BN 258-2013 Belum Print

2013, No.258 7

Lampiran I Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/JA/12/2012 TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

PERUBAHAN. Setidaknya kata tersebut yang dapat merepresentasikan semangat dan tuntutan dari masyarakat di era keterbukaan saat ini. Masyarakat menginginkan adanya perubahan menuju perbaikan disegala bidang. Perubahan tersebut pada tahap awal ditujukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dari seluruh lembaga birokrasi di Indonesia, dimana pada hakekatnya, tujuan dari perubahan tersebut adalah terbangunnya tata kehidupan yang demokratis, sadar dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi hak azasi manusia. Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dituntut pula untuk melakukan perubahan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Kejaksaan RI berdasarkan UU No. 16 tahun 2004.

Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan pasal 30 UU tersebut Kejaksaan RI diberi wewenang meliputi : (1) Di bidang pidana :

a. melakukan penuntutan; b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.258 8

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan : a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. pengamanan kebijakan penegakan hukum; c. pengamanan peredaran barang cetakan; d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan

masyarakat dan negara; e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Perubahan yang dituntut oleh masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan saat ini diantaranya adalah agar Kejaksaan RI lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum melalui upaya penegakan hukum yang optimal, nyata, dan terpercaya dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, melaksanakan secara optimal upaya perlindungan terhadap kepentingan umum, penegakan hak azasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta turut menciptakan kondisi yang mendukung dalam rangka mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila, Begitu besar ekspektasi masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan. Ekspektasi tersebut tentunya harus dijawab oleh Kejaksaan dengan langkah konkrit berupa semangat perubahan dan perbaikan kinerja guna mencapai tujuan yang diidam-idamkan mayarakat tersebut. Harapan besar dari masyarakat sesungguhnya menyiratkan pesan yang dalam yaitu adanya keinginan dari masyarakat agar Kejaksaan Republik Indonesia dapat menjadi salah satu agen perubahan (agent of change) dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) , dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang berujung pada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat luas. Harapan masyarakat akan perbaikan dan pembenahan kinerja di tubuh Kejaksaan tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya komitmen kuat dari Kejaksaan RI untuk mewujudkannya dalam bentuk perencanaan yang baik dan juga dukungan memadai dari anggaran sektor publik. Fungsi anggaran sektor publik meliputi : Pertama, sebagai alat perencanaan untuk mencapai tujuan berorganisasi. Kedua, sebagai alat pengendali agar anggaran dapat



2013, No.258 9

digunakan sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi pemborosan, Ketiga, sebagai alat kebijakan fiskal guna menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan keempat, anggaran digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja masing-masing lembaga yang posisinya berada di bawah pemerintah. Begitu besar fungsi anggaran sektor publik ini, maka untuk penentuannya dibutuhkan perencanaan secara tepat, terukur dan berkelanjutan yang tentunya berpedoman pada kebijakan besar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sejak berlakunya Amandemen UUD 1945 Naskah Keempat yang menghilangkan kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN, maka fungsi GBHN tergantikan dengan 3 (tiga) bentuk perencanaan pembangunan nasional, antara lain : Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kedua; Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Ketiga; Rencana Pembangunan Tahunan, dimana Rencana Pembangunan Tahunan ini terdiri dari 2, yaitu Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau yang lebih dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian / Lembaga atau yang dikenal dengan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja K/L). Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ini sebagaimana diatur dalam UU No. 24 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun khusus dalam rangka penyusunan dan implementasi anggaran, ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman adalah tiga paket perundang-undangan dibidang keuangan negara yaitu UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana sistem pengelolaan anggaran negara menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi : a) Penyusunan rencana; b) penetapan rencana; c) pengendalian pelaksanaan rencana; dan d) Evaluasi pelaksanaan rencana. Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang tersebut, maka tiap tahun Kejaksaan Republik Indonesia telah menyusun Rencana Kerja (Renja) dimana tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Kejaksaan tersebut adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun 2013 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, kemudian



2013, No.258 10

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) dengan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. yang merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025, serta kelanjutan dari Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2012 Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2013 disusun dengan mencermati keberhasilan kinerja yang diperoleh dalam tahun 2012, termasuk pula tindak lanjut hasil rapat kerja Kejaksaan RI tahun 2012, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi dan dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kerja tahun 2013.

2. PENCAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TAHUN 2012 Untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut, Kejaksaan RI telah berupaya optimal dalam rangka membenahi baik aspek internal yaitu melalui program Reformasi Birokrasi yang menyentuh aspek kelembagaan (organisasi), tata laksana dan sumber daya manusia, dimana perubahan terhadap SDM meliputi perubahan pola pikir (mind set), perubahan budaya kerja (culture set) dan perubahan perilaku / tata laku (behavior) serta pembenahan dari sisi peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan dari lembaga Kejaksaan kepada masyarakat terkait core business Kejaksaaan RI yang meliputi peningkatan penyelesaian perkara pidum, pidsus dan datun. Sehubungan dengan program Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI, selain menjalankan secara konsisten program nasional Pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi, setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa Kejaksaan menjalankan program Reformasi Birokrasi, yaitu : Pertama, Tingkat kualitas pelayanan publik yang dirasakan belum optimal sehingga belum memenuhi harapan masyarakat, Kedua, tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja belum menunjukkan hasil yang signifikan (belum meratanya tingkat produktifitas kinerja dari semua satuan kerja), Ketiga, tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi masih sangat minim sehingga masyarakat belum dapat mengakses semua informasi tentang penanganan perkara, keempat, tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah.



2013, No.258 11

Kejaksaan Republik Indonesia sendiri telah memulai program reformasi birokrasi ini sejak tahun 2005 yaitu tepatnya dicanangkan pada Hari Bhakti Adhyaksa tanggal 22 Juli 2005. Sebagai hasil dari Reformasi Birokrasi di kejaksaan saat itu, pada tanggal 12 Juli 2007 telah ditandatangani 6 (enam) Peraturan Jaksa Agung RI yang mencakup pembaruan di bidang Rekruitmen, Pendidikan dan Pelatihan, Standard Minimum Profesi Jaksa, Pembinaan Karier, Kode Perilaku Jaksa serta Pembaruan dibidang Pengawasan. Reformasi Birokrasi di Kejaksaan mencapai titik kulminasi ketika Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara meletakkan prioritas Reformasi Birokrasi kepada lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga yang mengelola keuangan negara, sehingga setelah Mahkamah Agung, Departemen Keuangan dan BPK, selanjutnya Kejaksaan RI memiliki skala prioritas dalam program Reformasi Birokrasi dibawah kendali Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Sebagai tindaklanjut dari program reformasi birokrasi dibawah kendali kementerian Pendayagunaan Aparatur negara tersebut, maka Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI diluncurkan pada tanggal 18 September 2008 dan selanjutnya pada bulan Agustus 2009, Jaksa Agung membentuk Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI dimana Wakil Jaksa Agung bertindak sebagai Ketua Tim Pengarah. Hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan sampai dengan tahun 2012, diantaranya yaitu : a. Kejaksaan Republik Indonesia telah melaksanakan Program

Percepatan (Quick Wins) yang meliputi percepatan dan optimalisasi penanganan perkara, penerapan Sistem Teknologi Informasi penanganan perkara, penerapan Sistem Teknologi Informasi Laporan Pengaduan serta pembenahan website Kejaksaan ;

b. Kejaksaan Republik Indonesia telah berhasil melakukan penataan sistem yang meliputi evaluasi kinerja Kejaksaan, menyusun profil/ postur birokrasi Kejaksaan Tahun 2025, melaksanakan analisis jabatan, evaluasi jabatan serta pemberian tunjangan kinerja (remunerasi)

c. Kejaksaan Republik Indonesia telah berhasil menentukan sistem penilaian kinerja serta melakukan penyusunan dan revisi berbagai peraturan perundang-undangan.

d. Kejaksaan RI telah menyusun peraturan / dokumen sebagai pengimplementasian blue print dalam rangka pembenahan SDM meliputi :

- Rekruitmen pegawai, telah ditindaklanjuti dengan disusunnya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-048/A/ J.A/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI.



2013, No.258 12

- Pola Jenjang Karir, telah ditindaklanjuti dengan disusunnya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-049/A/J.A/12/2011 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan RI dan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-014/A/J.A/12/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia.

- Pra Diklat, telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Jaksa Agung RI Nomor: PRIN-120/C/Cp.2/06/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Draft Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan RI.

Dengan lahirnya ketentuan reformasi dibidang kepegawaian tersebut, melahirkan dampak positif berupa pembenahan dan perbaikan dari sisi peningkatan kualitas pembinaan kepegawaian berupa perbaikan terhadap rekruitmen pegawai, mutasi dan promosi berupa : - Dalam rangka rekruitmen pegawai, kegiatan materiil

pengadaan berupa kegiatan pendaftaran, pembuatan soal penyaringan, penggandaan soal penyaringan, pendistribusian soal penyaringan, pelaksanaan penyaringan, pemeriksaan penyaringan dan penyerahan hasil penyaringan dilakukan oleh konsultan SDM yang dipilih melalui proses lelang dengan Sistem Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE), berdasarkan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER- 048/A/J.A/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI;

- Dalam kaitannya dengan pola Jenjang Karir, ditindaklanjuti dengan pada tahun 2012 dilaksanakannya Pelelangan Pengadaan Jasa Konsultan Asessment Kompetensi Pejabat Eselon IV Kejaksaan Agung RI dengan Sistem Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE), berdasarkan Screenshot website LPSE Kementerian Keuangan tentang Proses Pelelangan Pengadaan Jasa Konsultan Asesment Kompetensi Pejabat Eselon IV Kejaksaan Agung RI dengan Sistem Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE).

- Mutasi Pegawai, ditindaklanjuti dengan telah diprogramkan mutasi nasional yang telah bertugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun baik antar bidang (tour of duty) maupun antar daerah kejaksaan (tour of area) sehingga pegawai yang bersangkutan memperoleh



2013, No.258 13

penyegaran, perluasan wawasan lebih dari satu bidang/daerah guna meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya.

e. Di bidang Pengawasan untuk penyelesaian Laporan Pengaduan (Lapdu) pada tahun 2011 telah ditangani sebanyak 3.675 dari yang telah ditargetkan sebanyak 150 lapdu sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 2.450%, sedangkan untuk tahun 2012 telah ditargetkan sebanyak 150 lapdu sampai dengan oktober 2012 telah diselesaikan sebanyak 1.037 lapdu, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 691%

Adapun upaya Kejaksaan di tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012 dalam rangka meningkatan kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan dari lembaga Kejaksaan kepada masyarakat terkait core business Kejaksaaan RI yang meliputi peningkatan penyelesaian perkara pidum, pidsus dan datun, telah dijalankan dengan capaian kinerja :

A. Penanganan Perkara Korupsi Di Kejaksaan Agung, pada tahun 2011 target penanganan perkara untuk tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan sebanyak 1.545 perkara, sedangkan yang ditangani dalam tahap penyidikan sebanyak 1.729 perkara sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 111,90%. Sedangkan pada tahap penuntutan perkara tindak pidana korupsi dari yang ditargetkan sebanyak 1.545 perkara yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 1.342 perkara maka persentase keberhasilannya sebesar 86,86%.

Sedangkan untuk tahun 2012, pada tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi dari target yang telah ditentukan sebanyak 1.380 perkara, sampai dengan oktober 2012 penyidikan perkara korupsi yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 1.209 perkara sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 87%. Sedangkan pada tahap penuntutan dari yang ditargetkan sebanyak 1.380 perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 1.184 perkara, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 85% . Kemudian dari jumlah keuangan/kekayaan Negara yang diselamatkan melalui penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus Rp. 247.944.383.560,- (dua ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah).

B. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Untuk penanganan perkara tindak pidana umum, pada tahun 2011 telah dilaksanakan terhadap 104.464 perkara dari 10.100



2013, No.258 14

perkara yang ditargetkan, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 1.034%, sedangkan untuk tahun 2012 penanganan perkara tindak pidana umum sampai dengan bulan Oktober 2012 sebanyak 87.965 perkara dari yang ditargetkan sebanyak 10.100 perkara, sehingga persantase capaian kinerja sampai dengan oktober 2012 adalah 870%.

C. Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Untuk penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun 2011 bagi Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dari yang ditargetkan sebanyak 782 perkara telah diselesaikan sebanyak 5.537 perkara, sehingga pencapaiannya jauh melebihi target dari yang telah ditentukan sebesar 708%

Untuk penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung RI , sampai dengan Oktober 2012 telah mencapai 167 perkara/kegiatan = 93% dari 180 perkara/kegiatan yang diprogramkan /ditargetkan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Penanganan dan penyelesaian perkara Perdata dari target yang ditetapkan sejumlah 60 perkara/kegiatan, telah tercapai 49 perkara / kegiatan, sehingga capaian kinerja sejumlah 82 %

b. Penanganan dan penyelesaian perkara Tata Usaha Negara dari target yang ditetapkan sejumlah 40 perkara/kegiatan, telah tercapai 45 perkara /kegiatan, sehingga capaian kinerja sejumlah 113 %

c. Penanganan dan Penyelesaian perkara PPH dari target 80 perkara/kegiatan, telah tercapai 73 perkara/kegiatan, sehingga capaian kinerja sejumlah 91 %

Terhadap penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara ini diperkirakan pada akhir tahun 2012 capaian kinerja sejumlah 100 %. Adapun uang /aset negara yang berhasil diselamatkan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu : 1. Uang /aset negara yang berhasil diselamatkan tahun 2011

sebesar Rp. 33.725.541.000.000 ( tiga puluh tiga trilyun tujuh ratus dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh satu juta rupiah) sedangkan Tahun 2012 sebesar Rp. 46.788.000.965 ( empat puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan Tanah seluas 120.554 M2

2. Uang/ Asset negara yang berhasil dipulihkan tahun 2011 sebesar Rp.62.134.684.235 (enam puluh dua milyar seratus



2013, No.258 15

tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) sedangkan Tahun 2012 sebesar Rp. 29.322.780.682 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

Capaian kinerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia di bidang Perdata dan TUN sampai dengan bulan Oktober 2012 telah mencapai penanganan perkara/kegiatan Perdata dan Tata Usaha Negara sejumlah 3.327 perkara/kegiatan = 276% dari yang diprogramkan/ditargetkan pada tahun 2012 sejumlah 1.205 perkara

Adapun uang /aset negara yang berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia adalah :

1. Uang/ Asset negara yang berhasil diselamatkan tahun 2011 sebesar Rp.11.710.945.920.800 dan 4 Unit Truk sedangkan Tahun 2012 sebesar Rp. 2.238.040.418.244 dan US$ 12.512,87

2. Uang/ Asset negara yang berhasil dipulihkan tahun 2011 sebesar Rp.117.544.425.659,83 sedangkan Tahun 2012 sebesar Rp. 447.408.702.039 dan US$ 232.083,1

3. Pembayaran Uang Pengganti yang berhasil ditagih antara Tahun 2011 sebesar Rp. 10.968.034.764 sedangkan tahun 2012 sebesar Rp. 150.913.943.472

Dengan demikian secara kumulatif jumlah perkara yang ditangani Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia sampai bulan Oktober 2012 sejumlah 3.494 = 252 % dari yang diprogramkan/ditargetkan pada tahun 2012 sebanyak 1.385 perkara. Bahwa dari capaian kinerja sebanyak 3.494 perkara/kegiatan yang ditangani bidang Datun, dapat dirinci sebagai berikut : a. Bantuan Hukum : 2.455 perkara/kegiatan, terdiri dari :

- Litigasi : 580 perkara - Non litigasi : 1.875 kegiatan

b. Pertimbangan hukum : 211 kegiatan c. Pelayanan Hukum : 174 Perkara/kegiatan d. Penegakan Hukum : 634 Perkara/ kegiatan e. Tindakan Hukum Lain : 15 kegiatan

Selain penyelesaian pelaksanaan tugas penegakkan hukum dalam hal penanganan perkara (pelaksanaan tugas yustisial dari tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum sampai dengan eksekusi), selama ini Kejaksaan juga telah



2013, No.258 16

memberikan kontribusi yang cukup signifikan kepada pemerintah melalui pencapaian target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perkara-perkara yang telah diselesaikan penanganannya, yang tiap tahunnya terus meningkat melebihi target yang ditetapkan, untuk tahun 2012 PNBP yang ditargetkan adalah Rp. 120.873.000.000,- (seratus dua puluh milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan yang berhasil dicapai tahun 2012 adalah sebesar Rp. 71.382.307.904,- (tujuh puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah)

Sehubungan dengan Kinerja Intelijen Kejaksaan RI, sampai dengan bulan Oktober 2012 telah dilaksanakan pelacakan aset tersangka tindak pidnaa korupsi yang merupakan dukungan bidang intelijen kepada bidang tindak pidana khusus sebanyak 57 LHK dari 80 LHK yang menjadi target tahun 2012, sehingga masih kurang 23 LHK. Namun demikian pada akhir tahun 2012 ditargetkan target sebesar 80 LHK dapat tercapai. Selanjutnya sampai dengan tahun 2012, telah dioperasionalkan Monitoring Center (MC) dan telah memberikan kontribusi dalam mendukung kegiatan dan operasi intelijen yustisial yang berhasil menangkap dan mengamankan buron kejaksaan sebanyak 42 orang. Masih pada tahun yang sama, telah dioperasionalkan pula Bank Data Intelijen (BDI) pada Sub Direktorat Produksi Intelijen pada Direktorat III Jaksa Agung Muda Intelijen yaitu dengan mengaktifkan layanan database intelijen bekerjasama dengan operator SIMKARI untuk mendukung entry data intelijen dari seluruh Indonesia dengan menggunakan online system dan e-report melalui Jaringan Komunikasi Sandi Kejaksaan (JKSK).

Prestasi Kejaksaan RI dibidang keuangan yaitu dengan meningkatnya opini hasil pemeriksaan keuangan dari BPK atas laporan keuangan Kejaksaan tahun 2011, yaitu peningkatan opini dari Wajar dengan Pengecualian (WDP), menjadi Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP). Dengan demikian ada peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kejaksaan di tahun 2011. Prestasi lainnya yang dicapai oleh Kejaksaan RI pada tahun 2012, yaitu Badan Diklat Kejaksaan RI berdasarkan Surat Keputusan Sertifikasi Akreditasi dan Reakreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mendapatkan penilaian Reakreditasi atas penyelenggaraan program Diklat Manajemen Kepemimpinan dan penilaian Akreditasi terhadap Diklat Teknis Fungsional, serta memperoleh sertifikasi ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu untuk pertama kalinya.



2013, No.258 17

Dari hasil capaian kinerja Kejaksaan RI tahun 2012 tersebut, khususnya terkait dengan evaluasi capaian pelaksanaan Inpres No. 17 tahun 2011 tentang Aksi Nasional pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terhadap K/L/D/I, Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) memberikan penilaian terhadap capaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 adalah 66 % . Capaian dimaksud telah melebihi rata-rata tingkat capaian yang diperoleh K/L/D/I di tahun 2012, akan tetapi apabila dibandingkan dengan tingkat capaian kejaksaan Republik Indonesia tahun 2011 terjadi penurunan 2 %, namun masih dalam kategori memuaskan. Menurut UKP4 capaian Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 yang mendapat predikat memuaskan adalah : a. Pengelolaan pengaduan masyarakat, b. Penjatuhan Sanksi Disiplin bagi Aparat yang Melanggar, c. Penetapan prioritas Pemberantasan Korupsi, d. Penetapan Sistem Rekrutmen Jaksa bekerjasama dengan Pihak

ketiga, e. peningkatan Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dalam

Kasus Korupsi.

Hasil penilaian yang baik dari UKP4 tersebut tentunya menjadi pemacu semangat bagi Kejaksaan untuk bekerja lebih baik lagi.

3. MASALAH DAN TANTANGAN

Dari uraian tentang pencapaian kinerja kejaksaan sampai dengan tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan atau tantangan yang menjadi “pekerjaan rumah” (PR) bagi Kejaksaan ke depan dan harus diselesaikan pada tahun 2013. Permasalahan dan tantangan dimaksud adalah : MASALAH : Pertama, Kejaksaan mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) baik tenaga Jaksa maupun personil pendukung yang meliputi Pegawai Tata Usaha, Tata Usaha (TU) Komputer dan Tata Usaha (TU) Akuntan. Kurangnya SDM di Kejaksaan ini disebabkan karena : (1) alasan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja yang telah disesuaikan dengan ratio beban kerja, (2) penggunaan teknologi informatika dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan (3) Adanya keinginan kejaksaan untuk membenahi sistem pengelolaan keuangan (4) Adanya keinginan Kejaksaan untuk mempermudah proses perhitungan kerugian negara pada tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi, (5) juga disebabkan oleh keikutsertaan



2013, No.258 18

Kejaksaan dalam program Moratorium penerimaan pegawai pada tahun 2011 dan 2012, sehingga pada tahun tersebut tidak ada penambahan pegawai, sedangkan di sisi lain pengurangan pegawai melalui “jalur” masa purna bhakti (pensiun) terus bertambah. Kedua, Belum meratanya kualitas SDM Jaksa maupun personil pendukung (Pegawai Tata Usaha). Pemerataan personil di seluruh satuan kerja di Kejaksaan ini sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya pemerataan, maka beban kerja Jaksa dan personil Pendukung di tiap satuan kerja dapat merata sehingga tiap personil dapat bekerja dengan optimal dan lebih berkualitas dengan hasil capaian kinerja yang terukur sesuai dengan SOP dan beban kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi kepada tiap personil. Ketiga, Belum terpenuhinya peralatan teknologi pendukung Sistem Manajemen secara memadai. Peralatan teknologi tersebut ditujukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi kinerja Kejaksaan yaitu dengan pembenahan infrastruktur SIMKARI dalam upaya mendukung sistem online proses percepatan dan penanganan Perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus, upaya mendukung sistem online penanganan pengaduan masyarakat, serta pengadaan scanner untuk setiap satuan kerja agar lebih memudahkan dalam sistem pelaporan pekerjaan. Keempat, masih belum sempurnanya Standard Operating Procedure (SOP) berbasis teknologi informasi dalam melaksanakan tugas Kejaksaan. Dengan adanya SOP berbasis TI, maka pelaksanaan tugas dapat lebih terarah, sistematis, efektif, efisien, terkendali dan terukur serta mempermudah bagi Jaksa dalam penanganan perkara Pidum, Pidsus, Intel dan Datun serta operasionalisasi tugas kejaksaan lainnya di bidang pengawasan dan pembinaan yang berujung pada peningkatan kinerja Kejaksaan. Kelima, Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana dalam rangka menyukseskan pelaksanaan tugas Kejaksaan demi peningkatan pelayanan terhadap publik. Keenam, Masih kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah kepada Kejaksaan dalam rangka menyelesaikan perkara Tindak Pidana Umum. Capaian Kinerja dari bidang Pidum yang melampaui target tersebut bisa diartikan sebagai semangat bekerja yang tinggi dari aparatur Kejaksaan RI dengan tanpa dukungan dana. Jika pemerintah tidak bisa mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan, hal ini tentunya kontraproduktif untuk membangun sebuah Tata kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).



2013, No.258 19

TANTANGAN :

Ketujuh, Masih kurang optimalnya kinerja Kejaksaan khususnya dalam upaya penanganan perkara tindak pidana Korupsi, utamanya pada tahap Penuntutan dimana tingkat capaian kinerjanya berkisar 86 %. Walaupun jumlah pencapaiannya hampir memenuhi target, namun tidak tercapainya kinerja Kejaksaan RI khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi ini perlu mendapatkan perhatian penuh sehingga di tahun 2013 permasalahan ini tidak terulang lagi. Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa kinerja pemberantasan korupsi tidak memenuhi target, yaitu : Pertama, kurangnya tenaga Jaksa yang profesional baik di tingkat pusat dan daerah dalam rangka menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi. Kedua, khusus di daerah, Jaksa belum terspesialisasi dengan baik sehingga Jaksa melaksanakan banyak tugas, yaitu selain menjalankan tugas sebagai penyelidik dan penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi, sebagai penuntut umum dalam perkara pidum dan perkara pidsus, melaksanakan eksekusi putusan pengadilan dan tugas lainnya misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara. Hal ini membuat Jaksa kurang memiliki cukup waktu untuk fokus dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, sedangkan perkara tindak pidana korupsi tersebut merupakan prioritas dalam penyelesaiannya. Alasan Ketiga, yaitu berbeda dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Jaksa disana mendapatkan sejumlah gaji, tunjangan, dan insentif yang memadai dengan tugas berfokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi semata, di Kejaksaan, Jaksa yang menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tidak memiliki cukup tunjangan atau insentif yang dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan jumlah perkara korupsi yang diselesaikan. Kedelapan, Tantangan lainnya untuk diselesaikan oleh Kejaksaan RI pada tahun 2013 adalah Bagaimana Kejaksaan meningkatkan opini terhadap hasil pemeriksaan keuangan dari BPK RI atas laporan keuangan Kejaksaan RI yaitu dari opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini penting mengingat dalam RKP tahun 2013, pemerintah telah menetapkan capaian target 100 % laporan keuangan dari Kementerian / Lembaga mendapatkan opini WTP dari BPK RI Kesembilan, Kejaksaan belum secara optimal menjalankan fungsi pelacakan aset milik tersangka / terdakwa / terpidana yang berguna untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Untuk itu diperlukan optimalisasi dalam rangka pelacakan aset baik di dalam negeri maupun di luar negeri



2013, No.258 20

Kesepuluh, bahwa sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara terkait Reformasi Birokrasi, telah ditentukan dalam rangka program percepatan Reformasi Birokrasi bidang SDM Aparatur, hal yang perlu dilakukan adalah : Penataan Jumlah dan Distribusi PNS, Sistem Seleksi CPNS, Promosi PNS secara Terbuka , Profesionalisasi PNS, Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur, Peningkatan kesejahteraan Pegawai negeri , Penyempurnaan Sistem Pensiun. Sehubungan dengan program Reformasi Birokrasi, masih banyak langkah-langkah konkrit berupa action plan program Reformasi Birokrasi yang belum dijalankan oleh Kejaksaan RI. Langkah-langkah konkrit yang perlu ditindak lanjuti pada tahun 2013 dalam rangka reformasi Birokrasi yaitu terkait Kebijakan Promosi PNS khususnya dalam rangka penguatan asesment center dan penetapan standar kompetensi jabatan dengan melalui sertifikasi kompetensi profesi. Kesebelas, Masih kurang optimalnya upaya menangkap pelaku kejahatan yang bersembunyi di luar negeri dan mengembalikan asset negara dari hasil tindak pidana yang disembunyikan di negara lain. Hal ini disebabkan kendala perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance /MLA) dan perjanjian ekstradisi yang belum dibuat dengan negara-negara dimana pelaku kejahatan dan aset disembunyikan. Dengan demikian pada tahun 2013 diperlukan optimalisasi dalam pendekatan dan penyusunan MLA dengan negara-negara tempat bersembunyinya pelaku kejahatan dan aset negara disembunyikan tersebut.

