BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.785, 2015 KEMENHUB. Harga Jual. Jasa Kepelabuhan.Badan Usaha Pelabuhan. Penetapan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR PM 95 TAHUN 2015

TENTANGPEDOMAN PENETAPAN HARGA JUAL (CHARGE) JASA KEPELABUHANAN

YANG DIUSAHAKAN OLEH BADAN USAHA PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayananjasa kepelabuhanan kepada dunia usaha danmasyarakat pengguna jasa kepelabuhanan, perludilakukan investasi sarana, prasarana dan penunjangpelayanan jasa kepelabuhanan oleh Badan UsahaPelabuhan;

b. bahwa untuk dapat melaksanakan peningkatankualitas pelayanan jasa kepelabuhanan, perludilakukan penetapan batas harga jual jasakepelabuhanan dengan memperhatikan keseimbanganantara kepentingan pengguna jasa dan kepentinganpengembalian biaya serta pengembangan usaha BadanUsaha Pelabuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentangPedoman Penetapan Harga Jual (Charge) JasaKepelabuhanan Yang Diusahakan Oleh Badan UsahaPelabuhan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4849);

www.peraturan.go.id

2015, No.785 2

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5070);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentangAngkutan di Perairan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 26, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108),sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentangKementerian Perhubungan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 1113);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorOtoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 628);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif JasaKepelabuhanan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 281) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 492);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun2015 tentang Peningkatan Fungsi PenyelenggaraanPelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan SecaraKomersial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 216);

www.peraturan.go.id

2015, No.7853

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal BadanUsaha di Bidang Transportasi (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANGPEDOMAN PENETAPAN HARGA JUAL (CHARGE) JASAKEPELABUHANAN YANG DIUSAHAKAN OLEH BADANUSAHA PELABUHAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan

dengan batas-batas tertentu sebagai kegiatan pemerintahan dankegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapalbersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang,berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi denganfasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatanpenunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-danantarmoda transportasi.

2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan denganpelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran,keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpangdan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempatperpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorongperekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tataruang wilayah.

3. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untukmelayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberanganyang terletak di laut atau di sungai.

4. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandardan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan,tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempatbongkar muat barang.

5. Kapal adalah kendaran air dengan bentuk dan jenis apapun, yangdigerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda,termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yangtidak berpindah-pindah.

www.peraturan.go.id

2015, No.785 4

6. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yangdibongkar/dimuat dari dan ke kapal.

7. Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan SecaraKomersial yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pelabuhan adalahOtoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

8. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga Pemerintah dipelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan,pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yangdiusahakan secara komersial.

9. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga Pemerintahdi pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan danpenegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran,koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan,pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan padapelabuhan yang diusahakan secara komersial.

10. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanyakhusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhanlainnya.

11. Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) adalah harga tertinggi yangdapat ditawarkan oleh Badan Usaha Pelabuhan kepada pengguna jasapelabuhan atas pelayanan jasa yang diberikannya.

12. Biaya Operasi Langsung adalah biaya yang terjadi atas kegiatanoperasional di lapangan yang dilaksanakan oleh Badan UsahaPelabuhan dalam rangka menjalankan fungsinya yang berhubunganlangsung dengan penyediaan fasilitas/sarana untukpemberian/penyediaan pelayanan jasa kepelabuhanan kepadapengguna jasa.

13. Biaya Operasi Tidak Langsung adalah biaya yang terjadi ataskeseluruhan kegiatan Badan Usaha Pelabuhan yang dilaksanakanuntuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan yangdiberikan/disediakan, meliputi kegiatan unit operasional yangmenunjang kegiatan operasional, kegiatan pemeliharaan danperbaikan, keuangan, kegiatan administrasi umum dan kegiatanpengelolaan yang diselenggarakan Kantor Pusat.

14. Biaya Penuh (Full Costing) adalah metode penentuan harga pokokproduksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksikedalam harga pokok produksi.

15. Biaya Pokok Produksi adalah biaya pokok produksi per unit jasa(tidak termasuk margin keuntungan) dan dihitung sesuai dengankondisi operasional dan skala usaha masing-masing terminal dipelabuhan.

16. Margin Keuntungan adalah selisih antara nilai pendapatan setelahdikurangi semua biaya operasional dibagi jumlah produksi jasakepelabuhanan.

www.peraturan.go.id

2015, No.7855

17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.18. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB IIPELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 2Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakanoleh Badan Usaha Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secarakomersial, terdiri atas:a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal;b. penyediaan dan/atau pelayanan jasa barang; danc. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penumpang.

Pasal 3(1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:a. jasa labuh;b. jasa pemanduan;c. jasa penundaan;d. jasa tambat;e. jasa penggunaan alur pelayaran; danf. jasa kepil (mooring services).

