Buletin BSNP Edisi 3 Tahun 2016

Penanggungjawab: Zainal A. Hasibuan

Pemimpin Redaksi: Bambang Suryadi

Redaksi Eksekutif:Kiki Yuliati

Nanang Arif GuntoroZaki Su’udKhomsiyah

Redaksi Pelaksana: Teuku Ramli Zakaria

Penyunting/Editor:Titi Savitri Prihatiningsih

Erika Budiarti LaconiIpung Yuwono

Djoko Luknanto

Desain Grafis & FotograferArief Rifai Dwiyanto

Ibar Warsita

Sekretaris RedaksiNing Karningsih

Alamat: BADAN STANDAR NASIONAL

PENDIDIKAN

Gedung D Lantai 2, Mandikdasmen

Jl. RS. Fatmawati, CipeteJakarta Selatan

Telp. (021) 7668590 Fax. (021) 7668591

Email: [email protected]: http://www.bsnp-indonesia.org

Vol. XI/No. 3/September 20162

Keterangan Gambar Cover

Pembenahan Mutu Guru

Daftar Isi

Pengantar Redaksi

3-6

10-20 Berita BSNP:- Pengembangan Standar Kompetensi Guru SMK; Guru SMK Harus Memiliki Sikap Kerja dan Wawsan Vokasi- Djemari Mardapi: Di Jerman Guru Vokasi Dipilih dari Lulusan

Terbaik dan Gajinya sama dengan Gaji Dokter- 88.958 Siswa Lulusan SMA Sederajat Ikut Uian Nasional

Perbaikan- BSNP akan Melakukan Penilaian Buku Teks Pelajaran

Matematika dan PJOK Kelas V dan VI SD/MI - Harmonisasi dan Sinkronisasi Draf Standar Nasional

Pendidikan; Telah Nampak Chemistry Antara Kegiatan BSNP dan Program Strategis Kemristekdikti

- Halal Bi Halal Keluarga Besar BSNP: Perlu Penyamaan Pemahaman Terhadap Pendidikan Berbasis Standar

- BSNP Laksanakan Uji Publik Standar Nasional di 15 Provinsi Masyarakat Menyambut dengan Positif dan Memberikan

Apresiasi- Erika Budiarti Lakoni dan Kiki Yuliati Terpilih Menjadi Ketua

dan Sekretaris BSNP- Pesan Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Lensa BSNP21-24

Pembaca yang Budiman, Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, atas rah-

mat dan karuniaNya, kami bisa menghadirkan Buletin BSNP Edisi Ketiga tahun 2016 ke tangan pembaca. Pada edisi ketiga ini kami sajikan informasi seputar pengembangan dan pemantauan stan-dar nasional pendidikan,khususnya Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi SMK/MAK dan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru SMK/MAK. Kami juga menyajikan pelaksa-naan Ujian Nasional Perbaikan (UNP) tahun 2016. Tidak kalah pentingnya adalah berita pemilihan Ketua dan Sekretaris BSNP serta pesan Menteri Pendidikan Anies Baswedan untuk guru-guru sekolah/madrasah yang disampaikan pada acara perpisa-han setelah 20 bulan mengemban amanat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan BSNP lainnya, kami saji-kan dalam bentuk lensa BSNP. Selamat membaca.

Pelaksanaan uji publik draf standar nasional pendidikan di Provinsi Bali (19-21/8/2016). Anggota BSNP, tim ahli dan sebagian responden berpose bersama seusai pengisian instrumen dan pelaksanaan Focus Group Discussion (foto atas). Anggota BSNP, Tim Ahli dan narasumber harmonisasi dan sinkronisasi standar nasional pendidikan berpose bersama. Acara dilakukan pada tanggal 30-31 Juli 2016 (foto bawah).

7-9 BSNP dan BAN S/M Bahas Perangkat Akreditasi Sekolah Madrasah; Mulai Tahun 2017 Diberlakukan Perangkat Baru

Vol. XI/No. 3/September 2016 3

Teuku Ramli Zakaria*

PEMBENAHAN MUTU GURU

Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru, se-

suai dengan jenis, jenjang, serta satuan pendidikan formal di tempat guru itu ditugaskan. Adapun kompetensi adalah sejumlah kemampuan yang harus dimi-liki oleh guru, untuk menunjang keber-hasilannya dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran pada jen-jang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini.

Bila di suatu sekolah kualifikasi dan kompetensi guru baik, diharapkan akan memberi dampak positif terhadap mutu pendidikan pada tingkat satuan pendi-dikan. Demikian juga sebaliknya, bila kualifikasi dan kompetensi guru kurang baik, maka akan memberi dampak nega-tif pula terhadap mutu pendidikannya.

Kualifikasi GuruPeraturan Pemerintah (PP) No. 19

tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (SNP) yang telah diubah de-ngan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP, kuali-fikasi akademiki adalah tingkat pendi-dikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik, yang dibuktikan de-ngan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Peraturan Men-teri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Aka-demik dan Kompetensi Guru diatur bah-wa guru pada jenjang pendidikan anak usia dini serta pada semua jenjang pen-didikan dasar dan menengah, harus ber-pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1) dalam bidang-bidang yang relevan. Yang dimaksud dengan bidang-bidang yang relevan: untuk satuan pen-didikan anak usia dini, berpendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini; un-tuk satuan pendidikan jenjang SD/MI. Minimal berpendidikan Diploma IV atau Sarjana dalam bidang pendidikan SD; untuk satuan pendidikan jenjang SMP/MTs, minimal berpendidikan Diploma IV atau Sarjana sesuai dengan Program Studi atau mata pelajaran yang diam-pu pada satuan pendidikan. Demikian juga untuk guru satuan pendidikan jen-jang SMA/MA, minimal berpendidikan Diploma IV atau Sarjana sesuai dengan Program Studi atau mata pelajaran yang diampu pada satuan pendidikan.

Dengan terpenuhinya kualifikasi pendidikan tersebut, diharapkan, selain memenuhi persyaratan berkelayakan dalam melaksanakan tugas, juga memi-liki kemampuan minimal bagi guru un-tuk melaksanakan tugas sebagai pendi-dik profesional.

Kompetensi GuruMenurut Undang-undang No. 14

1) Penulis adalah praktisi pendidikan, Anggota BSNP, dan Dosen Fak. Tarbiyah

UIN Syahid Jakarta

PendahuluanGuru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program-program pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, tidak ada yang meragukan, betapa pentingnya peran guru bagi keberhasilan upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di sekolah. Menurut Pasal 8 Undang Undang Guru No, 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.


Tahun 2005 tentang Guru dan Do sen, Peraturan Pemerintah No. 19 Ta hun 2005 tentang Standar Nasional Pen-di dikan, dan Kompetensi Guru, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu: 1. kompetensi pedagogik, 2. kompetensi kepribadian, 3. kompetensi profesional, dan 4. kompetensi sosial.

Kompetensi pedagogik adalah kom-petensi berkaitan dengan metodologi dan kependidikan. Kompetensi kepriba-dian adalah karakteristik keperibadian yang sesuai dan/atau dapat menunjang keberhasilannya dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Kompetensi pro fesional adalah penguasaan bidang kahlian dan/atau mata pelajaran yang diampu pada jenjang dan/atau jenis sa tuan pendidikan tertentu. Adapun kompetensi sosial adalah karakteristik berkaitan kemampuannya dalam ber-hubungan dan berkomunikasi dengan se sama pendidik, dengan peserta didik, dan dengan masyarakat pada umumnya.

Berbeda dengan klasifikasi kompe-tensi dalam perundang-undangan terse-but di atas, penulis lebih cenderung mengklasifikasikan kompetensi guru menjadi 4 sebagai berikut.1. kompetensi penguasaan substansi;2. kompetensi penguasaan metodologi;3. kompretensi penguasaan evaluasi;4. integritas kepribadian (moralitas,

motivasi, dan dedikasi)Penguasaan substansi adalah pengu-

asaan bidang keahlian atau mata pela-jaran yang diampu. Penguasaan sub-stansi merupakan modal dasar bagi guru untuk dapat mengajar dengan baik. Contoh, seorang anak desa yang rumahnya dekat kali dan dapat bere-nang dengan baik, pasti dapat menga-jar orang lain untuk berenang. Tidak mungkin seseorang yang tidak dapat berenang dapat mengajar orang lain berenang. Berkaitan dengan substansi, seorang guru matematikan harus me-nguasai mata pelajaran matematia de-ngan sangat baik, seorang guru sejarah, harus menguasai mata pelajaran seja-rah dengan sangat baik, demikian juga de ngan berbagai mata pelajaran yang lain.

Selanjutnya guru perlu menguasai metodologi mengajar dengan baik juga untuk dapat mengajar secara baik dan efektif. Kompetensi kedua ini merupa-kan ilmu dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru untuk dapat menga-jar atau mentrasfer pengetahuan, ni-lai, dan keterampilan yang ada dalam mata pelajaran yang diampu dengan baik kepada peserta didik. Kompetensi yang ketiga, penguasaan evaluasi. Kom-petensi ini perlu dimiliki oleh guru, un-tuk dapat mengetahui secara tepat dan akurat efektivitas dan tingkat keber-hasilan pembelajaran yang telah dise-lenggarakan. Dalam klasisifikasi kom-petensi pendidik menurut peraturan perundang-undangan, kompetensi ke-tiga ini dimasukkan dalam kompetensi pedagogi.