Kesebelas permasalahan dan tantangan tersebut diatas, tentunya membutuhkan perencanaan yang matang meliputi strategi umum dan strategi khusus untuk menyelesaikannya, serta tekad yang kuat untuk menghadapinya di tahun 2013.Nothing is Imposible. Dengan semangat kerja keras dan kebersamaan, seluruh tantangan tersebut justu menjadi peluang bagi Kejaksaan RI untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan.

4. TUJUAN RENCANA KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2013

Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2013 ini bertujuan :

1. Menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh pimpinan bidang/satuan kerja/unit kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka merencanakan kegiatan agar dapat terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Kejaksaan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



2013, No.258 21

2. Memberikan gambaran yang jelas tentang semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 baik kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang dan prioritas Kementerian / Lembaga.

3. Memberikan gambaran mengenai jumlah anggaran yang tersedia untuk setiap kegiatan

4. Menjadi dasar / pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2013



2013, No.258 22

BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005-2025, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010-2014, STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 2012-2025 DAN RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN RI 2010-2014 SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEJAKSAAN 2013

Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa yang menjadi visi pembangunan nasional tahun 2005 -2025 adalah : “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut, akan ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional, dimana khusus pembangunan nasional dibidang Hukum dan Aparatur, diarahkan pada 2 misi yaitu : 1. Terwujudnya Bangsa yang Berdaya Saing untuk Mencapai

Masyarakat yang Lebih Makmur dan Sejahtera.

Adapun sasaran pokok dari misi ini adalah : “Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional”.

2. Terwujudnya Indonesia yang Demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan Sasaran pokok dari misi ini adalah :

1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

2. Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi.

3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.



2013, No.258 23

4. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan.

5. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi mandiri, serta adanya kemandirian nasional.

Selanjutnya RPJPN 2005-2025 ini menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMN, dimana dalam rangka pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan, saat ini sudah memasuki periode ke-2 melalui serangkaian program sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2010-2014. Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025, prioritas RPJMN 2010-2014 adalah memantapkan penataan kembali NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) disegala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian Dalam rangka menjalankan prioritas RPJM ke-2 dari RPJPN 2005-2025 tersebut, maka RPJMN tahun 2010-2014 menetapkan visi dari RPJMN tahun 2010-2014 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN”, dengan penjelasan sebagai berikut : • Kesejahteraan Rakyat : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan

rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

• Demokrasi : Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

• Keadilan : Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Untuk mencapai Visi Indonesia 2014 tersebut dijabarkan dalam Misi Pemerintah tahun 2010-2014, sebagai berikut :

• Misi 1 : Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera.

• Misi 2 : Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi.

• Misi 3 : Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.



2013, No.258 24

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2010-2014 tersebut, ditetapkan 5 (lima) agenda utama Pembangunan Nasional di tahun 2010-2014, yaitu : 1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan 3. Penegakan Pilar Demokrasi 4. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi 5. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Dari kelima agenda tersebut, yang memiliki korelasi dengan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 30 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah : Pertama, Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Kedua, Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang baik ini merupakan isu strategis dalam konteks tidak hanya nasional melainkan memiliki skala Internasional. Secara Intenasional, sebagai dampak buruk dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia akibat buruknya tata kelola pemerintahan Indonesia saat itu, maka negara-negara yang tergabung dalam G-20 telah sepakat untuk menempatkan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu agenda perbaikan di Indonesia untuk mencegah terjadinya krisis berulang. Wujud nyata atau indikator dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi sehingga tercipta efisiensi penggunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, maka reformasi birokrasi menjadi skala prioritas dalam pelaksanaannya. Reformasi Birokrasi ini dilaksanakan di seluruh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah dan BUMN / BUMD. Terkait dengan Penegakan Hukum dalam rangka Pemberantasan Korupsi. Pemerintah menyadari, bahwa aspek penegakan hukum masih memiliki peran yang sangat strategis. Tanpa tegaknya “rule of law”, maka sistem kehidupan bernegara yang dicita-citakan yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan tidak akan terwujud. Dengan adanya penegakan hukum tanpa pandang bulu, diharapkan akan membawa dampak positif bagi meningkatnya kepercayaan pelaku bisnis baik dalam skala nasional maupun internasional dalam berinvestasi yang pada gilirannya akan membangkitkan perekonomian Indonesia. Agenda penegakan hukum ini selain meliputi penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk juga mencakup proses pembuatan undang-undang, proses penjabarannya, proses pengawasannya dan juga penegakan aturan



2013, No.258 25

hukum dari sisi administrasi negara. Adapun Sasaran dari pembangunan penegakan hukum pada RPJMN 2010-2014 adalah : a. Tercapainya persepsi masyarakat pencari keadilan untuk

merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum,

b. Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum,

c. Hukum dapat mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisien,

d. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009.

Berdasarkan 5 (lima) Agenda Pembangunan Nasional 2010-2014 sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014, yang terdiri dari: 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) Penanggulangan kemiskinan, 5) Ketahanan pangan, 6) Infrastruktur, 7) Iklim investasi dan usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan hidup dan bencana, 10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik 11) Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.

Dari kesebelas Agenda Pembangunan Nasional 2010-2014 tersebut, terdapat 1(satu) agenda yang memiliki keterkaitan langsung dengan Kejaksaan yaitu “Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang Baik”. Sehubungan dengan program Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, substansi inti yang berkaitan dengan Kejaksaan RI yaitu : 1. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, yaitu berupa

penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekruitmen, pendidikan, penempatan, promosi dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011

2. Regulasi berupa Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan,



2013, No.258 26

3. Penegakan Hukum berupa peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum

Disamping sebelas prioritas nasional tersebut, terdapat prioritas lainnya, yaitu : 1. Di bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2. Dibidang Perekonomian 3. Di bidang Kesejahteraan Rakyat.

Dari ketiga prioritas lainnya tersebut, maka yang memiliki korelasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia adalah prioritas lainnya di bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang meliputi : Pertama, Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kedua, pelaksanaan Perlindungan saksi dan pelapor, Ketiga, pengembalian Aset (asset recovery), Keempat, Peningkatan Kepastian Hukum , Kelima, Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Khusus Kejaksaan, Program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014 yang harus dilaksanakan terdapat dalam prioritas :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Tema dari prioritas ini adalah : Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik. Substansi inti dari prioritas ini, khusus mengenai penegakan hukum adalah adanya peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum. Pada dasarnya, Prioritas Nasional “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” merupakan upaya untuk perbaikan infrastuktur lunak. Khusus terkait dengan bidang tugas Kejaksaan dalam prioritas ini mencakup masalah Penegakan Hukum, yaitu peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum, dengan substansi inti/kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan adalah penyelenggaraan “Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan”, dengan sasaran : Meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan. Indikator yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah jumlah pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional yang akan dilaksanakan, dengan target pada



2013, No.258 27

tahun 2010 sebanyak 35 diklat; tahun 2011 sebanyak 36 diklat; tahun 2012 sebanyak 36 Diklat; tahun 2013 sebanyak 38 diklat; dan tahun 2014 sebanyak 40 diklat.

2. Pencapaian Prioritas Nasional Lainnya di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dalam prioritas ini, yang terkait dengan bidang tugas Kejaksaan mencakup : 2.1. Penguatan dan Pemantapan Hubungan Kelembagaan

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Substansi inti / kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan adalah : a. Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Sasaran

yang hendak dicapai adalah meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel. Indikator-nya adalah jumlah penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan, dengan target penanganan perkara dalam tahap penyidikan yang diselesaikan pada tahun 2010 sebanyak 145 perkara; tahun 2011 sebanyak 145 perkara; tahun 2012 sebanyak 145 perkara; tahun 2013 sebanyak 145 perkara dan tahun 2014 sebanyak 145 perkara.

b. Peningkatan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel. Indikator-nya adalah jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan, dengan target perkara yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan pada tahun 2010 sebanyak 145 perkara; tahun 2011 sebanyak 100 perkara; tahun 2012 sebanyak 100 perkara; tahun 2013 sebanyak 100 perkara; tahun 2014 sebanyak 100 perkara.

c. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejati, Kejari dan Cabjari. Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kejaksaan di daerah. Indikator-nya adalah jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari, dengan target perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2010 sebanyak 1.700 perkara, tahun 2011 sebanyak 1.400 perkara; tahun 2012 sebanyak 1.400 perkara; tahun 2013 sebanyak 1.400 perkara; tahun 2014 sebanyak 1.400 perkara.



2013, No.258 28

2.2. Pengembalian aset (asset recovery).

Substansi inti / kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan adalah Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerjasama Hukum. Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan prioritas ini adalah meningkatnya pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan, lembaga negara dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. Indikator-nya adalah jumlah kegiatan kerja sama hukum untuk penyusunan kesepakatan MLA dalam rangka penelusuran dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Target yang harus dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tahun 2010 sebanyak 7 kegiatan; tahun 2011 sebanyak 8 kegiatan; tahun 2012 sebanyak 10 kegiatan; tahun 2013 sebanyak 10 kegiatan; dan tahun 2014 sebanyak 10 kegiatan.

2.3. Penguatan Perlindungan HAM. Substansi inti / kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan adalah :

a. Penanganan Penyidikan Pelanggaran HAM yang Berat. Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan prioritas ini adalah meningkatnya penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel. Indikator-nya adalah jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan. Target yang harus dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tahun 2010 sebanyak 10 perkara; tahun 2011 sebanyak 5 perkara; tahun 2012 sebanyak 5 perkara; tahun 2013 sebanyak 5 perkara; dan tahun 2014 sebanyak 5 perkara.

b. Peningkatan Penuntutan Pelanggaran HAM yang Berat. Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan prioritas ini adalah meningkatnya penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel. Indikator-nya adalah jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap penuntutan. Target yang harus dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini



2013, No.258 29

adalah tahun 2010 sebanyak 5 perkara; tahun 2011 sebanyak 5 perkara; tahun 2012 sebanyak 5 perkara; tahun 2013 sebanyak 5 perkara; dan tahun 2014 sebanyak 5 perkara

Dalam RPJMN 2010-2014, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi : 1. Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-undangan 2. Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum 3. Peningkatan Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan HAM 4. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi 7. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Adapun Arah dan Kebijakan Bidang Pembangunan khususnya di Bidang Hukum dan Aparatur adalah : 1. Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-undangan

Upaya untuk menciptakan efektivitas peraturan perundang-undangan nasional dilaksanakan melalui hal-hal berikut : 1.1. Peningkatan Kualitas Substansi Peraturan Perundang-

undangan 1.2. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-

undangan 1.3. Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan

2. Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum Untuk mencapai kinerja lembaga penegak hukum yang diharapkan, akan dilaksanakan langkah-langkah antara lain sebagai berikut : 2.1. Peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan

transparan 2.2. Pelaksanaan akuntabilitas penegakan hukum 2.3. Perbaikan mekanisme seleksi, promosi, dan mutasi aparat

penegak hukum yang bebas KKN, dan sesuai dengan kompetensi

2.4. Perbaikan pelayanan hukum yang lebih baik dan berkualitas 2.5. Peningkatan pengawasan eksternal dan internal dari upaya

penegakan hukum 2.6. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana

3. Peningkatan Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan HAM 3.1. Pembaruan materi hukum 3.2. Peningkatan pemberian bantuan hukum



2013, No.258 30

4. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 4.1. Penegakan hukum yang kuat dan dipercaya 4.2. Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas

aparatur negara 4.3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5.1. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik

nasional 5.2. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik 5.3. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik

6. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi 6.1. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan

prinsip structure follow function 6.2. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung

peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan

6.3. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur

6.4. Peningkatan akuntablitas kinerja instansi pemerintah 7. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

7.1. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi

7.2. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi instansi

Arah kebijakan tersebut tentunya dimaksudkan untuk mencapai sasaran dari RPJMN 2010-2014 dimana Sasaran dari pembangunan khususnya dibidang Hukum dan Aparatur adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia dan didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab serta profesional, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepastian hukum melalui tertib peraturan perundang-undangan dengan indikator berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang bermasalah, meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

2. Meningkatnya kinerja lembaga di bidang hukum yang bersih dan berwibawa, yang ditandai dengan diterapkannya sistem peradilan, pelayanan dan bantuan hukum yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.



2013, No.258 31

3. Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM, melalui pemberdayaan Panitia RAN HAM Nasional pada seluruh Kementerian/Lembaga, Panitia RAN HAM Daerah pada seluruh provinsi/kabupaten/kota, dan kualitas regulasi yang berspektif HAM, terbentuk dan terlaksananya pedoman dan mekanisme pemajuan HAM, jumlah penanganan perkara-perkara HAM, termasuk perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

• Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi dengan capaian sasaran 5,0 pada tahun 2014.

• Terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi di provinsi/kabupaten/kota dengan capaian sasaran 100 % pada tahun 2014.

• Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan capaian sasaran 100 % pada tahun 2014.

• Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan capaian sasaran 60 % pada tahun 2014.

5. Terwujudnya peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada penduduk dan masyarakat, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut : • Meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik pada unit

layanan di instansi pusat dengan capaian sasaran 8 pada tahun 2014.

• Meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi daerah dengan capaian sasaran 8 pada tahun 2014.

• Meningkatnya Peringkat Kemudahan Berusaha , dengan capaian sasaran 75 pada tahun 2014.

6. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang ditandai oleh hal-hal berikut :

• Meningkatnya skor Indeks Efektivitas Pemerintahan, dengan capaian sasaran 0,5 (skala -2,5 s/d 2,5) pada tahun 2014.

• Instansi Pemerintah yang akuntabel, dengan capaian sasaran 80 % pada tahun 2014.



2013, No.258 32

Dari ketujuh prioritas bidang Hukum dan Aparatur yang merupakan strategi nasional tercantum dalam RPJMN 2010-2014 tersebut, ditentukan rencana tindak prioritas bidang Hukum dan Aparatur yang merupakan bagian dari prioritas bidang “Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, antara lain sebagai berikut :

1. Fokus Prioritas 2 : Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum, dengan Kegiatan Prioritas : Sistem Informasi Manajemen, yang termasuk dalam ”Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”.

Sasaran (hasil outcomes/output) yang diharapkan yaitu : tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat di akses oleh masyarakat. Indikator yang hendak dicapai yaitu : • Jumlah kegiatan pendataan perkara yang disajikan

berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal), dengan target tahun 2010 sebanyak 1 kegiatan, 2011 sebanyak 32 kegiatan, 2012 sebanyak 32 kegiatan, 2013 sebanyak 32 kegiatan, 2014 sebanyak 32 kegiatan

• Jumlah kegiatan Penunjang Operasional Simkari-2, dengan target kegiatan pada tahun 2010 sebanyak 4 kegiatan, 2011 sebanyak 4 kegiatan, 2012 sebanyak 5 kegiatan, 2013 sebanyak 5 kegiatan, 2014 sebanyak 4 kegiatan.

Pelaksana dari kegiatan ini adalah Pusat Informasi Data dan Kriminal (PUSINSTAKRIM). Program dan kegiatan ini termasuk dalam Prioritas Bidang.

2. Fokus Prioritas 2 : Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum, dengan Kegiatan Prioritas : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan, yang termasuk dalam ”Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”.

Sasaran (hasil outcomes/output) yang diharapkan yaitu :meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 36 Diklat, 2011 sebanyak 36 Diklat, 2012 sebanyak 38 Diklat, 2013 sebanyak 40 Diklat, 2014 sebanyak 36 Diklat.



2013, No.258 33

Pelaksana dari kegiatan ini adalah Pusat Diklat Kejaksaan RI (PUSDIKLAT). Program dan kegiatan ini termasuk dalam Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang.

3. Fokus Prioritas 2 : Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum, dengan Kegiatan Prioritas : Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, yang termasuk dalam ”Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”. Sasaran (hasil outcomes/output) yang diharapkan yaitu : meningkatnya kualitas pembinaan kepegawaian meliputi rekrutmen pegawai, jenjang karier dan mutasi pegawai. Indikator yang hendak dicapai yaitu : • Jumlah dokumen blue print mengenai rekrutmen pegawai,

pola jenjang karier dan mutasi pegawai, dengan target pada tahun 2011 sebanyak 3 dokumen blue print, 2012 sebanyak 3 dokumen blue print, 2013 sebanyak 3 dokumen blue print, 2014 sebanyak 3 dokumen blue print .

• Jumlah kegiatan manajemen kepegawaian, dengan target tiap tahunnya sebanyak 6 kegiatan

Pelaksana dari kegiatan ini adalah Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Pembinaan. Program dan kegiatan ini termasuk dalam Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang.

4. Fokus Prioritas 2 : Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum, dengan Kegiatan Prioritas : Peningkatan Pengawasan Bidang Tindak Pidana Umum, yang termasuk dalam ”Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan”. Sasaran (hasil outcomes/output) yang diharapkan yaitu : meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang ditindaklanjuti, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 100 Laporan Pengaduan (Lapdu), 2011 sebanyak 500 Laporan Pengaduan (Lapdu), 2012 sebanyak 500 Laporan Pengaduan (Lapdu), 2013 sebanyak 500 Laporan Pengaduan (Lapdu), 2014 sebanyak 500 Laporan Pengaduan (Lapdu)



2013, No.258 34

Pelaksana dari kegiatan ini adalah Inspektur Tindak Pidana Umum pada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Program dan kegiatan ini termasuk dalam Prioritas Bidang.

5. Fokus Prioritas 2 : Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum, dengan Kegiatan Prioritas : Peningkatan Pengawasan Bidang Intelijen, yang termasuk dalam ”Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan”. Sasaran (hasil outcomes/output) yang diharapkan yaitu : meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan operasi Intelijen yang ditindaklanjuti, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 30 Laporan Pengaduan (Lapdu), 2011 sebanyak 200 Laporan Pengaduan (Lapdu), 2012 sebanyak 200 Laporan Pengaduan (Lapdu), 2013 sebanyak 200 Laporan Pengaduan (Lapdu), 2014 sebanyak 200 Laporan Pengaduan (Lapdu) Pelaksana dari kegiatan ini adalah Inspektur Intelijen pada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Program dan kegiatan ini termasuk dalam Prioritas Bidang.

6. Fokus Prioritas 2 : Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum, dengan Kegiatan Prioritas : Peningkatan Pengawasan Bidang Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, yang termasuk dalam ”Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan”. Sasaran (hasil outcomes/output) yang diharapkan yaitu : meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, serta perkara perdata dan tata usaha negara yang ditindaklanjuti, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 10 Laporan Pengaduan (Lapdu), 2011 sebanyak 200 Laporan Pengaduan (Lapdu), 2012 sebanyak 200 Laporan Pengaduan (Lapdu), 2013 sebanyak 200 Laporan Pengaduan (Lapdu), 2014 sebanyak 200 Laporan Pengaduan (Lapdu)



2013, No.258 35

Pelaksana dari kegiatan ini adalah Inspektur Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Program dan kegiatan ini termasuk dalam Prioritas Bidang.

7. Fokus Prioritas 2 : Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum, dengan Kegiatan Prioritas : Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Jajaran Pengawasan di Daerah, yang termasuk dalam ”Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan”.

Sasaran (hasil outcomes/output) yang diharapkan yaitu : meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejaksaan Tinggi danjajaran Pengawasan di daerah yang ditindaklanjuti, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 10 Laporan Pengaduan (Lapdu), 2011 sebanyak 150 Laporan Pengaduan (Lapdu), 2012 sebanyak 150 Laporan Pengaduan (Lapdu), 2013 sebanyak 150 Laporan Pengaduan (Lapdu), 2014 sebanyak 150 Laporan Pengaduan (Lapdu). Pelaksana dari kegiatan ini adalah par Kepala Kejaksaan Tinggi di daerah. Program dan kegiatan ini termasuk dalam Prioritas Bidang.

8. Fokus Prioritas 3 : Peningkatan Penghormatan Terhadap HAM, dengan Kegiatan Prioritas : Penanganan Penyidikan Pelanggaran HAM yang Berat, yang termasuk dalam ”Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, Perkara Tindak Pidana Korupsi”.

Sasaran (hasil outcomes/output) yang diharapkan yaitu: meningkatnya penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang Berat yang diselesaikan, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 10 perkara, 2011 sebanyak 5 perkara, 2012 sebanyak 5 perkara, 2013 sebanyak 5 perkara, 2014 sebanyak 5 perkara.



2013, No.258 36

Pelaksana dari kegiatan ini adalah Direktorat Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Program dan kegiatan ini termasuk dalam Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang.

9. Fokus Prioritas 3 : Peningkatan Penghormatan Terhadap HAM, dengan Kegiatan Prioritas : Peningkatan Penuntutan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat, yang termasuk dalam ”Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Sasaran (hasil outcomes/output) yang diharapkan yaitu : meningkatnya penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah perkara pelanggaran HAM yang Berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 5 perkara, 2011 sebanyak 5 perkara, 2012 sebanyak 5 perkara, 2013 sebanyak 5 perkara, 2014 sebanyak 5 perkara Pelaksana dari kegiatan ini adalah Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Program dan kegiatan ini termasuk dalam Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang.

10. Fokus Prioritas 4 : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme , dengan Kegiatan Prioritas : Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam ”Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, Perkara Tindak Pidana Korupsi”.

Sasaran (hasil outcomes/output) yang diharapkan yaitu : meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 145 perkara, 2011 sebanyak 100 perkara, 2012 sebanyak 100 perkara, 2013 sebanyak 100 perkara, 2014 sebanyak 100 perkara. Pelaksana dari kegiatan ini adalah Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Program dan kegiatan ini termasuk dalam Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang.



2013, No.258 37

11. Fokus Prioritas 4 : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme , dengan Kegiatan Prioritas : Peningkatan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam ”Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, Perkara Tindak Pidana Korupsi”.

Sasaran (hasil outcomes/output) yang diharapkan yaitu : meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel. Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 145 perkara, 2011 sebanyak 100 perkara, 2012 sebanyak 100 perkara, 2013 sebanyak 100 perkara, 2014 sebanyak 100 perkara Pelaksana dari kegiatan ini adalah Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Program dan kegiatan ini termasuk dalam Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang.

12. Fokus Prioritas 4 : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme , dengan Kegiatan Prioritas : Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, yang termasuk dalam ”Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat, Perkara Tindak Pidana Korupsi”.

Sasaran (hasil outcomes/output) yang diharapkan yaitu : meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah.

Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 1.700 perkara, 2011 sebanyak 1.400 perkara, 2012 sebanyak 1.400 perkara, 2013 sebanyak 1.400 perkara, 2014 sebanyak 1.400 perkara

Pelaksana dari kegiatan ini adalah para Kepala Kejaksaan Tinggi di daerah. Program dan kegiatan ini termasuk dalam Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang.



2013, No.258 38

13. Fokus Prioritas 4 : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme , dengan Kegiatan Prioritas : Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerjasama Hukum, yang termasuk dalam ”Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung ”.

Sasaran (hasil outcomes/output) yang diharapkan yaitu : meningkatnya pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Indikator yang hendak dicapai yaitu : jumlah kegiatan kerjasama hukum untuk penyusunan kesepakatan MLA dalam rangka penelusuran dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri, dengan target pada tahun 2010 sebanyak 7 kegiatan, 2011 sebanyak 8 kegiatan, 2012 sebanyak 10 kegiatan, 2013 sebanyak 10 kegiatan, 2014 sebanyak 10 kegiatan

Pelaksana dari kegiatan ini adalah Biro Hukum pada Jaksa Agung Muda Pembinaan. Program dan kegiatan ini termasuk dalam Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang.

Bahwa disamping program prioritas yang ada dalam RPJMN 2010-2014, dalam menyusun Rencana Kerja Kejaksaan tahun 2013 perlu pula diperhatikan program kegiatan sebagaimana tertera dalam Strategi Nasional tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 -2025 dan Jangka Menengah tahun 2012 – 2014 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden RI No. 55 tahun 2012.

Visi Stranas PPK sebagai berikut : a. Visi Jangka Panjang ( 2012-2025) : “Terwujudnya

Kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas”.

b. Visi Jangka menengah (2012-2014) : “ Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang bersih dari Korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas”.



2013, No.258 39

Visi ini akan diwujudkan di segenap tiga pilar PPK, yakni di Pemerintahan dalam arti luas, masyarakat madani dan dunia usaha. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dirumuskan serangkaian misi Stranas PPK, yakni : a. Membangun dan memantapkan sistem, mekanisme,

kapasitas pencegahan dan penindakan korupsi yang terpadu secara nasional

b. Melakukan reformasi peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten, terkonsolidasi dan tersistematis

c. Membangun dan mengonsolidasikan sistem dan mekanisme penyelamatan aset hasil korupsi melalui kerjasama nasional dan internasional secara efektif

d. Membangun dan menginternalisasi budaya anti korupsi pada tata kepemerintahan dan masyarakat

e. Mengembangkan dan mempublikasikan sistem pelaporan kinerja implementasi Stranas PPK secara terintegrasi.

Visi dan Misi Stranas PPK tersebut kemudian diturunkan dalam level implementasi dengan 6 strategi yaitu : 1. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan 2. Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang

penegakan hukum 3. Melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan

peraturan perundang-undangan dibidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lainnya

4. Melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor

5. Meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi 6. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme

pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi

Adapun arah kebijakan / fokus kegiatan prioritas dari pemberantasan korupsi sebagaimana tertuang dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014, meliputi : 1. Fokus Jangka Panjang (2012-2025)

1.1. Strategi 1. Pencegahan a. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam

administrasi dan layanan publik, pengelolaan keuangan negara, penanganan perkara berbasis teknologi informasi (TI), serta pengadaan barang dan jasa berbasis TI di pusat maupun daerah



2013, No.258 40

b. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan negara, serta memasukkan nilai integritas dalam sistem penilaian kinerjanya

c. Peningkatan efektivitas pemberian izin terkait kegiatan usaha, ketenagakerjaan, dan pertanahan yang bebas korupsi

d. Peningkatan efektivitas pelayanan pajak dan bea cukai yang bebas korupsi

e. Penguatan komitmen anti korupsi di semua elemen pemerintahan (eksekutif), yudikatif maupun legislatif

f. Penerapan sistem seleksi / penempatan/ promosi pejabat publik melalui asessesment integritas (tax clearance, clearance atas transaksi keuangan dll) dan pakta integritas

g. Mekanisme penanganan keluhan / pengaduan anti korupsi secara nasional

h. Peningkatan pengawasan internal dan eksternal, serta memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kinerja.

i. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kinerja menuju opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dengan Kinerja Prima

j. Pembenahan sistem kepemerintahan melalui Reformasi Birokrasi

k. Pelaksanaan e-government. 1.2. Strategi 2. Penegakan Hukum

a. Memperkuat mekanisme kelembagaan dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan proses penegakan hukum terhadap tipikor

b. Memperkuat sarana pendukung berbasis TI untuk koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus dan proses peradilan (e-law enforcement)

c. Penerapan zero tolerance pada tipikor dan sanksi hukum yang lebih tegas di semua strata pemerintahan (eksekutif), legislatif dan Yudikatif.

