Buku Akar Akar Mafia Hukum

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Akar Mafia Peradilan Indonesia

Text of Buku Akar Akar Mafia Hukum

  • Akar-akarMafia Peradilandi Indonesia(Masalah Akuntabilitas Penegak Hukum)

    Pengantar dan Penyunting:

    Mohammad Fajrul Falaakh

  • Akar-akar Mafia Peradilan di Indonesia(Masalah Akuntabilitas Penegak Hukum)

    Edisi ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa IndonesiaOleh Komisi Hukum Nasional RI, Desember 2009Komisi Hukum Nasional RIJl. Diponegoro 64, Lantai 3 & 4Jakarta Pusat 10310Website: www.komisihukum.go.id

    ISBN: 978-979-3452-25-8

    (dapat dikutip dan digandakan dengan menyebut sumber)

    Pengantar dan Penyunting: Mohammad Fajrul Falaakh

  • Daftar Isi

    Daftar Isi .......................................................................................... iii Kata Pengantar ............................................................................... v Bagian Pertama Politik Reformasi Hukum dan Akar-akar Mafia Peradilan ... 1

    Bagian Kedua Titik-titik Lemah Peradilan Pidana dan Penindakan Korupsi .................................................................................... 37 1. Penyalahgunaan Wewenang Polisi dan Jaksa ................. 39 2. Kerawanan dalam Penindakan Korupsi ........................... 53 3. Pemenuhan Hak-hak Pencari Keadilan Pidana ............... 65 4. Bantuan Hukum dan Peran Advokat ............................... 129

    Bagian Ketiga Lemahnya Pengawasan Eksternal .......................................... 137 5. Komisi-komisi Pengawasan Penegak Hukum ................. 139 6. Koordinasi dan Supervisi dalam Penindakan Korupsi .... 173 7. Siapa Mengawasi KPK? .................................................... 185 8. Disiplin Profesi dan Penegakan Kode Etik Advokat ........ 197

    Sumber Tulisan ............................................................................... 211

  • Kata Pengantar

    Buku ini membahas politik reformasi hukum nasional dan akuntabilitas lembaga-lembaga penegak hukum. Buku ini diterbitkan Komisi Hukum Nasional (KHN) tahun 2009 untuk memahami akar-akar mafia peradilan dan pertikaian, gesekan di antara lembaga-lembaga penegak hukum dalam proses peradilan pidana (termasuk dalam penanganan korupsi).

    Bahan dalam buku ini berasal dari berbagai program penelitian, kajian maupun aneka cara pembahasan lainnya yang dirancang oleh KHN (periksa sumber penulisan). Program penelitian atau kajian itu memang berorienasi kebijakan. Kajian KHN melibatkan berbagai mitra kerja, baik dari kalangan perguruan tinggi, lembaga penelitian, profesional hukum, lembaga penegak hukum, pengadilan, dan lembaga perwakilan rakyat (lihat mitra kerja tersebut dalam berbagai Laporan Tahunan KHN).

    Buku ini melengkapi atau memperbarui buku rekomendasi KHN tahun 2003 (Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi; versi bahasa Inggris berjudul: Law Reform Policies) dan rekomendasi tahun 2007 (Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi, jilid dua). Buku ini diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap reformasi hukum di Indonesia.

    Jakarta, 1 Desember 2009

    Mohammad Fajrul Falaakh (Penyunting)

  • Bagian Pertama

    Politik Reformasi Hukum dan Akar-akar Mafia Peradilan

  • Sekilas Capaian Reformasi

    Satu dasawarsa reformasi berlalu, sejak Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998 dan mengakhiri rezim otoriter Orde Baru. Banyak hal baru yang bergulir selama ini: media dan kebebasan pers mengalami dinamika yang luar biasa, tahanan dan narapidana politik menghirup udara bebas, partai-partai politik menjamur dan bersemangat mengikuti pemilihan umum, lembaga perwakilan baru terbentuk di tingkat nasional dan daerah, presiden maupun kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Amandemen konstitusi juga bergulir karena perubahan politik itu, khususnya setelah pemilu bulan April 1999.

    Demokrasi prosedural ini telah menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, setelah Amerika Serikat dan India. Namun perkembangan institusi-institusi demokrasi tam-paknya tidak diimbangi dengan kecepatan dan ketepatan pembaruan di bidang hukum. Reformasi Mahkamah Agung (MA) diawali tahun 1999 hanya dengan memindahkan administrasi hakim dan peradilan di bawah MA. Pemindahan ini baru diwujudkan secara efektif lima tahun kemudian (2004).

    POLITIK REFORMASI HUKUM DAN AKAR-AKAR MAFIA PERADILAN

  • Akar-akar Mafia Peradilan: Masalah Akuntabilitas Penegak Hukum

    Bagian Pertama : Politik Reformasi Hukum dan Akar-akar Mafia Peradilan

    4

    Pada tahap itu Kejaksaan Agung diaudit oleh Price Waterhouse (2001) tanpa kejelasan hasilnya diapakan, dan barulah pada tahun 2007 Kejaksaan Agung meluncurkan Cetak Biru Pembaruan Kejaksaan. Kepolisian sudah puas dengan memisahkan diri dari angkatan bersenjata (tahun 2000) dan langsung berkedudukan di bawah presiden (UU No. 2/2002).

