Buku Rekomendasi

MEMBANGUN KEBIJAKAN PUBLIK PROPENYANDANG DISABILITAS

Permasalahan di Indonesia dan Rekomendasi Kebijakan Paska Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak

Penyandang Disabilitas

Disusun oleh:Konsorsium Nasional Untuk Hak Difabel

KATA PENGANTAR

Publikasi ini disusun berdasarkan komitmen dan kerjasama secara simultan antara seluruh anggota Konsorsium Nasional Untuk Hak Difabel

yang memiliki komitmen terhadap perubahan sosial yang terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas. Konsorsium Nasional Untuk Hak Difabel

telah memiliki anggota kurang lebih 50 lembaga dan individu yang tersebar di 8 propinsi di Indonesia antara lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah

Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan. Konsorsium Nasional Untuk Hak Difabel

atau disingkat dengan Konas Difabel adalah forum jaringan nasional yang diinisiasi pada tgl 10 Desember 2010 oleh beberapa Lembaga Swadaya

Masyarakat lokal di Yogyakarta.

Visi Konas Difabel adalah mendorong penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas di setiap

sektor kehidupan di Indonesia. Untuk mendukung visi ini diperlukan langkah-langkah antara lain:

1. Mensosialisasikan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas secara terus menerus di lintas sektoral

2. Melakukan kajian kebijakan yang ada di Indonesia dalam rangka mendorong penerapan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang

Disabilitas di segala sektor kehidupan secara nyata di tingkat daerah maupun tingkat nasional

3. Melakukan konsolidasi internal dan eksternal dalam gerakan hak-hak difabel di Indonesia

4. Melakukan penguatan bagi organisasi-organisasi lokal untuk advokasi hak-hak difabel

5. Melakukan advokasi kebijakan kepada Pemerintah dan masyarakat tentang penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak

difabel di segala bidang

6. Memberikan “best practices” dalam upaya-upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak difabel bagi lintas stake

holders

7. Berjejaring untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan advokasi di tingkat nasional maupun international

iii

Tujuan Konas Difabel adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesamaan hak-hak serta kesempatan dalam setiap aspek kehidupan bagi

komunitas difabel di Indonesia. Konas Difabel adalah forum jaringan yang sifatnya saling mendukung dan memberikan sinergi yang positif dan

konstruktif dalam mendukung perwujudan keadilan sosial bagi komunitas difabel yang terintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Adapun perwakilan organisasi penyandang disabilitas maupun organisasi-organisasi lain yang telah berpartisipasi aktif dalam proses

penyusunan buku rekomendasi kebijakan ini adalah:

1. Dria Manunggal,

2. ILAI (Independent Legal Aid Institute)

3. SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel)

4. Ciqal (Center for Improving Qualified Activity in Life of People of Disability)

5. UCP Roda Untuk Kemanusiaan

6. Fosdis (Foundation For Self Reliance of Disabled People)

7. ASB (Arbeiter Samariter Bund)

8. LPT (Lembaga Pemberdayaan Tuna Netra) Surabaya

9. D'Care

10. SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak)

11. Pusat Rehabilitasi YAKKUM

12. Karina KAS

13. HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) NTB

14. HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) DIY

15. DMC (Difabel Motor Cycle Club)

16. PPRBM (Pusat Pelatihan dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat)

17. Sehati

18. Bilic (Bandung Independent Living Centre)

19. Mandiri Craft

iv

v

20. PPCS (Persatuan Penyandang Cacat Sleman)

21. TAGO

22. Yaketunis (Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam)

23. AMPFA (Asociation of Mouth & Foot Painting Artists)

24. FPDB (Forum Peduli Difabel Bantul)

25. PPCKP (Persatuan Penyandang Cacat Kulon Progo)

26. GERKATIN DIY (Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia)

27. PPCK (Persatuan Penyandang Cacat Klaten)

28. NPC/BPOC DIY (National Paralympic Committee)

29. Talenta

30. PERMATA NAS (Perhimpunan Mandiri Kusta)

31. PKBI DIY (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia)

32. Rifka Annisa

33. Samin

34. YAPTI (Yayasan Pendidikan Tuna Netra Indonesia)

35. PERTUNI DIY (Persatuan Tuna Netra Indonesia)

36. YEU (Yakkum Emergency Unit)

37. PPCI (NTB) (Persatuan Penyandang Cacat Indonesia)

38. PERMATA NTT (Perhimpunan Mandiri Kusta)

39. Persani NTT (Perhimpunan Tuna Daksa Kristiani)

40. GKTE NTT (Gabungan Kristiani Tuna Netra Ebenhaizer)

41. PERTUNI SULSEL (Persatuan Tuna Netra Indonesia)

42. PSLD-UIN (Pusat Studi dan Layanan Difabel, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)

43. Balairung UGM

vi

44. PSIK-UGM ( Pusat Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Gadjah Mada)

45. PSKK UGM (Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan, Universitas Gadjah Mada)

46. CUDD (Central for Universal Design and Difability, Universitas Gadjah Mada)

47. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

48. Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Universitas Atmajaya

Substansi dari publikasi tentang rekomendasi-rekomendasi yang terdiri dari 8 cluster yaitu pendidikan; kesehatan; ketenagakerjaan;

mobilitas; habilitasi dan rehabilitasi; bencana alam, seni, olahraga dan pariwisata; serta informasi dan komunikasi; merupakan rujukan program dan

kebijakan yang bisa dilakukan oleh lintas sektoral yaitu di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah, lembaga/perusahaan swasta, LSM maupun

organisasi-organisasi sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan penyandang disabilitas maupun organisasi-organisasi lainnya.

Rekomendasi yang terangkum dalam 8 cluster tersebut ditujukan untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang adil dan memihak

serta adanya perubahan sosial yang nyata bagi penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai

sektor kehidupan di Indonesia. Rekomendasi yang telah disusun ini merupakan upaya tindak lanjut ratifikasi CRPD/Konvensi Hak Penyandang

Disabilitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 10 November 2011 ke dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2011,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 107. Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas ini merupakan titik tolak adanya

perubahan yang fundamental bagi upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan bagi para penyandang disabilitas di seluruh

Indonesia. Upaya ini harus dilakukan secara kolektif, terkoordinasi dengan baik dan memiliki kesinambungan dalam jangka pendek, menengah dan

jangka panjang dengan melibatkan sektor pemerintah, swasta, masyarakat sipil, komunitas penyandang disabilitas serta keluarganya.

Rekomendasi yang disusun secara sistematis dan mencakup lintas sektoral dalam kehidupan penyandang disabilitas serta analisis peraturan

dan kebijakan yang ada di Indonesia ini, dapat terwujud menjadi sebuah publikasi atas dukungan Handicap International Federation Indonesia dan

kerjasama intensif antara UCP Roda Untuk Kemanusiaan dan Konsorsium Nasional Untuk Hak Difabel di Indonesia. Melalui proses-proses diskusi

yang panjang dalam kolaborasi kedua lembaga tersebut, maka rekomendasi kebijakan dan program dalam mendukung upaya implementasi Konvensi

Hak Penyandang Disabilitas dapat disosialisasikan kepada publik. Adapun yang terpenting dari publikasi ini adalah mewujudkan hak-hak

vii

penyandang disabilitas secara nyata di lintas sektoral dan mendukung upaya pemerintah agar secara konsisten dan berkesinambungan dalam

mewujudkan upaya-upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Salam solidaritas,

Konsorsium Nasional Untuk Hak Difabel

Konsorsium Nasional Untuk Hak Difabel

HANDICAPHANDICAPINTERNATIONAL

Co-winner of Nobel Peace Prize

1. HALAMAN JUDUL……………………………………………………………...................................

2. KATA PENGANTAR……………………………………………………………..................................

3. DAFTAR ISI……………………………………………………………………....................................

4. RINGKASAN EKSEKUTIF………………………………………………………...............................

5. BAB I REKOMENDASI BIDANG MOBILITAS…………………………………….................

6. BAB II REKOMENDASI BIDANG BENCANA ALAM…………………………………….......

7. BAB III REKOMENDASI BIDANG REHABILITASI, HABILITASI DAN JAMINAN

SOSIAL……………………………................................................................................

8. BAB IV REKOMENDASI BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI……..........................

9. BAB V REKOMENDASI BIDANG PENDIDIKAN………………............................................

10. BAB VI REKOMENDASI BIDANG KESEHATAN…………………………………...................

11. BAB VII REKOMENDASI BIDANG KETENAGAKERJAAN………………..............................

12. BAB VIII REKOMENDASI BIDANG OLAHRAGA, BUDAYA, REKREASI DAN HIBURAN..

DAFTAR ISI

viii

i

iii

viii

1

9

23

29

37

43

57

71

94

RINGKASAN EKSEKUTIF

Konsorsium Nasional Untuk Hak Difabel Indonesia melakukan analisis terhadap kebijakan nasional yang berkaitan dengan difabel atau 1penyandang disabilitas dan realitas hidup sehari-hari para penyandang disabilitas. Analisa ini dilakukan berdasarkan pasal-pasal dalam Konvensi

Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) untuk menemukan permasalahan yang masih ada, dengan

harapan dapat memberikan pemahaman bahwa masih ada kesenjangan antara Konvensi yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia pada

tanggal 10 November 2011 ke dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2011 dengan upaya pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan

hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan demikian, Konsorsium Nasional Untuk Hak Difabel telah sekaligus mengidentifikasi berbagai

persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas terkait pasal-pasal dalam CRPD yang masih dan perlu terus diadvokasi pasca ratifikasi

Konvensi disertai dengan berbagai rekomendasi yang relevan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Ini berarti bahwa baik duty bearer atau

pemegang kebijakan Negara yang diwakili pemerintah dan masyarakat serta penyandang disabilitas sebagai pengampu hak harus memastikan untuk

bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih terlampau banyak dengan cara mengimplementasikan CRPD secara konsisten

sebagai wujud untuk menghormati dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Analisis masalah dan rekomendasi dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) ranah penting dalam hidup sehari-hari penyandang disabilitas yang

termaktub dalam CRPD, yaitu:

1 Di Indonesia istilah yang dipakai untuk menyebut orang yang memiliki disabilitas/kecacatan mengalami banyak perkembangan sehubungan dengan interpretasi dan pemakaian menurut rasa bahasa yang dinilai memberikan penghormatan bagi komunitas tersebut. Istilah yang seringkali dipakai di berbagai kalangan antara lain “difabel” dan “penyandang disabilitas” untuk menggantikan istilah penyandang cacat.

1

Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa hampir semua kewajiban duty bearer dalam pasal-pasal tersebut telah ada dalam peraturan perundang-

undangan. Artinya, jika Negara – dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia – menerapkan saja apa yang telah dimiliki dalam perundang-

undangan nasional, maka banyak sekali masalah yang berkaitan dengan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak penyandang

disabilitas sudah teratasi. Tetapi, sayang sekali bahwa implementasi tidak dilakukan secara serius. Bahkan ditemukan beberapa produk kebijakan

yang tidak konsisten dan tidak memiliki perspektif hak penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, analisis masalah dilakukan untuk mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut :

1. Apa yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan – tetapi mandatnya tidak dilaksanakan ?

2. Apa yang sudah ada dan telah dilaksanakan tetapi standar atau kualitasnya tidak memenuhi standar universal internasional yang berlaku ?

3. Apa yang belum ada dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional dan perlu diadakan atau diatur regulasinya ?

2

Mobilitas

Olah Raga, Budaya, Rekreasi dan Hiburan

4, 9 , 20

11

26, 28

21

24

25

27

30

Mobilitas

Ranah Persoalan Pasal CRPD Persoalan KunciNo.

4, 9, 20 Aturan sudah ada, namun diperlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak mobilitas bagi penyandangdisabilitas dapat terwujud

Bencana Alam(situasi darurat)

Penyandang disabilitas belum sepenuhnya dilibatkan dalam perencanaan dan pelatihankhususnya disaster risk management and disability risk reduction program

21

Rehabilitasi, Habilitasi, Jaminan Sosial

Rehabilitasi dan habilitasi yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kualitas hidupnya.Penyandang disabilitas masih mengalami hambatan dalam mengakses jaminan sosial

Informasi dan Komunikasi

Informasi yang disediakan belum sepenuhnya ramah terhadap kebutuhan penyandangdisabilitas.

26, 28

Pendidikan Layanan pendidikan yang tersedia belum sepenuhnya dapat diakses oleh penyandang disabilitas

25Kesehatan Layanan kesehatan yang tersedia belum sepenuhnya dapat diakses oleh penyandang disabilitas

Ketenagakerjaan Kesempatan kerja yang tersedia bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas27

Olah Raga, Budaya, Rekreasi dan Hiburan

Pengembangan potensi penyandang disabilitas di bidang olah raga dan budaya belum setara dengan non penyandang disabilitasPenyediaan sarana dan prasarana rekreasi dan hiburan belum sepenuhnya dapat diaksesoleh penyandang disabilitas

01

02

03

04

05

06

07

08

11

24

30

3

Hasil analisis tersebut menunjukkan beberapa persoalan kunci sebagai berikut:

Berdasarkan analisis tersebut, maka rekomendasi secara umum yang diajukan oleh Konsorsium Nasional Untuk Hak Difabel adalah sebagai berikut:

1. Semua kebijakan dan peraturan nasional serta program-program dalam pembangunan nasional harus mengacu dan berpedoman pada prinsip-2

prinsip umum CRPD dan pasal-pasal yang termaktub dalam CRPD yaitu dalam memberikan penghormatan, pemenuhan, pemajuan dan

perlindungan bagi hak-hak penyandang disabilitas.

2. Masyarakat Indonesia adalah juga meliputi penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dalam mengakses berbagai bidang

kehidupan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Negara Indonesia berwajiban memberikan pelayanan yang

adaptif dan aksesibel, serta melakukan perbaikan kualitas layanan yang ada di segala bidang kehidupan untuk mendukung kemandirian dan

partisipasi sosial bagi penyandang disabilitas.

3. Upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas harus dilakukan secara kolektif dari lintas pemangku kepentingan yaitu

lintas kementerian/departemen di tingkat pusat maupun daerah, lintas sektoral baik dari sektor swasta, pemerintah, organisasi dan masyarakat

secara berkelanjutan.

4. Adanya “disability rights mainstreaming” atau pengarusutamaan hak-hak penyandang disabilitas dalam perencanaan program dan pengang-

garan program pembangunan di tingkat pusat dan daerah;

5. Melibatkan partisipasi dan peran serta penyandang disabilitas sebagai bagian dari pelaku aktif dalam proses pembangunan baik di tingkat pu-

sat maupun daerah di Indonesia.

2 Prinsip-prinsip Konvensi adalah sebagai berikut:

(a) Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;(b) Nondiskriminasi;(c) Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;(d) Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;(e) Kesetaraan kesempatan;(f) Aksesibilitas;(g) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;(h) Penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan hak penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka.

4

Rekomendasi yang disusun secara sistematis ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan dan reformasi hokum dan kebijakan di

masa mendatang mampu menjadi landasan hukum maupun landasan pembuatan program pembangunan dan penganggaran yang memiliki perspektif

hak-hak penyandang disabilitas yang sudah diatur dalam CRPD. Implementasi CRPD akan bisa terwujud apabila dilakukan secara kolektif dan

berkelanjutan di lintas pemangku kepentingan atau lintas sektoral serta memiliki perimbangan antara kebijakan dan penganggaran yang proporsional

di tingkat pusat maupun daerah. Setelah CRPD diratifikasi di Indonesia, sudah saatnya semua sektor di negara ini melakukan perubahan yang

sistematis dan berkesinambungan demi tercapainya kesetaraan dan kesamaan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Salam solidaritas,

Prof. Irwanto, Ph.D. Risnawati Utami, S.H., M.S./IHPM Direktur PUSKA UI Ketua Konsorsium Nasional Untuk Hak Difabel

Advocacy Manager UCP Roda Untuk Kemanusiaan

5

ISI CRPD

PERUNDANG-UNDANGAN,

PERMASALAHAN &

REKOMENDASI

ISI CRPD MENGENAI MOBILITAS

KAITANNYA DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN

DAN KEBIJAKAN DI INDONESIAPERMASALAHAN REKOMENDASI

BAB I. REKOMENDASI BIDANG MOBILITAS

9

Pasal 4:1. Negara-negara Pihak

berkewajiban untuk menjamin dan memajukan pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar semua orang penyandang disabilitas tanpa diskriminasi atas dasar kecacatan mereka. Untuk itu, Negara-negara Pihak berkewajiban untuk:(f) Untuk melakukan atau

memajukan penelitian dan pengembangan barang-barang, pelayanan jasa, peralatan, dan fasilitas-fasilitas yang dirancang secara universal, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 2 dari Konvensi ini, yang mewajibkan adanya adaptasi yang seminimum mungkin dan biaya serendah mungkin untuk memenuhi kebutuhan khusus seorang penyandang disabilitas, untuk memajukan

1. Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan.

2. Perda di beberapa daerah (Solo, Sleman, Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta).

3. UU RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 27 ayat 2.

4. PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pasal 54, 55

5. Panduan Penyediaan Aksesibilitas pada Bangunan & Lingkungan, Lembaga Pelayanan Sosial Penyandang Cacat, Departemen Sosial RI Tahun 2005

Penerapan Standar Aksesibilitas1. Ukuran dasar ruang belum

memperhitungkan kemudahan pergerakan bagi teman-teman yang menggunakan alat bantu kursi roda/kruk/tongkat putih.