1.3. Strategi 3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan a. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-

undangan sesuai dengan kebijakan nasional dan



2013, No.258 41

kebutuhan daerah yang berhubungan dengan sumber daya alam

b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan penyusunannya dalam rangka modernisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana

c. Mekanisme monitoring (pemantauan) dan evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak konsisten

d. Melakukan pemetaan dan revisi peraturan perundang-undangan terkait proses penegakan hukum, antara lain : perlindungan saksi dan pelaku yang bekerja sama (justice collaborator), serta menghalangi proses hukum (obstruction of justice)

e. Harmonisasi berikut penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan pendukung lainnya

f. Penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan dalam kapasitas daerah

g. Harmonisasi terhadap pengawasan atas pelaksanaan regulasi terkait pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

1.4. Strategi 4. Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor

a. Optimalisasi kelembagaan dalam rangka pelaksanaan MLA dengan fokus pada pemantapan Otoritas Pusat di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam proses penyelamatan aset, kerjasama internasional, serta pelaksanaan ekstradisi

b. Penataan lembaga pengelola aset hasil korupsi dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional dan internasional

c. Pelatihan dan bantuan teknis diantara lembaga penegak hukum dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi

d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum berkenaan dengan penyelamatan aset berikut implementasinya.

e. Peningkatan kerjasama internasional dengan negara-negara lain dalam MLA dan ekstradisi.



2013, No.258 42

1.5. Strategi 5. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi a. Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi

dalam berbagai aktivitas kehidupan di 3 (tiga) pilar PPK; masyarakat, sektor swasta, dan aparat pemerintah.

b. Pengembangan dan penerapan nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, keterbukaan dan integritas di berbagai aktivitas di sekolah, perguruan tinggi, dan lingkup sosial dalam rangka menciptakan karakter bangsa yang berintegritas.

c. Kampanye anti korupsi secara menyeluruh dan terencana

d. Memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam rangka PPK.

1.6. Strategi 6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi

a. Penyusunan dan penerapan standar informasi, dokumentasi dan pelaporan para pihak terkait, khususnya sistem pelaporan yang berbasis TI

b. Mekanisme pelaporan PPN Nasional secara terpadu c. Keterbukaan dan komunikasi upaya-upaya PPK,

serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan

d. Pengawasan dan pelaksanaan implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, termasuk mekanisme verifikasi dan klarifikasi dalam pelaksanaan PPK

e. Perluasan akses informasi menyangkut pelaksanaan PPK dan ketentuan UNCAC

2. Fokus Jangka Menengah (2012-2014 ) 2.1. Strategi 1. Pencegahan

a. Sistem Pelayanan Publik berbasis TI dengan fokus pada : 1. K/L dan Pemda di seluruh provinsi dengan

memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang telah memiliki target jelas sampai 2014, dengan fokus pada pemberian perizinan

2. Integrasi mekanisme penanganan keluhan/ pengaduan terhadap upaya PPK, termasuk proses penegakan hukum

3. Membuka akses antar lembaga untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat; dan



2013, No.258 43

4. Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan dan penganggaran pemerintah

b. Keterbukaan prosedur pengoperasian standar (standard operating procedure) penanganan perkara dan pemrosesan pihak yang menyalahgunakan wewenang

c. Penyempurnaan kode etik dengan sanksi yang jelas (diperkuat dengan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai)

d. Pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan Sistem pengendalian Internasl Pemerintah (SPIP), serta publikasi pelaku penyalahgunaan jabatan

e. Implementasi UU tentang Pelayanan Publik, keterbukaan dalam penunjukan pejabat publik, dan penyelarasan UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

f. Pembenahan sistem melalui Reformasi Birokrasi dengan fokus pada lembaga penegak hukum dan peradilan

g. Sertifikasi hakim tipikor berdasarkan kompetensi dan integritas

h. Pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan internal dan eksternal (termasuk masyarakat) atas penyalahgunaan kewenangan

i. Pemantapan administrasi keuangan negara, termasuk penghapusan dana off-budget, dan mempublikasikan penerimaan hibah/bantuan/donor di badan publik dan partai politik

j. Penyusunan dan publikasi laporan keuangan yang tepat waktu, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi K/L dan Pemda

k. Pembatasan nilai transaksi tunai l. Penertiban dan publikasi Laporan harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat publik m. Penguatan mekanisme kelembagaan dalam

perekrutan, penempatan, mutasi dan promosi aparat penegak hukum berdasarkan hasil asesment terhadap rekam-jejak, kompetensi, dan integritas sesuai kebutuhan lembaga penegak hukum

n. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa



2013, No.258 44

o. Transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja tahunan K/L dan Pemda yang dilaporkan dan dipublikasikan secara tepat waktu

p. Penerapan pakta integritas 2.2. Strategi 2. Penegakan Hukum

a. Penguatan serta peningkatan konsistensi sanksi hukum dan administrasi bagi pelaku maupun aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atau tipikor

b. Penguatan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan wewenang, misalnya dengan mengembalikan aset yang dikorupsi dan membayar kerugian yang ditimbulkan dari penyalahgunaan wewenang tersebut

c. Memperkuat koordinasi penanganan kasus korupsi diantara lembaga penegak hukum dengan dukungan TI yang komprehensif (e-law enforcement)

d. Pengaturan anti penyuapan serta korupsi dalam kode etik profesi, termasuk profesi advokat, akuntan publik, dan konsultan pajak

e. Pemberatan sanksi hukum pidana untuk penyuapan yang dilakukan oleh profesi berkode etik

f. Pengaturan pencabutan izin, pengembalian keuntungan, dan ganti rugi bagi pengusaha/swasta/individu yang melakukan penyuapan

g. Penerapan pembuktian terbalik atas kekayaan yang tidak dapat dijelaskan

h. Memudahkan proses perolehan informasi bank oleh lembaga penegak hukum dalam rangka pemberantasan korupsi

i. Pengetatan pemberian remisi kepada pelaku tipikor j. Konsistensi penegakan hukum di satu daerah ke

daerah lain 2.3. Strategi 3. Harmonisasi Peraturan Perundang-

undangan a. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-

undangan sesuai dengan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah terkait masalah sumber daya alam

b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait masalah bidang kehutanan, mineral dan batubara, sumber daya air,



2013, No.258 45

pertanahan, tata ruang, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah

c. Harmonisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan pendukung lainnya

d. Harmonisasi, sinkronisasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan untuk modernisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana

e. Melakukan pemetaan dan evaluasi Program legislasi nasional (prolegnas) terkait pemberantasan korupsi serta revisi peraturan perundang-undangan terkait proses penegakan hukum dan peraturan pendukung lainnya

f. Penyelesaian rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perampasan aset, tipikor, ekstradisi, MLA, dan transfer of sentenced person (yang substansinya sesuai ketentuan UNCAC)

g. Harmonisasi dan pembatalan peraturan mengenai pungutan yang bertentangan dengan peraturan pusat

h. Penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan dalam kapasitas daerah

i. Pengawasan atas pelaksanaan regulasi pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

j. Penyelarasan UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

k. Pengaturan dan penegakan aturan main konflik kepentingan yang berlaku juga bagi partai politik

l. Analisis putusan pengadilan dan pangkalan data putusan korupsi sebagai preseden bagi para hakim

m. Pengaturan untuk PPK di sektor swasta n. Pengaturan tentang peningkatan kekayaan secara

tak wajar (illicit enrichment), memperdagangkan pengaruh (trading in influence), dan penyuapan pejabat asing

o. Kemudahan akses masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk jaminan partisipasi dalam uji publik

2.4. Strategi 4. Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor a. Memastikan dan menguatkan lembaga pelaksana

Otoritas Pusat untuk Tipikor



2013, No.258 46

b. Perbaikan mekanisme MLA dalam rangka pemberantasan korupsi

c. Memastikan terbentuknya unit pengelolaan aset (aset management unit) hasil tipikor guna mendukung proses penegakan hukum dan transparansi pengelolaan aset terkait lainnya sebagai bentuk pemanfaatan pengelolaan aset hasil tipikor

d. Pelatihan dan asistensi teknik pada lembaga penegak hukum, baik kualitatif dan kuantitatif, dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi, termasuk perihal intelijen / forensik keuangan

e. Peningkatan kerjasama dengan penegak hukum asing dalam rangka PPK

f. Pembentukan Unit Penyelamat Aset, termasuk di setiap lembaga terkait.

2.5. Strategi 5. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi a. Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi

dalam pelbagai aktivitas tiga pilar PPK, yakni : masyarakat, sektor swasta, dan aparat pemerintah

b. Pengembangan nilai-nilai anti korupsi dalam berbagai aktivitas pendidikan, yakni : di sekolah, perguruan tinggi, dan lingkup sosial, demi menciptakan karakter bangsa yang berintegritas, termasuk melalui kurikulum dan kegiatan di luar kurikulum

c. Kampanye anti korupsi secara menyeluruh d. Strategi komunikasi, informasi, dan edukasi yang

jelas dan terencana e. Menggalang kerjasama dengan media dalam

mengembangkan nilai anti korupsi dan karakter berintegritas, termasuk melalui berbagai media kreatif

f. Keterpaduan manajemen kampanye anti korupsi (penyebarluasan jejaring AC Forum / ToT Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi, koordinasi anggaran untuk kebutuhan kampanye).

g. Publikasi dan sosialisasi hasil-hasil masukan masyarakat kepada publik oleh K/L dan pemda terkait.

h. Publikasi praktik-praktik terbaik anti korupsi (jaringan pendidikan integritas).



2013, No.258 47

i. Memperluas ruang pratisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melaksanakan diseminasi anti korupsi oleh masyarakat (CSO, NGO,CBO)

2.6. Strategi 6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi a. Memperluas dan mempermudah akses informasi

berbagai upaya dalam rangka proses PPK dari masing-masing K/L

b. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan aksi dan pelaporan kinerja PPK

c. Penyusunan payung hukum dan kebijakan yang mendukung kelancaran penyusunan laporan serta publikasi pelaksanaan PPK Nasional secara rutin dan konsisten

d. Penyusunan mekanisme kerja para pihak untuk mendukung pelaporan dan publikasi PPK Nasional

e. Penyiapan sarana-prasarana pendukung penyusunan dan publikasi laporan PPK.

Selain dari beberapa sumber kebijakan pemerintah dibidang perencanaan pembangunan nasional tersebut diatas, penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2013 juga didasarkan pula pada Rencana Strategis Kejaksaan Tahun 2010-2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis Kejaksaan tahun 2010-2014 merupakan bentuk upaya Kejaksaan dalam menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dengan Agenda Utama Pembangunan Nasional khususnya agenda Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan agenda Penegakan Hukum serta Pemberantasan Korupsi dengan prioritas nasional berupa Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan serta prioritas lainnya di bidang politik ,hukum dan Keamanan yang mencakup Pertama, Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kedua, pelaksanaan Perlindungan saksi dan



2013, No.258 48

pelapor, Ketiga, pengembalian Aset (asset recovery), Keempat, Peningkatan Kepastian Hukum , Kelima, Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia, dengan disertai 7 (tujuh) strategi dibidang Hukum dan Aparatur sebagaimana tersebut diatas. Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2010 – 2014 adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang memuat penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan bersifat indikatif. Pada Rencana Strategis Kejaksaan RI tahun 2010-2014, telah ditetapkan visi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu : “Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan”. Dari visi tersebut, telah dijabarkan misi Kejaksaan, antara lain : o Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam

pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.

o Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.

o Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;

o Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue- print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen administrasi



2013, No.258 49

keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.

o Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tuigas-tugas lainnya yang terkait.

Dalam rangka melaksanakan misi tersebut, pada tahun 2010 Kejaksaan Republik Indonesia telah menyusun 8 (delapan) program kegiatan yaitu : 1. Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik 2. Program Perencanaan Hukum 3. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM, 4. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum 5. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga

Penegakan Hukum Lainnya 6. Program Penegakan Hukum dan HAM 7. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum 8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan

Anak. Pada tahun 2011, terjadi perubahan atas program-program Kejaksaan RI yaitu antara program tahun 2010 dengan program untuk tahun 2011 sampai dengan 2014. Perubahan ini merupakan bagian dari restrukturisasi program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor : 0142/M.PPN/06/2009 dan Nomor : SE-1848/MK/2009, tanggal 19 Juni 2009, perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Adapun dalam rangka melaksanakan kebijakan strategis kinerja kejaksaan, maka terdapat 7 (tujuh) program yang dijalankan, yaitu

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

3. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen.

4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.



2013, No.258 50

5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

7. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan.

Pada tahun 2012, setelah dilakukan penataan organisasi dalam rangka mendukung percepatan reformasi birokrasi di Kejaksaan seiring dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur mengenai Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di tingkat eselon I dan kemudian diatur secara khusus dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka terdapat penambahan program baru, yaitu “Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan” di level eselon I serta hapusnya kegiatan yang sebelumnya berada pada level eselon II yaitu Kegiatan “ Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan” yang terdapat dalam Program “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kejaksaan RI.

Dengan demikian, pada tahun 2012 terdapat 8 (delapan) program yang dijalankan oleh Kejaksaan RI yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

3. Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen

4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

5. Program Penanganan dan Penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus, pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

7. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan

8. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan



2013, No.258 51

Dengan melihat kedelapan program dalam rangka menjalankan misi Kejaksaan RI di tahun 2012 tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam agenda utama pembangunan nasional dan kebijakan prioritas baik prioritas nasional, prioritas bidang maupun prioritas lainnya tersebut sudah terakomodir. Hal ini dibuktikan dengan :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan, telah memasukkan strategi nasional di bidang hukum dan aparatur yaitu meliputi : Strategi Kedua, Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum (Peningkatan dukungan sarana dan prasarana)

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI, telah memasukkan agenda Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan serta strategi nasional di bidang hukum dan aparatur yaitu : Strategi Pertama, Peningkatan Efektivitas Peraturan perundang-Undangan, Strategi Kedua, Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum (meliputi perbaikan mekanisme seleksi, promosi dan mutasi aparat penegak hukum yang bebas KKN dan sesuai dengan kompetensi, perbaikan pelayanan hukum yang lebih baik dan berkualitas), Strategi Kelima, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional, penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik, pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik), strategi keenam, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Strategi Ketujuh, Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dan pemberdayaan SDM Aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.

3. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen, telah memasukkan agenda pembangunan nasional berupa penegakan hukum dan Pemberantasan Korupsi, serta strategi nasional dibidang hukum dan aparatur yaitu strategi kedua, peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum (peningkatan sistem manajemen perkara khususnya di bidang Intelijen yang akuntabel dan transparan)

4. Program Penanganan dan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, telah memasukkan agenda pembangunan nasional yaitu penegakan hukum khususnya penegakan hukum di bidang tindak pidana umum dan strategi nasional dibidang hukum dan aparatur yaitu strategi kedua, peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum (peningkatan sistem manajemen



2013, No.258 52

perkara khususnya di bidang Tindak Pidana Umum yang akuntabel dan transparan)

5. Program Penanganan dan Penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus, pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi, telah memasukkan agenda pembangunan nasional yaitu penegakan hukum dan Pemberantasan Korupsi dan Strategi Nasional dibidang hukum dan Aparatur yaitu strategi ketiga berupa Peningkatan Penghormatan, Pemajuan dan Penegakan HAM dan strategi keempat berupa Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, telah memasukkan strategi nasional dibidang hukum dan aparatur yaitu strategi kedua berupa peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum (peningkatan sistem manajemen perkara khususnya di bidang perdata dan Tata Usaha Negara yang lebih akuntabel dan transparan serta perbaikan pelayanan hukum yang lebih baik dan berkualitas)

7. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan, telah memasukkan strategi Nasional dibidang Hukum dan Aparatur yaitu strategi kedua berupa peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum ( pelaksanaan akuntabilitas penegakan hukum dan peningkatan pengawasan eksternal dan internal dari upaya penegakan hukum) strategi keenam berupa Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

8. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan, telah memasukkan strategi keenam yaitu “peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi” utamanya terkait dengan peningkatan profesionalisme apartur Kejaksaan RI.

Namun demikian, dikarenakan terjadi perubahan struktur organisasi Kejaksaan yaitu Pusdiklat (dipimpin oleh pejabat eselon 2) berubah menjadi Badan Diklat (dipimpin oleh pejabat eselon 1) dan dibutuhkan adanya perubahan indikator dan target yang harus dicapai oleh Kejaksaan RI untuk tiap tahunnya, maka khusus pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yang menjadi acuan untuk indikator dan target yang harus dicapai oleh Kejaksaan RI tidak hanya sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kejaksaan RI, melainkan diharuskan sesuai dengan hasil trilateral meeting antara Kejaksaan RI, Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran pada Menteri Keuangan.



2013, No.258 53

2. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2013 SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEJAKSAAN RI 2013 2.1. TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013

Dalam rangka implementasi dari RPJMN 2010-2014 dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, dengan mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh selama tahun 2011 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan tahun 2012, serta mempertimbangkan segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2013, maka pembangunan nasional tahun 2013 akan dilaksanakan dengan Tema “ MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”.

2.2. SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2013

RKP tahun 2013 disusun mengikuti arah dan kebijakan yang digariskan dalam rencana pembangunan jangka Menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 dengan Visi Indonesia tahun 2014 yaitu INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN. Untuk mencapai visi Indonesia tahun 2014 tersebut, maka pada tahun 2013 pemerintah telah menetapkan Sasaran Pembangunan Nasional tahun 2010-2014 yang harus dicapai pada tahun 2013 adalah :

5. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi paling tidak 7 persen, pengangguran terbuka menurun menjadi 6,0-6,4 persen, dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,5-10,5 persen

6. Dalam rangka pembangunan demokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai kisaran 68-70

7. Dalam rangka pembangunan hukum, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai 4,0

2.3. ISU STRATEGIS PADA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013

Sehubungan dengan masalah dan tantangan yang akan dihadapi dalam Pembangunan Nasional tahun 2013, Pemerintah telah menetapkan 11 isu strategis nasional yang akan dihadapi pada tahun 2013, dimana dari kesebelas isu strategis tersebut, isu yang memiliki korelasi dengan Kejaksaan RI yaitu isu terkait “Pemantapan Stabilitas Sosial Politik” khususnya “Perbaikan Kinerja Birokasi dan Pemberantasan Korupsi”. Isu strategis dimaksud meliputi : - Perlunya ditingkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

dengan berpedoman pada Grand Design Reformasi Birokrasi



2013, No.258 54

tahun 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014

- Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Selanjutnya pada tahun 2012, diterbitkan Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012. Jumlah aksi yang tertuang dalam Inpres Nomor 17/2011 adalah 106 aksi dengan 13 fokus kegiatan; 6 strategi dengan melibatkan 24 kementerian / lembaga, dengan titik berat pada Strategi Pencegahan sebanyak 82 aksi. Dengan upaya ini diharapkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dapat meningkat dari 3,0 pada tahun 2011 menjadi 3,2 pada tahun 2012 dan 4,0 pada tahun 2013.

2.4. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2013 Tema pembangunan tahun 2013 dijabarkan ke dalam rencana aksi yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : 1. Rencana Aksi 11 Prioritas nasional dan 3 Prioritas nasional

Lainnya; 2. Rencana Aksi Bidang-bidang Pembangunan; dan 3. Rencana Aksi Pembangunan Kewilayahan. Keseluruhan rencana aksi tersebut dilengkapi dengan target tahun 2013 dan diarahkan untuk mencapai sasaran utama RPJMN 2010-2014. Adapun rincian sasaran dan arah kebijakan masing-masing prioritas nasional yang memiliki korelasi dengan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI adalah sebagai berikut : PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

SASARAN dari prioritas 1 ini adalah: 1. Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan

pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku dengan indikator antara lain : a. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 4,0 b. Opini WTP atas laporan Keuangan mencapai 100 %

untuk KL, 60 % untuk Provinsi dan 40 % untuk Kabupaten /Kota

c. Instansi yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi mencapai 100 % untuk K/L dan Provinsi, dan 40 % untuk Kabupaten / Kota



2013, No.258 55

d. Instansi pemerintah yang akuntabel mencapai 90 % untuk K/L, 70 % untuk Provinsi dan 50 % untuk kabupaten / Kota

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas dan penerapan standar pelayanan minimal dengan indikator antara lain : a. Integritas Pelayanan Publik, mencapai 7,5 untuk unit

pelayanan instansi pusat dan 7,0 untuk instansi daerah

b. Jumlah pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah telah mencapai 100 %

Adapun yang menjadi ARAH KEBIJAKAN adalah : 1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui

konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal

2. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan

3. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

4. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan koruipsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN SASARAN terkait dengan Tugas pokok dan Fungsi kejaksaan adalah: “Meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan upaya peningkatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia di berbagai bidang” Dari sasaran tersebut, ARAH KEBIJAKAN yang akan ditempuh adalah :

1. Peningkatan Koordinasi penanganan perkara Tipikor dan upaya penyelamatan aset hasil Tipikor diantara penegak hukum” dan “Peningkatan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM.



2013, No.258 56

2. Peningkatan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT YAITU KHUSUSNYA TERKAIT KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SASARAN terkait tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI adalah : 1. Terlaksananya fasilitasi kebijakan pelaksanaan PUG dan

perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan

2. Terlaksananya penerapan sistem data terpilah gender 3. Terlaksananya fasilitasi kebijakan penghapusan kekerasan

pada anak Adapun ARAH KEBIJAKAN yang ditempuh adalah : 1. Penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan

perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga, peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku dan lintas kementerian / lembaga (K/L), dan sistem manajemen data dan informasi gender, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan ; dan

2. Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.

2.5. KEBIJAKAN PENGARUSTAMAAN 2.5.1. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kualitas pelayanan publik, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sasaran kebijakan pengarustamaan tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan bidang hukum dan aparatur, yakni : 1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja

birokrasi



2013, No.258 57

Untuk mendukung tercapainya sasaran- sasaran tersebut diatas, sasaran kebijakan pengarustamaan tatakelola pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN, yang ditandai dengan, antara lain: 1.1. meningkatnya persentase penegakan disiplin PNS

di seluruh instansi pemerintah; 1.2. Makin meningkatnya penerapan pakta integritas

bagi pejabat pemerintah; 1.3. Meningkatnya kepatuhan penyampaian Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); 1.4. Meningkatnya persentase pelaporan gratifikasi; 1.5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP ; 1.6. Meningkatnya penerapan e-procurement dalam

pengadaan barang dan jasa ; 1.7. Meningkatnya persentase tindaklanjut atas hasil

pemeriksaan BPK ; 1.8. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan

anggaran; 1.9. Meningkatnya persentase tindaklanjut atas

pengaduan masyarakat.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang ditandai dengan, antara lain : 2.1. Meningkatnya persentase penerapan Standar

Pelayanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

2.2. Meningkatnya persentase penerapan Maklumat Pelayanan pada unit pelayanan publik

2.3. Meningkatnya jumlah Pelayanan Terpadu satu Pintu untuk pelayanan utama dan investasi

2.4. Meningkatnya persentase penerapan manajemen pengaduan yang efektif pada unit penyelenggara pelayanan publik

2.5. Tersusun dan terlaksananya rencana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik

2.6. Terlaksananya evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik

3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, yang ditandai dengan, antara lain : 3.1. Meningkatnya persentase kelembagaan dan

tatalaksana instansi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien;



2013, No.258 58

3.2. Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang telah menyusun SOP utama

3.3. Meningkatnya kualitas penerapan manajemen SDM (transparan dan berbasis merit/kompetensi)

3.4. Tersusunnya rencana penerapan e-government 3.5. Meningkatnya persentase penerapan manajemen

kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK 3.6. Meningkatnya persentase penerapan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain)

Untuk mendorong implementasi kebijakan pengarustamaan tata kelola pemerintahan yang baik maka akan ditempuh strategi dan arah kebijakan sebagai berikut : 1. Peningkatan sosialisasi dan asistensi kebijakan

nasional tatakelola pemerintahan yang baik 2. Pengintegrasian implementasi kebijakan

pengarustamaan tatakelola pemerintahan yang baik dalam sistem perencanaan dan penganggaran

3. Pengembangan sistem reward and punishment atas implementasi kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik

4. Peningkatan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengarustamaan tatakelola pemerintahan yang baik

2.5.2. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih selektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender, maka perspektif gender tidak hanya diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan tetapi juga penganggaran.

Sasaran pengarusutamaan gender adalah ”meningkatnya kesetaraan gender”, yang ditandai dengan : (i) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan

terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya, politik dan pengambilan keputusan ;



2013, No.258 59

(ii) Meningkatnya persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan

(iii) Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan pengarusutamaan gender dilakukan melalui 3 isu nasional, yaitu : 1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan

dalam pembangunan, melalui peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas serta harmonisasi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

2. Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan, dan perberdayaan ; dan

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, termasuk peningkatan kapasitas SDM dalam rangka percepatan penerapan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsi gender (PPRG).

2.6. KEBIJAKAN LINTAS BIDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Sasaran dari pembangunan perlindungan anak pada tahun 2013 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI adalah “ Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan segala bentuk perlakuan salah”. Berdasarkan sasaran tersebut, maka strategi dan arah kebijakan yang bisa diterapkan oleh Kejaksaan RI adalah “ Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan segala bentuk perlakuan salah. Hal ini antara lain diukur dengan meningkatnya upaya-upaya pencegahan guna menurunkan resiko anak menjadi korban perlakuan salah”.

2.7. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013 BIDANG HUKUM DAN APARATUR

Pembangunan Nasional bidang Hukum dan Aparatur sebagaimana termaktub dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013 ini mengacu pada RPJMN 2010-2014. Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013, yang menjadi sasaran pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur adalah :



2013, No.258 60

1. Memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kinerja di bidang hukum dengan saran dan prasarana yang memadai serta mendukung kinerja lembaga sesuai dengan fungsi masing-masing

2. Mewujudkan pemenuhan, perlindungan, penghormatan HAM melalui keterbukaan akses masyarakat terhadap keadilan di beberapa bidang (termasuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin)

3. Penyelenggaraan pemerintahan yangbersih dan bebas KKN, melalui : (i) pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan korupsi jangka menengah (ii) penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan

Korupsi di provinsi/kabupaten/kota (iii) meningkatnya opini WTP hasil audit BPK atas LKKL dan

LKPD TA 2012 (iv) meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang ditandai

dengan; (i) meningkatnya integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan (ii) meningkatnya peringkat indeks kemudahan berusaha

(v) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, yang ditandai dengan : (i) maikin meningkatnya skor Indeks Efektivitas Pemerintahan, dan (ii) meningkatnya prosentase instansi pemerintah yang dinilai akuntabel.