Kompetensi keempat adalah integri-tas kepribadian yang terdiri dari mini-mal 3 subkomtensi: moralitas, motivasi, dan dedikasi. Subkompetensi pertama, seorang guru harus memiliki moralitas yang baik dan dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Guru yang memiliki moralitas yang baik, akan cen-derung dihargai oleh peserta didik, akan cenderung diikuti nasehat-nasehatnya, dan akan cenderung diikuti dengan baik proses pembelajaran yang diselengga-rakan. Sebaliknya, seseorang guru de-ngan moralitas kurang baik, selain tidak dapat menjadi teladan yang baik, secara psikologis para peserta didik akan cen-derung menilai negatif, dan akan cende-rung mengabaikan proses pembelajaran yang diselenggarakannya.

Selanjutnya, berkaitan dengan sub-kompetensi kedua dari integritas kepri-badian, guru juga harus dapat berper-an sebagai motivator yang baik bagi pe serta didik. Sebagai seorangf moti-vator, guru harus memiliki motivasi kerja yang tinggi. Tidak mungkin sese-orang yang tidak memiliki motivasi tinggi dapat menjadi motivator untuk orang lain. Subkompetensi yang ketiga berkaitan dengan integritas kepribadi-an adalah dedikasi atau semangat peng-abdian yang tinggi, yang desertai de-ngan komitmen, tanggung jawab, dan ke ikhlasan dalam melaksanakan tugas, kasih sayang yang tulus kepada peserta


didik, dan keinginan yang keras untuk mencapai hasil kerja terbaik.

Menurut hemat penulis, kompetensi terakhir (integritas kepribadian) lebih me nentukan kinerja guru dan lebih penting bagi keberhasilan proses pendi-dikan dan pembelajaran di sekolah. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: seandainya di suatu sekolah ada guru matetatika, tidak ada guru fisika. Guru matematika tersebut diberi tanggung jawab untuk mengajar mata pelajaran fisika. Bila guru tersebut memiliki in-tegritas kepribadian yang baik (morali-tas, motivasi, dan dedikasi) memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, yang bersangkutan akan berusaha keras un-tuk mendalami pelajaran fisika dan un-tuk dapat mengajar dengan baik, maka guru tersebut akan dapat mengajar fisi-ka dengan baik pula. Sebaliknya, dalam contoh kasus ini, bila guru tersebut kurang memiliki motivasi, tidak berde-dikasi, dan rendah rasa tanggung jawab-nya, walaupun yang bersangkutan me-miliki latar belakang fisika, belum tentu dapat mengajar fisika dengan baik.

Pada tahun 1996, penulis pernah melakukan penelitian di sejumlah SMA di DKI Jakarta. Sekolah-sekolah yang terlibat dalam studi tersebut meliputi sekolah kategori baik, sekolah kategori sedang, dan sekolah kategori kurang, berdasarkan capaian Nilai EBTANAS Murni (NEM). Studi ini juga meliputi sekolah berstatus negeri dan swasta. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pada sekolah negeri tidak ada perbedaan yang signifikan berkaitan de ngan kuali-fikasi dan kompetensi guru. Sekolah negeri yang capaian NEM rata-rata tinggi, misalnya SMA Negeri 8 sebagai sekolah unggulan di DKI Jakarta, fak-tor siswa lebih signifikan peranannya. Siswa SMA unggulan seperti ini, ketika masuk melalui proses seleksi de ngan sangat yang sangat ketat. Dalam pro-ses seleksi tersebut terpilih lulusan SMP dengan NEM tertinggi, kecerdasan rata-rata tinggi, semangat belajar rata-rata tinggi, kemudian mereka masuk ling-kungan belajar yang kondusif dan kom-petitif. Kemudian, dalam ujian akhir di SMA, mereka akan cenderung mem-peroleh capaian NEM yang tinggi pula.

Berdasarkan hasil kajian ini, input siswa lebih menentukan tingkat capaian ha-sil belajar siswa dibandingkan dengan kualifkasi dan kompetensi guru (Teuku Ramli, 1996).

Ujian Kompetensi GuruBertitik tolak dari argumentasi

tersebut pula, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan memiliki salah satu program mengada-kan Uji Kompetensi Guru (UKG). Dengan UKG diharapkan dapat diketahui de-ngan pasti tingkat kompetensi guru, un-tuk setiap guru dan pada setiap seko-lah. Almarhum Sulistio (pada waktu itu sedang menjabat Ketua Umum PGRI) kurang sependapat dengan UKG. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, ber-pendapat bahwa orang tua berhak un-tuk mengetahui kompetensi guru yang meng ajar anak-anak mereka. Rendahnya nilai yang dicapai siswa dan berbagai gejala negatif dalam perilakaku siswa dapat diasumsikan bersumber dari kom petensi guru. Sebuah pertanyaan besar yang perlu dijawab, apakah UKG dapat menjadi solusi yang tepat untuk membenahi kompetensi dan mutu guru saat ini?

Ada 2 kompetensi yang diujikan dalam UKG, yaitu kompetensi profesio-nal: penguasaan mata pelajaran yang diajarkan masing-masing guru; dan kom petensi pedagogik, yaitu pengua-saan strategi, metodologi, dan teknik pembela jaran. Penguasaan substansi mata pelajaran dan metodologi pembela-jaran memang penting bagi keber-hasilan proses pembelajaran. Namun demikian, berdasarkan argumentasi dan ilustrasi dalam uraian di atas, integritas kepribadian lebih menentukan dan le-bih penting dari penguasaan mata pela-jaran dan metodologi.

Apabila pemerintah melakukan uji kompetensi guru untuk kepenting an pe metaan, ada beberapa hal yang per-lu mendapat perhatian, antara lain sbb. Pertama, UKG perlu dilakukan dengan seksama dan dipersiapkan serta dilak-sanakan dengan sebaik-baiknya. Kedua, penilaian perlu dilakukan secara me-nyeluruh, meliputi: kompetensi pro-fesional, kompetensi pedagogis, kom-


petensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Pembenahannya juga perlu di-lakukan secara simultan pada 4 kompe-tensi tersebut. Ketiga, perlu memperha-tikan dampak psikologis terhadap guru. Penyelenggaraan UKG yang kurang te-pat dapat memberi dampak psikologis negatif kepada para guru. Guru dapat perasaan dipojokkan dan direndahkan dengan UKG. Selain dari itu, bila UKG diselenggarakan sebagai sebuah pro-gram yang berkelanjukan, dapat me-numbuh-kembangkan training-training persiapan UKG, yang kurang berman-faat dan kontraproduktif bagi upaya perbaikan kinerja guru.

Perbaikan kinerja guruUpaya peningkatan kinerja guru per-

lu dilakukan dengan upaya-upaya yang memberdayakan dan menumbuh-kem-bangkan semangat serta kesadaran pro-fesional pada guru dalam melaksanakan tugas. Tugas guru bukan hanya menga-jar. Berdasarkan rumusan tujuan pen-didikan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru memiliki tiga tanggung jawab profesional yang diemban, yang satu dengan yang lain saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pertama, tugas guru adalah mendidik, mengembangkan kecerdasan spiritual dan sosial peser-ta didik, untuk menjadi pribadi yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik, yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Kedua, mengajar, mengembangkan kecerdasan intelektual pserta didik, berpengetahu-an luas dan memiliki keterampilan yang baik dalam berpikir. Ketiga, tugas guru adalah melatih, mengembangkan kecer-dasan kenestetika atau keterampilan peserta didik, sesuai dengan karakteris-tik dan tuntutan kompetensi dasar da-lam mata pelajarannya.

Selain dari itu, untuk meningkatkan kinerja guru perlu adanya kebijakan yang dapat menumbuh-kembangkan bu-daya kerja yang baik, yang dapat mem-beri motivasi kepada guru untuk melak-sanakan tugas profesionalnya dengan sebaik-baiknya, antara lain melalui tun-jangan berbasis kinerja serta positive & negative reinforcement lainnya.

