 Org pada BP2S 8 Kab/Kota ‐ Binjut Eks Kl ien BP2S untuk PMKS 195 Org

‐ Pelatihan Kewirausahaan PMKS 200 Org Pelatihan Kewirausahaan PMKS 200 Org

(4) (9)

No.


an


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39



Target


(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)

V Perlindungan dan Jaminan Sosial 3,273,514,727 Perlindungan dan Jaminan Sosial 25,389,690,000

26 Perl indungan Sosia l KTK dan 3 Kab/Kota ‐ Korban Tindak Kekerasan/ 220 Org Perl indungan Sos ia l KTK dan 2 Kab/Kota ‐ Korban Tindak Kekerasan/ 50 Org 1,300,000,000

Pekerja Migran Bermasalah Pekerja Migran Pekerja Migran Bermasalah Pekerja Migran

27 Perl indungan Sosia l Korban 8 Kab/Kota ‐ Korban Bencana Alam dan Sos ia l 4.000 Pkt Perl indungan Sos ia l Korban 8 Kab/Kota ‐ Korban Bencana Alam dan Sos ia l 4.150 Org 4,896,000,000

Bencana 8 Kab/Kota ‐ Orang Terlantar 350 Org Bencana 8 Kab/Kota ‐ Orang Terlantar 350 Org

8 Kab/Kota ‐ Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 1.286 Org 8 Kab/Kota ‐ Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 1.286 Org

28 Pengelolaan Sumber Dana Sos ia l 8 Kab/Kota ‐ Jaminan Sos ia l 60 Org Pengelolaan Sumber Dana Sosia l 8 Kab/Kota ‐ Jaminan Sos ia l 44.694 Org 19,193,690,700

dan Jaminan Sos ia l 8 Kab/Kota ‐ Pengeloaan Sumber Dana Sosia l 20 Org dan Jaminan Sos ia l 8 Kab/Kota ‐ Pengeloaan Sumber Dana Sos ia l 20 Org

4 Kab/Kota ‐ Pengelola PKH 286 Org 4 Kab/Kota ‐ Pengelola PKH 286 Org

(4) (9)

No.


an


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39



Target


(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)

VI Pemberdayaan Kelembagaan 6,090,792,178 Pemberdayaan Kelembagaan 6,533,500,000

Sosial dan Keagamaan Sosial dan Keagamaan

29 Peningkatan Kual i tas Potensi dan 8 Kab/Kota ‐ Pekerja Sos ia l Masyarakat (PSM) 450 Org Peningkatan Kual i tas Potens i dan 8 Kab/Kota ‐ Pekerja Sos ia l Masyarakat (PSM) 449 Org 4,200,000,000

Sumber Kesos Masyarakat 8 Kab/Kota ‐ Tenaga Kesejahteraan Sos ia l 154 Org Sumber Kesos Masyarakat 8 Kab/Kota ‐ Tenaga Kesejahteraan Sos ia l 155 Org

Kecamatan (TKSK) Kecamatan (TKSK)

8 Kab/Kota ‐ Karang Taruna (KT) 200 Org 8 Kab/Kota ‐ Karang Taruna (KT) 200 Org

8 Kab/Kota ‐ Organisas i Sos ia l (Orsos ) 250 Lbg 8 Kab/Kota ‐ Organisas i Sosia l (Orsos) 250 Lbg

8 Kab/Kota ‐ Wahana Kesejahteraan Sosia l 100 Org 8 Kab/Kota ‐ Wahana Kesejahteraan Sos ia l 50 Org

8 Kab/Kota Berbas is Masyarakat (WKSBM) 8 Kab/Kota Berbas is Masyarakat (WKSBM)

8 Kab/Kota ‐ Dunia Usaha 50 Org 8 Kab/Kota ‐ Dunia Usaha 50 Org

30 Peningkatan dan Pengembangan 8 Kab/Kota ‐ Pelestarian Ni la i ‐Ni la i 250 Org Peningkatan dan Pengembangan 8 Kab/Kota ‐ Pelestarian Ni la i ‐Nila i 250 Org 500,000,000

Nila i ‐ Nila i Kepahlawanan, Kepahlawanan, Keperinti san Ni la i ‐ Nila i Kepahlawanan, Kepahlawanan, Keperinti san

Keperintisan dan Kejuangan (NK3) dan Kejuangan (NK3) Keperintisan dan Kejuangan (NK3) dan Kejuangan (NK3)

8 Kab/Kota ‐ Perintis Kemerdekaan 150 Org 8 Kab/Kota ‐ Perintis Kemerdekaan 150 Org

1 Kab ‐ TMP/MPN 1 Lok 1 Kab ‐ TMP/MPN 1 Lok

31 Promos i , Publ ikas i dan Penyuluhan 8 Kab/Kota ‐ Penyuluh Sos ia l 1.437 Org Promos i , Publ ikas i dan Penyuluhan 8 Kab/Kota ‐ Penyuluh Sos ia l 200 Org 1,833,500,000

Kesejahteraan Sos ial Kesejahteraan Sos ia l

VII Penyediaan Data Pembangunan 364,901,711 Penyediaan Data Pembangunan 400,000,000