    Berbagai perkembangan lain di bidang hukum dapat dicatat. Pembentukan berbagai peradilan khusus yang terkesan bersifat anomali dalam struktur peradilan di bawah MA. Pembentukan Pengadilan Ad-hoc HAM (hak-hak asasi manusia) yang dinilai telah gagal untuk menghukum para pelanggar HAM di Timor Timur tahun 1999, disusul dengan pembatalan seluruh UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga menggagalkan pembentukan KKR.

    Contoh lain adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003 dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pada akhir tahun 2004, meskipun sasaran pembersihan lembaga-lembaga penegak hukum dari praktik-praktik korupsi belum ditangani secara serius. Pembentukan MK pun masih diwarnai oleh berbagai kontroversi putusannya. Pengorganisasian serta peningkatan standar etik dan kerja advokat belum mapan, dan tahun 2008-2009 terjadi perpecahan organisasi advokat (Peradi dan KAI).

    Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perilaku hakim, yang diamanatkan oleh konstitusi, justru dimandulkan wewenangnya oleh MK pada tahun 2006. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa pembentukan lembaga pengawasan eksternal mendapatkan resistensi yang cukup kuat dari kalangan hakim.

    Pada gilirannya, pengawasan terhadap Kejaksaan dilakukan oleh Komisi Kejaksaan (Komjak) yang disandarkan atau bergantung kepada Jaksa Agung, dalam arti tidak berkedudukan eksternal terhadap Kejaksaan. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tidak pula dimaksudkan untuk melakukan kontrol eksternal dan baru dibentuk tahun 2005 terpaut waktu cukup lama sejak MPR memerintahkan pembentukannya pada tahun 2000.

    Suatu hasil kajian tentang kondisi hukum di bawah rezim Orde Baru menghasilkan sejumlah agenda reformasi.1 Kondisi hukum berubah setelah reformasi bergulir. Namun hingga kini terus mengemuka kritik

    1 Bappenas & Bank Dunia. 1997. Reformasi Hukum di Indonesia: Diagnosis (Jakarta: Cyber Consult).

  • Bagian Pertama : Politik Reformasi Hukum dan Akar-akar Mafia Peradilan

    Akar-akar Mafia Peradilan: Masalah Akuntabilitas Penegak Hukum

    5

    terhadap pembangunan bidang hukum, baik terhadap ribuan hasil legislasi nasional dan daerah sebagai instrumen politik hukum nasional maupun terhadap kinerja lembaga-lembaga penegak hukum. Berbagai kasus besar korupsi dan pelanggaran HAM masa lampau belum diselesaikan, dan tak sedikit pula penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang akar-akar persoalannya belum dibereskan.2

    Kenyataan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tampak tertinggal dari perkembangan institusi-institusi tata-kelola demokrasi representatif (democratic governance) seperti sistem pemilu, sistem kepartaian, parlemen dan lembaga kepresidenan maupun eksekutif di daerah. Reformasi hukum tampak berlangsung tanpa grand design, termasuk ketidakmampuan untuk menggunakan amandemen konstitusi sebagai dasar pengembangan hukum nasional.

    Cukupkah, atau bahkan cocokkah, berbagai pembenahan bidang hukum itu menjadi faktor yang menghasilkan sistem hukum yang efektif sehingga mampu menjamin hak dan kebebasan masyarakat sipil serta menjaga capaian-capaian demokratisasi sejauh ini? Apakah pembaruan hukum tersebut memungkinkan tumbuhnya sistem hukum dan peradilan yang diawaki oleh aparat yang dapat bekerja secara profesional dan independen?

    Seharusnya demokrasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang telah bergulir di Indonesia juga menjadi pintu masuk untuk menghasilkan produk-produk hukum yang semakin memantulkan aspirasi rakyat. Cita-cita keadilan itulah yang diwujudkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) dan daerah (Prolegda), sehingga hukum sebagai sistem norma mampu mencerminkan cita-cita keadilan masyarakat. Prosedur penegakan hukum yang lancar, cepat dan memberi kepastian hukum harus mengalami perbaikan.

    Semua ini hanya akan terpenuhi jika aturan hukum yang dihasilkan dari Prolegnas mengandung rumusan norma hukum yang kongkrit dan jelas. Ketentuan hukum yang pasti dan jelas dalam peraturan perundang-undangan akan mengurangi politisasi hukum oleh lembaga sektoral maupun kepentingan politik parlemen, sekaligus mempersempit peluang hakim dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan manipulasi hukum sehingga hasil putusannya predictable. Watak kepastian hukum akan mendukung terbentuknya tertib sosial (social order) dan stabilitas

    2 Lihat di Bagian Kedua buku ini.

  • Akar-akar Mafia Peradilan: Masalah Akuntabilitas Penegak Hukum

    Bagian Pertama : Politik Reformasi Hukum dan Akar-akar Mafia Peradilan

    6

    politik tanpa kembali kepada cara-cara kekerasan yang dilakukan atau ditopang oleh aparat keamanan.

    Tetapi, seperti diketahui, Prolegnas dan Prolegda hanyalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang legislasi. Produksi peraturan perundang-undangan (legislasi) pun hanyalah salah satu instrumen kebijakan atau politik hukum (legal policy). Politik hukum nasional merupakan pokok bahasan yang sedikit memperoleh perhatian selama reformasi, baik perhatian dari