Buku Panduan Keuangan FEB

i

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata’alaatas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penyusunan buku inidapat diselesaikan dengan baik. Buku Panduan Keuangan ini disusun sebagaiacuan bagi semua pemangku kepentingan ditingkat prodi S2, S1 dan S0 maupunstruktural lainnya dalam melakukan kegiatan pencairan keuangan dilingkungan FEB Unimal. Buku ini khususnya disusun sebagai petunjuk dasardalam tata cara pencairan dan Keuangan di lingkungan Fakultas Ekonomi danBisnis (FEB) Universitas Malikussaleh.Kami sangat mengapresiasi penulis yang telah bekerja maksimal dalamupaya meningkatkan standar pelayanan dan juga telah berusahamengakomodir semua pendapat, khususnya para pimpinan unit kerja yangada di FEB Unimal, dengan demikian diharapkan telah memenuhi harapansemua.Sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan fakultas, penulis telahberusaha menyempurnakan buku pedoman ini, walaupun demikian kamiyakin masih terdapat kekurangan di dalamnya yang pada gilirannya tentudapat disempurnakan dikemudian hari. Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah dalam menerbitkanBuku Panduan Keuangan ini.Harapan kami kiranya buku ini dapat dimanfaatkan oleh seluruhpemangku kepentingan terkait pencairan dan sistem pelaporan keuangan dilingkungan FEB UNIMAL dan bahkan seluruh pihak yang membutuhkannya.Akhirnya, kami menyampaikan terma kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiranyang berharga bagi penyusunan Buku Panduan Keuangan ini.Lhokseumawe, 26 Nopember 2015Dekan,

Wahyuddin, SE. M. Si, Ak, CANIP. 19750520 200212 1 002

iii

KATA PENGANTAR

Panduan Keuangan sebagai optimalisasi layanan keuangan padaFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh merupakan buku yangmemuat masalah-masalah pokok yang perlu dipahami oleh setiapprodi/jurusan tentang pelaksanaan kegiatan keuangan di Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Malikussaleh.Pembahasan dalam buku ini dititikberatkan pada mekanismeperencanaan, permohonan dana hingga laporan pertanggung jawabankegiatan disetiap prodi/jurusan berdasarkan mekanisme dan standar yangberlaku.Secara garis besar buku panduan keuangan ini dibagi menjadi 5 babyang meliputi: Bab 1 yaitu Pendahuluan, bab 2 Pengertian dan KetentuanUmum, Bab 3 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Fakultas Ekonomidan Bisnis, Bab 4 Mekanisme Pencairan Dana, Bab 5 Penutup.Sebagai wujud implementasi proyek perubahan Diklatpim IV angkatan 8tahun 2015 penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihakyang telah membantu memberi saran dan dorongan sehingga penyusunanbuku panduan keuangan ini dapat terlaksana kepada:1. Bapak Wahyuddin, S.E., M.Si, Ak selaku dekan Fakultas Ekonomi danBisnis Universitas Malikussaleh;2. Bapak Miftah, M.Pd selaku Kepala Pusat Pendidikan dan PelatihanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan seluruh jajarannya;3. Bapak Damanhur, Lc., MA Selaku Mentor dalam Pelaksanaan ProyekPerubahan;4. Bapak Miskuindu AS, M.Pd selaku Pembimbing atau Coach dalampenyelesaian Proyek Perubahan ini;5. Tim Reviewer yang telah banyak memberi masukan dan saran;6. Bapak/Ibu Widyaiswara yang tidak bisa penulis sampaikan satupersatu;7. Bapak/Ibu Satgas Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan KepemimpinanTingkat IV Angkatan 8 Tahun 2015;8. Saudaraku peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IVAngkatan 8;9. Seluruh tim efektif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasMalikussaleh;

iv

10. Semua pihak yang banyak membantu dalam penyelesaian RancanganProyek Perubahan ini.Penulis menyadari bahwa Buku Panduan Keuangan ini masih jauh darikesempurnaan karena keterbatasan penulis, oleh karena itu kritik dan saranbersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demipenyempurnaan buku panduan ini dimasa mendatang. Semoga buku ini dapatmemberi manfaat kepada para pembaca.Terima kasihLhokseumawe, 26 Nopember 2015Ketua Tim Penyusun,Irawati, S.E., M.S.MNIP. 197529122008102001

v

DAFTAR ISI

Kata Sambutan iKata Pengantar iiiDaftar Isi vDaftar Lampiran viBAB 1 PENDAHULUAN 11.1 Latar Belakang 11.2 Dasar Hukum 31.3 Maksud dan Tujuan 41.4 Ruang Lingkup 5BAB 2 PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM 72.1 Pengertian 72.2 Ketentuan Umum 10BAB 3 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 133.1 Karakteristik Rencana Kegiatan dan Anggaran 133.2 Sumber Dana dan Peruntukan 143.3 Usulan Kegiatan 15BAB 4 SUMBER DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA 174.1 Dana Uang Persediaan (UP/Ganti Uang (GU/Tambahan UangPersediaan (TUP) dari Anggaran Rupiah Murni (RM) danPendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 194.2 Dana dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan PendapatanNegara Bukan Pjak (PNBP) 224.3 Dana Kegiatan Pengembangan Prodi/Jurusan 274.4 Dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 31BAB 5 PENUTUP 35

REFERENSI 36LAMPIRAN

vi

DAFTAR LAMPIRAN

halamanLampiran 1 Alur Pencairan Dana UP/GU/TUP 41Lampiran 2 Alur Pencairan Dana dari RM dan PNBP 42Lampiran 3 Alur Pencairan Dana SPPD 43Lampiran 4 Surat Permohonan Dana 44Lampiran 5 Form Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB) 45Lampiran 6 Form Usulan Kebutuhan Dana Bulanan (UKDB) 46Lampiran 7 Form Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan 47Lampiran 8 SPTJM Pelaksana Kegiatan 48Lampiran 9 SPTJM Penanggung Jawab Kegiatan 49Lampiran 10 Surat Keputusan Rapat 50Lampiran 11 Form Penyimpanan Dokumen 51Lampiran 12 Surat Laporan Bendahara Pengeluaran 52Lampiran 13 Berita Acara Serah Terima 53Lampiran 14 Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) 54Lampiran 15 Form Komitmen Penyampaian Hasil Perjalanan Dinas (KPHPD) 55Lampiran 16 Form Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 56Lampiran 17 Rincian Anggaran Belanja (RAB) 57Lampiran 18 Cover Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan 58Lampiran 19 Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan 59Lampiran 20 Term of Reference (TOR) 60Lampiran 21 Laporan Penggunaan Anggaran Kegiatan 61Lampiran 22 Form Kwitansi 62Lampiran 23 Form Setoran Pajak 63

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIKEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEHNOMOR : 931/UN45.4/KP/2015TENTANGPEMBENTUKAN TIM KERJA IMPLEMENTASI RANCANGAN PROYEK PERUBAHANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IVFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEHTAHUN 2015DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEHMenimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Implementasi Rancangan Proyek Perubahan dalamrangka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Kementerian Pendidikandan Kebudayaan Tahun 2015;b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.Mengingat : 1. Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran NegaraTahun 2009 Nomor 76, tentang Lembaran Negara Negara Nomor 5007);4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang StatutaUniversitas Malikussaleh;6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 017/O/2005 tentang Organisasidan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;7. Surat Keputusan Rektor Nomor 589/UN45/KP/2015 tentang Pengangkatan DekanFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang PedomanPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IVMEMUTUSKANMenetapkan,KESATU : Mengangkat Tim Kerja Implementasi Rancangan Proyek Perubahan bertugas untukmenyusun buku panduan keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasMalikussaleh;KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Buku Panduan Keuangan bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Universitas Malikussaleh;KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sendirinya setelah tugas timPenyusunan Buku Panduan Keuangan selesai, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hariakan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya . Ditetapkan di LhokseumawePada Tanggal 27 Oktober 2015Dekan,Wahyuddin, S.E., M.Si., AkNIP. 197505202002121002Tembusan :1. Pembantu Rektor di lingkungan Unimal;2. Karo Administrasi Umum dan Keuangan Unimal;3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas MalikussalehNomor : 931/UN45.4/KP/2015Tanggal : 27 Oktober 2015Pembina : Wahyuddin, S.E., M.Si, AkPengarah : Khairil Anwar, S.E., M.SiIswadi, S.E., M.Si., AkAzhar, S.E., M.S.MReviewer : Dr. Hendra Raza, S.E., M.Si, AkAndria Zulfa, S.E., M.SiRicky Agusfidar, S.EPembimbing : Damanhur, Lc., MAKetua : Irawati, S.E., M.S.MSekretaris : Surnita, S.EEditor : Fuadi, S.E., M.S.MAnggota : Yusrawati, S.E., M.S.MVeronika, S.EDedy Nurdiansyah, S.E., MMEliati, S.HNurafni, S.E., M.S.MAzhar Saputra

Ditetapkan di LhokseumawePada Tanggal 27 Oktober 2015Dekan,Wahyuddin, S.E., M.Si., AkNIP. 197505202002121002

Buku Panduan Keuangan FEB Unimal

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangDalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan merupakan potensi yangsangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajianpengelolaan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan selalu berhubungandengan masalah keuangan, yang berkisar pada uang sumbangan pembinaanpendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yangberhubungan langsung dengan penyelenggaraan lembaga pendidikan sepertiperbaikan sarana prasarana dan sebagainya.Secara umum tugas pengelolaan keuangan dapat dibagi kedalam tigafase, yaitu: Pertama, Financial Planning yang merupakan kegiatanmengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaranyang dIInginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yangmerugikan. Kedua, Implementation ialah kegiatan berdasarkan rencana yangtelah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Danketiga, Evaluation merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan Perguruan Tinggimenganut asas pemisahan tugas antara fungsi Otorisator, Ordonator, danBendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untukmengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluarananggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujiandan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukanberdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan.