Daerah Daerah

32 Penyusunan dan Penyediaan Kota Serang ‐ Penyusunan dan Pemuktahiran Da 1 Pkt 364,901,711 Penyusunan dan Penyediaan Kota Serang ‐ Penyusunan dan Pemuktahiran D 1 Pkt 400,000,000

Data dan Informas i Bidang Kesejahteraan Sos ia l Data dan Informas i Bidang Kesejahteraan Sosia l

23,550,790,739 58,361,717,500Jumlah Jumlah

(4) (9)

No.


an


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi

Banten, dilaksanakan koordinasi perencanaan program Tahun 2016 melalui

kegiatan sosialisasi Perencanaan Program Tahun 2016, kegiatan ini bertujuan

untuk :

1. Menginformasikan arah kebijakan program Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun

2016 yang mencakup Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran;

2. Menghimpun usulan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk Program Kegiatan

Tahun 2016;

3. Sinkronisasi program kegiatan Provinsi dan kabupaten/kota terkait Program,

Kegiatan, Sasaran, Target dan Lokasi.

Berdasarkan hasil Kegiatan tersebut, telah menghasilkan beberapa

kesepakatan antara lain :

1. Arah kebijakan program dan kegiatan APBD Tahun 2016 pada Dinas Sosial

Provinsi Banten telah diinformasikan kepada Kabupaten/Kota;

2. Seluruh Kabupaten/Kota telah menyampaikan usulan kegiatan untuk Tahun

2016, meskipun masih terdapat data yang belum lengkap pada beberapa usulan

Kabupaten/Kota;

3. Untuk usulan kegiatan yang telah jelas lokasi dan sasarannya agar

ditindaklanjuti dengan usulan melalui proposal secara berjenjang, dengan

mencantumkan sasaran Desa/Kelurahan/Kecamatan dan Rekomendasi dari

Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Usulan yang terhimpun dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota menjadi salah satu

indikator dalam penyusunan usulan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi

Banten untuk Tahun 2016, secara lengkap data usulan dari masing - masing Dinas

Sosial Kabupaten/Kota pada Tabel berikut :

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Kabupaten/Kota Tahun 2015

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

(1) (2) (5) (6)

A. Sosial

1 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Jumlah Masyarakat Miskin yang Menerima

Manfaat melalui Pemberdayaan Sosial

a. Peningkatan dan Pembinaan Sosial ‐ Jumlah Masyarakat Miskin yang memperoleh ‐ Kab. Serang 820 KK

Fakir Miskin Pemberdayaan dan Bantuan KUBE ‐ Kab Tangerang

‐ Kota Cilegon

‐ Kab Pandeglang

‐ Kota Tangsel

‐ Tersedianya Akses Perumahan melalui RTLH ‐ 8 Kab/Kota 10 KK

b. Peningkatan dan Pembinaan Sosial ‐ Tersedianya Akses Perumahan dan Jaminan Hidup ‐ Kab Pandeglang 220 KK

Komunitas Masyarakat Terpencil Kab Lebak

c. Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga ‐ Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang ‐ 8 Kab/Kota 250 Org

dan Perempuan memperoleh Pemberdayaan dan Bantuan UEP

‐ Jumlah Keluarga Rentan Sosial Ekonomi yang Kab Lebak 130 KK

memperoleh Pemberdayaan dan Bantuan UEP Kab Pandeglang

‐ Kab Serang

‐ Kota serang

‐ Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis yang ‐ Kab Serang 5 KK

memperoleh Pemberdayaan dan Bantuan UEP ‐ Kota serang

Catatan

(3)

Besaran/Volume

(4)

LokasiNoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan


BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

(1) (2) (5) (6)

2 Rehabilitasi Sosial Jumlah PMKS yang Memperoleh Perlindungan

dan Rehabilitasi Sosial

a. Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia ‐ Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi ‐ 8 Kab/Kota 800 Org

‐ Jumlah Pendamping Lanjut Usia yang dibina ‐ 8 Kab/Kota 101 Org

‐ Jumah Anak Jalanan yang dil indungi dan direhabil itasi ‐ Kab Tangerang 50 Org

‐ Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum yang dibina ‐ 8 Kab/Kota 6 Org

‐ Jumlah Anak Terlantar yang dil indungi ‐ 8 Kab/Kota 1.066 Org

‐ Jumlah Kelembagaan Sosial Anak yang dibina ‐ 8 Kab/Kota 16 Lbg

b. Rehabil itasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks Napza ‐ Jumlah Pengemis yang direhabil itasi ‐ Kota Tangsel 15 Org

‐ Jumlah Gelandangan yang direhabilitasi ‐ Kota Tangsel 15 Org

‐ Jumlah Eks WTS yang direhabil itasi 8 Kab/Kota 15 Org

‐ Jumlah Eks Napi yang direhabil itasi ‐ Kab Pandeglang 30 Org

‐ Jumlah Korban Napza dan HIV/AIDS yg diberikan Bimbingan Sosial ‐ 8 Kab/Kota 400 Org

‐ Jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) yang direhabil itasi ‐ 8 Kab/Kota 200 Org

c. Rehabil itasi Sosial bagi Orang Dengan Kecacatan ‐ Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Penyakit Kronis yang ‐ Kab Serang 520 Org

dan Eks Penyakit Kronis diberikan rehabil itasi dan diberi bantuan ‐ Kab Lebak

‐ Kab Pandeglang

‐ Kota serang

‐ Jumlah Pendamping Penyandang Cacat yang dibina ‐ Kab Pandeglang 10 Org

Rehabilitasi Luar Panti

NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan

(3)