PenutupPembinaan guru, sebagai ujung tom-

bak dalam pelaksanaan program-pro-gram pendidikan di sekolah, sangat pen ting dilakukan. Guru memang perlu dites, namun sebaiknya bukan tes ma-sal seperti UKG. Guru perlu dites de-ngan baik ketika proses seleksi. Setelah diterima menjadi guru, upaya-upaya pembinaan dan pemberdayaan yang lebih diperlukan. Dalam rangka pembi-naan guru, salah satu data yang terse-dia di Kementerian Pendidikan dan Ke budayaan dan sangat bermaanfaat adalah hasil Ujian Nasional. Data ha-sil Ujian Nasional yang jujur dapat di-gunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan guru pada berbagai mata pelajaran. Berdasarkan data ini dapat dilakukan training-training pembinaan

““

Analisa hasil

Ujian Nasional dapat

digunakan untuk melihat

kekuatan dan kelemahan

guru pada berbagai mata

pelajaran

guru pada tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan bahkan pada tingkat nasional. Bila diperlukan, untuk meli hat kelemahan guru dalam mata pela jaran tertentu, dapat dilakukan tes secara sampling dalam rangka need assess-ment. Dengan demikian biaya penye-lenggaraan tes tidak terlalu besar, dan secara psikologis guru juga tidak mera-sa dipojokkan. Kata kunci yang paling penting dalam rangka pembenahan mtu guru adalah menumbuh-kembangkan semangat dan kesadaran profesional. Penekannya pembinaannya integritas kepribadian sebagai pendidik profe-sional yang bertanggung jawab.


Mulai Tahun 2017 Diberlakukan Perangkat Baru

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria kriteria minimal ten tang sistem pendidikan di se-

luruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berfungsi se-bagai dasar dalam perencanaan, pelak-sanaan, dan pengawasan pendidikan. SNP bertujuan menjamin mutu pendi-dikan nasional dalam rangka mencer-daskan kehidupan bangsa dan mem-bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. SNP disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelan-jutan sesuai dengan tantangan dan tun-tutan perubahan kehidupan lokal, nasi-onal, regional, dan global.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga yang indepen-den dan profesional memiliki kewe-nang an mengembangan SNP yang meli-puti Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Stanadr Isi (SI), Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga

BSNP dan BAN S/M Bahas Perangkat Akreditasi Sekolah Madrasah

Kependidikan, Standar Sarana dan Pra-sarana, Standar Pengelolaan, dan Stan-dar Pembiayaan. Sementara Badan Akre-ditasi Sekolah/Madrasah (BAN S/M) me miliki kewenangan mengukur pen-capaian SNP oleh satuan pendidikan melalui akreditasi sekolah/madrasah. Dalam melakukan akreditasi, BAN S/M menggunakan perangkat atau instru-men yang dikembangkan dengan me-ngacu kepada SNP.

Demikian catatan dari pertemuan BSNP dan BAN S/M untuk membahas in-teraksi antara SNP dan perangkat akre-ditasi, di ruang siding BSNP pada hari Selasa, 9 Agustus 2016. Turut hadir da-lam pertemuan ini sembilan orang ang-gota BSNP dan seluruh anggota BAN S/M yang berjumlah 13 orang. Rapat dipimpin oleh Sekretaris SBNP.

Menurut Abdul Mu’ti Ketua BAN S/M, sampai tahun 2016, BAN SM ma-sih menggunakan perangkat akreditasi

Anggota BSNP berpose bersama anggota BAN S/M

setelah membahas perangkat

akreditasi di ruang sidang BSNP

Cipete (9/8/2016). Akreditasi satuan

pendidikan dilakukan untuk

mengukur pencapaian

standar nasional pendidikan pada tingkat sekolah/

madrasah.

Bambang Suryadi*

* Anggota BSNP dan dosen

Fakultas Psikologi UIN Jakarta


lama. Perangakt baru akan diberlakukan tahun 2017. Dalam rangka persiap an pemberlakuan perangkat baru, BAN S/M masih pada tahap sinkronisasi akhir untuk perangkat berdasarkan standar yang baru, yaitu SKL, SI, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang ditetapkan pada tahun 2013.

“Kami menggunakan empat standar baru yang ditetapkan menjadi Per atur-an Menteri pada tahun 2013 dan em-pat standar yang telah direkomenda-sikan BSNP untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Ke-budayaan”, ungkap Abdul Mu’ti.

Dalam perangkat baru ini, tambah Mu’ti, ada bagian yang berbeda. Dalam perngkat lama, BAN S/M mengacu 100% SNP, tetapi dalam perangkat baru, BAN S/M mengacu 100% SNP dan peraturan lain yang terkait dengan mutu pendi-dikan. Diantaranya Permendikbud yang secara integral terkait dengan penja-minan mutu pendidikan. Hal ini dilaku-kan karena setelah BAN S/M menggu-nakan perangkat akreditasi selama 7-8 tahun, ada beberapa hal di dalam SNP yang dalam implementasi akreditasi di lapangan kurang relevan. Misalnya, di dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan, disebutkan ada tenaga Tata Usaha pada jenjang SD/MI, namun di lapangan, pada kenyataannya belum ada tenaga TU di SD/MI.

Selain itu, menurut Mu’ti, BAN S/M ju ga melakukan inovasi. Misalnya ter-kait dengan standar pembiayaan, pada tahun 2007, semangat yang dibangun oleh Pemerintah adalah sekolah gratis. Maka perangkat akreditasi juga meng-akomodasi sekolah gratis tersebut. Im-plikasinya, jika ada satuan pendidi-kan yang memungut biaya pendidikan, skornya menjadi rendah. Namun se te-lah dievaluasi, khususnya untuk swas-ta, jika komponan pungutan biaya ini diberlakukan, menjadi tidak adil, sebab sumber dana sekolah swasta adalah dari masyarakat.

“Jika sekolah gratis dan berbayar di-perlakukan sama, padahal secara sis-tem, sekolah tersebut harus memungut biaya dari masyarakat, maka menjadi ti-dak fair”, ucap Mu’ti.

Pencapaian dan Pemanfaatan Hasil Akreditasi

Lebih lanjut Mu’ti menjelaskan bah wa sampai tahun 2016, sekolah/madrasah yang sudah memenuhi per-syaratan akreditasi, sudah diakreditasi. Sekolah/madrasah yang belum diakre-ditasi adalah yang belum memenuhi persyaratan. Selama ini, BAP melakukan akreditasi dari daerah yang terdekat de ngan kota provinsi, baru menambah ke luar daerah. Hal ini dilakukan kare-na keterbatasan anggagran. Namun, mu lai tahun 2016, ada perubahan ke-bijakan. Yaitu BAN S/M menetapkan kuota dan sasarannya terlebih dahu-lu dengan mempertimbangkan daerah yang terpencil. Dengan cara ini seko-lah/madrasah di daerah Tiga T, bisa diakreditasi.

Dari delapan jenis SNP, secara umum, hasil akreditasi tahun 2015 menunjuk-kan bahwa pada jenjang SD/MI, pen-capaian SKL masih rendah. Sementara pada jenjang SMP/MTs dan SMK penca-paian yang paling rendah adalah stan-dar pendidik dan tenaga kependidikan. Pada jenjang SMA/MA dan SLB, penca-paian yang paling rendah adalah stan-dar sarana dan prasarana.

Terkait dengan pemanfaatan hasil akreditasi, BAN S/M memberikan apre-siasi kepada BSNP yang telah menetap-kan sekolah pelaksana Ujian Nasional (UN) harus terakreditasi, meskipun jum-lah peserta UN kurang dari dua puluh siswa. Kebijakan ini secara eksplisit di-nyatakan di dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional yang ditetapkan BSNP.

Pada kesempatan tersebut, Ketua BAN S/M juga menyampaikan supaya Direktorat terkait di Kementerian Pen-didikan dan Kebudayaan menjadikan hasil akreditasi sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan, khusus-nya yang terkait dengan pemberian bantuan.

“Jika ada sekolah mengajukan bang-tuan untuk ruang kelas, tetapi hasil akreditasi menunjukkan ruang kelas lebih, maka permohonan itu sebaiknya tidak diterima. Bahkan, jika hasil akre-ditasi menunjukkan ruang kelas kurang, meskipun tidak mengajukan proposal,


Direktorat perlu memberikan prioritas untuk mendapat bantuan”, ucap Mu’ti.

Selain itu, tambah Mu’ti, Pemerintah Daerah telah menjadikan hasil akredita-si sebagai acuan dalam melakukan pe-rencanaan dan penganggaran progam kerja. Hasil akreditasi digunakan untuk afirmasi kebijakan mutu. Di Magelang Jawa Tengah, misalnya, penyusunan

gota BAN S/M dalam paparannya me-nyampaikan bahwa data di BAN S/M su-dah terintegrasi dengan data di PDSPK (Puast Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan). Pengintegrasian data ini dilakukan melalui penggunaan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Setiap sekolah yang memiliki NPSN sudah me-miliki izin operasional dari Kemdikbud.

Di akhir pertemuan, disepakat bah-wa BSNP dan BAN SM perlu memberi-kan endorsement ke Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan hasil akreditasi dalam peningkatan mutu pendidikan. Diantaranya adalah dengan menjadikan hasil akreditasi sebagai acuan dan per-timbangan dalam melakukan perenca-naan dan penganggaran pendidikan me-lalui APBND.

Akreditasi SPKSatuan Pendidikan Kerjasama (SPK)

merupakan bagian dari sistem pendi-dikan nasional. Oleh karena itu, SPK juga harus diakreditasi. Menurut Ketua BAN S/M, pada tahun 2017, pelakanaan akreditasi pada SPK dilakukan de ngan perangkat yang memadukan antara komponen pada SNP dan komponen pada standar yang digunakan masing-masing SPK dari mitra pengelolaanari luar negeri.

