Buletin IV Edisi 2 Tahun 2009

2

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi, 3

Beban Ganda Yang Harus dipikul Tenaga

Kesehatan,

Raissekki,SKM,MM

4

Perintah Dalam Undang - Undang Nomor 23

tahun 1992,

RBA Widjonarko,SKM,MKes

5

Pertemuan Jejaring Kerja dan Kemitraan

Tindakan Kekarantinaan (Summary report)


6

Payung Hukum Pemberantasan Penyakit

Menular

RBAW Widjonarko,SKM,MKes

9

Dunia kini di awal 2009 pandemi influenza,


26

Bak Pinang di Belah Dua,

Ny. Bertha M. Pasolang, SSos

28

Mengoptimalka Flash Disk,

Nana Mulyana,SKM

29

Karakter dan kepribadian si Bravo,

Hendra Kusumawardhana

30

Kontrasepsi dan Permasalahannya,

dr. Agung Setiawan

31

Penyakit Tidak Menular (Salah Siapa?),

dr. I Nyoman Putra

37

Nutrisi Penting Ibu Menyusui,

dr.Laily Shofiyah

38

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Efektifkah???


43

Perlukah “REWARD” Bagi Petugas KKP ???


46

Kesehatan Pelabuhan atau Karantina Kesehatan, RBA Widjonarko,SKM,MKes

47

Preventif Influenza A (H1N1) di Pelabuhan Tanjung Priok, Dewi Dyah Palupi,SKM

49

Sumber daya manusia

yang handal merupakan

s a l a h s a t u k u n c i

k e b e r h a s i l a n u p a y a

pembangunan kesehatan,

yang didukung oleh data

dan informasi epidemiologi

yang valid. Salah satu dam-

pak era globalisasi ter-

hadap kesehatan masyara-

kat adalah meningkatnya

ancaman global penyakit

menular potensial wabah,

termasuk penyakit menular

baru (New Emerging Disea-

ses) dan penyakit lama

yang timbul kembali (Re-

emerging Diseases). Oleh

karena itu, pengambilan

k e p u t u s a n h a r u s

b e r d a s a r k a n f a k t a

(evidence base). Secara

o t o m a t i s , s a n g a t

d i b u t u h k a n p e t u g a s

surveilans epidemiologi

yang profesional.

Buletin Info Kesehatan Pelabuhan Volume IV Edisi 2 Triwulan II ( April - Juni ) Tahun 2009

Dalam International Health

Regulation (IHR) tahun 1969,

setiap negara diminta untuk

menjamin tidak terjadinya

p e n u l a r a n p e n y a k i t

(kholera, pes dan yellow

fever) dari satu negara ke

negara lain dengan

seminimal mungkin tidak

mengganggu lalu lintas

internasional, namun IHR

tahun 2005 dituntut agar

setiap negara mampu

mencegah, melindungi dan

menanggulangi penyeba-

ran PHEIC (Public Health

Emergency of International

Concern) antar negara

tanpa memberlakukan

pembata-san perjalanan

dan perdagangan yang

t i d a k p e r l u . U p a ya

pemberantasan penyakit di

d a l a m n e g e r i d a n

pencegahan masuk keluar-

nya penyakit melalui .....

BEBAN GANDA ........ PAYUNG HUKUM .......

Diterbitkan oleh : KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK DITJEN PP

& PL DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PELINDUNG / PENASEHAT : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung

Priok Raissekki, SKM.MM., DEWAN REDAKSI : Ketua, RBA. Widjonarko,SKM.M.Kes.

Anggota Redaktur : Drs. Wilpren Gultom,MM.,Rosyid Ridlo Prayogo,SE.,MKM., Ikron,

SKM.,MKM., Agus Syah FH.SKM., dr. I Nyoman Putra., dr.Endriana S.Lubis. EDITOR :

Nana Mulyana,SKM, Lussi Soraya., Dewi Dyah Palupi,SKM.,Desain Grafis

&Photografer : Ali Isha Wardhana dan Syaflovida. Sekertariat : Evi Maria, Nur-

samah,S.Sos. Alamat : Jl. Raya pelabuhan No.17 - Tanjung Priok, Jakarta Utara,

Telepon : (021) 43931045, 4373266. Faximile : (021) 4373265., E-mail :

[email protected]. Weblog : http://buletinkkptanjungpriok.blogspot.com/

3

Buletin Info Kesehatan Pelabuhan Volume IV edisi 2 ini diterbitkan oleh Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok. Buletin ini merupakan perwujudan dari

penyelenggaraan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok dalam

pelaksanaan jejaring informasi bidang kesehatan. Seyogyanya, maka semua KKP di

Indonesia ini harus saling memberikan informasi tentang penyakit dan faktor resikonya yang

berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional dengan menggunakan

seluruh media informasi yang telah tersedia, termasuk menggunakan buletin ini sebagai

wahana penyampaian informasi.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok merupakan salah satu unit

pelaksana teknis Departemen Kesehatan RI yang mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan masuk & keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, pengamanan

terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, survailans epidemiologi,

kekarantinaan, pengawasan OMKABA, pelayanan kesehatan, pengendalian dampak

kesehatan lingkungan, bioterorism, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah

kerja pelabuhan (Permenkes 356 / 2008).

Buletin Info Kesehatan Pelabuhan ini berisi informasi hasil pelaksanaan program,

kajian – kajian, pengembangan teknologi, peningkatan sumber daya manusia melalui

pelatihan, naskah – naskah ilmiah dan karya – karya seni serta peristiwa – peristiwa terkini

lainnya, termasuk informasi kesehatan tradisional. Buletin ini diharapkan dapat dipakai

sebagai wahana informasi bagi insan pelabuhan dalam mengembangkan potensi diri

guna mendukung pelaksanaan program kesehatan, khususnya bagi para pegawai Kantor

Kesehatan Pelabuhan di seluruh Indonesia.

Redaksi menerima sumbangan artikel, laporan, reportase, saduran, karikatur, sajak –

sajak ataupun karya sastra lain dan foto – foto yang berkaitan dengan program kesehatan

pelabuhan. Redaksi memberikan kesempatan ini pada para kolega KKP, institusi kesehatan

unit pusat dan daerah serta seluruh pembaca di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi

dalam penulisan Buletin Info Kesehatan Pelabuhan ini.

Dewan redaksi mengajak para pembaca buletin ini untuk melaju dengan

kecepatan optimal dalam meningkatkan jejaring informasi guna mencapai kinerja yang

kita inginkan.

Pengantar Redaksi

INFO KESEHATAN PELABUHAN


COVER : Bpk. Dr. IWAN M. MULJONO, MPH

DIREKTUR P2ML - DITJEN PP & PL - DEPKES RI

4

BEBAN GANDA YANG HARUS DIPIKUL TENAGA KESEHATAN

Oleh : RAISSEKKI, SKM, MM

S umber daya manusia yang handal

merupakan salah satu kunci

keberhasilan upaya pembangunan

kesehatan, yang didukung oleh data dan

informasi epidemiologi yang valid. Salah

satu dampak era globalisasi terhadap kese-

hatan masyarakat adalah meningkatnya

ancaman global penyakit menular potensial

wabah, termasuk penyakit menular baru

(New Emerging Diseases) dan penyakit lama

yang timbul kembali (Re-emerging Disea-

ses). Oleh karena itu, pengambilan

keputusan harus berdasarkan fakta

(evidence base). Secara otomatis, sangat

dibutuhkan petugas surveilans epidemiologi

yang profesional.

Pada akhir – akhir ini muncul virus

baru (H1N1) yang telah menimpa beberapa

negara yang sejak tanggal 11 Juni 2009 oleh

Direktur Jenderal WHO (World Health

Organization) telah dinyatakan sebagai

Pandemi. Kita bersyukur, sampai

dikeluarkannya pernyataan pandemi

ternyata petugas kesehatan khususnya

petugas yang berada di border area (KKP)

berdiri tegap secara profesional sehingga

virus influenza baru (H1N1) belum masuk ke

Nusantara tercinta. Namun perlu diingat

bahwa ancaman virus influenza sub – type

H5N1 juga masih bercokol di bumi

Nusantara tercinta ini. Padahal di alam

bebas, virus ini dapat terus menjalar

diantara binatang khususnya pada unggas.

Beban ganda ini harus dipikul oleh

bangsa kita dalam mencapai tujuan

pembangunan kesehatan dan hal ini

merupakan tantangan bagi petugas

kesehatan untuk tetap tegap berlaga

dengan percepatan penularan penyakit.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan petugas

kesehatan yang bukan hanya profesional

tetapi juga dituntut petugas yang memiliki

tanggungjawab moral yang tinggi tanpa

pamrih.

Masuknya kapal dari luar negeri yang

terjangkit Influenza baru (H1N1) ke suatu

pelabuhan di Indonesia harus melalui proses

pemeriksaan intensif oleh petugas KKP

karena kapal tersebut berada karantina (UU

no.1 Tahun 1962) yang berarti kapal tersebut

harus berada di luar Dam atau pada zone

karantina. Perjalanan antara dermaga

sampai ke zone karantina atau di luar dam,

jaraknya berkisar antara 5 – 7 mil dengan

memakai speed boat kecil yang mudah

diterpa ombak. Hal ini berarti sangat penuh

dengan resiko kecelakaan fisik dan resiko

tertular penyakit sehingga pembinaan staf

harus tetap dijalankan secara terus menerus

agar tiap langkah kegiatan selalu

dilaksanakan secara profesional dan sesuai

prosedur yang berlaku. Semoga virus

Influenza baru H1N1 tidak masuk wilayah

Nusantara ini melalui Pelabuhan; dan

apabila pelabuhan terjangkit virus ini, maka

ada beberapa opsi yang bisa dipilih, antara

lain :

Penutupan total terhadap pelabuhan :

Lalu lintas orang dan barang

dihentikan secara total

Penutupan sebagian kegiatan

pelabuhan : Lalu lintas orang

dihentikan sedang lalu lintas barang

tetap berjalan.

Pendekatan terhadap yang beresiko :

Lalu lintas orang dan barang

tetap berjalan


5

Mengkondisikan orang yang mempunyai risiko

Orang yang berisiko tinggi di periksa dan dilakukan intervensi medik

Penyuluhan perorangan tentang kewaspadaan kesehatan

Tidak melakukan apapun ???

Namun demikian, tenaga kesehatan khususnya di border area, yaitu petugas Kantor

Kesehatan Pelabuhan perlu berbangga hati karena tenaga kesehatan dilindungi oleh

Undang – Undang. Mari kita membaca bersama Undang – Undang Kesehatan Nomor 23

Tahun 1992 tentang Kesehatan pada pasal 53 point 1 bahwa tenaga kesehatan berhak

memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

Selamat bekerja dengan kesungguhan hati

diperintahkan untuk dipakai sebagai

payung hukum walaupun Undang – Undang

tersebut dapat dikatakan sudah kadaluarsa

atau dipandang sudah tidak sesuai lagi.

Pembentukan Peraturan Perundang –

undangan pada dasarnya merupakan

proses yang dimulai dari perencanaan,

persiapan, teknik penyusunan, perumusan,

pembahasan,pengesahan,pengundangan,

dan penyebarluasan. Program Legislasi ini

harus disusun secara berencana, terpadu,

dan sistematis sesuai jenis, fungsi dan herarki

peraturan perundang – undangan tersebut.

Untuk menjalankan Undang – Undang

tersebut harus dibentuk peraturan

perundang – undangan dibawahnya sesuai

dengan herarki, yang diakui

keberadaannya dan mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang diperintahkan

oleh Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi. Walaupun Undang – Undang ini

telah diundangkan pada tahun 1992,

ternyata Undang – Undang ini sesuai dan

selaras dengan Undang – Undang Nomor 10

Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang – undangan, namun

bersambung Ke halaman …………...…….… 11


P embangunan kesehatan diarahkan

untuk meningkatkan derajat

kesehatan, yang pada hakikatnya adalah

pembangunan manusia Indonesia

seutuhnya dan pembangunan seluruh

masyarakat Indonesia. Pembangunan

kesehatan ini membutuhkan sumberdaya

yang memadai, termasuk peraturan

perundang – undangan guna memayungi

kebutuhan pelaksanaan program di

lapangan. Munculnya Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,

juga mempertimbangkan kebutuhan dan

tuntutan pembangunan kesehatan, yang

mana peraturan perundang – undangan

pada saat itu dipandang sudah tidak sesuai

lagi. Namun tampak bertentangan dengan

ketentuan pada pasal 31 Undang – Undang

tersebut yang menyatakan bahwa

“pemberantasan penyakit menular yang

dapat menimbulkan wabah dan penyakit

karantina dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan undang-undang yang berlaku”.

Hal ini berarti bahwa Undang – Undang

Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut

dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1962

tentang Karantina Udara masih

PERINTAH DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992

6

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1962 ten-

tang Karantina Laut pasal 1 pada point

c, Tindakan Karantina ialah tindakan –

tindakan terhadap kapal beserta isinya

dan daerah pelabuhan untuk

mencegah penjangkitan dan penjalaran

penyakit menular potensial wabah. Hal

ini sejalan dengan arah IHR 2005 yaitu

untuk melindungi, mencegah,

mengendalikan dan merespon

penyebaran penyakit secara

internasional dengan menghindari

terganggunya kelancaran perjalanan

dan perdagangan internasional, serta

mengurangi risiko penyebaran penyakit

di pelabuhan. Sesuai dengan Permenkes

No. 356/Menkes/SK/IV/2008 bahwa

Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai

UPT Departemen Kesehatan Republik

Indonesia berkewajiban untuk

melakukan pengawasan tindakan

kekarantinaan. Pengawasan tindakan

karantina yang dilakukan mencakup

derattisasi (fumigasi), disinseksi, disinfeksi,

dan dekontaminasi kapal.

Penyelenggaraan Hapus Tikus di

Kapal dilakukan oleh Badan Usaha

Swasta (BUS) yang berbentuk Firma, CV,

PT dan koperasi. Mengingat sifat racun

dari fumigant sangat berbahaya, maka

penggunaannya harus dilakukan

dengan cara yang baik dan benar,

sehingga pelaksanaan fumigasi dapat

berjalan dengan baik (sesuai prosedur),

aman (tidak membahayakan pelaksana

dan manusia disekitarnya) dan dapat

berhasil guna (organisme sasaran dapat

terbunuh) sehingga kapal terbebas dari

kehidupan tikus sebagai hospes

perantara penyakit pes. Mengingat

pentingnya tindakan kekarantinaan ini

maka diperlukan adanya kerjasama

operasional bagus antar stake holder

dalam pelabuhan. Oleh karena itu, perlu

adanya suatu pertemuan yang

membahas tentang kerjasama

operasional tindakan kekarantinaan.

Menyadari akan tantangan ke

depan, melalui Surat Keputusan Kuasa

Pengguna Anggaran Kepala Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung

Priok No : PM.04.03/VIII.2/073/09 tanggal

16 Februari 2009 tentang Pembentukan

Panitia Pertemuan Jejaring Kerja dan

Kemitraan Tindakan Kekarantinaan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Tanjung Priok., tanggal 11 s/d 14 Maret

2009 di Hotel Ria Diani, Bogor, Jawa

Barat.

II. TUJUAN

Tujuan dari jejaring ini adalah

meningkatnya kerjasama lintas

program, lintas sektor dan stake holder

terkait dalam pelaksanaan tindakan

kekarantinaan di wilayah Pelabuhan

Tanjung Priok.

III. PESERTA

Peserta berasal dari lintas

program, lintas sektor serta stake holder

terkait, dengan jumlah peserta

sebanyak 38 peserta.

PERTEMUAN JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

TINDAKAN KEKARANTINAAN

(Summary report)


7

IV. POKOK BAHASAN JEJARING

1. Tugas Pokok dan Fungsi KKP

2. Peran ADPEL Dalam Mendukung

Tindakan Kekarantinaan

3. Peran INSA JAYA Dalam

Mendukung Tindakan

Kekarantinaan

4. Peran IPPHAMI Dalam Mendukung

Tindakan Kekarantinaan

5. Bahan dan Peralatan Tindakan

Fumigasi dan desinseksi

6. Aspek legal Tindakan Kekaranti-

naan

7. Penanggulangan Keracunan

Pestisida

8.

V. NARA SUMBER / FASILITATOR

1. Administrator Utama Pelabuhan

Tanjung Priok

2. INSA JAYA DPC – DPD Tanjung

Priok

3. IPPHAMI DKI JAKARTA

4. KKP Kelas I Tanjung Priok

VI. MEKANISME PELATIHAN

Metodologi atau mekanisme

dalam penyelenggaraan pertemuan ini

dilaksanakan dengan cara :

1. Penyajian pokok bahasan

2. Diskusi

3. Tanya jawab

4. Round Table discussion

VII. WAKTU DAN TEMPAT

Jejaring ini dilaksanakan di Hotel

Ria Diani Bogor, Jawa Barat dari tanggal

11 s/d 14 Maret 2009.

VIII. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan

Jejaring Kerja dan Kemitraan Tindakan

Kekarantinaan Kantor Kesehatan

Pelabuhan dibebankan kepada DIPA

KKP Kelas I Tanjung Priok Tahun

Anggaran 2009.

IX. PENYELENGGARAAN PERTEMUAN

Penyelenggaraan pertemuan ini

sebagai berikut :

1. Jumlah peserta jejaring sebanyak

38 (tiga puluh delapan) peserta

2. Nara sumber / fasilitator

memberikan materi sesuai yang

telah direncanakan pada jadwal

pertemuan

3. Adanya persamaan persepsi

dalam pelaksanaan tindakan

kekarantinaan

4. Terbentuknya kesepakatan

dukungan dari lintas sektor dan

stake holder dalam tindakan

kekarantinaan

X. KESEPAKATAN

1. Perusahaan pelayaran :

Perusahaan pelayaran siap

mentaati penyelenggaraan

kekarantinaan sesuai dengan

aturan perundang - undangan

yang berlaku

Perusahaan pelayaran siap

mendukung seluruh kegiatan

demi efektifitas pelaksanaan

penyelenggaraan tindakan

kekarantinaan.

2. Badan Usaha Swasta pelaksana

kegiatan kekarantinaan (fumigasi

dan desinseksi) :


8

Badan Usaha Swasta pelaksana

tindakan kekarantinaan, siap

melaksanakan tindakan

kekarantinaan (fumigasi &

desinseksi) secara baik dan

benar sesuai prosedur yang

telah ditetapkan.



bekerjasama dengan Kantor

Kesehatan Pelabuhan dalam

memberikan informasi dan

penyuluhan terhadap

pengguna jasa tindakan

kekarantinaan (fumigasi dan

desinseksi) sesuai dengan

prosedur yang berlaku.



memfasilitasi pelaksanaan

pengawasan tindakan

kekarantinaan yang dilakukan

oleh Kantor Kesehatan

Pelabuhan.