2. Area parkir khusus bagi difabel belum disediakan sesuai standar ukuran maupun kebutuhan/terletak jauh dari pintu masuk/dipergunakan oleh yang tidak berhak/tidak dapat diakses karena dipagar atau dialihfungsikan.

3. Pintu belum didesain untuk mudah dibuka-tutup, dikunci dan dilalui oleh difabel (ruang depan pintu yang tidak nyaman & aman, material panel pintu yang berat, lebar pintu yang kurang dari 90cm, pegangan dan pengunci pintu yang tidak aksesibel).

4. Ram belum tersedia/belum sesuai dengan standard (sudut yang curam, material lantai yang licin, handrail yang ringkih).

1. Sosialisasi peraturan dan standar yang lebih sering kepada arsitek, Dinas PU & Dinas Perizinan Bangunan di daerah-daerah, dan masyarakat melalui institusi (Dep. PU, Ikatan Arsitek Indonesia, dll), dan media massa.

2. Standard aksesibilitas dijadikan bagian yang diaudit dalam perizinan membangun bangunan gedung atau fasilitas publik lainnya.




10

BAB I. Rekomendasi Bidang Mobilitas

ketersediaan dan kegunaan mereka, serta untuk memajukan rancangan universal dalam pengembangan standar-standar dan panduan-panduan;

(g) Untuk melakukan atau me-majukan penelitian dan pengembangan, serta untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi-teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat-alat bantu gerak, peralatan dan teknologi pendukung yang sesuai dengan orang-orang penyandang cacat, dengan memberikan prioritas bagi teknologi-teknologi dengan biaya yang terjangkau;

(h) Untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh orang-orang penyandang disabilitas mengenai alat-alat bantu

6. Kep. Gubernur Kepala DKI Jakarta No. 66 th 1981

7. Kep. Gubernur Kepala DKI Jakarta No. 140 th 2001

8. Instruksi Kepala Dinas Pena-taan dan Pengawasan Bangunan Prop. DKI Jakarta No. 15 th 2002

5. Tangga belum sesuai dengan standar aksesibilitas (lebar dan tinggi anak tangga, pegangan tanggal, material tangga).

6. Lift belum direncanakan untuk dapat dilalui dan dipergunakan dengan mudah oleh semua orang (ukuran pintu yang kecil, tombol yang tinggi atau tidak dapat diidentifikasi, dll.).

7. Toilet aksesibel belum tersedia sesuai rasio pengguna (kebutuhan) serta seringkali belum sesuai dengan standar (lebar pintu, lebar ruang, letak kloset, handrail dll.).

8. Pancuran dan wastafel belum sesuai dengan standar letak, ruang gerak, spesifikasi produk yang memudahkan difabel untuk menggunakannya.

9. Telepon dan perlengkapan dan peralatan kontrol belum dipilih dan diletakkan sesuai standar jangkauan dan ruang yang ditentukan.



gerak, peralatan dan teknologi pembantu, termasuk teknologi-teknologi baru, serta bentuk-bentuk perbantuan lainnya, pelayanan dan fasilitas pendukung;

Pasal 9 :1. Dalam rangka memampukan

orang-orang penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, Negara-negara Pihak harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin akses orang-orang penyandang disabilitas terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lalinnya yang terbuka atau disediakan bagi publik baik di daerah

10. Perabot belum didesain dengan ukuran, detil dan fitur-fitur yang sesuai dengan standar kemudahan, keamanan dan kenyaman pengguna termasuk penyandang disabilitas

11. Rambu dan marka yang ada sangat terbatas jumlahnya, belum dapat dipahami dan belum ditempatkan secara tepat sesuai standar.

Implementasi pada Bangunan Gedung1. Belum adanya penegakan

hukum akan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang harus dipenuhi, kaitannya dengan difabilitas.

2. Untuk bangunan dan fasilitas publik yang sudah ada, perlu diadakan evaluasi dan perbaikan untuk memenuhi persyaratan aksesibilitas.

3. Pengelola fasilitas publik belum mampu menjamin standard pelayanan (baik fisik dan non fisik) yang memenuhi azas aksesibilitas.

1. Penerapan aksesibilitas bisa menjadi syarat utama dalam pembuatan perijinan untuk mendirikan bangunan publik, sedangkan penerapan prinsip Universal Design menjadi keunggulan yang harus dihargai lebih.

2. Penegakan hukum dengan sanksi yang jelas.

3. Mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah.4. Kontrol dan pengawasan oleh

stakeholders.

11





perkotaan maupun pedesaan, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain. Langkah-langkah ini, yang di dalamnya harus termasuk identifikasi dan penghapusan semua hambatan terhadap aksesibilitas, antara lain harus berlaku bagi:(i) Bangunan, jalan,

transportasi dan fasilitas di dalam dan luar ruangan lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan, dan tempat kerja;

(ii) Informasi, komunikasi, dan pelayanan lainnya, termasuk pelayanan elektronik dan pelayanan gawat darurat;

2. Negara-negara Pihak juga harus mengambil langkah-langkah yang selayaknya untuk:(i) Membangun,

menyebarluaskan, dan memonitor pelaksanaan

12





standar-standar minimum dan panduan bagi aksesibilitas fasilitas dan pelayanan yang terbuka atau disediakan untuk publik;

(ii) Menjamin bahwa entitas privat yang menawarkan fasilitas dan pelayanan yang terbuka atau disediakan untuk publik mempertimbangkan semua aspek dalam hal aksesibilitas bagi orang-orang penyandang disabilitas;

(iii) Menyediakan pelatihan bagi para stakeholders berkaitan dengan persoalan aksesibilitas yang dihadapi oleh orang-orang penyandang disabilitas;

(iv) Menyediakan tanda-tanda dalam tulisan Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca serta dipahami di bangunan-bangunan dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi publik;

(v) Menyediakan berbagai

13





bentuk bantuan dan mediasi, termasuk pemandu, pembaca, dan interpreter bahasa isyarat yang profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan-bangunan dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi publik;

(vi) Memajukan bentuk-bentuk bantuan dan dukungan lainnya bagi orang-orang penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi;

(vii) Memajukan akses bagi orang-orang penyandang disabilitas bagi informasi serta teknologi dan sistem komunikasi terbaru, termasuk Internet;

(viii) Memajukan rancangan, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi pada tingkatan awal, sehingga teknologi dan sistem tersebut dapat diakses dengan biaya yang seminimal mungkin.

14





Pasal 20Negara-negara Pihak harus melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menjamin mobilitas personal orang-orang penyandang untuk sedapat mungkin menjamin independensi mereka, termasuk dengan:(a) Memfasilitasi mobilitas

personal orang-orang penyandang dengan cara dan pada waktu yang mereka pilih sendiri, dan dengan biaya yang terjangkau;

(b) Memfasilitasi akses bagi orang-orang penyandang

terhadap alat bantu mobilitas, peralatan, teknologi pendukung, dan berbagai bentuk bantuan dan mediasi kehidupan yang berkualitas, termasuk dengan menyediakan hal-hal tersebut dengan biaya yang terjangkau;

(c) Menyediakan pelatihan untuk keahlian mobilitas bagi

disabilitas

disabilitas

disabilitas

1. KepMen Perhubungan RI No. KM. 71 th 1995 tentang aksesibilitas bagi penyandang cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubungan

1. UU RI No.14 th 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 49

2. PP RI No.41 th 1993 tentang Angkutan Jalan pasal 53

3. KepMen Perhubungan RI No. KM. 6 th 1994 tentang tanda-

Mobilitas secara umum1. Transportasi publik darat, laut,

udara serta fasilitas penunjangnya (seperti bandara, terminal, pelabuhan dan halte) yang masih belum bisa diakses atau diskriminatif, baik sarana fisik maupun non fisik oleh semua penyandang disabilitas.

2. Diskriminatif dalam pelayanan dan kebijakan transportasi publik terhadap penyandang disabilitas.

3. Pencapaian lokasi bangunan-bangunan publik yang juga masih diskriminatif.

4. Pilihan moda transportasi yang aksesibel masih sangat terbatas.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan1. Belum adanya perlindungan

terhadap penyandang disabilitas pengguna kendaraan pribadi.

2. Penyeberangan masih menyulitkan penyandang

1. Penerapan aksesibilitas hingga universal design, pada fasilitas transportasi seperti halte, peron khusus di sarana fisik dan pelayanan harus dijamin pelaksanaannya.

2. Penegakan hukum dengan sanksi yang jelas.

3. Pelatihan pelayanan aksesibilitas bagi operator transportasi (sopir taksi, bus,

bandara, pramugari/a, dll.).4. Memancing adanya

transportasi alternatif yang aksesibel seperti accessible taxi.

1. Melengkapi kelengkapan perizinan dan informasi jalan raya.

2. Menunjuk bengkel atau pabrik dan menginformasikan atau menstandarkan kendaraan bermotor modifikasi yang

15





orang-orang penyandang dan bagi staf

spesialis yang bekerja dengan orang-orang penyandang

;(d) Mendorong entitas-entitas

yang memproduksi alat bantu mobilitas, peralatan, dan teknologi pendukung untuk mempertimbangkan segala aspek dari mobilitas bagi orang-orang penyandang

.

disabilitas

disabilitas

disabilitas

tanda khusus bagi penderita cacat tuna netra dan cacat tuna rungu dalam berlalu lintas di jalan

4. KepMen Perhubungan RI No. 31 th 1995 tentang terminal transportasi jalan pasal 6

5. KepMen Perhubungan RI No. KM. 71 th 1995 tentang aksesibilitas bagi penyandang cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubungan

disabiltas untuk melintas.3. Kendaraan yang dimodifikasi

harus dipromosikan penggunaannya namun juga harus tersertifikasi aman.

4. Terminal dan halte sebagian besar belum didesain aksesibel atau dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas, seperti loket yang tinggi, emplasemen yang tidak sejajar dengan lantai bus, perbedaan lantai tanpa ram, dll.

5. Bus atau angkutan darat yang dipergunakan hingga saat ini sebagian besar belum menyediakan ruang khusus untuk kursi roda maupun tempat duduk yang diutamakan bagi penyandang disabilitas.

6. Rambu, marka dan informasi belum dapat diterima dan dipahami oleh semua orang.

7. Staf bus belum secara merata mengetahui dan mampu melayani pengguna penyandang disabilitas secara

aman sesuai standar keamanan kendaraan.

3. Untuk perencanaan terminal/halte baru harus merujuk pada peraturan-peraturan dan standar aksesibilitas yang telah ada

4. Terminal-terminal yang telah ada dan belum aksesibel harus segera disempurnakan dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang bisa menghilangkan hambatan aksesibilitas tersebut

5. Bus/angkutan umum yang dipergunakan diganti dengan berlantai datar atau low floor bus dengan standar aksesibilitas yang lainnya (seperti lebar pintu, ruang khusus kursi roda, dll) atau menyediakan bus khusus yang aksesibel dan jadwal khusus pelayanan.

6. Variasi metode penyampaian informasi dan kelengkapan rambu disediakan.

7. Memberikan sosialisasi dan pelatihan standar pelayanan bagi penyandang disabilitas

16





1. UU RI No.13 th 1992 tentang Perkeretaapian, Pasal 35

2. KepMen Perhubungan RI No. KM. 71 th 1995 tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubungan.

baik dan benar.

Perkeretaapian1. Stasiun kereta sebagian besar

belum didesain aksesibel atau dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas, seperti loket yang tinggi, emplasemen yang tidak sejajar dengan lantai kereta, perbedaan lantai tanpa ram, dll.

2. Kereta yang dipergunakan hingga saat ini sebagian besar belum menyediakan ruang khusus untuk kursi roda maupun tempat duduk yang diutamakan bagi penyandang disabilitas, serta toilet yang aksesibel.

3. Rambu, marka dan informasi belum dapat diterima dan dipahami oleh semua orang

4. Staf perkeretaapian belum secara merata mengetahui dan mampu melayani pengguna penyandang disabilitas secara baik dan benar.

pada pengelola dan staf terminal, bus, angkutan umum, taksi, dll.

1. Untuk perencanaan stasiun-stasiun baru harus merujuk pada peraturan-peraturan dan standar aksesibilitas yang telah ada.

2. Stasiun-stasiun yang telah ada dan belum aksesibel harus segera disempurnakan dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang bisa menghilangkan hambatan aksesibilitas tersebut.

3. Gerbong-gerbong kereta yang dipergunakan diganti dengan gerbong-gerbong berlantai datar dengan standar aksesibilitas yang lainnya (seperti lebar pintu, ruang khusus kursi roda, dll) atau menyediakan satu gerbong khusus yang aksesibel dalam rangkaian kereta.


17





1. UU RI No.15 th 1992 tentang penerbangan pasal 42

2. PP RI No. 40 th 1995 tentang angkutan udara pasal 46


4. KepMen Perhubungan RI No. KM. 48 th 2002 tentang penyelenggaraan Bandar udara umum.

1. UU RI No. 21 th 1992 tentang pelayaran pasal 83

2. PP RI No. 82 th 1999 tentang Angkutan di Perairan pasal 86

Penerbangan1. Bandara udara sebagian besar

telah didesain aksesibel atau dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas, namun masih belum diperuntukkan untuk penumpang penyandang disabilitas mandiri.

2.Perlakuan terhadap penumpang penyandang disabilitas seringkali disamakan sebagai orang sakit, sehingga standar pelayanan menjadi berlebihan sekaligus tidak tepat.


Pelayaran1. Pelabuhan sebagian besar

belum didesain aksesibel atau dilengkapi dengan fasilitas

5. Memberikan sosialisasi dan pelatihan standard pelayanan bagi penyandang disabilitas pada pengelola dan staf perkeretaapian.

1. Untuk perencanaan bandara udara baru harus menerapkan aksesibilitas secara lengkap.

2. Bandara udara yang telah ada harus segera disempurnakan dan dilengkapi dengan fitur -fitur aksesibilitas.


4. Memberikan sosialisasi dan pelatihan standar pelayanan bagi penyandang disabilitas pada pengelola dan staf bandara udara.

1. Untuk perencanaan pelabuhan-pelabuhan baru harus merujuk pada peraturan-

18






4. KepMen Perhubungan RI No. KM. 32 th 2001 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan.

5. KepMen Perhubungan RI No. KM. 73 th 2004 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.

Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan

aksesibilitas, seperti loket yang tinggi, akses menuju kapal yang sulit, perbedaan ketinggian lantai tanpa ram, dll.

2. Desain kapal menyulitkan akses masuk penyandang disabilitas ke dalam kapal maupun bergerak di dalam kapal.


4. Staf pelayaran belum secara merata mengetahui dan mampu melayani pengguna penyandang disabilitas secara baik dan benar.

Pedestrian1. Jalur pedestrian yang sempit

(tidak memungkinkan untuk dilalui).

2. Jalur pedestrian yang tidak aman dari lubang, rambu-

peraturan dan standar aksesibilitas yang telah ada.

2. Pelabuhan yang telah ada dan belum aksesibel harus segera disempurnakan dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang bisa menghilangkan hambatan aksesibilitas tersebut.

3. Mencari kemungkinan kapal yang didesain aksesibel atau fitur-fitur tambahan yang bisa menghilangkan hambatan aksesibilitas.


5. Memberikan sosialisasi dan pelatihan standar pelayanan bagi penyandang disabilitas pada pengelola dan staf pelayaran.

1. Mempertegas batasan bersih jalur pedestrian untuk pedestrian (kegiatan di luar mobilitas pedestrian tidak dihitung).

2. Kualitas minimum sebuah

19





rambu maupun pedagang kaki lima dan parkir.

3. Jalur pedestrian yang tidak dilengkapi ubin pengarah dan peringatan.

1. Fisik, berupa fasilitas pendidikan dan fasilitas publik (community public), layanan pemerintah, pasar, fasilitas ibadah, tempat wisata, tempat parkir dan fasilitas lain yang sangat dekat dengan warga, yang aksesibel.

2. Fisik. Terintegrasinya sarana transportasi, mobilitas dan fasilitas publik sebagai satu kesatuan unit aksesibilitas.

3. Non fisik. Pelayanan personal asisten bagi penyandang disabilitas yang tidak bisa melakukan mobilitas mandiri terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.

pedestrian harus memenuhi empat azas aksesibilitas.

3. Melengkapi pedestrian sesuai atau di atas standar peraturan yang ada.

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat tentang fasilitas yang aksesibel terutama untuk difabel.

2. Training difabilitas bagi pelayan publik.

3. Pemerintah perlu menyediakan personal asisten dan alat bantu khusus di tempat fasilitas publik.

4. Perizinan IMB harus menyer-takan keterhubungan bangunan dengan bangunan lain atau fasilitas umum lainnya yang terjamin aksesibilitasnya.

5. Pembangunan motivasi bagipenyandang disabilitas, dapat berupa pelatihan bagi penyandang disabilitas untuk lebih percaya diri.

20





1. Banyaknya fasilitas publik baik yang dikelola pemerintah maupun swasta yang belum aksesibel/menerapkan peraturan aksesibilitas.