Upaya mencapai sasaran Bidang Hukum dan Aparatur tahun 2013 akan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-undangan

Upaya untuk menciptakan efektivitas peraturan perundang-undangan nasional dilaksanakan melalui hal-hal berikut : 1.1. Peningkatan Kualitas Substansi Peraturan Perundang-

undangan Untuk tahun 2013, akan diupayakan prasyarat adanya naskah Akademis yang menyertai konsep peraturan perundang-undangan yang akan diajukan dalam daftar Prolegnas serta dilakukannya seleksi berdasarkan prioritas perencanaan pembangunan dan kebutuhan hukum masyarakat untuk menentukan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas untuk menyeusiakan dengan prioritas pembangunan nasional

1.2. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan



2013, No.258 61

Melaksanakan ketentuan di dalam peraturan perundang turunan UU No. 12 Tahun 2011 dalam rangka sinergitas antara prioritas perencanaan pembangunan dan kebutuhan kerangka regulasi dalam proses penyusunan Prolegnas

1.3. Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan Melaksanakan mekanisme awal untuk menemukenali kerangka regulasi yang diperlukan oleh masing-masing lembaga dan merevisi dan/atau menghapus regulasi yang tumpang tindih antar lembaga dan sektor

1.4. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan Melaksanakan proses yang partisipatif dalam rangkaian penyusunan peraturan perundang-undangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan memperluas ruang partisipasi untuk melakukan pengawasan dalam implementasi peraturan perundang-undangan.

2. Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum adalah sebagai berikut : 2.1. Upaya peningkatan sistem manajemen perkara yang

akuntabel dan transparan Peningkatan keterbukaan business process dan alur penanganan perkara yang didukung oleh sistem manajemen perkara yang transparan dengan dukungan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat

2.2. Meningkatkan upaya perbaikan mekanisme seleksi, promosi, dan mutasi serta kapasitas aparat penegak hukum yang berbasis kompetensi Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu integritas aparat penegak hukum, akan dilaksanakan melalui perbaikan pelaksanaan rekruitmen aparatur penegak hukum yang berbasis kompetensi, promosi dan mutasi yang berbasis merit dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum

2.3. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap kinerja lembaga dan aparat penegak hukum Upaya penegakan kode etik profesi dan pengawasan yang menyeluruh baik secara internal maupun eksternal akan



2013, No.258 62

menjadi fokus pelaksanaan tahun 2013 untuk memperkuat integritas aparat penegak hukum sebagai input dalam pelaksanaan tugas dan kinerja. Pemberian sanksi yang tegas terhadap aparatur penegak hukum dan upaya menindaklanjuti laporan pengaduan yang terkait dengan kinerja akan dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam proses penegakan hukum

2.4. Peningkatan kualitas pelayanan hukum Upaya peningkatan pelayanan hukum terus dilakukan dengan mengedepankan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel

2.5. Perbaikan dukungan sarana dan prasarana lembaga penegak hukum Perbaikan kinerja aparatur penegak hukum akan terus dilakukan melalui upaya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung pelaksanaan kinerja aparatur penegak hukum

3. Peningkatan Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan HAM Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh :

3.1. Pembaruan materi hukum Pengarusutamaan prinisp-prinsip internasional hak asasi manusia akan terus dilakukan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional dalam rangka peningkatan dalam pemberian penghormatan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

3.2. Peningkatan pemberian bantuan hukum Akses masyarakat terhadap keadilan perlu diberikan secara proporsional baik dalam rangka penguatan masyarakat (empowerment) maupun peningkatan pelayanan kelembagaan dalam emmberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh :

4.1. Proses Pencegahan dan Penegakan Hukum yang terkoordinasi dan terintegrasi Dalam melakukan upaya pencegahan dan penegakan



2013, No.258 63

hukum yang terintegrasi, diperlukan peningkatan koordinasi yang memadai antar aparat penegak hukum khususnya dalam berbagai upaya pencegahan yang integratif serta penanganan kasus-kasus yang mendapat perhatian masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian yang besar kepada negara sehingga diharapkan upaya penegakan hukum dilakukan terpadu dan saling bersinergi

4.2. Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparatur negara Dalam tahun 2013, langkah-langkah penegakan sistem integritas antara lain : penegakan disiplin PNS secara ketat; pemberlakuan bagi pegawai khususnya yang memangku jabatan struktural dan tugas strategis untuk menyampaikan laporan harta kekayaan; diterapkannya pakta integritas dan zona integritas pada K/L/Pemda. Penerapan penegakan kode etik dan penaganan konflik kepentingan terus diperkuat, sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai. Perbaikan kualitas pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui perluasan penerapan SPIP pada instansi pemerintah. Kompetensi auditor internal dan pengelola keuangan negara terus ditingkatkan, untuk mendorong pengelolaan keuangan negara secara accountable dan auditable. Langkah ini didukung pula melalui inisiatif baru khususnya pelaksanaan program gelar dan capacity development (non gelar) bagi auditor APIP dan pengelola keuangan di K/L/Pemda melalui kegiatan state acountability revitalization (STAR) Pada aspek pengadaan barang/jasa pemerintah, pembentukan LPSE pada instnasi pemerintah terus dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya. Peningkatan kompetensi SDM pengadaan, khususnya pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditingkatkan baik melalui bimbingan teknis maupun sertifikasi. Langkah lainnya, penyusunan RUU Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagai landasan hukum / kebijakan bidang pengadaan terus dilanjutkan dan dapat dibahas di DPR.

4.3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pengawasan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan terus ditingkatkan.



2013, No.258 64

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh :

5.1. Pengembangan manajemen dan sistem pelayanan publik nasional Langkah yang akan dilakukan antara lain implementasi sistem pengaduan pelayanan publik nasional dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan. Pembenahan manajemen pelayanan pada instansi pemerintah terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi terus dikembangkan. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan akan ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan secara intensif, yang antara lain berpedoman pada Peraturan Kepala LAN Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Publik

5.2. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik Sebagai implementasi UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka akan dilakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan standar pelayanan pada sektor strategis yang secara bertahap diperluas pada sektor lainnya dan pemerintah daerah. Disamping itu, 15 standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan, akan diterapkan pada instnasi pemerintah daerah, sebagai bagian dari upaya menjamin penyediaan pelayanan publik yang menjadi hak masyrakat.

5.3. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik Evaluasi dilaksanakan sebagai bagian dari perbaikan kualitas dan kinerja penyelenggaraan pelayanan. Langkah yang ditempuh antara lain melakukan pemeringkatan pelayanan publik secara bertahap diseluruh K/L/Pemda. Unit pelayanan terbaik, diharapkan dapat menjadi best practices bagi pengembangan kualitas pelayanan pubik di K/L/Pemda.

6. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

6.1. Penataan kelembagaan instansi pemerintah Langkah penataan kelembagaan dilaksanakan sejalan dengan prinsip structure follow function. Pada tahun 2013, penataan kelemabgaan terus dilanjutkan dengan target 80 % dari seluruh instansi pemerintah pusat sudah tertata kelembagaannya.



2013, No.258 65

6.2. Pengembangan sistem ketatalaksanaan Manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien harus didukung dengan sistem ketatalaksanaan (proses bisnis) yang sederhana, transparan dan akuntabel. Penataan sistem ketatalaksanaan pada tahun 2013 dilakukan dengan cara akselerasi pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government), manajemen kearsipan yang dikelola secara modern, penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) terus diperluas, peningkatan kapasitas jabatan fungsional arsiparis.

6.3. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur Langkah-langkah yang ditempuh untuk perbaikan manajemen kepegawaian berbasis merit, antara lain penataan jumlah, distribusi dan kualitas PNS, yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan pegawai nasional; pelatihan tenaga analisis jabatan; dan perbaikan sistem seleksi penerimaan CPNS secara obyektif berdasarkan kebutuhan dan kompetensi. Disamping itu, akan terus ditingkatkan profesionalisme PNS yang mencakup pengukuran kinerja pegawai, perbaikan sistem diklat dan kualitas pelaksanaanya yang mencakup sertifikasi widyaiswara dan akreditasi lembaga diklat. Di sisi lain, upaya penataan pegawai dan profesionalismenya akan diimbangi pula dengan perbaikan sistem kesejahteraan PNS, yang meliputi penggajian berbasis kinerja, perbaikan pengelolaan dana pensiun, dan pemenuhan saran dan prasarana kerja bagi pegawai secara memadai. Sebagai bagian dari manajemen kepegawaian, ditempuh pula upaya pengembangan sistem informasi dan pengolahan data kepegawaian, penerbitan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) bagi PNS; penilaian kompetensi calon pejabat struktural dan konseling kepegawaian; pengembangan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi PNS; revitalisasi sistem nasional Assesment Center untuk rekruitmen, pelatihan dan promosi jabatan; dan pengkajian peningkatan kinerja pegawai.

6.4. Peningkatan penerapan sistem akuntablitas kinerja instansi pemerintah Langkah yang sedang dan akan terus ditempuh pada tahun 2013 adalah perbaikan manajemen kinerja di instansi K/L. Perencanaan kinerja terus diperbaiki sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsinya.



2013, No.258 66

Penetapan kinerja bagi pejabat dan unit kerja, terus diperluas penerapannya dan sebagai tolok ukur penilaian pencapaian. Setiap instansi pemerintah harus memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur. Pelaporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan terus disempurnakan, sebagai instrumen untuk mengukur dan menilai kualitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran beserta target yang ditetapkan. Pada akhirnya, diharapkan instansi pemerintah baik pusat dan daerah dapat menerapkan manajemen kinerja secara baik dan makin akuntabel.

7. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 7.1. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka sinkronisasi, konsistensi dan efektivitas pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi nasional, perlu dilakukan penguatan kelembagaan pelaksana reformasi birokrasi di tingkat nasional. Pelaksanaan program quick wins, diharapkan dapat meningkatkan akselerasi kualitas pelayanan publik, yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya perlu peningkatan monitoring dan evaluasi pada K/L/Pemda yang telah melaksanakan RB dalam rangka penuntasan reformasi birokrasi.

7.2. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi instansi Pada tahun 2013 akan ditempuh langkah-langkah peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai, agar dapat meningkat kinerjanya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Bentuknya adalah pendidikan dan pelatihan bagi bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi dan peningkatan kompetensi kinerja pegawai. Disamping itu, untuk membentuk kader-kader penggerak Reformasi Birokrasi pada instansi pemerintah, akan ditempuh pendidikan dan pelatihan Reform the Reformers (Reform Leaders Academy) bagi SDM aparatur. Penyelenggaraan Reform Leader Academy diharapkan mampu meningkatkan dan mempersiapkan para pemimpin dalam lingkungan birokrasi yang memiliki kemampuan handal untuk menghadapi berbagai tantangan pada masing-masing instansinya, lokal, regional, nasional maupun global.

7.3. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah



2013, No.258 67

BAB III ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2013 A. TEMA PEMBANGUNAN KEJAKSAAN RI TAHUN 2013

Dalam menentukan apa yang akan menjadi Tema Pembangunan Kejaksaan RI Tahun 2013 yang patut dipertimbangkan pertama kali adalah kesesuaian tema tersebut dengan tema pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, Sasaran Pembangunan Nasional tahun 2013 serta Sasaran Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur tahun 2013 . Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa RKP tahun 2013 mengambil tema :

“ MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT” .

Bila dilihat secara umum, tema tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penegakan hukum. Dengan kata lain, fokus pembangunan tahun 2013 adalah dibidang perekonomian domestik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, penegakan hukum memiliki dampak yang sangat positif bagi membaiknya kondisi perekonomian dan pemerataan hasil pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berlangsungnya ‘kepastian hukum’ dan ‘efektifitas pelaksanaan penegakan hukum’ dalam suatu negara merupakan faktor dominan yang mempengaruhi daya saing (competitiveness) negara, minat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh penegakan hukum, kepastian hukum terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :

KEPASTIANHUKUM

MINATINVESTASI

TINGKATKEPERCAYAAN

PUBLIK

IKLIMINVESTASI

KUALITASPENEGAKAN

HUKUM

PENERIMAANNEGARA

System Thinking pengaruh Penegakan Hukum

Dengan jelas tergambar bahwa ‘kepastian hukum’ dan ‘kualitas penegakan hukum’ merupakan dua faktor dominan yang saling mempengaruhi, dalam arti bahwa ‘kualitas penegakan hukum’



2013, No.258 68

menentukan berlangsungnya ‘kepastian hukum’ pada suatu negara, dan lemahnya ‘kepastian hukum’ akan melemahkan efektifitas ‘pelaksanaan penegakan hukum’. Kedua faktor tersebut baik ‘kepastian hukum’ maupun‘kualitas penegakan hukum’ sangat mempengaruhi ‘iklim investasi’ di suatu negara dan ‘tingkat kepercayaan publik’ , yang selanjutnya akan mempengaruhi ‘minat investasi’. Lemahnya ‘minat investasi’ dan ‘kepastian hukum’ akan mengakibatkan lemahnya ‘penerimaan negara’,sementara itu ‘penerimaan negara’ tersebut menentukan Anggaran Belanja Negara termasuk bagi penguatan ‘kualitas penegakan hukum’, besarnya pengaruh kepastian hukum pada suatu Negara terhadap tingkat kepercayaan publik, iklim investasi, efektifitas penegakan hukum dan penerimaan Negara.

Lemahnya kepastian hukum dan Korupsi dituding menjadi biang keladi lemahnya daya saing Indonesia dalam investasi. Prosedur perijinan yang berbelit-belit dengan latar belakang ‘terselubung’ mendapatkan suap, unfair-competition dalam dunia usaha akibat konspirasi korupsi dan kolusi, ketidak-nyamanan iklim usaha akibat ‘gangguan’ dari oknum-oknum pemerintah Pusat dan Daerah merupakan beberapa contoh praktek pemerintahan yang mencegah masuknya investor dan mendorong larinya investor ke luar negeri. Praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) yang berlangsung secara meluas baik di sektor pemerintahan maupun swasta dewasa ini dinilai sangat membahayakan kehidupan bernegara di Indonesia, sehingga memerlukan penegakan hukum secara efektif komprehensif baik melalui langkah-langkah preventif maupun represif. Hal tersebut sesuai dengan yang diterangkan dalam penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut : “Dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang”. Begitu pula dalam penjelasan umum UU No. 20 tahun 2001 dinyatakan bahwa : “korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.”

Dalam upaya mencapai tujuan nasional dan visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan: Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, tantangan integrasi nasional dewasa ini antara lain adalah sebagai berikut: 1) ketidakadilan ; 2) penegakan hukum ; 3) eksploitasi ; 4) aspirasi masyarakat yang tidak tersalur ;



2013, No.258 69

5) kesenjangan sosial ; 6) KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); 7) diskriminasi ; 8) kemiskinan ; 9) keterasingan ;

Dari berbagai tantangan nasional, KKN menjadi tantangan dominan yang mempengaruhi keberadaan tantangan-tantangan yang lain, dapat digambarkan sebagai berikut :

ketidakadilan

penegakan hukumtidak efektif

eksploitasi tidakseimbang

aspirasi masyarakatyang tidak tersalur

kesenjangansosial

KKN

diskriminasipembangunan

kemiskinan

Systems Thinking Pengaruh KKN

Dengan penjelasan sebagai berikut : 1. KKN pada beberapa kementerian dan legislatif dalam perencanaan

dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, telah mengakibatkan kebijakan dan pelaksanaan program-program pembangunan menjadi tidak adil, aspirasi masyarakat yang tidak tersalur, terjadinya diskriminasi pemerataan pembangunan dan terjadinya eksploitasi yang tidak seimbang dan tidak mengarah pada prioritas kesejahteraan masyarakat.

2. KKN pada perencanaan anggaran (budgeting) juga mendorong tidak tersedianya penggajian yang tidak memadai aparatur pemerintahan penyadiaan sarana prasarana dan biaya operasional penegakan hukum.

3. KKN dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan tersebut dan aspirasi masyarakat yang tidak tersalur, mengakibatkan program pembangunan tidak tepat sasaran, kemiskinan dan kesenjangan sosial.

4. KKN pada kegiatan penegakan hukum, telah mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak efektif, tidak tercapainya keadilan dan kepastian hukum yang menjadi faktor dominan dalam terwujudnya daya saing negara (competitiveness).

Dengan adanya penegakan hukum tanpa diskriminasi, tentunya akan meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis baik dari dalam maupun luar



2013, No.258 70

negeri dalam berinvestasi yang pada gilirannya akan membangkitkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi tetap menjadi skala prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa dalam RKP tahun 2013 Sasaran Pembangunan Nasional tahun 2010-2014 yang harus dicapai pada tahun 2013 adalah : 1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan

ekonomi paling tidak 7 persen, pengangguran terbuka menurun menjadi 6,0-6,4 persen, dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,5-10,5 persen

2. Dalam rangka pembangunan Demokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai kisaran 68-70

3. Dalam rangka pembangunan hukum, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai 4,0

Adapun sasaran pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur pada RKP 2013 adalah : 1. Memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kinerja di bidang

hukum dengan sarana dan prasarana yang memadai serta mendukung kinerja lembaga sesuai dengan fungsi masing-masing

2. Mewujudkan pemenuhan, perlindungan, penghormatan HAM melalui keterbukaan akses masyarakat terhadap keadilan di beberapa bidang (termasuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin)

3. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, melalui : (i) pelaksanaan Strategi Nasional pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah, (ii) penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi di Provinsi / Kabupaten / Kota; dan (iii) meningkatnya opini WTP hasil audit BPK atas LKKL dan LKPD TA 2012

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang ditandai dengan : (i) meningkatnya integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan (ii) meningkatnya peringkat indeks kemudahan berusaha

5. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokasi, yang ditandai dengan (i) makin meningkatnya skor Indeks Efektivitas Pemerintahan dan (ii) meningkatnya prosentase instansi pemerintah yang dinilai akuntabel.

Dengan melihat pada tema pembangunan nasional, sasaran pembangunan nasional dan sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kejaksaan pada tahun 2013, maka secara garis besar yang menjadi pokok perhatian adalah : peningkatan kinerja dibidang penegakan hukum,



2013, No.258 71

peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Terhadap ketiga tantangan tersebut, maka Kejaksaan RI telah menyiapkan strategi besar untuk mengatasinya yaitu :

Ad.1. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI Ad.2. Melaksanakan Penegakan Hukum yang Efektif Ad.3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dari Ketiga strategi besar dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, maka ditetapkan Tema Pembangunan Kejaksaan RI tahun 2013 yaitu : “MEMBANGUN PROFESIONALISME, INTEGRITAS DAN KAPABILITAS SEGENAP APARATUR KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA GUNA PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF DEMI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”.

B. SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2013

Dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI tahun 2010-2014 telah dijelaskan bahwa tujuan yang akan dicapai yaitu “meningkatkan kinerja Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya dalam upaya penegakan hukum secara optimal, terutama dalam rangka keberhasilan penanganan perkara tindak pidana, baik tindak pidana umum, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, serta pelaksanaan kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan Intelijen Kejaksaan secara profesional, proporsional dan bermartabat dalam rangka memberikan pelayanan di bidang hukum yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, dengan mengakomodasi tuntutan perkembangan hukum serta masyarakat secara progresif dan responsif, menuju terciptanya birokrasi Kejaksaan yang bersih, produktif, efektif, efisien, transparan, kredibel dan akuntabel”. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut tentunya harus sejalan dengan misi Kejaksaan RI, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Bab II buku Rencana Kerja Kejaksaan 2013 ini.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai tahun 2010-2014 adalah :

1. Tersusun dan terlaksananya Standard Operational Procedure (SOP) berupa pedoman teknis kebijakan penanganan perkara tindak pidana, dari tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi, pedoman teknis penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, pedoman teknis kebijakan penanganan Penyelidikan kasus Intelijen Kejaksaan termasuk dalam rangka pelaksanaan Pengamanan dan



2013, No.258 72

Penggalangan, serta pedoman teknis kebijakan pelaksanaan pengawasan.

2. Tersusun dan terlaksananya cetak biru (blue-print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025 berupa pedoman pelaksanaan rekruitmen calon pegawai, penyelenggaraan diklat, serta pembinaan pegawai antara lain pola jenjang karir dan mutasi pegawai.

3. Meningkatnya peran dan fungsi Jaksa termasuk pegawai Tata Usaha yang menduduki jabatan fungsional maupun struktural dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, terutama dalam upaya penegakan hukum.

4. Tersusunnya restrukturisasi organisasi birokrasi Kejaksaan melalui pembenahan struktur jabatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas guna mengakomodasi perkembangan kebutuhan organisasi, penegakan hukum, dan ekspektasi masyarakat, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Tertatanya manajemen administrasi keuangan dengan baik.

6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia guna tersedianya sumber daya manusia yang memiliki komitmen, kompetensi, berkarakter, profesional, bermoral dan beretika dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya.

7. Meningkatnya kinerja Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang terkait dengan penegakan hukum dan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dukungan antara lain sarana, prasarana dan anggaran yang memadai, serta adanya peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi.

Dari ketujuh sasaran strategis Kejaksaan RI tersebut, memperlihatkan bahwa kejaksaan memiliki komitmen yang kuat dalam rangka upaya pencapaian kebijakan umum pemerintah sebagaimana terdapat dalam RPJMN 2010-2014 yang memberikan penekanan kepada 11 prioritas pembangunan nasional dan 3 prioritas lainnya yaitu berupa : a. Kesebelas prioritas pembangunan nasional :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Usaha 8. Energi



2013, No.258 73

9. Lingkungan Hidup dan Bencana 10. Daerah Tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik 11. Kebudayaan

b. 3 prioritas lainnya, antara lain : 1. Di bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2. Di bidang Perekonomian 3. Di bidang Kesejahteraan Rakyat

Namun demikian, sasaran strategis yang bersifat 5 (lima) tahunan tersebut tidak cukup untuk menentukan apa yang menjadi sasaran pembangunan Kejaksaan tiap tahunnya. Untuk menentukan apa yang menjadi Sasaran Pembangunan Kejaksaan untuk tahun 2013, maka Kejaksaan RI harus mengacu kepada apa yang menjadi Sasaran Pembangunan Nasional tahun 2010-2014 yang harus dicapai pada tahun 2013 sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II buku Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2013 ini.

Berdasarkan Sasaran Pembangunan Nasional tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2013, sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut :

1. Tercapainya Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 4,0

2. Peningkatan opini hasil Pemeriksaan BPK RI dari opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

3. Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik yaitu sebesar 7,5 4. Peningkatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2013

Dalam rangka menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tahun 2013 guna mencapai apa yang menjadi sasaran pembangunan Kejaksaan pada tahun 2013, maka Kejaksaan perlu menentukan apa yang menjadi prioritas pembangunan Kejaksaan pada tahun 2013.

Prioritas pembangunan Kejaksaan RI pada tahun 2013 meliputi :

1. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sebagaimana diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan adalah :

1. Peraturan perundang-undangan itu sendiri yang mencakup : proses pembentukannya, kualitas materi perundang-undangan dan ketiadaan tumpang tindih antar peraturan



2013, No.258 74

perundang-undangan baik secara horizontal maupun secara vertikal

2. Kesadaran hukum (legal consciousness) dari masyarakat 3. Sosialisasi dari aturan hukum tersebut kepada masyarakat.

Sebagai bentuk upaya menciptakan efektivitas Peraturan perundang-undangan nasional, Pemerintah dalam RKP tahun 2013 telah menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu : 1. Peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan 2. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-

undangan 3. Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan 4. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap efektivitas

peraturan perundang-undangan

Pada Kejaksaan RI tugas peningkatan efektivitas Peraturan Perundang-undangan dijalankan oleh Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 111 mengatur pada pokoknya Biro Hukum dan Hubungan Luar negeri menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan berupa pemberian bimbingan pembinaan dan pengamanan teknis

b. Pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan ;

c. Penyiapan bahan pertimbangan hukum kepada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI dan instansi pemerintah

d. Pelaksanaan hubungan kerjasama di bidang hukum maupun umum di dalam dan di luar negeri

e. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi hukum

f. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya

Mengacu pada tugas dan fungsi Biro Hukum tersebut diatas, terkait penyusunan peraturan perundang-undangan, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri memiliki 2 tugas pokok, yaitu :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan 2. Kerjasama Hukum Luar Negeri

Dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan, Biro Hukum mengikuti pembahasan-pembahasan Rancangan Perundang-Undangan baik Eksternal maupun internal dengan memberikan pemikiran-pemikirannya yang diimplementasikan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang.



2013, No.258 75

Saat penyusunan Rancangan Undang-Undang tersebut, Biro Hukum melibatkan para ahli atau para pihak yang memiliki kompetensi dalam penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang dengan memperhatikan pula tingkat efektivitas dari Rancangan Undang-Undang tersebut di masyarakat. Adapun RUU yang berhasil disusun oleh Biro Hukum Kejaksaan Agung adalah : 1. RUU Narkotika yang kemudian menjadi UU No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika 2. RUU Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah disahkan menjadi

UU pada tanggal 03 Juli 2012 3. RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana 4. RUU tentang Daktiloskopi 5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun

2006 tentang Bantuan Timbal Balik 6. RUU tentang Ekstradisi 7. RUU tentang Pengadilan HAM 8. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 9. RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 tahun 1999

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

10. RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kejaksaan RI

11. RUU KUHAP 12. RUU KUHP

Selain penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum juga bertugas untuk peningkatan kerjasama hukum luar negeri khususnya di bidang Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual legal Assistance /MLA) dan Ekstradisi. Pada prinsipnya bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance / MLA) dilakukan atas dasar suatu perjanjian (treaty) antara suatu negara dengan negara lain. Namun demikian, jika belum ada perjanjian, maka MLA dapat dilakukan atas dasar prinsip hubungan baik antar negara berdasarkan prinsip resiprositas. Sehubungan dengan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, maka agar suatu perjanjian internasional berlaku mengikat bagi bangsa Indonesia, perjanjian tersebut perlu dilakukan proses pengesahan dimana sesuai dengan bunyi pasal 1 huruf b UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menjelaskan bahwa pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan persetujuan (approval). Dengan demikian, pengesahan perjanjian internasional tersebut dapat dilakukan dengan undang-undang



2013, No.258 76

ataupun dengan keputusan presiden . Pengesahan Perjanjian Internasional yang dilakukan dengan undang-undang sesuai dengan batasan yang dikemukakan pasal 10 UU No. 24 tahun 2000 adalah hanya terhadap perjanjian internasional berkenaan dengan : a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI c. Keadulatan dan hak berdaulat negara d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup e. Pembentukan kaidah hukum baru f. Pinjaman dan / atau hibah luar negeri.