3. PT DOK :

PT DOK siap membantu untuk

memfasilitasi penyelenggaraan

tindakan kekarantinaan kapal.

PT DOK siap memberikan infor-

masi kepada penanggung-

jawab / pemilik kapal yang

docking agar dilakukan tinda-

kan kekarantinaan (fumigasi)

4. Bea dan Cukai :

Peserta dari bea cukai akan mem-

berikan masukan dan laporan ke

pihak atasan bahwa export – im-

port OMKABA dalam wilayah pela-

buhan agar mendapat rekomen-

dasi terlebih dahulu dari Kantor

Kesehatan Pelabuhan (Health

Certificate) untuk kepentingan

penyelenggaraan kekarantinaan.

5. Imigrasi :

Siap untuk berkoordinasi dalam

tindakan kekarantinaan

6. Pelindo :

Membantu menyediakan fasili-

tas kepelabuhanan dari dan ke

kapal, prioritas untuk

kekarantinaan

Siap untuk berkoordinasi

7. ADPEL :

Memberikan dukungan koordinasi

terhadap pelaksanaan

kekarantinaan dengan berbagai

aspek kepentingan sesuai

ketentuan yang berlaku terhadap

instansi terkait dan pengguna jasa

8. Kantor Kesehatan Pelabuhan, se-

banyak 18 orang

Melaksanakan pengawasan Tin-

dakan Kekarantinaan sesuai den-

gan regulasi secara benar

Mengadakan pelatihan bagi pe-

rusahaan fumigasi dan desinseksi

Semoga ringkasan laporan ini dapat

bermanfaat. (RBAW)


PHOTO JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

TINDAKAN KEKARANTINAAN TAHUN 2009

9

I. Pendahuluan

Masih tingginya prevalens dan

insidens berbagai jenis penyakit

menular, munculnya kembali penyakit

menular yang pada masa lalu relatif

sudah bisa diatasi, yang dibarengi

dengan munculnya penyakit baru

seperti flu burung (H5N1) menunjukkan

bahwa penyakit menular masih

merupakan masalah pokok dalam

pembangunan kesehatan. Akhir – akhir

ini, muncul penularan flu baru (H1N1) di

beberapa negara, yang diawali dari

Mexico merupakan beban ganda yang

harus dipikul dalam upaya

pemberantasan penyakit menular.

Kemajuan teknologi tranportasi sa-

ngat menakjubkan belakangan ini, arus

lalu lintas orang, barang dan alat

angkut (kapal, pesawat dan kendaraan

darat) semakin padat bahkan

Pelabuhan, Pelabuhan Udara dan Pos

Lintas Batas Darat menjadi obyek bisnis

segala bidang ekonomi. Secara

otomatis, penularan penyakit dan

masalah kesehatan antar pulau atau

antar negara cenderung semakin

cepat.

Dalam International Health

Regulation (IHR) tahun 1969, setiap

negara diminta untuk menjamin tidak

terjadinya penularan penyakit (kholera,

pes dan yellow fever) dari satu negara

ke negara lain dengan seminimal

mungkin tidak mengganggu lalu lintas

internasional, namun IHR tahun 2005

dituntut agar setiap negara mampu


menanggulangi penyebaran PHEIC

(Public Health Emergency of

International Concern) antar negara

tanpa memberlakukan pembatasan

perjalanan dan perdagangan yang

tidak perlu. Upaya pemberantasan

penyakit di dalam negeri dan

pencegahan masuk keluarnya penyakit

melalui pintu masuk negara harus

dilakukan secara serius, karena kita

harus mampu untuk mencegah,

melindungi dan menanggulangi

penyebaran kedaruratan kesehatan

masyarakat yang meresahkan dunia


PAYUNG HUKUM PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

(TINJAUAN KEBUTUHAN DI PINTU MASUK NEGARA)

Oleh : RBA. WIDJONARKO, SKM, M.Kes

(Disampaikan pada Konggres Nasional I Hukum kesehatan di Jakarta, 26 – 29 Mei 2009)

Abstrak

Merebaknya penularan flu baru (H1N1) di beberapa negara, yang munculnya diawali dari

Mexico merupakan beban ganda yang harus dipikul dalam upaya pemberantasan

penyakit menular, terutama guna mencegah masuknya virus tersebut melalui Pintu Masuk

Negara ke negeri tercinta ini. Aturan perundang – undangan yang tepat dan sistematis

sangat dibutuhkan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan upaya ini, sedangkan disisi

lain payung hukum yang dipakai pada saat ini dapat dikatakan sudah kadaluarsa dan

tidak sistematis. Kebutuhan akan payung hukum ini perlu segera ditindaklanjuti dengan

upaya program legislasi untuk merevisi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

kesehatan.

10 Buletin Info Kesehatan Pelabuhan Volume IV Edisi 2 Triwulan II ( April - Juni ) Tahun 2009

(PHEIC) sesuai IHR 2005.

Tantangan yang dihadapi dalam

pemberantasan penyakit menular terse-

but semakin berat dengan kenyataan

sangat terbatasnya sumber daya yang

tersedia, baik sarana, tenaga, dana,

termasuk aturan perundang –

undangan. Upaya pencegahan masuk

keluarnya penyakit melalui pintu masuk

negara, merupakan tugas pokok Kantor

Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai

unit pelaksana teknis Departemen

Kesehatan RI. Kenyataan menunjukkan

bahwa aturan perundang – undangan

yang mendukung pelaksanaan tugas

pokok dan penyelenggaraan fungsi

Kantor Kesehatan Pelabuhan tidak

sistematis dan bisa dikatakan sudah

kadaluarsa. Hal ini menimbulkan isue –

isue dan ide – ide yang tidak sistematis

dari para petugas lapangan dan para

pejabat tentang kebutuhan aspek legal

tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya

identifikasi kebutuhan aspek legal yang

sistematis, efektif dan efisien dalam

penyelenggaraan upaya pencegahan

masuk keluarnya penyakit melalui pintu

masuk negara.

II. Aspek legal.

Beberapa aspek legal yang

berkaitan dengan upaya

pemberantasan penyakit menular, baik

di komunitas maupun di pintu masuk

negara, antara lain :

1. Undang – Undang nomor 1 tahun

1962 tentang Karantina Laut

(Lembaran Negara Tahun 1962 No-

mor : 2, Tambahan Lembaran Ne-

gara Nomor : 2373)

2. Undang – undang nomor 2 tahun

1962 tentang Karantina Udara

(Lembaran Negara Tahun 1962 No-

mor : 3, Tambahan Lembaran Ne-

gara Nomor : 2374)


1984 tentang Wabah Penyakit

Menular (Lembaran Negara Tahun

1984 Nomor : 20, Tambahan Lem-

baran Negara Nomor : 3273)


1992 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor. 100,

Tambahan Lembaran Tahun 1992

Nomor : 3495)

5. PP No. 40 Tahun 1991 Tentang

Penanggulangan Wabah Penyakit

Menular.

6. Keputusan Menteri Kesehatan RI,

Peraturan Menteri Kesehatan RI,

Keputusan dan surat Edaran Direktur

Jenderal yang berkaitan dengan

upaya pemberantasan penyakit

menular.

III. Gambaran aspek legal dalam upaya

pemberantasan penyakit.

Perlu menyamakan persepsi

bahwa yang dimaksud Pintu Masuk

atau point of entry adalah suatu

perlintasan internasional untuk masuk

dan keluar bagi mereka yang

melakukan perjalanan, bagasi, kargo,

petikemas, alat angkut, barang dan

paket pos (pasal 1, IHR 2005). Dalam

hal ini yang dimaksud pintu masuk

negara adalah Pelabuhan Laut,

Pelabuhan Udara dan Pos Lintas Batas

Darat.

P e n y e l e n g g a r a a n u p a y a

pemberantasan penyakit di Pintu

Masuk Negara khusus dipayungi oleh

bersambung ke halaman …………………... 19

11

penyelenggaraan kehamilan di luar

cara alami sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah

Uraian ayat sebelumnya :

Pasal 16

(1) Kehamilan di luar cara alami

dapat dilaksanakan sebagai

upaya terakhir untuk membantu

suami istri mendapat keturunan.

(2) Upaya kehamilan di luar cara

alami sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) hanya dapat

dilakukan oleh pasangan suami

istri yang sah dengan ketentuan:

a. hasil pembuahan sperma dan

ovum dari suami istri yang

bersangkutan, ditanamkan

dalam rahim istri dari mana

ovum berasal;

b. dilakukan oleh tenaga

kesehatan yang mempunyai

keahlian dan kewenangan

untuk itu;

c. pada sarana kesehatan

tertentu.

3. Pada pasal 21 point (4) : Ketentuan

mengenai pengamanan makanan

dan minuman sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), ayal (2), dan ayat (3)


Pemerintah.


Pasal 21

(1) Pengamanan makanan dan

minuman diselenggarakan untuk

melindungi masyarakat dari

makanan dan minuman yang

tidak memenuhi ketentuan

mengenai standar dan atau

setelah diteliti terdapat 31 pasal tidak

ditindaklanjuti dengan pembentukan

peraturan perundang – undangan

dibawahnya; padahal ada 29 pasal

diperintahkan untuk dibentuk Peraturan

Pemerintah dan 2 pasal diperintahkan untuk

dibentuk Keputusan Presiden. Mari kita

telusuri pasal – pasal tersebut :


lebih lanjut mengenai tindakan medis

tertentu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah


Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat sebagai

upaya untuk menyelamatkan jiwa

ibu hamil dan atau janinnya,

dapat dilakukan tindakan medis

tertentu.

(2) Tindakan medis tertentu

sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) hanya dapat dilakukan:

a. berdasarkan indikasi medis

yang mengharuskan

diambilnya tindakan tersebut;

b. oleh tenaga kesehatan yang

mempunyai keahlian dan

kewenangan untuk itu dan

dilakukan sesuai dengan

tanggung jawab profesi serta

berdasarkan pertimbangan tim

ahli;

c. dengan persetujuan ibu hamil

yang bersangkutan atau suami

atau keluarganya;

d. pada sarana kesehatan

tertentu.


mengenai persyaratan

Sambungan dari halaman …………………... 5


12

persyaratan kesehatan.

(2) Setiap makanan dan minuman

yang dikemas wajib diberi tanda

atau label yang berisi:

a. bahan yang dipakai;

b. komposisi setiap bahan;

c. tanggal, bulan, dan tahun

kadaluwarsa;

d. ketentuan lainnya.

(3) Makanan dan minuman yang tidak

memenuhi ketentuan standar dan

atau persyaratan kesehatan dan

atau membahayakan kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dilarang untuk diedarkan, ditarik

dari peredaran, dan disita untuk

dimusnahkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.


mengenai penyelenggaraan kesehatan

lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan

ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.


Pasal 22

(1) Kesehatan lingkungan

diselenggarakan untuk mewujudkan

kualitas lingkungan yang sehat.

(2) Kesehatan lingkungan dilaksanakan

terhadap tempat umum, lingkungan

pemukiman, lingkungan kerja,

angkutan umum, dan lingkungan

lainnya.

(3) Kesehatan lingkungan meliputi

penyehatan air dan udara,

pengamanan limbah padat, limbah

cair, limbah gas, radiasi dan

kebisingan, pengendalian vektor

penyakit, dan penyehatan atau

pengamanan lainnya.

(4) Setiap tempat atau sarana

pelayanan umum wajib memelihara

dan meningkatkan lingkungan yang

sehat sesuai dengan standar dan

persyaratan.

5. Pasal 23 point (4) : Ketentuan mengenai

kesehatan kerja sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)


Pemerintah.


Pasal 23

(1) Kesehatan kerja diselenggarakan

untuk mewujudkan produktivitas

kerja yang optimal.

(2) Kesehatan kerja meliputi pelayanan

kesehatan kerja, pencegahan

penyakit akibat kerja, dan syarat

kesehatan kerja.

(3) Setiap tempat kerja wajib

menyelenggarakan kesehatan

kerja.

6. Pasal 27 : Ketentuan mengenai

kesehatan jiwa dan upaya

penanggulangannya ditetapkan


Uraian pasal sebelumnya :

Pasal 24 :

(1) Kesehatan jiwa diselenggarakan

untuk mewujudkan jiwa yang sehat

secara optimal baik intelektual

maupun emosional.

(2) Kesehatan jiwa meliputi

pemeliharaan dan peningkatan

kesehatan jiwa, pencegahan dan

penanggulangan masalah

psikososial dan gangguan jiwa,

penyembuhan dan pemulihan

penderita gangguan jiwa.


13

(3) Kesehatan jiwa dilakukan oleh

perorangan, lingkungan keluarga,

lingkungan sekolah, lingkungan

pekerjaan, lingkungan masyarakat,

didukung sarana pelayanan

kesehatan jiwa dan sarana lainnya.

Pasal 25 :

(1) Pemerintah melakukan pengobatan

dan perawatan, pemulihan, dan

penyaluran bekas penderita

gangguan jiwa yang telah selesai

menjalani pengobatan dan atau

perawatan ke dalam masyarakat.

(2) Pemerintah membangkitkan,

membantu, dan membina kegiatan

masyarakat dalam pencegahan

dan penanggulangan masalah

psikososial dan gangguan jiwa,

pengobatan dan perawatan

penderita gangguan jiwa,

pemulihan serta penyaluran bekas

penderita ke dalam masyarakat.

Pasal 26

(1) Penderita gangguan jiwa yang

dapat menimbulkan gangguan

terhadap keamanan dan ketertiban

umum wajib diobati dan dirawat di

sarana pelayanan kesehatan jiwa

atau sarana pelayanan kesehatan

lainnya.

(2) Pengobatan dan perawatan

penderita gangguan jiwa dapat

dilakukan atas permintaan suami

atau istri atau wali atau anggota

keluarga penderita atau atas

prakarsa pejabat yang

bertanggung jawab atas

keamanan dan ketertiban di

wilayah setempat atau hakim

pengadilan bilamana dalam suatu

perkara timbul persangkaan bahwa

yang bersangkutan adalah

penderita gangguan jiwa.


syarat dan tata cara penyelenggaraan

transplantasi sebagaimana dimaksud




Pasal 34

(1) Transplantasi organ dan atau jari-

ngan tubuh hanya dapat dilakukan

oleh tenaga kesehatan yang mem-

punyai keahlian dan kewenangan

untuk itu dan dilakukan di sarana

kesehatan tertentu.

(2) Pengambilan organ dan atau jari-

ngan tubuh dari seorang donor ha-

rus memperhatikan kesehatan do-

nor yang bersangkutan dan ada

persetujuan donor dan ahli waris

atau keluarganya.


syarat dan tata cara transfusi darah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)


Pemerintah


Pasal 35

(1) Transfusi darah hanya dapat dilaku-

kan oleh tenaga kesehatan yang

mempunyai keahlian dan kewena-

ngan untuk itu


syarat dan tata cara penyelenggaraan

implan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah


Pasal 36

Implan obat dan atau alat kese-

hatan ke dalam tubuh manusia

hanya dapat dilakukan oleh tenaga


14

kesehatan yang mempunyai keah-

lian dan kewenangan untuk itu dan

dilakukan di sarana kesehatan ter-

tentu


syarat dan tata cara bedah plastik dan

rekonstruksi sebagaimana dimaksud




Pasal 37

(1) Bedah plastik dan rekonstruksi

hanya dapat dilakukan oleh tenaga

kesehatan yang mempunyai keahl-

ian dan kewenangan untuk itu dan

dilakukan di sarana kesehatan ter-

tentu.

(2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak

boleh bertentangan dengan norma

yang berlaku dalam masyarakat


penyuluhan kesehatan masyarakat



Pemerintah.


Pasal 38

(1) Penyuluhan kesehatan masyarakat

diselenggarakan guna meningkat-

kan pengetahuan, kesadaran, ke-

mauan, dan kemampuan masyara-

kat untuk hidup sehat, dan aktif ber-

peran serta dalam upaya kese-

hatan.

12. Pasal 43 : Ketentuan tentang

pengamanan sediaan farmasi dan alat

kesehatan ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.


Pasal 39 : Pengamanan sediaan farmasi

dan alat kesehatan diselenggarakan

untuk melindungi masyarakat dari

bahaya yang disebabkan oleh

penggunaan sediaan farmasi dan alat

kesehatan yang tidak memenuhi

persyaratan mutu dan atau keamanan

dan atau kemanfaatan.

Pasal 40 :

(1) Sediaan farmasi yang berupa obat

dan bahan obat harus memenuhi

syarat farmakope Indonesia dan

atau buku standar lainnya.

(2) Sediaan farmasi yang berupa obat

tradisional dan kosmetika serta alat

kesehatan harus memenuhi standar

dan atau persyaratan yang ditentu-

kan.

Pasal 41 :

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan

hanya dapat diedarkan setelah

mendapat izin edar.

(2) Penandaan dan informasi sediaan

farmasi dan alat kesehatan harus

memenuhi persyaratan objektivitas

dan kelengkapan serta tidak me-

nyesatkan.

(3) Pemerintah berwenang mencabut

izin edar dan memerintahkan

penarikan dari peredaran sediaan

farmasi dan alat kesehatan yang

telah memperoleh izin edar, yang

kemudian terbukti tidak memenuhi

persyaratan mutu dan atau kea-

manan dan atau kemanfaatan, da-

pat disita dan dimusnahkan sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 42 ; Pekerjaan kefarmasian harus

dilakukan dalam rangka menjaga mutu

sediaan farmasi yang beredar.


pengamanan bahan yang

mengandung zat adiktif sebagaimana


15



Pemerintah


Pasal 44

(1) Pengamanan penggunaan bahan

yang mengandung zat adiktif

diarahkan agar tidak mengganggu

dan membahayakan kesehatan

perorangan, keluarga, masyarakat,

dan lingkungannya.

(2) Produksi, peredaran, dan peng-

gunaan bahan yang mengandung

zat adiktif harus memenuhi standar

dan atau persyaratan yang ditentu-

kan.


kesehatan sekolah sebagaimana



Pemerintah


Pasal 45

(1) Kesehatan sekolah diselenggarakan

untuk meningkatkan kemampuan

hidup sehat peserta didik dalam

lingkungan hidup sehat sehingga

peserta didik dapat belajar, tum-

buh, dan berkembang secara har-

monis dan optimal menjadi sumber

daya manusia yang lebih berkuali-

tas.

