BULETIN LPJKN EDISI II 2014 - LPJK Nasionallpjk.net/download/buletin-lpjk/BULETIN-LPJK-EDISI-2.pdf · dalam Perspektif Kesiapan ... agar mampu secara teknologi dan wawasan bersaing

BULETIN LPJKN EDISI II 2014 1

2 BULETIN LPJKN EDISI II 2014

Pemberlakuan MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean ) sudah ada di depan mata, tepatnya pada akhir 2014 dan awal 2015 adalah masa dimana kita harus berfikir dan bertindak secara global. Semua itu menjadi satu

keharusan mana kala kita berharap pemberlakuan MEA menjadi satu langkah awal bagi perkembangan dan pengembangan bisnis jasa konstruksi yang ada di Indonesia. Sebuah komitmen yang perlu menjadi perhatian kita semua, khususnya para pelaku jasa konstruksi nasional. Bahwa dengan diberlakukannya MEA itu adalah sebuah pertanda bahwa kinilah saatnya kita membuktikan pada dunia khususnya pelaku jasa konstruksi yang ada di kawasan ASEAN bahwa kita mampu dan memiliki tidak saja pengetahuan tapi juga kemampuan dalam mengembangkan bisnis di sektor konstruksi. Karena, ketika kita sudah mampu berbicara dalam tataran regional ASEAN, itu berarti kita pun siap menghadapi persaingan dalam kancah konstruksi global yaitu pada Pasar Global 2020. Kondisi tersebut sama halnya dengan apa yang terjadi dalam tubuh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Dengan mulai diberlakukannya MEA itu artinya bahwa mulai saat ini dan kedepan, LPJK harus mampu menjadi mitra strategis bagi dunia usaha bidang konstruksi dan pemerintah yang terkait dengan bidang konstruksi. Dalam istilah lain LPJK harus mampu memiliki peran ganda yaitu memberikan dukungan dan perhatian kepada pelaku jasa konstruksi nasional serta sedapat mungkin mampu membuat kebijakan atau peraturan yang memiliki keberpihakan kepada pelaku jasa konstruksi nasional. Dengan semua hal tadi pada akhirnya kita berharap perkembangan dan pengembangan bisnis jasa konstruksi di Indonesia menjadi lebih baik dan berkembang. Pada akhirnya memang kita semua tidak bisa bergerak sendiri – sendiri, bahwa jika saat ini semua komponen harus maju bersama guna menjadikan pelaku jasa konstruksi nasional berkibar tidak saja di dalam negeri tapi juga dikawasan Asean menjadi satu target tersendiri yang mesti menjadi pemikiran kita semua. Karena kita memiliki kelebihan dan keunggulan dibanding pelaku jasa konstruksi yang ada di kawasan Asean. Semoga dengan adanya Buletin LPJK ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita bersama menyatukan visi dan misinya guna mendukung pelaku jasa konstruksi nasional menjadi pelaku jasa konstruksi yang berwawasan dan bertindak gobal menuju tercapainya masa depan pelaku jasa konstruksi nasional yang lebih baik dimasa kini dan mendatang (as)

DARI REDAKSILAPORAN UTAMA :

LPJK & Konsep Pengembangan Bisnis

Jasa Konstruksi (HAL 3)

PASAR BISNIS KONSTRUKSI : Potensi Sektor Konstruksi Asean

dalam Perspektif Kesiapan

Pelaku Jasa Konstruksi

Nasional Menghadapi MEA 2015

(HAL 8)

PROFESIONALISME SDM & PERUSAHAAN :

Kesiapan Badan Usaha & Profesional

Jasa Konstruksi Dalam

Persaingan di Pasar Bebas Asean 2015

(HAL 13)

LPJK PROPINSI : LPJK Propinsi Berbicara Soal Peluang

& Tantangan (HAL 17)

LPJKN & PERATURAN : Peraturan dan Kebijakan Baru Dalam LPJK (HAL 21)

SERBA SERBI LPJK : Aktivitas LPJK Selama 3 Bulan Terakhir (HAL 25)

GALERY LPJK : Photo – Photo Aktivitas LPJK Nasional (HAL 30)