Proses pengesahan perjanjian tersebut adalah dengan cara lembaga negara atau lembaga pemerintah pemrakrasa menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional beserta dokumen-dokumen lain yang diperlukan kepada Presiden dengan melalui Menteri luar negeri untuk kemudian dokumen perjanjian internasional tersebut diserahkan kepada DPR –RI untuk dilakukan pembahasan untuk kemudian dijadikan sebagai Undang-Undang. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) diantaranya yang bersifat bilateral yaitu : perjanjian dengan negara Australia, Korea, China dan India (perjanjian dengan negara korea, china dan India belum diratifikasi) sedangkan yang bersifat multilateral adalah Mutual Legal Asistance Treaty (MLAT) antara negara : Indonesia, Brunai Darussalam, kamboja, laos, malaysia, Philipina, Vietnam dan Singapura. Adapun MLA yang berhasil menjadi Undang-Undang yaitu : 1. UU No. 1 tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara

Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ( Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters)

2. UU No. 8 tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and The People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

3. UU No. 15 tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)

4. UU No. 3 tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana ( Agreement Between The Government of the Republic Of Indonesia and The



2013, No.258 77

Government of The Hongkong Special Administrative Region of The People’s Republic of China Corncerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters).

Dalam penyusunan perjanjian internasional terkait Mutual Legal Assistance (MLA) in criminal matters dan kerjasama teknis lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah berlaku, Kejaksaan RI khususnya Biro Hukum memiliki peran yang signifikan dalam rangka penjajakan awal, pembuatan perjanjian sampai dengan proses pembentukan UU. Hal ini dikarenakan, Kejaksaan Agung RI adalah merupakan anggota dari International Association of Prosecutor’s (IAP) dimana posisi Jaksa di seluruh dunia memiliki posisi penting dalam rangka penegakan hukum pidana. Dengan demikian, akan lebih mudah jika segala jenis permasalahan dalam penegakan hukum pidana dipecahkan oleh antar para jaksa se dunia untuk selanjutnya hal-hal penting berupa solusi / jalan keluar dari permasalahan penegakan hukum pidana itu dituangkan dalam naskah perjanjian internasional yang kemudian agar berlaku mengikat, maka perjanjian internasional tersebut diratifikasi dalam bentuk Undang-undang. Pada tahun 2013, target kinerja Biro Hukum dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerjasama Hukum Luar Negeri sebagai berikut :

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS KEJAKSAAN RI

No. Kegiatan Sasaran Indikator Target Tahun 2013

Pelaksana

1. Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kerjasama Hukum

Meningkatnya Pemberian Pertimbangan Hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan

Terlaksananya kerjasama hukum sebagai implementasi MLA yang mendukung upaya pengembalian terdakwa / tersangka dan aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan diluar negeri

1 laporan

BIRO HUKUM



2013, No.258 78

dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri

Terselesaikannya hasil penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan secara akurat

2 rancangan peraturan

ARAH KEBIJAKAN Kejaksaan RI terkait peningkatan efektivitas penyusunan peraturan perundang-undangan pada tahun 2013, meliputi :

- Target penyusunan MLA sebanyak 1 laporan tersebut akan diejawantahkan dalam bentuk penjajakan untuk pembuatan MLA dengan Negara-negara antara lain : Amerika Serikat, Switzerland (Swiss), Perancis, Jerman dan salah satu dari 6 (enam) negara bagian Uni Emirat Arab yaitu Dubai.

- Target 2 (dua) rancangan peraturan yang akan ditelaah direncanakan akan dititikberatkan pembahasan pada 2 (dua) Rancangan Undang-Undang Strategis antara lain : RUU tentang KUHAP dan RUU tentang Perubahan UU Kejaksaan RI ataupun peraturan-peraturan strategis lainnya

2. PENINGKATAN KINERJA PENEGAKAN HUKUM DI KEJAKSAAN A. Peningkatan Kinerja Lembaga Dalam Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

Dalam rangka memenuhi target pencapaian Indeks Persepsi Korupsi sebesar 4,0, Kejaksaan dituntut untuk merencanakan secara matang tentang apa saja yang harus dibuat pada tahun 2013 dalam rangka mencapai target tersebut. Kejaksaan memahami bahwa target tersebut tidaklah ditujukan kepada Kejaksaan semata, melainkan ditujukan pula kepada segenap aspek baik pencegahan maupun penindakan yang dilakukan oleh instansi penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, mengingat posisi strategis Kejaksaan dalam rangka pemberantasan korupsi yaitu sejak tahap penyelidikan sampai dengan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, maka sudah selayaknya pemerintah meletakkan harapan yang besar kepada Kejaksaan dalam upaya pemberantasan. Harapan besar dari pemerintah kepada Kejaksaan untuk memberantas korupsi tersebut tersebut bisa “dibaca” oleh segenap insan adhyaksa yaitu pada bulan Juli 2012 Presiden RI, Bapak DR. H. Susilo Bambang



2013, No.258 79

Yudhoyono melaksanakan sidang Kabinet Terbatas di Kejaksaan dengan topik “Pemberantasan Korupsi, Sinkronisasi Penegakan Hukum, dan Masalah Pertanahan”. Sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 -2025 dan Jangka Menengah tahun 2012 – 2014 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden RI No. 55 tahun 2012, kejaksaan RI telah menetapkan strategi Pencegahan dan Strategi Penindakan dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1. Strategi Pencegahan

A. Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan dengan Basis TI

Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara sangat dibutuhkan guna mencegah oknum jaksa untuk menyalahgunakan jabatan atau kewenangan demi kepentingan pribadi. Dengan adanya pola penanganan perkara berbasis TI, diharapkan para Jaksa dalam melaksanakan tugasnya dapat sesuai dengan standard operational procedure (SOP) penanganan perkara yang telah mencantumkan batasan-batasan waktu untuk penanganan perkara di setiap tahapannya, sehingga tercipta proses penanganan perkara yang sederhana dan cepat. Selain itu, pola penanganan perkara berbasis TI ini akan memudahkan pengawasan baik secara internal maupun eksternal terhadap berjalannya perkara. Diharapkan pimpinan satuan kerja dapat dengan mudah memantau jalannya penanganan perkara, serta publik dapat mengetahui tentang sudah sejauhmana terhadap suatu perkara ditangani oleh Jaksa dan apakah penanganannya sudah sesuai dengan prosedure hukum acara yang berlaku.

Keuntungan lainnya dari sistem penanganan perkara berbasis TI adalah dapat diketahuinya Administrasi Perkara dari perkara-perkara terbaik yang ditangani oleh Kejaksaan, dalil-dalil requisitoir, dan perkembangan yurisprudensi yang selalu di update secara periodik. Dengan demikian diharapkan akan terwujud standarisasi produk penanganan perkara, dimana kualitas penanganan perkara jaksa-jaksa di seluruh indonesia bisa seimbang.

Fitur yang diharapkan ada dalam sistem penanganan perkara berbasis TI adalah :



2013, No.258 80

(a) Surat tanda terima laporan dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dapat diakses secara on-line oleh pelapor

(b) Identitas tersangka/terdakwa (khusus untuk informasi dalam website, identitas tersangka/terdakwa dijadikan inisial)

(c) Jenis perkara, nilai perkara (d) Waktu pelaksanaan setiap tahapan penanganan perkara (e) Upaya paksa yang dilakukan (termasuk jenis/nilai aset

yang disita) (f) Dakwaan (g) Tuntutan (h) Pidana yang dijatuhkan pengadilan.

Ukuran keberhasilan dari strategi ini adalah dengan tersedianya sistem penanganan perkara berbasis TI.

B. Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN

Kegiatan ini berupa pengadaan perlengkapan anti korupsi seperti pencetakan buku saku yang berisi tentang pengetahuan mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi, stiker dan pmfket propaganda pencegahan dan pemberantasan korupsi, spanduk dsb, pelaksanaan sosialisasi anti KKN dan kerjasama dengan masyarakat anti KKN. Target yang akan dicapai dari Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN pada tahun 2013 yaitu :

PROGRAM PENYELIDIKAN/PENGAMANAN DAN PENGGALANGAN INTELIJEN


Pelaksana

1. Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan penyuluhan/ penerangan hukum dan hubungan masyarakat

Terselenggaranya kegiatan jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari

632 Laporan

KEJATI dan

KEJARI

C. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara E-

Procurement dan Sertifikasi Ahli Pengadaaan Barang dan Jasa



2013, No.258 81

Dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi, Kejaksaan telah menetapkan kebijakan penggunaan e-procurement melalui LPSE dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya e-procurement, diharapkan dapat dihindari “main mata” antara pejabat pengadaan di lingkungan Kejaksaan dengan calon penyedia barang dan jasa. Efek dominonya yaitu akan melahirkan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan obyektif yang berujung pada hasil barang atau jasa yang diterima oleh Kejaksaan memiliki kualitas sangat baik dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang optimal. Oleh karena itu, untuk melanjutkan kegiatan pengelolaan pengadaan secara e-procurement sebagaiman telah dianggarkan pada tahun 2012, pada tahun 2013, Kejaksaan telah menganggarkan operasional pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara e procurement. Selain itu, dalam rangka menambah jumlah ahli pengadaan barang dan jasa di Kejaksaan RI, maka Kejaksaan RI telah menargetkan sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa yaitu :

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI KEJAKSAAN


Pelaksana

1. Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta pemantauan dan Penilaian

Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta pemantauan dan Penilaian

Terselenggaranya kegiatan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaaan Barang dan Jasa

350 orang bersertifikasi PBJ

BIRO PERENCANAAN dan seluruh KEJATI se Indonesia

D. Penerangan dan Penyuluhan Hukum dengan salah satu

materi nya berupa penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana cara mencegahnya. Target Penerangan dan Penyuluhan Hukum



2013, No.258 82



Pelaksana

Terselenggaranya pelaksanaan Penerangan Hukum

578 Laporan

PUSPENKUM

1. Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan penyuluhan/ penerangan hukum dan hubungan masyarakat Terselenggara

nya penyuluhan hukum kepada kelompok masyarakat

388 kelompok masyarak

at

PUSPENKUM

2. Strategi Penindakan

Pada tahun 2013, strategi penindakan masih memiliki nilai strategis dalam rangka mengembalikan kepercayaaan publik kepada kinerja lembaga Kejaksaan. Strategi mendasar yang perlu difikirkan kejaksaan dalam pelaksanaan penindakan yaitu melalui peningkatan penanganan perkara korupsi. Perkara korupsi yang bersifat “big fish” dan menarik perhatian publik, tentunya sangat strategis penanganannya bila dibandingkan penanganan perkara korupsi yang ber skala kecil dan hanya mementingkan pemenuhan aspek kuantitas semata. Peningkatan kualitas penanganan perkara ini selain dilihat dari skalanya juga dilihat pula dari aspek kecepatan dan ketepatan penanganan perkara tersebut, hingga akhirnya pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena itu, terkait mengenai strategi penindakan, berikut kebijakan yang akan ditempuh Kejaksaan pada tahun 2013, yaitu : 1. Penetapan target penanganan perkara tindak pidana

korupsi



2013, No.258 83

PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS,

PELANGGARAN HAM DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

No. Kegiatan Prioritas

Sasaran Indikator Target Tahun 2013

Pelaksana

Terlaksananya penyelidikan perkara tindak pidana korupsi

80 perkara

Prosentase keberhasilan penyelidikan yang dapat ditingkatkan ke penyidikan

65 %

Terlaksananya penyidikan perkara tindak pidana korupsi

80 perkara

Prosentase keberhasilan penyidikan yang dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan

60 %

Terlaksananya penyelidikan perkara tindak pidana khusus lainnya ( Tindak Pidana Pencucian Uang)

3

perkara

1. Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainya (Tindak Pidana pencucian Uang)

Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya ( Tindak Pidana Pencucian Uang) secara cepat, tepat dan akuntabel

Terlaksananya Penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya (Tindak Pidana Pencucian Uang)

3

perkara

DIREKTORAT PENYIDIKAN pada JAM PIDSUS

2. Peningkatan Pra Penuntutan dan

Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus

Terselesaikannya perkara tindak pidana korupsi pada tahap pra

80

perkara



2013, No.258 84

penuntutan

Terselesaikannya perkara tindak pidana korupsi pada tahap penuntutan

80 perkara

Terselesaikannya Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Tindak Pidana Pencucian Uang) pada tahap Pra Penuntutan

1 perkara

Penuntutan di Kejaksaan Agung

dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel

Terselesaikannya Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Tindak Pidana Pencucian Uang) pada tahap Penuntutan

1 perkara

DIREKTORAT PENUNTUTAN pada

JAMPIDSUS

3. Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi

Meningkatnya Eksekusi terhadap perkara korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Terlaksananya eksekusi atas perkara korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

30 perkara

DIREKTORAT EKSEKUSI dan EKSAMINASI pada JAM PIDSUS

Terselesaikannya perkara tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan

1.517

perkara

4. Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di kejati, Kejari dan Cabjari

Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan kauntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah

Prosentase keberhasilan penyelidikan yang dapat ditingkatkan ke penyidikan

65 %

KEJATI, KEJARI dan CABJARI



2013, No.258 85

Terselesaikannya perkara tindak pidana korupsi pada tahap Penyidikan

1.530

perkara

Prosentase penyidikan yang dapat ditingkatkan ke penuntutan

65 %

Terselesaikannya perkara tindak pidana korupsi pada tahap Pra penuntutan

1.530

perkara

Terselesaikannya perkara tindak pidana korupsi pada tahap Penuntutan

1.530

perkara

Terlaksananya Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan

1.397 perkara

Seluruh Indonesia

2. Pemenuhan kebutuhan anggaran dalam pemberantasan

tindak pidana korupsi, pada tahun 2013, yaitu dengan menerapkan at cost system. Adapun struktur anggaran penanganan perkara tindak pidana korupsi tahun 2013 untuk setiap perkaranya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 95/PMK.02/2012 tanggal 12 Juni 2012: 2.1. Penyelidikan Perkara Korupsi Rp. 50.000.000,- 2.2. Penyidikan Perkara Korupsi Rp.100.000.000,- 2.3. Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Korupsi :

Dalam Standar Biaya Keluaran (SBK) Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi tahun 2013 pada tahap prapenuntutan dan penuntutan dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok (wilayah) standar biaya yang diklasifikasikan



2013, No.258 86

berdasarkan jarak tempuh antara kantor satuan kerja Kejaksaan dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi, dengan perincian:

- Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di kejaksaan Agung. Biaya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan prapenuntutan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi untuk tiap perkaranya di Kejaksaan Agung RI, anggarannya yaitu Rp. 43.860.000

- Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di wilayah I yaitu Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan negeri Ibu Kota Propinsi dan / atau cabang Kejaksaan Negeri yang mempunyai jarak tempuh kurang dari 2 (dua) jam perjalanan dari ibukota propinsi (pengadilan tipikor). Anggaran yang ditentukan yaitu Rp. 44.190.000

- Prapenuntutan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di wilayah II yaitu untuk Kerjaksaan Negeri dan / atau cabang Kejaksaan Negeri yang mempunyai jarak tempuh antara 2 s/d 4 jam perjalanan dari ibu kota propinsi (pengadilan tipikor). Anggaran yang telah ditentukan yaitu Rp. 47.400.000

- Prapenuntutan dan penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di wilayah III yaitu terhadap Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri yang mempunyai jarak tempuh lebih dari 4 jam perjalanan dari Ibukota Propinsi (pengadilan tipikor). Anggaran yang telah ditentukan dengan perincian sebagai berikut :

NO PROPINSI SATUAN BIAYA (Rp) 1 Jawa Barat 83.500.000 2 Jawa Tengah 83.500.000 3 Jawa Timur 96.500.000 4 Aceh 103.000.000 5 Sumatera Utara 103.000.000 6 Sumatera Barat 83.500.000 7 Riau 83.500.000 8 Jambi 81.550.000 9 Sumatera Selatan 83.500.000 10 Lampung 93.250.000 11 Kalimantan Barat 109.500.000



2013, No.258 87

12 Kalimantan Tengah 99.750.000 13 Kalimantan Selatan 83.500.000 14 Kalimantan Timur 168.000.000 15 Sulawesi Utara 103.000.000 16 Sulawesi Tengah 96.500.000 17 Sulawesi Selatan 103.000.000 18 Sulawesi Tenggara 103.000.000 19 Maluku 200.500.000 20 Bali 96.500.000 21 Nusa Tenggara Barat 103.000.000 22 Nusa Tenggara Timur 200.500.000 23 Papua 213.500.000 24 Bengkulu 82.200.000 25 Maluku Utara 200.500.000 26 Bangka Belitung 90.000.000 27 Gorontalo 80.250.000 28 Kepulauan Riau 242.200.000

3. Pada tahun 2013 telah dianggarkan agar Jaksa yang bertugas di bidang Pidsus dalam rangka menangani perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 8.000.000 / bulan

4. Dari sisi teknis penanganan perkara, telah ditentukan sejumlah kebijakan meliputi :

1) Perhitungan kerugian keuangan negara dapat dihitung oleh Auditor Independen

2) Perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal adalah tindak pidana korupsi, penyidikannya digabung

3) Membuat Blue print modus operandi dan tehnik pengungkapan

4) Apabila tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal tindak pidana korupsi dilakukan atas nama korporasi, agar dilakukan penyidikan terhadap korporasi

5) Persidangan tanpa hadir terdakwa (in absentia) dapat dilakukan terhadap terdakwa yang melarikan diri pada saat penyidikan

6) Hasil Eksaminasi terhadap putusan bebas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dijadikan bahan



2013, No.258 88

evaluasi penanganan perkara dan bahan studi kasus di Badan Diklat

B. Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum Bidang Pidana Umum, Intelijen, Datun Dan Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM

1. Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum Bidang Pidana Umum

Penanganan perkara Pidana Umum yang dilakukan Kejaksaan RI walaupun bukan merupakan prioritas nasional sebagaimana penanganan perkara tindak pidana korupsi, namun mengingat fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan, sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan citra Kejaksaan dalam rangka mencapai visi yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Kejaksaan memberikan perhatian yang penuh pula kepada penanganan perkara di bidang Pidum dengan cara mengedepankan profesionalisme penanganan perkara dengan melakukan percepatan dan optimalisasi melalui : 1.1. Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat,

efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan hati nurani

1.2. Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih sederhana

1.3. Pedoman (kriteria) tuntutan pidana sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan masyarakat

1.4. Pendelegasian wewenang pengendalian Rentut dan pidana terhadap Perkara Penting (PK-Ting)

1.5. Meminimalisir bolak-balik perkara serta tunggakan SPDP dan P-21

Bidang Pidana Umum dari tahun ke tahun tingkat capaian kinerjanya selalu diatas 100 %. Dengan melihat alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Kejaksaan dan dihubungkan dengan target penanganan perkara, maka dapat disimpulkan pada setiap tahunnya masih banyak perkara pidana umum yang ditangani oleh Kejaksaan namun tidak mendapatkan anggaran dalam penanganan dan penyelesaian perkara tersebut. Sejumlah cara telah dilakukan, yaitu dengan menetapkan anggaran untuk tiap penanganan perkara adalah lebih rendah dari SBK, sehingga diharapkan dapat meng cover seluruh kebutuhan Pidum terhadap biaya penanganan perkara, namun hal tersebut tetap saja tidak bisa



2013, No.258 89

menutupi seluruh jumlah perkara pidana umum yang tiap tahun semakin bertambah seiring dengan peningkatan jumlah kejahatan di masyarakat. ARAH KEBIJAKAN Kejaksaan dalam meningkatkan kinerja penegakan hukum di bidang Pidana Umum : 1. Penetapan Target Penanganan Perkara Pidana Umum :

PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM


Pelaksana

Terselesaikannya penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap prapenuntutan di Kejaksaaan Agung

100 perkara

Prosentase keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda pada tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Agung

80 %

Terselesaikannya penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap penuntutan di Kejaksaaan Agung

100 perkara

Prosentase keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda pada tahap Penuntutan di Kejaksaan Agung

80 %

1. Penanganan perkara Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda di Kejaksaan Agung

Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana terhadap Orang dan Harta Benda di Kejaksaan Agung

Terselesaikannya pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan

100 perkara

DIREKTORAT OHARDA

Pada JAM PIDUM



2013, No.258 90

hukum tetap (Eksekusi) terhadap perkara pidum tentang orang dan harta benda di Kejaksaaan Agung

Prosentase keberhasilan pelaksanaan putusan perkara tindak pidana umum lainnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (eksekusi )

70 %

Terselesaikannya penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan dan ketertiban umum pada tahap prapenuntutan di Kejaksaaan Agung

80

perkara

Prosentase keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana terhadap keamanan dan ketertiban umum pada tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Agung

80 %

Terselesaikannya penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan dan ketertiban umum pada tahap penuntutan di Kejaksaaan Agung

80

perkara

2. Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum di Kejaksaan Agung

Meningkatnya penyelesaian perkara terhadap Keamanan dan ketertiban Umum di Kejaksaan Agung

Prosentase keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana terhadap keamanan dan

80 %

DIREKTORAT KAMTIBUM pada JAMPIDUM



2013, No.258 91

ketertiban umum pada tahap Penuntutan di Kejaksaan Agung

Terselesaikannya pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Eksekusi) terhadap tindak pidana keamanan dan ketertiban umum di Kejaksaaan Agung

80

perkara

Prosentase keberhasilan pelaksanaan putusan perkara tindak pidana umum lainnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (eksekusi) di Kejaksaan Agung

70 %

Terselesaikannya penanganan perkara tindak pidana umum lainnya pada tahap prapenuntutan di Kejaksaaan Agung

310 perkara

3. Penanganan perkara Tindak Pidana Umum Lainnya di Kejaksaan Agung

Meningkatnya penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum Lainnya di Kejaksaan Agung

Prosentase keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum Lainnya pada tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Agung

80 %

DIREKTORAT TPUL pada JAM PIDUM



2013, No.258 92

Terselesaikannya penanganan perkara tindak pidana Umum lainnya pada tahap penuntutan di Kejaksaaan Agung

310 perkara

Prosentase keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum Lainnya pada tahap Penuntutan di Kejaksaan Agung

80 %

Terselesaikannya pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Eksekusi) terhadap Tindak Pidana Umum Lainnya di Kejaksaaan Agung

310 perkara

Prosentase keberhasilan pelaksanaan putusan perkara tindak pidana umum lainnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (eksekusi) di Kejaksaan Agung

70 %

4. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan

Meningkatnya penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan

Terselesaikannya penanganan perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

124.323

perkara

KEJAKSAAN TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI dan CABANG



2013, No.258 93

Prosentase Keberhasilan tahap Prapenuntutan yang dapat di tingkatkan ke tahap Penuntutan

80 %

Prosentase keberhasilan tahap penuntutan

80 %

cabang Kejaksaan Negeri

Cabang kejaksaan Negeri

Prosentase keberhasilan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

70 %

KEJAKSAAN NEGERI

2. Menetapkan pembedaan anggaran pidum bagi penanganan

perkara pidana umum khusus (tertentu), anggaran perkara pidum bagi Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang tidak satu kota dengan Pengadilan Negeri, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penanganan Perkara Pidana Umum Khusus (tertentu) : Alokasi anggaran untuk penanganan perkara tindak pidana umum tertentu di setiap Kejaksaan Tinggi sebanyak 6 (enam) perkara dengan satuan biaya sebesarRp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang ditujukan untuk membiayai perkara tindak pidana umum tertentu yang membutuhkan biaya besar (tidak tertampung dalam Satuan Biaya yang ditetapkan) yang ditangani baik oleh Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan negeri, dengan perincian :

1. Biaya Pemanggilan saksi : Rp. 6.600.000

2. Biaya Konsumsi rapat : Rp. 4.200.000

3. Biaya Saksi Ahli : Rp. 32.000.000

4. Biaya Ekspose Perkara : Rp. 10.000.000

5. Biaya Pemberkasan : Rp. 10.000.000



2013, No.258 94

6. Biaya Operasional Lapangan (Penggeledahan, Penyimpanan Barang Bukti, Penyitaan

:

Rp. 13.200.000

7. Biaya Pengamanan Persidangan (Terdakwa)

: Rp. 16.000.000

8. Biaya Sidang : Rp. 8.000.000

b. Anggaran penanganan perkara pidum untuk Kejaksaan

Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota / kabupaten dengan Pengadilan Negeri sebesar Rp. 3.325.000 dengan perincian : 1. Pra Penuntutan : Rp. 500.000

2. Penuntutan Perkara : Rp. 2.325.000

3. Eksekusi Perkara : Rp. 500.000

c. Anggaran penanganan perkara pidum untuk Kejaksaan

Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri yang tidak satu kota / kabupaten dengan Pengadilan Negeri.

Alokasi anggaran untuk Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang tidak satu kota dengan Pengadilan Negeri, satuan biaya yang digunakan berbeda dengan Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Negeri. Hal yang membedakan tersebut adalah tambahan biaya transport untuk persidangan, karena jarak tempuh antara satuan kerja Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri yang berada di luar kota (anta kabupaten) membutuhkan biaya yang lebih besar. Selanjutnya Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang tidak satu kota dengan pengadilan tersebut dibedakan dalam 2 (dua) wilayah yaitu wilayah daratan dan kepulauan, hal tersebut didasarkan kepada biaya transport yang dibutuhkan untuk persidangan, yaitu :

1. Kejari dan Cabjari tidak satu kota dengan pengadilan negeri wilayah Daratan

Untuk Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang tidak satu kota dengan Pengadilan Negeri wilayah daratan, akan mendapatkan biaya



2013, No.258 95

transport untuk jaksa dan Petugas Barang Bukti sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 6 (enam) kali persidangan, sehingga satuan biaya untuk penangana perkara tindak pidnaa umum Kejaksaan Negeri dan Cabang kejaksaan Negeri yang tidak satu kota dengan Pengadilan Negeri di wilayah daratan, adalah sebensar Rp. 6.325.000 dengan perincian : - Pra Penuntutan : Rp. 500.000

- Penuntutan Perkara : Rp. 2.325.000

- Biaya Persidangan : Rp. 3.000.000

- Eksekusi Perkara : Rp. 500.000

2. Kejari dan Cabjari tidak satu kota dengan

pengadilan negeri wilayah kepulauan (Maluku, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau) :

Untuk Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri tidak satu kota dengan Pengadilan Negeri di wilayah kepulauan (berbeda pulau), akan mendapatkan biaya transport untuk Jaksa dan Petugas Barang Bukti, sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk 6 (enam) kali persidangan, sehingga satuan biaya untuk penanganan perkara tindak pidana umum Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang tidak satu kota dengan Pengadilan Negeri wilayah kepulauan, adalah sebesar Rp. 11.325.000, dengan perincian sebagai berikut : - Pra Penuntutan : Rp. 500.000

- Penuntutan Perkara : Rp. 2.325.000

- Biaya Persidangan : Rp. 8.000.000

- Eksekusi Perkara : Rp. 500.000



2013, No.258 96

2. Peningkatan Kinerja Bidang Intelijen Kegiatan Intelijen yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI berdasarkan ketentuan yang berlaku meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Dalam UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Intelijen Kejaksaan selaku “indera adhyaksa” selain bertugas selaku supporting terhadap pelaksanaan tugas Pidsus, Pidum dan Datung, juga memiliki peran utama dalam rangka membina ketertiban dan ketentraman umum.