(2) Kesehatan sekolah sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diseleng-

garakan melalui sekolah atau me-

lalui lembaga pendidikan lain


kesehatan olahraga sebagaimana



Pemerintah


Pasal 46

(1) Kesehatan olahraga diselenggara-

kan untuk memelihara dan mening-

katkan kesehatan melalui kegiatan

olahraga.

(2) Kesehatan olahraga sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diseleng-

garakan melalui sarana olahraga

atau sarana lain.


pengobatan tradisional sebagaimana



Pemerintah


Pasal 47

(1) Pengobatan tradisional merupakan

salah satu upaya pengobatan dan

atau perawatan cara lain di luar

ilmu kedokteran atau ilmu kepe-

rawatan.

(2) Pengobatan tradisional sebagai-

mana dimaksud dalam ayat (1)

perlu dibina dan diawasi untuk

diarahkan agar dapat menjadi pe-

ngobatan dan atau perawatan

cara lain yang dapat dipertang-

gungjawabkan manfaat dan kea-

manannya.

(3) Pengobatan tradisional yang sudah

dapat dipertanggungjawabkan

manfaat dan keamanannya perlu

terus ditingkatkan dan dikembang-

kan untuk digunakan dalam mewu-

judkan derajat kesehatan yang op-

timal bagi masyarakat


kesehatan Matra sebagaimana




16

Pemerintah


Pasal 48

(1) Kesehatan matra sebagai bentuk

khusus upaya kesehatan diseleng-

garakan untuk mewujudkan derajat

kesehatan yang optimal dalam ling-

kungan matra yang serba berubah.

(2) Kesehatan matra meliputi kese-

hatan lapangan, kesehatan kelau-

tan dan bawah air, serta kesehatan

kedirgantaraan


kategori, jenis, dan kualifikasi tenaga

kesehatan ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah


Pasal 50

(1) Tenaga kesehatan bertugas menye-

lenggarakan atau melakukan

kegiatan kesehatan sesuai dengan

bidang keahlian dan atau kewe-

nangan tenaga kesehatan yang

bersangkutan.


penempatan tenaga kesehatan



Pemerintah


Pasal 52

(1) Pemerintah mengatur penempatan

tenaga kesehatan dalam rangka

pemerataan pelayanan kesehatan


standar profesi dan hak-hak pasien



Pemerintah


Pasal 53

(1) Tenaga kesehatan berhak mem-

peroleh perlindungan hukum dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan

profesinya.

(2) Tenaga kesehatan dalam melaku-

kan tugasnya berkewajiban untuk

mematuhi standar profesi dan

menghormati hak pasien.

(3) Tenaga kesehatan, untuk kepenti-

ngan pembuktian, dapat melaku-

kan tindakan medis terhadap se-

seorang dengan memperhatikan

kesehatan dan keselamatan yang

bersangkutan.


pembentukan, tugas, fungsi, dan tata

kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan

ditetapkan dengan Keputusan Presiden


Pasal 54

(1) Terhadap tenaga kesehatan yang

melakukan kesalahan atau kela-

laian data melaksanakan profesinya

dapat dikenakan tindakan disiplin.

(2) Penentuan ada tidaknya kesalahan

atau kelalaian sebagaimana di-

maksud dalam ayat (1) ditentukan

oleh Majelis Disiplin Tenaga Kese-

hatan


syarat dan tata cara memperoleh izin

penyelenggaraan sarana kesehatan


Pemerintah


Pasal 59

(1) Semua penyelenggaraan sarana

kesehatan harus memiliki izin.

(2) Izin penyelenggaraan sarana kese-

hatan diberikan dengan memper-

hatikan pemerataan dan pening


17

katan mutu pelayanan kesehatan


pelaksanaan pekerjaan kefarmasian



Pemerintah.


Pasal 63

(1) Pekerjaan kefarmasiaan dalam

pengadaan, produksi, distribusi,

dan pelayanan sediaan farmasi

harus dilakukan oleh tenaga kese-

hatan yang mempunyai keahlian

dan kewenangan untuk itu


perbekalan kesehatan ditetapkan



Pasal 60 : Perbekalan kesehatan yang

diperlukan dalam penyelenggaraan

upaya kesehatan meliputi sediaan

farmasi, alat kesehatan, dan

perbekalan lainnya


penyelenggaraan jaminan

pemeliharaan kesehatan masyarakat


Pemerintah


Pasal 66

(1) Pemerintah mengembangkan,

membina, dan mendorong jaminan

pemeliharaan kesehatan masyara-

kat sebagai cara, yang dijadikan

landasan setiap penyelenggaraan

pemeliharaan kesehatan yang

pembiayaannya dilaksanakan se-

cara praupaya, berasaskan usaha

bersama dan kekeluargaan.

(2) Jaminan pemeliharaan kesehatan

masyarakat merupakan cara pe-

nyelenggaraan pemeliharaan kese-

hatan dan pembiayaannya, dike-

lola secara terpadu untuk tujuan

meningkatkan derajat kesehatan,

wajib dilaksanakan oleh setiap pe-

nyelenggara.

(3) Penyelenggara jaminan pemeli-

haraan kesehatan masyarakat harus

berbentuk badan hukum dan

memiliki izin operasional serta kepe-

sertaannya bersifat aktif.


penelitian, pengembangan, dan

penerapan hasil penelitian

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan



Pasal 69

(1) Penelitian dan pengembangan ke-

sehatan dilaksanakan untuk memilih

dan menetapkan ilmu pengeta-

huan dan teknologi tepat guna

yang diperlukan dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan.

(2) Penelitian, pengembangan, dan

penerapan hasil penelitian pada

manusia sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilaksanakan de-

ngan memperhatikan norma yang

berlaku dalam masyarakat.

(3) Penyelenggaraan penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi kesehatan pada

manusia harus dilakukan dengan

memperhatikan kesehatan dan ke-

selamatan yang bersangkutan.


bedah mayat sebagaimana dimaksud




18


Pasal 70

(1) Dalam melaksanakan penelitian

dan pengembangan dapat dilaku-

kan bedah mayat untuk penyelidi-

kan sebab penyakit dan atau sebab

kematian serta pendidikan tenaga

kesehatan.

(2) Bedah mayat hanya dapat dilaku-

kan oleh tenaga kesehatan yang

mempunyai keahlian dan kewena-

ngan untuk itu dan dengan mem-

perhatikan norma yang berlaku

dalam masyarakat.


syarat dan tata cara peran serta

masyarakat di bidang kesehatan


Pemerintah


Pasal 71

(1) Masyarakat memiliki kesempatan

untuk berperan serta dalam penye-

lenggaraan upaya kesehatan be-

serta sumber dayanya.

(2) Pemerintah membina, mendorong,

dan menggerakkan swadaya

masyarakat yang bergerak di

bidang kesehatan agar dapat lebih

berdaya guna dan berhasilguna.


pembentukan, tugas pokok, fungsi, dan

tata kerja Badan Pertimbangan

Kesehatan Nasional ditetapkan dengan

Keputusan Presiden


Pasal 72

(1) Peran serta masyarakat untuk mem-

berikan pertimbangan dalam ikut

menentukan kebijaksanaan peme-

rintah pada penyelenggaraan kese-

hatan dapat dilakukan melalui

Badan Pertimbangan Kesehatan

Nasional, yang beranggotakan to-

koh masyarakat dan pakar lainnya


pembinaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 73 dan Pasal 74 ditetapkan



Pasal 73 : Pemerintah melakukan

pembinaan terhadap semua kegiatan

yang berkaitan dengan

penyelenggaraan upaya kesehatan.

Pasal 74 : Pembinaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 73 diarahkan

untuk:

1. mewujudkan derajat kesehatan

masyarakat yang optimal;

2. terpenuhinya kebutuhan masyarakat

akan pelayanan dan perbekalan

kesehatan yang cukup, aman,

bermutu, dan terjangkau oleh seluruh

lapisan masyarakat;

3. melindungi masyarakat terhadap

segala kemungkinan kejadian yang

dapat menimbulkan gangguan dan

atau bahaya terhadap kesehatan;

4. memberikan kemudahan dalam

rangka menunjang peningkatan

upaya kesehatan;

5. meningkatkan mutu pengabdian pro-

fesi tenaga kesehatan


pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76 ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah


Pasal 76 : Pemerintah melakukan

pengawasan terhadap semua kegiatan

yang berkaitan dengan

penyelenggaraan upaya kesehatan,


19

baik yang dilakukan oleh pemerintah

maupun masyarakat.

Ibarat badan seorang manusia, ada

kepalanya, ada perut, tangan dan kakinya

namun lehernya tidak ada. Saat ini 17 (tujuh

belas) tahun telah terlewati, sudah sekian

banyaknya Peraturan ataupun Keputusan

Menteri Kesehatan telah ditetapkan namun

masih belum ada program legislasi

penyusunan Peraturan Pemerintah guna

pelaksanaan undang – undang tersebut.

Terdapat 29 pasal diperintahkan untuk

dibentuk Peraturan Pemerintah dan 2 pasal

diperintahkan untuk dibentuk Keputusan

Presiden. Selanjutnya, pertanyaan yang

muncul :

Kapankah munculnya Peraturan

Pemerintah ini?

Sesuai Undang – Undang Nomor 10

Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang – undangan,

manakah yang patut Keputusan

Presiden atau Peraturan Presiden?

Hal ini merupakan pekerjaan rumah

yang harus segera diselesaikan, bahkan bila

perlu “sambil menyelam minum air”

sekaligus merevisi undang – undang

tersebut guna penyelarasan dengan

kebutuhan lokal, nasional dan global.

Marilah kita bekerja lebih terencana,

terpadu dan sistematis. (RBAW)


Sambungan dari halaman …………………... 10

Undang – Undang Karantina, di

Pelabuhan Laut sesuai dengan

Undang – Undang Karantina Laut

Nomor 1 Tahun 1962, di Pelabuhan

Udara sesuai dengan Undang –

Undang Karantina Udara Nomor 2

Tahun 1962. Disamping itu secara

umum, juga dipayungi oleh Undang –

Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun

1992 dan Undang – Undang Nomor 4

tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Menular sedang Peraturan Pemerintah

yang mendukung kegiatan tersebut

yakni tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991

Tentang Penanggulangan Wabah

Penyakit Menular, serta beberapa

Keputusan ataupun Peraturan Menteri

Kesehatan RI. Namun di Pos Lintas

Batas Darat tidak ada aturan

perundang – undangan yang khusus

memayungi pelaksanaan upaya

pemberantasan penyakit di Pos Lintas

Batas Darat.

Untuk menyamakan persepsi pula

bahwa yang dimaksud dengan

Karantina adalah tindakan - tindakan

terhadap kapal beserta isinya dan

daerah pelabuhan untuk mencegah

penjangkitan & penjalaran penyakit

karantina (pasal UU no. 1 / 62).

Sedang menurut IHR 2005, Karantina

adalah pembatasan kegiatan dan/

atau pemisahan seseorang tersangka

(suspek) yang tidak sakit atau barang,

petikemas, alat angkut, atau barang

yang tersangka (suspek) dari orang/

barang lain, sedemikian rupa untuk

mencegah kemungkinan penyebaran

penyakit atau kontaminasi.

P e n y e l e n g g a r a a n u p a y a

20

pemberantasan penyakit di komunitas

dipayungi oleh Undang – Undang

Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 dan

Undang – Undang Nomor 4 tahun 1984

tentang Wabah Penyakit Menular

sedang Peraturan Pemerintah yang

mendukung kegiatan tersebut yakni

tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 1991 Tentang


Menular serta beberapa Keputusan

ataupun Peraturan Menteri Kesehatan

RI.

Yang dimaksud komunitas

(community) dalam hal ini yakni

masyarakat / penduduk yang tinggal

menetap di seluruh tanah air tercinta

ini.

IV. D i s k r i p s i p a y u n g h u k u m


Masuk Negara

1. Undang – Undang Karantina

Penyelenggaraan upaya


Masuk Negara, secara khusus

dipayungi oleh Undang – Undang

Karantina Laut Nomor 1 Tahun 1962

dan Undang – Undang Karantina

Udara Nomor 2 Tahun 1962. Undang-

Undang tersebut sebagai payung

hukum untuk menolak dan

mencegah masuk dan keluarnya

penyakit karantina melalui kapal dan

pesawat udara; penyakit dimaksud,

yakni 6 (enam) penyakit : pes

plegue), kolera (cholera), demam

kuning (Yellow fever), cacar

(Smallpox), tifus bercak wabahi

(Typhus exanthematicus infectiosa /

Louse borne typhus) dan demam

bolak balik (Louse borne relapsing

fever).

a. P r o g r a m l e g i s l a s i

penyelenggaraan Undang –

Undang Nomor 1 dan 2 Tahun

1962 tentang Karantina Laut dan

Karantina Udara ini, tidak

s i s temati s karena dalam

menjalankan Undang – Undang

tersebut tidak ditindaklanjuti

dengan aturan perundang –

undangan dibawahnya. Padahal

untuk menjalankan Undang –


1962 tersebut diperlukan suatu

Peraturan Pemerintah yang

keberadaannya mempunyai

kekuatan hukum mengikat. Hal ini

sesuai dengan Undang – Undang

Nomor 10 Tahun 2004 tentang

P e m b e n t u k a n P e r a t u r a n

Perundang – undangan pada

pasal 1 point (5) menerangkan

bahwa Peraturan Pemerintah

adalah Peraturan Perundang-

undangan yang ditetapkan oleh

Presiden untuk menjalankan

Undang-Undang sebagaimana

mestinya. Selama ini Undang –


1962 ter sebut , langsung

ditindaklanjuti dengan Peraturan

ataupun Keputusan Menteri

Kesehatan RI, namun hal ini

sesuai dengan perintah dalam

Undang – Undang tersebut (pasal

43 UU Nomor 1 Tahun 1962 dan

pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 1962).

b. Pada Undang – Undang Nomor 1

dan 2 Tahun 1962 diarahkan

untuk mencegah tidak terjadinya

penularan 6 (enam) penyakit

karantina, sedang pada IHR


21

tahun 1969 yakni mencegah

tidak terjadinya penularan 3

(tiga) penyakit (kolera, pes dan

yellow fever). Namun pada IHR

tahun 2005 diarahkan untuk


menanggulangi penyebaran

Public Health Emergency of

International Concern (PHEIC)

a n t a r n e g a r a t a n p a

memberlakukan pembatasan

perjalanan dan perdagangan

yang tidak perlu. Kedaruratan

kesehatan masyarakat yang

meresahkan dunia atau Public

H e a l t h E m e r g e n c y o f

International Concern (PHEIC)

adalah kejadian luar biasa

dengan ciri – cirri ( IHR 2005) :

membahayakan kesehatan

masyarakat negara lain

melalui lalu lintas / per-

jalanan internasional, dan

berpotensi memerlukan

kerjasama / koordinasi

internasional

Kita lihat oleh merebaknya kasus Avian

influenza (H5N1), terutama

menjalarnya kasus influenza baru

(H1N1) yang awal munculnya di

Mexico. Kalau hanya untuk mencegah

6 (enam) penyakit karantina, bisakah

Undang – Undang Nomor 1 dan 2

Tahun 1962 ini dipakai sebagai

payung hukum dalam menolak dan

mencegah masuknya virus Flu baru

(H1N1) ???

Oleh karena itu, payung hukum

tersebut sudah waktunya diperbaharui

(direvisi) sesuai dengan kebutuhan

nasional dan global dalam

penyelenggaraan upaya

pemberantasan penyakit di pintu

masuk negara, khususnya di

Pelabuhan Laut dan Pelabuhan

Udara. Pembaharuan atau revisi

tersebut sebaiknya mengacu pada

regulasi global yang mengacu pada

International Health Regulation, yakni

mengarah pada perubahan sasaran

pencegahan dan penanggulangan

terhadap Public Health Emergency of

International Concern (PHEIC),

disamping perubahan – perubahan

dokumen kesehatan sesuai kebutuhan

di lapangan yang berlaku secara

internasional. Beberapa dokumen

kesehatan yang dibutuhkan di

lapangan dan berlaku secara

internasional, antara lain yakni :

dokumen yang berbentuk serifikat

tentang keterangan hapus tikus,

bebas hapus tikus, vaksinasi dan

kesehatan maritim.

2. Undang – Undang Wabah Penyakit

Menular

Penyelenggaraan Undang –

Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang

Wabah Penyakit Menular,

merupakan payung hukum upaya

pemberantasan penyakit untuk

melindungi penduduk dari

malapetaka yang ditimbulkan

wabah sedini mungkin, dalam

rangka meningkatkan kemampuan

masyarakat untuk hidup sehat.

Undang – Undang ini masih tepat

untuk dipakai sebagai payung

hukum upaya penanggulangan

wabah penyakit menular di

komunitas dan di Pintu Masuk

Negara (selain alat angkut).

Dalam rangka melaksanakan


22

bahkan sangat tepat sebagai

payung hukum dalam upaya

pemberantasan penyakit di

komunitas dan di Pintu Masuk

Negara, selain terhadap alat angkut.

Ditinjau dari segi efisiensi dan kebu-

tuhan di lapangan, perlu adanya

upaya program legislasi untuk

merevisi Undang – Undang ini. Revisi

tersebut diharapkan berisi muatan

materi, antara lain tentang :

Penyelenggaraan Kesehatan

Karantina di komunitas dan Pintu

Masuk Negara, antara lain meli-

puti penyelenggaraan karantina

rumah, karantina wilayah dan

karantina di Pintu Masuk Negara.

Upaya dalam rangka menolak

atau mencegah masuknya

penyakit melalui alat angkut :

kapal, pesawat dan kendaraan

darat, termasuk

penyelenggaraan karantina

terhadap alat angkut tersebut.

Ruang lingkup pemberantasan

penyakit diselaraskan dengan

regulasi Internasional, yakni

pencegahan dan penanggulan-

gan penyebaran masalah keda-

ruratan kesehatan masyarakat

yang meresahkan dunia atau


International Concern (IHR 2005).