2

Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan,penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungandan pertanggungjawaban. Pimpinan Perguruan tinggi berfungsi sebagaiotorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran.Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karenaberkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan bendaharawan, disamping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsiordonator untuk menguji hak atas pembayaran. Pengelola keuanganperguruan tinggi berkewajiban untuk menentukan keuangan universitas, caramendapatkan dana untuk infrastruktur universitas serta penggunaan danatersebut untuk membiayai kebutuhan universitas.Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan melaluipaket Undang-undang yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem,prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk didalamnya keuangan daerah. Salah satu aspek yang harus diperhatikan darireformasi tersebut adalah penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja yangmembawa konsekwensi tanggung jawab pengelolaan keuangan negaramelekat pada jabatan yang diemban oleh seorang pegawai negeri sipil.Sebagai konsekwensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya-upaya seriusagar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan negara denganlebih berkualitas.Semangat perubahan-perubahan itu harus diakomodasi dalam sebuahperencanaan yang matang, sehingga setiap elemen di satuan kerja dalam hal


3

ini universitas baik program studi, jurusan, fakultas, ataupun unit kerja lainharus memahami arah dan kebijakan keuangan, serta strategi dan prioritasyang akan diambil.Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimanaditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden,Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang terkaitdengan pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat Panduan yang mengaturpelaksanaan anggaran khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis(FEB) Universitas Malikussaleh.1.2 Dasar Hukum1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan NegaraBukan Pajak (Lembaran Negara RI No.43, Tambahan Lembaran NegaraRI No. 3693);2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran NegaraNo. 4355);4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata CaraPenggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dariKegiatan Tertentu;5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintah (SAP);6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan


4

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53Tahun 2010;7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, danPertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan TinggiNegeri Badan Hukum;9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam RangkaPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.1.3 Maksud dan Tujuan

a. MaksudPenyusunan Buku Panduan Keuangan dimaksudkan sebagai pedomanbagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada seluruh programstudi dan unit kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal.b. TujuanPenyusunan Buku Panduan Keuangan bertujuan memberikanpemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi pengelola keuangandan pelaksana anggaran pada seluruh program studi dan unit kerja dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal, agar pengelolaankeuangan dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, tertibadministrasi, efisien dan efektif.


5

1.4 Ruang LingkupRuang lingkup Buku Panduan Keuangan di Lingkungan FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh yaitu:a. Program Studi S2 Ilmu Manajemen;b. Program Studi S1 Manajemen;c. Program Studi S1 Akuntansi;d. Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan;e. Program Studi S1 Ekonomi Islam;f. Program Studi DIII Kesekretariatan;g. Unit kerja lainnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal.


6


7

BAB II

PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM

2.1 PengertianDalam Buku Panduan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal ini yangdimaksud dengan:1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Rektor Universitas Malikussaleh;2. Kuasa Bendahara Umum Negara adalah Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara (KPPN);3. Pemegang Uang Muka Kerja yang selanjutnya disebut PUMK adalah orang yangditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan danmempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja universitas dalamrangka pelaksanaan RKAT pada satuan kerja;4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yangdiberi kewenangan oleh Rektor untuk mengambil keputusan dan/ataumelakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanjaUniversitas;5. Penanggungjawab Anggaran adalah Dekan atau Pimpinan Lembaga atau

Pimpinan Satuan Kerja atau kuasanya yang bertanggung jawab ataspengelolaan anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya;6. Pejabat Perbendaharaan adalah pejabat yang diangkat oleh MenteriPendidikan Nasional atau yang dikuasakan kepada Rektor selaku KuasaPengguna Anggaran, setiap tahun anggaran untuk mengelola anggaran padaUniversitas Malikussaleh, yang terdiri dari:a) Kuasa Pengguna Anggaran;


8

b) Atasan Langsung Bendahara adalah pejabat yang diberi kewenangan untukmelakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaranbelanja;c) Pejabat Penerbit SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji,menerbitkan dan menandatangani SPM;d) Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Rektor selakuKuasa Pengguna Anggaran, yang diberi kewenangan sebagai pemilikpekerjaan yang bertanggung jawab melaksanakan rencana kerja yang telahditetapkan dalam DIPA, menerbitkan keputusan yang berkaitan denganmengadakan ikatan/perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan suratlainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan. Dalammenjalankan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawabkepada Kuasa Pengguna Anggaran;e) Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertangung jawabkanuang dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara pada UniversitasMalikussaleh;f) Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untukkeperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan pengeluaran negarapada Universitas Malikussaleh;g) Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) adalah orang yang diberi tugas untukmembantu Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan tugasperbendaharaan;h) Pembantu Pemegang Uang Muka Kegiatan (PPUMK) adalah orang yang diberitugas untuk membantu PUMK dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan.i) Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) adalahPegawai yang bertugas mengelola administrasi belanja pegawai pada satuankerja yang ditetapkan oleh KPA.


9

7. Pembayaran Langsung (LS) adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukanoleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada pihak yang berhak/rekanan melaluipenerbitan SPM-LS atas nama pihak yang berhak/rekanan;8. Pembukuan Bendahara adalah segala kegiatan pencatatan semua penerimaandan pengeluaran berupa uang atau barang milik negara yang dilakukan olehseseorang yang ditunjuk, dalam suatu pembukuan yang terdiri atas: Buku KasUmum (BKU), Buku Bank, Buku Kas Harian, Buku Uang Muka Kerja, Buku Pajak,dan Buku Pembantu Lainnya;9. Pembukuan Anggaran adalah kegiatan pencatatan SPM/SP2D yang diterimadari KPPN, dengan menggunakan sistem aplikasi Sistem Akuntansi Instansi(SAI);10. SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran yang diterbitkan oleh KuasaPengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk,ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM;11. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan olehPejabat Penerbit SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dariDIPA, setelah melalui pengujian SPP;12. SPM-LS adalah Surat Perintah Membayar langsung yang diterbitkan oleh PejabatPenerbit SPM kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja (SPK) atauyang sejenisnya setelah melalui pengujian SPP-LS;13. Uang Persediaan (UP) adalah sejumlah uang yang disediakan untukmelaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;14. Ganti Uang Persediaan (GUP) adalah UP yang telah digunakan untukmembayar belanja untuk dimintakan penggantian kepada KPPN agar UP kembalike jumlah semula melalui pengajuan SPP-GUP dan SPM-GUP.15. Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang yang diberikan kepada satuankerja (melalui bendahara pengeluaran) untuk kebutuhan yang sangat mendesakdalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.16. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah Surat PerintahMembayar yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPM yang dananya


10

dipergunakan sebagai uang persediaan untuk membiayai kegiatan operasionalkantor sehari-hari, setelah melalui pengujian SPP-UP;17. Surat Perintah Membayar Pengganti Uang Persediaan (SPM-GUP) adalahSurat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPM denganmembebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uangpersediaan yang telah dipakai;18. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) adalahSurat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPM karenakebutuhan dananya melebihi dari pagu uang persediaan yang ditetapkan;19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Surat Perintah Pencairan Danayang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepadaBank Persepsi untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang berhaksesuai yang tertera dalam SP2D.2.2 Ketentuan UmumAdapun ketentuan dalam pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:1. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara tertib dengan mempertimbangkanefisiensi anggaran dan memenuhi ikatan/perjanjian yang ditentukan, baik dalamspesifikasi teknis maupun dalam jangka waktu penyelesaian;2. Pembayaran pada dasarnya dilakukan secara langsung melalui penerbitan SPM-LS;3. Untuk keperluan tertentu yang tidak dapat dan/atau tidak memungkinkandilakukannya pembayaran secara langsung (menggunakan prosedur SPM-LS),sesuai ketentuan/batasan yang diatur secara khusus, pembayaran dapatdilakukan dengan menggunakan UP/TUP, melalui penerbitan SPM-UP atau SPM-TUP;4. Penggunaan UP/TUP harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku antaralain:a) TUP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang padaklasifikasi belanja 521213, 521219, 525111, 525112, 525119


11

b) Setiap pengeluaran tidak boleh melampaui kredit anggaran/pagu yangtersedia dalam DIPA untuk kegiatan dan sub kegiatan dan jenis belanja yangbersangkutan;c) Setiap pengeluaran harus dikuatkan dengan surat-surat bukti atau dokumenbelanja yang sah/ yang memenuhi syarat-syarat keabsahan.d) Dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenaiperpajakan, antara lain memotong PPh/memungut PPN, menyetorkan danmelaporkannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.5. Batas pemberian Tambahan Uang Persediaan dapat diberikan dalam batas-batassebesar keperluan rIIl sesuai dengan rincian rencana penggunaannya;6. Jadwal permohonan dan pertanggungjawaban penggunaan dana diatur olehBendahara Pengeluaran dan para PUMK;7. Untuk memperlancar proses UP/TUP seluruh unit kerja diwajibkan membuatrencana penarikan dana bulanan, yang dibuat secara rinci sesuai RKA untuk satutahun;8. Pengadaan barang/jasa agar berpedoman pada peraturan perundang-undanganyang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah;9. Sisa Uang Persediaan yang terdapat pada akhir tahun anggaran harus disetorkembali ke Rekening Kas Umum Negara melalui Bendahara Pengeluaranselambat-lambatnya tanggal 31 Desember atau sesuai ketentuan yangdikeluarkan oleh KPPN.