SUSUNAN REDAKSI :Pembina : Ir. Tri Widjajanto, J,MT

Pelindung : DR. Putut Marhayudi, Prof. DR. Ir.Wiratman Wangsadinata, Dr. Ir. Sarwono HardjomuljadiDewan Redaksi : Ir. Bambang Kusumarijadi, Ir. Ruslan Rivai, Ir. Dharma Tyanto Saptodewo, MT, MBA, Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc, Ir. Jimmy S.Juwana,MSAE,

Prof. DR. I Gde Widiadnyana Merati, DR. Ir. Krishna Suryanto Pribadi, Drs. Nyoto Suwignyo, MM, Ir. Yaya Supriatna S,M.Eng.Sc Pimpinan Umum : Deddi Rudiana Kosasih

Pemimpin Redaksi : Kun Hidayat, Editor / Penyunting : Achmad S. Fachrezzy, Aca Ditamihardja, Hafis Qiswiny.Sekretaris Redaksi : Gamma Ayuningtyas

Adminitrasi & Distribusi : Eka Yulianti, Febi Lastiano, Saimin.

SEKRETARIAT REDAKSI :Badan Pelaksana LPJK Nasional

Gedung Balai Krida - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi NasionalJln. Iskandarsyah Raya No.35, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Tlp (021) 720.1476, Fax (021) 720.1472Email : [email protected]

Website : http : //www.lpjk.net

BuletinBuletinLembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasioanal Lpjkn


LAPORAN UTAMA

LPJK dan Konsep Pengembangan Bisnis Jasa Konstruksi

Apa yang termaksud dalam uraian diatas adalah benar adanya. Mengingat saat ini keberadaan LPJK adalah sebagai MItra Pemerintah. Sehingga jika LPJK tidak berfikir untuk menjadi lembaga yang memiliki peran ganda maka kedepan keberadaan LPJK kurang mendapat perhatian dari pelaku jasa konstruksi yang saat ini bernaung dibawah koordinasi LPJK. Banyak hal bisa dilakukan LPJK terkait perannya guna mendukung keberadaan pelaku jasa konstruksi seperti misalnya seperti saat ini, ketika pasar tunggal Asean sedang akan berlangsung. Mungkin tidak semua pelaku jasa konstruksi yang ada dibawah koordinasi LPJK merasa siap untuk bersaing

secara terbuka dengan pelaku jasa konstruksi ditingkat Asean, maka cara yang mungkin bisa dilakukan adalah membuat semacam kebijakan atau regulasi yang tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada pelaku jasa konstruksi nasional sehingga datangnya pelaku asing tidak membuat pelaku jasa konstruksi nasional kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di dalam negeri sendiri.

Sebenarnya penjelasan diatas dapat kita lihat seperti yang telah diterapkan di Propinsi DKI Jakarta. Kondisinya adalah ketika ada konsultan asing masuk dan ingin melakukan pekerjaan

di dalam lingkup Propinsi DKI Jakarta, maka Badan Usaha Asing tersebut melakukan penunjukan kepada pelaku jasa konstruksi local sebagai mitra strategis dalam pelaksanan proyek tersebut. Ada dua keuntungan ketika kondisi seperti ini dijalankan, seperti yang di sampaikan oleh Prof. DR.Ir. Wiratman Wangsadinata, Direktur Utama PT.Wiratman & Associates. Menurutnya, kedua keuntungan tersebut adalah : Pertama konsultan lokal secara langsung akan mendapatkan transfer knowledge dari pelaku asing yang menjalin kerjasama secara operasional dan kedua adalah keuntungan yang bersifat tidak langsung. Artinya adalah

LPJK Kedepan harus bisa memiliki dua peran ganda, pertama memberikan dukungan dan perhatian kepada pelaku jasa konstruksi nasional dan kedua sedapat mungkin membuat kebijakan atau peraturan yang memiliki keberpihakan kepada pelaku jasa konstruksi nasional.


dengan adanya kerjasama ini akan memberikan satu added value baru bagi perusahaan lokal manakala pekerjaan itu berhasil dengan lancar. Maka sudah barang tentu perusahaan asing tersebut akan memiliki penilaian tersendiri bagi perusahaan lokal tersebut.