Sampai dengan saat ini 17 (tujuh

belas) tahun telah terlewati, namun

masih belum ada Peraturan

Pemerintah yang berisi materi untuk

rangka melaksanakan ketentuan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun

1992 ini. Padahal ada 29 (dua puluh

Sembilan) pasal dalam Undang –

Undang ini yang memerintahkan agar

ketentuan Undang – Undang Nomor

4 Tahun 1984 ini, dalam waktu yang

cukup panjang yakni 7 (tujuh) tahun

kemudian juga telah ditetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 40

Tahun 1991 tentang


Menular. Pola pemerintahan di

daerah telah berubah yang ditandai

dengan pemberlakuan Undang –

Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah, maka unsur

pelaksana teknis urusan

pemerintahan di daerah juga

mengalami perubahan.

Oleh karena itu, Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991

tersebut perlu dilakukan

pembaharuan (direvisi) guna

penyesuaian keberadaan organisasi

perangkat di daerah (Provinsi

maupun Kabupaten / Kota).

3. Undang – Undang Kesehatan

Penyelenggaraan Undang –


tentang kesehatan, merupakan

payung hukum pembangunan

kesehatan yang diarahkan untuk

mempertinggi derajat kesehatan

yang pada hakekatnya adalah

pembangunan manusia Indonesia

seutuhnya dan pembangunan

seluruh masyarakat Indonesia.

Undang – Undang ini masih tepat

untuk dipakai sebagai payung

hukum upaya pemberantasan

penyakit, baik penyakit menular

maupun penyakit tidak menular,


23

peraturan perundang – undangan

apa yang paling tepat dan seberapa

besar efektifitas ataupun

efisiensinya” ?

Proses pembuatan Peraturan

Perundang – undangan yang pada

dasamya dimulai dari perencanaan,

persiapan, teknik penyusunan,

perumusan, pembahasan,

pengesahan, pengundangan, dan

penyebarluasan. Namun apabila

Undang – Undang Kesehatan

Karantina ini tidak diupayakan maka

tidak ada payung hukum yang

secara spesifik untuk menolak dan

mencegah masuk dan keluarnya

penyakit melalui kendaraan darat,

khususnya di perbatasan Negara kita

dengan Timor Leste dan Malaysia.

Beberapa pemikiran :

a. Pembentukan Undang – Undang

tentang Kesehatan Karantina

Pengalaman menunjukkan

bahwa awal penyusunan

naskah akademik rancangan

undang – undang sampai

diundangkannya undang –

undang tersebut,

membutuhkan waktu yang

relatif lama. Kenyataannya :

pada saat ini sektor

kesehatan sedang

mengupayakan penyusunan

Undang – Undang Kesehatan

Karantina yang prosesnya

sudah berjalan lebih dari 5

(lima) tahun namun sampai

dengan saat ini baru pada

tahap finalisasi penyusunan

naskah akademis rancangan

undang – undang tersebut.

Dana yang dibutuhkan,

pelaksanaannya diatur dalam

Peraturan Pemerintah dan 2 (dua)

pasal dalam bentuk Keputusan

Presiden.

Apabila harapan adanya upaya

program legislasi untuk merevisi

Undang – Undang ini dapat tercapai,

maka harapan tersebut berlanjut agar

ditindaklanjuti dengan pembentukan

Peraturan Pemerintah guna

melaksanakan Undang – Undang

tersebut.

Dengan demikian maka tidak diperlu-

kan lagi adanya upaya program

legislasi untuk pembentukan Undang –

Undang Kesehatan Karantina yang

saat ini sementara disusun, dengan

alasan bahwa lebih efisien merevisi

suatu Undang – Undang dan

menindaklanjutinya dengan

pembentukan Peraturan Pemerintah

bila dibanding dengan pembentukan

suatu Undang – Undang yang baru.

4. Undang – Undang Kesehatan

Karantina

Sesuai kebutuhan di

lapangan, baik di komunitas maupun

di Pintu Masuk Negara dalam upaya

pemberantasan penyakit,

dibutuhkan suatu peraturan

perundang – undangan yang

berkaitan dengan kesehatan

karantina. Peraturan perundang –

undangan yang dimaksud dalam hal

ini adalah peraturan tertulis yang

dibentuk oleh lembaga negara atau

pejabat yang berwenang dan

mengikat secara umum.

Apabila kita juga setuju demikian,

pertanyaan yang seharusnya muncul

dalam benak kita, yakni : “Jenis


24

jumlahnya relatif sangat

besar. Bila perlu, dilakukan

analisis “cost benefit”

dibandingkan dengan dana

yang dibutuhkan untuk

merevisi suatu undang –

undang yang sudah ada,

dalam hal ini revisi Undang –


tentang Karantina Laut dan

Undang – Undang Nomor 2

Tahun 1962 tentang

Karantina Udara.

Efektifitas atau besarnya

daya ungkit peningkatan

capaian program

pemberantasan penyakit, jika

dibandingkan dengan

pengupayaan suatu aturan


lain (bila perlu dilakukan

analisis “cost efektif”).

Menyita pikiran “man

power”, padahal disatu sisi

tugas rutin tetap menanti

dan tidak mungkin

ditinggalkan.

Dan masih banyak sekali

yang harus dipertimbangkan.

b. Revisi terhadap Undang – Undang

Karantina yang sudah ada

Ditinjau dari kebutuhan di

lapangan, dalam upaya

pemberantasan penyakit,

dibutuhkan suatu aturan


berkaitan dengan kesehatan

karantina. Revisi terhadap Undang

– Undang Nomor 1 dan 2 Tahun

1962, cenderung tidak

memerlukan waktu yang lebih

lama dan tidak memerlukan biaya

yang besar bila dibanding dengan

pemunculan suatu Undang –

Undang baru, karena yang

dibahas hanya materi – materi

tertentu untuk disesuaikan regulasi

internasional dan kebutuhan

nasional. Namun apabila Undang

– Undang ini direvisi, justru hanya

mencakup Karantina Laut dan

Karantina Udara, sedang payung

hukum pelaksanaan kesehatan

karantina di Pos Lintas Batas Darat

masih harus diupayakan.

c. Pembentukan Peraturan

Pemerintah tentang Kesehatan

Karantina

Dalam jangka waktu pendek,

pemenuhan kebutuhan payung

hukum upaya pemberantasan

penyakit di Pintu Masuk Negara

perlu segera diupayakan, mungkin

melalui pembentukan Peraturan

Pemerintah tentang Kesehatan

Karantina. Upaya program legislasi

ini hanya diperintahkan dalam Un-

dang – Undang Nomor 1 Tahun

1962 tentang Karantina Laut pada

pasal 43 dan Undang – Undang

Nomor 2 Tahun 1962 tentang

Karantina Udara pada pasal 34

yang menyatakan bahwa : hal

yang tidak, belum cukup diatur

dalam Undang – Undang ini, diatur


atau Peraturan Menteri Kesehatan.

Pada Undang – Undang Kese-

hatan Nomor 23 Tahun 1992, tidak

satu pasalpun yang memerin-

tahkan agar pemberantasan pen-

yakit ataupun kesehatan karantina


25

untuk diatur dalam suatu Pera-

turan Pemerintah, kecuali bila Un-

dang – Undang ini direvisi terlebih

dahulu.

Sesuai dengan jenis dan he-

rarki peraturan perundang – un-

dangan pada Undang – Undang

Nomor 10 Tahun 2004 pasal 7 point

1, maka payung hukum upaya ke-

sehatan karantina lebih paling te-

pat diatur dalam bentuk Peraturan

Pemerintah. Namun demikian,

apabila program legislasi ini

dimunculkan, maka hanya

mencakup Karantina Laut dan

Karantina Udara, sedang payung

hukum pelaksanaan kesehatan

karantina di Pos Lintas Batas Darat

masih harus diupayakan.

IV. Kesimpulan dan saran

1. Kesimpulan

Memperhatikan uraian payung hu-

kum pemberantasan penyakit

menular di Pintu Masuk Negara

tersebut diatas, maka kesimpulan

yang diajukan adalah payung hu-

kum yang dipakai pada saat ini

sudah kadaluarsa, tidak sistimatis

dan perlu segera direvisi.

2. Saran

Upaya yang harus segera dilaku-

kan guna memenuhi kebutuhan

payung hukum yang tepat dan

sistimatis dalam upaya pemberan-

tasan penyakit di Pintu Masuk Ne-

gara adalah upaya program

legislasi untuk merevisi Undang –


tentang kesehatan, dengan

penambahan muatan materi

tentang :

Penyelenggaraan Kesehatan

Karantina di komunitas dan

Pintu Masuk Negara, antara

lain meliputi penyelengga-

raan karantina rumah,

wilayah dan di Pintu Masuk

Negara, termasuk karantina

terhadap alat angkut.

Ruang lingkup pemberanta-

san penyakit diselaraskan

dengan regulasi Internasional,

yakni pencegahan dan

penanggulangan penye-

baran masalah kedaruratan

kesehatan masyarakat yang

meresahkan dunia atau


International Concern (IHR

2005).

Selanjutnya, harus segera ditindaklanjuti

dengan pembentukan Peraturan

Pemerintah guna melaksanakan Undang –

Undang tersebut.

Kepustakaan :

Undang – Undang nomor 1 tahun 1962

tentang Karantina Laut

Undang – undang nomor 2 tahun 1962

tentang Karantina Udara


tentang Wabah Penyakit Menular


tentang Kesehatan

PP No. 40 Tahun 1991 Tentang Penanggu-

langan Wabah Penyakit Menular.


H1N1 Virus H5N1 Virus

26

longer be traced to clearly-defined chains

of human-to-human transmission. Further

spread is considered inevitable.

I have conferred with leading

influenza experts, virologists, and public

health officials. In line with procedures set

out in the International Health Regulations, I

have sought guidance and advice from an

Emergency Committee established for this

purpose.

On the basis of available evidence,

and these expert assessments of the

evidence, the scientific criteria for an

influenza pandemic have been met.

I have therefore decided to raise the

level of influenza pandemic alert from

phase 5 to phase 6.

The world is now at the start of the

2009 influenza pandemic.

We are in the earliest days of the

pandemic. The virus is spreading under a

close and careful watch.

No previous pandemic has been

detected so early or watched so closely, in

real-time, right at the very beginning. The

world can now reap the benefits of

investments, over the last five years, in

pandemic preparedness.

We have a head start. This places us

in a strong position. But it also creates a

demand for advice and reassurance in the

midst of limited data and considerable

scientific uncertainty.

Thanks to close monitoring, thorough

investigations, and frank reporting from

countries, we have some early snapshots

depicting spread of the virus and the range

of illness it can cause.

We know, too, that this early, patchy


Pada tanggal 11 Juni 2009, Direktur

Jenderal WHO Dr Margaret Chan

memutuskan untuk meningkatkan tingkat

pandemi influenza dari tahap 5 ke tahap 6,

yang berarti awal terjadina pandemi

Influenza Flu baru (H1N1) pada awal tahun

2009 ini. Kewaspadaan pandemi influenza

ditingkatkan ke tahap 6, atas dasar

kejadian yang ada dan penilaian dari para

ahli, sehingga kriteria ilmiah untuk pandemi

influenza telah terpenuhi.

Penularan virus ini, mudah menjalar

dari orang ke orang lain, dan dari satu

negara ke negara lain. Pada hari ini, Kamis

tanggal 11 Juni 2009 terhitung dalam

minggu ke 23, jumlah negara yang

dilaporkan terjangkit Flu baru (H1N1)

sebanyak 74 Negara selain Chinese Taipei

(Taiwan), dengan jumlah kematian

sebanyak 141 jiwa dari sejumlah 27.733

kasus confirm.

Pidato Direktur Jenderal WHO pada

tanggal 11 Juni tersebut, sebagai berikut :

Ladies and gentlemen,

In late April, WHO announced the

emergence of a novel influenza A virus.

This particular H1N1 strain has not

circulated previously in humans. The virus is

entirely new. The virus is contagious,

spreading easily from one person to

another, and from one country to another.

As of today, nearly 30,000 confirmed cases

have been reported in 74 countries.

This is only part of the picture. With

few exceptions, countries with large

numbers of cases are those with good

surveillance and testing procedures in

place.

Spread in several countries can no

"Dunia kini di awal 2009 pandemi influenza,"

27

picture can change very quickly. The virus

writes the rules and this one, like all influenza

viruses, can change the rules, without rhyme

or reason, at any time.

Globally, we have good reason to

believe that this pandemic, at least in its

early days, will be of moderate severity. As

we know from experience, severity can

vary, depending on many factors, from one

country to another.

On present evidence, the

overwhelming majority of patients

experience mild symptoms and make a

rapid and full recovery, often in the

absence of any form of medical treatment.

Worldwide, the number of deaths is

small. Each and every one of these deaths is

tragic, and we have to brace ourselves to

see more. However, we do not expect to

see a sudden and dramatic jump in the

number of severe or fatal infections.

We know that the novel H1N1 virus

preferentially infects younger people. In

nearly all areas with large and sustained

outbreaks, the majority of cases have

occurred in people under the age of 25

years.

In some of these countries, around 2%

of cases have developed severe illness,

often with very rapid progression to life-

threatening pneumonia.

Most cases of severe and fatal

infections have been in adults between the

ages of 30 and 50 years.

This pattern is significantly different

from that seen during epidemics of seasonal

influenza, when most deaths occur in frail

elderly people.

Many, though not all, severe cases

have occurred in people with underlying

chronic conditions. Based on limited,

preliminary data, conditions most frequently

seen include respiratory diseases, notably

asthma, cardiovascular disease, diabetes,

autoimmune disorders, and obesity.

At the same time, it is important to

note that around one third to half of the

severe and fatal infections are occurring in

previously healthy young and middle-aged

people.

Without question, pregnant women

are at increased risk of complications. This

heightened risk takes on added importance

for a virus, like this one, that preferentially

infects younger age groups.

Finally, and perhaps of greatest

concern, we do not know how this virus will

behave under conditions typically found in

the developing world. To date, the vast

majority of cases have been detected and

investigated in comparatively well-off

countries.

Let me underscore two of many

reasons for this concern. First, more than 99%

of maternal deaths, which are a marker of

poor quality care during pregnancy and

childbirth, occurs in the developing world.

Second, around 85% of the burden of

chronic diseases is concentrated in low- and

middle-income countries.

Although the pandemic appears to

have moderate severity in comparatively

well-off countries, it is prudent to anticipate

a bleaker picture as the virus spreads to

areas with limited resources, poor health

care, and a high prevalence of underlying

medical problems.

Ladies and gentlemen,

A characteristic feature of

pandemics is their rapid spread to all parts

of the world. In the previous century, this

spread has typically taken around 6 to 9

months, even during times when most

international travel was by ship or rail.


28

Countries should prepare to see

cases, or the further spread of cases, in the

near future. Countries where outbreaks

appear to have peaked should prepare for

a second wave of infection.

Guidance on specific protective and

precautionary measures has been sent to

ministries of health in all countries. Countries

with no or only a few cases should remain

vigilant.

Countries with widespread

transmission should focus on the appropriate

management of patients. The testing and

investigation of patients should be limited,

as such measures are resource intensive and

can very quickly strain capacities.

WHO has been in close dialogue with

influenza vaccine manufacturers. I

understand that production of vaccines for

seasonal influenza will be completed soon,

and that full capacity will be available to

ensure the largest possible supply of

pandemic vaccine in the months to come.

Pending the availability of vaccines,

several non-pharmaceutical interventions

can confer some protection.

WHO continues to recommend no

restrictions on travel and no border closures.

(RBAW)


“Bak pinang dibelah dua”,

demikianlah pepatah yang sering kita

dengar pada jaman dahulu apabila kita

melihat dua anak manusia yang serupa

bentuk fisiknya maupun sama perilakunya.

Mengapa demikian? Mungkin nenek

moyang kita pada jaman dahulu memiliki

kebiasaan “memamah sirih” sehingga

hampir setiap hari membelah biji pinang,

dan disamping itu memang biji pinang yang

dibelah menjadi dua yang hampir sama,

akan tampak parut – parut gambar dan

warna yang sama antar belahan yang satu

dan belahan yang lain. Hampir seluruh

bagian tanaman pinang ini memiliki

manfaat bagi kehidupan kita sehari – hari,

termasuk sebagai obat tradisional.

Perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi bidang budidaya tanaman

memungkinkan sebagai penunjang

kehidupan rakyat bahkan pada saat ini

industri tanaman obat tradisional telah

BAK PINANG DIBELAH DUA

Oleh : Ny. Bertha M. Pasolang, SSos

berkembang pesat walaupun baru

mencapai skala industri rumah tangga.

Pengembangan budidaya berbagai jenis

tanaman obat yang dilandasi ilmu

pengetahuan dan teknologi dapat

menunjang percepatan pembangunan

kesehatan dan ekonomi rakyat. Berbagai

keuntungan yang dapat dihasilkan dari

upaya budidaya tanaman obat di

pekarangan rumah bahkan apabila

produksinya dalam skala besar, secara

otomatis dapat penyerapan tenaga kerja.

Beberapa manfaat tanaman pinang

dalam kehidupan kita sehari – hari, antara

lain :

1. Batang tanaman pinang :

Dipakai untuk perlombaan “panjat

pohon” pada perayaan hari

kemerdekaan; dengan cara :

batang tanaman pinang dikupas

dan dilicinkan terlebih dahulu,

kemudian dioles dengan oli

29

pelumas sebagai pelicin

Dipakai sebagai kayu “usuk atau

reng” pada atap rumah untuk

penyangga genteng atau seng

rumah; dengan cara : pohon

pinang yang sudah tua dibelah –

belah sesuai kebutuhan, direndam

dalam air sekitar 3 bulan, dijemur,

kemudian dipakai sebagai “usuk

atau reng”

2. Daun pinang : anyaman daun

tanaman pinang bisa dipakai sebagai

atap peneduh pondok atau sebagai

pembungkus makanan atau sebagai

dinding pemisah pada acara pesta di

daerah pedesaan.

3. Pelepah daun pinang : setelah

direndam beberapa hari, dapat

dipakai sebagai tali pengikat.

4. Akar serabut biji pinang : sebagai

penguat gigi, dengan cara digosok –

gosokkan seperti kita menyikat gigi.

5. Biji tanaman pinang, walau terasa

pedas namun sering dipakai sebagai :

Sebagai salah satu bahan

“memamah sirih”

Sebagai obat penyakit kulit (borok,

kudis, koreng); dengan cara :

merebus 5(lima) biji pinang direbus

dengan 5(lima) gelas air, tunggu

sampai mendidih dan air

diperkirakan tersisa 2(dua) gelas,

selanjutnya didinginkan. Air

tersebut dapat dipakai untuk

mencuci bagian tubuh yang

berpenyakit kul it . Lakukan

sebanyak 3 kali dalam sehari.