Kelembagaan Intelijen Kejaksaan RI juga semakin kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Intelijen Negara, dimana Intelijen Kejaksaan RI diposisikan menjadi bagian dari penyelenggaraan Intelijen Negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen Penegakan Hukum.

ARAH KEBIJAKAN Kejaksaan RI dalam rangka meningkatkan kinerja Bidang Intelijen meliputi :

1. Penetapan Target Kegiatan Intelijen, yaitu :

PROGRAM PENYELIDIKAN/PENGAMANAN/PENGGALANGAN KASUS INTELIJEN


Pelaksana

Terselesaikannya Laporan Hasil Kegiatan Intelijen Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan

100 LHK

1. Penyelamatan Keuangan Negara dan penanggulangan Tindak Pidana di Kejaksaan Agung

Meningkatnya upaya penyelamatan keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana di kejaksaan Agung

Terselesaikannya Laporan Hasil Operasi Intelijen Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan

50 LHK

DIREKTORAT I pada JAM INTEL



2013, No.258 97

2. Pelaksanaan Kegiatan Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi di kejaksaan Agung

Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan intelijen di bidang politik, sosial bidaya dan Sumber Daya Organisasi di lingkungan Kejaksaan Agung

Terselesaikannya laporan hasil kegiatan bidang Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi di lingkungan Kejaksaan Agung

50 LHK DIREKTORAT II pada JAM INTEL

3. Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan dalam Menyelenggarakan Persandian dan Administrasi Intelijen di Kejaksaan Agung

Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan administrasi Intelijen, peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial di lingkungan kejaksaan

Terselesaikannya laporan hasil kegiatan bidang Produksi dan saran Intelijen

50 LHK DIREKTORAT III pada JAM INTEL

Terselesaikannya Laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelidikan Tertutup

700 Laporan

4. Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejati, Kejari dan cabjari

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Terselesaikannya

Laporan Hasil Kegiatan Intelijen (Operasi Intelijen Yustisial bidang Ekonomi Keuangan)

1.405 LHK

KEJAKSAAN TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI dan CABANG KEJAKSAAN NEGERI



2013, No.258 98

2. Penguatan Organisasi Intelijen yang dilakukan dengan peningkatan Koordinasi dan peran Intelijen dalam Intelligence community

3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Aparat Intelijen Kejaksaan

4. Penyempurnaan Tata Laksana di bidang Intelijen 5. Optimalisasi pembuatan dan pelaporan produk intelijen

untuk kepentingan user 6. Optimalisasi fungsi Monitoring Center dalam mendukung

pelaksanaan tugas Pidsus, Pidum dan Datun

3. Peningkatan Kinerja Bidang Datun

Tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara didasarkan pada pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan : “di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah “ Adapun lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden RI No. 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI meliputi : penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga / badan negara, lembaga / instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan negara dan pemerintah serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pada tahun 2013, Anggaran yang dialokasikan untuk penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu Rp. 33.784.900.000 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ARAH KEBIJAKAN Kejaksaan RI tahun 2013 dalam rangka meningkatkan Kinerja bidang DATUN, meliputi :



2013, No.258 99

1. Penetapan target Kinerja Bidang DATUN , yaitu :

PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA


Pelaksana

Terselesaikannya penanganan perkara perdata melalui jalur di luar pengadilan

60

perkara

Prosentase keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur di luar pengadilan

70 %

Terselesaikannya penanganan perkara perdata melalui jalur pengadilan

60

perkara

1. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata di Kejaksaan Agung

Meningkatnya penyelesaian perkara perdata di Kejaksaan Agung RI

Prosentase keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur pengadilan

70 %

DIREKTORAT PERDATA pada JAM

DATUN

Terselesaikannya penanganan perkara TUN melalui jalur di luar pengadilan

40

perkara

Prosentase keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur di luar pengadilan

70 %

2. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung

Meningkatnya penyelesaian perkara Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung RI

Terselesaikannya penanganan perkara TUN melalui jalur pengadilan

40

perkara

DIREKTORAT TUN pada JAM DATUN



2013, No.258 100

Prosentase keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur pengadilan

70 %

Terselesaikannya penanganan perkara TUN melalui jalur di luar pengadilan

80

perkara

Prosentase keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur di luar pengadilan

70 %

Terselesaikannya penanganan perkara TUN melalui jalur pengadilan

80

perkara

3. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak di Kejaksaan Agung

Meningkatnya penyelesaian perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak di Kejaksaan Agung

Prosentase keberhasilan penanganan perkara TUN melalui jalur pengadilan

70 %

DIREKTORAT PPH pada JAM DATUN

Terselesaikannya penanganan perkara DATUN di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

1.272 perkara

4. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Meningkatnya penyelesaian perkara DATUN di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaaan Negeri Prosentase

keberhasilan penanganan perkara DATUN baik melalui jalur di luar maupun di dalam pengadilan

70 %

KEJAKSAAN TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI dan CABANG KEJAKSAAN NEGERI



2013, No.258 101

2. Peningkatan Kualitas Jaksa Pengacara Negara

3. Penyempurnaan Tata Laksana guna mendukung pelaksanaan tugas di bidang DATUN

4. Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur perdata.

5. Optimalisasi peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat

4. Peningkatan Kinerja Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat

Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara pelanggaran HAM Berat berdasarkan ketentuan pasal 21 yata (1) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyatakan “ Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung” dan pasal 23 ayat (1) yang menyatakan “ Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung”.

Dalam rangka menerjemahkan ketentuan sebagaimana dimaksud UU tersebut, maka Peraturan Presiden RI No. 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah menentukan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut dikelola oleh Sub Direktorat Pelanggaran HAM berat pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Sub Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Ketentuan tersebut berbeda dengan struktur organisasi Kejaksaan terdahulu sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 dimana penanganan perkara pelanggaran HAM Berat dijalankan oleh Direktorat tersendiri yaitu Direktorat Pelanggaran HAM Berat.

Hal inilah yang menyebabkan, mengapa dalam hal penyidikan pelanggaran HAM Berat, terkait mengenai anggarannya, mengingat penanganan pelanggaran HAM Berat bukan dibawah struktur eselon II melainkan dibawah eselon III, maka



2013, No.258 102

penanganan pelanggaran HAM berat tidak dibawah satu kegiatan tersendiri, melainkan mengacu pada kegiatan “Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”. Namun demikian, pengaturan tersebut memberikan efisiensi terhadap penggunaan anggaran, dikarenakan kebutuhan akan suksesnya penanganan perkara korupsi merupakan prioritas nasional yang harus dikedepankan capaian target kinerja nya.

ARAH KEBIJAKAN Kejaksaan RI terkait penanganan perkara pelanggaran HAM Berat berupa menetapkan target penanganan perkara pelanggaran HAM Berat untuk tahun 2013, yaitu :

PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PERKARA TINDAK PIDANA

KORUPSI


Pelaksana

1. Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel

Terselesaikannya penyidikan perkara pelanggaran HAM yang Berat

2 perkara

DIREKTUR PENYIDIKAN pada JAM PIDSUS

2. Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung

Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel

Terselesaikannya penuntutan perkara pelanggaran HAM yang Berat

1 perkara

DIREKTUR PENUNTUTAN pada JAM PIDSUS

C. Peningkatan Kinerja Kejaksaan Dalam Penyelamatan Dan

Pemulihan Aset Dalam rangka menjalan tugas pokok dan fungsinya, Kejaksaan memliki peran penting dalam rangka memulihkan dan menyelamatkan aset milik negara. Upaya pemulihan tersebut, dapat dijalankan melalui penegakan hukum di bidang pidana maupun secara perdata.



2013, No.258 103

Target penyelamatan dan pemulihan aset pada tahun 2013, yaitu:



Pelaksana

1. Pelaksanaan Kegiatan penyelamatan keuangan Negara dan penanggulangan Tindak pidana di Kejaksaan Agung

Meningkatnya upaya penyelamatan keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana di kejaksaan Agung

Terlaksananya kegiatan pelacakan aset dalam rangka eksekusi uang pengganti bagi Kejaksaan Agung

80 Kegiatan

DIREKTUR I pada JAM

INTEL

2. Penanganan penyelidikan/ pengamanan/Penggalangan di kejati, Kejari dan Cabjari

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian penanganan Penyelidikan/pengamanan/Penggalangan yang dilaksanakan baik Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri

Terlaksananya kegiatan pelacakan aset dalam rangka eksekusi uang pengganti bagi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

1.358 kegiatan

KEJAKSAAN TINGGI,

KEJAKSAAN NEGERI

dan CABANG

KEJAKSAAN NEGERI

PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA

USAHA NEGARA


Pelaksana

1. Penanganan Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara pemulihan dan perlindungan hak yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung

Jumlah Keuangan / Kekayaan Negara yang diselamatkan dan dipulihkan

Rp. 1 (satu) Trilyun

DIREKTUR PPH pada

JAM DATUN



2013, No.258 104

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI


Pelaksana

1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI

Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah penerimaan negara sebagai hasil dari penegakan hukum

Rp. 132.960.300.000

BIRO KEUANG

AN sebagai

pengelola dan

seluruh Satuan Kerja

Kejaksaan se

Indonesia sebagai

pelaksana

3. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

Bagaimana bisa membersihkan lantai yang kotor jika sapu yang digunakan adalah kotor? Demikian pernyataan yang tepat untuk menggambarkan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan melayani masyarakat.

Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, setidaknya diperlukan 3 (tiga) hal meliputi : adanya koordinasi antar lembaga penegak hukum, penegakan sistem integritas aparatur negara dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

Kejaksaan memahami ketiga hal sebagai prakondisi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN tersebut mutlak perlu diwujudkan untuk pembenahan Kejaksaan. Dari tahun ke tahun, Kejaksaan telah berusaha untuk menciptakan prakondisi tersebut. Pada tahun 2012, sejalan dengan strategi pemberantasan korupsi, Kejaksaan telah menjalin koordinasi dengan sesama penegak hukum khususnya kepolisian, KPK dan PPATK dan membuka kesempatan yang luas bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan yaitu berupa membuka website Kejaksaan RI dalam penerapan sistem informasi (on line) dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, serta membuka Kotak Pengaduan Masyarakat di setiap satker Kejaksaan yang ada di daerah. Namun



2013, No.258 105

demikian terkait penegakan sistem integritas aparatur, masih terdapat kendala yaitu dari keseluruhan aparatur Kejaksaan yang wajib untuk menyerahkan LHKPN yaitu berjumlah 8.774, yang telah melaporkan kekayaannya melalui LHKPN bentuk Form A dan Form B berjumlah 5.406 atau sekitar 61,61 % , sedangkan yang belum melaporkan harta kekayaan sebanyak 3.368 atau sekitar 38,39 %.

Dengan melihat fakta tersebut, maka ARAH KEBIJAKAN Kejaksaan RI pada tahun 2013 terkait Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan bebas KKN, yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Kejaksaan RI dengan KPK dalam hal pelaporan LHKPN

2. Penerapan pakta Integritas bagi pejabat eselon I, II dan III

3. Meningkatkan jumlah pelaporan LHKPN aparatur Kejaksaan dengan target pada tahun 2013 sebesar 90 %.

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhada kinerja aparatur Kejaksaan dengan membuka akses penyampaian pengaduan melalui website Kejaksaan RI

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI


Pelaksana

1 Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Meningkatnya kualitas pembinaan kepegawaian meliputi rekruitmen pegawai, jenjang karier dan mutasi pegawai

Prosentase jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

90 %

BIRO KEPEGAWAIAN

4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, setidaknya dibutuhkan beberapa kegiatan meliputi : Pertama, pengembangan manajemen dan sistem pelayanan publik nasional yaitu dengan



2013, No.258 106

meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatkan kapasitas SDM pelayanan dengan ditempuh pendidikan dan pelatihan pelayanan publik. Kedua, Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik yaitu dengan mengimplementasikan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan menerapkan 15 standar pelayanan minimal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik yaitu dengan dilaksanakan pemeringkatan pelayanan publik secara bertahap diseluruh K/L, dimana pada tahun 2013, Pemerintah menetapkan sasaran pembangunan nasional atas kualitas pelayanan publik yaitu berupa meningkatnya integritas pelayanan publik sebesar 7,5

Sejalan dengan target pemerintah, maka target Kejaksaan pada tahun 2013 terkait upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah meningkatnya Integritas Pelayanan Publik menjadi 7,5. Penilaian atas Integritas Pelayanan Publik dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan memicu seluruh instansi pemerintahan yaitu K/L/Pemda agar dapat meningkatkan kualitas pelayanannya demi tercapainya kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2013, ARAH KEBIJAKAN Kejaksaan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi : 1. Penyiapan anggaran operasional Pos Pelayanan Hukum Gratis

Bagi Masyarakat Kejaksaan RI memberikan perhatian yang serius dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Aspek yang diperhatikan dalam peningkatan kualitas pelayanan hukum ini adalah mengedepankan inovasi dan bersifat lebih transparan serta akuntabel.

Pada tahun 2013, Kejaksaan RI telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum dengan menganggarkan operasional pos pelayanan hukum gratis di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dengan alokasi anggaran 12.721.917.000 (dua belas milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah). Dengan adanya anggaran operasional pos pelayanan hukum ini, diharapkan seluruh satuan kerja Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dapat lebih memaksimalkan pelayanan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan RI kepada masyarakat dengan cara memberikan pertimbangan atau pendapat di bidang hukum atas setiap permasalahan hukum yang disampaikan oleh masyarakat. Khusus terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Pos Pelayanan Hukum ini diharapkan menjadi tempat



2013, No.258 107

pengaduan bagi masyarakat dalam memberikan laporan atas kinerja aparatur kejaksaan maupun kinerja penyelenggara negara lainnya.

2. Kejaksaan telah menganggarkan Sistem Informasi Manajemen yang berbasis TI dengan tujuan tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat. Agar sistem informasi manajemen berbasis TI ini dapat berjalan dengan optimal, maka dibutuhkan percepatan dalam input data. Oleh karena itu, serangkaian kebijakan telah disusun, meliputi :

2.1. Pembuatan laporan bulanan rekapitulasi data perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia mencapai 90 %

2.2. Penyajian data berita internet mencapai 90 % 2.3. Pembuatan laporan hasil monitoring perkembangan basis

data dan aktifitas pengguna aplikasi simkari mencapai 80 %

Pada tahun 2013, target pembenahan Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi Informasi di Kejaksaan yaitu :




Pelaksana

Tersedianya data perkara yang disajikan dalam rangka pelayanan Sistem Informasi Manajemen berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal)

1 laporan

1. Sistem Informasi Manajemen dan teknologi Informasi

Meningkatnya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat Tercapainya

Penerapan Sistem Teknologi Informasi di lingkungan Kejaksaan RI

1 Sistem Informasi

Manajemen

PUSDAS

KRIMTI



2013, No.258 108

3. Pemangkasan birokrasi dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap SOP penanganan perkara baik Pidum, Pidsus maupun Datun di Kejaksaan

4. Pembenahan SDM pelayanan publik khususnya menyangkut kehumasan melalui penyelenggaraan diklat Humas Keprotokolan

5. PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi merupakan fokus terpenting dalam rangka reformasi birokrasi. Peningkatan Kapasitas Birokrasi meliputi pembenahan organisasi, ketatalaksanaan dan SDM, sedangkan peningkatan akuntabilitas dibutuhkan sebagai bentuk pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang sudah dijalankan oleh lembaga pemerintahan Di Kejaksaan, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi ini dijalankan lebih dari satu program. Untuk peningkatan Kapasitas Birokrasi Kejaksaan dijalankan melalui program “ Dukungan Manajemen Teknis dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Kejaksaan RI” oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan beserta jajarannya dan program “Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan” oleh Badan Diklat Kejaksaan RI beserta jajarannya, sedangkan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi, khusus peningkatan akuntabilitas aparatur dijalankan melalui program “Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan” oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan beserta jajaran bidang pengawasan di seluruh Daerah serta Supervisi yang dilakukan oleh tiap eselon I (Jaksa Agung Muda) di lingkungan Kejaksaan RI . Untuk akuntabilitas lembaga berupa akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga dan akuntabilitas kinerja lembaga dikerjakan oleh program dibawah pengendalian Jaksa Agung Muda Pembinaan bersama Jaksa Agung Muda Pengawasan. Dari keseluruhan tugas dari program ini, sasaran utamanya berupa meningkatkan kualitas SDM Kejaksaan, pembenahan organisasi, tata laksana, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta akuntabilitas kinerja lembaga dan menegakan kode etik profesi untuk memperkuat integritas aparatur Kejaksaan yang pada akhirnya diharapkan tercapai kinerja penegakan hukum yang optimal dan membanggakan serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Pada tahun 2013, target pembenahan SDM Kejaksaan menjadi prioritas dalam pencapaiannya, meliputi :



2013, No.258 109


No.

Kegiatan Prioritas


Pelaksana

Tersedianya dokumen yang terkait dengan pengimplementasian Blue Print mengenai rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat

1 dokumen

1. Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Meningkatnya kualitas Pembinaan Kepegawaian meliputi rekruitmen pegawai, jenjang karier dan mutasi pegawai

Tersedianya laporan manajemen kepegawaian terkait dengan 1) Rekruitmen Pegawai, 2) Pola Jenjang Karies dan 3) Pra Diklat

3 laporan

BIRO KEPEGAWAIAN

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme SDM Kejaksaan melalui pendidikan dan latihan , untuk tahun 2013, telah ditetapkan target Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan bagi Aparatur Kejaksaan meliputi :

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEJAKSAAN

No. Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Tahun 2013

Pelaksana

Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan

13 Diklat

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan manajemen dan kepemimpinan

600

Orang

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan kepemimpinan

Terlaksananya pendidikan dan latihan manajemen kepemimpinan dalam rangka meningkatkan profesionalisme, integritas dan kapabilitas Aparatur Kejaksaan

Prosentase kelulusan peserta dalam diklat manajemen dan kepemimpinan

80 %

BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI



2013, No.258 110

Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan teknis fungsional

39 Diklat

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan teknis fungsional

2.330 orang

2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

Terlaksananya pendidikan dan latihan Teknis Fungsional dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme Aparatur Kejaksaan

Prosentase kelulusan peserta dalam diklat teknis dan fungsional

80 %

BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI

Adapun untuk peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi, meliputi akuntabilitas aparatur dan akuntabilitas lembaga. Khusus peningkatan akuntabilitas aparatur, program yang melaksanakannya adalah program “pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kejaksaan” yang dijalankan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan beserta jajaran bidang pengawasan di seluruh Daerah. Dari keseluruhan tugas dari program ini, orientasi utamanya adalah penegakan kode etik profesi untuk memperkuat integritas aparatur Kejaksaan yang pada akhirnya diharapkan tercapainya kinerja penegak hukum yang membanggakan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Sedangkan akuntabilitas lembaga berupa akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga dan akuntabilitas kinerja lembaga dikerjakan oleh program dibawah pengendalian Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan. Target Kinerja dalam rangka peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan pada tahun 2013 meliputi :




Pelaksana

1. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenangdi

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur

Terselesaikannya laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan

70 Lapdu

INSPEKTUR I



2013, No.258 111

Wilayah I Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha negara pada daerah hukum Inspektorat I

2. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenangdi Wilayah II

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

Terselesaikannya laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha negara pada daerah hukum Inspektorat II

70 lapdu

INSPEKTUR II

3. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenangdi Wilayah III

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa

Terselesaikannya laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara

120 lapdu

INSPEKTUR III



2013, No.258 112

Agung tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha negara pada daerah hukum Inspektorat III

4. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenangdi Wilayah IV


Terselesaikannya laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha negara pada daerah hukum Inspektorat IV

70 lapdu

INSPEKTUR IV

5. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenangdi Wilayah V


Terselesaikannya laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha negara pada daerah hukum Inspektorat V

70 lapdu

INSPEKTUR V



2013, No.258 113

6. Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah


Terselesaikannya laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas didaerah yang ditindaklanjuti

747 lapdu

ASWAS KEJATI

Supervisi yang dilakukan oleh para Jaksa Agung Muda beserta Jajarannya dengan tujuan seluruh Satuan Kerja se Indonesia pada tahun 2013 ditargetkan sebagai berikut : 1. Supervisi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang

Pembinaan (JAM BIN) beserta Jajarannya :



Pelaksana

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan

Terlaksananya kegiatan supervisi pelaksanaan tugas pokok jajaran pembinaan di daerah

31 Laporan

JAMBIN beserta Jajarannya

2. Supervisi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) beserta Jajarannya :

PROGRAM PENYELIDIKAN/PENGAMANAN/PENGGALANGAN KASUS INTELIJEN


Pelaksana



2013, No.258 114

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Intelijen di seluruh Indonesia

Terlaksananya kegiatan supervisi pelaksanaan tugas pokok jajaran Intelijen di daerah

31 Laporan

JAM INTEL beserta Jajarannya

3. Supervisi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak

Pidana Umum (JAM PIDUM) beserta Jajarannya :

PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM


Pelaksana

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pidum di seluruh Indonesia

Terlaksananya kegiatan supervisi pelaksanaan tugas pokok jajaran Pidum di daerah

31 Laporan

JAM PIDUM beserta Jajarannya

4. Supervisi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak

Pidana Khusus (JAM PIDSUS) beserta Jajarannya :

PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI


Pelaksana

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana

Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana

Terlaksananya kegiatan supervisi pelaksanaan tugas pokok jajaran bidang

31 Laporan

JAM PIDSUS beserta Jajarannya



2013, No.258 115

Khusus kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pidsus di seluruh Indonesia

Pidsus di daerah

5. Supervisi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata

dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) beserta Jajarannya :



Pelaksana

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DATUN di daerah

Terlaksananya kegiatan supervisi pelaksanaan tugas pokok jajaran bidang DATUN di daerah

31 Laporan

JAM DATUN beserta Jajarannya

6. Supervisi yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang

Pengawasan (JAM WAS) beserta Jajarannya :

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEJAKSAAN


Pelaksana

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan jajaran pengawasan di seluruh Indonesia

Terlaksananya kegiatan supervisi pelaksanaan tugas pokok jajaran Pengawasan di daerah

31 Laporan

JAM WAS beserta Jajarannya



2013, No.258 116

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas lembaga yang meliputi akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi Kejaksaan, terdapat 2 target / sasaran pembangunan nasional kejaksaan tahun 2013, meliputi :

1. peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kejaksaan RI, yaitu peningkatan opini hasil pemeriksaan keuangan dari BPK atas laporan keuangan Kejaksaan RI tahun 2013. Peningkatan opini tersebut yaitu dari opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Peningkatan Penilaian Akuntabilitas Kejaksaan RI

Dalam rangka mencapai target sebagaimana telah ditentukan tersebut, pada tahun 2013, kejaksaan RI telah menetapkan ARAH KEBIJAKAN sebagai berikut:

1. Pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan melalui : 1.1. Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan data

kepegawaian 1.2. Pengembangan Computer Assisted Test (CAT) dalam

rekruitmen CPNS Calon Jaksa 1.3. Assesmen Jaksa, calon pejabat eselon IV dan eselon III

serta rekruitmen Jaksa spesialis Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan pihak ketiga

1.4. Sertifikasi calon Pejabat Eselon III 1.5. Penerimaan CPNS Calon Jaksa dan Tenaga IT serta

Tenaga Akuntan dengan menggunakan pihak ketiga 1.6. Penataan jumlah dan distribusi Jaksa se Indonesia

2. Pembenahan Organisasi dan Tata Laksana melalui : 2.1. Melakukan penataan kelembagaan dalam rangka

meningkatkan kinerja penegakan hukum sejalan dengan prinsip structure follow function melalui : Pertama, pembenahan struktur organisasi Kejaksaan RI yaitu dengan menambah Direktorat Pelanggaran HAM Yang Berat pada JAMPIDSUS, pembentukan Direktorat Penyelidikan pada JAMPIDSUS dan Kasi penyelidikan pada Aspidsus Kejaksaan Tinggi serta membentuk atau meningkatkan satuan kerja baru di Daerah.