2. Peraturan-peraturan mengenai aksesibilitas seperti Permen PU No. 30/PRT/M/2006 belum diketahui secara merata dan belum digunakan sebagai acuan aturan desain.

3. Keberadaan fasilitas-fasilitas publik yang aksesibel yang terbatas dan belum terpetakan dan terinformasikan ke masyarakat kota.

4. Peraturan pemerintah di level kota dan kabupaten belum ada dan atau belum dilaksanakan.

5. Keterbatasan informasi teknologi maupun keberadaan teknologi yang mampu

6. Pemerintah/swasta pengelola bangunan perlu menyediakan personal asisten dan alat bantu khusus di tempat fasilitas publik sebagai wujud pelayanan bagi semua orang.

1. Kontrol ketat terhadap perizinan pendirian bangunan dengan keharusan mengimplementasikan aksesibilitas.

2. Sosialisasi peraturan yang lebih sering kepada arsitek, Dinas PU & Dinas Perizinan Bangunan di daerah-daerah, dan masyarakat melalui institusi (Dep. PU, Ikatan Arsitek Indonesia, dll), dan media massa.

3. Peluncuran informasi fasilitas-fasilitas aksesibel lewat selebaran, peta-peta wilayah maupun website wilayah.

4. Mendesak daerah-daerah me-nerbitkan peraturan daerah tentang penerapan aksesibilitas pada bangunan

21



UUD 1945 Pasal 28 H ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 2



menunjang aksesibilitas dan terjangkau.

gedung dan fasilitas publik lainnya.

5. Mendorong berbagai pihak (universitas, lembaga penelitian dan industri) untuk lebih banyak melakukan pengembangan dan riset teknologi-teknologi aksesibilitas; serta dukungan melalui skema dana penelitian dan lainnya.

22



ISI CRPD MENGENAI

BENCANA ALAM

(SITUASI DARURAT)



BAB II. REKOMENDASI BIDANG BENCANA ALAM (SITUASI DARURAT)

23

Pasal 11:Negara-negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam, selaras dengan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional.

Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaPasal 6:Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:a. Pengurangan risiko bencana

dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;

b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;

d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;

e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;

f. Pengalokasian anggaran pe-nanggulangan bencana dalam

PRA BENCANA

1.1 Adanya sosialisasi dan peningkatan kesadaran mengenai kebutuhan khusus penyandang disabilitas bagi para pemangku kepentingan.

2.1 Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas agar kebutuhan dan kepentingan mereka sebagai subyek dari program pengurangan risiko bencana diperhatikan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan dan kebijakan yang mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana.

2.2 Membuat program pengurangan risiko bencana yang memperhitungkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan melibatkan penyandang disabilitas

1. Kurang adanya program persiapan bencana yang sensitif terhadap penyandang disabilitas.

2. Kurang adanya keterlibatan penyandang disabilitas dalam program-program pendidikan pengurangan risiko bencana, (penyandang disabilitas lebih diposisikan sebagai obyek dalam program tersebut, bukan subyek, antara lain dalam program simulasi evakuasi).

ISI CRPD MENGENAI

BENCANA ALAM

(SITUASI DARURAT)


DAN KEBIJAKAN DI INDONESIAPERMASALAHAN REKOMENDASI 45

bentuk dana siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 8:Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:a. Penjaminan pemenuhan hak

masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;

b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

c. Pengurangan risiko bencana & pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan

d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

3. Kurangnya aksesibilitas informasi dan materi ajar/belajar terkait dengan pengurangan risiko bencana. Informasi yang tersedia kurang dapat diakses oleh penyandang disabilitas dengan kriteria tertentu, seperti tuna netra, gangguan intelektual, dan tuna rungu).

dalam program-program evakuasi secara bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Program yang dikembangkan harus menggunakan media yang aksesibel bagi semua warga masyarakat.

3.1 Adanya pembuatan dan penyebaran informasi yang aksesibel untuk penyandang disabilitas, misalnya: • Tuna rungu menggunakan

tanda gambar atau lampu.• Tuna netra menggunakan

suara atau bunyi-bunyian,• Tuna grahita

menggunakan pendekatan bahasa yang sederhana dan memberikan isyarat tanda bahaya.

3.2 Mengintegrasikan pendidikan pengurangan risiko bencana dan praktek simulasi evakuasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang melibatkan semua anak

BAB II. Rekomendasi Bidang Bencana Alam (Situasi Darurat)

24

ISI CRPD MENGENAI

BENCANA ALAM

(SITUASI DARURAT)



Pasal 26:(1) Setiap orang berhak :

a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;

b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.

d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

e. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan

1. Penyandang disabilitas belum sepenuhnya dapat bertindak cepat melakukan penyelamatan diri ketika terjadi bencana karena adanya hambatan lingkungan yang menghalangi mobilitasnya.

2. Dalam tindakan penyelamatan ketika terjadi bencana, lingkungan terdekat penyandang disabilitas (keluarga, sekolah, asrama, masyarakat) kurang dapat bertindak cepat dan tepat dalam membantu penyandang disabilitas melakukan penyelamatan.

ke dalam program dan/atau kurikulum sekolah (SLB dan Sekolah Inklusi).

1.1. Adanya rencana penye-lamatan bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas yang memiliki hambatan mobilitas.

2.1. Rencana penyelamatan perlu mencakup siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana melaksanakan tindakan ketika terjadi bencana. Misalnya, untuk tuna grahita yang mampu rawat, hendaknya ada pihak keluarga terdekat yang bertanggung jawab dalam proses penyelamatan, dan kewajiban pemerintah dalam mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan terhadap keluarga penyandang disabilitas

KETIKA TERJADI BENCANA


25

ISI CRPD MENGENAI

BENCANA ALAM

(SITUASI DARURAT)



komunitasnya; danf. Melakukan pengawasan

sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 69 :(1) Pemerintah dan pemerintah

daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.

(2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.

(3) Besarnya bantuan santunan

1. Kurangnya pendataan yang spesifik mengenai identitas dan kondisi penyandang disabilitas. Biasanya pendataan hanya berkisar luka ringan, berat dan meninggal, penyandang disabilitas.

2. Kurangnya fasilitas dan layanan fisik dan non fisik yang aksesibel (informasi dan layanan konseling) bagi penyandang disabilitas di tempat penampungan pengungsi.

1.1 Adanya pemetaan dan assessment yang jelas mengenai kondisi penyandang disabilitas sekurang-kurangnya mencakup jenis kelamin, umur, jenis disabilitas, kondisi fisik dan psikis akibat bencana (luka ringan/berat, meninggal, trauma psikis), dan tindakan medis dan psikis pertama yang sudah diberikan.

2.1 Tersedianya fasilitas dan layanan fisik dan non fisik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di tempat penampungan pengungsi.

2.2 Harus ada pendampingan medis dan psikososial bagi penyandang disabilitas korban bencana.

PASCA BENCANA

26


ISI CRPD MENGENAI

BENCANA ALAM

(SITUASI DARURAT)



duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

(4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

3. Kurang teridentifikasinya kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas pasca bencana.

4. Pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana (lama dan baru).

3.1 Adanya pemetaan dan assessment yang jelas dan terperinci mengenai kebutuhan yang sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.

4.1 Perlunya dikembangkan program dukungan sosial-ekonomi bagi penyandang disabilitas yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana.


27

ISI CRPD MENGENAI

REHABILITASI, HABILITASI

DAN JAMINAN SOSIAL



BAB III. REKOMENDASI BIDANG REHABILITASI, HABILITASI DAN JAMINAN SOSIAL

29

Pasal 26:

1. Negara-Negara Pihak wajib menerapkan langkah yang efektif, dan tepat termasuk dengan memberikan dukungan lewat sesama, untuk memungkinkan penyandang disabilitas mencapai kemandirian maksimal, kemampuan fisik, mental, sosial dan keterampilan penuh serta keikutsertaan dan partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan.

Untuk itu, Negara-Negara Pihak wajib mengorganisasikan, memperkuat dan memperluas program dan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi, terutama di bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan, dan layanan sosial, yang di dalamnya layanan dan program ini:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Pasal 16:Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan upaya :1. Rehabilitasi;2. Bantuan sosial;3. Pemeliharaan taraf

kesejahteraan sosial.

2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Pasal 36Rehabilitasi bagi penyandang cacat meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial.

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI NOMOR :

KEP-205/MEN/1999 Tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat

REHABILITASI & HABILITASI

1. Belum tersedianya pusat rehabilitasi yang menyelenggarakan program rehabilitasi dan habilitasi secara komprehensif (aspek sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan) di setiap propinsi.

1.1 Program Rehabilitasi idealnya tersedia di setiap Provinsi dan diselenggarakan secara menyeluruh termasuk diantaranya harus menyediakan layanan kesehatan, terapi fisik, bimbingan konseling/psikis, vokasional, kehidupan sosial dan pendidikan.

1.2 Program rehabilitasi dan habilitasi harus ditujukan untuk penguatan dan pemberdayaan, oleh karena itu Undang-Undang yang berkaitan dengan rehabilitasi dan habilitasi atau penyelenggaranya harus memasukkan ketentuan sebagai berikut :1) Setiap disabilitas harus

dilakukan assessment sehingga dapat diketahui kebutuhannya,



(a) Dimulai pada tahap seawal mungkin, dan didasarkan pada asessment multi disipliner terhadap kebutuhan dan kekuatan individu;

(b) Mendukung partisipasi dan keikutsertaan di seluruh aspek masyarakat secara sukarela, dan tersedia bagi penyandang disabilitas di lokasi terdekat dengan tempat tinggal mereka, termasuk di daerah perdesaan.

2. Negara-Negara Pihak wajib memajukan pengembangan pelatihan pendahuluan dan lanjutan bagi profesional dan karyawan yang bekerja dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi.

Pasal 8(1) Tenaga kerja penyandang

cacat berhak memperoleh rehabilitasi vokasional setelah mendapat rehabilitasi medis, sosial dan atau edukasional.

(2) Rehabilitasi vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan penyuluhan jabatan, pelatihan kerja dan penempatan secara selektif.

(3) Untuk memperoleh rehabilitasi vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga kerja penyandang cacat harus mendaftarkan diri pada penyelenggara penempatan tenaga kerja.

7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 74 :(1) Perseroan yang menjalankan

kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan

2) Peningkatan kemampuan tenaga pelaksana habilitasi dan rehabilitasi,

3) Mengembangkan pengetahuan, ristek dan alat-alat yang diperlukan dalam habilitasi dan rehabilitasi.

4) Evaluasi alat bantu penyandang disabilitas secara berkala untuk mendukung kesehatan dan partisipasi sosial penyandang disabilitas secara optimal.

2.1 Mengadopsi prinsip, strategi dan konsep RBM-Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (Community Based Rehabilitation/CBR) dan mensosialisasikan kepada penyelenggara rehabilitasi baik pemerintah maupun swasta serta memastikan

2. Rehabilitasi masih selalu dilihat secara medik, sehingga rehabilitasi yang dilakukan sebatas medis. Rehabilitasi social sudah dilakukan oleh Kemensos tetapi belum sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

ISI CRPD MENGENAI


DAN JAMINAN SOSIAL

30

BAB III. Rekomendasi Bidang Rehabilitasi, Habilitasi dan Jaminan Sosial



3. Negara-Negara Pihak wajib memajukan ketersediaan, pengetahuan dan penggunaan alat bantu dan teknologi, didesain bagi penyandang disabilitas, terkait dengan habilitasi dan rehabilitasi.

sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

untuk dilaksanakan. 2.2 Membangun dan

mengembangkan peer group counseling/penguatan sesama teman untuk memampukan penyandang disabilitas dengan mempertahankan kemandirian serta mengembangkan partisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan.

3.1 Pendampingan harus dilakukan mulai dari pelatihan soft skill, tips interview, sampai pada tahap penempatan kerja, selama bekerja, perlindungan produk dan perlindungan pasar.

3. Rehabilitasi vokasional yang dilakukan selama ini tidak dijalankan secara serius. Rehabilitasi vokasional dilakukan sebatas pelatihan kerja. Sebenarnya rehabilitasi vokasional juga mencakup vokasional terapi, kemudian sampai pada penempatan kerja, dan perlindungan terhadap produk dan pemasarannya.

4. Pelatihan ekonomi masih bersifat stigmatis (misal: pijat

4.1 Setiap disabilitas harus dilakukan assessment secara

31


ISI CRPD MENGENAI


DAN JAMINAN SOSIAL



detail sehingga dapat diketahui potensi yang bisa dikembangkan.

4.2 Pelibatan keluarga dan masyarakat melalui strategi RBM akan mengurangi praktek pelatihan yang bersifat stigmatis.

Mendukung sektor swasta untuk membuat tindakan-tindakan afirmasi dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui program-program CSR, diantaranya dengan menyusun peraturan yang terkait dengan pelaksanaan Program CSR untuk pemberdayaan penyandang disabilitas dan mensosialisasikannya kepada sektor publik dan swasta.

untuk tuna netra, jahit untuk tuna daksa, dsb.).

5. Peraturan mengenai pelak-sanaan program CSR (Corporate Social Responsibility) belum mengatur penggunaan dana CSR bagi program pengembangan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk rehabilitasi dan habilitasi.

6. Kurangnya sensitifitas dari sektor publik dan swasta untuk pengembangan dan pemberdayaan komunitas penyandang disabilitas dalam hal kesejahteraan sosial.

32

ISI CRPD MENGENAI


DAN JAMINAN SOSIAL




7.1 Penyediaan alat bantu yang kaitannya dengan assessment klinis harus difasilitasi oleh Kementrian Kesehatan. Sedangkan kebijakannnya di jalankan oleh Kementerian Sosial.

8.1 Kebutuhan akan alat bantu tersebut, harus dialokasikan dalam kebijakan nasional dan dalam Anggaran Belanja Negara maupun Anggaran Belanja Daerah.

9.1 Peningkatan kemampuan tenaga pelaksana rehabilitasi dan habilitasi dalam hal assessment klinis penyediaan alat bantu (sesuai dengan panduan WHO tentang penyediaan alat bantu di negara berkembang).

10.1 Peningkatan kemampuan tenaga pelaksana rehabilitasi dan habilitasi dalam hal

7. Masih terjadi “tumpang-tindih” Kebijakan antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial terkait dengan layanan alat bantu.

8. Ketersediaan alat bantu hanya diberikan kepada pemegang ASKES.

9. Beberapa alat bantu (prostetik – orstetik, kacamata) masih dianggap sebagai aksesoris, sehingga ketersediaan dalam layanan kesehatan di berbagai institusi pemberi layanan kesehatan masih kurang atau belum tersedia.

10. Produksi alat bantu (kursi roda, tongkat tuna netra, prostetik-orstetik, alat bantu

33

ISI CRPD MENGENAI


DAN JAMINAN SOSIAL




assessment klinis penyediaan alat bantu (sesuai dengan panduan WHO/Organisasi Kesehatan Dunia tentang penyediaan alat bantu di negara berkembang).

10.2 Pemerintah mendorong munculnya kearifan lokal terkait dengan penyediaan alat bantu dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.

Pasal 28:1. Negara-Negara Pihak

mengakui hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak bagi mereka sendiri dan keluarganya, mencakup makanan, pakaian dan perumahan yang layak dan untuk peningkatan berkelanjutan kondisi hidup, dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (3) :

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.


Pasal 16:

JAMINAN SOSIAL

1. Jaminan sosial belum menyeluruh, dan hanya untuk penyandang disabilitas berat dan dengan pendekatan yang dipakai adalah kemiskinan.

2. Penyandang disabilitas belum menjadi sasaran khusus dalam kelompok sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial.

1.1 Konsep bantuan sosial harus diganti menjadi jaminan sosial di semua aspek hak asasi dan tidak berdasarkan pada pendekatan kemiskinan.

2.1 Adanya skema khusus Jaring Pengaman Sosial bagi penyandang disabilitas.

34

ISI CRPD MENGENAI


DAN JAMINAN SOSIAL

dengar, dll.) di Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas.




melindungi dan memajukan pemenuhan hak ini tanpa

diskriminasi atas dasar disabilitas;

2. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk perlindungan sosial dan penikmatan hak tersebut tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas, dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak ini, termasuk tindakan:(a) Menjamin akses yang

sama bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih dan untuk menjamin akses terhadap pelayanan, peralatan, dan bantuan lain terkait disabilitas yang layak dan terjangkau.

(b) Menjamin akses bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang

Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan upaya :1. Rehabilitasi;2. Bantuan sosial;3. Pemeliharaan taraf kesejah teraan sosial.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 41:

Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pasal 9:Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

35

ISI CRPD MENGENAI


DAN JAMINAN SOSIAL

3. Masih adanya kasus penyandang disabilitas ditolak menjadi peserta produk asuransi oleh penyelenggara asuransi.

3.1 Penyusunan peraturan perasuransian yang menegaskan bahwa semua penyelenggara asuransi harus mengakomodasi penyandang disabilitas.




disabilitas perempuan dan anak-anak terhadap program perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan.

(c) Menjamin akses bagi penyandang disabilitas dan keluarganya yang hidup dalam kemiskinan untuk mendapatkan bantuan dari Negara melalui pengeluaran terkait disabilitas, mencakup pelatihan, bimbingan, bantuan finansial dan perawatan sementara (respite care);

(d) Menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap program perumahan umum;

(e) Menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program pensiun.