MENGOPTIMALKAN FLASH DISK INFO TEKNOLOGI

S iapa yang tidak kenal dengan nama-

nya USB (Universal Serial Bus) adalah

alat penyimpanan data memori flash yang

memiliki alat penghubung USB yang terinte-

grasi (Wikipedia bahasa Indonesia). Kompo-

nen-komponen internal sebuah flash disk

pada umumnya, terdiri dari :

Sambungan USB

Perangkat pengontrol penyimpanan

seperti USB

Titik-titik percobaan

Chip flash memory

Oscillator kristal

LED

Write-protect switch

Ruang kosong untuk chip flash me-

mory kedua

Flash disk ini biasanya berukuran kecil,

ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi dengan

mudah. Dengan kapasitas yang tersedia

untuk USB flash drive ada dari 128 megabyte

sampai128 gigabyte. USB flash disk memiliki

Bersambung ke halaman ……………………….. 50

http://id.wikipedia.org/wiki/LED

http://id.wikipedia.org/wiki/Megabyte

http://id.wikipedia.org/wiki/Gigabyte

30

L amat - lamat terdengar

pembicaraan serius di sebuah ruang

guru yang tepat bersebelahan

dengan kelas tempat belajar saya, “Dia

adalah murid yang selalu bertanya dan

tampak menguji kita sebagai guru, kita

harus kasih pelajaran bagi dia supaya dia

menjadi siswa yang patuh sehingga

nantinya dia bisa sebagai pendengar yang

baik”. Itulah pembunuhan karakter seorang

siswa!!!

Pada mass media cetak ataupun elektronik

sering kita dengar berita tentang

pembunuhan karakter antar oknum, antar

kelompok, antar guru dan murid ataupun

antar atasan dan bawahannya yang saling

bersaing, dll.

Bapak saya mengatakan bahwa

karakter salah seorang teman saya tidak

bisa dirubah, tapi justru kepribadiannyalah

yang bisa dirubah. Oleh karena itu, adakah

sekolah kepribadian ataupun sekolah

karakter? Tadi pagi saya membaca mass

media cetak pada halaman berita

terpampang besar tentang “Pembunuhan

karakter staf yang dilakukan oleh pimpinan

perusahaan” dan pada halaman iklan

terpampang tulisan “character building”

yang ditawarkan oleh suatu yayasan

pendidikan yang menjelaskan tentang

dasar, proses, dan tujuan penyelenggaraan

“character building” tersebut. Bila diamati,

karakter dan kepribadian, hampir sama

walau berbeda tapi keduanya saling

berkaitan.

Kata bapakku, bahasa Jawanya

adalah “Watek”, sedang dalam bahasa

Indonesianya adalah “Watak” atau tabiat

atau perangai yang menjadi ciri khas dan

tingkah laku seseorang atau sekelompok

orang.

Sedangkan kepribadian atau

personality merupakan salah satu bentuk

dari sifat manusia yang bisa berubah dan

kadang bisa disembunyikan. Sebagai

contoh, Si Bravo yang alim, bisa tampak

seperti “Play boy” saat dia berkumpul

dengan teman – temannya yang “Play

boy”; jadi Si Bravo menggunakan

kepribadian ganda sebagai “Play boy”.

Nah, bagaimana cara membentuk

kepribadian yang mempesona dan

menyenangkan. Sekolah dong, kita harus

bisa bersandiwara dimanapun kita berada

dan menghadapi siapapun yang kita

hadapi, itu kata Si Bravo temanku. Dengan

kata lain, kita semuanya sudah sering ganti

topeng kita sesuai dengan situasi dan

kondisi.

Pada prinsipnya kita sejak lahir sudah

memiliki karakter yang berbeda dan mohon

jangan dibunuh sedangkan dalam

kehidupan sehari – hari, kita sering berganti

topeng untuk menutupi kepribadian kita

yang sesungguhnya.

Marilah kita bercermin menggunakan bulu

kuduk kita . . . ataukah kita harus membuka

topeng , seperti syair lagu “bukalah

topengmu” yang tersangkut di wajah kita?

Semoga tidak bertambah bingung. . . . .


KARAKTER dan KEPRIBADIAN SI BRAVO

Oleh : Hendra Kusumawardhana

31

B eberapa tahun terakhir seringkali

kita melihat tayangan iklan ke-

luarga berencana (KB) marak di

televisi dan juga Pemerintah sedang

menggiatkan kegiatan KB di Indonesia

melalui Jajarannya. Masalah KB memang

bukan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ke-

sehatan Pelabuhan (KKP) tetapi seperti

yang telah kita ketahui bahwa masalah

ledakan penduduk sudah menjadi ma-

salah kita bersama. Dalam mencapai

Lingkungan Pelabuhan yang sehat secara

holistik, patutnya KKP juga berperan serta

dalam mensosialisasikan program KB

khususnya ke lingkungan pelabuhan.

Secara definisi Kontrasepsi adalah

upaya mencegah kehamilan yang bersi-

fat sementara atau menetap yang bertu-

juan untuk menjarangkan kehamilan, mer-

encanakan jumlah anak yang diharapkan

dapat meningkatkan kesejahteraan ke-

luarga agar orangtua dapat memberikan

perhatian dan pendidikan maksimal

kepada buah hati.

MACAM-MACAM KONTRASEPSI

A. KONTRASEPSI STERILISASI

Yaitu pencegahan kehamilan de-

ngan mengikat sel indung telur pada

wanita (tubektomi) atau testis pada pria

(vasektomi). Proses sterilisasi ini harus dila-

kukan oleh ginekolog (dokter kandungan).

Efektif bila Anda memang ingin melaku-

kan pencegahan kehamilan secara per-

manen, misalnya karena faktor usia.

B. KONTRASEPSI TEKNIK

1. Coitus Interruptus (senggama terpu-

tus): ejakulasi dilakukan di luar vagina.

Efektivitasnya 75-80%. Faktor kega-

galan biasanya terjadi karena ada

sperma yang sudah keluar sebelum

ejakulasi, orgasme berulang atau ter-

lambat menarik penis keluar.

2. Sistem kalender (pantang berkala):

tidak melakukan senggama pada

masa subur, perlu kedisiplinan dan

pengertian antara suami istri karena

sperma maupun sel telur (ovum)

mampu bertahan hidup s/d 48 jam

setelah ejakulasi. Efektivitasnya 75-

80%. Faktor kegagalan karena salah

menghitung masa subur (saat ovulasi)

atau siklus haid tidak teratur sehingga

perhitungan tidak akurat.

Prolonged lactation atau menyusui, se-

lama 3 bulan setelah melahirkan saat bayi

hanya minum ASI dan menstruasi belum

terjadi, otomatis Anda tidak akan hamil.

Tapi begitu Ibu hanya menyusui < 6 jam /

hari, kemungkinan terjadi kehamilan cu-

kup besar.

C. KONTRASEPSI MEKANIK

1. Kondom: Efektif 75-80%. Terbuat dari

latex, ada kondom untuk pria maupun

wanita serta berfungsi sebagai pem-


KONTRASEPSI DAN PERMASALAHANNYA

dr. Agung Setiawan

32

blokir / barrier sperma. Kegagalan pada

umumnya karena kondom tidak di-

pasang sejak permulaan senggama

atau terlambat menarik penis setelah

ejakulasi sehingga kondom terlepas dan

cairan sperma tumpah di dalam va-

gina. Kekurangan metode ini:

Mudah robek bila tergores kuku atau

benda tajam lain

Membutuhkan waktu untuk pemasa-

ngan

Mengurangi sensasi seksual

2. Spermatisida: bahan kimia aktif untuk

'membunuh' sperma, berbentuk cairan,

krim atau tisu vagina yang harus dima-

sukkan ke dalam vagina 5 menit sebe-

lum senggama. Efektivitasnya 70%.

Sayangnya bisa menyebabkan reaksi

alergi. Kegagalan sering terjadi karena

waktu larut yang belum cukup, jumlah

spermatisida yang digunakan terlalu

sedikit atau vagina sudah dibilas dalam

waktu < 6 jam setelah senggama.

3. Vaginal diafragma: lingkaran cincin di-

lapisi karet fleksibel ini akan menutup

mulut rahim bila dipasang dalam liang

vagina 6 jam sebelum senggama. Efek-

tivitasnya sangat kecil, karena itu harus

digunakan bersama spermatisida untuk

mencapai efektivitas 80%. Cara ini bisa

gagal bila ukuran diafragma tidak pas,

tergeser saat senggama, atau terlalu

cepat dilepas (< 8 jam ) setelah seng-

gama.

4. IUD (Intra Uterine Device) atau AKDR

(alat kontrasepsi dalam rahim) : terbuat

dari bahan polyethylene yang diberi

lilitan logam, umumnya tembaga (Cu)

dan dipasang di mulut rahim. Efektivi-

tasnya 92-94%. Kelemahan alat ini yaitu

bisa menimbulkan rasa nyeri di perut,

infeksi panggul, pendarahan di luar

masa menstruasi atau darah menstruasi

lebih banyak dari biasanya.

Jenis-jenis IUD di Indonesia

Copper-T

IUD berbentuk T, terbuat dari bahan

polyethelene di mana pada bagian

vertikalnya diberi lilitan kawat tem-

baga halus. Lilitan kawat tembaga ha-

lus ini mempunyai efek antifertilisasi

(anti pembuahan) yang cukup baik.

IUD bentuk T yang baru

IUD ini melepaskan lenovorgegestrel

dengan konsentrasi yang rendah

selama minimal lima tahun. Dari hasil

penelitian menunjukkan efektivitas

yang tinggi dalam mencegah

kehamilan yang tidak direncanakan

maupun perdarahan menstruasi.

Kerugian metode ini adalah tambahan

terjadinya efek samping hormonal dan

amenorhea.

Copper-7

Lippes Loop

4.1 Cara Kerja

Menghambat kemampuan sperma

untuk masuk ke tuba falopii

Mempengaruhi fertilisasi sebelum

ovum mencapai kavum uteri

IUD bekerja terutama mencegah

sperma dan ovum bertemu, walau-

pun IUD membuat sperma sulit ma-

suk ke dalam alat reproduksi perem-

puan dan mengurangi sperma untuk

fertilisasi

4.2 Efektifitas

IUD sangat efektif, (efektivitasnya 92-

94%) dan tidak perlu diingat setiap hari

seperti halnya pil. Tipe Multiload dapat

dipakai sampai 4 tahun; Nova T dan



Copper T 200 (CuT-200) dapat dipakai 3-

5 tahun; Cu T 380A dapat untuk 8 tahun .

Kegagalan rata-rata 0.8 kehamilan per

100 pemakai wanita pada tahun

pertama pemakaian.

4.3 Indikasi

Prinsip pemasangan adalah menempat-

kan IUD setinggi mungkin dalam rongga

rahim (cavum uteri). Saat pemasangan

yang paling baik ialah pada waktu mu-

lut peranakan masih terbuka dan rahim

dalam keadaan lunak. Misalnya, 40 hari

setelah bersalin dan pada akhir haid.

4.4 Kontraindikasi

Belum pernah melahirkan

Adanya perkiraan hamil

Kelainan alat kandungan bagian

dalam seperti: perdarahan yang ti-

dak normal dari alat kemaluan,

perdarahan di leher rahim, dan

kanker rahim.

Perdarahan vagina yang tidak

diketahui

Sedang menderita infeksi alat genital

(vaginitis, servisitis)

Tiga bulan terakhir sedang me-

ngalami atau sering menderita PRP

atau abortus septik

Kelainan bawaan uterus yang ab-

normal atau tumor jinak rahim yang

dapat mempengaruhi kavum uteri

Penyakit trofoblas yang ganas

Diketahui menderita TBC pelvik

Kanker alat genital

Ukuran rongga rahim kurang dari 5

cm

4.5 Efek Samping dan Komplikasi

Efek samping umum terjadi:

perubahan siklus haid, haid lebih

lama dan banyak, perdarahan antar

mensturasi, saat haid lebih sakit

Komplikasi lain: merasa sakit dan ke-

jang selama 3 sampai 5 hari setelah

pemasangan, perdarahan berat

pada waktu haid atau diantaranya

yang memungkinkan penyebab

anemia, perforasi dinding uterus

(sangat jarang apabila pemasangan

benar)

Sedikit nyeri dan perdarahan

(spotting) terjadi segera setelah pe-

masangan IUD, menghilang dalam 1

– 2 hari

Tidak baik digunakan pada perem-

puan dengan IMS atau yang sering

berganti pasangan

Penyakit radang panggul terjadi se-

sudah perempuan dengan IMS me-

makai IUD, PRP dapat memicu infer-

tilitas

Prosedur medis, termasuk pemerik-

saan pelvik diperlukan dalam pema-

sangan IUD

Yang harus diperhatikan tentang IUD

Klien tidak dapat melepas IUD oleh

dirinya sendiri. Petugas terlatih yang

dapat melepas

Mungkin IUD keluar dari uterus tanpa

diketahui (sering terjadi apabila IUD

dipasang segera setelah melahirkan)

Tidak mencegah terjadinya kehami-

lan ektopik (Hamil di luar kandun-

gan) karena fungsi IUD mencegah

kehamilan normal

Perempuan harus memeriksa posisi

benang IUD dari waktu ke waktu.

Tidak mencegah IMS termasuk HIV/

AIDS

34

Waktu Pemasangan

Pemasangan IUD sebaiknya dilakukan pada

saat :

2 sampai 4 hari setelah melahirkan

40 hari setelah melahirkan

Setelah terjadinya keguguran

Hari ke 3 haid sampai hari ke 10 dihi-

tung dari hari pertama haid

Menggantikan metode KB lainnya

Waktu Pemakai Memeriksakan Diri

1 bulan pasca pemasangan, 3 bulan

kemudian, setiap 6 bulan berikutnya,

ketika terlambat haid 1 minggu dan

perdarahan banyak

5. IUS atau Intra Uterine System adalah ben-

tuk kontrasepsi terbaru yang mengguna-

kan hormon progesteron sebagai ganti

logam. Cara kerjanya sama dengan IUD

tembaga, ditambah dengan beberapa

nilai plus:

Lebih tidak nyeri dan kemungkinan

menimbulkan pendarahan lebih

kecil

Menstruasi menjadi lebih ringan

(volume darah lebih sedikit) dan

waktu haid lebih singkat.

D. KONTRASEPSI HORMONAL

Dengan fungsi utama untuk

mencegah kehamilan (karena mengham-

bat ovulasi), kontrasepsi ini juga biasa

digunakan untuk mengatasi ketidakseim-

bangan hormon estrogen dan progesteron

dalam tubuh.

Kontrasepsi hormonal bisa berupa pil

KB yang diminum sesuai petunjuk hitungan

hari yang ada pada setiap blisternya, sunti-

kan, susuk yang ditanam untuk periode ter-

tentu, koyo KB atau spiral berhormon.

Harus diperhatikan beberapa faktor

dalam pemakaian semua jenis obat yang

bersifat hormonal, yaitu:

Kontraindikasi mutlak: (sama sekali

tidak boleh diberikan):kehamilan,

gejala thromboemboli, kelainan

pembuluh darah otak, gangguan

fungsi hati atau tumor dalam rahim.

Kontraindikasi relatif (boleh diberikan

dengan pengawasan intensif oleh

dokter): penyakit kencing manis

(DM), hipertensi, pendarahan vagina

berat, penyakit ginjal dan jantung.

Kontrasepsi Oral atau Pil

Kontrasepsi oral mencegah kehamilan de-

ngan mengirim pesan-pesan kimia ke sistem

reproduksi. Pesan tersebut bermacam-

macam dan kompleks -- yaitu menekan

ovulasi, membuar sperma sukar melewati-

nya, merubah lapisan rahim sehingga se-

buah telur yang subur tidak dapat melaku-

kan implantasi. Namun semua hal tersebut

hanya satu tujuan tertentu, yaitu

"mencegah kehamilan." Pesan-pesan ki-

miawi tersebut dikirim dalam bentuk versi-

versi sintetis dari hormon seks estrogen dan

progesteron.

Pil KB dibagi atas:

Pil KB kombinasi (Combined Oral Con-

traceptives = COC) Mengandung 2

jenis hormon wanita yaitu estrogen

dan progesteron.

Mekanisme kerjanya untuk mencegah

kehamilan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah pematangan dan pe-

lepasan sel telur

2. Mengentalkan lendir leher rahim,

sehingga menghalangi penetrasi

sperma


35

3. Membuat dinding rongga rahim

tidak siap untuk menerima dan

menghidupi hasil pembuahan

Pil KB progesteron (Mini pill = Proges-

terone Only Pill = POP) hanya berisi pro-

gesteron, bekerja dengan mengental-

kan cairan leher rahim dan membuat

kondisi rahim tidak menguntungkan

bagi hasil pembuahan.

CARA MEMINUM PIL KB

Harus diminum tiap hari dengan cara

mengikuti petunjuk nama hari yang tertera

di blisternya. Untuk memulai blister pertama,

mulailah minum pil pada hari pertama haid,

misalnya: bila mendapat haid pada hari

Rabu maka ambil pil yang dibawahnya ada

tanda Rabu. Lanjutkan minum pil setiap hari

sampai habis (21 hari) yang pasti jatuh pada

hari Selasa. Kemudian berhenti minum pil

selama 7 hari (akan terjadi menstruasi). Sete-

lah 7 hari bebas pil ini, lanjutkan minum pil

dari kemasan yang baru pada hari Rabu

lagi, jadi untuk blister ke-2 dst, selalu ikuti sik-

lus 21 hari minum pil +7 hari bebas tablet.

Juga tersedia pil kb 28 pil untuk 28 hari.

Beberapa efek samping yang dapat

terjadi pada penggunaan kontrasepsi pil :

Menjadi gemuk dan perdarahan

ѵ Estrogen bisa menyebabkan retensi

cairan dan garam yang bisa

memicu pertambahan berat badan

sedangkan progesteron bisa me-

ningkatkan nafsu makan.

ѵ Pendarahan dapat terjadi bila

pasien terlupa minum pil lebih dari 12

jam karena turunnya kadar hormone

estrogen dalam tubuh yang diartikan

oleh tubuh sebagai tanda sudah bo-

leh menstruasi (ingat bahwa selama

minum pil KB menstruasi tidak terjadi)

Memicu timbulnya jerawat

Jerawat yang sering timbul pada peng-

gunaan pil KB biasanya disebabkan oleh

unsur progesteronnya.