Besaran/Volume

(4)

Lokasi

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

(1) (2) (5) (6)

d. Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada BPS ‐ Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dilayani dan dilindungi ‐ 8 Kab/Kota 60 Org

‐ Jumlah Korban Tindak Kekerasan yang dilindungi ‐ 8 Kab/Kota 32 Org

‐ Jumlah Balita Terlantar yang dil indungi ‐ 8 Kab/Kota 10 Org‐

‐ Jumlah Tuna Grahita yang dilindungi ‐ 8 Kab/Kota 10 Org

e. Fasil itasi Penerimaan dan Penyaluran pada BPS ‐ Jumlah Calon Klien yang diseleksi 8 Kab/Kota 105 Org

‐ Jumlah Fasilitasi Klien BPS yang diberi Keterampilan 8 Kab/Kota 50 Org

‐ Jumlah Eks Klien BPS yang diberi Bimbingan Lanjut 8 Kab/Kota 40 Org

f. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan ‐ Jumlah Wanita Tuna Susila yang dibina ‐ 8 Kab/Kota 50 Org

pada BP2S

‐ Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina ‐ 8 Kab/Kota 50 Org

‐ Jumlah Eks Napza yang dibina ‐ 8 Kab/Kota 25 Org

‐ Jumlah Remaja Putus Sekolah Terlantar yang dibina ‐ 8 Kab/Kota 25 Org

g. Penerimaan dan Penyaluran pada BP2S ‐ Jumlah Eks Klien BP2S yang diseleksi dan Binjut 8 Kab/Kota 150 Org

‐ Jumlah Eks Klien BP2S yang diberi Bantuan UEP 8 Kab/Kota 120 Org

Rehabilitasi Dalam Panti



(3)

Besaran/Volume

(4)

Lokasi

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

(1) (2) (5) (6)

3 Perlindungan dan Jaminan Sosial Jumlah PMKS yang Memperoleh Perlindungan

dan Jaminan Sosial

a. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan ‐ Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran ‐ Kab Tangerang 50 Org

dan Pekerja Migran Bermasalah yang dilindungi Kota Tangsel

b. Perlindungan Sosial Korban Bencana ‐ Jumlah Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial yang dibantu ‐ 8 Kab/Kota 4.000 Paket

‐ Jumlah Orang Terlantar yang dibantu 8 Kab/kota 350 Org

‐ Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih ‐ 8 Kab/Kota 1.286 Org

c. Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial ‐ Jumlah Pengelola Sumber Dana Sosial yang diberdayakan ‐ 8 Kab/Kota 20 Org

‐ Jumlah Pengelola PKH yang diberdayakan ‐ Kab Serang 286 Org

‐ Kab Pandeglang

‐ Kota Serang

‐ Kab Lebak

‐ Jumlah Masyarakat yang mendapat Jaminan Sosial ‐ 8 Kab/Kota 30.000 Org

Catatan

(3)

Besaran/Volume

(4)

LokasiNoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

(1) (2) (5) (6)

4 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan Jumlah Tenaga dan Kelembagaan Sosial yang diberdayakan

a. Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber ‐ Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dibina ‐ 8 Kab/Kota 450 Org

Kesejahteraan Sosial Masyarakat

‐ Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ‐ 8 Kab/Kota 155 Org

yang dibina

‐ Jumlah Karang Taruna yang dibina ‐ 8 Kab/Kota 200 Org

‐ Jumlah Organisasi Sosial yang dibina ‐ 8 Kab/Kota 250 Lbg

‐ Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat ‐ 8 Kab/Kota 100 Org

(WKSBM) yang dikembangkan

‐ Jumlah Potensi Dunia Usaha yang dikembangkan ‐ 8 Kab/Kota 50 Org

b. Peningkatan dan Pengembangan Nilai ‐ Nilai ‐ Jumlah Pelestarian Nilai‐Nilai Kepahlawanan, Keperintisan 8 Kab/Kota 300 Org

Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3) dan Kejuangan (NK3) yang dibina

‐ Jumlah Perintis Kemerdekaan yang dibantu ‐ 8 Kab/Kota 100 Org

‐ Jumlah TMP/MPN yang direhab ‐ 1 Kab 1 Lok

c. Promosi, Publikasi dan Penyuluhan ‐ Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan ‐ 8 Kab/Kota 200 Org

Kesejahteraan Sosial

5 Penyediaan Data Pembangunan Daerah

a. Penyusunan dan Penyediaan Data dan Informasi ‐ Penyusunan dan Pemutakhiran Data Bidang Kesejahteraan Kota Serang 1 Paket

Sosial



(3)

Besaran/Volume

(4)

Lokasi

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



II - 39

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


RencanaKerja(Renja)DinasSosialProvinsiBantenTahun2015

III-

BBAABB IIIIII TTUUJJUUAANN,, SSAASSAARRAANN,,

PPRROOGGRRAAMM DDAANN KKEEGGIIAATTAANN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas

Sosial tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah melalui

Kementerian Sosial RI maupun kebijakan Pembangunan Daerah melalui Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 -

2017. Memperhatikan Visi Dinas Sosial tahun 2012 - 2017, yaitu : “ Kesejahteraan

Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial “ yang merupakan tujuan

yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial melalui pelaksanaan program kegiatan selama

kurun waktu 5 (lima) Tahun yang dilaksanakan secara bertahap melalui Rencana

Kerja Tahunan sebagai wujud dari pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun

2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Sesuai dengan Peraturan perundang - undangan tersebut Kebijakan Nasional

yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dalam pembangunan Bidang

Kesejahteraan Sosial, yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial, yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2. Jaminan Sosial, merupakan jaminan sosial yang yang diberikan dalam bentuk

Asuransi Kesejahteraan Sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

3. Pemberdayaan Sosial, dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang,

keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan

sosial dan peningkatan peran serta lembaga dan perseorangan sebagai potensi

sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III-

4. Perlindungan Sosial, yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko

dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat

dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Sedangkan program - program pembangunan yang dilaksanakan sesuai

dengan kebijakan tersebut ditujukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) dengan capaian indikator yang diarahkan kepada :

1. Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat

penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

2. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

3. Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dengan program Prioritas Nasional mencakup :

1. Program keluarga Harapan (PKH);

2. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak;

3. Program Rehabilitasi dan Perlindungan terhadap Orang Dengan Kecacatan;

4. Program Pelayanan Sosial Lanjut Usia.

Mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Banten Tahun 2015 pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten

mempunyai tema “ Penguatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Rakyat Banten yang Berkeadilan “ dengan 9 (sembilan) prioritas,

yaitu:

1. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan daya saing SDM;

2. Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;

3. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta penguatan logistik

pangan;

4. Peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas;

5. Pemantapan konektivitas dan peningkatan daya dukung pusat-pusat

pertumbuhan;

6. Pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan pendidikan berbasis

kompetensi pasar kerja;

7. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi

infrastruktur pelayanan kesehatan;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III-

8. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana;

9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Dari 9 (sembilan) prioritas tersebut, yang terkait dengan tugas pokok Dinas

Sosial, yaitu prioritas ke - 2 (dua) adalah Perlindungan sosial dan pemberdayaan

ekonomi masyarakat miskin sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang

telah ditetapkan tersebut. Maka masalah Kemiskinan menjadi prioritas dalam

Rencana Kerja program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2015, melalui penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

Dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Rencana Kerja Dinas Sosial

Tahun 2016 perlu memperhatikan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 dan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2012 – 2017. Hal tersebut penting

dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan terlaksananya

perencanaan pembangunan yang berkesinambungan antar dokumen perencanaan.

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun

2012 – 2017, dari 5 (lima) Misi dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017

yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial adalah Misi ke 4 (empat)

yaitu; “Penguatan semangat kebersamaan antar pelaku pembangunan dan

sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selaras, serasi dan

seimbang “.

Tujuan:

- Untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang

sinergi antara Pemerintah Pusat – Daerah, beserta Stakeholders dalam

menjalankan peran dan fungsinya masing – masing secara terintegrasi

membangun Banten.

Sasaran:

- Meningkatnya pelayanan sosial dan partisipasi masyarakat dengan indikator

kinerja; Cakupan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dengan target Tahun 2013 sejumlah 5,27 %.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III-

Berdasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Sosial Tahun 2012 – 2017, maka tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2015

mengacu pada;

1. Misi Ke- 2:

“ Meningkatkan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam

memperoleh Pelayanan Sosial dalam melalui Rehabilitasi Sosial,

Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial ”.

Dengan tujuan:

Memberikan fasilitasi kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam

mengakses dan memperoleh pelayanan sosial.

Sedangkan sasarannya adalah:

a. Menurunnya jumlah Rumah Tangga Miskin, dengan target penanganan

Tahun 2016 melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin sejumlah

1.435 KK.

b. Meningkatnya Kesejahteraaan Sosial bagi Penyandang masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan target penanganan Tahun 2016

melalui Program Rehabilitasi Sosial sejumlah 3.910 Orang dan 20 Lembaga,

melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sejumlah 6.052 Orang.

2. Misi Ke- 3:

“ Mengembangkan Prakarsa, Peran aktif masyarakat dan Dunia Usaha dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial “.

Dengan tujuan:

Meningkatkan kepedulian dan sumber kesejahteraan sosial baik secara

perorangan, kelompok, organisasi, lembaga dan dunia usaha.

Sedangkan sasarannya adalah:

a. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat, Lembaga

kesejahteraan sosial dan usaha dengan target sasaran untuk Tahun 2015

sejumlah 604 Orang dan 550 Orang y ang menangani kelembagaan sosial.

b. Meningkatnya fungsi kelembagaan dan pembudayaan kesetiakawanan sosial,

dengan target sasaran untuk Tahun 2016 sejumlah 400 Orang dan

penyuluhan sosial 200 orang.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III-

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus

menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) pada 5 tahun mendatang (akhir periode perencanaan).

Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju

oleh SKPD di masa mendatang.