12


13

BAB IIIPENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

3.1 Karakteristik Rencana Kegiatan dan AnggaranSemua Rencana Kegiatan dan Anggaran yang dijalankan di lingkungan FakultasEkonomi dan Bisnis Unimal adalah bersumber dari Rencana Strategis FEB Unimal2011 sd 2015. Perencanaan merupakan salah satu bagian dari manajemen yangharus dibuat dengan seksama, jelas dan berdasarkan fakta dan data. Perencanaansuatu perguruan tinggi sebaiknya mengacu kepada tuntutan penggunaan jasabaik di tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Oleh sebab itu,perencanaan strategis (Renstra) FEB Unimal periode 2011-2015 disusun untukmengantisipasi perubahan kebutuhan stakeholder.Pembiayaan pendidikan, dalam periode 2011-2015, disusun dalam rangkamelaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) memperjelas pemihakanterhadap masyarakat miskin dan/atau masyarakat kurang beruntung lainnya;(2) memperkuat otonomi dan desentralisasi pendidikan; serta (3) sebagai insentifdan disinsentif bagi: (a) perluasan dan pemerataan pendidikan, (b) peningkatanmutu, relevansi, dan daya saing pendidikan secara berkelanjutan, dan (c)penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelola pendidikan(Rentra FE 2011-2015).Untuk melaksanakan semua kegiatan, diperlukan dana yang bersumber dariRupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dana yangteralokasi baik dari pemerintah pusat (Kemenristek) maupun dana masyarakat(PNBP) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang dikelompokkan dalamKategori Program Utama, yaitu: Perencanaan secara terpadu diupayakan seoptimalmungkin, dimana masing-masing sumber anggaran dapat saling mendukungkegiatan dalam kategori program utama, meskipun terdapat batasan jumlahanggaran pendanaan yang dapat dialokasikan, sebagai contoh, secara top down


14

(perencanaan DIKTI) mengarahkan agar anggaran pembangunan diupayakan untukpeningkatan relevansi, kualitas dan daya saing pendidikan sarjana dan diploma.Sementara itu anggaran rutin dan dana masyarakat diarahkan untuk penataanpeningkatan kualitas program akademik berkelanjutan.Mekanisme penggunaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu kepadaRenop dan Renstra unit kerja dan Renstra FEB Unimal. Renop pada tahap awaldisusun oleh setiap unit di lingkungan FEB Unimal seperti Jurusan/Prodi,Ketatausahaan, laboratorium, dan unit kerja lainnya. Setiap unit mempresentasikanRenop tahunannya di depan forum Raker ditingkat Fakultas. Setelah melalui revisi,kemudian disyahkan oleh Senat Fakultas untuk menjadi bagian dari Renstra fakultasdan selanjutnya dikirim ke Bagian Perencanaan dan Biro Adm. Umum danKeuangan Universitas Malikussaleh.Secara umum karakteristik Rencana Kegiatan dan anggaran di FEB Unimaldapat dikelompokkan menjadi dua bahagian, yaitu pertama, program kegiatanfakultas dan kegiatan pengembangan yang difasilitasi oleh universitas. Kedua,program rutin operasional dan program pengembangan berbasis prodi proposal.Pengelompokkan rencana kegiatan dan anggaran rutin dan operasionaldimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan operasional pendidikan, praktikum danperkantoran. Kegiatan dan anggaran rutin ini berbasis pagu PNBP, BOPTN danRupiah Murni (RM).Rencana kegiatan dan anggaran untuk pengembangan Prodi dimaksudkanuntuk peningkatan kinerja, pencapaiaan prestasi dan pengembangan keunggulanakademik. Usulan kegiatan ini berbasis pada proposal (evaluasi diri dan rencanapengembangan program studi).3.2 Sumber Dana dan PeruntukannyaPenggunaan anggaran PNBP di tingkat fakultas dan universitasdirencanakan dengan lebih baik, disusun dari unit pengguna (bottom up) danberdasarkan pada rencana program berbasis kegiatan. Secara bertahap hinggatahun 2020 akan dibangun sistem kontrol terhadap penggunaan anggaran baik


15

ditingkat fakultas maupun universitas untuk menjamin agar pemanfaatan danasesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran. Tim monev internal akandifungsikan untuk menjadi lembaga kontrol, demikian juga senat fakultas akandiberdayakan guna mengontrol penggunaan dana masyarakat di tingkat fakultas.Manajemen penerimaan akan dikembangkan mencakup pengelolaan danamasyarakat selain dari UKT mahasiswa. Penerimaan dana masyarakat melaluikerjasama dengan instansi luar dan swasta akan dikelola dengan prosedur yang jelasuntuk mengoptimalkan sumber penerimaan dan pemanfaatannya.Kemajuan suatu institusi tergantung pada kemampuan manajemendalam mengelola keuangannya. Penggunaan dana ditingkat unit kerja di FakultasEkonomi Unimal saat ini bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)dan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Penggunaan dana yangbersumber dari PNBP biasanya digunakan untuk biaya rutin yang sifatnyaoperasional seperti pembayaran honor kelebihan mengajar, honor lainnya termasuktunjangan. Penggunaan PNBP juga dimaksudkan untuk biaya pengembangan dalamrangka kegiatan-kegiatan peningkatan indikator akreditasi seperti penelitian danpengabdian, kuliah umum/seminar/workshop, kerjasama dan lain-lain.Penggunaan BOPTN fakultas biasanya lebih diarahkan pada peningkatanpencapaian target-target renstra Fakultas dan kegiatan-kegiatan dalam rangkarealisasi rencana target indikator akreditasi prodi. Kegiatan tersebut dapat berupapelatihan dosen dan tenaga kepedindikan, pemeliharaan, bahan habis pakai,penyiapan bahan ajar, pengadaan bahan praktikum, pengadaan bahan pustaka,pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan fasilitas kelas dan kegiatan operasionallainnya. Biasanya fakultas akan mengkoordinasikan perencanaan dan implementasipenggunaan dana BOPTN prodi ini dengan pihak biro keuangan dan bagianperencanaan Universitas Malikussaleh.3.3 Usulan KegiatanPendanaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturanperundangan yang berlaku, kebijakan Menteri, program-program pembangunan


16

pendidikan dan sasarannya, serta implementasi program dalam dimensi ruangdan waktu. Dalam lima tahun ke depan, pelaksanaan program-programpembangunan pendidikan masih akan menghadapi berbagai keterbatasansumberdaya, baik sarana-prasarana, ketenagaan, maupun anggaran pendidikanbaik dari sumber APBN maupun APBD. Oleh karena itu, strategi pembiayaan disusununtuk menyiasati keterbatasan sumberdaya tersebut agar pelaksanaan programpembangunan pendidikan dapat memberikan andil yang signifikan terhadappencapaian tujuan pendidikan nasional.Dalam upaya mengantisipasi globalisasi, semua perguruan tinggi harusdistandarisasi kualitasnya melalui kegiatan akreditasi. Agar program studi mampubersaing dengan prodi yang sama di universitas lain, dalam maupun luar negeri,maka salah satu langkah yang harus diupayakan adalah prodi harus terakreditasidengan nilai A. Pihak universitas sangat mendukung, termasuk pendanaan,langkah-langkah yang diambil oleh fakultas, jurusan maupun program studidalam mempersiapkan diri agar terakreditasi A. Dengan menggunakan danapengembangan prodi, fakultas maupun unit di bawahnya selalu melaksanakankegiatan evaluasi pembelajaran yang datanya sangat diperlukan dalam prosesakreditasi.Usulan dana BOPTN dengan tujuan pengembangan program studi dalamrangka peningkatan akreditasi harus di susun dalam proposal rencanapengembangan prodi. Sistematiaka penyusunan proposal pengembangan prodi inidisesuaikan dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Biro Adm. Umum danKeuangan Universitas Malikussaleh. Sistematika proposal usulan pengembanganprodi adalah sebagai berikut:1. Cover2. Hal Pengesahan3. Daftar Isi4. Ringkasan Eksekutif5. Bab 1: Laporan Evaluasi Diri6. Bab 2: Rancangan Program7. Rencana Anggaran Biaya8. Lampiran


17

BAB IV

SUMBER DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA

4.1 Dana Uang Persediaan (UP/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang Persediaan

(TUP) dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan

Pajak (PNBP)