KONTRASEPSI SUNTIKAN

DEFINISI

Kontrasepsi suntikan adalah cara untuk

mencegah terjadinya kehamilan dengan

melalui suntikan hormonal. Kontrasepsi hor-

monal jenis KB suntikan ini di Indonesia se-

makin banyak dipakai karena kerjanya

yang efektif, pemakaiannya yang praktis,

harganya relatif murah dan aman

JENIS-JENIS KONTRASEPSI SUNTIKAN

1. Suntikan / bulan ; contoh : cyclofem

2. Suntikan / 3 bulan ; contoh : Depo-

provera, Depogeston

CARA KERJA KONTRASEPSI SUNTIKAN

1. Menghalangi ovulasi (masa subur)

2. Mengubah lendir serviks (vagina) men-

jadi kental

3. Menghambat sperma & menimbulkan

perubahan pada rahim

4. Mencegah terjadinya pertemuan sel

telur & sperma

5. Mengubah kecepatan transportasi sel

telur

KEUNTUNGAN DAN EFEK SAMPING SUNTIKAN

Keuntungan :

Efektifitasnya tinggi

Cara pemberiannya sederhana

Cukup aman

Kesuburan dapat kembali

Cocok bagi ibu-ibu yang sedang

menyusui

Efek samping :

Gangguan haid


36

Mual, sakit kepala, penambahan be-

rat badan

Kadang kala ibu mengeluh gairahnya

menurun

CARA PEMBERIAN KONTRASEPSI SUNTIKAN

1. Waktu Pemberian

Setelah melahirkan : hari ke 3 – 5 pasca

salin dan setelah ASI berproduksi

Setelah keguguran : segera setelah

dilakukan kuretase atau 30 hari sete-

lah keguguran

Dalam masa haid : Hari pertama

sampai hari ke-5 masa haid

2. Lokasi Penyuntikan

Daerah bokong/pantat

Daerah otot lengan atas

KONTRA INDIKASI KONTRASEPSI SUNTIKAN

1. Absolut

Hamil, Riwayat kanker payudara serta

perdarahan pervaginam yang tidak

diketahui penyebabnya

2. Relatif

Riwayat gangguan jiwa,Riwayat penyakit

payudara, Riwayat sakit kepala, Wanita

yang ingin hamil dalam waktu 2 tahun ke

depan dan Wanita yang ingin hamil lebih

cepat

PEMILIHAN JENIS KONTRASEPSI

Pemilihan jenis kontrasepsi didasarkan pada

tujuan penggunaan kontrasepsi yaitu :

1. Menunda kehamilan (pada pasangan

suami istri dibawah usia 20 th)

ciri- ciri kontrasepsi yang diperlukan :

a. Reversibilitas tinggi karena jika ak-

septor kembali menginginkan un-

tuk hamil dapat mengembalikan

kesuburan hanya dengan

menghentikan penggunaanya

b. Efektifitas yang relatif tinggi

penting karena dapat menye-

babkan kehamilan beresiko tinggi

Kontrasepsi yang sesuai : pil dan alat kon-

trasepsi dalam rahim (AKDR)

Alasan : usia dibawah 20 tahun adalah usia

dimana sebaiknya tidak mempunyai anak-

dahulu sedangkan frekuensi hubungan

suami istri yang masih tinggi.

2. Menjarangkan kehamilan ( mengatur

kesuburan)

ciri-ciri kontrasepsi yang diperlukan :

a. reversibilitas cukup tinggi

b. efektivitas cukup tinggi

c. tidak menghambat produksi air

susu ibu

Kontrasepsi yang sesuai : Alat Kontrasepsi

Dalam Rahim (AKDR), pil, suntik, implant.

Alasan : segera setelah anak lahir dianjurkan

untuk menggunakan AKDR sebagai pilihan

utama

3. Mengakhiri kesuburan (tak ingin hamil

lagi)

ciri- ciri kontrasepsi

a. efektivitas sangat tinggi

b. reversibilitas rendah

c. dapat dipakai untuk jangka pan-

jang

Kontrasepsi yang sesuai : Kontrasepsi Man-

tap (Tubektomi / Vasektomi)

Alasan : ibu dengan usia di atas 35 tahun

dianjurkan tidak hamil lagi karena alasan

medis.


37

K alau saudara menderita penyakit Tu-

berculosis anda bisa saja menya-

lahkan orang lain misalnya yang menderita

tbc, kenapa sudah tahu kena penyakit TBC

kok tidak diobati sampai tuntas, atau seti-

daknya jangan berbaur dulu dengan orang

lain agar tidak menular kepada orang lain.

Demam berdarah yang meluas saat musim

hujan juga merupakan kesalahan masyara-

kat ( orang lain ) yang tidak perduli dengan

kebersihan lingkungan, genangan air di-

mana-mana, tumpukan sampah yang jorok

belum lagi menyangkut perilaku orang yang

buruk, makan disembarang tempat ke-

mudian buang air besar semaunya.

Atau kalau saudara menderita penyakit

menular seksual juga masih bisa menya-

lahkan orang lain, kenapa para pekerja seks

komersial (PSK) tidak menjaga kebersihan

dirinya atau kenapa dia terlalu banyak me-

layani pelanggan sehingga menularkan

berbagai macam penyakit kelamin, ayo

siapa yang salah?

Nah, kalau badan anda gemuk karena ke-

banyakan makan dan kurangnya aktivitas,

itu salah siapa?

Penyakit yang otoritasnya ada pada diri

anda sendiri adalah penyakit tidak menular

terutama penyakit jantung dan pembuluh

darah seperti jantung koroner, hipertensi

dan lain-lain. Inilah penyakit yang jauh dari

intervensi orang lain, gak mungkin toh orang

lain makan banyak lemak kita yang gemuk.

Sebenarnya sudah banyak orang mengeta-

hui dan memahami, tentang berbagai fak-

tor risiko penyebab penyakit tidak menular.

Hampir setiap saat kita diberikan pengeta-

huan tentang penyakit tidak menular baik

melalui media cetak, radio, televisi, internet

dan lain-lain.

Tetapi harus diakui tidaklah mudah mem-

bangun kesadaran orang, walaupun sudah

mengetahui dan memahami belum tentu

bisa melaksanakan. Hal ini terjadi pada

hampir semua level pendidikan masyarakat.

Tidak jarang kita mendengar berita seorang

ahli jantung meninggal mendadak setelah

ditelusuri ternyata orangnya memang pero-

kok dan peminum alkohol.

Pada beberapa screening penyakit tidak

menular yang dilakukan oleh bidang Upaya

Kesehatan dan Lintas Wilayah memperlihat-

kan penyakit tidak menular cenderung

tinggi, bahkan pernah dilakukan screening

penyakit hipertensi pada dua ratus orang

TKBM ( tenaga kerja bongkar muat ) hasil-

nya lima puluh persen (50%) menderita

hipertensi, dimana tensinya rata-rata 150/90

mmHg. Kenapa bisa terjadi ? secara ilmiah

biarlah hal tersebut dijawab oleh orang-

orang sedang menyusun tesis.

Disadari atau tidak, secara naluri memang

hampir semua orang sangat sulit untuk men-

gurangi kenikmatan dan kesenangan yang

sudah menjadi kebiasaan hidup. Kenikmat-

an dan kesenangan yang berlebihan meru-

pakan musuh bebuyutan setiap orang,

apalagi dijaman seperti sekarang ini se-

muanya serba mudah didapat untuk me-

menuhi semua keinginan manusia, ada

uang tinggal klik jadi deh. Biasanya orang

baru menyadari kebiasaan buruk (tidak

berperilaku hidup sehat) setelah menderita

berbagai macam penyakit akibat dari peri-

laku hidup tidak sehat itu termasuk penulis

sendiri.


PENYAKIT TIDAK MENULAR (Salah Siapa?)

Oleh: dr. I Nyoman Putra

38

Bagaimana mengatasi hal ini? Seorang pe-

nulis buku menyampaikan salah satu ca-

ranya adalah jangan segan-segan bergaul

dan bercerita dengan orang yang mende-

rita penyakit tidak menular seperti stroke,

jantung dan lain-lain.Diharapkan dari per-

gaulan tersebut kita dapat melihat bagai-

mana terbatasnya aktivitas kita jika sedang

menderita berbagai penyakit tidak menular

tersebut. Mau lari tidak boleh takut penyakit

jantungnya kambuh, mau makan nasi harus

hati-hati khawatir kadar gulanya naik, mau

buang air kecil sakit karena kencing batu

dan lain-lain. Selamat mencoba cara dari

seorang penulis tersebut, semoga kita se-

mua di anugrahkan nikmat sehat oleh Tu-

han Yang Maha Kuasa sampai akhir hayat.

Semua yang disampaikan di atas untuk

mencegah penyakit tidak menular dengan

berperilaku hidup sehat, bagaimana den-

gan faktor risiko yang lain yang tidak bisa

diintervensi oleh manusia seperti genetic,

umur, jenis kelamin, ras dan lain-lain?

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan ber-

bagai jurnal kesehatan menyampaikan

bahwa faktor genetic dan lain-lain dapat

dikesampingkan dengan berperilaku hidup

sehat. Contohnya bila ayah dan ibunya

menderita diabetes maka jika anaknya me-

lakukan diet yang baik maka akan terhindar

dari penyakit diabetes. Dan sebaliknya bila

ayah bundanya tidak menderita diabetes

tetapi anaknya tidak mengatur pola makan

atau makan yang cenderung berlebih

maka dia akan sangat mungkin terkena

penyakit diabetes, ini dibuktikan dengan se-

makin meningkatnya data penderita pen-

yakit diabetes baik di Indonesia maupun

dunia terutama di kalangan keluarga kelas

menengah ke atas.

B anyak perubahan yang terjadi dan dia-

lami, baik secara fisik dan emosional

ketika wanita mulai mengandung. Ibu hamil

harus selalu memperhatikan jadwal dan

jenis makanan yang dikonsumsi, karena per-

tumbuhan dan perkembangan janin ter-

gantung dari nutrisi makanan ibu.

Beberapa zat gizi berperan penting dalam

pertumbuhan janin. Selama kehamilan, me-

tabolisme energi meningkat akibat peru-

bahan sistem tubuh ibu dan perkembangan

janin. Oleh karena itu, kebutuhan akan e-

nergi dan zat gizi harus ditingkatkan, tidak

hanya sekedar menambah jumlah

makanan yang masuk ke dalam tubuh, na-

mun juga perlu dipertimbangkan nilai kecu-

kupan nutrisi yang dikonsumsi.

Beberapa nutrisi yang diperlukan oleh ibu

hamil diantaranya karbohidrat (kalori), pro-

tein, kalsium, asam folat (vitamin B), Vitamin

D, Vitamin E, zat besi, cairan, garam dan le-

mak.

Karbohidrat

Karbohidrat merupakan bahan bakar pem-

bentukan energi untuk aktifitas sehari-hari.

Saat hamil, peningkatan berat badan dan

perubahan hormonal menyebabkan seo-

rang ibu membutuhkan energi ekstra. De-

ngan perkiraan kenaikan berat badan se-

lama hamil rata-rata sekitar 12,5 kg, maka

tubuh ibu hamil butuh tambahan energi se-

besar 70.000-80.000 Kal. Pertambahan kalori

ini, terutama diperlukan pada 20 minggu

terakhir masa kehamilan, yaitu ketika per-

tumbuhan janin berlangsung sangat pesat.

Bila 80.000 Kal dibagi 40 minggu (280 hari),


NUTRISI PENTING IBU HAMIL Oleh : dr.Laily Shofiyah

39

maka tambahan kalori yang diperlukan

adalah antara 285-300 Kalori per hari. Kalori

didapat antara lain dengan mengkonsumsi

umbi-umbian, kacang-kacangan, sereal,

beras merah.

Protein

Protein sangat diperlukan untuk memba-

ngun, memperbaiki dan mengganti jaringan

tubuh. Sebagai zat pembangun, protein ter-

utama dibutuhkan saat pembentukan sel

tubuh dan sel darah. Ibu hamil memerlukan

tambahan nutrisi ini agar pertumbuhan janin

optimal. Protein didapat dengan mengkom-

sumsi tahu, tempe, kacang-kacangan, da-

ging, ayam, ikan, susu dan telur.

Kalsium

Penelitian menunjukkan bahwa janin me-

merlukan 13 mg kalsium dari darah ibu. Kal-

sium diperlukan janin untuk pertumbuhan

tulang dan giginya. Jika jumlah kalsium

yang didapat kurang, maka janin akan

mengambilnya dari tulang ibu. Akibatnya

ibu hamil dapat mengalami pelunakan tu-

lang (osteomalasia) nantinya. Sumber kal-

sium antara lain tahu, sayuran hijau (seperti

brokoli), kacang-kacangan dan produk

susu. Susu juga mengandung banyak vita-

min, seperti vitamin A, D, B2, B3, dan vitamin

C.

Zat besi

Kekurangan zat besi akan mengakibatkan

pertumbuhan dan perkembangan janin

menjadi terhambat dan dapat meningkat-

kan resiko cacat janin. Karena kebutuhan

zat besi sulit dipenuhi dari diet pola makan,

maka terkadang pemakaian suplemen di-

sarankan. Zat besi didapat dengan

mengkonsumsi sayuran (bayam, kangkung,

daun singkong, daun pepaya), daging

merah, hati, unggas, kerang, telur, kedelai.

Asam folat (vitamin B)

Asam folat penting untuk mengurangi risiko

terjadinya neural tube deffects (cacat lahir

pada otak dan tulang belakang), sindrom

down, bibir sumbing, dan cacat lahir pada

bayi. Penelitian menunjukkan resiko kelainan

tulang belakang (spina bifida) dan kelainan

rongga otak (anensefali) menurun hingga

50%. Bagi ibu, folat mengurangi risiko ane-

mia megaloblastik dan menurunkan kadar

homosistein dalam darah yang berpenga-

ruh pada berkurangnya risiko preeklamsia.

Eklamsia dan preeklamsia merupakan tiga

besar penyebab tingginya angka kematian

ibu melahirkan di Indonesia selain perda-

rahan dan infeksi. Bagi ibu hamil sangat dis-

arankan untuk mengkonsumsi 400 mg asam

folat per hari. Sumber asam folat antara lain

jus jeruk, bayam, oatmeal, brokoli, strowberi,

roti.

Vitamin D

Vitamin D berguna untuk pertumbuhan dan

pembentukan tulang bayi . Bagi ibu pembe-

rian vitamin D membantu penyerapan kal-

sium sehingga membantu menjaga

kepadatan tulang. Sumber vitamin

D terdapat pada minyak hati ikan,

k u n i n g t e l u r d a n s u s u .

Vitamin E

Vitamin E berguna bagi pembentukan sel

darah merah yang sehat. Sumbernya terda-

pat pada biji-bijian terutama gandum,

kacang-kacangan, minyak sayur dan sa-

yuran hijau.

Cairan

Cairan diperlukan untuk meningkatkan vo-

lume darah dan air ketuban. Minum seti-


40

daknya 6 hingga 8 gelas setiap harinya.

Mengurangi asupan cairan tidak mengu-

rangi bengkak yang dialami ibu hamil, akan

tetapi malah dapat menyebabkan kerusa-

kan pada ginjal. Konsumsi cairan yang ter-

baik adalah air putih, selain itu bisa dengan

mengkonsumsi sup, jus, teh.

Garam

Garam dapat membantu mengatur air

dalam darah. Kebutuhan tubuh akan

garam sedikit, sekitar 2000 hingga 8000 mg

per hari. Beberapa ibu yang terkena darah

tinggi atau preeklamsi bahkan tidak memer-

lukan tambahan konsumsi garam.

Lemak

Bagi wanita hamil, lemak besar sekali man-

faatnya untuk cadangan energi tubuh,

agar sebentar-sebentar tubuh tidak terasa

lelah.

Tingginya kadar kolesterol yang dimiliki se-

seorang kerap menjadi mimpi buruk, berba-

gai macam cara ditempuh untuk menu-

runkan kadar kolesterol tersebut. Obat ber-

bahan kimia yang terhitung efektif menu-

runkan kolesterol menjadi pilihan. Tapi tentu

saja setiap bahan kimia pasti memiliki efek

samping. Pilihan lain yaitu menurunkan ka-

dar kolesterol dengan cara alami.

Ada sejumlah makanan yang bisa menu-

runkan kadar Low-Density Lipoproptein (LDL)

alias kolesterol jahat yang menyebabkan

plak di pembuluh darah, dan meningkatkan

High-Density Lipoprotein (HDL) alias koles-

terol baik yang bisa dimanfaatkan tubuh

untuk mengolah vitamin yang larut di dalam

lemak.

Untuk menurunkan kadar LDL, Anda harus

mengurangi asupan lemak jenuh. Lemak

jenuh biasanya ditemukan di produk he-

wani, misalnya daging, susu, krim, mentega,

dan keju. Ada juga lemak jenuh yang

berasal dari nabati misalnya santan, minyak

kelapa, dan lemak nabati.

Namun banyak pula terdapat jenis

makanan yang mengandung lemak tidak

jenuh sehingga sangat efektif menurunkan

kadar kolesterol, diantaranya :

1. Kacang kedelai

Kacang kedelai dan turunannya, alias

kedelai yang sudah diolah misalnya men-

jadi tahu, tempe, susu kedelai, dan

tepung kedelai mengandung isoflavon,

yaitu zat yang bisa menekan LDL.

Tapi ingat, tahu dan tempe bisa tidak

efektif menurunkan kolesterol bila diolah

dengan sembarangan. Misalnya, di-

goreng dengan minyak jelantah atau

dicampur santan. Sebab, santan dan

minyak goreng adalah sumber lemak

jenuh.

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Amerika Serikat (FDA) menganjurkan un-

tuk mengkonsumsi sedikitnya 25 gram pro-

tein kedelai per hari untuk menurunkan

kadar kolesterol.

2. Kacang-kacangan

Kacang adalah sumber serat larut yang

sangat tinggi. Mengkonsumsi serat larut

bisa mengurangi kolesterol. Mengkon-

sumsi kacang seperti buncis, kacang

merah, kacang panjang secara teratur

selama enam minggu bisa mengurangi

kadar kolesterol sebanyak 10%.

3. Ikan Salmon

Ikan salmon sangat baik karena me-

ngandung asam Omega-3 yang bisa

menurunkan LDL dan trigiserilda serta


41

meningkatkan HDL. Salmon mengandung

EPA dan DHA yang baik untuk kesehatan

jantung. Selain salmon, ikan tuna, sarden,

dan makarel juga baik.