(2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa barang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:a. jasa barang umum di terminal serbaguna (multipurpose terminal);b. jasa peti kemas di terminal petikemas;c. jasa barang curah cair di terminal curah cair;d. jasa barang curah kering di terminal curah kering;e. jasa kendaraan di terminal kendaraan (car terminal);f. jasa bongkar muat barang di terminal terapung;g. jasa peti kemas di terminal daratan (dry port); danh. bongkar muat kendaraan dan barang secara Ro-Ro (Roll On-Roll

Off) di terminal Ro-Ro.(3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penumpang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:a. pas penumpang; danb. barang bawaan penumpang.

Pasal 4(1) Penyediaan dan/atau pelayanan tiap jasa kepelabuhanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan tarif sesuai denganjasa yang diberikan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

(2) Penetapan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada terminalyang penyediaan dan/atau pelayanan jasanya diusahakan oleh BadanUsaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan jenis struktur dangolongan tarif serta mekanisme yang ditetapkan oleh Menteri.

www.peraturan.go.id

2015, No.785 6

BAB IIIKOMPONEN DAN FORMULASI PERHITUNGAN

BIAYA PRODUKSI JASA KEPELABUHANANPasal 5

(1) Badan Usaha Pelabuhan dalam menyusun perhitungan besaran biayapenyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa barang,dan pelayanan jasa penumpang pada terminal yang pelayananjasanya diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dilakukan denganmemperhitungkan komponen biaya produksi yang terdiri atas:a. Biaya Operasi Langsung;b. Biaya Operasi Tidak Langsung; danc. Margin keuntungan.

(2) Biaya Operasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir aterdiri atas biaya pegawai, biaya bahan, biaya pemeliharaan, biayapenyusutan, biaya asuransi, biaya sewa, biaya administrasi, biayaumum, biaya konsesi, biaya energi dan biaya modal.

(3) Biaya Operasi Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)butir b terdiri atas biaya pegawai, biaya bahan, biaya pemeliharaan,biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya sewa, biaya administrasi,biaya umum serta biaya manajemen dan pengelolaan.

(4) Biaya Produksi Total dihitung berdasarkan Biaya Penuh (Full Costing),yaitu penjumlahan Biaya Operasi Langsung dan Biaya Operasi TidakLangsung.

(5) Besaran Biaya Operasi Tidak Langsung maksimal sebesar 30% (tigapuluh per seratus) dari biaya produksi total.

(6) Biaya Pokok Produksi merupakan Biaya Pokok Produksi per unit jasayang merupakan pembagian antara biaya produksi total denganproduksi total masing-masing jenis jasa kepelabuhanan.

Pasal 6Komponen, Formulasi dan Tata Cara Perhitungan Batas Harga Jual(Charge) Jasa Kepelabuhanan Yang Diusahakan Oleh Badan UsahaPelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IVBATAS HARGA JUAL JASA KEPELABUHANAN

Pasal 7Badan Usaha Pelabuhan dapat menerapkan harga jual (charge) terhadappelayanan jasa kepelabuhanan paling tinggi sebesar Biaya Pokok Produksiditambah margin keuntungan sebesar maksimal 25% (dua puluh lima perseratus) dari biaya per unit jasa kepelabuhanan yang diberikan ataudisediakan.

www.peraturan.go.id

2015, No.7857

BAB VEVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8Direktur Jenderal melakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun terhadappelaksanaan pedoman penetapan harga jual (charge) jasa kepelabuhananyang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan melaporkan kepadaMenteri.

BAB VISANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9(1) Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengawasan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan pedoman penetapan harga jual jasakepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan,pemenuhan terhadap pencapaian Level Of Servis(LS) oleh BadanUsaha Pelabuhan, dan secara berkala melaporkan kepada DirekturJenderal.

(2) Berdasarkan hasil laporan dan evaluasi yang disampaikan olehPenyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Badan Usaha Pelabuhan yang melakukan pelanggaran atas ketentuandalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:a. peringatan tertulis;b. pembekuan izin Badan Usaha Pelabuhan; danc. pencabutan izin Badan Usaha Pelabuhan.

(4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kalidengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(5) Dalam hal Badan Usaha Pelabuhan tidak melaksanakankewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.

(6) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

(7) Izin dicabut apabila Badan Usaha Pelabuhan tidak melaksanakankewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimanadimaksud pada ayat (6) berakhir.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 10Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknisterhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 12 (dua belas) bulan terhitungsejak tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2015, No.785 8

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 20 Mei 2015MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONANDiundangkan di Jakartapada tanggal 25 Mei 2015MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

2015, No.7859

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR : PM 95 TAHUN 2015TANGGAL : 20 Mei 2015

KOMPONEN, FORMULASI DAN TATA CARA PERHITUNGAN

HARGA JUAL (CHARGE) JASA KEPELABUHANAN YANG DIUSAHAKANOLEH BADAN USAHA PELABUHAN

1. KomponenPerhitunganHargaJual

a. BiayaOperasiLangsung (BOL)

1) BiayaTetap

a) biayapegawai;

b) biayabahan;

c) biayapemeliharaan;

d) biayapenyusutan;

e) biayaasuransi;

f) biayasewa;

g) biayaadministrasi;

h) biayaumum;

i) biayakonsesi;

j) biaya modal.