“SPK yang melakukan kerjasama dengan Cambridge misalnya, maka kom ponen akreditasi akan mengguna-kan komponen SNP dan standar yang digunakan oleh Cambridge”, ucap Mu’ti seraya menambahkan BAN S/M akan melakukan pelatihan bagi asesor akre-ditasi SPK.

Terkait dengan kompetensi asesor, BAN S/M melatih asesor pada tingkat nasional. Mulai tahun2016, BAN S/M menetapkan standar pelatihan nasio-nal, tetapi pelaksanaannya ada di BAP. Rekrutmen asesor dilakukan secara ter buka. Setiap asesor memiliki serti-fikat yang diterbitkan oleh BAN SM. Pelatihan asesor dihadiri anggota BAN S/M sekurang-kurangnya satu orang. Selain itu juga ada penilaian kinerja ter-hadap asesor. Ada asesor yang sebagian diberhentikan dan sebagian tidak diberi pekerjaan berdasarkan hasil penilaian kinerja.

“BSNP dan BAN SM

perlu memberikan

endorsement ke Pemerintah

Daerah untuk memanfaatkan

hasil akreditasi dalam

peningkatan mutu

pendidikan. Diantaranya

adalah dengan menjadikan

hasil akreditasi sebagai

acuan dan pertimbangan

dalam melakukan

perencanaan dan

penganggaran pendidikan

melalui APBND.

“

anggaran sudah menyesuaikan dengan 8 SNP. Artinya, masyarakat sebagai user sudah mempercayai hasil akreditasi se-bagai instrumen untuk peningkatan mutu pendidikan.

“Pemanfaatan hasil akreditasi seper-ti yang dilakukan Kabuapten Magelang perlu dijadikan model sebagai bentuk pengejahwantahan dari semboyan BAN S/M akreditasi bermutu untuk pendi-dikan bermutu”, ucap Mu’ti.

Sementara itu, Toni Toharudin ang-

Berita BSNP*

PENGEMBANGAN STANDAR KOMPTENSI GURU SMK

Guru SMK Harus Memiliki Sikap Kerja dan Wawasan Vokasi

BSNP sebagai badan independen dan man-diri memiliki kewenangan mengembang-

kan, memantau, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. Dalam proses pelaksana-annya, BSNP dapat membentuk tim ahli yang besifat ad hoc dan bekerja sama dengan mi-tra kerja dari direktorat terkait. Salah satu mi-tra kerja BSNP tahun 2016 adalah Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengembangan stan-dar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMK. Bentuk kemitraan yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi tiga kali pertemuan un-tuk pengembangan, penelaahan dan revisi draf standar.

Menurut Khomsiyah anggota BSNP yang sekaligus sebagai koordinator kegiatan, sam-pai saat ini sudah ada tiga pertemuan yang di-fasilitasi Direktorat Pembinaan SMK. Pertama, tanggal 12-14 Mei 2016 dengan mengun-dang guru-guru SMK untuk pengembangan draf standar. Kedua, tanggal 26-28 Mei 2016 dengan mengundang dosen dari LPTK untuk menelaah draf standar. Ketiga, tanggal 18-20 Juni 2016 dengan mengundang widia iswara dari P4TK untuk menelaah draf standar sebe-lum dilakukan uji coba di lapangan. Ketiga keg-iatan tersebut dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan dan dihadiri oleh anggota BSNP yang terlibat dalam kegiatan dan sebagian tim ahli.

“BSNP sangat berterima kasih dan mem-berikan apresiasi kepada Direktorat Pembinaan SMK yang telah memfasilitasi pertemuan ini.

Hal ini dilakukan karena pengembangan stan-dar guru SMK sangat komplek mengingat ada 46 program keahlian dan dalam perkem-bangan terakhir ada 7 tambahan program ke ahlian, sehinggal total seluruhnya ada 53 program keahlian”, ucap Khomsiyah dalam pa-paran pengarahan kepada para reviewer di di BSD Tangerang Selatan (18/6/2016).

Tujuah program keahlian yang dimaksud Khomsiyah tersebut meliputi rekayasa untuk bidang teknologi dan rekayasa, farmasi dan ke-perawatan untuk bidang kesehatan, nautika dan teknika untuk bidang perikanan dan ke-lautan, serta usaha perjalanan wisata dan ako-modasi perhotelan untuk bidang pariwisata.

Lebih lanjut Khomsiyah mengatakan, out-put dari kegiatan ini adalah adanya standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMK yang mencakup aspek pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial untuk tiga jenis guru SMK, yaitu normatif, adaptif, dan produktif, dengan fokus pada guru produktif.

Sementara Djemari Mardapi Ketua Tim Ahli menjelaskan bahwa format standar yang dikembangkan tahun 2016 berbeda dengan format standar sebelumnya. Pada format lama, standar mencakup Standar Kompetensi(SK) dan Kompetensi Dasar (KD), sedangkan pada format baru standar mencakup elemen kom-petensi dan sub-elemen kompetensi.

Khusus untuk guru produktif, tambah Djemari, pada kompetensi profesional ada tiga kemampuan yang menjadi kekhasan guru

Responden uji publik dan focus group discussion sedang mengisi instrumen draf standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMK/MAK di Surabaya (6/8/2016). Kegiatan ini dipandu oleh tim ahli Suwarto dan Wardani.


* Bambang Suryadi

“ “

Memiliki sikap kerjadan wawasan vokasi

inilah yang menjadi faktor pembeda antara kompetensi

guru SMK danguru SMA

--Djemari Mardapi Tim Ahli BSNP--

Berita BSNPkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) SMK/MAK. Ada dua alasan yang melatarbelakangi perlunya pengembang an SKL dan SI SMK/MAK tersebut.

Pertama, seiring dengan adanya revi-si empat standar yang menjadi acuan revisi Kurikulum 2013, pada batang tubuh Permen-dikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Stan-dar Kompetensi Lulusan secara eksplisit disebutkan SKL SMK/MAK, namun lampiran Permendikbud tersebut belum memuat SKL SMK/MAK. Kedua, SMK/MAK memiliki karak-teristik tersendiri yang berbeda dengan kara-kteristik SMA/MA. Lulusan SMK/MAK disiap-kan untuk bekerja di dunia usaha dan industry, sedangkan lulusan SMA/MA disiapkan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Karena SKL SMK/MAK disusun baru, maka SI yang sudah ada di dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 juga perlu disesuai-kan”, ucapk Khomsiyah anggota BSNP dalam rapat pleno di Jakarta seraya menambahkan BSNP dan Direktorat Pembinaan SMK sepakat pengemabangan SKL dan SI SMK/MAK selesai pada bulan September.

Pengembangan SKL SMK/MAK, tambah Khomsiyah, melibatkan akademisi dari LPTK dan P4TK, praktisi, guru, serta ahli dari dunia usaha dan industri. Semuanya bekerja sebagai tim dan difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan SMK. BS

Belum lama ini Djemari Mardapi Ketua Tim Pengembangan Standar Kualifikasi Aka-

demik dan Kompetensi Guru SMK melakukan kunjungan kerja dan benchmarking ke Jerman untuk melihat dari dekat tentang sistem pen-didikan vokasi di Jerman. Kunjungan kerja ini dilakukan setelah kunjungan Presiden Jokowi ke Jerman dan difasiitasi oleh Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain Djemari Mardapi, turut ikut dalam kunjungan kerja yang dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 7 Juni 2016 ini adalah Kumaidi (UMS), Sunarto (UNY), dan Bahrun Kepala Bidang Kurikulum Direktorat Pembinaan SMK.

Selama di Jerman rombongan berkunjung ke Frankfurt dan Bone. Ada beberapa catatan penting yang didapat dari kunjungan tersebut sebagaimana disampaikan Djemari dengan gaya bertutur kepada reporter Buletin BSNP.

DJEMARI MARDAPI: DI JERMAN GURU VOKASI DIPILIH DARI LULUSAN TERBAIK DAN GAJINYA

SAMA DENGAN GAJI DOKTER“Di Jerman, masa studi bervariasi, ada 2,

3, dan 4 tahun, sesuai dengan tingkat kom-pleksitas jenis pekerjaan. Untuk keterampil-an mengecet misalnya, cukup dua tahun. Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia yang hanya ada dua program yaitu program 3 dan 4 tahun. Bidang teknik sepeda motor masa stu-dinya sama dengan bidang teknik kendaraan ringan (mobil),yaitu tiga tahun. Padahal kom-pleksitas sepeda motor sangat berbeda de-ngan mobil”, ucap Djemari mengawali obrol-an di sela-sela kesibukannya dalam kegiatan penelaahan draf standar kompetensi guru SMK di Tangerang Selatan (18-20/6/2016).