4. Alpukat

Alpukat adalah sumber lemak tidak jenuh

yang bisa meningkatkan kadar HDL.

Sayangnya, alpukat tinggi kalori, se-

hingga harus dikombinasikan dengan sa-

yur-sayuran yang bisa menekan kalori.

Satu buah alpukat berukuran sedang

mengandung 300 kalori dan 30 gram le-

mak tidak jenuh, sedangkan kebutuhan

tubuh manusia normal adalah 1.800 kalori

dan 30 gram lemak tidak jenuh per

harinya.

5. Bawang Putih

Sekarang ini, bawang putih banyak di-

pakai untuk menurunkan kolesterol,

mencegah pembekuan darah, menu-

runkan tekanan darah, dan melindungi

tubuh dari infeksi. Hasil penemuan paling

mutakhir, bawang putih bisa mencegah

partikel kolesterol menempel di dinding

pembuluh darah.

6. Bayam

Bayam mengandung banyak lutein. Lu-

tein adalah zat penting yang bisa men-

jaga kesehatan dan ketajaman fungsi

mata. Lutein juga bisa menjaga kese-

hatan jantung karena bisa mencegah

lemak menempel di pembuluh darah.

Dianjurkan, memakan bayam setiap hari

sekitar setengah mangkuk untuk hasil

maksimal.

7. Margarin

Beberapa jenis margarin bisa menu-

runkan kadar kolesterol. Misalnya marga-

rin dari minyak biji bunga kanola.

8. Mede, Almon, dan Kenari

Lemak tak jenuh tunggal, di dalam

kacang mede, almon, dan kenari adalah

bahan makanan rendah lemak yang baik

untuk kesehatan jantung.

Kacang-kacangan itu juga mengandung

vitamin E, magnesium, dan phytochemi-

cal yang terkait erat dengan kesehatan

jantung.

9. Teh

Teh, meskipun diminum dingin atau

panas, sama saja manfaatnya. Teh me-

ngandung antioksidan yang bisa mem-

buat pembuluh darah rileks sehingga ter-

hindar dari pembekuan darah.

Antioksidan di dalam teh, yaitu flavonoid

bisa mencegah oksidasi yang menye-

babkan LDL menumpuk di pembuluh da-

rah. Menikmati segelas teh setiap hari

bisa memenuhi kebutuhan antioksidan.

10. Cokelat

Cokelat ternyata sehat. Tentu saja, coke-

lat yang dicampur terlalu banyak susu

mengandung terlalu banyak lemak. Jadi,

pilihlah cokelat hitam atau pahit. Cokelat

sehat karena mengandung banyak anti-

oksidan dan flavanoid. Cokelat putih, ti-

dak mengandung zat tersebut sehingga

kurang sehat dikonsumsi.Kandungan fla-

vanoid cokelat bervariasi tergantung di

mana cokelat itu tumbuh dan proses

pengolahannya.

Selain itu penting diingat bahwa ibu hamil

sangat dianjurkan untuk menghindari rokok

(baik sebagai perokok aktif maupun pero-

kok pasif), konsumsi alkohol dan kafein.


42

Nutrisi Untuk Janin

Sedangkan nutrisi yang dibutuhkan bagi

janin dalam kandungan diantaranya DHA,

gangliosida (GA), folat, zat besi, FE, EFA, dan

kolin. Omega 3 dan DHA bagi janin diperlu-

kan dalam jumlah cukup untuk pemben-

tukan sistem syaraf pusat. Studi lainnya

menunjukkan bahwa gangliosida berperan

pada struktur otak, migrasi sel-sel otak, pem-

bentukan sinapsis, dan myelinisasi. Selain itu

gangliosida perpengaruh terhadap fungsi

otak, terutama fungsi belajar dan meng-

ingat. Asupan kolin disaat kehamilan juga

mempengaruhi perkembangan otak teru-

tama fungsi mengingat. Sumber nutrisi terse-

but diperoleh dari suplemen, seperti susu

atau yang diresepkan oleh dokter.

Penambahan Berat Badan yang Normal se-

lama Hamil

BMI Perkiraan Penambahan BB

selama kehamilan

20 atau kurang 12,5 kg sampai 18 kg

20 – 26 11,5 kg sampai 16 kg

26 – 29 7 kg sampai 11,5 kg

29 atau lebih 6,0 kg

Jika ibu berusia di bawah 20 tahun, sebai-

knya penambahan berat badan selama

kehamilan mencapai batas tertinggi

s e s u a i d e n g a n I n d e k s M a s a

T u b u h i b u s e b e l u m h a m i l .

Air yang diminum bukan penyebab bertam-

bahnya berat badan selama hamil. Pada

trimester ke-1 atau kehamilan 1-3 bulan, bi-

asanya berat badan menurun karena mual

dan muntah. Pada trimester ke-2 dan selan-

jutnya nafsu makan ibu membaik lagi.

Sebaiknya pada trimester pertama, pertam-

bahan bobot hanya 0,5 kg setiap bulannya.

Sedangkan pada trimester kedua 0,5 kg

setiap minggunya. Sedangkan pada trimes-

ter terakhir (bulan ke-9) hanya boleh 0,5

hingga 1 kg.

Diet Ibu Hamil Yang Mengalami Kelebihan

Berat Badan

Menjalankan diet saat hamil memang tidak

dianjurkan, karena dapat mengganggu

perkembangan janin. Namun ada be-

berapa ibu yanng harus menjalankan diet

pada saat kehamilannya, dimana diet yang

dijalankan atas ijin dan petunjuk dari dokter

kandungannya. Adapun faktor-faktor yang

mengharuskan seorang ibu hamil untuk me-

lakukan diet salah satunya adalah kele-

bihan berat badan. Mengalami kenaikan

berat badan yang terlalu drastis pada saat

kehamilan dapat mempengaruhi kesehatan

ibu dan janin. Oleh karena itu, untuk ibu

hamil yang diharuskan diet, hendaknya

mengikuti diet makan sehat khusus untuk ibu

hamil.


Rumus BMI = BB / (TB x TB)

(BB = Berat Badan (dalam kg),TB = Tinggi

Badan (dalam meter))

Tinggi dan berat badan ibu sebelum hamil,

bisa jadi acuan untuk menentukan penam-

bahan berat badan yang normal selama

hamil. Indeks Masa Tubuh (Body Mass Indek/

BMI) dari dokter atau bidan juga merupakan

acuan yang baik.

43

D alam kehidupan kita sehari – hari bila

kita berbicara tentang penyidik,

pastilah arah pikiran kita akan tertuju pada

polisi atau jaksa penyidik. Marilah kita tinjau

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana pada pasal 1

point 1 yang menyatakan bahwa Penyidik

adalah pejabat polisi negara Republik

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang untuk melakukan

penyidikan.

Nah, sekarang kita telaah, siapakah pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang

untuk melakukan penyidikan ???

Yang jelas penyidik dalam undang –

undang tersebut adalah POLRI.

Selanjutnya, kalau pegawai negeri sipil :

Pegawai negeri sipil yang mana???

Apakah pejabat kejaksaan??? atau

Apakah pegawai negeri sipil pada instansi

teknis yang telah dilatih sebagai

penyidik???

Apabila yang menjadi penyidik adalah

pegawai negeri sipil pada instansi teknis,

apakah efektif dan efisien??? Dan

seberapa besar daya ungkitnya bila

dihubungkan dengan tugas pokok dan

fungsi instansi teknis dimaksud???

Kalau dihubung – hubungkan, memang

ada hubungannya tetapi bermaknakah

hubungan antara tugas pokok dan fungsi

instansi teknis dengan diadakannya

penyidik pegawai negeri sipil pada instansi

teknis???

Bagaimanakah kenyataan fungsi penyidik

pegawai negeri sipil pada instansi teknis

yang jumlahnya sudah relatif banyak???

Sudah maksimalkah???

Persoalan ini perlu dikaji ulang demi

efektifitas dan efisiensi dana yang

dikeluarkan oleh negara tercinta ini.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat

dengan PPNS, yang diadakan melalui suatu

pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan PPNS

pada Pemda Kabupaten Bogor dalam

jangka waktu paling kurang selama 5 (lima)

hari sedangkan pada Ditjen PP & PL –

Depkes RI penyelenggaraan pelatihannya

paling kurang selama 2 (dua) minggu.

Jumlah dana yang dikeluarkan guna

penyelenggaraan pelatihan tersebut,

pastilah tidak sedikit.

Selanjutnya, pertanyaan yang harus

diajukan adalah sudahkah dikaji bahwa

PPNS ini benar – benar diperlukan???

Sudahkan dilakukan analisis kebutuhan

pe lat ihan PPNS ( t ra i n i ng need

assasement)???

Sudah adakah hasil evaluasi paska

pelatihan PPNS ini???

Aspek legal dalam pelaksanaan tugas

sebagai PPNS juga harus disiapkan sehingga

para PPNS memiliki dasar yang kuat dalam

m e l a k s a n a k a n t u g a s n y a . U n t u k

pelaksanaan tugas kekarantinaan di

pelabuhan laut ataupun di pelabuhan

udara, PPNS tidak memiliki dasar yang kuat

apalagi di pos lintas batas darat karena

Undang – Undang nomor 1 dan 2 Tahun

1962 tidak tercantum satu pasalpun yang

berkaitan dengan PPNS. Syukurlah, dalam

Undang – Undang nomor 23 Tahun 1992

tentang kesehatan, tercantum pada pasal

79 point 1 dan 2 bahwa Selain penyidik

pejabat polisi negara Republik Indonesia

juga kepada pejabat pegawai negeri sipil


PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Efektifkah???

44

tertentu di Departemen Kesehatan diberi

wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana. Namun demikian,

dalam Undang – Undang tersebut tidak

memerintahkan disusunnya peraturan

perundang – undangan dibawahnya,

misalnya suatu Peraturan Pemerintah untuk

melaksanakan Undang – Undang tersebut.

Sekedar diketahui saja bahwa wewenang

PPNS dalam Undang – Undang tersebut,

sebagai berikut :

a. Melakukan pemeriksaan atas

k e b e n a r a n l a p o r a n s e r t a

keterangan tentang tindak pidana

di bidang kesehatan;

b. Melakukan pemeriksaan terhadap

orang yang diduga melakukan

tindak pidana di bidang kesehatan;

c. Meminta keterangan dan bahan

bukti dari orang atau badan hukum

sehubungan dengan tindak pidana

di bidang kesehatan;

d. Melakukan pemeriksaan atas surat

dan atau dokumen lain tentang

tindak pidana di bidang kesehatan;

e. Melakukan pemeriksaan atau

penyitaan bahan atau barang bukti

dalam perkara tindak pidana di

bidang kesehatan;

f. Meminta bantuan ahli dalam

rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang

kesehatan;

g. Menghentikan penyidikan apabila

tidak terdapat cukup bukti yang

membuktikan tentang adanya

tindak pidana di bidang kesehatan.

Sedang dalam Undang – Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

pada pasal 7 point 2, mempunyai

wewenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan

dari seorang tentang adanya tindak

pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada

saat di tempat kejadian;

c. Menyuruh berhenti seorang

tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka ;

d. M e l a k u k a n p e n a n g k a p a n ,

penahanan, penggeledahan dan

penyitaan;

e. Melakukan pemeriksaan dan

penyitaan surat;

f. Mengambil sidik jari dan memotret

seorang;

g. Memanggil orang untuk didengar

dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

h. Mendatangkan orang ahli yang

diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;

i. M e n g a d a k a n p e n g h e n t i a n

penyidikan;

j. Mengadakan tindakan lain menurut

hukum yang bertanggung jawab.

Hal ini berarti bahwa wewenang PPNS di

instansi kesehatan berkurang, pada Undang

– Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana tercantum 10

(sepuluh) wewenang sedang dalam

Undang – Undang nomor 23 Tahun 1992

tentang kesehatan hanya tercantum 7

(tujuh) wewenang.

Pada Peraturan Pemerintah nomor :

55 Tahun 1996 tentang penyidikan tindak

pidana di bidang kepabeanan dan cukai,

merupakan peraturan perundang –

undangan yang secara herarki berada

dibawah Undang – Undang guna

menjalankan Undang – Undang diatasnya.


45

Yang jelas, paling kurang untuk

menjalankan tugas kepabeanan dan cukai

serta untuk menjalankan Undang – Undang

tentang hukum acara pidana. Secara jelas

dalam Peraturan Pemerintah nomor : 55

Tahun 1996 pada pasal 1 point (1)

tercantum bahwa Penyidikan terhadap

tindak pidana di bidang Kepabeanan dan

Cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai.

Nah, inilah yang mendorong mental

petugas lapangan Bea dan Cukai dengan

memakai “speed boat” yang canggih di

tengah laut (+ 5 mil dari pantai) untuk berani

memaksa kapal untuk mereka periksa. Itulah

kenyataannya.

Disisi lain, aspek legal petugas Kantor

Kesehatan Pelabuhan hanya Undang –

Undang yang sudah puluhan tahun

umurnya tanpa adanya Peraturan

Pemerintah disamping itu sarana “speed

boat” yang tidak canggihpun tidak tersedia.

Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pos

Lintas Batas Darat, lebih memprihatinkan

lagi, aspek legalnya belum jelas, sarananya

juga memprihatinkan, padahal untuk

melaksanakan tugas pokoknya, mereka

harus menyelenggarakan 16 (enam belas)

fungsi. Mungkinkah itu??? Sama sekali tidak

logis!!!

Marilah kita kaji kembali, penyidikan

ini sebenarnya tugas sektor mana?

Bagaimana kalau kita kembalikan tugas

pokok tersebut ke sektor yang memang

betul – betul berwenang dalam bidang

penyidikan walaupun harus merevisi suatu

peraturan perundang – undangan yang

sudah tersusun dengan susah payah dan

dengan mengeluarkan biaya yang tidak

sedikit. Hal ini mungkin akan lebih efektif dan

lebih efisien untuk kepentingan pada masa

m e n d a t a n g , d e n g a n s e g a l a

konsekuensinya. Marilah kita renungkan

yang tercantum dalam Undang – Undang

nomor 8 Tahun 1981 pasal 7 point 2 bahwa

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai

wewenang sesuai dengan undang-undang

yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing dan dalam pelaksanaan tugasnya

berada dibawah koordinasi dan

pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal

6 ayat (1) huruf a (POLRI : Red)”. Jadi,

bentuk penyidikan apapun yang dilakukan

oleh PPNS, tetap harus dibawah koordinasi

dan pengawasan POLRI

Sesuai Permenkes 356 / 2008 bahwa

Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam

melaksanakan tugas pokoknya, harus

menyelenggarakan 16 (enam belas) fungsi.

Tugas tersebut bukan main – main dan

bukan sedikit, jangan sampai dalam

melaksanakan tugas sebagai PPNS ini

mengganggu pelaksanaan tugas pokok

dan fungsinya yang sangat banyak.

Bayangkan saja, betapa tebalnya berita

acara hasil penyidikan yang harus

dikerjakan oleh PPNS. Ada suatu anekdot

yang pasti kita pernah dengar “ semua

dilakukan kecuali tupoksinya ”. (RBAW)


PHOTO KEGIATAN PREVENTIF INFLUENZA A (H1N1) DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Pemeriksaan alat angkut (Kapal) dan isinya Alat Body Cleanner

Pegukuran Suhu Tubuh

pada TKI

Pemberian dan Penjelasan Health Allert

Card Pada TKI

46

S ejak tanggal 11 Juni 2009, Direktur

Jenderal Badan Kesehatan Dunia

(WHO) telah menyatakan pandemi H1N1

yang berarti seluruh dunia harus bersiaga

memerangi virus Influenza baru H1N1, tidak

terkecuali Indonesia yang saat ini masih

bergulat dengan Avian influenza yang

masih bercokol. Justru Indonesia yang harus

memiliki tenaga extra kuat agar mampu

meminimalisir jumlah kasus virus Influenza

baru H1N1 ini, dengan harapan agar tidak

terjadi pencampuran antara subtype H5N1

dengan H1N1 menjadi subtype yang baru

yang sangat ganas dan mudah menular

serta berpotensi menyebabkan pandemi

yang lebih dasyat lagi.

Influenza adalah penyakit virus akut yang

menyerang saluran pernapasan, yang di-

tandai demam, sakit kepala, mialgia,

coryza, lesu dan batuk. Penyebabnya

adalah virus influenza A, B dan C, sedang

yang tipe A terdiri dari banyak subtipe ter-

kait dengan potensi terjadinya KLB ataupun

pandemi. Influenza ini ditemukan di seluruh

dunia terutama pada musim penghujan di

wilayah yang memiliki dua musim dan mu-

sim dingin di wilayah yang memiliki empat

musim.

Kasus H5N1 pada saat ini masih bercokol di

Indonesia, sedang kasus H1N1 sudah masuk

juga di Indonesia. Justru H5N1 yang harus

menjadi perhatian secara khusus agar tidak

terjadi pencampuran antara subtype H5N1

dengan H1N1 menjadi subtype yang baru

yang sangat ganas dan mudah menular

serta berpotensi menyebabkan pandemi

yang lebih dasyat lagi. Mutasi semacam ini

dimungkinkan pada virus influenza tipe A,

karena virus ini menyerang banyak spesies

(misalnya burung, babi atau manusia). Da-

lam konteks populasi manusia hal ini dapat

diartikan bahwa Avian influenza merupakan

penyakit yang serius dan bersifat mengan-

cam nyawa. Oleh karena itu, justru H5N1

yang harus lebih diintensifkan? Alasannya,

sebagai berikut:

Sejak tahun 2003, H5N1 menyebar luas

di Asia pada populasi unggas dan ber-

gerak ke Eropa pada tahun 2005.

Risiko manusia terpapar dan terinfeksi

H5N1 tinggi, unggas di pedesaan

Indonesia diternakkan di pemukiman

penduduk dan dibiarkan berkeliaran

secara bebas.

Virus ini telah menyebabkan penyakit

yang parah pada manusia dengan

angka kematian tinggi.

Fakta terpenting bahwa H5N1 dapat

bermutasi secara cepat dan berke-

mampuan memperoleh gen dari virus

yang menginfeksi spesies hewan lain.

Pandemi influenza pada tahun 1918, 1957

dan 1968 disebabkan oleh subtipe virus baru

dari hasil persilangan berbagai virus influen-

za. Subtipe virus baru ini memiliki karakteristik

sangat berbeda dari virus induknya yang

pada umumnya tidak menginfeksi manusia,

sehingga hanya terdapat sedikit atau tidak

ada sama sekali perlindungan kekebalan

bagi manusia.