Adapun Prosedur Pelaksanaan Mekanisme Pencairan Dana Uang Persediaan(UP/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) dari Anggaran RupiahMurni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebagai berikut:1. Setiap prodi/jurusan mengajukan surat permohonan kebutuhan dana kepadaDekan;2. Dekan melalui Pembantu Dakan II mengajukan sejumlah dana Uang Persediaan(UP/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) dari Anggaran RupiahMurni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan berdasarkankebutuhan prodi/jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi UniversitasMalikussaleh;3. PUMK FEB Unimal selanjutnya akan mengajukan rekap kebutuhan dana tersebutke Pembantu Rektor II Universitas Malikussaleh;4. Pengusulan pencairan dana Uang Persediaan (UP/Ganti Uang (GU)/TambahanUang Persediaan (TUP) dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan PendapatanNegara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan oleh Bagian Keuangan UniversitasMalikkussaleh;5. Mekanisme pertanggung jawaban laporan dari dana Uang Persediaan (UP)/GantiUang (GU)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) dari Anggaran Rupiah Murni (RM)dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk SuratPertanggungjawaban Belanja (SPTB);


18

6. Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang(GU)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) dari Anggaran Rupiah Murni (RM) danPendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) diajukan oleh Bagian KeuanganUniversitas Malikusaleh ke Kantor Pelayanan Perbndaharaan Negara (KPPN);7. Setelah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dana masuk ke rekeningbendahara pengeluaran Universitas Malikussaleh;8. Bendahara Universitas Malikussaleh akan melakukan penarikan dana darirekening bendahara pengeluaran Universitas Malikussaleh berdasarkanRekapitulasi permohonan SKUM/Unit Kerja dan sesuai Mata Anggaran Kegiatan(MAK);9. Penarikan dana dari rekening bendahara pengeluaran Universitas Malikussalehmelalui cek yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor II dan BendaharaPengeluaran;10. Jumlah dana yang ditarik berdasarkan kebutuhan. Dana di KPPN merupakan kasUniversitas Malikussaleh yang ada di kas Negara. Dana yang ada di rekeningbendahara pengeluaran merupakan kas di bank (cash in bank) UniversitasMalikussaleh sementara dana yang ada diberangkas merupakan kas di tangan(cash in hand) Universitas Malikussaleh;11. Ketersediaan dana Ganti Uang (GU) terus dijaga berdasarkan kebutuhanSKUM/Unit Kerja artinya bahwa cash in bank dan cash in hand terus ada dantidak habis;12. Agar dana selalu tersedia setiap minggu akhir bulan SKUM/Unit Kerja wajibmemasukkan Usulan Kebutuhan Dana Bulanan (UKDB) untuk kebutuhan danabulan depan;13. SKUM/Unit Kerja yang tidak memasukkan UKDB maka tidak ada pencairan GUuntuk bulan depan;14. Bagian keuangan akan mengiventarisir kebutuhan dana dan akan dimasukkandalam agenda rapat rutin bagian keuangan setiap hari kerja di akhir bulannya;15. Mekanisme pencairan dana Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) mengacupada Standar Operasional Prosedur Mekanisme Pencairan dan Pengawasan


19

Pencairan Dana dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan NegaraBukan Pajak (PNBP), dengan penjelasan sebagai berikut:a. Surat permohonan dana mekanisme pencairan Uang Persediaan (UP/GantiUang (GU) ditujukan pada Rektor berdasarkan klasifikasi nominalPermohonan;1) Nominal sampai dengan Rp. 10.000.000,- ditujukan kepada PembantuRektor II2) Nominal di atas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,-ditujukan kepada Rektor.b. Apabila Rektor tidak berada di tempat surat dapat diusulkan ke PembantuRektor II;c. Surat permohonan dana ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Kerja/SKUM. Didalam surat wajib melampirkan Mata Anggaran;d. Disposisi surat permohonan pencairan dana dari Rektor ke Pembantu RektorII, kemudian Pembantu Rektor II akan mendisposisikan ke kasubbaganggaran/tim verifikasi untuk penelaahan selanjutnya;16. Kasubbag Anggaran/tim verifikasi memberikan telaahan mengenai ketersediaanpagu dan nomor mata anggaran yang akan dibebankan. Berkas yang lengkapakan dikembalikan ke Pembantu Rektor II, sedangkan yang belum lengkap akandikembalikan untuk diperbaiki oleh pihak pemohon dana, dan akan dilaporkankepad Pembantu Rektor II. Pemohon dana wajib memperbaiki bersama timverifikasi maksimal 2 hari kerja, apabila tidak diselesaikan dalam 2 hari makapermohonan dana akan diajukan untuk tagihan bulan berikutnya;17. Setelah diverifikasi surat tersebut akan dikembalikan ke Pembantu Rektor II danmendisposisi ke Ka. BAUK untuk diteruskan ke Kabag Keuangan danKepegawaian kemudian Kabag Keuangan dan Kepegawaian akanmendisposisikan ke Bendahara Pengeluaran untuk melengkapi berkas internalpencairan. (Berkas SPTJM internal, Tanggung jawab unit dan permohonanMAK);


20

18. Pembantu Rektor II atau Ka. BAUK menjadwalkan rapat pencairan dana setiaphari kerja pada jam 09.00 s.d 10.00 Wib terhadap berkas yang sudah diverifikasi.Adapun pihak-pihak yang diundang adalah Ka. BAUK, Kabag Keuangan danKepegawaian, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, Kasubbag Anggaran,Kasubbag dana masyarakat, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PembantuPengeluaran. Formulir pencairan dana (SPTB);19. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan BendaharaPenerimaan akan diundang rapat apabila pencairan dana (SPM) terkait dengangaji dan PNBP;20. Setiap pejabat di atas wajib hadir dan apabila tidak hadir pejabat di atas wajibmenandatangani surat pernyataan persetujuan terhadap keputusan hasil rapat;21. Agenda rapat adalah memutuskan telaahan mengenai ketersediaan pagu dannomor mata anggaran yang akan dibebankan untuk setiap permohonan dana.Pada rapat juga dilakukkan pembuatan SPM pengajuan GU/TUP danpenandatanganan seluruh dokumen oleh pejabat dan pihak yang terkait;22. SPM dibuat dan diselesaikan oleh operator SPM setelah rapat pencairan padahari yang bersamaan pada setiap hari kerja sebelum jam 14.00 Wib. Apabilatidak terselesaikan maka operator SPM wajib menyelesaikan besok pagi sebelumjam 10.00 Wib;23. SPM yang telah selesai akan diverifikasi oleh kasubbag anggaran/tim verifikasidalam waktu satu hari kerja. Verifikasi terdiri dari kesesuaian MAK, kesesuaianuraian SPM, kesesuaian lampiran rekening dan kelengkapan dokumen;24. Untuk transparansi pencairan keuangan Negara. Setiap SPM dan dokumenNegara wajib diketahui oleh semua anggota rapat dan setiap SPM sebelumditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM wajib diparaf oleh pembuatSPM dan Kasubbag Anggaran;25. Pencairan dana Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) sebelum pencairanwajib dirapatkan, mekanisme alokasinya seperti tersebut pada poin-poin di atas;


21

26. Setiap SPM dan SP2D yang ditandatangani wajib dijadikan dokumen dandisimpan dengan baik dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran,diverifikasi oleh bagian database/arsip SPM;27. Hasil keputusan rapat dibuat notulen rapat dan disahkan oleh pejabat-pejabatyang berwenang. Dokumen rapat disimpan dengan baik di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Anggaran dan staf bagiandatabase/arsip;28. Waktu penyelesaian pencairan: Jajaran di bawah Pembantu Rektor II (Ka. BAUK,PPK, Kabag Keuangan dan Kepegawaian, pejabat penandatangan SPM, KasubbagAnggaran dan Bendahara Pengeluaran) memverifikasi kelengkapan dokumendan melaksanakan rapat keputusan tersebut (pencairan) selama 5 (lima) harikerja kecuali mekanisme TUP dan GU selama 2 (dua) hari kerja. Hitungan hariini berdasarkan berkas yang lengkap untuk pencairan yang telah dirapatkan;29. SPM yang sudah ditandatangani dibawa oleh pengantar SPM ke KPPN untukpencairan dana dari kas Negara;30. Dana yang sudah cair dari kas Negara dibuktikan dengan SP2D yang di keluarkanoleh KPPN;31. Bendahara Pengeluaran melaporkan ke PPK sebagai atasan langsung dan PPKmelaporkan kepada Pembantu Rektor II tentang dana dari kas Negara telah cairdengan melampirkan SP2D;32. Pembantu Rektor II dan jajaran keuangan mengambil otoritas pendistribusianpenggunaan dana tersebut wajib sesuai dengan keputusan hasil rapat;33. Dana dengan uang muka akan mengikuti makanisme pencairan poin-poin di atas;34. Setiap dana yang akan cair akan di informasikan kepada pihak yangmemasukkan surat Permohonan dana melalui HP kantor;35. Kwitansi pencairan dana yang telah dibuat oleh Bendahara Pengeluarandiverifikasi kembali oleh Kasubbag Anggaran/tim verifikasi;36. Kelengkapan berkas pencairan dana Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) terdiri dari: Surat permohonan dengan MAK,