Memasuki era pembangunan lima tahun ketiga, Dinas Sosial Provinsi Banten

sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk turut

serta dalam mewujudkan Visi Pembangunan Banten 2012 - 2017, yaitu : “Bersatu

Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa” untuk

mencapai Banten Maju dan mandiri diantaranya dicirikan dengan meningkatnya

kesejahteraan dan keberdayaan sosial masyarakat yang ditandai dengan

masyarakat yang sehat, cerdas, berkualitas dan produktif.

Hal ini menjadi penting karena kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat

merupakan salah satu kunci utama yang menentukan keberhasilan pembangunan

secara umum dan juga merupakan tujuan utama pembangunan. Dengan semakin

meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka semakin memungkinkan tercapainya

Banten Maju dan Mandiri pada akhir periode perencanaan (tahun 2012). Uraian

tersebut mencerminkan betapa strategisnya kedudukan dan peran Dinas Sosial

Provinsi Banten dalam mewujudkan harapan pencapaian pembangunan 2012 -

2017.

Sejalan dengan harapan tersebut, isu strategis pembangunan Dinas Sosial

Provinsi Banten pada periode 2012 - 2017 sesuai dengan eksistensi Dinas Sosial

Provinsi Banten melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten,

terfokus pada optimalisasi fungsi dan peran Dinas Sosial, peningkatan kualitas

manajemen pelayanan Sosial, serta kemitraan sinergis pengembangan pelayanan

sosial. Isu strategis tersebut pada dasarnya merupakan tantangan dan orientasi

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III-

yang menjadi pokok tindak lanjut atas pencapaian pembangunan bidang sosial yang

telah diupayakan Dinas Sosial Provinsi Banten selama kurun waktu 2012 - 2017.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, peran Dinas Sosial Provinsi

Banten tidak terlepas dari kerangka untuk mendukung pencapaian visi dan misi

daerah Provinsi Banten di bidang sosial. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak

pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam

bidang sosial dalam kurun waktu tahun 20012 - 2017, maka Dinas Sosial

menetapkan Visi 2012 - 2017 sebagai berikut :

“ Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ”

Visi tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan pembangunan bidang

kesejahteraan sosial yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Dinas Sosial

Provinsi Banten ditujukan untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi rakyat

Banten khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial agar

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan

fungsi sosialnya.

3.3.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU Nomor 25 Tahun 2004). Misi

merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang

diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan,

kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani,

serta nilai - nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas Sosial Tahun 2012 - 2017 maka

perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi

Daerah Provinsi Banten 2012 - 2017 yang terkait atau sejalan dan perlu

diaktualisasikan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten, khususnya pada misi ke - 4,

yaitu : “Penguatan Semangat Kebersamaan Antar Pelaku Pembangunan dan

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III-

Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras,

Serasi dan Seimbang”.

Untuk itu, Dinas Sosial Provinsi Banten menetapkan Misi 2012 - 2017 sebagai

berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan

Sumber Daya Aparatur.

2. Meningkatkan Akses Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial dalam Memperoleh

Pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial,

Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial

dan Jaminan Sosial.

3. Mengembangkan Prakarsa, Peran Aktif

Masyarakat dan Dunia Usaha dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

3.3.3 KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan

oleh Dinas Sosial Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta

misi dan visi Dinas Sosial.

Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Banten yang telah ditetapkan dalam Renstra

tahun 2012 – 2017 pada setiap Misi adalah sebagai berikut :

1. Misi “Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur”,

dengan arah kebijakan “Meningkatkan Kapabilitasi Kelembagaan serta

profesionalisme Aparatur Pemerintah dalam pelayanan Kesejahteraan Sosial”.

2. Misi “Meningkatkan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

dalam Memperoleh Pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial,

Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial”, dengan

arah kebijakan;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III-

a. Meningkatkan Aksesbilitas dan mutu layanan terhadap Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial,

b. Meningkatkan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin,

c. Meningkatkan keberadaan masyarakat miskin dalam proses dan

pemanfaatan hasil pembangunan.

3. Misi “Mengembangkan Prakarsa, Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”, dengan arah kebijakan

“Meningkatkan peran serta masyarakat dan usaha dalam penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial”.

3.3.4 PROGRAM

Berdasarkan Program Prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Provinsi Banten Tahun 2015 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial

Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017 yang akan memasuki tahun ke - 3 (tiga), maka

program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Banten untuk tahun 2015 sejumlah 7

(tujuh) program, sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan

indikator;

a. Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Laporan Keuangan dengan target capaian kinerja 100 %.

b. Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

dengan target capaian kinerja 100 %.

2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan

Kapasitas Aparatur, dengan indikator;

a. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm.Perkantoran serta Pelayanan Tata

Usaha Kerumahtanggaan, dengan target capaian kinerja 100 %.

b. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan

Keluar Daerah, dengan target capaian kinerja 100 %.

c. Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Aparatur, dengan target capaian kinerja 100 %.

d. Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan

Administrasi, dengan target capaian kinerja 100 %.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III-

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, dengan indikator;

a. Jumlah Masyarakat Miskin yang memperoleh Pemberdayaan Sosial

sebanyak 1.330 KK.

b. Jumlah Komunitas Masyarakat Terpencil yang diberdayakan sebanyak

250KK.