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 16 :Setiap orang berhak mendapatkan manfaat dan informasi tentang pelaksanaan jaminan sosial yang diikuti.

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pasal 18 :Jenis program jaminan sosial meliputi:a. jaminan kesehatanb. jaminan kecelakaan kerjac. jaminan hari tuad. jaminan pensiune. jaminan kematian

36

ISI CRPD MENGENAI


DAN JAMINAN SOSIAL


ISI CRPD MENGENAI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI



BAB IV. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

37

Pasal 21: Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang sesuai untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide atas dasar kesetaraan yang lainnya, dan melalui semua bentuk komunikasi sesuai pilihan mereka, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dari Konvensi ini, termasuk dengan:

a) Menyediakan informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum kepada penyandang disabilitas dalam bentuk dan teknologi yang dapat dijangkau sesuai dengan berbagai jenis disabilitas secara tepat waktu dan tanpa adanya biaya tambahan;

b) Menerima dan memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat, Braille, komunikasi

UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 9:(1) Setiap Badan Publik wajib

mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Informasi yang berkaitan

dengan Badan Publik;b. Informasi mengenai

kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;

c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana

1. Belum adanya peraturan yang mendorong badan publik maupun badan milik swasta untuk menyediakan informasi yang ditujukan kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk yang aksesibel bagi penyandang disabilitas seperti dokumen standar dalam format huruf braille maupun dokumen cetak yang diperbesar. Belum adanya peraturan tersebut menyebabkan kebijakan layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik maupun badan milik swasta tidak memperhatikan kebutuhan aksesibilitas informasi publik bagi penyandang disabilitas.

2. Adanya hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas untuk dapat menyampaikan pendapat dan memahami pendapat orang lain pada pertemuan umum.

1.1 Penyusunan prinsip aksesibilitas informasi dan komunikasi publik bagi penyandang disabilitas dalam peraturan tingkat nasional maupun daerah yang mewajibkan penyelenggara informasi dan komunikasi baik milik publik maupun swasta untuk menyediakan format-format informasi alternatif, seperti bahasa isyarat, braille, dokumen dengan cetak perbesaran maupun format lain yang memudahkan bagi penyandang disabilitas menerima dan memahami isi informasi.

2.1 Penyelenggaraan pertemuan umum yang lebih ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas, seperti dengan penyediaan penterjemah bahasa isyarat

ISI CRPD MENGENAI




augmentative dan alternatif, dan semua cara, alat dan bentuk komunikasi lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam interaksi resmi;

c) Menyerukan entitas-entitas swasta yang menyediakan layanan kepada masyarakat umum, termasuk melalui Internet, untuk menyediakan informasi dan layanan dalam bentuk yang dapat dijangkau dan digunakan oleh penyandang disabilitas;

d) Mendorong media massa, termasuk penyedia informasi melalui internet, untuk membuat layanan mereka dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas;

e) Mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat.

dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.

(6) Ketentuan tentang kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pasal 10:(1) Badan Publik wajib

mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup Orang banyak dan ketertiban umum.

(2) Kewajiban menyebarluaskan

Hal ini disebabkan belum ramah dan aksesibelnya komunikasi yang terjadi pada pertemuan umum tersebut, seperti tidak adanya penterjemah bahasa isyarat dan running text yang disediakan bagi tuna rungu, tidak tersedia materi tertulis yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam bentuk cetakan format huruf braille bagi tuna netra, alur proses komunikasi terlalu cepat, dan sebagainya.

dan running text bagi tuna rungu, penyediaan materi tertulis dalam bentuk cetakan format huruf braille bagi tuna netra, alur komunikasi disesuaikan dengan kesiapan peserta dalam mengikuti alur pembicaraan (tidak terlalu cepat), serta penggunaan bahasa yang sederhana yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas mental atau orang dengan masalah kejiwaan/ODMK.

2.2 Pengembangan code of conduct komunikasi publik yang memberikan akomodasi penuh atas media komunikasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

2.3 Penyusunan prosedur tetap (Protap) yang mengharuskan adanya alur, media, dan sarana yang ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas pada pertemuan umum yang

38

BAB IV. Rekomendasi Bidang Informasi & Komunikasi

ISI CRPD MENGENAI




Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. 3. Belum adanya sistem

informasi yang adaptif seperti pengumuman dalam bentuk audio visual dan format huruf braille pada tempat-tempat publik dan tempat pelayanan publik, serta belum adanya petugas informasi pada tempat-tempat umum dan tempat pelayanan publik yang mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat.

4. Mahalnya harga perangkat teknologi informasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, sehingga tidak terjangkau bagi sebagian besar penyandang disabilitas.

diselenggarakan oleh pemerintah dan DPR/ DPRD seperti acara Musrenbang dan penjaringan aspirasi masyarakat

3.1 Pemerintah mendorong pengelola-pengelola pelayanan publik untuk menyediakan media informasi yang aksesibel seperti pengumuman dalam bentuk audio visual, format huruf braille, maupun petugas informasi yang memahami bahasa isyarat.

4.1 Pemerintah membuat kebijakan khusus berupa pengurangan pajak bea masuk dan PPN untuk perangkat teknologi informasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sehingga dapat menekan harga perangkat tersebut di pasar Indonesia.

39


ISI CRPD MENGENAI




5. Kurangnya penelitian di Indonesia dalam rangka pengembangan teknologi informasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, perangkat teknologi informasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sebagian besar masih merupakan produk dari luar negeri, seperti screen reader software.

6. Berbagai penyedia layanan melalui internet seperti e-banking dan lain-lain tidak memperhatikan standar aksesibilitas yang

4.2 Pemerintah memberikan subsidi/bantuan kepada penyandang disabilitas untuk pembelian perangkat teknologi informasi yang aksesibel.

5. 1 Pemerintah mendorong penelitian, pengembangan dan produksi teknologi informasi di Indonesia yang dapat mendukung penyediaan sarana informasi yang aksesibel dan murah bagi penyandang disabilitas. Untuk melaksanakan hal ini pemerintah perlu mengembangkan kerja sama dan melibatkan perguruan tinggi maupun sektor swasta di bidang teknologi informasi.

6.1 Pemerintah menyusun aturan yang mewajibkan kepada penyedia layanan internet untuk menerapkan standar aksesibilitas website

40


ISI CRPD MENGENAI




menyebabkan penyandang disabilitas visual tidak dapat memanfaatkannya secara mandiri.

bagi penyandang disabilitas.

6.2 Pemerintah menyusun aturan yang mewajibkan kepada penyedia layanan perbankan online untuk menyediakan fitur layanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, antara lain berupa token suara bagi tuna netra.

41


ISI CRPD MENGENAI

PENDIDIKAN



BAB V. REKOMENDASI BIDANG PENDIDIKAN

43

Pasal 24 ayat 1Setiap penyandang disabilitas memiliki hak atas pendidikan dan negara harus menjamin pemenuhan hak tersebut melalui sistem pendidikan yang inklusif di semua tingkatan pendidikan dan pembelajaran jangka panjang.

1. Undang-Undang Dasar 1945Pasal 28C :(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 31 :(1) Setiap warga negara berhak

mendapat pendidikan.

2. UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Pasal 11:Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat

1. Kesadaran yang masih rendah pada pemerintah, dan masyarakat, termasuk penyelenggara pendidikan mengenai hak-hak pendidikan penyandang disabilitas.

2. Pemahaman pemerintah dan penyelenggara pendidikan yang kurang mengenai prinsip- prinsip penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

3. Kedua faktor di atas menyebabkan minimnya layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas atau tidak teraksesnya pendidikan umum bagi siswa penyandang disabilitas, yang kemudian berimbas pada rendahnya partisipasi penyandang disabilitas pada semua jenjang pendidikan: pendidikan dini, dasar dan menengah, apalagi pendidikan tinggi.

1. Semua Peraturan Perundang-undangan yang memuat hak pendidikan warga Negara harus secara tegas atau eksplisit menyebutkan pula hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

2. Segala Peraturan Perundang-

undangan tentang hak pendidikan yang belum menyebut secara eksplisit hak penyandang disabilitas, harus diubah atau diganti sehingga memuat secara eksplisit tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

3. Sosialisasi mengenai penyelenggaraan pendidikan

bagi penyandang disabilitas bagi penyelenggara pendidikan dan masyarakat.

4 Sosialisasi mengenai hak pendidikan penyandang disabilitas kepada masyarakat luas, termasuk orang tua dari

ISI CRPD MENGENAI

PENDIDIKAN



kecacatannya.

Pasal 12:Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya.

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 15 :Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Penjelasan Pasal 15:Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan

4. Dalam UUD masih disebutkan secara umum (tidak menyebutkan secara spesifik hak pendidikan bagi penyandang disabilitas).

5. Dalam UU No. 4 tahun 1997 penyebutan ”sesuai dengan derajat kecacatannya” merupakan restriksi terhadap hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan secara inklusif, karena tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan secara sah untuk menetapkan derajat kecacatan seseorang yang akan memasuki suatu jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.

6. UU No. 20 tahun 2003 meletakkan pendidikan inklusif hanya sebagai alternatif (inklusivisme tidak dijadikan sebagai prinsip utama sistem pendidikan nasional).

anak penyandang disabilitas/ berkebutuhan khusus.

44

BAB V. Rekomendasi Bidang Pendidikan

ISI CRPD MENGENAI

PENDIDIKAN



secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 32 :(1) Pendidikan khusus

merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan

7. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 9 ayat 2) bahkan mengarahkan pendidikan segregatif bagi penyandang disabilitas (berlawanan dengan prinsip inklusivisme).

8. Isi Permendiknas No. 70

tahun 2009 yang antara lain menyebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan penyediaan paling sedikit 1 SD dan 1 SMP di tiap kecamatan, dan 1 SMA atau SMK di tiap kabupaten pasti tidak mungkin akan dapat segera memenuhi hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas secara cepat (terutama bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari lembaga pendidikan yang dapat diaksesnya).

45


ISI CRPD MENGENAI

PENDIDIKAN



layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

4. UU Nomor 39 Tahun 1999

Tentang HAMPasal 12 :Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

46


ISI CRPD MENGENAI

PENDIDIKAN



6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 9 :(1) Setiap anak berhak

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga. berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 24, ayat 2 Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada penyandang disabilitas yang dikucilkan dari sistem pendidikan umum karena

Sampai ditetapkannya PERMENDIKNAS no. 70 Th 2009 kebijakan mengenai pendidikan inklusi masih belum tegas dan belum mempunyai arah yang jelas, sehingga sampai saat

1. Sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan ideologi pendidikan inklusi, misalnya: demokrasi dan anti diskriminasi, memahami

47


ISI CRPD MENGENAI

PENDIDIKAN



ini implementasinya pun tidak maksimal. Ini terlihat pada : a. Kurangnya komitmen penyelenggara pendidikan

termasuk dinas pendidikan di daerah dan sekolah-sekolah umum dalam melaksanakan pendidikan inklusi atau melibatkan anak berkebutuhan khusus.

b. Minimnya pemahaman mengenai pendidikan inklusi sehingga penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya.

c. Secara keseluruhan dana pendidikan yang dialokasikan untuk pendidikan inklusif masih terbatas

d. Keterbatasan dana berimbas pada terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pada penyelenggaraan pendidikan inklusi yang menghambat aksesibilitas atau

perbedaan, dan inklusi sebagai perubahan sistem pendidikan bukan sebagai proses asimilasi anak penyandang disabilitas di pendidikan umum.

2. Adanya mekanisme sangsi dan reward yang jelas bagi penyelenggara pendidikan dalam menjamin partisipasi penyandang disabilitas pada sekolah reguler.

3. Disediakannya sarana dan prasarana yang memadai mulai dari aksesibilitas fisik, perlengkapan alat pembelajaran, penyediaan guru, serta dilakukannya modifikasi kurikulum, metode pembelajaran serta evaluasi.

4. Adanya alokasi anggaran yang jelas bagi pelaksanaan pendidikan inklusi dan mekanisme pengalokasian yang jelas.

5. Perlu adanya insentif bagi guru-guru untuk pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus, terutama dalam runjangan fungsionalnya.

1. Pemerintah hendaknya

48


alasan disabilitasnya. Pemerintah juga harus memastikan tersedianya pendidikan inklusi pada semua jenjang pendidikan.

ISI CRPD MENGENAI

PENDIDIKAN



Pasal 24, ayat 3Pemerintah hendaknya memastikan bahwa penyandang disabilitas bisa mengembangkan keterampilan sosialnya untuk menfasilitasi proses partisipasinya dalam pendidikan sebagaimana anggota masyarakat lain. Untuk tujuan ini pemerintah berkewajiban menyediakan informasi dan sarana komunikasi dalam bentuk-bentuk alternatif seperti Braille atau bahasa isyarat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pendidikan anak tuna netra dan tuna rungu dilakukan dengan metode komunikasi dan lingkungan pembelajaran yang sesuai sehingga bisa memaksimalkan perkembangan akademik dan sosial dari siswa tersebut.

1. Tersedianya informasi dan sarana komunikasi alternatif masih sangat terbatas pada konteks pendidikan khusus yang segregatif (terpisah). Sementara pada institusi penyelenggara pendidikan inklusi fasilitas seperti ini belum tersedia sehingga siswa tuna netra dan tuna rungu misalnya masih belum terakomodasi pada sekolah inklusi.

2. Bahkan pada pendidikan khusus (SLB), sarana pembelajaran seperti buku atau alat peraga dalam format alternatif (ex. Braille, audio dan digital) masih terbatas dan tidak secara regular direvisi untuk disesuaikan dengan perkembangan kurikulum.

memastikan bahwa penyelenggara pendidikan menyediakan sarana belajar yang aksesibel, antara lain meliputi:

a. Bahan ajar dan buku teks, dalam bentuk alternatif. Yang dimaksud dengan bentuk alternatif adalah bentuk Braille, Audio (buku yang berbentuk kaset), atau buku digital (CD) yang bisa diakses tuna netra.

b. Penerjemah bahasa isyarat untuk siswa tuna rungu

c. Penyediaan gambar-gambar alat peraga visual yang sangat membantu siswa yang memiliki autisme.

d Modifikasi dalam kurikulum serta metode penyampaian materi pembelajaran untuk memastikan teraksesnya pendidikan bagi penyandang disabilitas.

2. Pemerintah juga perlu memberi perhatian pada pengembangan teknologi bantu belajar (assistive devices) baik berupa

49


ISI CRPD MENGENAI

PENDIDIKAN



piranti lunak atau piranti keras. Yang masuk dalam kategori assistive devices misalnya: a. Program pembaca layar

(screen reader) yang menyuarakan tulisan pada layar komputer bagi tuna netra.

b. Alat peraga belajar seperti peta yang tactile (bisa diraba).

c. Kaca pembesar atau mesin pembesar font buku cetak bagi siswa yang memiliki low vision (kadar penglihatan yang sangat rendah).

d. Alat yang mampu memin-dahkan/menterjemahkan suara ke dalam bentuk tertulis di layar komputer bagi siswa/mahasiswa tuna rungu.

Semua akomodasi di atas harus tersedia di institusi pendidikan dalam semua jenjang karena sangat penting bagi terciptanya aksesibilitas informasi dan literasi yang sangat vital bagi pendidikan penyandang disabilitas.

50


ISI CRPD MENGENAI

PENDIDIKAN



Pasal 24, ayat 4Dalam proses realisasi pemenuhan hak penyandang disabilitas pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyediakan guru yang mempunyai keterampilan Braille atau bahasa isyarat, termasuk guru-guru penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Pasal 8:

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Penjelasan Pasal 8:

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang disabilitas.

1. Minimnya jumlah guru yang terlibat dalam pendampingan ABK di sekolah reguler dan sekolah khusus.

2. Kompetensi guru, khususnya di sekolah reguler yang masih minim mengenai pendidikan khusus atau inklusi sehingga dalam pengajaran siswa berkebutuhan khusus tidak maksimal.

3. Minimnya pengetahuan guru dan pejabat sektor pendidikan mengeni anak-anak yang mempunyai hambatan mental dan perilaku (ADHD, Austism, Conduct Disorder, slow laerners, dll.) di sekolah-sekolah umum menyebabkan anak kurang dipahami dan diperlakukan dengan buruk.

1. Penambahan jumlah guru bantu yang mendukung pendampingan ABK di sekolah reguler dan sekolah khusus.

2. Komponen pendidikan khusus dan inklusi hendaknya menjadi komponen wajib pada kurikulum pendidikan guru di semua jurusan kependidikan.

3. Adanya pengembangan kemampuan atau training yang diberikan secara rutin kepada guru-guru sekolah umum maupun sekolah khusus, mengenai pendidikan ABK dan inklusi.

4. Pemerintah hendaknya memberi perhatian pada pengembangan penelitian berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran penyandang disabilitas.

51


ISI CRPD MENGENAI

PENDIDIKAN



Pasal 24 ayat 5Negara harus memastikan bahwa individu penyandang disabilitas bisa mengakses pendidikan tinggi, pelatihan keterampilan, pendidikan dewasa dan pendidikan berkesinambungan tanpa mengalami diskriminasi. Untuk itu, pemerintah wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi individu penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Pasal 45:

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Penjelasan Pasal 45:

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan dosen dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang disabilitas.