22

Lembaran disposisi, Rincian Anggaran Biaya (RAB), Surat Pertanggung jawabanBelanja, Pajak, Formulir Internal, Laporan Pertanggung jawaban);37. Bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu wajibmembayarkan seluruh tagihan sesuai dengan hasil keputusan rapat;38. Lampiran pertanggung jawaban (LPJ) disimpan oleh bendahara pengeluaranberkoordinasi dengan Kasubag Anggaran dan staf database/arsip SPM;39. Setelah pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran, Lampiran Pertanggungjawaban (LPJ) diperiksa kembali oleh Pembantu Rektor II, Ka. BAUK, KabagKeuangan dan Kepegawaian, PPK, pejabat penandatangan SPM, KasubagAnggaran, Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantuselambat-lambatnya satu bulan untuk rapat evaluasi bidang keuangan;40. Dana wajib diefisiensi apabila tidak habis maka Unit Kerja/SKUM dapatmengusulkan untuk tahun anggaran berikutnya;4.2 Dana dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan

Pajak (PNBP)

Adapun Prosedur Pelaksanaan mekanisme Pencairan dan PengawasanPencairan Dana dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara BukanPajak (PNBP) adalah sebagai berikut:1. Setiap prodi/jurusan mengajukan anggaran pengelola/kepanitiaan ke Dekan;2. Dekan melalui PD II mengajukan sejumlah dana mekanisme pencairan NonLangsung (Non LS)/Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) ditujukan padaRektor berdasarkan kebutuhan;3. PUMK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal selanjutnya akan mengajukanrekap kebutuhan dana tersebut kebagian keuangan Universitas Malikussaleh;4. Surat Permohonan dana mekanisme pencairan Non Langsung (Non LS)/UangPersediaan (UP)/Ganti Uang (GU) ditujukan pada Rektor berdasarkanklasifikasi nominal permohonan:


23

a) Nominal sampai dengan Rp. 10.000.000,- ditujukan kepada PembantuRektor II;b) Nominal di atas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- ditujukankepada Rektor; Khusus Permohonan dana yang membutuhkan kebijakan strategis

tanpa klasifikasi nominal ditujukan kepada Rektor selaku Kuasa

Pengguna Anggaran.c) Apabila Rektor tidak berada ditempat surat dapat diusulkan ke PembantuRektor II;5. Surat permohonan dana melalui mekanisme pencairan Langsung (LS) wajibditujukan kapada Rektor tanpa klasifikasi nominal;6. Surat permohonan dapat ditujukan berdasarkan komponen kebutuhan melaluilebih dari satu mekanisme di atas;7. Surat permohonan dana ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja/SKUM. Didalam surat wajib melampirkan Mata Anggaran;8. Disposisi surat permohonan pencairan dana dari Rektor ke Pembantu Rektor II,kemudian Pembantu Rektor II akan mendisposisikan ke kasubbag anggaran/tim verifikasi untuk penelaahan selanjutnya;9. Kasubbag anggaran/tim verifikasi memberikan telaahan mengenaiketersediaan pagu dan nomor mata anggaran yang akan dibebankan. Berkasyang lengkap akan dikembalikan ke Pembantu Rektor II, sedangkan yang belumlengkap akan dikembalikan untuk diperbaiki oleh pihak pemohon dana, danakan dilaporkan kepada Pembantu Rektor II. Pemohon dana wajibmemperbaiki bersama tim verifikasi maksimal 2 hari kerja, apabila tidakdiselesaikan dalam 2 hari maka permohonan dana akan diajukan untuk tagihanbulan berikutnya;10. Setelah diverifikasi surat tersebut akan dikembalikan ke Pembantu Rektor IIdan mendisposisi ke Ka. BAUK untuk diteruskan ke Kabag Keuangan danKepegawaian kemudian Kabag Keuangan dan Kepegawaian akanmendisposisikan ke bendahara pengeluaran untuk melengkapkan berkas


24

internal pencairan. (Berkas SPJM internal, Tanggung jawab unit danpermohonan MAK);11. Pembantu Rektor II atau Ka. BAUK menjadwalkan rapat pencairan dana setiaphari kerja pada jam 09.00 s.d 10.00 Wib terhadap berkas yang sudahdiverifikasi. Adapun pihak-pihak yang diundang adalah Ka. BAUK, KabagKeuangan dan Kepegawaian, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, KasubagAnggaran, Kasubag dana Masyarakat, Bendahara Pengeluaran dan BendaharaPembantu Pengeluaran;12. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan BendaharaPenerimaan akan diundang rapat apabila pencairan dana (SPM) terkait dengangaji dan PNBP;13. Setiap pejabat di atas wajib hadir apabila tidak hadir pejabat di atas wajibmenandatangani surat pernyataan persetujuan terhadap keputusan hasil rapat;14. Agenda rapat adalah memutuskan telaahan mengenai ketersediaan pagu dannomor mata anggaran yang akan dibebankan untuk setiap permohonan dana.Pada rapat juga dilakukan pembuatan SPM dan penandatanganan seluruhdokumen oleh pejabat dan pihak terkait;15. SPM dibuat dan diselesaikan oleh operator SPM setelah rapat pencairan padahari yang bersamaan pada setiap hari kerja sebelum jam 14.00 Wib. Apabilatidak terselesaikan maka operator SPM wajib menyelesaikan besok pagisebelum jam 10.00 Wib;16. SPM yang telah selesai akan diverifikasi oleh kasubbag anggaran/tim verifikasidalam waktu satu hari kerja. Verifikasi terdiri dari kesesuaian MAK, kesesuaianuraian SPM, kesesuaian lampiran rekening dan kelengkapan dokumen;17. Untuk transparansi pencairan keuangan negara. Setiap SPM dan dokumennegara wajib diketahui oleh semua anggota rapat dan setiap SPM sebelumditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM wajib di paraf olehpembuat SPM dan Kasubag Anggaran;


25

18. Pencairan dana Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) sebelum pencairanwajib dirapatkan, mekanisme alokasinya seperti yang tersebut pada poin-poindi atas;19. Setiap SPM dan SP2D ditandatangani wajib dijadikan dokumen dan disimpandengan baik dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, diverifikasioleh bagian kontrol anggaran dan berkas tersebut disimpan di bagiandatabase/arsip SPM;20. Hasil keputusan rapat dibuat notulen rapat dan disahkan oleh pejabat-pejabatyang berwenang. Dokumen rapat disimpan dengan baik dan di bawahtanggung jawab Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Anggaran dan staf bagiandatabase/arsip;21. Waktu penyelesaian pencairan: Jajaran di bawah Pembantu Rektor II (Ka.BAUK, PPK, Kabag Keuangan dan Kepegawaian, Pejabat Penandatanganan SPM,Kasubag Anggaran dan Bendahara Pengeluaran) memverifikasi kelengkapandokumen dan melaksanakan rapat keputusan tersebut (pencairan) selama 5(lima) hari kerja kecuali mekanisme TUP dan GU selama 2 hari kerja. Hitunganhari ini berdasarkan berkas yang lengkap untuk pencairan yang telahdirapatkan;22. SPM yang sudah ditandatangani dibawa oleh pengantar SPM ke KPPN untukpencairan dana dari kas Negara;23. Dana yang sudah cair dari kas negara di buktikan dengan SP2D yangdikeluarkan oleh KPPN;24. Bendahara Pengeluaran melaporkan ke PPK sebagai atasan langsung dan PPKmelaporkan kepada Pembantu Rektor II tentang dana dari kas negara telah cairdengan melampirkan SP2D;25. Pembantu Rektor II dan jajaran keuangan mengambil otoritas pendistribusianpenggunaan dana tersebut wajib sesuai dengan keputusan hasil rapat;26. Dana dengan Uang muka akan mengikuti mekanisme pencairan poin-poin diatas;


26

27. Untuk pencaiaran dana SPPD harus dimasukkan berkas 7 (tujuh) hari kerjasebelum keberangkatan. Pencairan Uang Muka SPPD maksimal 5 (lima) harikerja;28. Setiap dana yang akan cair di informasikan kepada pihak yang memasukkansurat Permohonan dana melalui HP kantor;29. Kwitansi pencairan dana yang telah dibuat oleh Bendahara Pengeluarandiverifikasi kembali oleh Kasubag Anggaran/tim verifikasi;30. Kelengkapan berkas pencairan dana Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang(GU)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) terdiri dari:a. Surat permohonan dengan MAK;b. Lembaran disposisi, Rincian Anggaran Biaya (RAB);c. Surat Pertanggug jawaban Belanja;d. Pajak, formulir internal;e. Laporan pertanggung jawaban;31. Kelengkapan berkas langsung (LS)a. Kontraktual: Surat permohonan, lembar disposisi, kontrak, Berita AcaraSerah Terima (BAST), Berita Acara Pembayaran (BAP), SuratPertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Surat Pertanggungjawaban Belanja(SPTB), Surat Setoran Pajak (SSP), Rekening Koran, Nomor Pokok WajibPajak (NPWP), Formulir Internal, Kwitansi, Laporan Pertanggungjawaban;b. Non Kontraktual: Surat Permohonan, Lembaran Disposisi, Surat PerintahKerja (SPK) apabila di atas Rp. 20.000.000,- BAST, BAP, SPTJM, SPTB, Pajak,Rekening Koran, NPWP, Formulir Internal, Kwitansi, Laporan Pertanggungjawaban;c. BAST kontrak ditandatangani oleh tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan(PPHP) apabila di atas Rp. 50.000.000,- Sementara BAST Non kontraktual dibawah Rp. 50.000.000,- ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan danwajib membuat formulir internal lainnya dan BAST dari tim pemerikas PPKapabila nilai nominal Rp. 20.000.000 - Rp. 50.000.000;


