Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BEA METERAI DI ERA DIGITAL:APA DAN BAGAIMANA
• Penggantian Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai denganUndang-Undang No.10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai merupakan salah satubentuk respon Pemerintah terhadap perubahan dan perkembangan zaman darianalog ke digital
• Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai memperluas cakupanobjek yang dikenai Bea Meterai, semula hanya meliputi dokumen berupa kertasmenjadi termasuk dokumen dalam bentuk elektronik
• Sebagai konsekuensi perluasan cakupan objek Bea Meterai, disediakan MeteraiElektronik sebagai sarana pembayaran Bea Meterai
Prolog
Pembebasan Bea Meterai atas dokumenyang diperlukan untuk kegiatan:a. penanganan bencana alamb. bersifat keagamaan dan sosialc. mendorong program pemerintahd. pelaksanaan perjanjian internasional
Kewajiban pemungut:a. memungut Bea Meterai dari pihak yang terutang,b. menyetorkan Bea Meterai ke kas negara, danc. melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai
❑ Tarif tetap sebesar Rp10.000,-❑Batas nilai nominal sebesar Rp5.000.000,-❑ Tarif tetap yang berbeda dalam rangka
melaksanakan program Pemerintah danmendukung pelaksanaan kebijakanmoneter dan/atau sektor keuangan
❑ Sanksi administratif sebesar 100%❑ Sanksi pidana atas tindak pidana
pembuatan, pengedaran, penjualan,dan pemakaian meterai palsu ataumeterai bekas pakai
Bea Meterai dikenakan atas dokumen, baik dalam bentuk kertasmaupun elektronik, yang digunakan sebagai alat untuk menerangkankejadian yang bersifat perdata dan alat bukti di pengadilan
❑ Cara pembayaran:a. Meterai -- Meterai Tempel
Meterai Elektronik Meterai Dalam Bentuk Lain
b. SSP❑ Pemeteraian Kemudian
Ketentuan mengenai saat terutang diperinci per jenis dokumen
Ketentuan mengenai pihak yang terutang diperinci per jenis dokumen
Bea Meterai adalahpajak atas dokumen
Bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap Dokumen
OBJEK
TARIF&
BATAS NILAI NOMINAL
SAAT TERUTANG
PIHAK YANG TERUTANG
PEMUNGUTAN BEA METERAI
CARA PEMBAYARAN
SANKSI
FASILITAS
Ketentuan Peralihan:▪ Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar
yang dibuat sebelum 1 Januari 2021, terutang Bea Meteraidan dibayar berdasarkan UU Bea Meterai 1985
▪ Meterai tempel yang dicetak berdasarkan UU Bea Meterai1985 masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember2021, dengan nilai paling sedikit Rp9.000,-
Pokok Pengaturan
OBJEK BEA METERAI BATASAN TARIF SAAT TERUTANG PIHAK TERUTANG
Surat perjanjian -
Rp10.000
Saat dokumen dibubuhi tanda tangan
Masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya
Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya
-
Akta PPAT beserta salinan dan kutipannya -
Surat berharga - Saat dokumen selesai dibuat
Pihak yang menerbitkan dokumen
Dokumen transaksi surat berharga - Pihak yang menerima dokumen
Surat keterangan, pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya
-
Saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat
Pihak yang menerima dokumen
Dokumen lelang -
Dokumen yang menyatakan jumlah uangdengan nilai nominal lebih dariRp5.000.000,00 yang:1. menyebutkan penerimaan uang2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya
atau sebagiannya telah dilunasi ataudiperhitungkan
Rp5.000.000
Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dipengadilan -
Saat dokumen diajukan ke pengadilan
Pihak yang mengajukan dokumen
Non-Objek Bea Meterai
dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, antara lain:
surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk
pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim
segala bentuk ijazah
tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang
berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran
dimaksud
tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan Lembaga
lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan ituyang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjukberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
1
Non-Objek Bea Meterai
tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi
surat gadai
dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada
penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau
pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah
tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam
bentuk apa pun
dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan
moneter
2
Kewajiban Pemungut Bea Meterai:
Pemungut
PIHAK
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemungut dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Bea Meterai diatur dalam Peraturan Menteri*
Pemungutan Bea Meterai yang terutang atas Dokumensebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapatdilakukan oleh pemungut Bea Meterai.
Memungut Bea Meterai yang terutang atas dokumentertentu dari pihak yang terutang
Menyetorkan Bea Meterai ke kas negara
Melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meteraike kantor DJP
Meterai Dalam Bentuk Lain
Meterai Tempel
Meterai Elektronik
Surat Setoran Pajak
Pembayaran Bea Meterai
Meterai Tempel
1. Meterai Tempel memiliki ciri umum dan cirikhusus.
2. Ciri khusus sebagai unsur pengaman padadesain, bahan, dan teknik cetak.
merupakan meterai yang memiliki kode unik dan keterangantertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri
Meterai Elektronik
Meterai Dalam Bentuk Lain
merupakan meterai yang dibuat dengan menggunakanmesin teraan meterai digital, sistem komputerisasi,
teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya
Pemeteraian Kemudian
Dilakukan untuk:
Dokumen yang Bea Meterainya tidak ataukurang dibayar
Dokumen yang digunakan sebagai alat buktipengadilan
Pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui Pemateraian Kemudianmerupakan pihak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9*
Sanksi
Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian atasdokumen yang Bea Mterainya tidak atau kurang dibayar sebesarBea Meterai yang terutang ditambah sanksi administratif sebesar100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang terutang.
Pemungut Bea Meterai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutandan/atau penyetoran, diterbitkan SKP untuk menagih Bea Meterai yang tidakatau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor, ditambah sanksiadministratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang tidakatau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor.
Bea Meterai yang terutang menjadi kedaluwarsa setelahjangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.
Kedaluwarsa
“
Ketentuan Pidana
meniru atau memalsu Meterai yang dikeluarkan olehPemerintah Republik Indonesia, dengan maksud untuk memakaiatau meminta orang lain memakai Meteri tersebut sebagaiMeterai asli, tidak dipalsu, atau sah; atau
Membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawanhukum, termasuk membuat meterai elektronik, dan meterai dalambentuk lain, secara melawan hukum
dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana dendapaling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Setiap orang yang:
Ketentuan Pidana
Meterai dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olahasli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum; atau
Barang yang dibubuhi meterai sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, seolah-olah barang tersebut asli, tidak dipalsu, dandibuat secara tidak melawan hukum
dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidanadenda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah)
Setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan,
mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia:
Ketentuan Pidana
Setiap orang yang dengan sengaja menghilangkantanda, menghilangkan ciri, atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaanuntuk dijual, atau memasukkan ke wilayah NKRI seolah-olah meterai tersebut belum dipakai, dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahunatau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)