1. Belum ada kebijakan yang secara spesifik menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pendidikan tinggi, pendidikan ketrampilan (vokasional) atau pendidikan non formal. Kebijakan pendidikan inklusi masih sangat terfokus pada pendidikan dasar dan menengah.

2. Tidak adanya kebijakan tersebut berimbas pada tidak teraksesnya pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas karena tidak adanya akomodasi yang disediakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi. Partisipasi penyandang disabilitas di pendidikan tinggi menjadi sangat rendah, diperkirakan kurang dari 1% dari jumlah penyandang disabilitas.

3. Masih minimnya buku atau sumber informasi dan

1. Perlu dirumuskan kebijakan yang secara spesifik menjamin pemenuhan penyandang disabilitas di pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya memberi mandat bagi penyelenggara pendidikan tinggi untuk menyediakan akomodasi yang layak.

2. Akomodasi tersebut menyangkut berbagai aspek yang menunjang pembelajaran penyandang disabilitas dan meliputi:a. Aksesibilitas fisik bangunan

seperti: tersedianya ram, lift dan kamar mandi yang bisa diakses kursi roda, serta nomor atau nama kelas dalam tulisan Braille.

b. Modifikasi kurikulum & teknik pembelajaran. Misalnya : penggunaan proyektor oleh dosen di dalam kelas harus disertai dengan keterangan tertulis.

c. Penyediaan bahan ajar

52


ISI CRPD MENGENAI

PENDIDIKAN



pengetahuan yang tersedia dalam format alternatif yang bisa diakses penyandang disabilitas guna meningkatan kemampuan diri sebagai bentuk pendidikan berkesinambungan. Perpustakaan umum dan toko buku misalnya tidak memiliki buku atau sumber-sumber informasi lain dalam format Braille, audio, dan digital.

dalam bentuk braille, audio, maupun digital bagi tuna netra,

d. Tersedianya sign languange interpreter di kelas bagi tuna rungu.

e. Modifikasi pada saat ujian/ evaluasi dan tes masuk juga harus dilakukan. Misalnya soal ujian tersedia dalam bentuk Braille, atau soft file yang bisa diakses dengan komputer yang sudah dilengkapi dengan pembaca layar.

3. Pemerintah hendaknya mengambil langkah yang mendukung/diskriminasi positif yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas seperti pemberian kuota bagi mahasiswa penyandang disabilitas dan beasiswa khusus untuk penyandang disabilitas.

53


ISI CRPD MENGENAI

PENDIDIKAN



4. Pemerintah juga penting menjamin hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas literasi dan informasi dengan mendorong atau mewajibkan penyedia informasi: percetakan, penerbit, perpustakaan untuk menyediakan informasi dan literasi dalam format alternatif.

Belum diatur dalam CRPD 1.CRPD tidak menyentuh permasalahan keterlibatan orang tua penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. CRPD juga tidak mengatur mekanisme keterlibatan orang tua anak penyandang disabilitas dalam proses penentuan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan penyandang disabilitas.

2. Pasal CRPD ini tidak secara spesifik menyebutkan bentuk kebutuhan khusus selain tuna netra dan tuna rungu.

1. Pemerintah perlu mewajibkan instansi pendidikan termasuk sekolah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas.

2. Pemerintah juga perlu mengatur mekanisme yang lebih jelas mengenai kewajiban orang tua untuk terlibat secara aktif dalam proses pendidikan anak penyandang disabilitas, misalnya melalui dewan komite sekolah.

54


ISI CRPD MENGENAI

PENDIDIKAN



3. Ratifikasi CRPD harus diikuti oleh peraturan operasional yang dapat mendukungnya, termasuk misalnya peraturan mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi kelompok penyandang disabilitas di luar tuna rungu dan tuna netra seperti mereka anak dengan disabilitas non fisik seperti anak down sindrome, autis, anak yang memiliki kesulitan belajar karena dyslexia, disgrafia atau kesulitan belajar lain.

4. Orang tua atau keluarga yang membantu menyelenggarakan pendidikan khusus bagi anak-anak mereka seharusnya memperoleh fasilitasi optimal dari sektor terkait, khususnya pendidikan.

55


ISI CRPD MENGENAI

KESEHATAN



BAB VI. REKOMENDASI BIDANG KESEHATAN

HAK ATAS KESEHATAN SECARA

UMUM DAN HAK HIDUP

57

Pasal 25Kesehatan

Negara-Negara Pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang tersedia tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas mereka. Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif gender, termasuk rehabilitasi kesehatan. Secara khusus, Negara-Negara Pihak wajib:a) Menyediakan bagi penyandang

disabilitas, program dan perawatan kesehatan gratis atau terjangkau, kualitas dan standar yang sama dengan orang lain, termasuk dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program kesehatan publik berbasis populasi;

b) Menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang

��8 8 �1 R��7 DKXQ��WHQWDQJ�. HVHKDWDQ

3DVDO��6HWLDS�RUDQJ�EHUKDN�DWDV�NHVHKDWDQ�

3DVDO��6HWLDS�RUDQJ�P HP SXQ\ DL�KDN�

\ DQJ�VDP D�GDODP �P HP SHUROHK�DNVHV�DWDV�VXP EHU�GD\ D�GL�ELGDQJ�NHVHKDWDQ�

��6HWLDS�RUDQJ�P HP SXQ\ DL�KDN�GDODP �P HP SHUROHK�SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ�\ DQJ�DP DQ��EHUP XWX��GDQ�WHUMDQJNDX�

��6HWLDS�RUDQJ�EHUKDN�VHFDUD�P DQGLUL�GDQ�EHUWDQJJXQJ�MDZDE�P HQHQWXNDQ�VHQGLUL�SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ�\ DQJ�GLSHUOXNDQ�EDJL�GLULQ\ D�

3DVDO��6HWLDS�RUDQJ�EHUKDN�XQWXN�P HQGDSDWNDQ�LQIRUP DVL�GDQ�HGXNDVL�WHQWDQJ�NHVHKDWDQ�\ DQJ�VHLP EDQJ�GDQ�EHUWDQJJXQJ�MDZDE�

1. Masih adanya sikap yang membolehkan aborsi pada janin yang diduga penyandang disabilitas.

2. Sterilisasi (vasektomi, tubektomi) pada penyandang disabilitas mental tanpa disertai informed consent (pernyataan persetujuan

��0 DVLK�P DUDNQ\ D�SHQ\ HNDSDQ��SHQJLNDWDQ�GDQ�SHP DVXQJDQ�EDJL�SHQ\ DQGDQJ�GLVDELOLWDV�P HQWDO�

1.1 Adanya larangan aborsi dengan alasan janin didiagnosa

penyandang disabilitas (aborsi tidak aman).

2.1 Adanya informed consent dari penyandang disabilitas mental terhadap tindakan sterilisasi (vasektomi, tubektomi).

3.1 Adanya kebijakan dan larangan yang tegas dari pemerintah untuk memberikan sanksi pidana maupun administratif atau sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi orang-orang atau institusi-institusi yang melakukan penyekapan, pengikatan dan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental.

ISI CRPD MENGENAI

KESEHATAN



58

dibutuhkan penyandang disabilitas karena disabilitas yang dimiliki, termasuk identifikasi awal dan intervensi yang patut serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut, termasuk bagi anak-anak dan orang-orang lanjut usia;

c) Menyediakan pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan komunitas penyandang disabilitas, termasuk di wilayah perdesaan;

d) Mewajibkan para profesional di bidang kesehatan untuk menyediakan perawatan dengan kualitas sama kepada penyandang disabilitas sebagaimana tersedia kepada orang-orang lain, termasuk atas dasar free and informed consent dengan cara, inter alia, meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, martabat, kemandirian, dan kebutuhan penyandang disabilitas melalui

3DVDO��6HWLDS�RUDQJ�EHUNHZDMLEDQ�

WXUXW�VHUWD�GDODP �SURJUDP �MDP LQDQ�NHVHKDWDQ�VRVLDO�

��3URJUDP �MDP LQDQ�NHVHKDWDQ�VRVLDO�VHEDJDLP DQD�GLP DNVXG�SDGD�D\ DW��GLDWXU�VHVXDL�GHQJDQ�NHWHQWXDQ�SHUDWXUDQ�SHUXQGDQJ�XQGDQJDQ�

3DVDO��3HP HULQWDK�EHUWDQJJXQJ��MDZDE�P HUHQFDQDNDQ��

P HQJDWXU��P HQ\ HOHQJJDUDNDQ��P HP ELQD��GDQ�P HQJDZDVL�SHQ\ HOHQJJDUDDQ�XSD\ D�NHVHKDWDQ�\ DQJ�P HUDWD�GDQ�WHUMDQJNDX�ROHK�P DV\ DUDNDW�

��7DQJJXQJ�MDZDE�3HP HULQWDK�VHEDJDLP DQD�GLP DNVXG�SDG�D\ DW��GLNKXVXVNDQ�SDGD�SHOD\ DQDQ�SXEOLN�

FASILITAS DAN PELAYANAN KESEHATAN

4. Tidak adanya pendamping di layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas saat mengakses layanan kesehatan.

4.1 Adanya pendamping kesehatan atau ada

pembekalan tentang disabilitas bagi staf layanan kesehatan yang melayani kebutuhan khusus

5. Dalam kondisi darurat persalinan penyandang disabilitas tidak mendapat layanan kesehatan yang memadai.

5.1 Jaminan kesehatan gratis yang menyeluruh (rawat inap dan jalan) bagi tiap penyandang disabilitas dengan memasukkan aspek penyandang disabilitas sebagai syarat mendapat jaminan kesehatan (bukan kondisi ekonomi) karena menurut peraturan perundangan kesehatan merupakan hak warga negara.

6. Tidak ada layanan home care bagi penyandang disabilitas.

6.1 Ada pendamping atau staf layanan kesehatan yang melayani kebutuhan khusus penyandang disabilitas yng diberikan dengan model home care.

BAB VI. Rekomendasi Bidang Kesehatan



pelatihan dan penerapan standar etika untuk layanan kesehatan pemerintah dan swasta;

e) Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di dalam penyediaan asuransi kesehatan dan asuransi kehidupan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, yang wajib tersedia secara adil dan layak;

f) Mencegah penolakan diskriminatif untuk memperoleh layanan atau perawatan kesehatan atau makanan dan zat cair atas dasar disabilitas.

3DVDO��3HP HULQWDK�EHUWDQJJXQJ�MDZDE�DWDV�NHWHUVHGLDDQ�OLQJNXQJDQ��WDWDQDQ��IDVLOLWDV�NHVHKDWDQ�EDLN�ILVLN�P DXSXQ�VRVLDO�EDJL�P DV\ DUDNDW�XQWXN�P HQFDSDL�GHUDMDW�NHVHKDWDQ�\ DQJ�VHWLQJJL�WLQJJLQ\ D�

3DVDO��3HP HULQWDK�EHUWDQJJXQJ�MDZDE�DWDV�NHWHUVHGLDDQ�VXP EHU�GD\ D�GL�ELGDQJ�NHVHKDWDQ�\ DQJ�DGLO�GDQ�P HUDWD�EDJL�VHOXUXK�P DV\ DUDNDW�XQWXN�P HP SHUROHK�GHUDMDW�NHVHKDWDQ�\ DQJ�VHWLQJJL�WLQJJLQ\ D�

3DVDO��3HP HULQWDK�EHUWDQJJXQJ�MDZDE�DWDV�NHWHUVHGLDDQ�DNVHV�WHUKDGDS�LQIRUP DVL��HGXNDVL��GDQ�IDVLOLWDV�SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ�XQWXN�P HQLQJNDWNDQ�GDQ�P HP HOLKDUD�GHUDMDW�NHVHKDWDQ�\ DQJ�VHWLQJJL�WLQJJLQ\ D�

7. Bangunan dan layanan kesehatan belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas.

7.1 Adanya standar layanan kesehatan dari pemerintah yang aksesibel atau ramah pada penyandang disabilitas di rumah sakit dan Puskesmas, seperti: counter yang rendah, petugas mengetahui cara berkomunikasi dengan tuna rungu dan tuna netra, meja untuk periksa rendah.

8. Ketiadaan “reasonable accommodation” bagi penyandang disabilitas dalam hal layanan kesehatan. Dalam hal ini layanan transportasi belum terintegrasi dan belum memiliki perspektif disabilitas dalam sistem layanan kesehatan pemerintah.

8.1 Penyediaan layanan transportasi merupakan bagian integral dari layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang dibiayai jaminan kesehatan.

59

ISI CRPD MENGENAI

KESEHATAN




3DVDO��3HP HULQWDK�EHUWDQJJXQJ�MDZDE�P HP EHUGD\ DNDQ�GDQ�P HQGRURQJ�SHUDQ�DNWLI�P DV\ DUDNDW�GDODP �VHJDOD�EHQWXN�XSD\ D�NHVHKDWDQ�

3DVDO��3HP HULQWDK�EHUWDQJJXQJ�MDZDE�DWDV�NHWHUVHGLDDQ�VHJDOD�EHQWXN�XSD\ D�NHVHKDWDQ�\ DQJ�EHUP XWX��DP DQ��HILVLHQ��GDQ�WHUMDQJNDX�

3DVDO��3HP HULQWDK�EHUWDQJJXQJ�

MDZDE�DWDV�SHODNVDQDDQ�MDP LQDQ�NHVHKDWDQ�P DV\ DUDNDW�P HODOXL�VLVWHP �MDP LQDQ�VRVLDO�QDVLRQDO�EDJL�XSD\ D�NHVHKDWDQ�SHURUDQJDQ�

��3HODNVDQDDQ�VLVWHP �MDP LQDQ�VRVLDO�VHEDJDLP DQD�GLP DNVXG�SDGD�D\ DW��GLODNVDQDNDQ�VHVXDL�NHWHQWXDQ�SHUDWXUDQ�SHUXQGDQJ�XQGDQJDQ�

3DVDO��3HP HULQWDK�P HQJDWXU�

SHUHQFDQDDQ��SHQJDGDDQ��SHQGD\ DJXQDDQ��SHP ELQDDQ��

KESEHATAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS PEREMPUAN

9. Ketiadaan perhatian dan intervensi program kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual bagi penyandang disabilitas terutama bagi penyandang disabilitas remaja.

9.1 Adanya layanan kesehatan umum dan reproduksi yang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

9.2 Pemerintah menyelenggarakan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi remaja penyandang disabilitas yang didasarkan atas hak kespro dan seksual, baik di dalam dan di luar sekolah yang meliputi: 1. Seksualitas 2. Gender 3. Anatomi dan fisiologis

organ reproduksi 4. Pubertas 5. IMS 6. HIV dan AIDS 7. Budaya dan masyarakat 8. Perkembangan diri 9. Konsep diri10. Pacaran sehat11. Risiko reproduksi12. Napza

ISI CRPD MENGENAI

KESEHATAN

60




GDQ�SHQJDZDVDQ�P XWX�WHQDJD�NHVHKDWDQ�GDODP �UDQJND�SHQ\ HOHQJJDUDDQ�SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ�

��. HWHQWXDQ�P HQJHQDL�SHUHQFDQDDQ��SHQJDGDDQ��SHQGD\ DJXQDDQ��SHP ELQDDQ��GDQ�SHQJDZDVDQ�P XWX�WHQDJD�NHVHKDWDQ�VHEDJDLP DQD�GLP DNVXG�SDGD�D\ DW��GLDWXU�GDODP �3HUDWXUDQ�3HP HULQWDK�

��. HWHQWXDQ�P HQJHQDL�WHQDJD�NHVHKDWDQ�GLDWXU�GHQJDQ�8 QGDQJ�8 QGDQJ�

3DVDO��7HQDJD�NHVHKDWDQ�KDUXV�

P HP LOLNL�NXDOLILNDVL�P LQLP XP �

��. HWHQWXDQ�P HQJHQDL�NXDOLILNDVL�P LQLP XP �VHEDJDLP DQ�D�GLP DNVXG�SDGD�D\ DW��GLDWXU�GHQJDQ�3HUDWXUDQ�0 HQWHUL�

3DVDO��7HQDJD�NHVHKDWDQ�EHUZHQDQJ�

XQWXN�P HQ\ HOHQJJDUDNDQ�

9.3 Adanya layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja penyandang disabilitas.

10. Tidak setiap puskesmas mempunyai layanan USG bagi ibu hamil untuk deteksi awal.

10.1 Ada layanan USG di tiap puskesmas.

11. Penyandang disabilitas korban kekerasan seksual tidak dapat mengakses layanan kesehatan serta pendampingan psikologis.

11.1 Adanya pendampingan psikologis berperspektif disabilitas & penguatan hak-hak penyandang disabilitas dalam hal hak-hak reproduksi & seksualitas.

11.2 Adanya mekanisme penanganan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan berbasis gender meliputi pendampingan psikologis dan layanan medis yang aksesibel.

12.1 Adanya layanan kesehatan umum dan reproduksi yang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas terutama bagi perempuan penyandang disabilitas.

61

ISI CRPD MENGENAI

KESEHATAN


12. Perempuan penyandang disabilitas tidak memperoleh layanan kespro yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.



SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ��. HZHQDQJDQ�XQWXN�

P HQ\ HOHQJJDUDNDQ�SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ�VHEDJDLP DQD�GLP DNVXG�SDGD�D\ DW��GLODNXNDQ�VHVXDL�GHQJDQ�ELGDQJ�NHDKOLDQ�\ DQJ�GLP LOLNL�

��' DODP �P HQ\ HOHQJJDUDNDQ�SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ��WHQDJD�NHVHKDWDQ�ZDMLE�P HP LOLNL�L]LQ�GDUL�SHP HULQWDK�

��6HODP D�P HP EHULNDQ�SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ�VHEDJDLP DQD�GLP DNVXG�SDGD�D\ DW��GLODUDQJ�P HQJXWDP DNDQ�NHSHQWLQJDQ�\ DQJ�EHUQLODL�P DWHUL�

3DVDO��7HQDJD�NHVHKDWDQ�

VHEDJDLP DQD�GLP DNVXG�GDODP �3DVDO��KDUXV�P HP HQXKL�NHWHQWXDQ�NRGH�HWLN��VWDQGDU�SURIHVL��KDN�SHQJJXQD�SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ��VWDQGDU�SHOD\ DQDQ��GDQ�VWDQGDU�SURVHGXU�RSHUDVLRQDO�

13.1 Peningkatan kesadaran kepada masyarakat dan

keluarga mengenai hak penyandang disabilitas perempuan untuk menikah dan mempunyai anak.

14. Perempuan penyandang disabilitas kerap menjadi korban kekerasan seksual.

14.1 Pemberdayaan penyandang disabilitas perempuan dalam hal pemahaman mengenai hak-hak seksualitas dan pemahaman terhadap diri sendiri.

14.2 Penguatan mekanisme dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas perempuan

��%HOXP �DGD�OD\ DQDQ�NHVHKDWDQ�UHSURGXNVL�\ DQJ�UDP DK�UHP DMD�SHQ\ DQGDQJ�GLVDELOLWDV�

15.1 Adanya petugas penyuluh kesehatan yang memiliki perspektif disabilitas, sehingga memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan kondisi penyandang disabilitas.

ISI CRPD MENGENAI

KESEHATAN

62


13. Perempuan penyandang disabilitas dianggap tidak mampu menikah dan mempunyai anak.



��. HWHQWXDQ�P HQJHQDL�NRGH�HWLN�GDQ�VWDQGDU�SURIHVL�VHEDJDLP DQD�GLP DNVXG�SDGD�D\ DW��GLDWXU�ROHK�RUJDQLVDVL�SURIHVL�

��. HWHQWXDQ�P HQJHQDL�KDN�SHQJJXQD�SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ��VWDQGDU�SHOD\ DQDQ��GDQ�VWDQGDU�SURVHGXU�RSHUDVLRQDO�VHEDJDLP DQD�GLP DNVXG�SDGD�D\ DW��GLDWXU�GHQJDQ�3HUDWXUDQ�0 HQWHUL�

3DVDO��3HQJDGDDQ�GDQ�SHQLQJNDWDQ�

P XWX�WHQDJD�NHVHKDWDQ�GLVHOHQJJDUDNDQ�ROHK�3HP HULQWDK��SHP HULQWDK�GDHUDK��GDQ�DWDX�P DV\ DUDNDW�P HODOXL�SHQGLGLNDQ�GDQ�DWDX�SHODWLKDQ�

��3HQ\ HOHQJJDUDDQ�SHQGLGLNDQ�GDQ�DWDX�SHODWLKDQ�VHEDJDLP DQD�GLP DNVXG�SDGD�D\ DW��P HQMDGL�WDQJJXQJ�MDZDE�3HP HULQWDK�GDQ�SHP HULQWDK�GDHUDK�

��. HWHQWXDQ�P HQJHQDL�SHQ\ HOHQJJDUDDQ�SHQGLGLNDQ�

15.2 Pemerintah memfasilitasi layanan konseling dan pendampingan bagi orang tua dari anak penyandang disabilitas difasilitasi Pemerintah.

15.3 Adanya fasilitasi dari Pemerintah bagi KDS (kelompok dukungan sebaya) baik pada anak penyandang disabilitas maupun orang tuanya.

JAMINAN KESEHATAN

16. Masih banyak penyandang disabilitas yang harus menanggung biaya kesehatan, belum bisa mengakses jaminan kesehatan karena tidak terdaftar.

17. Penyandang disabilitas mengalami kesulitan mengurus jaminan kesehatan

18. Alat bantu penyandang disabilitas tidak dicover jaminan kesehatan.

16.1 Penyandang disabilitas harus terdata dalam data jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah.

17.1 Adanya kartu jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

18.1 Alat bantu dibiayai oleh jaminan kesehatan sesuai dengan jenis disabilitasnya (termasuk prosthetic dan Orsthetic)

63

ISI CRPD MENGENAI

KESEHATAN




GDQ�DWDX�SHODWLKDQ�VHEDJDLP DQD�GLP DNVXG�SDGD�D\ DW��GLDWXU�GDODP �3HUDWXUDQ�3HP HULQWDK�

3DVDO��3HP HULQWDK�P HQJDWXU�

SHQHP SDWDQ�WHQDJD�NHVHKDWDQ�XQWXN�SHP HUDWDDQ�SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ�

��3HP HULQWDK�GDHUDK�GDSDW��P HQJDGDNDQ�GDQ�

P HQGD\ DJXQDNDQ�WHQDJD�NHVHKDWDQ�VHVXDL�GHQJDQ�NHEXWXKDQ�GDHUDKQ\ D�

��3HQJDGDDQ�GDQ�SHQGD\ DJXQDDQ�WHQDJD�NHVHKDWDQ�VHEDJDLP DQD�GLP DNVXG�SDGD�D\ DW��GLODNXNDQ�GHQJDQ�P HP SHUKDWLNDQ�D��-HQLV�SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ�

\ DQJ�GLEXWXKNDQ�P DV\ DUDNDW�

E��-XP ODK�VDUDQD�SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ��GDQ

F��-XP ODK�WHQDJD�NHVHKDWDQ�VHVXDL�GHQJDQ�EHEDQ�NHUMD�SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ�\ DQJ�DGD�

19. Penyandang disabilitas belum mendapat layanan kesehatan yang terjangkau dan atau layanan kesehatan gratis bagi penyandang disabilitas yang dikategorikan miskin (ada subsidi silang dalam hal layanan kesehatan).

19.1 Pelayanan dan jaminan kesehatan harus berperspektif penyandang disabilitas sehingga tidak terjadi lagi pengurusan jaminan kesehatan yang rumit.

ISI CRPD MENGENAI

KESEHATAN

64




��3HQHP SDWDQ�WHQDJD�NHVHKDWDQ�VHEDJDLP DQD�GLP DNVXG�SDGD�D\ DW��GLODNXNDQ�GHQJDQ�WHWDS�P HP SHUKDWLNDQ�KDN�WHQDJD�NHVHKDWDQ�GDQ�KDN�P DV\ DUDNDW�XQWXN�P HQGDSDWNDQ�SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ�\ DQJ�P HUDWD�

3DVDO��7HQDJD�NHVHKDWDQ�EHUKDN�

P HQGDSDWNDQ�LP EDODQ�GDQ�SHOLQGXQJDQ�KXNXP �GDODP �P HODNVDQDNDQ�WXJDV�VHVXDL�GHQJDQ�SURIHVLQ\ D�

��7HQDJD�NHVHKDWDQ�GDODP �P HODNVDQDNDQ�WXJDVQ\ D�EHUNHZDMLEDQ�P HQJHP EDQJNDQ�GDQ�P HQLQJNDWNDQ�SHQJHWDKXDQ�GDQ�NHWHUDP SLODQ�\ DQJ�GLP LOLNL�

3DVDO��8 QWXN�NHSHQWLQJDQ�KXNXP ��

WHQDJD�NHVHKDWDQ�ZDMLE�P HODNXNDQ�SHP HULNVDDQ�NHVHKDWDQ�DWDV�SHUP LQWDDQ�

65

ISI CRPD MENGENAI

KESEHATAN




SHQHJDN�KXNXP �GHQJDQ�ELD\ D�GLWDQJJXQJ�ROHK�QHJDUD�

��3HP HULNVDDQ�VHEDJDLP DQD�GLP DNVXG�SDGD�D\ DW��GLGDVDUNDQ�SDGD�NRP SHWHQVL�GDQ�NHZHQDQJDQ�VHVXDL�GHQJDQ�ELGDQJ�NHLOP XDQ�\ DQJ�GLP LOLNL�

3DVDO��' DODP �KDO�WHQDJD�NHVHKDWDQ�GLGXJD�P HODNXNDQ�NHODODLDQ�GDODP �P HQMDODQNDQ�SURIHVLQ\ D��NHODODLDQ�WHUVHEXW�KDUXV�GLVHOHVDLNDQ�WHUOHELK�GDKXOX�P HODOXL�P HGLDVL�

3DVDO��8 SD\ D�SHP HOLKDUDDQ�

NHVHKDWDQ�SHQ\ DQGDQJ�FDFDW�KDUXV�GLWXMXNDQ�XQWXN�P HQMDJD�DJDU�WHWDS�KLGXS�VHKDW�GDQ�SURGXNWLI�VHFDUD�VRVLDO��HNRQRP LV��GDQ�EHUP DUWDEDW�

��3HP HULQWDK�ZDMLE�P HQMDP LQ�NHWHUVHGLDDQ�IDVLOLWDV�SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ�GDQ�P HP IDVLOLWDVL�SHQ\ DQGDQJ�

ISI CRPD MENGENAI

KESEHATAN

66




FDFDW�XQWXN�GDSDW�WHWDS�KLGXS�P DQGLUL�GDQ�SURGXNWLI�VHFDUD�VRVLDO�GDQ�HNRQRP LV�

��&( ' $ : ��' LUDWLILNDVL�GHQJDQ�8 QGDQJ�8 QGDQJ�1 R��7 DKXQ��

3DVDO��1 HJDUD�QHJDUD�SHVHUWD�KDUXV�

P HODNXNDQ�XSD\ D�XSD\ D�\ DQJ�WHSDW�XQWXN�P HQJKDSXVNDQ�GLVNULP LQDVL�WHUKDGDS�SHUHP SXDQ�GDODP �ELGDQJ�NHVHKDWDQ�GDODP �UDQJND�P HP EHUL�NHSDVWLDQ��EHUGDVDUNDQ�SHUVDP DDQ�DQWDUD�SHUHP SXDQ�GDQ�ODNL�ODNL��NHVHP SDWDQ�DWDV�SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ��WHUP DVXN�\ DQJ�EHUKXEXQJDQ�GHQJDQ�NHOXDUJD�EHUHQFDQD

��7DQSD�P HQJDEDLNDQ�NHWHQWXDQ�D\ DW��3DVDO�LQL��1 HJDUD�QHJDUD�SHVHUWD�ZDMLE�P HP DVWLNDQ�EDKZD�SHUHP SXDQ�P HQGDSDWNDQ�SHOD\ DQDQ�\ DQJ�OD\ DN�VHKXEXQJDQ�GHQJDQ�

67

ISI CRPD MENGENAI

KESEHATAN




68

NHKDP LODQ��NHODKLUDQ�GDQ�P DVD�VHWHODK�ODKLU��GHP LNLDQ�MXJD�GHQJDQ�JL]L�VHODP D�KDP LO�GDQ�P HQ\ XVXL

��, QWHUQDWLRQDO�&RQIHUHQFH�RQ�3RSXODWLRQ�DQG�' HYHORSP HQW��, &3' ��&DLUR��

+ DVLO�NRQIHUHQVL�LQL�WHODK�GLVHWXMXL�ROHK�,QGRQHVLD��DQWDUD�ODLQ�EHULVL�P HQJHQDL�SURJUDP �NHVHKDWDQ�SULP HU�EHUNDLWDQ�GHQJDQ�KDN�KDN�UHSURGXNVL�\ DQJ�KDUXV�GLSHUKDWLNDQ�ROHK�QHJDUD�SHVHUWD�

��8 QGDQJ�8 QGDQJ�1 R��7 DKXQ��7 HQWDQJ�3HUOLQGXQJDQ�$ QDN

3DVDO��6HWLDS�DQDN�EHUKDN�P HP SHUROHK�SHOD\ DQDQ�NHVHKDWDQ�GDQ�MDP LQDQ�VRVLDO�VHVXDL�GHQJDQ�NHEXWXKDQ�ILVLN��P HQWDO��VSLULWXDO��GDQ�VRVLDO�

ISI CRPD MENGENAI

KESEHATAN




��. RQYHQVL�+ DN�$ QDN��' LUDWLILNDVL�GHQJDQ�. HSXWXVDQ�3UHVLGHQ�1 R��7 DKXQ��

3DVDO��1 HJDUD�QHJDUD�3HVHUWD�P HQJDNXL�KDN�DQDN�XQWXN�P HQLNP DWL�VWDQGDU�NHVHKDWDQ�WHUWLQJJL�\ DQJ�ELVD�GLFDSDL�GDQ�IDVLOLWDV�SHUDZDWDQ�VDNLW�GDQ�SHP XOLKDQ�NHVHKDWDQ��1 HJDUD�1 HJDUD�3HVHUWD�DNDQ�EHUXVDKD�NHUDV�XQWXN�P HQMDP LQ�EDKZD�WLGDN�VHRUDQJ�DQDN�SXQ�\ DQJ�DNDQ�GLUDP SDV�KDNQ\ D�XQWXN�P HP SHUROHK�SHOD\ DQDQ�SHOD\ DQDQ�SHUDZDWDQ�NHVHKDWDQ�GLP DNVXG�

69

ISI CRPD MENGENAI

KESEHATAN


ISI CRPD MENGENAI KETENAGAKERJAAN



BAB VII. REKOMENDASI BIDANG KETENAGAKERJAAN

71

Pasal 27:1. Negara-negara Pihak

mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya; ini mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif, dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Negara-negara Pihak harus melindungi dan memajukan pemenuhan hak untuk bekerja, termasuk bagi mereka yang mendapatkan disabilitas pada masa kerja, dengan mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk melalui peraturan perundang-undangan, untuk antara lain :(a) Melarang diskriminasi

atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan,

1. UUD 1945 Pasal 27 ayat (2):Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.


Pasal 13:Setiap penyandang cacat mem-punyai kesempatan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 38:Setiap warga negara sesuai bakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan

HAK ATAS PEKERJAAN

1. Sebagian besar penyandang disabilitas tidak bekerja. Secara nasional, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja diperkirakan besarnya hanya di bawah 30% dari total populasi penyandang disabilitas. Di tingkat daerah, sebagai contoh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2011 jumlah penyandang disabilitas yang terdata sebanyak 40.050 orang, sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 10.278 orang atau hanya 25,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih rendah tingkat pemenuhannya. Penegasan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang menjamin hak yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan belum dapat

1.1 Diperlukan adanya langkah proaktif dari pemerintah untuk memastikan hak atas pekerjaan dapat dicapai oleh penyandang disabilitas.

1.2 Pemerintah di tingkat nasional dan daerah harus

menyusun perencanaan ketenagakerjaan secara terpadu untuk mendorong peningkatan partisipasi kerja penyandang disabilitas baik di lapangan kerja formal sektor swasta, pegawai negeri sipil, maupun usaha mandiri.

1.3 Perencanan ini harus memunculkan kebijakan yang progresif dan afirmatif, yakni bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi tenaga kerja penyandang disabilitas dan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dapat bekerja, termasuk fasilitasi, mediasi, dan advokasi. Misalnya,



72

BAB VII. Rekomendasi Bidang Ketenagakerjaan

keterampilan, pelayanan penempatan dan keahlian, serta pelatihan keterampilan dan berkelanjutan;

(b) Memajukan kesempatan kerja dan pengembangan karir bagi penyandang disabilitas di bursa kerja, demikian juga bantuan dalam menemukan, mendapatkan, mempertahankan dan kembali ke pekerjaan;

(c) Memajukan kesempatan untuk memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi dan memulai usaha sendiri;

(d) Mempekerjakan penyandang disabilitas di sektor pemerintah;

(e) Memajukan pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di sektor swasta melalui kebijakan dan langkah yang sesuai, yang dapat mencakup

Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pasal 6:Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini.

5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 5:

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

diwujudkan dengan baik. Ketentuan-ketentuan yang ada terkait persamaan setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan atau yang secara khusus menekankan hak atas pekerjaan yang dimiliki penyandang disabilitas tidak cukup efektif mendorong peningkatan partisipasi kerja penyandang disabilitas.

2. Masyarakat, pelaku usaha, dan pejabat publik belum mempunyai pemahaman dan kesadaran yang kuat untuk memposisikan penyandang disabilitas sebagai sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kemampuan yang sama dengan tenaga kerja lainnya. Karena itu berbagai peraturan yang terkait dengan hak penyandang dusabilitas atas pekerjaan belum sepenuhnya mendapat respon dan dukungan yang positif dari pemangku kepentingan tersebut.

mengubah ketentuan kuota kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas di perusahaan swasta dari 1 (satu) persen menjadi 10 (sepuluh) persen dan membuat ketentuan kuota kerja penyandang disabilitas di perusahaan milik pemerintah dan yang diterima sebagai pegawai negeri sipil.