Bagian yang menarik dan lebih penting lagi adalah kenyataan bahwa dunia usaha dan industri (DUDI) bersedia menerima siswa pen-didikan vokasi sejak awal proses pembelajar-an sampai perekrutan tenaga kerja terampil. Sebagai contoh, pada semester satu siswa be-

SMK, yaitu sikap kerja yang diwujudkan dalam kemampuan guru untuk mendemonstrasikan, mengevaluasi, dan membimbing sesuai de-ngan program keahiannya. Sedangkan untuk guru normatif dan adaptif, guru SMK harus me-miliki wawasan vokasi, selain memenuhi kom-petensi sebagaimana yang dipersyaratkan un-tuk guru SMA.

“Memiliki sikap kerja dan wawasan voka-si inilah yang menjadi faktor pembeda antara kompetensi guru SMK dan guru SMA”, tegas Djemari sembari memberi contoh seorang guru Bahasa Inggris di SMK harus memiliki wa-wasan tentang istilah-istilah Bahasa Inggris yang dipakai di dunia vokasi.

Pengembangan SKL dan SI SMK/MAK

Sementara itu, BSNP bekerja sama de ngan Direktorat Pembinaan SMK juga mengembang-


“

“

Dunia usaha danindustri di Jerman bersedia menerima siswa pendidikan

vokasi sejak awal proses pembelajaran sampai

perekrutan tenaga kerja terampil.

Guru pendidikan vokasi di Jemarn dipilih dari lulusan

terbaik dari pendidikan vokasi ditambah dengan pendidikan tinggi yang sesuai dengan bidang

keahliannya

Berita BSNP

lajar teori di sekolah, pada semester dua siswa melakukan praktik industri di perusahaan, dan semester tiga kembali lagi ke sekolah untuk meneruskan pembelajaran.

“Melalui proses kemitraan seperti ini, siswa memiliki keseimbangan antara penguasaan teori dan keterampilan di dunia kerja”, ucap anggota BSNP periode I dan II tersebut.

Persepsi masyarakat Jerman terhadap pendidikan vokasi juga berbeda dengan per-sepsi masyarakat Indonesia.

“Masyarakat Indonesia beranggapan sis wa yang masuk ke pendidikan vokasi dianggap kurang memiliki potensi akademik yang tinggi. Sehingga sebagian orang tua siswa merasa kurang bangga jika anaknya masuk ke pendi-dikan vokasi (SMK). Sebaliknya, masyarakat Jerman memiliki cara pandang yang positif ter-hadap siswa yang masuk ke pendidikan vokasi. Sebab setiap anak dipandang memiliki potensi dan keunikan tersendiri untuk memasuki dunia kerja”, ucapnya.

Terkait dengan kompetensi guru pendi-dikan vokasi, guru yang mengajar mata pela-jaran umum harus memiliki wawasan vokasi. Se bagai contoh, guru Bahasa Inggris, selain menguasai materi Bahasa Inggris pada pen-didikan regular, juga harus memiliki wawasan vokasi dan menguasai istilah-istilah khusus yang terkait dengan vokasi.

Lebih lanjut Djemari menambahkan, guru pendidikan vokasi di Jemarn dipilih dari lulus-an terbaik dari pendidikan vokasi ditambah dengan pendidikan tinggi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Apresiasi pemerintah ter-hadap guru pendidikan vokasi sangat tinggi.

“Gaji guru pendidikan vokasi di Jerman sama dengan gaji dokter”, ucap Djemari sem-bari menambahkan pajak penghasilan di

Jerman sangat tinggi, sekitar 40% dari peng-hasilan.

Apakah praktik baik di Jerman bisa dite-rapkan di Indonesia? Menurut Djemari untuk menerapkan persis yang ada di Jerman tidak bisa. Namun ada beberapa hal yang bisa di-lakukan, diantaranya adalah meninjau kem-bali jumlah bidang keahlian, program keahlian, dan paket keahlian dalam kaitannya dengan masa studi. Tidak semua masa studi dibuat sama. Yang lebih penting lagi perlu dibangun kemitraan antara SMK dan dunia usaha dan in-dustri mulai dari proses pembelajaran sampai pada penempatan tenaga kerja.

“Paling tidak ada kepastian jika siswa su-dah tamat dari SMK ada lapangan kerja yang jelas”, tutur Djemari mengakhiri cerita.

88.958 SISWA LULUSAN SMA SEDERAJATIKUT UJIAN NASIONAL PERBAIKAN

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bersama Badan Penelitian dan Pengem-

bangan Kementerian Pendidikan dan Kebu-dayaan melaksanakan Ujian Nasional Per-baikan (UNP) pada tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan 7 September 2016. UNP adalah Ujian Nasional pada jenjang SMA/MA/ SMAK/SMTK, SMK/MAK, dan Program Paket C untuk peserta UN tahun 2015 dan 2016 yang memenuhi persyaratan. UNP Bersifat pilihan/tidak wajib.

Menurut Bambang Suryadi pada tahun 2016 ini BSNP melaksanakan UNP dua kali. Pertama pada bulan Februari bagi mereka peserta UN tingkat SMA sederajat tahun 2015

yang belum mencapai standar. Kedua, pada akhir Agustus dan awal September 2016.

“Sesuai dengan POS Ujian Nasional, pe-lak sanaan UNP ini dijadwalkan pada bulan Oktober. Namun dengan pertimbangan ter-tentu dan berdasarkan usulan dari daerah, pelaksanaannya dimajukan ke akhir Agustus dan awal September”, ucapnya saat memim-pin rapat pleno BSNP (22/8/2016).

Sesuai dengan panduan pelaksanaan UNP yang ditetapkan BSNP, ada tiga persyaratan Peserta UNP. Pertama memiliki nomor peserta UN seperti yang tercantum dalam kartu peser-ta UN 2015 dan 2016. Kedua, memiliki nilai ku-rang dari atau sama dengan 55 (lima puluh


Berita BSNP

Ilustrasi: Siswa SMP dari Satuan

Pendidikan Kerjasama (SPK)

di Surabaya mengikuti Ujian

Nasional Berbasis Komputer pada bulan Mei 2016.

bentuk SHUNP yang memuat nilai mata ujian yang ditempuh pada UNP dan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana UNP yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara itu, secara terpisah Nizam Ke-pala Puspendik mengatakan bahwa pada saat pendaftaran dibuka, sebanyak 214.692 orang yang mendaftar UNP. Dari jumlah tersebut, se-banyak 88.958 (41%) orang yang daftar ulang, dengan rincian dari SMA/MA sebanyak 57.555 peserta, SMK sebanyak 31.373 peserta, dan Paket C sebanyak 30 peserta.

Lebih lanjut Nizam mengatakan bahwa UNP dilaksanakan dalam tiga sesi sehari. Na-mun karena keterbatasan sarana dan prasa-rana ujian, ada sembilan kabupaten/kota yang melaksanakan UNP dalam empat sesi

laksanakan sesuai dengan panduan pelaksa-naan yang ditetapkan BSNP.

“BSNP memantau pelaksanaan UNP di sa-tuan pendidikan untuk memastikan UNP dilak-sanakan sesuai dengan panduan pelaksanaan UNP. Hasil pemantauan dijadikan bahan evalu-asi untuk perbaikan pelaksanaan ujian di masa mendatang”, ucap Bambang Suryadi dalam rapat pleno BSNP tanggal 23 Agustus 2016.

Ke depan, tambahnya, ada wacana untuk menghilangkan istilah ‘perbaikan’, sehingga hanya ada istilah UN tahap pertama dan UN ta-hap kedua. Hal ini dimaksudkan untuk mendo-rong peserta UN lebih serius dalam memper-siapkan diri. Sebab, berdasarkan analilsis hasil UNP pada bulan Februari 2016, peserta UNP yang mengalami kenaikan nilai masih sangat minim.

lima) pada mata ujian tertentu. Ketiga, belum menempuh UN atau UN Susulan atau belum menempuh UN secara lengkap.

Menurut T. Ramli Zakaria anggota BSNP sekaligus sebagai koordinator penyelengga-raan ujian nasional, UNP dilaksanakan dalam bentuk ujian berbasis komputer (UNBK). Soal UNP mengacu pada kisi-kisi UN 2015/2016.

Hasil UNP, tambah Ramli, dilaporkan da lam

sehari. Kesembilan kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Batang Hari, Kota Padang, Kota Tual Maluku, Kabupaten Seram Barat, Kota Palu, dan Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah.

Selama pelaksanaan UNP, anggota BSNP melakukan pemantauan di satuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan UNP di-


BSNP AKAN MELAKUKAN PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN MATEMATIKA DAN PJOK KELAS V DAN VI SD/MI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan bahwa mua-

tan Matematika dan Pendidikan Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan (PJOK) dikeluar-kan dari buku tematik kelas IV, V, dan VI. Kon-sekuensinya, harus ada buku Matematika dan PJOK untuk kelas-kelas tersebut baik untuk buku siswa maupun buku guru sebagai acuan

dalam melakukan proses pembelajaran. Sehubungan dengan kebijakan tersebut,

BSNP bersama Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebu-dayaan akan melakukan penilaian buku teks pelajaran Matematika dan PJOK melalui me-kanisme penilaian buku yang disusun oleh penerbit swasta.