27

d. Honorarium Para Pegawai: Surat permohonan, lembaran disposisi, SuratKeputusan (SK) Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditandatanganiRektor/Dekan, SK pencairan yang ditandatangani Rektor, Lampiran SKRektor, Rekap/daftar penerimaan honorarium yang ditandatangani olehPPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu PNBPUnit/SKUM, SPTJM, Formulir internal, SPTB, Surat Setoran Pajak (SSP), SSBPyang dileges KPPN, MP. Berkas terdapat pada lampiran 9;32. Bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajibmembayarkan seluruh tagihan sesuai dengan hasil keputusan rapat;33. Lampiran pertanggungjawaban (LPJ) disimpan oleh bendahara pengeluaranberkoordinasi dengan Kasubag Anggaran dan staf database/arsip SPM;34. Setelah pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran, Lampiran Pertanggungjawaban (LPJ) diperiksa kembali oleh Pembantu Rektor II, Ka BAUK, KabagKeuangan dan Kepegawaian, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, KasubagAnggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantuselambat-lambatnya satu bulan untuk rapat evaluasi bidang keuangan;35. Dana wajib diefesiensi apabila tidak habis maka Unit Kerja/SKUM dapatmengusulkan untuk tahun anggaran berikutnya.4.3 Dana Kegiatan Pengembangan ProdiDana kegiatan pengembangan prodi yang bisa di cairkan adalah seluruh danakegiatan yang telah tertera dalam RKA-KL (POK) Fakultas Tahun berjalan denganmenyertakan TOR dan Anggaran Biaya yang telah ditetapkan.Prosedur pelaksanaan pencairan dana kegiatan pengembangan prodi adalahsebagai berikut:1. Setiap Prodi/Jurusan mengajukan surat permohonan kebutuhan dana kepadaDekan Fakultas Ekonomi;2. Dekan melalui PD II mendisposisikan ke subbag umum dan keuangan,kemudian subbag umum dan keuangan mendisposisikan ke PUMK fakultasuntuk mebuat rekap kebutuhan dana sesuai usulan prodi/jurusan ;


28

3. PUMK FEB Universitas Malikkussaleh selanjutnya akan mengajukan rekapkebutuhan tersebut ke Pembantu Rektor II Universitas Malikussaleh;4. Surat permohonan dana melalui mekanisme pencairan Langsung (LS) wajibditujukan kapada Rektor tanpa klasifikasi nominal;5. Surat permohonan dapat ditujukan berdasarkan komponen kebutuhan melaluilebih dari satu mekanisme di atas;6. Surat permohonan dana ditanda tangani oleh Dekan FEB Unimal di dalam suratwajib melampirkan Mata Anggaran;7. Disposisi surat permohonan pencairan dana dari Rektor ke Pembantu Rektor II,kemudian Pembantu Rektor II akan mendisposisikan ke kasubah anggaran/timverifikasi untuk penelaahan selanjutnya;8. Kasubag Anggaran/tim verifikaasi memberikan telaahan mengenaiketersediaan pagu dan nomor mata anggaran yang akan dibebankan. Berkasyang lengkap akan dikembalikan ke Pembantu Rektor II, sedangkan yang belumlengkap akan dikembalikan untuk diperbaiki oleh pihak pemohon dana, danakan dilaporkan kepada Pembantu Rektor II. Pemohon dana wajibmemperbaiki bersama tim verifikasi maksimal 2 hari kerja, apabila tidakdiselesaikan dalam 2 hari maka permohonan dana akan diajukan untuk tagihanbulan berikutnya;9. Setelah diverifikasi surat tersebut akan dikembalikan ke Pembantu Rektor IIdan mendisposisi ke Ka. BAUK untuk diteruskan ke Kabag Keuangan danKepegawaian kemudian Kabag Keuangan dan Kepegawaian akanmendisposisikan ke bendahara pengeluaran untuk melengkapkan berkasinternal pencairan. (Berkas SPJM internal, Tanggung jawab unit danpermohonan MAK);10. Pembantu Rektor II atau Ka. BAUK menjadwalkan rapat pencairan dana setiaphari kerja pada jam 09.00 s.d 10.00 Wib terhadap berkas yang sudahdiverifikasi. Adapun pihak-pihak yang diundang adalah Ka. BAUK, KabagKeuangan dan Kepegawaian, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, Kasubag


29

Anggaran, Kasubag dana Masyarakat, Bendahara Pengeluaran dan BendaharaPembantu Pengeluaran. Formulir pencairan dana (SPTB);11. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan BendaharaPenerimaan akan diundang rapat apabila pencairran dana (SPM) terkaitdengan gaji danPNBP;12. Setiap pejabat di atas wajib hadir apabila tidak hadir pejabat di atas wajibmenandatangani surat pernyataan persetujuan terhadap keputusan hasil rapat;13. Agenda rapat adalah memutuskan telaahan mengenai ketersediaan pagu dannomor mata anggaran yang akan dibebankan untuk setiap permohonan dana.Pada rapat juga dilakukan pembuatan SPM dan penandatanganan seluruhdokumen oleh pejabat dan pihak terkait;14. SPM dibuat dan diselesaikan oleh operator SPM setelah rapat pencairan padahari yang bersamaan pada setiap hari kerja sebelum jam 14.00 Wib. Apabilatidak terselesaikan maka operator SPM wajib menyelesaikan besok pagisebelum jam 10.00 Wib;15. SPM yang telah selesai akan diverifikasi oleh kasubag anggaran/tim verifikasidalam waktu satu hari kerja. Verifikasi terdiri dari kesesuaian MAK, kesesuaianuraian SPM, kesesuaian lampiran rekening dan kelengkapan dokumen;16. Untuk transparansi pencairan keuangan Negara. Setiap SPM dan dokumenNegara wajib diketahui oleh semua anggota rapat dan setiap SPM sebelumditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM wajib di paraf olehpembuat SPM dan Kasubag Anggaran;17. Pencairan dana Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) sebelum pencairanwajib dirapatkan, mekanisme alokasinya seperti yang tersebut pada poin-poindi atas;18. Setiap SPM dan SP2D ditanda tangani wajib dijadikan dokumen dan disimpandengan baik dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, diverifikasioleh bagian kontrol anggaran dan berkas tersebut disimpan di bagiandatabase/arsip SPM;


30

19. Hasil keputusan rapat dibuat notulen rapat dan disahkan oleh pejabat-pejabatyang berwenang. Dokumen rapat disimpan dengan baik dan di bawahtanggung jawab Bendahara Pengeluaran, Kasubag Anggaran dan staf bagiandatabase/arsip;20. Waktu penyelesaian pencairan: Jajaran di bawah Pembantu Rektor II (Ka.BAUK, PPK, Kabag Keuangan dan Kepegawaian, Pejabat Penandatanganan SPM,Kasubag Anggaran dan Bendahara Pengeluaran) memverifikasi kelengkapandokumen dan melaksanakan rapat keputusan tersebut (pencairan) selam 5(lima) hari kerja kecuali mekanisme TUP dan GU selama 2 hari kerja. Hitunganhari ini berdasarkan berkas yang lengkap untuk pencairan yang telahdirapatkan;21. SPM yang sudah ditandatangani dibawa oleh pengantar SPM ke KPPN untukpencairan dana dari kas Negara;22. Dana yang sudah cair dari kas Negara di buktikan dengan SP2D yangdikeluarkan oleh KPPN;23. Bendahara Pengeluaran melaporkan ke PPK sebagai atasan langsung dan PPKmelaporkan kepada Pembantu Rektor II tentang dana dari kas Negara telah cairdengan melampirkan SP2D;24. Pembantu Rektor II dan jajaran keuangan mengambil otoritas pendistribusianpenggunaan dana tersebut wajib sesuai dengan keputusan hasil rapat;25. Dana dengan Uang muka akan mengikuti mekanisme pencairan poin-poin diatas;26. Kwitansi pencairan dana yang telah dibuat oleh Bendahara Pengeluarandiverifikasi kembali oleh Kasubag Anggaran/tim verifikasi;27. Bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajibmembayarkan seluruh tagihan sesuai dengan hasil keputusan rapat;28. Lampiran pertanggungjawaban (LPJ) disimpan oleh bendahara pengeluaranberkoordinasi dengan Kasubbag Anggaran dan staf database/arsip SPM;29. Setelah pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran, Lampiran Pertanggungjawaban (LPJ) diperiksa kembali oleh Pembantu Rektor II, Ka BAUK, Kabag


31

Keuangan dan Kepegawaian, PPK, Pejabat Penandatanganan SPM, KasubbagAnggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantuselambat-lambatnya satu bulan untuk rapat evaluasi bidang keuangan;30. Dana wajib diefesiensi apabila tidak habis maka Unit Kerja/SKUM dapatmengusulkan untuk tahun anggaran berikutnya.4.4 Dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)Prosedur pelaksanaan pencairan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)adalah sebagai berikut:1. Prodi/jurusan mengajukan surat permohonan SPPD kepada Dekan;2. Selanjutnya Dekan mendisposisikan kepada PD II, yang oleh PD II akanmengajukan permohonan SPPD ke Rektor;3. Rektor mendisposisikan kepada Pembantu Rektor II atau Kabag Keuangan danKepegawaian untuk dibuatkan SPJ;4. SPJ perjalanan dinas terdiri dari:a) Kuitansi;b) Rincian biaya perjalanan dinas (Perhitungan SPPD rampung yang ditandatangani Bendahara, yang bersangkutan, Kasubbag Anggaran dan PejabatPembuat Komitmen Rutin);c) Surat Perintah Tugas (SPT);d) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Pembantu Rektor, Dekan dan Ketua LPPMditandatangani oleh Rektor, sementara SPT struktural di bawahnyaditandatangani oleh Pembantu Rektor II;e) Apabila Rektor tidak ada ditempat maka SPT dapat ditandatangani olehPembantu Rektor II, bila Pembantu Rektor II tidak ada ditempat SPT dapatditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Rutin;f) Surat Permohonan SPPD yang ditanda tangani Pimpinan Unit Kerja;g) Surat Perjanjian Komitmen Penyampaian Hasil Perjalanan Dinas (KPHPD);h) Surat Undangan;i) Surat Pernyataan.