2.1 Sosialisasi komprehensif yang berkesinambungan mengenai hak penyandang disabilitas atas pekerjaan dan lapangan kerja harus dilakukan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pejabat publik. Hal ini dilakukan agar mereka memahami hak penyandang disabilitas dan mempunyai kesadaran untuk melindungi dan memenuhinya.




program tindakan nyata, insentif, dan langkah-langkah lainnya;

(f) Menjamin agar akomodasi yang beralasan tersedia di tempat kerja bagi penyandang disabilitas;

(g) Memajukan peningkatan pengalaman kerja bagi penyandang disabilitas di di bursa kerja yang terbuka;

(h) Meningkatkan rehabilitasi keahlian dan profesional, jaminan kerja dan kembali kerja bagi penyandang disabilitas.

2. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak berada dalam kondisi diperbudakkan atau diperhambakan, dan dilindungi atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, dari kerja paksa dan

3. Kurangnya dukungan keluarga penyandang disabilitas terkait haknya atas pekerjaan. Penyandang disabilitas tidak sejak awal disiapkan oleh keluarga, misalnya dengan tidak mengikutsertakan penyandang disabilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diperlukan agar dapat terserap dalam lapangan kerja atau dapat melakukan usaha mandiri.

4. Hambatan mobilitas yang dihadapi penyandang disabilitas menghalangi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan peluang kerja yang tersedia.

3.1 Sosialisasi & pendampingan mengenai hak atas pekerjaan perlu dilakukan terhadap keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas. Materi sosialisasi ini juga disertai pemberian informasi mengenai peluang dan tantangan dunia kerja bagi penyandang disabilitas serta persyaratan kemampuan dari berbagai peluang kerja yang ada.

4.1 Program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah harus disertai dengan upaya dukungan meningkatkan kemampuan mobilitas penyandang disabilitas sehingga memungkinkan beraktifitas secara mandiri, misalnya dukungan berupa penyediaan alat bantu mobilitas sesuai dengan kebutuhan mobilitas penyandang disabilitas tersebut.

73





5. Sebagian penyandang disabilitas masih kurang memiliki kepercayaan diri bahwa dirinya dapat berkompetisi dengan tenaga kerja lainnya. Hal ini menyebabkan pilihan yang dibuat penyandang disabilitas terhadap jenis pekerjaan kerja menjadi sangat terbatas.

5.1 Penyandang disabilitas harus diikutsertakan dalam pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menumbuhkan motivasi mengembangkan dirinya di dunia kerja yang luas dan beragam.

REKRUTMEN, PENERIMAAN, DAN PENEMPATAN KERJA PENYANDANG DISABILITAS

1. UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Pasal 14 :Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dengan mempekerjakan penyandang disabilitas di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.

1. Tidak tersedianya layanan informasi yang lengkap mengenai potensi dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang dapat diakses oleh pelaku usaha, perusahaan, dan instansi pemerintah/swasta. Padahal layanan informasi ini diperlukan oleh pelaku usaha, perusahaan, dan instansi pemerintah/swasta dalam perencanaan atau pelaksanaan rekrutmen pekerja/pegawai.

1.1 Pemerintah menyediakan layanan informasi mengenai potensi dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas di tingkat nasional maupun daerah yang dapat diakses oleh pelaku usaha, perusahaan, dan instansi pemerintah/swasta.. Informasi yang tersedia meliputi jenis alamat domisili, jenis kelamin, umur, jenis disabilitas, pendidikan, kompetensi, dan lain-lain

74





2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 31:Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 32 ayat (1) :Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.


2. Minimnya informasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas mengenai perusahaan yang menerima penyandang disabilitas sebagai pekerja/pegawai dan kualifikasi kemampuan yang dibutuhkan.

3. Lamanya jangka waktu dan panjangnya proses seleksi pemerimaan pekerja/pegawai sering menjadi hambatan penyandang disabilitas dalam mengikuti seleksi penerimaan pekerja di perusahaan/instansi yang diminati.

4. Jarak lokasi yang jauh antara tempat domisili penyandang

yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pelaku usaha, perusahaan, dan instansi pemerintah/swasta yang akan merekrut penyandang disabilitas sebagai pekerja/ pegawai.

Perlu diselenggarakan layanan bursa kerja yang menjembatani interaksi/ komunikasi antara penyandang disabilitas dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Bursa kerja ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan/swasta. Bentuknya dapat berupa rekrutmen secara langsung diselenggarakan di suatu tempat atau melalui website.

75





Pasal 28:Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya.


Pasal 29 ayat (1) :Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya, bagi yang memiliki pekerja kurang dari 100 (seratus) orang tetapi usaha yang dilakukannya menggunakan teknologi tinggi.

disabilitas tempat seleksi atau tempat perusahaan berada sering menjadi hambatan penyandang disabilitas dalam mengikuti seleksi penerimaan pekerja di perusahaan yang diminati.

5. Adanya kesenjangan antara kualifikasi kemampuan tenaga kerja yang dibutuhkan

perusahaan dengan kemampuan penyandang disabilitas yang tersedia.

6. Sebagian besar perusahaan swasta maupun milik pemerintah (BUMN/BUMD) tidak mempunyai kebijakan memberikan kesempatan yang sama kepada semua tenaga kerja, penyandang disabilitas

5.1 Penyelenggaraan pelatihan bagi penyandang disabilitas yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan pasar

kerja.

5.2 Mendorong penyandang disabilitas mengikuti lembaga pendidikan dengan program studi yang sesuai dengan keragaman kebutuhan pasar kerja.

6.1 Pemerintah perlu membuat skema kebijakan yang dapat mendorong perusahaan swasta maupun milik pemerintah mempekerjakan penyandang disabilitas. Skema kebijakan tersebut

76





6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara 7. Nomor K.26-20/V.5-39/48 tanggal 22 Maret 2001 tentang Pengangkatan Penyandang Cacat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Angka 2 butir a:

Pada hakekatnya penyandang cacat dapat diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil asalkan sesuai dengan uraian pekerjaan maupun spesifikasi pekerjaan dan kompetensinya.

7. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.: 01.KP.01.15.2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Perusahaan tertanggal 26 Februari 2002 (SE Menakertrans No. 01/2002).

Memuat perintah Menteri Tenaga Kerja kepada instansi terkait untuk :

maupun non-penyandang disabilitas, untuk bekerja di perusahaannya. Kecenderungan kebijakan perusahaan masih mengutamakan tenaga kerja dari kalangan non-penyandang disabilitas bekerja di perusahaannya. Tidak ada kebijakan yang bersifat afirmatif terhadap penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan tidak ada dorongan yang kuat dari pemerintah terhadap pelaku usaha.

7. Ketentuan kuota kerja bagi penyandang disabilitas bagi perusahaan swasta yang mempunyai minimal 100 pekerja dan perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi meskipun jumlah pekerjanya tidak mencapai 100 orang, tidak berjalan secara efektif. Perusahaan yang telah memenuhi kriteria mempunyai kewajiban tersebut, sebagian besar tidak melaksanakannya.

antara lain berupa insentif pengurangan pajak dan kemudahan dalam mendapatkan fasilitas modal dari lembaga keuangan. Langkah ini untuk memperkuat efektifitas kegiatan sosialisasi mengenai hak penyandang disabilitas yang telah dilakukan. Kenyataannya, kegiatan sosialisasi saja tidak mencukupi untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan di perusahaan.

7.1 Pemerintah harus melakukan kegiatan pengawasan secara intensif terhadap perusahaan dan melakukan pendataan terhadap perusahaan yang sudah memenuhi kriteria mempunyai kewajiban melaksanakan kuota kerja bagi penyandang disabilitas.

7.2 Pemerintah menindaklanjuti kegiatan pengawasan dan pendataan perusahaan

77





1. Melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 sebagai upaya penempatan tenaga kerja penyandang cacat di

perusahaan-perusahaan.2. Melakukan pendataan perusahaan yang

mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah, minimnya tindakan proaktif pemerintah untuk melakukan mediasi dan advokasi, sanksi pidana terhadap pelanggaran melaksanakan kuota kerja dirasakan terlalu ringan bagi pengusaha.

8. Belum ada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewajiban kepada perusahaan milik pemerintah

dengan melakukan mediasi dan advokasi terhadap penyandang disabilitas untuk memastikan hak-haknya terlindungi dan terpenuhi. Misalnya inisiatif melakukan pertemuan para pihak (perusahaan organisasi penyandang disabilitas).

7.3 Dilakukan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai ketentuan kuota kerja.

7.4 Memperberat ancaman pidana terhadap pelanggaran atas kewajiban melaksanakan kuota kerja bagi penyandang diabilitas.

8.1 Penyusunan aturan mengenai kuota kerja bagi penyandang disabilitas di perusahaan

78





(BUMN/BUMD) untuk melaksanakan kuota kerja bagi penyandang disabilitas. Ketiadaan aturan ini bersifat diskriminatif karena kewajiban melaksanakan kuota kerja bagi penyandang disabilitas hanya ditujukan kepada perusahaan swasta. Hal ini berdampak buruk, antara lain menyebabkan keengganan perusahaan swasta melaksanakan kewajibannya.

9. Masih sedikitnya jumlah penyandang disabilitas yang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

10.Belum ada aturan mengenai kuota kerja penyandang disabilitas menjadi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan terkait penerimaan penyandang disabilitas menjadi Pegawai Negeri Sipil

milik pemerintah. Aturan ini dapat dibuat dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah. Penyusunannya dapat dilakukan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru atau dengan cara mengamandemen peraturan yang sudah ada di bidang ketenagakerjaan dan di bidang BUMN/BUMD.

9.1 Pemerintah memberi peluang yang sama bagi Penyandang disabilitas dalam penerimaaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pendidikan dan kemampuannya.

10.1 Mengamandemen peraturan kepegawaian dengan memasukkan ketentuan mengenai kuota kerja penyandang disabilitas menjadi Pegawai Negeri Sipil.

79





masih berupa Surat Edaran dari Kepala Badan Kepegawaian dan sekedar penegasan bahwa penyandang disabilitas dapat diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dan tidak ada ketentuan mengenai kuota kerja bagi penyandang disabilitas.

11.Persyaratan pelamar kerja yang dibuat perusahaan swasta dan perusahaan milik pemerintah, serta instansi pemerintah seringkali masih diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Misalnya tidak sehat dikonotasikan identik dengan orang yang menyandang disabilitas.

11.1 Menteri Kesehatan perlu membuat surat yang ditujukan kepada rumah sakit, puskesmas, organisasi dokter, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta dan perusahaan milik pemerintah yang isinya penegasan bahwa penyandang disabilitas tidak identik dengan orang sakit.

11.2 Menteri Tenaga Kerja perlu membuat aturan yang ditujukan kepada perusahaan swasta dan perusahaan milik

80





pemerintah tentang larangan diskriminasi dalam penentuan syarat pelamar kerja. Persyaratan tertulis yang diumumkan juga harus mencantumkan secara jelas bahwa lowongan pekerjaan terbuka bagi penyandang disabilitas.

11.3 Adanya standar baku tentang kriteria pemeriksaan kesehatan penyandang disabilitas.

11.4 Mengganti peraturan surat keterangan berbadan sehat (SKBS) dengan surat riwayat kesehatan penyandang disabilitas.

12.1 Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mendorong proses seleksi penerimaan karyawan/pegawai yang

12. Proses seleksi penerimaan karyawan/pegawai seringkali tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas, antara lain tidak tersedia materi soal seleksi dalam bentuk huruf braille dan tidak tersedia

81





pemandu/pendamping ketika proses seleksi berlangsung. Akibatnya, penyandang disabilitas kalah bersaing dengan pelamar lainnya bukan karena kurang mampu tetapi terhambat karena tidak adanya proses seleksi yang aksesibel/ramah bagi penyandang disabilitas.

13. Penempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang diterima bekerja di perusahaan seringkali lebih didasarkan pada jenis disabilitasnya bukan kemampuannya.

aksesibel bagi penyandang disabilitas.

13.1 Penyusunan aturan Menteri Tenaga Kerja mengenai larangan penempatan kerja yang didasarkan pada disabilitas, bukan kemampuannya.

HAK NORMATIF PEKERJA, (UPAH & JAMINAN SOSIAL)

1. UUD 1945 Pasal 28D ayat (2):Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

1. Masih adanya diskriminasi dalam pengupahan terhadap

tenaga kerja penyandang disabilitas. Jumlah upah yang diterima penyandang disabilitas lebih rendah

1.1 Dalam peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban bagi pemberi kerja memberikan upah yang setara untuk pekerjaan yang sama atas semua tenaga kerja

82





2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 3:

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.

(2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 6:

(1) Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi:a. Jaminan Kecelakaan

Kerja;b. Jaminan Kematian;c. Jaminan Hari Tua;d. Jaminan Pemeliharaan

daripada tenaga kerja non-penyandang disabilitas padahal beban dan tanggung jawab pekerjaannya sama. Penyandang disabilitas dianggap mempunyai produktifitas yang lebih rendah daripada non-penyandang disabilitas.

baik penyandang disabilitas maupun non-penyandang disabilitas.

1.2 Agar ketentuan mengenai pemberian upah yang setara untuk pekerjaan yang sama bagi semua pekerja berjalan efektif, harus didukung pula dengan penerapan sanksi berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pemberi kerja yang melakukan perbuatan diskriminatif dalam pengupahan.

1.3 Penyusunan peraturan yang mewajibkan bagi pemberi kerja memasukkan ketentuan pemberian upah yang setara pada perjanjian kerja bersama (PKB) dan peraturan perusahaan (PP). Pencantuman ketentuan tersebut harus menjadi salah satu syarat bagi pengesahan peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama.

83





Kesehatan.(2) Pengembangan program

jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Untuk memberikan perlin-dungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mckanisme asuransi.

(4) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88:

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi

2. Penyandang disabilitas seringkali mempunyai posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan pemberi kerja dalam membuat kesepakatan mengenai besaran upah yang akan diterima sebagai pekerja. Pemberian upah bagi penyandang disabilitas yang lebih rendah dari pekerja lainnya seringkali dipakai oleh pemberi kerja sebagai syarat mau menerima penyandang disabilitas sebagai pekerjanya.

3. Kebutuhan aksesibilitas berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja penyandang disabilitas tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah tunjangan transportasi sebagai salah satu komponen upah pekerja. Padahal umumnya penyandang disabilitas mengeluarkan biaya

2.1 Sosialisasi/pelatihan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas mengenai hak-hak tenaga kerja berkaitan dengan pengupahan.

2.2 Pemerintah melakukan pengawasan terhadap perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan tenaga kerja penyandang disabilitas.

3.1 Perubahan/amandemen aturan mengenai komponen upah dengan memberikan penegasan bahwa tunjangan transportasi yang diberikan pemberi kerja harus memperhitungkan kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam melakukan mobilitas.

84





penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Pasal 99 ayat (1):Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

transportasi lebih besar daripada pekerja non-penyandang disabilitas.

4. Adanya klausul dalam ketentuan kepesertaan asuransi kecelakaan kerja yang masih mendiskriminasikan penyandang disabilitas, yakni apabila terjadi kecelakaan, maka penyandang disabilitas tidak dapat mengklaim asuransinya. Hal ini terjadi karena tidak ada peraturan perundangan-undangan yang secara tegas menjamin hak-hak penyandang disabilitas sebagai peserta asuransi.

5. Belum semua produk dan manfaat asuransi dapat diakses oleh penyandang disabilitas karena dalam formulir pendaftaran peserta asuransi terdapat klausul yang memberikan pengecualian kepada penyandang disabilitas untuk mengambil produk atau manfaat asuransi yang

4.1 Penyusunan peraturan yang lebih spesifik dan jelas mengenai jaminan sosial tenaga kerja bagi Penyandang disabilitas serta adanya penegasan bahwa seorang penyandang disabilitas tetap berhak mendapatkan asuransi kecelakaan kerja.

5.1 Penyusunan aturan yang menegaskan penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk menjadi peserta semua produk asuransi dan untuk mendapatkan manfaatnya. Hal ini disertai dengan larangan kepada perusahaan asuransi membuat ketentuan

85





yang diskriminatif atau membatasi hak-hak penyandang disabilitas.

ditawarkan. Sehingga selama ini asuransi jaminan sosial tidak sepenuhnya dapat diakses penyandang disabilitas.

PELATIHAN KERJA

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 11:Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.


Pasal 12 ayat (1):Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.

1. Pelatihan keterampilan yang diberikan kepada penyandang disabilitas hanya hard skill dan keterampilan dasar, serta belum ada tindaklanjut setelah pelatihan keterampilan selesai dilakukan. (kalau dapat lebih spesifik akan lebih baik).

1.1 Adanya panduan yang jelas untuk melaksanakan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas antara lain pelatihan soft skill, pelatihan manajemen, kewirausahaan, pemagangan. Pelatihan ini harus dilakuakan secara berkesinambungan dan ada kegiatan evaluasi paska pelatihan untuk dapat melihat berhasil tidaknya kegiatan pelatihan yang dilakukan.

1.2 Paska pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan wirausaha (usaha mandiri) harus ditindaklanjuti dengan

86






Pasal 19 :Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat

Pasal 8 :(1) Tenaga kerja penyandang

cacat berhak memperoleh rehabilitasi vokasional setelah mendapat rehabilitasi medis, sosial dan atau edukasional.