2.2. Penataan sistem Ketatalaksanaan yaitu dengan melakukan revisi atas SOP yang telah disusun oleh bidang Pidana Umum, Pidana Khusus, Intelijen, Datun, Pengawasan dan Pembinaan

3. Pelaksanaan Diklat Manajemen Kepemimpinan dan Diklat Teknis dan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan



2013, No.258 117

organisasi dalam rangka peningkatan kinerja aparatur, meliputi: A. Penyelenggaraan Diklat Teknis :

- Diklat SDM, Keuangan dan Aset - Diklat Pengelolaan Kepegawaian - Diklat Perencanaan, Pengelolaan Keuangan - Diklat Pengelolaan Aset (BMN) - Diklat Sistem Akuntansi Instansi - Diklat Humas Keprotokolan - Diklat Bendahara Pengeluaran - Diklat Agen Intelijen - Diklat Komputer Forensik - Diklat Aset Recovery dan Ekstradisi - Diklat Tindak Pidana Perikanan - Diklat Penanganan Tindak Pidana Wild Life Crime - Diklat Penanganan Tindak Pidana Transnational Crime - Diklat Penanganan Tindak Pidana Cyber Crime - Diklat Penanganan Perkara Anak Berhadapan dengan

Hukum - Diklat Lingkungan Hidup - Diklat Tindak Pidana Pencucian Uang - Diklat Gabungan Aparat Penegak Hukum (gabungan

Polisi, Jaksa dan hakim) - Diklat Teknis Kepailitan - Diklat Perbankan - Diklat Litigasi - Diklat Kepengacaraan - Diklat Trial Advocacy bagi Jaksa - Diklat Penyusunan Kontrak Drafting - Diklat Non Litigasi (ADR) - Diklat Auditor - Diklat Sandiman - Diklat Manajemen Pengelolaan Perkara - Diklat Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan

Money Laundering - Rintisan Pendidikan Gelar di Pascasarjana UI (S-2),

UNHAS (S-2) dan (S-3) dan Universitas Andalas (S-2) - Diklat Pembentukan Jaksa - Diklat Intelijen - Diklat Pidsus - Diklat Pidum - Diklat Datun



2013, No.258 118

B. Penyelengaraan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan - Diklat PIM Tingkat II - Diklat PIM Tingkat III - Diklat PIM Tingkat IV - Diklat Refreshing Course Eselon III - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa - Diklat Pembuatan TOR / Proposal - Diklat Pembuatan TOT Substansi - Diklat Perencanaan dan Evaluasi Program - Diklat Tata Kepemerintahan - Diklat Manajemen Keprotokolan - Diklat Penilaian Aset Milik Negara - Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara - Diklat Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)

Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kejaksaan, jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan telah menetapkan beberapa kebijakan di tahun 2013 meliputi :

1. Peningkatan Penegakan Disiplin bagi Aparatur Kejaksaan 2. Penerapan sistem reward and pushment yang efektif 3. Penguatan kapasitas dan kewenangan Pengawasan Internal 4. Percepatan penanganan pengaduan dan penghukuman bagi

setiap pelanggaran yang terjadi 5. Peningkatan intensitas supervisi internal pada seluruh

bidang di Kejaksaan. 6. Pembenahan pola pengawasan melekat dengan penerbitan

surat petunjuk JAMWAS tentang Petunjuk pengisian Buku Jurnal Waskat

7. Penerbitan Revisi tentang Teknis Penanganan Laporan Pengaduan dan Tata Kelola Administrasi Pengawasan

Dalam rangka meningkatkan Opini BPK atas Laporan keuangan kejaksaan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah :

1. Optimalisasi PNBP sekaligus memberi perhatian pada barang sitaan dan barang rampasan.

2. Peningkatan Kualitas SDM khususnya Pengelola Keuangan 3. Penyusunan SOP tentang pengelolaan keuangan dan

penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya SOP ini diharapkan Pengelola Keuangan memiliki pedoman / acuan dalam menyusun laporan keuangan

4. Melengkapi Kebijakan Akuntansi terutama kebijakan akuntansi terkait penyisihan piutang

5. Menerbitkan SOP atas Piutang Uang Pengganti, Piutang Denda Tilang Verstek dan Piutang Denda Non Tilang



2013, No.258 119

6. Menerbitkan SOP Pengelolaan Barang Rampasan dan Barang Sitaan

7. Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam laporan keuangan (LK) Kejaksaan Agung melalui proses pencatatan dan pelaporan yang akurat secara berjenjang, terutama terkait

Dalam rangka meningkatkan Penilaian Akuntabilitas Kejaksaan RI , yaitu melalui Pembenahan Sistem Pelaporan Kejaksaan RI dan penyelenggaraan Diklat Sistem Akuntansi Instansi

D. REKOMENDASI HASIL RAPAT KEJAKSAAN RI TAHUN 2012

Pada bulan Nopember 2012 telah diadakan Rapat Kerja Kejaksaan RI tahun 2012. Hasil Rapat Kerja Kejaksaan tahun 2012 ini merupakan acuan / pedoman dalam rangka menentukan perencanaan kegiatan Kejaksaan RI tahun 2013. Adapun hasil rekomendasi dari Rapat Kerja Kejaksaan RI tahun 2012 yang harus diimplementasikan oleh tiap-tiap bidang dan unit kerja yang ada di Kejaksaan Agung, serta seluruh satuan kerja yang berada di daerah, yaitu : 1. Bidang Pembinaan

Fokus pembahasan di bidang Pembinaan adalah terkait dengan “Optimalisasi Pengendalian Aset Negara / Barang Milik Negara Kejaksaan RI “ dan telah menghasilkan 9 (sembilan) rekomendasi kebijakan strategis yang dijabarkan lebih lanjut dalam rekomendasi kebijakan teknis sebagai berikut :

1. Barang Milik Negara (BMN) hasil pengadaan Kejaksaan Agung yang didistribusikan kepada Kejati agar dicatat dalam neraca. - Pendistribusian barang inventaris seharusnya dilakukan oleh

Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi Bagian Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung.

- Unit Kerja melakukan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) yang belum dicatat.

- Menetapkan nilai harga sesuai bukti peroleh dengan berkoordinasi dengan bagian yang mengadakan BMN.

- Menyusun SOP pengelolaan BMN dan SOP Hibah.

2. BMN yang sudah tidak dapat digunakan dipindahkan ke Pos Aset lain-lain sehingga penggunaan dapat dihentikan. - Bimbingan teknis tentang Sistem Akuntasi Instansi (SAI). - Mengintruksikan kepada seluruh unit kerja untuk

melaksanakan ketentuan SAP. - Melakukan inventarisasi BMN. - Menyusun SOP yang terkait dengan aset yang dihentikan

penggunaannya.



2013, No.258 120

3. Realisasi belanja barang disesuaikan dengan tujuan pengadaannya agar tepat guna dan tepat sasaran. - Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian dan Lembaga (RKAKL), agar dilakukan sesuai ketentuan tentang belanja modal (MAK. 53).

- Satuan Kerja agar melaksanakan disiplin pengeluaran anggaran sesuai DIPA.

4. Lakukan inventarisasi semua aset bergerak baik perspektif penomoran barang inventaris, percatakan DIR. - Sosialisasi pengelolaan BMN. - Menyusun SOP penginventarisasian dalam hal penomoran

barang inventaris. - Pelatihan tentang pengelolaan BMN.

5. Penataan kembali aset tetap yang dikuasai dan sewa pihak ketiga. - Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor

33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. - Menyusun juklak tentang pelaksanaan sewa.

6. Penataan kembali rumah jabatan / dinas pada satuan-satuan kerja. - Penertiban penghuni rumah jabatan / dinas secara tegas.

7. Penataan kembali kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak. - Melakukan penertiban kendaraan dinas. - Membuat SOP terkait dengan kendaraan dinas yang masih

dikuasai oleh pihak ketiga.

8. Aset-aset berupa tanah maupun bangunan perlu didukung alas hak yang sah. - Melakukan inventarisasi pengamanan hukum. - Melengkapi bukti status kepemilikan dan menyimpan

dokumen bukti kepemilikan dengan tertib; - Mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi.

9. Efektifkan koordinasi dengan kementerian PAN dan RB dalam rangka percepatan pembentukan UPT. - Mengefektifkan koordinasi dengan kementrian PAN dan RB

dalam rangka percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

2. Pendidikan dan Latihan Kejaksaan RI Fokus pembahasan sehubungan dengan Pendidikan dan latihan Kejaksaan RI terkait tentang “Strategi Peningkatan Profesionalisme



2013, No.258 121

dan Integritas Kepribadian Jaksa melalui Diklat Teknis dan Kepemimpinan yang Berjenjang dan Berkelanjutan “, dimana telah menghasilkan 10 rekomendasi, yaitu :

1. Perlu disusun jenis diklat, kurikulum, modul, tenaga pengajar, penyelenggara diklat, peserta diklat, anggaran secara konseptual, kompeten dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

2. Perlu ditetapkan jenis diklat teknis dan fungsional yang mengacu pada tingkatan kejenjangan diklat Kepemimpinan.

3. Perlu diupayakan penyelenggaraan Diklat PIM II di Badan Diklat Kejaksaan R.I.

4. Perlu peningkatan jam pelajaran, agama dan budi pekerti, integritas, etika dan profesi serta kedisiplinan.

5. Perlu koordinasi yang efektif dengan Jaksa Agung Muda Pembinaan serta badan diklat diberikan peran yang lebih besar untuk proses seleksi calon peserta diklat.

6. Perlu peningkatan diklat spesialis jaksa (Korupsi, Teroris, Pencucian Uang, Datun, Jaksa Anak Berhadapan dengan Hukum dll ).

7. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas diklat bagi pegawai tata usaha (agen, keuangan, arsiparis, pustakawan, sandi, humas, protokol, keamanan dalam, auditor dasar, pranata komputer, dll).

8. Perlu penambahan widyaiswara yang memenuhi standar kompetensi baik kualitas serta kuantitasnya.

9. Perlu mengikutsertakan Diklat Training of Course dan Management of Trainer dan Perlu rekrutmen sarjana kependidikan.

10. Perlu pemasangan jaringan internet, perlu penambahan sarana infocus, laptop, CCTV, penambahan buku perpustakaan, perbaikan sarana laboratorium komputer, renovasi ruang kelas dan toilet, sarana poliklinik (ambulance).

3. Bidang Intelijen

Fokus pembahasan di bidang Intelijen adalah terkait dengan “Peningkatan Sinergitas Guna Mencapai Kinerja Intelijen yang Optimal” , dimana telah menghasilkan 10 (sepuluh) rekomendasi kebijakan strategis yang dijabarkan lebih lanjut dalam rekomendasi kebijakan teknis sebagai berikut :



2013, No.258 122

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparat Intelijen Kejaksaan. (rekomendasi kebijakan strategis) Upaya-upaya yang akan dilaksanakan yaitu : (rekomendasi kebijakan teknis)

- menindaklanjuti realisasi konsep analisa kebutuhan SDM Intelijen Kejaksaan, dan roadmap pengembangan SDM Intelijen Kejaksaan guna memenuhi kebutuhan ideal SDM bidang Intelijen Kejaksaan

- meningkatkan kualitas SDM Intelijen Kejaksaan baik melalui program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI maupun bekerjasama dengan komunitas intelijen negara baik didalam maupun diluar negeri

- mengajukan usulan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan mengenai penempatan SDM Intelijen Kejaksaan yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan intelijen pada bidang Intelijen

- Membentuk Satuan Tugas Intelijen di seluruh Kejaksaan Tinggi se-Indonesia.

2. Peningkatan Dukungan Anggaran Belanja Kegiatan dan Belanja Modal Upaya-upaya yang akan dilaksanakan yaitu :

- Menyiapkan konsep analisa kebutuhan anggaran sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tersebut di atas termasuk kebutuhan anggaran yang sifatnya insidentiil tergantung pada bobot kegiatan dan operasi yang akan dilaksanakan;

- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan jajaran Jaksa Agung Muda Pembinaan dalam hal pembahasan anggaran.

3. Penerbitan Peraturan Jaksa Agung tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dukungan Intelijen kepada bidang-bidang lainnya di lingkungan Kejaksaan RI

Upaya-upaya pemecahan masalah tersebut sebagai berikut : a. Finalisasi penyiapan konsep Peraturan Jaksa Agung RI

tentang petunjuk teknis pemberian dukungan intelijen kepada bidang-bidang lainnya di lingkungan Kejaksaan RI;

b. Melakukan sosialisasi Peraturan Jaksa Agung tentang petunjuk teknis pemberian dukungan intelijen kepada bidang-bidang lainnya di lingkungan Kejaksaan RI.

4. Revisi KEPJA No. KEP-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial



2013, No.258 123

Upaya-upaya pemecahan masalah tersebut yaitu :

a. Mengefektifkan kembali Kelompok Kerja penyiapan Revisi Kepja Nomor : KEP-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial;

b. Mengajukan hasil pembahasan revisi Kepja Nomor : KEP-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial kepada Jaksa Agung RI untuk selanjutnya diterbitkan Peraturan Jaksa Agung tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan yang baru;

c. Melakukan sosialisasi Peraturan Jaksa Agung tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan yang baru.

5. Sosialisasi Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-046/A/JA/12/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Terintegrasi dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan RI

Upaya-upaya pemecahan masalah tersebut yaitu : a. Membentuk Tim Sosialisasi Peraturan Jaksa Agung RI

Nomor : PER-046/A/JA/12/2011 tgl. 28 Desember 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Terintegrasi dalam Penanganan Perkara Di Lingkungan Kejaksaan RI;

b. Melakukan sosialisasi Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-046/A/JA/12/2011 tgl. 28 Desember 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Terintegrasi dalam Penanganan Perkara Di Lingkungan Kejaksaan RI.

6. Optimalisasi Penyelesaian Tunggakan SP Tugas, SP Operasi Intelijen Yustisial, dan Laporan Pengaduan Masyarakat Adapun rekomendasi teknisnya meliputi :

a. Mengoptimalkan tim supervisi untuk penyelesaian tunggakan SP Tugas, SP Operasi Intelijen Yustisial, dan laporan pengaduan masyarakat baik yang diteruskan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen ke Kejaksaan Tinggi maupun oleh Kejaksaan Tinggi ke Kejaksaan Negeri / Cabjari;

b. Mempedomani amanat Jaksa Agung Republik Indonesia pada acara pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012 bahwa bidang intelijen tidak lagi melakukan kegiatan penyelidikan (perkara), yang akan dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Intelijen;

c. Mempedomani surat Jaksa Agung Muda Intelijen kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia Nomor : R-



2013, No.258 124

1625/D/Ds.2/11/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Surat Edaran Penggunaan Surat Perintah Tugas;

d. Menentukan batas waktu penyelesaian tunggakan SP Tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dan tunggakan SP Operasi Intelijen Yustisial sampai dengan tanggal 31 Januari 2013;

e. Memberikan apresiasi terkait dengan penyelesaian tunggakan baik SP Tugas, SP Operasi Intelijen Yustisial maupun laporan pengaduan masyarakat dalam batas waktu yang ditentukan.

7. Revisi KEPJA RI No. Kep-004/A/JA/01/1994 tgl. 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Pakem dan penerbitan Instruksi Jaksa Agung RI sebagai petunjuk teknis guna tercapainya keseragaman pemahaman, peran, dan kinerja Kajati dan Kajari selaku Ketua Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan di daerah. Terhadap Rekomendasi Strategis tersebut, maka upaya-upaya yang akan dilakukan secara teknis meliputi :

a. Membentuk kelompok kerja untuk menyiapkan konsep Revisi KEPJA RI No. Kep-004/A/JA/01/1994 tgl. 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan;

b. Membentuk kelompok kerja untuk menyiapkan konsep Instruksi Jaksa Agung RI sebagai petunjuk teknis guna tercapainya keseragaman pemahaman, peran, dan kinerja Kajati dan Kajari selaku Ketua Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan di daerah;

c. Meningkatkan koordinasi dan peran Intelijen Kejaksaan dalam Komunitas Bakor Pakem Pusat dan Daerah.

8. Revisi PERJA Nomor : PER-037/A/JA/09/2011 tentang SOP Intelijen Kejaksaan RI yang menggambarkan pola pelaksanaan tugas dan wewenang bidang Intelijen. Upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara teknis sebagai berikut :

a. Membentuk kelompok kerja guna menyiapkan konsep revisi PERJA Nomor : PER-037/A/JA/09/2011 tentang SOP Intelijen Kejaksaan RI;

b. Menyampaikan konsep revisi Peraturan Jaksa Agung tentang SOP Intelijen Kejaksaan RI kepada Jaksa Agung RI.



2013, No.258 125

9. Revisi KEPJA No. 31/D.A/5/1972 tanggal 9 Mei 1972 tentang Doktrin Intelijen Kejaksaan “Indera Adhyaksa”. Adapun rekomendasi teknisnya sebagai berikut :

a. Membentuk kelompok kerja guna menyiapkan konsep revisi KEPJA No. 31/D.A/5/1972 tanggal 9 Mei 1972 tentang Doktrin Intelijen Kejaksaan “Indera Adhyaksa”;

b. Menyampaikan konsep revisi KEPJA No. 31/D.A/5/1972 tanggal 9 Mei 1972 dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung tentang Doktrin Intelijen Kejaksaan “Indera Adhyaksa” sebagai pedoman induk Intelijen Kejaksaan.

10. Optimalisasi pembuatan dan pelaporan produk intelijen untuk kepentingan user.

Terhadap Rekomendasi Strategis tersebut diatas, rekomendasi teknisnya adalah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan pembuatan dan pelaporan produk intelijen untuk kepentingan user yang dikirim melalui Jaringan Komunikasi Sandi Kejaksaan (JKSK) atau sarana tercepat lainnya;

b. Menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Intelijen kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia perihal Surat Edaran Optimalisasi Pembuatan dan Pelaporan Produk Intelijen untuk Kepentingan User sebagai penjabaran lebih lanjut amanat Jaksa Agung Republik Indonesia pada acara pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012.

4. Bidang Tindak Pidana Umum

Fokus pembahasan di bidang Tindak Pidana Umum terkait dengan “Optimalkan Kinerja Aparatur PIDUM yang Profesional dan Akuntabel dalam Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Rasa Keadilan yang Mengedepankan Hati Nurani”, dimana telah menghasilkan 10 (sepuluh) rekomendasi sebagai berikut :

1. Melakukan revisi terhadap Perja-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan penambahan pasal atau aturan yang fleksibel/tidak mengikat. (PENANGGUNG JAWAB : JAM PIDUM)

2. Perlu revisi surat edaran tentang Prinsip Kesetaraan dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di samping melihat pertimbangan bobot perkara serta berkoordinasi dengan Mabes Polri. (PENANGGUNG JAWAB : JAM PIDUM)



2013, No.258 126

3. Perlu melakukan pemetaan kembali mengenai tindak pidana yang termasuk perkara penting (PK-Ting) dan menerbitkan surat edaran terkait hal tersebut serta perlunya perhatian terutama tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) yang diajukan pelaporannya secara lengkap kepada JAMPIDUM. (PENANGGUNG JAWAB : JAM PIDUM)

4. Perlu merevisi Surat Edaran Jaksa Agung R.I. nomor : SE-089/A/JA/08/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan jo SEJA nomor : SE-03/B/B-5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan dan diusulkan agar disetiap Kejaksaan Negeri pagunya dinaikkan. PENANGGUNG JAWAB : JAM PIDUM - Koordinasi dengan JAM BIN

5. Berkoordinasi dengan bidang pembinaan untuk membuat regulasi Jaksa Agung R.I. berupa kebijakan akuntansi. PENANGGUNG JAWAB : JAMBIN - Koordinasi dengan JAM BIN

6. Perlu dilakukan revisi terhadap Keputusan Jaksa Agung R.I. nomor : KEP-027/JA/03/1994 tanggal 5 Maret 1994 tentang Pengelompokkan Jenis-Jenis Perkara Tindak Pidana Umum, sehingga ada pemerataan beban kerja diantara ke- 3 Direktorat tersebut.

(PENANGGUNG JAWAB : JAM PIDUM) 7. Perlunya dukungan pimpinan satker, pengawasan dan

pendampingan terhadap operator entry data. PENANGGUNG JAWAB : JAM PIDUM - Koordinasi dengan DASKRIMTI (PENANGGUNG JAWAB : KAJATI) (PENANGGUNG JAWAB : KAJARI) (PENANGGUNG JAWAB : KACABJARI)

8. Mengusulkan kepada JAMBIN c.q. Biro Perencanaan untuk menganggarkan biaya perawatan bagi tahanan yang sakit dalam DIPA Kejaksaan. PENANGGUNG JAWAB : JAM PIDUM - Koordinasi dengan JAM BIN

9. Terhadap Ekesekusi Terpidana mati : - Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap segera

terpidana diminta untuk membuat surat pernyataan apakah akan mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan memberi batasan waktu berpikir selama 6 (enam) bulan untuk mengajukan PK dan bagi terpidana yang telah ditolak Peninjauan Kembali (PK) kemudian mengajukan grasi



2013, No.258 127

dan grasinya ditolak segera dieksekusi dengan membuat perencanaan terlebih dahulu.

- Bagi terpidana yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi tetap diusulkan untuk dieksekusi agar memancing/ merespon terpidana segera membuat surat pernyataan apakah akan mengajukan PK atau Grasi sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

- Perlu dianggarkan dalam DIPA Kejaksaan mengenai eksekusi terpidana mati

PENANGGUNG JAWAB : JAM PIDUM - Koordinasi dengan JAM BIN

10. Membuat MOU antara Jaksa Agung R.I. dengan Kapolri tentang

penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana terorisme (PENANGGUNG JAWAB : JAMPIDUM) (PENANGGUNG JAWAB : Kasatgas TPTLN)

5. Bidang Tindak Pidana Khusus

Fokus pembahasan di bidang Tindak Pidana Khusus adalah terkait “ Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Memantapkan Tugas dan Wewenang Kejaksaan Di Bidang Tindak Pidana Khusus”, dimana telah menghasilkan 16 (enam belas) rekomendasi sebagai berikut : 1. Penyidikan

- Perhitungan kerugian keuangan negara dapat dihitung oleh Auditor Independen.

- Perlu direkrut Akuntan dalam penerimaan pegawai baru dan ditempatkan di Bidang Pidsus selanjutnya diikutkan ujian sertifikasi.

- Tim Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur kerugian keuangan Negara dengan alat bukti keterangan saksi dan surat.

- Perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal adalah tindak pidana korupsi, penyidikannya digabung.

- Membuat blue print modus operandi dan tehnik pengungkapan.

- Apabila tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal tindak pidana korupsi dilakukan atas nama korporasi, agar dilakukan penyidikan terhadap korporasi.

Penanggungjawab : Direktur Penyidikan



2013, No.258 128

2. Penuntutan - Persidangan tanpa hadirnya terdakwa (in-absentia) dapat

dilakukan terhadap terdakwa yang melarikan diri pada saat penyidikan setelah upaya pemanggilan yang sah dan diumumkan pada media.

- Perlu dilakukan koordinasi instansi terkait dengan membuat MoU guna memperlancar sidang Tindak Pidana Korupsi.

Penanggung jawab : Direktur Penuntutan

3. Eksekusi Dan Eksaminasi - Agar dibuatkan kebijakan akutansi dan dituangkan dalam

SOP. - Saran BPK agar dibuatkan kebijakan akuntasi. - Eksekusi terhadap barang rampasan dengan cara pelelangan

dilakukan oleh Jaksa Eksekutor (Bidang Teknis) dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara melalui Bidang Pembinaan.

- Hasil eksaminasi terhadap putusan bebas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dijadikan bahan evaluasi penanganan perkara dan bahan studi kasus di Badan Diklat.

Penanggung jawab : Direktur Eksekusi dan Eksaminasi 4. Organisasi

- Perlu dibentuk Direktorat Pelanggaran HAM Yang Berat pada JAMPIDSUS.

- Revisi Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011.

- Perlu dibentuk Direktorat Penyelidikan pada JAMPIDSUS dan Kasi Penyelidikan pada Aspidsus Kejaksaaan Tinggi.

- Pimpinan satker yang tidak melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi selama masa penilaian perlu dievaluasi jabatannya.

Penanggung jawab : Sesjam Pidsus.

6. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Fokus pembahasan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah terkait “Pelayanan Publik yang Prima Akan Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder dan Kepercayaan Stakeholder Akan Meningkatkan Eksistensi Jaksa Pengacara Negara (JPN)”, dimana telah menghasilkan 11 (sebelas) rekomendasi kebijakan strategis dan teknis sebagai berikut : Rekomendasi Kebijakan Strategis :

1. Pola jenjang karir struktural pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan keahlian teknis Perdata dan TUN.



2013, No.258 129

- Memberikan penghargaan terhadap prestasi JPN, terkait dengan pola jenjang karir khusus JPN.

- Meninjau kembali grade struktural di bidang DATUN setara dengan bidang tehnis lain.

2. Melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan berkaitan dengan penyelesaian pembayaran uang pengganti mengingat waktu penyelesaian dan upaya yang ditempuh sudah maksimal. - Agar diterbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I yang

mewajibkan kepada bidang Pidsus untuk menyerahkan penyelesaian pembayaran kerugian keuangan Negara kepada bidang DATUN berdasarkan ketentuan Pasal 32, 33, 34 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Melakukan gugatan perdata pembayaran uang pengganti terhadap terpidana korupsi atau ahli warisnya (ex Pasal 34 huruf c UU No. 3 Tahun 1971) yang dilimpahkan penanganannya pada DATUN.

3. Segera disusun dan diusulkan alokasi anggaran DATUN sesuai dengan target yang akan dicapai (at cost). - Agar Biro perencanaan mengakomodir usulan anggaran yang

diajukan oleh daerah/Kejati. 4. Segera dialokasikan anggaran perkara DATUN dalam DIPA

(Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari) yang meliputi : - Kegiatan Litigasi dan non-litigasi; - Upaya hukum dan eksekusi untuk perkara yang ditangani

Kejaksaan baik sebagai Penggugat maupun Tergugat; - Sosialisasi, evaluasi dan supervisi; - Pelatihan dan in-house training.

5. Segera mengusulkan dan menganggarkan biaya untuk perluasan/ pembangunan ruang konsultasi, ruang koordinasi, ruang ekspose, maupun ruang untuk negosiasi dan mediasi bagi JPN.

6. Untuk tetap dilakukan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi DATUN dan meyakinkan kepada Instansi Pemerintah / BUMN / BUMD / BHMN / BLU bahwa JPN adalah profesional dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara.

Rekomendasi Tehnis : 1. Dalam revisi PERJA-040/A/JA/12/2010 tentang Standar

Operating Prosedur DATUN agar dibuatkan format penilaian tehnis dalam lampiran PERJA sebagai standar acuan pembuatan Catatan Penilaian Kinerja Unit (CPKU) dan Catatan Penilaian Kinerja Perorangan (CPKP).



2013, No.258 130

2. Mengadakan Pendidikan/Pelatihan Tehnis DATUN sesuai kebutuhan yang diselenggarakan oleh BADIKLAT maupun sentra-sentra pendidikan di daerah serta penyelengaraan in house training baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi. Meningkatkan anggaran bagi Pelatihan/ Pendidikan DATUN baik di dalam maupun di Luar negeri. Melakukan kerja sama dengan pihak pihak yang terkait dengan Pelatihan/ Pendidikan Datun baik di dalam maupun di luar negeri. Melakukan rekruitment CPNS yang berijazah Sarjana Hukum Keperdataan, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional untuk dididik menjadi Jaksa Spesialis Perdata, Tata Usaha Negara dan Tata Negara.

3. Segera disusun petunjuk tehnis mengenai ruang lingkup Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dan Legal Audit.

4. Segera dibuat petunjuk teknis terkait kewenangan JPN dalam mewakili BUMN, dengan mengacu UU No. 16 Tahun 2004 dan Perpres No. 38 Tahun 2010.

5. Segera dibuat PERJA tentang Pola Hubungan kerja antar bidang Datun dengan bidang Intel, bidang Pidum, dan bidang Pidsus, untuk menghindari terjadinya conflict of interest.