Berita BSNP

Supriyatno Kepala Bidang Perbukuan mengatakan bahwa buku Matematika dan PJOK untuk siswa kelas IV sudah dilakukan pe-nilaian. Sementara buku guru belum dilakukan penilaian. Oleh karena itu, yang mendesak di-lakukan adalah penilaian buku guru.

“Penerbit diberi waktu untuk menyusun buku Matematika dan PJOK untuk guru dilaku-kan selama dua bulan, yaitu mulai September sampai dengan Oktober. Sementara penilaian akan dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 5 November 2016”, ucapnya.

Penilaian buku teks pelajaran Matematika

buku teks pelajaran sangat penting. Oleh kare-na itu selain proses pengadaan buku yang ber-sifat top down (atas inisiatif pemerintah), BSNP juga mulai memperkenalkan proses penga-daan buku yang bersifat bottom up, yaitu pe-nilaian buku atas inisiatif masyarakat.

“Kita memberikan peran kepada pener-bit untuk menghasilkan buku yang ideal dan berkualitas dengan cara menyediakan waktu yang cukup untuk penulisan buku”, ucap Zaki dalam rapat koordinasi bersama tim dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan di ruang sidang BSNP (24/8/2016).

Lebih lanjut Zaki mengatakan dengan ada-nya Permendikbud Nomor 08/2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan, kita harus terbuka terhadap saran dan ma-sukan untuk perbaikan.

dan PJOK kelas V dan VI dimulai pada tanggal 1 Oktober 2016 dengan menyampaikan pengu-muman pendaftaran buku teks pelajaran me-lalui media cetak. Sosialisasi instrumen dilaku-kan pada tanggal 5 Oktober 2016. Sementara itu, verifikasi instrumen penilaian dilakukan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober 2016.

Penerbit menyiapkan buku selama lima setengah bulan, mulai Oktober 2016 smapai dengan 15 Februari 2017. Pendaftaran penilai-an buku teks pada tanggal 20 sampai dengan 22 Februari 2017, sedangkan penilaian dilaku-kan selama satu bulan, yaitu pada bulan Maret 2017.

Zaki Suud anggota BSNP sekaligus sebagai koordinator penilaian buku menjelaskan bah-wa keterlibatan penerbit dalam pengadaan

Zaki Su’ud (kanan) menyampaikan prosedur penilaian buku teks pelajaran di ruang rapat BSNP (24/8/2016). Turut hadir dalam rapat ini adalah Supriyatno Kepala Bidang Perbukuan, Samsu Nisa, Singgih, dan angota BSNP.

HARMONISASI DAN SINKRONISASI DRAF STANDAR NASIONAL PENDIDIKANTELAH NAMPAK CHEMISTRY ANTARA KEGIATAN BSNP

DAN PROGRAM STRATEGIS KEMRISTEKDIKTI

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) melakukan harmonisasi dan sinkronisa-

si draf standar nasional pendidikan bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, BAN-PT, dan tim ahli pada tanggal 30-31 Juli 2016 di Yogyakarta. Hadir dalam acara

“

“

Muatan Matematika dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) dikeluarkan dari

buku tematik kelas IV, V, dan VI. Konsekuensinya,

harus ada buku Matematika dan PJOK untuk kelas VI,V,

dan VI SD/MI.


ini seluruh anggota BSNP, Sekretaris Jenderal Kemristekdikti, Dirjen Sumberdaya IPTEK, Ketua BAN-PT, dan perwakilan tim ahli seban-yak dua orang untuk masing-masing standar.

Sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2016 BSNP mengembangkan empat standar

Berita BSNP

yaitu Standar Penilaian Hasil Penelitiandan Pengabdian Masyarakat (SPHPPM), Standar Tata Kelola dan Layanan Data Sistem Pendidikan Nasional, Standar Pengembangan Kurikulum, dan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru SMK. Selain itu, BSNP juga melakukan pemantauan standar nasion-al pendidikan dalam implementasi akreditasi program studi dan perguruan tinggi, serta pe-mantauan SNP dalam implementasi akreditasi sekolah/madrasah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan Nonformal.

Salah satu tahap kegiatan adalah harmon-isasi dan sinkronisasi draf standar nasional pen-didikan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana keterkai-tan antar standar yang ada dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Oleh sebab itu, dalam pembahasan-nya BSNP melibatkan mitra kerja dari kement-erian atau lembaga terkait.

Setelah dua hari pembahasan, tim dari BSNP merumuskan beberapa catatan penting dari hasil harmonisasi dan sinkronisasi sebagai berikut.

Berdasarkan paparan Sekretaris Jenderal Kemristekdikti dan pemikiran dari Dirjen Sumberdaya IPTEK, telah nampak chemistry antara program strategis Kemristekdikti de-ngan program BSNP. Dari 8 program prioritas Kemristekdikti, ada dua program yang sudah sinkron dengan standar yang dikembang-kan BSNP. Pertama program revitalisasi LPTK. Dalam hal ini BSNP telah merekomendasikan Standar Nasional Pendidikan Guru yang pelak-sanaannya ada di LPTK. Dalam draf standar ini ada dua hal strategis yang distandarkan yaitu pengelolaan dengan sistem asrama dan PPG (Pendidikan Profesi Guru). Kedua, pro-gram revitalisasi Pendidikan Vokasi. Dalam hal ini, BSNP telah merekomendasikan Standar Pendidikan Vokasi pada tahun 2014, namun

sampai laporan ini ditulis, belum ditetapkan menjadi Peraturan Menteri.

Kemitraan BSNP bersama Kemristekdikti yang telah dibangun perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan yang kongkrit, dianta-ranya proses penetapan tiga draf standar yang telah direkomendasikan, yaitu Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Akademi Komunitas, dan Standar Nasional Pendidikan Guru, perlu segera dilakukan. Standar yang telah ditetap-kan menjadi peraturan Menteri akan dijadikan acuan oleh BAN PT dalam penyusunan instru-men akreditasi.

Dalam konteks PJJ, masih perlu dilakukan penyaman persepsi dan pemahaman antara Kemristekdikti, BSNP, dan BAN PT. Di dalam draf standar PJJ, ruh dan spirit yang dibangun adalah peningkatan metode pembelajaran oleh karena itu PJJ dipahami sebagai delivery method bukan sebagai Program Studi, semen-tara di Kemristekdikti, PJJ dipahami sebagai sebuah Program Studi yang menuntut adanya instrumen akreditasi dari BAN PT.

Dalam konteks pendidikan vokasi, perlu ada sinkronisasi antara Akademi Komunitas dan Pendidikan Menengah Kejuruan yaitu SMK dan pendidikan nonformal dalam bentuk Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Mengingat standar tata kelola dan lay-anan data sistem pendidikan nasional ter-kait dengan beberapa Kementerian atau lembaga pemerintahan, maka perlu dijajagi kemungkinan standar tersebut untuk dijadi-kan Peraturan Presiden (Perpres). Untuk mem-bahas kebijakan ini, perlu ada pembahasan an-tar kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristekdikti, Kemenag, Kemdagri, dan pihak terkait lainnya.

Rumusan terakhir adalah perlu adanya dukungan finansial dari Kemristekdikti untuk pengembangan standar nasional pendidikan tinggi.

Acara harmonisasi dan sinkronisasi standar nasional

pendidikan di Yogyakarta

(30-31/7/2016). Turut hadir

dalam acara ini Totok Suprayitno Kepala Balitbang

Kemdikbud, Ainun Na’in

Sekretaris Jenderal Kemristekdikti,

Ali Ghufran Mukti Dirjen Sumberdaya Iptek, dan Mansyur

Ramli Ketua BAN PT.


Berita BSNP

Telah menjadi tradisi dan praktik baik di BSNP untuk mengadakan silaturahim dan

halal bi halal pada bulan Syawal untuk mem-pererat tali persaudaraan, keakraban, kekeluar-gaan dan kebersamaan antar anggota BSNP dan tim sekretariat serta mitra kerja. Halal bi halal tahun ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2016 bertempat di ruang siding BSNP di Cipete Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri seba-gian besar anggota BSNP periode pertama, ke-dua, dan ketiga, Ketua BAN PT, Ketua BAN S/M, serta para pejabat eselon satu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riret, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pada kesempatan tersebut, Zainal A. Hasi-buan dalam kapasitasnya sebagai Ketua BSNP menyampaikan konsep pendidikan berbasis standar, ekosistem pendidikan nasional, dan interaksi antara standar, Kurikulum, buku teks pelajaran dan ujian nasional.

“Standar yang dikembangkan BSNP perlu mendapatkan difasilitasi dan didukung oleh kementerian yang menangani bidang pendi-dikan, supaya dapat diimplementasikan di la-pangan. Oleh karena itu rumusan standar yang berupa kriteria perlu diturunkan secara operas-ional di lapangan”, ucap Ucok panggilan akrab Zainal A. Hasibuan.