(2) Rehabilitasi vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan penyuluhan jabatan, pelatihan kerja &

kegiatan pendampingan kepada penyandang disabilitas yang menjadi peserta.

2.1 Dalam penyelenggaraan pelatihan, materinya harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

3.1 Sosialisasi kepada keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya dukungan kepada penyandang disabilitas berkaitan dengan pengembangan kemampuannya.

2. Pelatihan yang diberikan kepada penyandang disabilitas hanya keterampilan yang konvensional/sangat dasar yang kenyataannya tidak lagi kompetitif di pasar tenaga kerja.

3. Kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas SDM Penyandang disabilitas.

87





penempatan secara selektif.(3) Untuk memperoleh

rehabilitasi vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga kerja penyandang disabilitas harus mendaftarkan diri pada penyelenggara penempatan tenaga kerja.

KONDISI KERJA, LINGKUNGAN KERJA , DAN PERLINDUNGAN PEKERJA


Pasal 67 ayat (1):Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 86 ayat

1. Masih minimnya sarana dan fasilitas yang menunjang aksesibilitas penyandang disabilitas di tempat kerja dan lingkungan kerja.

1.1 Sosialisasi kepada perusahaan mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban menyediakan sarana dan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di tempat kerja dan lingkungan kerja.

1.2 Pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas untuk memastikan perusahaan sudah

88





(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk

memperoleh perlindungan atas :a. Keselamatan dan

kesehatan kerja; b. Moral dan kesusilaan; c. Perlakuan yang sesuai

dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.


Pasal 153 ayat (1) butir j:Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

2. Sistem keamanan dan keselamatan kerja yang diterapkan di tempat kerja serta lingkungan kerja belum memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

3. Adanya kasus pelecehan dan

kekerasan yang dialami penyandang disabilitas perempuan di tempat kerja.

4. Kurangnya penghargaan sesama pekerja kepada pekerja penyandang disabilitas di perusahaan/ instansi.

5. Masih adanya tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan secara sepihak

menyediakan sarana dan fasilitas yang aksesibel.

2.1 Penerapan sistem keamanan dan keselamatan di tempat kerja dan lingkungan kerja yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Untuk menjamin pelaksanaan hal ini perlu aturan yang mewajibkan kepada semua perusahaan.

3.1 Perlunya penyediaan tempat kerja yang aman dan aksesibel bagi penyandang disabilitas perempuan di perusahaan.

4.1 Perusahaan/instansi melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja/pegawai mengenai kesamaan hak yang dimiliki penyandang disabilitas.

5.1 Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melakukan PHK secara

89





sepihak dengan alasan pekerja menjadi penyandang disabilitas.

5.2 Pemerintah melakukan mediasi dan advokasi kepada penyandang disabilitas yang di-PHK karena disabilitasnya.

5.3 Pemerintah memastikan adanya rehabilitasi vokasional terhadap pekerja yang menjadi penyandang disabilitas.

HAK MELAKUKAN USAHA MANDIRI

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4):

Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Lembaga keuangan baik

1.1 Pemerintah mengikutsertakan usaha penyandang disabilitas sebagai sasaran pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah pada program yang telah ada misalnya dalam skema PNPM Mandiri dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama).

1. Masih minimnya kebijakan pemerintah di bidang pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat yang secara khusus berorientasi pada usaha yang dilakukan penyandang disabilitas terkait pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah.

90



kepada pekerja yang menjadi penyandang disabilitas akibat kecelakaan.



perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 40 ayat (1):

Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 7 ayat (1):

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan

2. Usaha ekonomi yang dilakukan penyandang disabilitas kurang dapat bersaing di pasar bebas. Hal ini karena adanya kendala mobilitas penyandang disabilitas dan lemahnya

1.2 Pemerintah membuat skema kebijakan khusus untuk pengembangan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas.

1.3 Perlu dikembangkannya

program “putting out system” dari perusahaan besar yaitu memberikan sub-kontrak pekerjaan yang bisa dilakukan penyandang disabilitas di rumah masing-masing dengan pendampingan secara berkelanjutan. Hal ini harus didukung dengan pengawasan yang memadai untuk mencegah eksploitasi terhadap penyandang disabilitas.

2.1 Penyediaan fasilitas pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam mengembangkan produk yang menarik dan berkualitas.

91





dan kebijakan.

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan & Pengembangan Perkoperasian.

Presiden memerintahkan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk :a. Meningkatkan dan mendorong

semangat berswadaya dan berswakarsa dalam berkoperasi di kalangan masyarakat disertai dengan pemberian kemudahan dalarn mendirikan koperasi sesuai dengan kelayakan usaha dan kepentingan ekonominya;

b. Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas dan peran serta yang aktif dari anggotanya agar koperasi mampu berperan sebagai wadah kekuatan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh dan mandiri;

kemampuan dalam mengembangkan nilai produk dan kualitas produk.

3. Penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mengakses modal yang diperlukan dalam mengembangkan atau memulai usaha mandiri karena ketiadaan jaminan dan kurangnya kepercayaan atas keberlangsungan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas.

2.2 Pemerintah mengembangkan jaringan usaha yang dapat mengurangi hambatan mobilitas penyandang disablitas.

3.1 Adanya program pemerintah yang menjamin perolehan sumber pendanaan pada usaha yang dilakukan penyandang disabilitas melalui program corporate social responsibility/CSR dari berbagai perusahaan baik BUMN, maupun perusahaan swasta.

3.2 Adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan lembaga keuangan bank dan non-bank untuk membuat skema pinjaman modal usaha khusus bagi penyandang disabilitas dengan prosedur yang cepat dan mudah. Dalam hal ini pemerintah dapat bertindak sebagai penjamin atau menyediakan dana pinjaman yang disalurkan melalui

92





c. Memantapkan perluasan basis usaha koperasi dan meningkatkan mutu kewirausahaan serta profesionalisme sumber daya manusia koperasi agar mampu menjadi bangun usaha utama dan soko guru perekonomian nasional yang berakar dalam masyarakat.

lembaga keuangan.

4.1 Setiap koperasi yang didirikan penyandang disabilitas diikutsertakan dalam program pembinaan koperasi.

4. Masih lemahnya koperasi yang dijalankan penyandang disabilitas sehingga tidak dapat berkembang untuk mendukung pengembangan usahanya atau meningkatkan kesejahteraannya.

93



Pasal 30:1. Negara-Negara Pihak

mengakui hak-hak penyandang disabilitas untuk berperan atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam kehidupan kebudayaan, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan agar penyandang disabilitas:(a) Menikmati akses terhadap

benda-benda kebudayaan dalam bentuk yang mudah diakses;

(b) Menikmati akses terhadap program televisi, film, teater, dan kegiatankebudayaan lain dalam bentuk yang mudah diakses.

(c) Menikmati akses ke tempat-tempat pertunjukan atau pelayanan budaya,seperti teater, museum, bioskop, perpustakaan, dan jasa rekreasi, dan sejauh memungkinkan,

Undang-Undang No 2 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Pasal 6Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:a. melakukan kegiatan olah raga;b. memperoleh pelayanan dalam

kegiatan olah raga;c. memilih dan mengikuti jenis

atau cabang olah raga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;

d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;

e. menjadi pelaku olah raga; danf. mengembangkan industri olah

raga.

Pasal 7Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam

BAB VIII. REKOMENDASI BIDANG OLAH RAGA, BUDAYA, REKREASI, DAN HIBURAN

ISI CRPD MENGENAI

OLAH RAGA, BUDAYA, REKREASI

DAN HIBURAN

1.1 Pengembangan gedung olah raga beserta sarana dan prasaranya harus mengikuti desain universal sehingga bisa digunakan oleh siapapun termasuk penyandang disabilitas.

1.2 Dikembangkan fasilitas khusus bagi pengembangan

olah raga penyandang disabilitas.

2.1Terdapatnya kesetaraan penghargaan yang diberikan kepada atlet yang berprestasi tanpa membedakan penyandang disabilitas dan non-penyandang disabilitas. Bentuk penghargaan yang diberikan berupa materi dan mendapatkan akses yang sama dengan atlet yang lain misalnya mendapatkan akses lapangan pekerjaan.

1. Fasilitas olah raga bagi penyandang disabilitas belum memadai,antara lain: gedung olah raga umum kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas, minimnya gedung olah raga (tempat latihan) khusus penyandang disabilitas, kurangnya ketersediaan alat-alat olah raga yang aksesibel atau peralatan yang secara khusus diperlukan penyandang disabilitas.

2. Penghargaan terhadap atlet

masih diskriminatif. Penghargaan yang diberikan kepada atlet penyandang disabilitas lebih rendah daripada penghargaan yang diberikan kepada atlet

non-penyandang disabilitas.

OLAH RAGA



95

menikmati akses ke monumen dan tempat yang memiliki nilai budaya penting;

2. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat guna memungkinkan penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan mengembangkan dan menggunakan potensi kreatif, artistik dan intelektual, tidak hanya demi kepentingan mereka sendiri tetapi juga untuk pengayaan masyarakat.

3. Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, berdasarkan hukum internasional, untuk menjamin bahwa hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual tidak menjadi halangan yang tidak berdasar atau diskriminatif terhadap akses penyandang disabilitas untuk memperoleh benda-benda kebudayaan.

kegiatan olah raga khusus.

Pasal 30(1) Pembinaan dan

pengembangan olah raga penyandang disabilitas dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olah raga.

(2) Pembinaan dan pengembangan olah raga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi olah raga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan

3. Belum adanya anggaran rutin dari pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk pengembangan prestasi bagi penyandang disabilitas.

4. Masih kurangnya promosi tentang olah raga penyandang disabilitas.

5. Masih kurangnya perhatian terhadap pengembangan atlet penyandang disabilitas dibandingkan dengan perhatian terhadap atlet non- penyandang disabilitas.

3.1 Tersedianya anggaran rutin di tingkat nasional dan daerah bagi pengembangan prestasi penyandang disabilitas

4.1 Adanya pemberitaan olah raga penyandang disabilitas di media cetak maupun elektronik milik pemerintah dan swasta.

5.1 Adanya jaminan hak bagi atlet penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kompetisi olah raga sesuai potensi yang dimiliki (usulan kalimat).



96

BAB VIII. Rekomendasi Bidang Olah Raga, Budaya, Rekreasi dan Hiburan

ISI CRPD MENGENAI


DAN HIBURAN

dan pengembangan olah raga khusus penyandang disabilitas.

(4) Pembinaan dan pengembangan olah raga penyandang disabilitas

diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olah raga, rekreasi dan olah raga prestasi berdasarkan jenis olah raga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

Pasal 56(1) Olahragawan penyandang

disabilitas melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.

(2) Setiap olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:a. Meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau

perkumpulan olah raga penyandang disabilitas;

b. Mendapatkan pembinaan cabang olah raga sesuai dengan kondisi kelainan fisik

4. Penyandang disabilitas memiliki hak, atas dasar kesamaan dengan orang lain, untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan terhadap identitas budaya dan linguistik mereka yang khusus, termasuk bahasa isyarat dan budaya orang tuna rungu.

5. Dalam rangka memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi, atas dasar kesamaan dengan orang lain, dalam kegiatan rekreasi, hiburan dan olah raga, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat guna:(a) Mendorong dan

memajukan partisipasi, sejauh memungkinkan, dari penyandang disabilitas di dalam kegiatan olah raga arus utama pada semua tingkatan;

(b) Menjamin agar



97


ISI CRPD MENGENAI


DAN HIBURAN

penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan, mengembangkan dan berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan olah raga dan rekreasi khusus penyandang disabilitas dan untuk itu memajukan tersedianya sumber daya bimbingan dan pelatihan yang sesuai atas dasar kesamaan dengan orang lain;

(c) Menjamin agar penyandang disabilitas memiliki akses pada tempat-tempatolah raga, rekreasi, dan hiburan;

(d) Menjamin agar anak-anak dengan disabilitas memiliki akses yang sama dengan anak-anak lain untuk berpartisipasi dalam bermain, rekreasi dan kegiatan-kegiatan hiburan dan olah raga, termasuk kegiatan di

dan/atau mental; danc. Mengikuti kejuaraan olah

raga penyandang yang bersifat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

2. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 19:

disabilitas

BUDAYA, REKREASI DAN HIBURAN1. Jurusan seni tertentu yang ada

di lembaga pendidikan seni tidak menerima penyandang disabilitas.

2. Bangunan kampus seni, museum dan tempat rekreasi

belum aksesibel bagi penyandang disabilitas.

3. Tidak tersedianya inventaris alat bantu mobilitas di tempat-tempat pertunjukan seni,



1.1 Seluruh kampus seni harus mengadopsi pendidikan inklusif dan dapat menerima mahasiswa/i penyandang disabilitas.

2.1 Ruang kampus seni, museum, gallery, heritage (cagar budaya), dan tempat tempat wisata dan budaya harus mengikuti desain universal sehingga bisa dinikmati oleh siapapun tak terkecuali penyandang disabilitas.

3.1 Tersedianya inventaris alat bantu seperti kursi roda, petunjuk yang menggunakan

98


ISI CRPD MENGENAI


DAN HIBURAN



audio maupun visual di tempat pertunjukan seni, hiburan, dan rekreasi seperti museum, gallery, heritage (cagar budaya) serta tempat wisata dan budaya lainnya.

4.1 Pelatihan bagi petugas pertunjukan seni, hiburan, dan rekreasi/guide tentang disabilitas terutama dalam berinteraksi dan mendampingi penyandang disabilitas, sehingga petugas dapat mendampingi penyandang disabilitas yang datang.

5.1 Pemerintah menyediakan fasilitas dan pendampingan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses tempat-tempat pertunjukan seni, hiburan, dan rekreasi.

hiburan, dan rekreasi.

4. Petugas di tempat-tempat pertunjukan seni, hiburan, dan rekreasi belum memahami mengenai disabilitas.

5. Kurangnya sensitifitas terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam hal pelayanan di tempat pertunjukan seni, hiburan, dan rekreasi baik dalam hal fisik maupun non-fisik. Hal fisik artinya dalam melayani penyandang disabilitas tidak dilakukan sesuai kebutuhan. Non-fisik artinya tidak adanya

(1) Setiap orang berhak :a. Memperoleh kesempatan

memenuhi kebutuhan wisata;

b. Melakukan usaha rekreasi;c. Menjadi pekerja/buruh rekreasi; dan/ataud. Berperan dalam proses pembangunan kerekreasian.

3. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Pasal 21:Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pasal 15:1. Negara-negara Pihak pada

Kovenan ini mengakui hak

dalam sistem sekolah; (e) Menjamin bahwa

penyandang disabilitas memiliki akses untuk memperoleh layanan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan kegiatan rekreasi, turisme, hiburan, dan olah raga.

97


ISI CRPD MENGENAI


DAN HIBURAN



6.1 Pemerintah menyediakan anggaran, sarana, dan prasarana untuk mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan pelestarian budaya, seperti kegiatan pertunjukan, perlombaan kesenian, dan menjadi duta kesenian daerah/nasional baik kegiatan yang diselenggara-

kan di dalam negeri maupun luar negeri.

7.1 Pemerintah dan pihak swasta mengadakan program pemilihan duta kesenian untuk mempromosikan seni budaya yang dikembangkan oleh komunitas penyandang disabilitas di Indonesia.

8.1 Pemerintah memberikan akses pendampingan bahasa

fasilitas yg memudahkan penyandang disabilitas menggunakan atau mengakses tempat-tempat tersebut.

6. Pemerintah kurang memfasilitasi (dalam bentuk anggaran, sarana, dan prasarana) partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan pelestarian budaya, seperti kegiatan pertunjukan, perlombaan kesenian, dan menjadi duta kesenian daerah/ nasional baik kegiatan yang diselenggarakan di dalam negeri maupun luar negeri.

7. Kurangnya apresiasi terhadap seni dan budaya yang dikembangkan oleh komunitas penyandang disabilitas di Indonesia.

8. Belum adanya pendamping bahasa isyarat/translator di

setiap orang:(a) Untuk berpartisipasi dalam

kehidupan budaya;(b) Untuk menikmati manfaat

dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;

(c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4:Hak konsumen adalah :1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

100


ISI CRPD MENGENAI


DAN HIBURAN



penerjemah untuk mengatasi hambatan bahasa atau ada budaya bahasa isyarat. Misalnya, pada acara pertujukan seni, hiburan, dan televisi (berita) ada interpreter.

9.1 Pemerintah dan biro-biro wisata menyediakan transportasi rekreasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

10.1 Penghargaan karya seni tidak berdasarkan sikap karitatif tetapi harus berdasarkan nilai seni atas karya yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas.

berbagai fasilitas kesenian, hiburan, dan rekreasi.

9. Belum tersedianya transportasi rekreasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

10. Apresiasi/pameran yang ada untuk penyandang disabilitas hanya bersifat karitatif dan diadakan dalam rangka perayaan tertentu. Ini sangat melukai martabat penyandang disabilitas karena dalam acara seperti itu, kecacatan mereka yang di”jual” untuk menumbulkan rasa belas kasihan.

101


ISI CRPD MENGENAI


DAN HIBURAN

Documents

Buku Rekomendasi