4. Program Rehabilitasi Sosial, dengan indikator;

a. Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi sebanyak 905 Orang.

b. Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi sebanyak 1.156

Orang.

c. Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi sebanyak 530 Orang.

d. Jumlah Lembaga Sosial anak yang dibina sebanyak 20 Lembaga.

e. Jumlah Tuna Sosial yang direhabilitasi sebanyak 680 Orang.

f. Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan

lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS) sebanyak 307 Orang.

g. Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan

bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)

sebanyak 450 Orang.

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan indikator;

a. Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi sebanyak

50 Orang.

b. Jumlah Bantuan untuk korban bencana sebanyak 4.500 Orang.

c. Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih sebanyak 1.286

Orang.

d. Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan sosial sebanyak 49.306 Orang.

6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan, dengan

indikator;

a. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina sebanyak 604 Orang.

b. Jumlah Kelembagaan Sosial yang dibina sebanyak 550 Orang.

c. Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3)

sebanyak 400 Orang.

d. Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan sebanyak 200 Orang.

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III-

7. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, dengan indikator;

a. Rasio Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan, dengan target

capaian kinerja 1 Dokumen.

3.3.5 KEGIATAN

Berdasarkan program tersebut, kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial

Provinsi Banten Tahun 2016 sejumlah 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan pagu

indikatif sejumlah Rp. 60,000,000,000 sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Dinas Sosial Provinsi

Banten Rp.400,000,000;

2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial Provinsi Banten

Rp.900.000.000;

3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Dinas Sosial

Rp.1.445.000.000;

4. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada BPS Rp. 9.000.000.000;

5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada BP2S Rp. 752.400.000;

6. Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah pada Dinas Sosial Rp. 400.000.000;

7. Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah pada BPS Rp. 100.000.000 ;

8. Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah pada BP2S Rp. 74.800.000;

9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinas Sosial

Rp.2,.004.750.000;

10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPS Rp. 6.00.000.000;

11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BP2S Rp. 738.725.000;

12. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinas Sosial

Rp.939.200.000;

13. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPS Rp. 1,014,240.000;

14. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BP2S Rp. 225.000.000;

15. Peningkatan Kapasitas Aparatur Rp. 500,.000.000;

16. Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin Rp. 3.363.576.850;

17. Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat terpencil

Rp.9,00.000.000;

18. Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Rp. 1.000.000.000;

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III-

19. Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia Rp. 3.000.000.000;

20. Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks Napza Rp. 1.567.022.400;

21. Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Kecacatan (ODK) dan Eks Penyakit

Kronis Rp. 1.56.260.000;

22. Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada BPS

Rp. 1.200.000.000

23. Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran pada BPS Rp. 750.000.000;

24. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Sosial pada BP2S

Rp.1.675.000.000;

25. Peneriman dan Penyaluran pada BP2S Rp.2.350.500.000;

26. Perlindungan Sosial, Korban Tindak kekerasan dan Pekerja Migran

Bermasalah Rp. 1.300.000.000;

27. Perlindungan Sosial Korban Bencana Rp. 4.000.000.000;

28. Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial Rp. 19,202,025,750;

29. Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Rp. 4.000.000.000;

30. Peningkatan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan

Kejuangan (NK3) Rp. 7,00.000.000;

31. Promosi, Publikasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial Rp. 1.983.500.000;

32. Penyusunan dan Penyediaan Data dan Informasi Rp. 450.000.000.

Sedangkan total jumlah anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan

kegiatan tersebut sejumlah Rp. 67.760.216.350,- (Enam puluh Milyar Rupiah).

Rincian Program, Kegiatan dan Pagu indikatif sesuai pada Tabel 3.3 berikut :BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III-

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Dinas Sosial Provinsi Banten

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp.)

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Urusan Wajib 9,652,320,600 10,350,000,000

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum 9,652,320,600 10,350,000,000

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 9 Peningkatan Kualitas Tata Kelola 1,000,000 1,050,000,000

1 20 9 1 Penyusunan Laporan Kinerja 100 % 100 %

Keuangan dan Neraca Aset

Dinas Sos ia l Provins i Banten ‐ Laporan Kinerja Keuangan Kota Serang 12 Bulan 200,000.00 APBD 12 Bln 250,000,000

100 % 100 %

1 20 9 2 Perencanaan, Eva luas i dan ‐ Perencanaan, Eva luas i dan Pelaporan Kota Serang 12 Bulan 800,000.00 APBD 12 Bln 800,000,000

Pelaporan Dinsos Prov. Banten

1 20 10 Peningkatan Sarana, Prasarana 11,622,346,000 9,300,000,000

Perkantoran dan Kapasitas

Aparatur

100 % 100 %

1 20 10 1 Penyediaan Barang dan Jasa ‐ Penyediaan Barang dan Jasa pada Dinsos Kota Serang 12 Bulan 1,445,000 APBD 12 Bln 1,445,000,000

Perkantoran pada Dinas Sos ia l

1 20 10 2 Penyediaan Barang dan Jasa ‐ Penyediaan Barang dan Jasa pada BPS Kota Serang 12 Bulan 1,025,000 APBD 12 Bln 725,000,000

Perkantoran pada BPS

1 20 10 3 Penyediaan Barang dan Jasa ‐ Penyediaan Barang dan Jasa pada BP2S Kota Serang 12 Bulan 650,000 APBD 12 Bln 615,000,000

Perkantoran pada BP2S

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm.

Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha

Kerumahtanggaan

(1) (3)

Evaluasi dan Pelaporan

Rencana Tahun 2016

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Lap. Keuangan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan,

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2017Catata

n

Pentin

g



BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III-18

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 20 10 4 Koordinas i Kedalam dan Keluar Daerah ‐ Rapat Koordinas i dan Konsultas i pada Dinas Sos ia l Kota Serang 12 Bulan 500,000 APBD 12 Bln 305,000,000

pada Dinas Sos ia l

1 20 10 5 Koordinas i Kedalam dan Keluar Daerah ‐ Rapat Koordinas i dan Konsultas i pada BPS Kota Serang 12 Bulan 150,000 APBD 12 Bln 125,000,000

pada BPS

1 20 10 6 Koordinas i Kedalam dan Keluar Daerah ‐ Rapat Koordinas i dan Konsultas i pada BP2S Kota Serang 12 Bulan 150,000 APBD 12 Bln 85,000,000

pada BP2S

100% 100%

1 20 10 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana ‐ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kota Serang 12 Bulan 1,890,000 APBD 12 Bln 2,000,000,000

Aparatur pada Dinsos Aparatur pada Dinsos

1 20 10 8 Pengadaan Sarana dan Prasarana ‐ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kota Serang 12 Bulan 2,208,800 APBD 12 Bln 650,000,000

Aparatur pada BPS Aparatur pada BPS

1 20 10 9 Pengadaan Sarana dan Prasarana ‐ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kota Serang 12 Bulan 850,000 APBD 12 Bln 650,000,000

Aparatur pada BP2S Aparatur pada BP2S

1 20 10 10 Pemel iharaan Sarana dan Prasarana ‐ Pemel iharaan Sarana dan Prasarana Kota Serang 12 Bulan 393,200.00 APBD 12 Bln 950,000,000

Aparatur pada Dinsos Aparatur pada Dinsos


Aparatur pada BPS Aparatur pada BPS


Aparatur pada BP2S Aparatur pada BP2S

100% 100%

1 20 10 13 Peningkatan Kapas i tas Aparatur ‐ Bimtek Aparatur Kota Serang 100% 764,750.000 APBD 100% 1,100,000,000

Rasio Pembinaan dan Peningkatan

Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan

dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

(1) (3)

Rencana Tahun 2016Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2017Catata

n

Pentin

g



BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III-18

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumbe

r Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp.)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 13 Sosial 54,687,870,350 57,578,000,000

1 13 1 Pemberdayaan Masyarakat 5,365,500 5,750,000,000

Miskin

Jumlah Masyarakat Miskin yang 1.330 KK 1.370 KK

Memperoleh Pemberdayaan Sosial

1 13 1 1 Peningkatan dan Pembinaan Sos ia l ‐ Fakir Miskin Kota Serang 870 KK 3,250,000 APBD 910 KK 3,200,000,000

Fakir Miskin Kab. Serang

Kota Ci legon

Kota Tangsel

Kab. Tangerang

‐ Rumah Tidak Layak Huni 8 Kab/Kota 10 KK APBD 10 KK

1 13 1 2 Peningkatan dan Pemberdayaan ‐ Perempuan Rawan Sos ia l Ekonomi 8 Kab/Kota 450 KK 1,190,000 APBD 450 Org 950,000,000

Keluarga dan Perempuan ‐ Keluarga Bermasa lah Sos ia l Ps ikologis 8 Kab/Kota 10 KK APBD 10 KK

250 KK 260 KK

1 13 1 3 Peningkatan dan Pembinaan Sos ia l ‐ Komunitas Masyarakat Terpenci l Kab. Pandeglang 250 KK 916,500.000 APBD 260 KK 1,600,000,000

Komunitas Masyarakat Terpenci l Kab. Lebak


2017Catat

an

Penti

ng



(1) (3)

Rencana Tahun 2016

yang diberdayakan

Jumlah Komunitas Masyarakat Terpencil

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumb

er

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


2017Catata

n

Pentin

g



(1) (3)

Rencana Tahun 2016

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III-18

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

Sumbe

r Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif (Rp.)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 13 3 Perlindungan dan Jaminan Sosial 20,870,449,850 31,900,000,000

1 13 3 1 Perl indungan Sos ia l KTK dan 50 Org 1,663,412,600 50 Org 1,300,000,000

Pekerja Migran Bermasalah

‐ Korban Tindak Kekerasan/ 2 Kab/Kota 45 Org APBD 45 Org

Pekerja Migran Bermasalah

‐ Korban Trafi cking 2 Kab/Kota 5 Org APBD 5 Org

1 13 3 2 Perl indungan Sos ia l Korban 4.500 Org 5,011,500 5.000 Org 5,000,000,000

Bencana ‐ Korban Bencana Alam dan Sos ia l 8 Kab/Kota 4.150 Pkt APBD 4.650 Pkt 500,000

‐ Orang Terlantar 8 Kab/Kota 350 Org APBD 350 Org 26,285

1.286 Org 1.286 Org

‐ Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 8 Kab/Kota 1.286 Org APBD 1.286 Org 773,000