Sementara itu, tambah Ucok, badan yang menangani pengukuran pencapaian standar adalah badan akreditasi nasional yang meli puti BAN PT, BAN S/M, dan BAN PAUD PNF. Dalam hal ini, instrument akreditasi mesti menggam-barkan komponen-komponen yang ada di dalam standar.

Pada kesempatan tersebut, Ketua BSNP juga menyampaikan bahwa kendala eksternal yang dialami BSNP dalam mengembangkan dan menerapkan standar.

“Saat ini masih terdapat perbedaan per-sepsi dan pemahaman tentang Pendidikan

HALAL BI HALAL KELUARGA BESAR BSNP: Perlu Penyamaan Pemahaman Terhadap

Pendidikan Berbasis Standar

Sementara itu, Bambang Suryadi Sekre-taris BSNP dalam penjelasannya menyampai-kan bahwa ada tiga draf standar yang telah di rekomendasikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, namun sam pai saat ini belum ditetapkan menjadi Peraturan Menteri.

“BSNP telah merekomendasikan draf Stan dar Nasional Pendidikan Guru (SNPG), Standar Akademi Komunitas (AK), dan Standar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada tahun 2015. Namun sampai saat ini belum ditetapkan men-jadi Peraturan Menteri”, ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ali Ghufran Dir-

Intan Ahmad (ketiga dari kanan) Dirjen Belmawa Kemristekdikti berpose bersama anggota BSNP seusai acara halal bi halal keluarga besar BSNP di Cipete (18/7/2016).

“

“

Masih terdapat perbedaan persepsi dan

pemahaman tentang Pendidikan Berbasis Standar

di kalangan pemangku kepentingan. Ini tantangan eksternal yang perlu diatasi

bersama.

--Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP--


Berbasis Standar di kalangan pemangku ke-pentingan”, ucap Ucok seraya tantangan eksternal ini perlu diatasi bersama.

Ucok juga menambahkan tantangan lain adalah kenyataan bahwa BSNP berada di bawah dua Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementetian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, se-mentara penganggaran hanya dari satu ke-menterian, yaitu Kemdikbud.

Berita BSNPjen Sumber Daya Iptek Kemristekdikti me-ngatakan kesediannya untuk memfasilitasi BSNP dalam proses penetapan draf standar yang telah direkomendasikan kepada Menteri.

“Kami akan lakukan percepatan proses

pe netapan draf standar yang telah direko-mendasikan BSNP untuk ditetapkan menjadi Peraturan”, ucap Ali Ghufran yang langsung disambut dengan tepuk tangan seluruh ang-gota BSNP.

BSNP LAKSANAKAN UJI PUBLIK STANDAR NASIONAL DI 15 PROVINSI Masyarakat Menyambut dengan Positif dan

Memberikan Apresiasi

Para pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan yang menjadi responden uji

publik dan focus group discussion (FGD) draf standar nasional pendidikan menyambut de-ngan positif dan memberikan apresiasi ke-pada BSNP. Mereka berpandangan standar berfungsi sebagai acuan dan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pro-gram pendidikan, khususnya di satuan pendi-dikan dengan tujuan untuk peningkatan mutu pendidikan nasional. Implementasi standar nasional pendidikan memerlukan komitmen dari semua pihak dan pemangku kepentingan mulai dari pusat sampai ke daerah dan satuan pendidikan.

Demikian catatan penting dari pelaksana-an uji publik dan FGD di lima belas provinsi, pada bulan Agustus 2016 yang terbagi dalam tiga tahap. Tahap pertama pada tanggal 5-7 Agustus, tahap kedua pada tanggal 12-14 Agustus, dan tahap ketiga pada tanggal 19-21 Agustus 2016.

Menurut Zainal A. Hasibuan Ketua BSNP dalam paparannya di hadapan para respon-den di Sumatera Utara (6/8/2016), tujuan dari kegiatan uji publik adalah untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari seluruh respon-den terhadap draf standar yang dikembang-kan BSNP.

Mengingat standar merupakan sebuah konsensus, tambah Ketua BSNP, maka respon-den uji publik ini juga mencerminkan berbagai

pemangku kepentingan sesuai dengan karak-teristik standar itu sendiri. Secara umum, me-reka berasal dari akademisi, praktisi, penga-mat, pembuat kebijakan.

Pada tahun ini, tambah Ucok panggil-an akrab Ketua BSNP, ada empat standar yang dikembangkan yaitu Standar Penilaiah Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SPHPPM), Standar Pengembangan Kurikulum (SPK), Standar Kualifikasi Akademik dan Kom-petensi Guru SMK, dan Standar Tata Kelola dan Layanan Data Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, BSNP juga melakukan pemantau-an terhadap standar nasional pendidikan. Pertama, Pemantauan Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Kedua, Pemantauan Implementasi Standar Nasional Pendidikan dalam Akreditasi Sekolah/Madra-sah, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal.

Secara terpisah Bambang Suryadi Sekre-taris BSNP mengatakan bahwa di setiap pro-vinsi dipilih 116 responden dengan rincian untuk masing-masing pengembangan stan-dar sebanyak 15 orang dan untuk masing-ma-sing pemantauan standar sebanya 28 orang. Jumlah responden di setiap provinsi disajikan dalam Tabel 1.

Dari data di atas dapat dipahami bahwa pada kehadiran responden yang paling ting-gi adalah standar PHPPM (93%) diikuti de-

Responden uji publik tahap III di Provinsi Bali

mengisi instrumen untuk melihat

keterbacaan dan kesesuaian draf

standar nasional pendidikan

(20/8/2016). Selain di Bali, provinsi

yang menjadi tempat uji publik

tahap III adalah Kalimantan

Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi

Selatan, dan Bengkulu.


Berita BSNP

ngan pemantauan SN-DIKTI dalam akreditasi program studi dan perguruan tinggi (91%). Sedangkan dua standar yang kehadirannya kurang dari delapan puluh persen adalah stan-dar kompetensi guru SMK dan standar tata ke-lola dan layanan data dengan persentase 78% untuk masing-masing standar.

Selain itu, untuk wilayah tertentu keha-diran responden uji publik dan FGD masih kurang optimal. Di Sumatera Utara, misalnya, untuk standar kualifikasi akademik dan kompe-tensi guru SMK, dari 15 orang yang diundang hanya enam orang yang hadir. Demikian juga di Sulawesi Selatan, dari 15 orang yang diun-dang, hanya delapan orang yang hadir untuk standar pengembangan Kurikulum dan stan-dar tata kelola dan layanan data sistem pendi-dikan nasional.

Berdasarkan pemikiran dan pandangan yang muncul dalam uji publik dan FGD dapat di simpulan bahwa pemahaman para pemang-

Tabel 1. Jumlah Responden Uji Publik dan Focus Group Discussion di 15 Provinsi

No Provinsi

Standar

JumlahPHPPM SPK Guru

SMK DATA SN-DIKTI

BAN S/M, PAUD, dan

PNF1 Sumatera Utara 14 13 6 7 28 23 91

2 Palembang 12 13 9 13 28 22 973 Jawa Barat 14 12 12 12 26 16 924 Jawa Tengah 16 15 9 12 21 14 875 Jawa Timur 13 11 12 11 26 22 956 Sumatera Barat 14 15 15 17 24 28 1137 DIY 14 14 15 14 27 28 1128 Riau 13 8 10 15 24 25 95

9 Kepulauan Riau 15 12 15 9 27 14 92

10 Sulawesi Utara 13 11 11 10 26 26 9711 Kalimantan Tengah 14 14 14 13 26 25 106

12 Kalimantan Barat 14 12 13 12 23 24 98

13 Sulawesi Selatan 14 8 15 8 28 25 98

14 Bengkulu 15 11 10 11 24 20 91

15 Bali 15 14 10 11 25 23 98Jumlah 210 183 176 175 383 335 1.462

% 93 81 78 78 91 80 84“ “

Standar nasional pendidikan merupakan

sebuah kebijakan. Kebijakan dikatakan berhasil jika

sudah berhasil mengubah/membentuk perilaku

masyarakat.

--Pleno BSNP, 22 Agustus 2016--

ERIKA BUDIARTI LACONI DAN KIKI YULIATI TERPILIH MENJADI KETUA DAN SEKRETARIS BSNP

Kompetensi Inti (KI0 dan Kompetensi Dasar (KD) dalam struktur Kurikulum daripada me-mahami semangat yang ada di dalam Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi.

Pelaksanaan serta hasil uji publik dan FGD tersebut telah dibahas dalam rapat ple-no BSNP tanggal 22 Agustus 2016. Pleno BSNP menyepakati bahwa standar nasional pendidi-kan merupakan sebuah kebijakan. Kebijakan dikatakan berhasil jika sudah berhasil meng-ubah/membentuk perilaku masyarakat. Dari materi tentang standar yang dibahas dalam uji publik dan FGD, BSNP mesti menjelaskan keterkaitan antara standar sebagai kebijakan supaya dapat dirasakan dampaknya dalam melakukan perubahan perilaku masyarakat.


ku kepentingan, khususnya guru/dosen, pim-pinan perguruan tinggi/satuan pendidikan dan praktisi pendidikan tentang standar nasi-onal pendidikan masih minim. Hal ini terjadi karena mereka disibukkan dengan hal-hal yang bersifat teknis dan rutin. Para guru di sekolah/madrasah, misalnya, dalam proses pembelajar-an, mereka cenderung lebih sibuk membahas

Erika Budiarti Laconi dan Kiki Yuliati me-lalui rapat pleno BSNP tanggal 23 Agustus

2016, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua dan Sekretaris BSNP, menggantikan Zainal A. Hasibuan dan Bambang Suryadi. Proses pe-milihan diikuti seluruh anggota BSNP kecuali Zainal A. Hasibuan karena sedang bertugas di daerah.