32

5. Berkas SPPD diusulkan minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum keberangkatankecuali undangan yang mendadak yang dibuktikan dengan waktu suratundangan diterima (via e-mail) dan faks serta cap pos);6. Surat pengajuan SPPD yang bersangkutan, diajukan oleh pimpinan unit kerjauntuk verifikasi dan telaah manfaat kegiatan serta sesuai anggaran PNBP SKUMmasing-masing, kemudian diajukan ke Pembantu Rektor II untuk verifikasi(telaah anggaran);7. Disposisi surat permohonan pencairan dana ke Pembantu Rektor II akanmendisposisikan ke kasubbag anggaran/tim verifikasi untuk penelaahanselanjutnya;8. Kasubbag Anggaran/tim verifikasi memberikan telaahan mengenai ketersediaanpagu dan nomor mata anggaran yang akan dibebankan. Berkas yang lengkapakan dikembalikan ke Pembantu Rektor II, sedangkan yang belum lengkap akandikembalikan untuk diperbaiki oleh pihak pemohon dana, dan akan dilaporkankepada Pembantu Rektor II;9. Pembantu Rektor II juga akan mendisposisikan ke bagian kepegawaian untukdibuat SPT dengan menyebutkan Sumber Anggaran dan MAK;10. Kasubbag anggaran menverifikasi MAK dan membuat surat pernyataan SPPDagar dibayar 50% untuk keberangkatan dan 50% akan dibayarkan setelah yangbersangkutan pulang dengan melengkapi dokumen pertanggung jawaban sertamenyampaikan hasil perjananan dinas;11. Pencairan dana awal dapat diambil pada bendahara pengeluaran atau PUMKUniversitas melalui mekanisme uang persediaan (UP). Sementara dana sisanyadapat diambil melalui Ganti Uang (GU)12. Pemesanan Tiket dapat dipesan pada pihak ketiga (travel) rekanan UniversitasMalikussaleh, yang diurus oleh staf yang ditunjuk oleh pihak UniversitasMalikussaleh.13. Penyampaian Hasil Perjalanan Dinas (PHPD) berupa presentasi ataupenyampaian bahan dengan membuat rapat kerja atau membuat pertemuandengan pihak-pihak atasan langsung atau staf terkait. Data pendukung yang


33

diperlukan terdiri dari bahan rapat atau bahan presentasi, notulen rapat, absendan foto kegiatan kegiatan PHPD serta foto kegiatan di tempat tujuan (bolehtidak dilampirkan). Adapun tujuan dari KPHPD adalah memberikan persamaanpersepsi, sosialisasi atau memperluas wawasan dan pengetahuan pihak-pihakatasan atau staf di lingkungan yang bersangkutan.14. Dokumen lengkap pertanggung jawaban diserahkan ke bagian Keuangan UP.Subbag Anggaran dan tim verifikasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerjasetelah masa penugasan yang tercantum di SPT berakhir.15. Pertanggung jawaban perjalanan dinas melampirkan bukti pengeluaran sepertitiket, transportasi darat, laut dan udara (tiket asli dan boarding pass) sertakuitansi penginapan yang valid.16. SPPD bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan PNBP diperuntukkan untuk birodan unit kerja yang menjalankan tupoksi. SPPD yang tidak menjalankan tupoksitidak diberikan.17. Dana wajib diefisiensi apabila tidak habis maka Unit Kerja/SKUM dapatmengusulkan untuk tahun anggaran berikutnya.


34


35

BAB V

PENUTUP

Buku panduan adalah buku yang berisi informasi, petunjuk, dan lain-lain yangmenjadi petunjuk tuntunan bagi pembaca untuk mengetahui sesuatu secara lengkapsebagai penuntun selama beraktifitas dalam ruang lingkup tertentu, dengantersedianya buku panduan maka pembaca bukan sekadar mengetahui, mengerti, danmemahami, namun dilanjutkan pada tahap perbuatan.Penyusunan buku panduan keuangan bertujuan memberikan pemahaman yangsama dan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran padaseluruh program studi dan unit kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Malikussaleh, agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secaratransparan, akuntabel, tertib administrasi, efisien dan efektif.


36

REFERENSI

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara;Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentangTata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana BantuanOperasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentangTata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara.Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar AkuntansiPemerintah (SAP);Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara PenggunaanPenerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;Renstra Fakultas Ekonomi Tahun 2011-2015;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIKEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEHNOMOR : 1085/UN45.4/KP/2015PEMBERLAKUAN (IMPLEMENTASI) BUKU PANDUAN KEUANGANPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEHDEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEHMenimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan keuangan melaluipenyusunan Buku Panduan Keuangaan yang telah disusun oleh TimPenyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam melaksanakantugas tersebut;b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatukeputusan.Mengingat : 1. Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LembaranNegara Nomor 4301);2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (LembaranNegara Tahun 2009 Nomor 76, tentang Lembaran Negara Negara Nomor5007);4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran NegaraTahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentangStatuta Universitas Malikussaleh;6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 017/O/2005 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;7. Surat Keputusan Rektor Nomor 589/UN45/KP/2015 tentangPengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasMalikussaleh. MEMUTUSKANMenetapkan,KESATU : Memberlakukan (Implementasi) Buku Panduan Keuangan pada FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;KEDUA : Setiap unit agar mengikuti secara tepat mekanisme dan ketentuan yang diaturdalam Buku Panduan Keuangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasMalikussaleh;KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapatkekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .Ditetapkan di LhokseumawePada Tanggal 26 Nopember 2015Dekan,Wahyuddin, S.E., M.Si., AkNIP. 197505202002121002Tembusan :1. Pembantu Rektor di lingkungan Unimal;2. Karo Administrasi Umum dan Keuangan Unimal;3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

41

Lampiran 1. Alur Pencairan Dana UP/GU/ TUP

SELESAI

REKTOR

BENDAHARAMENCAIRKANDANA/GU/TUP/UPSESUAI USULANUNIT/SKUM

SURAT PERNYATAAN YANGDITANDA TANGANI OLEH KPABENDAHARA PENGELUARANMEMINTA REKENING KORANDARI PIHAK BANK

VERIFIKASI KEBUTUHANUNIT/SKUM SKUM MENGAJUKANUSULAN PENCAIRANPROSESSPM/GU/TUP/UP UNIT/SKUM MENANDATANGANISPTJM INTERNAL DAN KUITANSIPEMBAYARAN DI ATAS MATERAI6000

SKUMDEKAN/PD IIPRODI/JURUSAN

BENDAHARAFAKULTAS

42

Lampiran 2. Alur Pencairan Dana dari RM dan PNBP

PEMBANTUREKTOR IIREKTOR

KASUBBAGANGGARAN/VERIFIKATORKARO ADM UMUMDAN KEUANGAN

PROSES SPM(Opr. SPM)BENDAHARA

KABAG KEU. DANKEPEGAWAIANPROSES SPTBRAPAT PENCAIRANDANA

SKUMDEKAN/PD IIPRODI/JURUSAN

43

Lampiran 3. Alur Pencairan Dana SPPD

SPT

SKUMDEKAN/PD IIKEPEGAWAIAN PEMBANTUREKTOR II

REKTORSTAF DIJAJARANNYA

PELUNASAN SISASPPD 50%

KEUANGAN

P H D PUANG MUKA 50%DI BAYAR DIMUKA

PROSESPENCAIRAN

PRODI/JURUSAN

44

Lampiran 4. Surat Permohonan Dana

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIUNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Cot Teungku Nie-Reuleut Kecamatan Muara Batu-Aceh UtaraTelepon: 0645-41373-40915 Faks. 0645-44450

Laman: http://www.unimal.ac.id

Nomor : ………………..20……Lampiran :Perihal :Yth.…………………………………di- TempatDengan hormat,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………mohon pencairan honorarium sebesarRp…………………..(Tulis dalam Huruf), dengan rincian sebagai berikut:No Uraian MAK Sumber

DanaJumlahKotor PPh 21 Jumlah

Bersih

Demikian disampaikan……………………………………………………………………………………………Dekan,( )NIP.

45

Lampiran 5. Form Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB)



Laman: http://www.unimal.ac.idSURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJANomor:……../………/………/……..Kode Satuan Kerja :Nama Satuan Kerja :Tanggal dan Nomor DIPA :Klasifikasi Belanja :Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguana Anggaran UniversitasMalikussaleh menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan materialdan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yangtelah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikkut:

No Akun Penerima Uraian Jumlah Pajak yang dipungutbendaharapengeluaranPPn DN PPh 22

JumlahBukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atasdisimpan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk kelengkapanadministrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.Reuleut-Aceh Utara,………………..Pejabat Pembuat Komitmen( )NIP.