1 13 3 3 Fas i l i tas i Pendampingan 49.306 Org 19,202,025,750 50.306 Org 25,600,000,000

dan Penunjang PKH, Jamsosratu, Askes

dan Sumber Dana Sos ia l ‐ Jaminan Sos ia l 8 Kab/Kota 49.000 Org APBD 50.000 Org 30,000

‐ Pengeloaan Sumber Dana Sos ia l 8 Kab/Kota 20 Org APBD 20 Org 200,000

‐ Pengelola PKH 4 Kab/Kota 286 Org APBD 286 Org 950,000


2017Catata

n

Pentin

g



(1) (3)

Rencana Tahun 2016

Jumlah Masyarakat yang Mendapat

Jumlah Korban Tindak Kekerasan/

Pekerja Migran yang dilindungi

Jumlah Bantuan untuk Korban Bencana

Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

yang dilatih

Jaminan Sosial

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN



III-18

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp.)

Sumb

er

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(Rp.)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 13 4 Pemberdayaan Kelembagaan 1,838,900,000 7,010,000,000

Sosial dan Keagamaan

1 13 4 1 Peningkatan Kual i tas Potens i dan 604 Org 4,300,000 604 Org 4,250,000,000

Sumber Kesos Masyarakat

‐ Pekerja Sos ia l Masyarakat (PSM) 8 Kab/Kota 449 Org APBD 449 Org 300,000

‐ Tenaga Kesejahteraan Sos ia l 8 Kab/Kota 155 Org APBD 155 Org 325,000

Kecamatan (TKSK)

550 Org 550 Org

‐ Karang Taruna (KT) 8 Kab/Kota 200 Org APBD 200 Org 125,000

‐ Organisas i Sos ia l (Orsos ) 8 Kab/Kota 250 Org APBD 250 Org 160,000

‐ Wahana Kesejahteraan Sos ia l 8 Kab/Kota 50 Org APBD 50 Org 125,000

Berbas is Masyarakat (WKSBM)

‐ Dunia Usaha 8 Kab/Kota 50 Org APBD 50 Org 50,000

1 13 4 2 Peningkatan dan Pengembangan 400 Org 1,100,000 400 Org 750,000,000

Ni la i ‐ Ni la i Kepahlawanan,

Keperinti san dan Kejuangan (NK3) ‐ Peles tarian Ni la i ‐Ni la i 8 Kab/Kota 250 Org APBD 250 Org 200,000

Kepahlawanan, Keperintisan

dan Kejuangan (NK3)

‐ Perintis Kemerdekaan 8 Kab/Kota 150 Org APBD 150 Org 140,000

‐ TMP/MPN 1 Kab 1 Lok APBD 2 Lok 40,000

1 13 4 3 Promosi , Publ ikas i dan Penyuluhan 200 Org 1,833,500,000 200 Org 2,010,000,000

Kesejahteraan Sos ia l

‐ Penyuluh Sos ia l 8 Kab/Kota 200 Org APBD 200 Org 400,000

1 23 Statistik 450,000,000 500,000,000

1 23 1 Penyediaan Data 450,000,000 500,000,000

Pembangunan Daerah

1 23 1 1 Penyediaan Data Pembangunan 1 Pkt 450,000,000 1 Pkt 500,000,000

‐ Penyusunan dan Pemuktahiran Data Kota Serang 1 Pkt APBD 1 Pkt 400,000

Bidang Kesejahteraan Sos ia l

64,200,000,000 68,428,000,000


2016Catata

n

Pentin

g



(1) (3)

Rencana Tahun 2015

Ketersediaan Data dan Informasi

Pembangunan

JUMLAH

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial

yang dibina

Pelestarian Nilai‐Nilai Kepahlawanan,

Jumlah Penyuluhan Sosial

yang dilaksanakan

Jumlah Kelembagaan Sosial yang dibina

Keperintisan dan Kejuangan (NK3)

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN


RancanganAkhirRencanaKerja(Renja)DinasSosialProvBanten IVI

BBAABB IIVV PPEENNUUTTUUPP

4.1. PENUTUP

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Akhir Kerja (Renja) Dinas Sosial

Provinsi Banten Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk

periode 1 (satu) Tahun sebagai pedoman dan untuk menjadi acuan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2016 sehingga dalam

pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal.

Untuk Tahun 2016 Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari

Belanja Langsung (BL), yaitu : Urusan Wajib dan Program Sosial mencakup 7

Program dan 32 Kegiatan serta Belanja Tidak Langsung (BTL) mencakup 1

Kegiatan.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial

Provinsi Banten Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta bahan evaluasi tingkat

keberhasilan tolok ukur kinerja kegiatan sehingga dapat mencerminkan keberhasilan

kinerja Dinas.

Kami menyadari, dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja

(Renja) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2016 ini masih banyak terdapat

kekurangan, kritik serta saran membangun sangat kami harapkan guna

penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) mendatang.

Serang, Mei 2015

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

Drs. H. NANDY MULYA S.,MM Pembina Utama Madya

NIP. 19580909 198503 1 024

BAPPEDA PROVIN

SI BANTEN

Documents

BANTEN · PDF fileDalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, ... Tahun 2004 Nomor 66