2) BiayaTidakTetap

a) biayabahan;

b) biayaenergi;

c) biayasewa;

d) biayaumum.

b. BiayaOperasiTidakLangsung (BOTL)

1) biayapegawai;

2) biayabahan;

3) biayapemeliharan;

4) biayapenyusutan;

5) biayaasuransi;

6) biayasewa;

7) biayaadministrasi;

www.peraturan.go.id

2015, No.785 10

8) biayaumum;

9) biayamanajemendanpengelolaan.

c. Margin Keuntungan

2. FormulasiPerhitunganHargaJual (HJ) dirumuskansebagaiberikut:

a. HJ = f (BPP, Margin, LS)

HJ = HargaJual (Charge)

BPP =BiayaPokokProduksi

LS =Level of Service

b. BPP = BiayaPokokProduksi

BiayaPokokProduksimerupakanbiayapokokproduksi per unitjasadandihitungsesuaidengankondisioperasionaldanskalausahamasing-masing terminal di pelabuhan, dengandasar-dasarperhitungansebagaiberikut :

1) BiayaPokokProduksidiperolehdaribiayaproduksi totaldibagidenganproduksi totalmasingmasingjenisjasakepelabuhanan.

2) BiayaProduksi Total (BPT) = BOL + BOTL

Keterangan:

BOL : BiayaOperasiLangsung

BOTL : BiayaOperasiTidakLangsung

3) BPP =

PT :Produksi Total masing-masingJenisJasaKepelabuhanan

c. Data yang digunakandalamperhitungan,berpedomanpadarencanakerjaanggaranbadanusahapelabuhanuntukbadanusahapelabuhan yangbaruberoperasiataulaporanrealisasinya rata-rata pada 3 (tiga)tahunterakhirpadabadanusahapelabuhan yangsudahberoperasilebihdari 3 (tiga)tahunpadasaatpenyusunanusulantarifjasakepelabuhanandenganmemperhatikantingkatkewajarandanefesiensibiayasertadapatdipertanggungjawabkan.

d. Margin Keuntungan (M)

M < 25% x BPP

e. Level of Service (LS) = Standarkinerjaoperasional

1) Tingkat pelayanan (Level of Service)harusdiperhatikandalamkebijakanperhitunganbatashargajualja

www.peraturan.go.id

2015, No.78511

sakepelabuhanan. Padasetiap kalipenyesuaianbatashargajualjasakepelabuhananharusadakeseimbanganantarabesaranbatashargajualdengantingkatpelayananyang diterimapenggunajasa, meliputikeselamatan, keamanan,kelancarandankenyamanan.

2) UntukpenilaianLevel ofServicedigunakanperbandinganantarastandarkinerjaoperasionaldenganrealisasi yangdievaluasidandinyatakanolehPenyelenggaraPelabuhansetempat.

3) Kinerjaoperasional yang digunakandalampenilaianLevel ofServiceadalahkinerjaoperasional yangterkaitlangsungdengankepentinganpihakpenggunajasa.

4) Standarkinerjaoperasionalberpedomankepadastandarkinerjayang ditetapkanolehDirekturJenderalPerhubunganLaut.

5) PenilaianIndeks LS :

a) Tingkatpelayanansamadenganataudiatasstandarkinerjaoperasional,Ls = 1;

b) Tingkat pelayanandibawahstandarkinerjaoperasional,

0 < Ls < 1.

f. HargaJual (Charge)

HJ < 1,25 x BPP

HJ :HargaJualjasakepelabuhanan

g. Batas HargaJual (MaximumCharge)

BHJ = 1,25 x BPP

BHJ : Batas HargaJualjasakepelabuhanan

3. Tata Cara PerhitunganPerhitunganHargaJual (Charge)

BerdasarkanRencanaKerjadanAnggaranBadan UsahaPelabuhantahunberjalanataurealisasibiayaperiodesebelumnya,berdasarkankondisi yang terjadipadaBadan Usaha Pelabuhanselama 1(satu) tahun.

www.peraturan.go.id

2015, No.785 12

www.peraturan.go.id

2015, No.78513

www.peraturan.go.id

2015, No.785 14

www.peraturan.go.id

2015, No.78515

www.peraturan.go.id

2015, No.785 16

www.peraturan.go.id

2015, No.78517

www.peraturan.go.id

2015, No.785 18

www.peraturan.go.id

2015, No.78519

www.peraturan.go.id

2015, No.785 20

www.peraturan.go.id

2015, No.78521

www.peraturan.go.id

2015, No.785 22

www.peraturan.go.id

2015, No.78523

www.peraturan.go.id