Upaya pencegahan masuknya H1N1

di border area (pelabuhan laut, pelabuhan

udara dan pos lintas batas darat) dilakukan

oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan,

sedang di kamunitas dilakukan oleh

petugas Rumah Sakit, Puskesmas dan Dinas

Kesehatan. Petugas tersebut sangat berisiko

tertular H1N1, disamping risiko fisik tercebur

di laut lepas pantai yang ombaknya


PERLUKAH “REWARD” BAGI PETUGAS KKP ???

47

menakutkan. Mereka perlu jaminan

asuransi, disamping butuh reward nyata,

bila perlu diberikan kenaikan pangkat

sebagai penghargaan atas jerih payahnya

yang penuh dengan risiko.

Mari kita bayangkan, petugas KKP

menuju kapal dalam karantina (istilah kapal

dari negara terjangkit sesuai UU no : 1 /

1962) yang berada di posisi luar dam

pelabuhan, naik tangga monyet (tangga

pandu : red) kapal yang penuh dengan

risiko tercebur, tenggelam, dan lain - lain

risiko; setelah masuk dalam kapal berisiko

tertular penyakit, dan lain - lainl risiko yang

dapat dialami oleh petugas KKP. (RBAW)

S etelah Indonesia merdeka pada

tahun 1945, pemerintah RI

membentuk 5(lima) Pelabuhan

Karantina pada tahun 1949/1950, yaitu :

Pelabuhan Karantina Kelas I : Tanjung Priok

dan Sabang; Pelabuhan Karantina Kelas II :

Surabaya dan Semarang; Pelabuhan

Karantina Kelas III : Cilacap).

Selang 20 tahun kemudian yakni pada

tahun 1970, terbit SK Menkes nomor : 1025/

DD /Menkes, tentang pembentukan Dinas

Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) dan Dinas

Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU). Dinas

Kesehatan Pelabuhan Laut sebanyak 60

DKPL dan Dinas Kesehatan Pelabuhan

Udara sebanyak 12 DKPU, semuanya non

eselon.

Selang 8 tahun kemudian yakni pada

tahun 1978, terbit SK Menkes Nomor : 147/

Menkes/IV/78 DKPL/DKPU dilebur menjadi

Kantor Kesehatan Pelabuhan, dengan

eselon IIIB, yakni 10 KKP Kelas A dan 34 KKP

Kelas B.

Buletin Info Kesehatan Pelabuhan Volume IV Edisi 2 Triwulan II

KESEHATAN PELABUHAN atau KARANTINA KESEHATAN

Perubahan kembali terjadi yakni pada

tahun 1985, terbitnya SK Menkes 630/

Menkes/SK/XII/85, menggantikan SK No.147,

jumlah Kantor Kesehatan Pelabuhan

berubah menjadi 46 oleh penambahan KKP

kelas B (KKP Dili dan KKP Bengkulu).

Pada tahun 2004 berubah oleh

terbitnya SK Menkes nomor : 265/Menkes/

SK/III/2004 tentang Organisasi & Tata Kerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan yang baru.

KKP digolongkan kembali seperti pada

tahun 1949/1950, yakni : KKP Kelas I (eselon

II B) sebanyak 2 KKP, KKP Kelas II (eselon III

A) sebanyak 14 KKP dan KKP Kelas III

(eselon III B) sebanyak 29 KKP

Pada tahun 2007, terbit Permenkes

nomor : 167 merupakan perbaikan

Kepmenkes No. 265 yakni penambahan KKP

kelas` III menjadi 32 KKP sekaligus wilayah

kerjanya. Pada tahun 2008, berubah lagi

oleh terbit Permenkes nomor : 356/MENKES/

PER/V/2008 tentang Organisasi & Tata Kerja

KKP. Penggolongan KKP menjadi : KKP

Kelas I (eselon II B) sebanyak 7 KKP, KKP

48

Kelas II (eselon III A) sebanyak 21 KKP dan

KKP Kelas III (eselon III B) sebanyak 20 KKP

Pelabuhan Karantina terbentuk pada

tahun 1949/1950 yang selanjutnya terjadi 2

(dua) kali perubahan nama menjadi Dinas

Kesehatan Pelabuhan (Laut dan Udara)

pada tahun 1970, selanjutnya berubah

menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan pada

tahun 1978; bahkan sampai dengan saat ini

masih memakai nama Kantor Kesehatan

Pelabuhan.

Marilah kita lihat nomenklatur pada

glosarium Pusat Bahasa – Departemen

Pendidikan Nasional RI (http://

pusatbahasa.diknas.go.id). Kata : Kantor,

pelabuhan, karantina, kesehatan

tercantum dalam glosarium tersebut namun

Kesehatan Pelabuhan dan Karantina

Kesehatan masih belum tercantum.

Sangatlah perlu adanya penyampaian

informasi ke institusi Pusat Bahasa –

Departemen Pendidikan Nasional RI

mengenai Kesehatan Pelabuhan ataupun

Karantina Kesehatan. Mungkin hal inilah

yang merupakan salah satu penyebab tidak

populernya Kantor Kesehatan Pelabuhan

dimata masyarakat umum, bahkan

sebagian besar staf pada sektor kesehatan

juga tidak tahu. Kalau tidak percaya, silakan

mencoba bertanya pada mereka : “Kantor

apakah KKP itu???” Jawaban logis bagi

mereka yang tidak tahu, akan menjawab

dengan singkat : “ya kantor kesehatan yang

berada di pelabuhan laut”

Kenyataan menunjukkan bahwa

masyarakat pelabuhan (laut, udara dan Pos

lintas batas darat) lebih mengenal Karantina

Kesehatan bila dibanding dengan

Kesehatan Pelabuhan. Mungkin sejak

dahulu kala yang dikenal oleh mayarakat

pelabuhan adalah Karantina yang

dilakukan oleh petugas kesehatan, yang

sering disebut petugas karantina. Awalnya,

petugas karantina di pelabuhan hanya dari

sektor kesehatan oleh merebaknya penyakit

(Pes) pada masa itu namun pada saat ini

sudah berkembang, ada petugas karantina

tumbuhan, petugas karantina hewan dan

bahkan ada petugas karantina ikan; yang

saat ini juga disebut sebagai “petugas

karantina” saja. Sebagian besar

masyarakat pelabuhan menyebut petugas

Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai

Petugas Karantina Kesehatan, sedangkan

para pimpinan instansi pemerintah ataupun

swasta menyebut kadang teman KKP,

kadang teman Karantina Kesehatan.

Untunglah petugas KKP selalu berteriak

lantang menyebut Kantor Kesehatan

Pelabuhan pada setiap rapat ataupun

pertemuan teknis lintas sektor di Pelabuhan,

terutama yang membahas kepentingan

program pada masa mendatang, misalnya

dalam pertemuan National Single Window

(NSW). Jangan terkejut bila setiap flow

chart dalam pedoman teknis NSW, muncul 2

(dua) kotak yang berbeda tempatnya yakni

kotak KKP dan kotak Karantina. Yang

dimaksud kotak KKP adalah Kantor

Kesehatan Pelabuhan sedang kotak

Karantina adalah Balai karantina hewan,

karantina tumbuhan dan karantina ikan.

Issue sepuluh tahun yang lalu,

wacana munculnya Pusat Karantina

Kesehatan akan diluncurkan namun nyaris

tidak terdengar, akhir – akhir ini muncul

kembali wacana tersebut oleh adanya

ganti nama salah satu sub direktorat

menjadi Karantina Kesehatan, sedang KKP

kepanjangannya akan menjadi Kantor

Karantina Kesehatan. Apapun namanya,

sebaiknya dimasukkan dalam glosarium

Pusat Bahasa – Departemen Pendidikan

Nasional RI dengan konsekuensi bahwa

konseptual program harus jelas, sistematis,


http://pusatbahasa.diknas.go.id

http://pusatbahasa.diknas.go.id

49

terpadu dan konsisten sesuai arah

pembangunan kesehatan nasional tanpa

adanya duplikasi penyelenggaraan fungsi

lintas program ataupun sektor lain.

Jangan sampai muncul kalimat : “semua

dikerjakan kecuali Tupoksinya“, maksudnya

bahwa menyelenggarakan semua fungsi

yang dicari – cari dan dikait – kaitkan tetapi

tidak sistimatis dan tidak integral dengan

tugas pokoknya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas,

yang sudah tercantum dalam glosarium

Pusat Bahasa – Departemen Pendidikan

Nasional RI, adalah kesehatan tumbuhan,

teknisi kesehatan hewan, pegawai

kesehatan medik. Sedangkan Kesehatan

Pelabuhan, Karantina Kesehatan, bahkan

pegawai Kesehatan Pelabuhan ataupun

pegawai Karantina Kesehatan masih belum

tercantum.

Nah, silakan pilih Kantor Karantina

Kesehatan ataukah Kantor Kesehatan

Pelabuhan, toh kependekannya tetap

adalah KKP.

Selamat memilih dan selamat bekerja.

(RBAW)


P andemi Influenza telah terjadi sejak

berabad-abad yang lalu, seperti

“Spanish Flu” (tahun 1918) dengan

20 – 60 juta kematian, “Flu Asia” (tahun

1957) dengan 2-3 juta kematian dan “Flu

Hongkong (tahun 1968) dengan 1 juta jiwa

yang meninggal dunia. Lalu dipertengahan

2003 dunia menghadapi Kejadian Luar Biasa

(KLB) Flu Burung H5N1 pada manusia de-

ngan kasus komulatif sampai dengan 21 Mei

2009 terdapat 424 kasus dan diantaranya

261 meninggal dunia. Belum selesai Flu Bu-

rung tuntas di tangani, pertengahan Maret

2009 terjadi Kejadian Luar Biasa Influenza

Like Illnes (ILI) di Mexico yang kemudian dik-

onfirmasi sebagai influenza A/H1N1 subtipe

baru. Flu ini menular antar manusia dengan

mudah yang kemudian menyebar ke Ne-

gara-negara lain didunia. Menghadapi hal

ini WHO selaku Badan Kesehatan Dunia

pada tangal 25 April 2009 menyatakan

bahwa Flu Baru H1N1 merupakan keda-

ruratan kesehatan masyarakat dengan ke-

PREVENTIF INFLUENZA A (H1N1) DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK

pedulian internasional atau Public Health

Emergency of International Concern

(PHEIC).

Berdasarkan laporan WHO tanggal

15 Juni 2009 jumlah Negara didunia yang

telah terjangkit oleh Flu ini sebanyak 75

Negara dengan jumlah kasus konfirmasi

telah mencapai 29.669 kasus dengan

jumlah kematian sebanyak 145 orang.

Kecenderungan kasus penyakit Influenza

H1N1 terus menunjukan peningkatan,

begitu juga distribusi penyebarannya. ini

bisa dipastikan sangat berpotensi

menimbulkan keadaan pandemi dunia.

Terbukti sejak tanggal 11 Juni 2009 WHO

telah menetapkan peningkatan status fase

pandemic menjadi fase 6.

Direktur Jenderal Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

(P2PL) telah melakukan langkah-langkah

kongkrit dalam menanggapi permasalahan

ini, melalui Surat Edaran Ditjen P2&PL No.

PM.01.01/D/1.4/1221/2009 tentang


banyak kelebihan dibandingkan alat pe-

nyimpanan data lainnya, khususnya disket

atau cakram padat. Alat ini lebih cepat,

kecil, dengan kapasitas lebih besar, serta

lebih dapat diandalkan (karena tidak

memiliki bagian yang bergerak) daripada

disket. Sebenarnya flash disk dan disket

memiliki fungsi yang sama, hanya saja flash

disk biasanya memiliki kapasitas penyim-

panan yang jauh lebih besar dibanding

disket.

Kiat Beli Flash Disk

Untuk mendapatkan USB sesuai dengan

harapan dengan fungsi yang diinginkan ti-

dak salahnya jika kiat membeli flash disk di-

terapkan :

1. Sebelum membeli Flash Disk, jika Anda

termasuk termasuk orang yang ceroboh

atau bukan, belilah Flash Disk yang ber-

lapis karet.

Sambungan dari halaman ……………………….. 29

kewaspadaan penyakit Influenza A (H1N1)

yang menyatakan bahwa Flu H1N1 yang

dapat ditularkan melalui binatang,

terutama babi dan ada kemungkinan

penularan antar manusia dengan gejala

mirip dengan influenza. Tanda-tanda klinis

penyakit ini seperti demam, batuk, pilek, lesu

nyeri tenggorokan, nafas cepat atau sesak

serta mungkin disertai mual, muntah dan

diare. Cara penularannya melalui udara

dan dapat juga melalui kontak langsung

dengan masa inkubasi 3 - 7 hari.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1

Tanjung Priok melalui Permenkes RI No.356/

Menkes/SK/IV/2008, Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

mempunyai tugas pokok dalam mencegah

dan menangkal masuk dan keluarnya

penyakit berpotensial wabah dari dan ke

Indonesia melalui pelabuhan, diantaranya

pengawasan alat angkut (kapal) beserta

isinya termasuk Anak Buah Kapal (ABK)

yang datang dari pelabuhan luar negeri

dan pengawasan kedatangan TKI deportasi

asal Malaysia.

Pengawasan dilakukan setiap hari

selama 24 jam. Setiap ABK yang akan me-

masuki wilayah pelabuhan Tanjung Priok di-

lakukan pemeriksaan suhu tubuh sebagai

screening awal untuk mendeteksi kesehatan

ABK. Hal serupa juga diberlakukan untuk TKI

deportasi asal Malaysia. Walaupun umum-

nya TKI yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok

telah singgah terlebih dahulu di Pelabuhan

Kijang atau pelabuhan Batam, akan tetapi

mengingat masa inkubasi penyakit influenza

A (H1N1) 3 – 7 hari dan penularan sudah

dari manusia ke manusia, pemeriksaan suhu

tubuh pada setiap TKI yang datang di Pela-

buhan Tanjung Priok tetap perlu dilakukan,

sebagai tindakan preventif terhadap pe-

nyebaran penyakit influenza A (H1N1). Apa-

bila ABK ataupun TKI dinyatakan sehat

maka diberikan Health Allert Card (HAC) /

Kartu kewaspadaan dengan memberikan

penerangan kepada mereka agar mem-

bawa kartu tersebut ke sarana pelayanan

kesehatan apabila mulai merasakan

demam, batuk, pilek, lesu nyeri

tenggorokan, nafas cepat atau sesak

selama 2 minggu ke depan. ***Berbagai

sumber (UPI)

http://id.wikipedia.org/wiki/Disket

http://id.wikipedia.org/wiki/Cakram_padat

http://intrik.wordpress.com/2007/06/01/tips-beli-flashdisk/

51

2. Usahakan membeli Flash Disk yang

memiliki password di dalamnya atau

menyiasati dengan apikasi password

yang free.

3. Usahakan ketika membeli Flash Disk,

merk FlashDisk tersebut sudah dikenal

Anda, sehingga kualitas Flash Disk terse-

but bisa dipastikan bagus.

4. Pilihlah Flash Disk yang memiliki High

Speed USB 2.0, Dengan High Speed USB

2.0 kecepatan transfer data ke PC akan

menjadi lebih cepat.

5. Mintalah garansi dari toko jika terjadi

masalah ( bisa ditukar).

Tips Merawat Flash Disk

Berikut ini ada tips bagaimana merawat

dan menggunakan flash disk dengan benar,

antara lain :

1. Jauhkan Dari Medan Magnet kuat

seperti handphone dan TV

2. Jangan Terkena Air, menjauhkan flash

disk dari sentuhan air tetap saja men-

jadi langkah yang paling aman.

3. Selalu melakukan scan anti virus se-

cara berkala dengan software anti vi-

rus yang tersedia.

4. Selalu melakukan proses eject atau

stop sebelum mencabut flash disk dari

port usb.

5. Jauhkan Dari Tempat Panas

6. Hindari Benturan Keras

7. Tutuplah flash disk dan pilihlah yang

memiliki slot geser jadi tidak perlu lagi

penutup.

8. Mengurangi proses hapus-tulis, bi-

asanya usia flash disk antara 10.000-

100.000 kali proses hapus tulis. Jadi usa-

hakan untuk meminimalisir proses terse-

but dan juga mengedit langsung dari

flash disk

Jenis aplikasi flash disk (Distribusi GNU/Linux

untuk USB)

Apa yang harus kita lakukan, jika aplikasi

yang akan digunakan tidak tersedia pada

PC atau notebook?. Penyedia aplikasi port-

able untuk flash disk yang berjalan di Win-

dows 98/ME/2000/XP/Vista dan Linux, ba-

nyak ragamnya akan tetapi saya rekomon-

dasikan menggunakan website di bawah

ini :

1. http://www.portableapps.com, pada

toolbar suite kita diajak untuk memilih

Platform only, Suite Light dan Suite Stan-

dar.

2. http://www.lupopensuite.com,pada

toolbar suite kita diajak untuk memilih

Full version , Lite version dan Zero ver-

sion.

3. http://www.pendriveapps.com, me-

nyediakan aplikasi portable sesuai ke-

butuhan penggunanya baik yang ber-

jalan di window atau di linux.

Gunakan Antivirus Anak Negeri

Banyak virus asal dalam negeri. Kenapa ti-

dak menggunakan juga Antivirus Anak

negeri yang telah terbukti bisa

“mentuntaskannya”. Antivirus ini bisa dile-

takan di flash disk dan difungsikan seperti

scan, quarantine dan clean. Saya sarankan

menggunakan antivirus PCMAV dari ma-

jalah PC Media dan Smada Antivirus

(SmadAV). Malas membaca ! Tanya saja

sama “ paman Google” atau “bibi Yahoo”.

Akhirnya apapun untuk mengoptimalkan

pada flash disk Anda tergantung kemam-

puan untuk menerapkan tips di atas.@/


http://intrik.wordpress.com/2007/06/01/tips-merawat-flash-disk/

http://intrik.wordpress.com/2007/06/01/tips-merawat-flash-disk/

http://www.portableapps.com

http://www.lupopensuite.com

http://www.pendriveapps.com

52

JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

DALAM RANGKA PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN

TAHUN 2009

JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

DALAM RANGKA PENGENDALIAN VEKTOR DI PELABUHAN

TAHUN 2009

PENYUSUNAN PROFIL DAN LAPORAN TAHUNAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

TAHUN 2009

SOSIALIASI PENYAKIT TIDAK MENULAR (KANKER RAHIM)

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK

TAHUN 2009

Documents

Buletin IV Edisi 2 Tahun 2009