7. Bidang Pengawasan

Fokus pembahasan dibidang Pengawasan adalah terkait “Optimalisasi Peran Pengawasan Melekat Dalam Meningkatkan Kinerja dan Upaya Preventif Terhadap Pelanggaran Disiplin Aparatur Kejaksaan RI”, dimana telah menghasilkan 6 (enam) rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu segera dibuat Surat Jamwas untuk meminta data Kepegawaian yang lengkap dari setiap pegawai Kejaksaan RI yang sedang menjadi terlapor maupun pernah dilakukan pemeriksaan fungsional serta dijatuhi hukuman disiplin atau diperiksa di pengadilan sebagai terdakwa dan telah dijatuhi pidana dari saat pegawai tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil. Penanggung Jawab : Jaksa Agung Muda Pengawasan, Jaksa Agung Muda Pembinaan

2. Buku Jurnal Waskat : a. Perlu segera diterbitkan Surat JAMWAS Tentang Petunjuk

pengisian Buku Jurnal Waskat. b. Perlu ditingkatkan sosialisasi tentang pengisian Buku Jurnal

Waskat oleh Inspektur yang melakukan Inspeksi umum, pemantauan maupun tim Supervisi pada Jaksa Agung Muda



2013, No.258 131

Pengawasan dan Aswas pada saat kunjungan ke daerah. Perlu dilakukan revisi terhadap Juklak No.01/H/Hjw/04/2011 tanggal 1 April 2011 tentang Teknis Penanganan Laporan Pengaduan dan Tata -Kelola Administrasi Pengawasan.

c. Penanggung Jawab : Jaksa Agung Muda Pengawasan, Inspektur, Asisten Pengawasan.

3. Juklak No.01/H/Hjw/04/2011 tanggal 1 April 2011 tentang Teknis Penanganan Laporan Pengaduan dan Tata Kelola Administrasi Pengawasan b. Dalam revisi Juklak No.01/H/Hjw/04/2011 tanggal 1 April

2011 tentang Teknis Penanganan Laporan Pengaduan dan Tata Kelola Administrasi Pengawasan, agar dimasukkan tata cara tentang pelaksanaan eksaminasi khusus dan kriteria tentang lapdu yang dapat ditindaklanjuti.

c. Perlu dilakukan sosialisasi tentang revisi Juklak. d. Penanggung Jawab : Jaksa Agung Muda Pengawasan,

Inspektur, Asisten Pengawasan. 4. Minimnya tenaga Auditor

a. Agar Jaksa Agung Muda Pembinaan melakukan rekruitmen Sarjana Akuntansi sebanyak 72 orang untuk ditempatkan di 31 Kejati dan 5 Inspektur pada Jaksa Agung Muda Pengawasan dan dididik sebagai tenaga auditor di Badiklat Kejaksaan RI dan Lembaga Pendidikan Auditor Forensik BPKP.

b. Dibebankan pada anggaran DIPA Kejaksaan Agung RI tahun 2013.

c. Penanggung Jawab : Jaksa Agung Muda Pengawasan, Inspektur, Asisten Pengawasan.

5. Agar Jaksa Agung Muda Pembinaan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan inspeksi umum, inspeksi pimpinan, inspeksi khusus, inspeksi kasus, eksaminasi khusus, pemantauan, penyidikan maupun penilaian Sidhakarya berdasarkan Sistem Real Cost. Penanggung Jawab : Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Biro Perencanaan.

6. a. Agar semua bidang memberitahukan kegiatannya ke bidang Pengawasan sebagai implementasi penerapan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Petunjuk Jaksa Agung RI No.B-040/A/Fd.1/06/2010 tanggal 7 Juni 2010 Perihal Pengamanan dan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.

b. Bagi yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penanggung Jawab : Jaksa Agung Muda Pengawasan, Asisten Pengawasan.



2013, No.258 132

BAB IV PROGRAM RENCANA KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2013

1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kejaksaan RI Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program tersebut sebesar Rp. 2.546.247.457.000,- (dua trilyun lima ratus empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah : a. Kegiatan Tupoksi “Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri”. Indikator Kinerja pada kegiatan ini adalah : - Jumlah Pelayanan Kesekretariatan di bidang Jaksa Agung

Muda Pembinaan, dengan volume 12 (dua belas) Bulan Layanan.

- Jumlah Layanan Perkantoran meliputi pembayaran hak-hak keuangan pegawai, operasional perkantoran, keperluan pokok perkantoran, pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan (aset negara yang dimiliki kejaksaan), pembayaran langganan daya dan jasa listrik, telephone dan air, dan kebutuhan lain guna menunjang operasional kantor serta pelayanan birokrasi, termasuk alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelesaian barang rampasan (lelang dan penghapusan) dan operasional LPSE di kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri, dengan volume 12 (dua belas) bulan layanan.

b. Kegiatan Tupoksi “Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian”, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.412.070.000,- (enam milyar empat ratus dua belas juta tujuh puluh ribu rupiah). Indikator Kinerja yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : - Peraturan pembentukan satuan kerja baru sebanyak 2 (dua)

peraturan; - Dokumen Perencanaan yang akan disusun sebanyak 1 (satu)

dokumen; - Laporan Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan rencana kerja sebanyak 1 (satu) laporan.



2013, No.258 133

c. Kegiatan Tupoksi “Pelayanan Ketatausahaan Kejaksaan Agung, Pimpinan, Kerumahtanggaan, Keamanan dan Bina Kesejahteraan Pegawai”, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.723.134.000,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Indikator Kinerja yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : - Dokumen yang di registerasi dan di distribusikan sebanyak

50.000 (lima puluh ribu) dokumen; - Kegiatan perawatan sarana dan prasarana Kejaksaan RI

selama 12 (dua belas) bulan; - Kegiatan dalam rangka pelayanan perkantoran Kejaksaan

Agung RI selama 12 (dua belas) bulan.

d. Kegiatan Prioritas Nasional Bidang “ Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Kejaksaan RI”, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.585.288.000,- (enam puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Output yang akan dicapai pada pelaksanaan kegiatan ini adalah: - Laporan pengelolaan manajemen kepegawaian terkait dengan

Rekruitmen Pegawai, Pola Jenjang Karier dan Pra Diklat Aparatur Kejaksaan RI sebanyak 12 (dua belas) laporan, dengan perincian : - Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Struktural (seleksi

peserta diklat PIM tingkat II, seleksi diklat PIM tingkat III, Ujian Penyesuaian Ijasah, dan Ujian Dinas);

- Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Teknis (seleksi peserta diklat teknis Pidum dan Pidsus dan Diklat Intelijen);

- Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (seleksi peserta diklat Pembentukan Jaksa dan pra diklat fungsional lainnya);

- Pembinaan Administrasi Kepegawaian; - Operasional Persidangan MKJ; - Pemberian Tanda Jasa Kehormatan; - Penyusunan Tanda Urut Kepangkatan; - Penganugrahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya; - Asesmen Jaksa, Calon Pejabat Eselon IV dan Eselon III

dalam rangka rekruitmen Jaksa Spesialis Tipikor; - Sertifikasi Calon Pejabat Eselon III; - Penerimaan CPNS Kejaksaan; - Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian;



2013, No.258 134

e. Kegiatan Prioritas Nasional Bidang “Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerjasama Hukum”, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.283.516.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

Output yang akan dicapai pada pelaksanaan kegiatan ini adalah: - Kerja sama hukum sebagai implementasi MLA dalam rangka

pengembalian terdakwa/tersangka dan asset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri sebanyak 1 (satu) laporan;

- Penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan sebanyak 2 (dua) rancangan peraturan;

f. Kegiatan Tupoksi “Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI” Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah : - Layanan Perkantoran di Kejaksaan Agung RI, meliputi

kegiatan Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan vakasi pegawai dilingkungan Kejaksaan Agung RI, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 302.845.486.000,- (tiga ratus dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Pengelolaan keuangan, bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran serta monitoring dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.368.463.000,- (delapan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- Laporan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan dalam rangka meningkatkan pengembalian asset negara hasil penanganan/penyelesaian perkara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.838.609.000,- (tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu rupiah).

g. Kegiatan Tupoksi “Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI”, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.260.908.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus enam puluh jura sembilan ratus delapan ribu rupiah) Indikator yang akan dicapai pada pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Pemenuhan kebutuhan pokok seluruh pegawai Kejaksaan RI sebanyak 20.086 (dua puluh ribu delapan puluh enam)



2013, No.258 135

pegawai, dengan volume yang akan dicapai 12 (dua belas) bulan layanan;

- Jumlah laporan pengelolaan aset yang dimiliki Kejaksaan, dengan volume yang akan dicapai 1 laporan;

h. Kegiatan Prioritas Nasional Bidang “ Sistem Informasi Manajemen”, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.944.801.000,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus satu ribu rupiah), indikator yang akan dicapai pada pelaksanaan kegiatan ini adalah : - Penyajian data perkara dalam rangka pelayanan Sistem

Informasi Manajemen berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal) sebanyak 1 (satu) laporan;

- Penerapan Sistem Teknologi Informasi di lingkungan Kejaksaan RI sebanyak 1 (satu) sistem informasi manajemen.

i. Kegiatan Tupoksi “Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI”, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Indikator yang akan dicapai pada pelaksanaan kegiatan ini adalah Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya, dengan output yang akan dicapai sebanyak 1 (satu) laporan;

2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kejaksaan.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program tersebut Rp. 504.847.110.000,- (lima ratus empat milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah), Indikator Kinerja yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah :

a. Pembangunan / perluasan gedung kantor untuk satuan kerja baru dan gedung kantor yang sudah rusak berat serta tidak memadai lagi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 305.722.420.000,- (tiga ratus lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan volume seluas 91.224 m2;

b. Pembangunan rumah dinas jabatan untuk satuan kerja baru dan satuan kerja yang belum memiliki rangka memenuhi kebutuhan sarana tempat tinggal bagi aparatur kejaksaan di



2013, No.258 136

daerah sebanyak 4 (empat) unit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.049.208.000,- (satu milyar empat puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu rupiah);

c. Pengadaan kendaraan operasional roda-4 untuk operasional penanganan perkara sebanyak 433 unit untuk Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 86.600.000.000,- (delapan puluh enam milyar enam ratus juta rupiah);

d. Pengadaan kendaraan operasional roda-2 sebanyak 77 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.428.188.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk satuan kerja Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah.

e. Rehabilitasi gedung kantor dan rumah dinas untuk yang rusak, sebanyak 15.170 (lima belas ribu seratus tujuh puluh) m2, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.979.249.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

f. Pengadaan sarana perlengkapan gedung (komputer, meubelair, dan sarana inventaris lainnya termasuk scanner dokumen dalam rangka penerapan e-reporting di seluruh satuan kerja Kejaksaan RI, peralatan pendukung surveilance), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 104.068.045.000,- (seratus empat milyar enam puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), dengan volume sebanyak 12.270 unit.

3) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program tersebut Rp. 21.411.300.000,- (dua puluh satu miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Di Bidang Jaksa Agung Muda Pengawasan, koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, pelaksanaan inspeksi umum, inspeksi kasus, inspeksi pimpinan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan jajaran pengawasan di seluruh Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.594.766.000,- (enam milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

b. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Tugas Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Proyek



2013, No.258 137

Pembangunan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, serta Perdata Dan Tata Usaha Negara Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Pengawasan di Wilayah I, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 693.000.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), dengan indikator yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) Laporan Pengaduan;

c. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Tugas Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Serta Perdata dan Tata Usaha Negara Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Pengawasan Di Wilayah II, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 693.000.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), dengan indikator yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) Laporan Pengaduan;

d. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Tugas Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Serta Perdata dan Tata Usaha Negara Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Pengawasan di Wilayah III, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.188.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan indikator yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah sebanyak 120 (seratus dua puluh) Laporan Pengaduan;

e. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Tugas Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, serta Perdata dan Tata Usaha Negara Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Pengawasan di Wilayah IV, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 693.000.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), dengan indikator yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) Laporan Pengaduan;

f. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Tugas Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, serta Perdata dan Tata Usaha Negara Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Pengawasan di Wilayah V, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 693.000.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), dengan indikator yang akan



2013, No.258 138

dicapai dalam kegiatan ini adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) Laporan Pengaduan;

g. Kegiatan Prioritas Bidang “Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di daerah, baik di Kejati, Kejari dan Cabjari, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.856.534.000,- (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan indicator kinerja yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah : - Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti

dan diselesaikan teradap penyalahgunaan wewenang di daerah sebanyak 747 lapdu;

- Jumlah laporan pelaksanaan inspeksi di daerah sebanyak 406 laporan;

4) Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Intelijen.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program tersebut Rp. 151.774.816.000,- (seratus lima puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Intelijen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.397.249.000,- (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), indikator kegiatan yang akan dicapai adalah : - Pelayanan Kesekretariatan di Bidang Jaksa Agung Muda

Intelijen, dengan volume 12 bulan layanan; - Dukungan Kegiatan Penyelidikan, Pengamanan dan

Penggalangan Intelijen, meliputi kegiatan supervisi, pemeliharaan intelijen divice termasuk sewa link, dengan volume 12 bulan layanan;

b. Kegiatan Tupoksi “Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana di Kejaksaan Agung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.249.900.000,- (enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah), dengan indikator kegiatan yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah : - Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Intelijen Bidang Ekonomi,

Keuangan dan Pembangunan sebanyak 100 LHK; - Jumlah laporan Pelacakan Aset Tersangka Tindak Pidana

sebanyak 80 kegiatan; - Jumlah Laporan Hasil Operasi Intelijen Bidang Ekonomi,

Keuangan dan Pembangunan sebanyak 50 Laporan;



2013, No.258 139

c. Kegiatan Tupoksi Pelaksanaan Kegiatan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan dalam Menyelenggarakan Persandian dan Administrasi Intelijen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.347.930.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan indikator yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah : - Laporan Hasil Kegiatan Bidang Produksi dan Sarana Intelijen

sebanyak 50 LHK; - Operasional Monitoring Center untuk 12 bulan layanan; - Operasional Monitoring Signal sebanyak 35 kegiatan;;

d. Kegiatan Tupoksi Pelaksanaan Kegiatan Politik, Sosial Budaya Dan Sumber Daya Organisasi di Kejaksaan Agung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.418.120.000,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), dengan indikator yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah : - Laporan Hasil Kegiatan Bidang Ideologi, sosial, politik,

pertahanan keamanan dan ketertiban umum, dengan sasaran sebanyak 50 LHK;

- Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, dengan sasaran 1 laporan kegiatan;

e. Kegiatan Tupoksi Penerangan Dan Penyuluhan Hukum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.023.130.000,- (lima puluh delapan milyar dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah), indikator kegiatan yang akan dicapai adalah : - Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penerangan Hukum pada

578 lembaga; - Jumlah kelompok masyarakat yang dilakukan Penyuluhan

Hukum, dengan volume 388 kelompok masyarakat; - Jumlah media/sarana penyuluhan dan Penyebaran Informasi

Hukum, dengan volume 4.806 jenis; - Jumlah laporan kegiatan penguatan jaringan masyarakat

anti KKN di Kejati dan Kejari, dengan volume sebanyak 632 laporan;

f. Kegiatan Tupoksi Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Di Kejati, Kejari dan Cabjari, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.338.487.000,- (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan indikator yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah : - Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Intelijen sebanyak 1.405

(seribu empat ratus lima) LHK. - Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Penyelidikan

tertutup (surveillance) sebanyak 700 laporan;



2013, No.258 140

- Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset (asset tracing) sebanyak 1.358 kegiatan.

5) Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program tersebut Rp. 523.283.725.000,- (lima ratus dua puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan tupoksi dukungan manajemen dan dukungan teknis

lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.009.862.000,- (lima milyar sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

b. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda di Kejaksaan Agung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.954.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah), indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 100 (seratus) perkara;

c. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum di Kejaksaan Agung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.563.200.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 80 (delapan puluh) perkara;

d. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana umum lainnya di Kejaksaan Agung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.057.400.000,- (enam milyar lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) perkara;

e. Kegiatan Tupoksi Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 509.145.925.000,- (lima ratus sembilan milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). - Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan

dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi, dengan volume sebanyak 5.955 perkara;

- Jumlah Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu (mempunyai tingkat kerumitan yang tinggi) yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, sebanyak 240 perkara;



2013, No.258 141

- Jumlah Pengendalian Penggunaan Upaya Hukum, Pelaksanaan Eksekusi, dan Eksaminasi di Kejaksaan Tinggi, dengan volume sebanyak 1.096 perkara;

- Jumlah perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri yang satu kota dengan Pengadilan Negeri yang diselesaikan, sebanyak 121.706 (seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam) perkara;

- Jumlah penyelesaian perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri yang tidak satu kota dengan Pengadilan Negeri sebanyak 8.809 (delapan ribu delapan ratus sembilan) perkara;

6) Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program tersebut Rp. 450.396.960.000,- (empat ratus lima puluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah : a. Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan di Bidang Jaksa Agung

Muda Tindak Pidana Khusus, dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 7.761.900.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

b. Kegiatan Tupoksi Penanganan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung, dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 12.650.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan indikator yang akan dicapai adalah :

- Jumlah Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan sebanyak 80 (delapan puluh) perkara.

- Jumlah Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebanyak 3 (tiga) perkara.

- Jumlah Kegiatan Penyidikan perkara Pelanggaran HAM Berat yang diselesaikan sebanyak 2 (dua) perkara.

c. Kegiatan Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung, dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.592.520.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan indikator yang akan dicapai adalah :



2013, No.258 142

- Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan sebanyak 80 (delapan puluh) perkara.

- Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lain yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan sebanyak 1 (satu) perkara.

- Jumlah Perkara Pelanggaran HAM Yang Berat yang diselesaikan sebanyak 1 (satu) perkara.

d. Kegiatan Tupoksi Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi Dan Eksaminasi, dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.753.060.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), dengan indikator kegiatan pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan sebanyak 102 (seratus dua) perkara.

e. Kegiatan Prioritas Nasional Bidang “Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya Dan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Dan Cabang Kejaksaan Negeri, Rp. 424.595.300.000,- (empat ratus dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), dengan indikator sebagai berikut: - Jumlah Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan

dalam tahap Penyelidikan dan Penyidikan sebanyak 1.517 (seribu lima ratus tujuh belas) perkara.

- Jumlah Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan sebanyak 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) perkara.

- Jumlah Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan sebanyak 1.397 perkara;

- Jumlah Perkara tindak pidana khusus (ZEE Perikanan, Kepabeanan dan Cukai) yang diselesaikan sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) perkara.

7) Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara. Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program tersebut Rp. 33.784.900.000,- (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah : a. Kegiatan Tupoksi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.418.015.000,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta lima belas ribu rupiah),



2013, No.258 143

output yang akan di capai pada program ini adalah Pelayanan kesekretariatan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara, pelaksanaan supervisi penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di daerah, pelaksanaan in-house training di lingkungan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara:

b. Kegiatan Tupoksi “Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata, dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 942.300.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dengan indikator perkara perdata yang diselesaikan sebanyak 60 (enam puluh) perkara.

c. Kegiatan Tupoksi Penanganan Perkara Tata Usaha Negara, dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 637.800.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan indikator perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan sebanyak 40 (empat puluh) perkara.

d. Kegiatan Tupoksi Penanganan Perkara Pemulihan Dan Perlindungan Hak, dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.356.400.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dengan indikator perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan sebanyak 80 (delapan puluh) perkara.

e. Kegiatan Tupoksi “Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.430.385.000,- (dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan indikator kegiatan sebagai berikut : - Penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata

usaha negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.708.468.000,- (enam belas milyar tujuh ratus delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sebanyak 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) perkara.

- Operasional pos pelayanan hukum di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.721.917.000,- (dua belas milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) selama 12 bulan layanan.

8) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan. Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program tersebut Rp. 130.469.838.000,- (seratus tiga puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).



2013, No.258 144

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah : a. Kegiatan Tupoksi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.740.737.000,- (lima puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Dengan indikator yang akan dicapai adalah : - Layanan perkantoran, meliputi pembayaran hak-hak

keuangan pegawai Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, pemeliharaan gedung kantor, pembayaran langganan daya dan jasa serta penyediaan sarana dan prasarana Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, selama 12 (dua belas) bulan layanan;

- Jumlah Kendaraan Bermotor yang diadakan sebanyak 2 (dua) unit;

- Jumlah perangkat pengolah data sebanyak 100 unit; - Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran, sebanyak 713

unit; - Perluasan, Rehabilitasi Gedung Kantor, seluas 4.594 m2.

b. Kegiatan Tupoksi “Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.416.035.000,- (sebelas milyar empat ratus enam belas juta tiga puluh lima ribu rupiah), dengan indikator yang akan dicapai adalah : - Jumlah pendidikan dan pelatihan manajemen kepemimpinan

sebanyak 13 (tiga belas) Diklat.

c. Kegiatan Tupoksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.313.066.000,- (enam puluh dua milyar tiga ratus tiga belas juta enam puluh enam ribu rupiah) dengan indikator kegiatan yang akan dicapai adalah : - Penyusunan Rencana dan Pemantauan Evaluasi Pendidikan

dan Pelatiha Teknis Fungsional, dengan volume 12 laporan; - Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

teknis aparatur Kejaksaan, sebanyak 593 orang; - Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa,

sebanyak 1 Diklat; - Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Penyelidikan kasus

Intelijen yang diselenggarakan, sebanyak 1 Diklat; - Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara

Tindak Pidana Khusus yang diselenggarakan, sebanyak 1 Diklat;



2013, No.258 145

- Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang diselenggarakan, sebanyak 1 Diklat;

- Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Perdata Tata Usaha Negara yang diselenggarakan, sebanyak 1 Diklat;



2013, No.258 146

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan dari Kejaksaan RI tahun 2013 yang didukung dengan anggaran sebagaimana terdapat dalam DIPA masing-masing satuan kerja, sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan kejaksaan dalam rangka mencapai visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia yang tentunya sejalan dengan perencanaan pembangunan pemerintah sebagaimana termuat dalam RKP tahun 2013. Patut dipahami, sebaik apapun sebuah dokumen perencanaan, bila tidak diiringi dengan komitmen, itikad baik serta semangat yang kuat dalam pelaksanaannya, maka dokumen tersebut tidak akan optimal dalam mencapai visi Kejaksaan RI. Oleh karena itu, dalam implementasinya, diharapkan setiap pimpinan satker Kejaksaan Republik Indonesia memiliki komitmen, Itikad baik dan memahami setiap prinsip-prinsip dalam pengelolaan anggaran sektor publik, serta memperhatikan pula optimalisasi penyerapan anggaran secara cepat, tepat dan terukur dengan terlebih dahulu menyusun rencana penyerapan anggaran (disbursement plan) dan rencana pengadaaan barang dan jasa (procurement plan). Dalam melaksanakan kegiatan disyaratkan pula adanya keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing yang selanjutnya hasil pelaksanaan program kegiatan wajib dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akhirnya dengan tekad kuat dan semangat kebersamaan guna melakukan perubahan dan pembenahan di Kejaksaan, mari singsingkan lengan baju guna bekerja keras untuk menyongsong Tahun 2013 yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Jakarta, 28 Desember 2012 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA BASRIEF ARIEF



2013, No.258 147



2013, No.258 148



2013, No.258 149



2013, No.258 150



2013, No.258 151



2013, No.258 152



2013, No.258 153



2013, No.258 154



2013, No.258 155



2013, No.258 156



2013, No.258 157



2013, No.258 158



2013, No.258 159



2013, No.258 160



2013, No.258 161



2013, No.258 162



2013, No.258 163



2013, No.258 164



2013, No.258 165



2013, No.258 166



2013, No.258 167



2013, No.258 168



2013, No.258 169



2013, No.258 170



2013, No.258 171



2013, No.258 172



2013, No.258 173



2013, No.258 174



2013, No.258 175



2013, No.258 176



2013, No.258 177



2013, No.258 178



2013, No.258 179



2013, No.258 180



2013, No.258 181



2013, No.258 182



2013, No.258 183



2013, No.258 184



2013, No.258 185



2013, No.258 186



2013, No.258 187



2013, No.258 188



2013, No.258 189



2013, No.258 190



2013, No.258 191



2013, No.258 192



2013, No.258 193



2013, No.258 194



2013, No.258 195



2013, No.258 196



2013, No.258 197



2013, No.258 198



2013, No.258 199



2013, No.258 200



2013, No.258 201



2013, No.258 202



2013, No.258 203



2013, No.258 204



2013, No.258 205



2013, No.258 206



2013, No.258 207



2013, No.258 208



2013, No.258 209



2013, No.258 210



2013, No.258 211



2013, No.258 212



2013, No.258 213



2013, No.258 214



2013, No.258 215



2013, No.258 216



2013, No.258 217



2013, No.258 218



2013, No.258 219



2013, No.258 220



2013, No.258 221



2013, No.258 222



2013, No.258 223



2013, No.258 224



2013, No.258 225



2013, No.258 226



2013, No.258 227



2013, No.258 228



2013, No.258 229



2013, No.258 230



2013, No.258 231



2013, No.258 232



2013, No.258 233



2013, No.258 234



2013, No.258 235



2013, No.258 236



2013, No.258 237



2013, No.258 238



2013, No.258 239



2013, No.258 240



2013, No.258 241



2013, No.258 242



2013, No.258 243



2013, No.258 244



2013, No.258 245



2013, No.258 246



2013, No.258 247



2013, No.258 248



2013, No.258 249



2013, No.258 250



2013, No.258 251



2013, No.258 252



2013, No.258 253



2013, No.258 254



2013, No.258 255



2013, No.258 256



2013, No.258 257



2013, No.258 258



2013, No.258 259



2013, No.258 260



2013, No.258 261



2013, No.258 262



2013, No.258 263



2013, No.258 264



2013, No.258 265



2013, No.258 266



2013, No.258 267



2013, No.258 268



2013, No.258 269



2013, No.258 270



2013, No.258 271



2013, No.258 272



2013, No.258 273



2013, No.258 274



2013, No.258 275



2013, No.258 276



2013, No.258 277



2013, No.258 278



2013, No.258 279



2013, No.258 280



2013, No.258 281



2013, No.258 282



2013, No.258 283



2013, No.258 284



2013, No.258 285



2013, No.258 286



2013, No.258 287



2013, No.258 288



2013, No.258 289



2013, No.258 290



2013, No.258 291



2013, No.258 292



2013, No.258 293



2013, No.258 294



2013, No.258 295



2013, No.258 296



2013, No.258 297



2013, No.258 298



2013, No.258 299



2013, No.258 300



2013, No.258 301



2013, No.258 302



2013, No.258 303



2013, No.258 304



2013, No.258 305



2013, No.258 306



2013, No.258 307



2013, No.258 308



2013, No.258 309



2013, No.258 310



2013, No.258 311



2013, No.258 312



2013, No.258 313



2013, No.258 314



2013, No.258 315



2013, No.258 316



2013, No.258 317



2013, No.258 318



2013, No.258 319



2013, No.258 320



2013, No.258 321



2013, No.258 322



2013, No.258 323



2013, No.258 324



2013, No.258 325



2013, No.258 326



2013, No.258 327



2013, No.258 328



2013, No.258 329



2013, No.258 330



2013, No.258 331



2013, No.258 332



2013, No.258 333



2013, No.258 334



2013, No.258 335



2013, No.258 336



2013, No.258 337



2013, No.258 338



2013, No.258 339



Documents

BN 258-2013 Belum Print