46

Lampiran 6. Form Usulan Kebutuhan Dana Bulanan (UKDB)

DAFTAR USULAN KEBUTUHAN DANA BULANAN

SUMBER DANA :

BULAN :

NO MAK PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAHBIAYA KETERANGAN TELAH

TERVERIFIKASI

JUMLAH

Lhokseumawe,………………..20…Dekan,( )NIP.

47

Lampiran 7. Form Kontrol Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan

48

Lampiran 8. SPTJM Pelaksana Kegiatan




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAKPELAKSANA KEGIATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama :Pekerjaan:Alamat :Selaku penerima Pembayaran Belanja Barang Untuk………………………………....UniversitasMalikussaleh Tahun Anggaran…………..menyatakan bahwa saya akan bertanggungjawab penuh atas kebenaran penggunaan dana kegiatan tersebut sebesarRp……………..(Huruf Bilangan).Bukti-bukti keabsahan dokumen-dokumen penggunaan dana Pembayaran BelanjaBarang untuk……………………………..dalam laporan pertanggung jawaban kami telahsesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.Dan apabila dikemudian hari ternyata penggunaan Pembayaran Belanja Baranguntuk………………………tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yangberlaku, maka segala sesuatu yang ditimbulkan secara administrasi maupun secarahukum akan menjadi tanggung jawab kami.Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.Reuleut-Aceh Utara,…………….20…..CV/PTDirektur

49

Lampiran 9. SPTJM Penanggung Jawab Kegiatan




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini…………………………….yang telah merekomendasikanpemberian dana Pembayaran Belanja Barang untuk…………………………..dari UniversitasMalikussaleh Tahun Anggaran………..sesuai dengan permohonan tersebut yangmendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Malikussalehsebesar Rp………………..(Huruf Bilangan) dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlakdari penerima Dana Pembayaran Belanja Barang untuk………………………………..tersebut.Bahwa kelengkapan dokumen dan keabsahan bukti-bukti secara administrasi menjaditanggung jawab……………….Universitas Malikussaleh.Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.Reuleut-Aceh Utara,…………………………20….Ka. Unit Kerja/Penanggung jawab KegiatanUniversitas Malikussaleh( )NIP.

50

Lampiran 10. Surat Keputusan Rapat




SURAT KEPUTUSAN RAPATNomor:……./……/……/…..TENTANGHASIL RAPAT PENCAIRAN DANA

No MAK Uraian Rapat Keterangan

Reuleut-Aceh Utara,……………….20...Notulis Pemimpin Rapat( ) ( )NIP. NIP.Peserta Rapat:1. Pembantu Rektor II (………….) 6. Bendahara Pengeluaran (………….)2. Karo. Adm. Umum & Keuangan (………….) 7. Bendahara Penerimaan (………….)3. Kabag. Keu & Kepeg (………….) 8. Bendahara PNBP/PUMK (………….)4. Kasubbag Anggaran (………….) 9. Kasubbag Dana Masyarakat(………….)

51

Lampiran 11. Form Penyimpanan Dokumen

KARTU INDEKS PENGARSIPAN DOKUMENArsip Bag. Keuangan No. Kode TahunNo. Surat Tanggal :

Asli : LbrTembusan : LbrFotokopi : LbrPengindeks : Lbr

52

Lampiran 12. Surat Laporan Bendahara Pengeluaran




BERITA ACARA LAPORAN BENDAHARA PENGELUARANNomor:………/………/………../…………..Pada hari ini tanggal…….Bulan……………Tahun…………sudah keluar SP2Dsejumlah…………(Berkas) dengan nilai total Rp……………….(Huruf Bilangan)Terdiri sebagai berikut:

No Nomor/TanggalSP2D Uraian No. MAK JumlahKotor JumlahBersih

TotalYang MelaporkanReuleut-Aceh Utara,…………………20….Bendahara Pengeluaran/RM Bendahara Pembantu PNBP

( ) ( )NIP. NIP.Mengetahui,Kasubbag. Anggaran( )NIP.

53

Lampiran 13. Berita Acara Serah Terima




BERITA ACARA SERAH TERIMANomor:……/…../…../…..Pada hari ini……..tanggal…….bulan…….…tahun……..kami yang bertanda tangan di bawahini: 1. Nama :Jabatan :Alamat :2. Nama :Jabatan :Alamat :PIHAK PERTAMA dalam kedudukan tersebut di atas telah menyerahkan kepada PIHAKKEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima yaitu:……………………………………….Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No:Tanggal:……………….., PerusahaanPIHAK KEDUA telah menerima barang-barang tersebut di atas dalam keadaan baik danlengkap. Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor:Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini diperbuat dengan sebenarnya untukdapat dipergunakan seperlunya,REULEUT, TANGGAL BULAN DAN TAHUN TERSEBUT DI ATASYang menerima Yang menyerahkanPIHAK KEDUA PIHAK PERTAMAPanitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)Universitas MalikussalehMengetahui,Ka. Biro Adm. Umum dan KeuanganUniversitas Malikussaleh( )NIP.

54

Lampiran 14. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)




BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BAST)Nomor:……/…../…../…..Pada hari ini……..tanggal…….bulan…….…tahun……..kami yang bertanda tangan di bawah ini:1. NamaPejabat Penerima Hasil Pekerjaan……………………….pada Universitas Malikussaleh hal inibertindak sebagai Penerima Hasil Pekerjaan yang beralamat di Cot Teungku Nie-ReuleutKecamatan Muara Batu-Aceh Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. NamaJabatan di Perusahaan, yang beralamat di Jalan………………….yang selanjutnya disebutPIHAK KEDUA.Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No:………………, tanggal:………………..Pihak Pertamatelah melakukan pemeriksaan barang atau pekerjaan berdasarkan pada daftar kuantitasdan harga dalam buku kontrak dan berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan telah selesaidan kuantitasnya cukup. Daftar Terlampir.Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan sesuai hasilpemeriksaan yang dilakukkan dan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telahmenerima dengan baik pelaksanaan/pengadaan tersebut di atas.Demikian Berita Acara ini kami perbuat dalam rangkap 7 (tujuh) dan apabila di kemudianhari terdapat kesalahan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini akandilakukkan perbaikan sebagaimana mestinya.Yang Menerima Panitia Penerima HasilPekerjaan (PPHP)PIHAK KEDUA Universitas MalikussalehPIHAK PERTAMAYang Menerima

Mengetahui,Ka. Biro Adm. Umum dan KeuanganUniversitas Malikussaleh( )NIP.

55

Lampiran 15. Form Komitmen Penyampaian Hasil Perjalanan Dinas (KPHPD)




KOMITMEN PENYAMPAIAN HASIL PERJALANAN DINAS (KPHPD)No:………/…………/………./………Saya yang bertanda tangan di bawah ini:Nama :Jabatan :Unit Kerja :No. SPT :Keperluan Perjalanan Dinas :Berjanji Untuk Menyampaikan Hasil Perjalanan Dinas Berupa:1. Bahan Rapat Kerja atau Presentasi2. Notulen Rapat3. Absen4. Foto Kegiatan Penyampaian Hasil Perjalanan Dinas (PHPD)5. Foto kegiatan ditempat tujuan (jika diperlukan)Yang dilaksanakan PadaTanggal……….………Bulan…………..…….Tahun………Tempat…….……….Setelah kelengkapan terpenuhi maka saya berhak mendapatkan 50% sisa dari danaperjalanan dinas tersebut. Hormat Saya,

( )NIP.

56

Lampiran 16. Form Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)




SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAKNomor:………/…………./…………/………Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama :NIP :Jabatan :Satuan Kerja :Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:1. Perhitungan pembayaran …………………………………….. Universitas MalikussalehTahun 20…..sebesar Rp………………….(huruf bilangan), telah di hitung denganbenar dan sesuai dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atasPerhitungan Pembayaran …………………………. Universitas Malikussaleh Tahun20……, tersebut sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawabsepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihanpembayaran tersebut ke Kas Negara.Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Reuleut-Aceh Utara,……………………….20…..PPK Universitas Malikussaleh( )NIP.

57

Lampiran 17. Rincian Anggaran Belanja (RAB)

58

Lampiran 18. Cover LPJ Kegiatan

59

Lampiran 19. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan




BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATANNomor : /UN45.4/PS/20…Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dengan ini menerangkanbahwa telah dilaksanakan……………………………………………………………………..FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh pada :Hari :Tanggal :Pukul :Tempat :Demikian Berita Acara pelaksanaan kegiataan ini kami perbuat dengan sebenarnyauntuk dapat dipergunakan seperlunya.Dekan, Lhokseumawe,……………..20..Fakultas Ekonomi-Unimal, Ketua Pelaksana,( ) ( )NIP. NIP.

60

Lampiran 20. Form Term Of Reference (TOR)

61

Lampiran 21. Laporan Penggunaan Anggaran Kegiatan

62

Lampiran 22. Kuitansi/Bukti Pebayaran

63

Lampiran 23. Form Setoran Pajak

Documents

Buku Panduan Keuangan FEB