Erika merupakan Guru Besar Fakultas Peternakan IPB dan Kiki Yuliati merupakan dosen Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Palembang. Keduanya akan menakhodai BSNP selama satu tahun ke depan, terhitung mulai

tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 23 Agustus 2017.

“Semestinya masa jabatan ketua dan sek-retaris telah berakhir pada tanggal 14 Agustus 2016, namun karena ada kegiatan uji publik draf standar nasional pendidikan pada ming-gu pertama, kedua, dan ketiga bulan Agustus, maka pemilihan diagendakan pada minggu ini”, ucap Bambang Suryadi yang memimpin rapat pleno.

Penting untuk dicatat, BSNP sebagai lem-baga independen menerapkan sistem kepe-mimpinan kolegial. Dalam hal ini, sesuai de-

Berita BSNP

ngan tata kelola BSNP, ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota untuk masa satu tahun dan dapat dipilih kembali satu tahun berikutnya pada jabatan yang sama.

Hasil pemilihan tersebut dituangkan da-lam berita acara dan dikirimkan kepada Ke-

pala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Sekretariat BSNP, un-tuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Selamat mengemban amanat semoga sukses selalu. Amin.

Kepada Yth,Ibu/Bapak Guru, Kepala, dan Tenaga Kependidikan

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuhSelama 20 bulan ini saya mendapatkan kehor-

matan menjalankan sebuah amanah konstitusi dan amanah dari Allah SWT untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa lewat jalur pemerintahan.

Hari ini saya mengakhiri masa tugas di Ke men-terian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas ini telah dicukupkan.

Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi pada Presiden Jokowi yang telah memberikan kehormatan ini. Tugas besar ini mendasar karena pendidikan dan kebudayaan menyangkut masa depan kita, masa depan bangsa tercinta.

Sejak bertugas di Kemendikbud, saya meneruskan kebiasaan berkeliling ke penjuru Indonesia, ke sudut-sudut Nusantara, berbincang langsung dengan ribuan guru dan tenaga kependidikan.

Saya menemukan mutiara-mutiara berkilauan di sudut-sudut tersulit Republik ini.

Dinding kelas bisa reyot dan rapuh, tapi semangat guru, siswa dan orangtua tegak kokoh. Dalam ke se-derhanaan fasilitas, sebuah PR besar pemerintah, saya melihat gelora keceriaan belajar yang luar biasa.

Ibu dan Bapak yang amat saya hormati, kami sebangsa menitipkan persiapan masa depan Republik ini. Di sekolah tampak hadir bukan saja wajah anak-anak, tapi juga wajah masa depan Indonesia.

Teruslah songsong anak-anak itu dengan hati dan sepenuh hati, izinkan mereka menyambut dengan hati pula. Jadikan pagi belajar pagi yang cerah. Se-sungguhnya bukan matahari yang menjadikan cerah, tapi mata hati tiap anak, tiap guru yang menjadikannya cerah.

Di hari terakhir saya bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, izinkan saya menyam-paikan harapan kepada Ibu dan Bapak semua. Harapan agar perubahan dalam pendidikan terus menuju ke arah yang lebih baik.

Mari kita teguhkan komitmen untuk menjadikan sekolah sebagai taman yang penuh tantangan dan menyenangkan bagi semua warga sekolah.

Mari kita pastikan bahwa sekolah menjadi tempat di mana anak-anak kita tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Mari kita pastikan bahwa sekolah menjadi tempat di mana anak-anak kita tumbuh dan

PESAN ANIES BASWEDAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


berkembang sesuai kodratnya, memenuhi potensi unik untuk dirinya.

Mari kita jadikan sekolah sebagai sumur amal yang darinya akan mengalir pahala tanpa henti bagi Ibu dan Bapak semua.

Ibu dan Bapak, teruslah bergandengan erat dengan orangtua, bersama-sama menuntun anak-anak meraih masa depannya, menjawab tantangan zamannya, melam-paui cita-citanya.

Saya titipkan kepada Ibu dan Bapak Guru berbagai perubahan yang telah kita mulai bersama, baik dalam bentuk peraturan-peraturan baru yang mendorong eko-sistem sekolah menyenangkan dan bebas dari ke kerasan, maupun melalui pembiasaan dan praktik, baik di sekolah.

Ibu dan Bapak yang saya banggakan, menteri boleh berganti, tapi ikhtiar kita semua dalam mendidik anak-anak bangsa tak boleh terhenti. Masih banyak pekerjaan rumah pemerintah yang harus ditunaikan bagi guru dan tenaga pendidikan, saya percaya itu semua akan dituntaskan.

Mari kita lanjutkan perjuangan, beri dukungan pada komitmen pemerintah dalam membangun sekolah me-nyenangkan, serta jaga stamina raga, rasa dan cipta Ibu dan Bapak semua. Izinkan saya pamit sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, teriring rasa terima kasih, juga permohonan maaf tak hingga atas segala khilaf yang ada.

Salam hormat saya untuk Ibu dan Bapak semua. Mari kita teruskan ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa ini.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 27 Juli 2016 Anies Baswedan


Anggota dan Staf Sekretariat BSNP mengucapkan

SELAMAT MENEMPUH HIDUP BARUSemoga menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah

Atas pernikahan

Nabila Syahidah(Putri pertama dari Bapak Zaki Su’ud)

dengan

Khairul Wafa Romas

(Putra kedua dari Bapak Farid Najib Romas)

Pada tanggal 19 Agustus 2016 di Bandung

Anggota dan Staf Sekretariat BSNP mengucapkan

SELAMAT MENEMPUH HIDUP BARUSemoga menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah

Atas pernikahan

Dyah Nuriowastari L.(Putri pertama dari Bapak Djoko Luknanto)

dengan

Panji Saka Gilap Asa (Putra pertama dari Bapak Eka Wahisbullah)

Pada tanggal 30 Juli 2016 di Yogyakarta

Lensa BSNP

Suasana silaturahim dan halal bi halal

keluarga besar BSNP pada tanggal 18 Juli

2016. Turut hadir dalam acara ini, selain

anggota BSNP periode I, II, dan III, adalah

Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad, Dirjen

Sumberdaya Iptek Ali Ghufran Mukti, Ketua BAN S/M Abdul Mu’ti,

dan Ketua BAN PT Mansyur Ramli.

Sebagian anggota BSNP periode I, II, dan III berpose

bersama dalam acara silaturahim dan halal bi

halal keluarga besar BSNP (18/7/2016) di Cipete. Telah

menjadi tradisi di BSNP untuk menggelar acara silaturahim dan halal bi

halal untuk memperkuat rasa kekeluargaan dan

kebersamaan.

Para nara sumber desain kegiatan Pemantauan Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi menyampaikan pandangan dan pemikiran mereka di kantor BSNP.


Lensa BSNP

Pembukaan uji publik dan focus group discussion standar nasional pendidikan di Kota Surabaya (7/8/2016). Dari kiri ke kanan,

Nanang Arif Guntoro anggota BSNP, Edy Tri Baskoro Ketua Tim Ahli, Rusminingsih Ketu Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Jawa

Timur, dan Bambang Suryadi anggota BSNP.

Ainun Na’im Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (keempat dari kiri)

berpose bersama anggota BSNP dan tim ahli dalam acara harmonisasi dan sinkronisasi standar nasional pendidikan di

Yogyakarta (30-31/7/2016).


Lensa BSNP

Azril Azahari (berdiri) tim ahli pengembangan standar kompetensi guru SMK menggali informasi dari responden saat pelaksanaan uji public dan focus group discussion di Provinsi Bali (20/8/2016). Responden meliputi guru, kepala sekolah, akademisi, praktisi, serta perwakilan dari dunia usaha dan industri.

Responden mengisi instrumen pemantauan implementasi standar nasional pendidikan dalam akreditasi sekolah/madrarah, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal di Provinsi Bali (20/8/2016).


Lensa BSNP

Anggota BSNP dan anggota BAN S/M membahas standar nasional pendidikan dan akreditasi sekolah/madrasah di ruang sidang BSNP (9/8/2016). Komponen yang ada dalam standar mesti diturunkan ke dalam kriteria dan indikator instrumen akreditasi.

Pelaksanaan uji publik dan focus group discussion di Padang Sumatera Barat (12-14/8/2016). Responden mengisi instrumen untuk draf Standar Pengembangan Kurikulum.

Documents

Buletin BSNP Edisi 3 Tahun 2016