Disinilah sebenarnya peran asosiasi menjadi penting mana kala kita melihat bahwa sektor yang ada masih memiliki kelemahan dalam kerangka persaingan dunia global. Memang dibutuhkan satu visi yang sama antara pengurus asosiasi dan pelaku yang ada didalamnya, sedang LPJK sendiri pada akhirnya hanya bertindak sebagai mediator yang bisa memberikan jalan keluar/ solusi dari sebuah permasalahan yang menyangkut keberadaan pelaku jasa konstruksi nasional.

Contoh menarik adalah apa yang telah diprogram dan dijalankan oleh AKI ( Asosiasi Kontraktor Indonesi). Seperti yang disampaikan oleh Bintang Perbowo, Ketua Umum AKI. “ Kita mendorong semua kontraktor yang ada di dalam lingkup AKI memiliki

sertifikat kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang mereka miliki. Disini peran AKI adalah mendorong dan membantu semampu yang bisa kita lakukan agar mereka siap dalam menghadapi persaingan di masa kini dan mendatang. Konsep program yang dijalankan oleh AKI ini memang bisa bersifat paralel, artinya AKI akan berhubungan langsung dengan para perusahaan kontraktor yang ada dalam lingkup asosiasi, sementara AKI sendiri akan selalu berkoordinasi dengan LPJK menyangkut program atau hal apa saja yang bisa di share oleh LPJK kepada SKI terkait kebijakan atau peraturan lembaga yang mendukung keberadaan pelaku jasa konstruksi dalam konteks persaingan di dunia konstruksi regional dan internasional.

Hal itu cukup beralasan, mengingat saat ini jika kita perhatikan data yang menyangkut keberadaan SDM dalam lingkup jasa konstruksi nasional, seperti yang disampaikan oleh DR.H.Putut Marhayudi, Kabid Regulasi & Perijinan, BP Konstruksi - Kementerian Pekerjaan Umum

Terlihat bahwa dengan besarnya potensi pasar sektor konstruksi yang ada di Indonesia dengan potensi pasar di tahun 2014 mencapai Rp480 Triliun, menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku jasa konstruksi asing untuk masuk dan mengerjakan proyek-poyek nasional. Padahal kita tahu dalam koordinasi LPJK sendiri dalam sektor konstruksi (Bidang Usaha Kontraktor) terdapat beragam asosiasi sejenis seperti AKI, AKAINDO, ASPEKINDO, GAPEKNAS, GAPEKSINDO,GAPENRI, GAPKAINDO hingga GAPENSI. Jadi tepat jika pada akhirnya Bintang Perbowo mencoba melakukan sinkronisasi diantara asosiasi sejenis dalam sektor



kontruksi agar tidak terjadi salah paham atau saling bersaing dengan tidak sehat. Karena bagaimanapun juga dengan adanya pasar tunggal Asean ada baiknya koordinasi yang dilakukan LPJK adalah untuk tujuan menciptakan satu kekuatan pelaku jasa konstruksi nasional yang lebih solid sehingga masuknya pelaku jasa konstruksi asing tidak terlalu berdampak bagi proses kerja dan aktivitas para kontraktor didalam

negeri.

Lebih lanjut menyangkut adanya peran ganda yang mesti dilakukan oleh LPJK kedepan, pada akhirnya memang kita harus berfikir jauh kedepan bukan lagi hanya melihat pasar tunggal Asean sebagai sebuah tantangan baru tapi justru Pasar Global 2020 lah yang pada akhirnya menjadi satu target kedepan dalam menyiapkan para pelaku jasa konstruksi nasional

agar mampu secara teknologi dan wawasan bersaing dalam kancah dunia konstruksi global. Sekalipun jika dilihat dari kondisi yang ada di Asean kondisi SDM kita bisa dikatakan cukup baik, terbukti saat ini pelaku jasa konstruksi Indonesia sudah banyak yang bekerja dan melakukan pekerjaan di wilayah Asean. Namun dalam hal jumlah kondisinya harus terus ditingkatkan khususnya menyangkut SDM yang memiliki kompetensi dan kapabiltas dalam tingkat regional

dan dunia. Jika saat ini dalam tingkat Asean saja kita berada dibawah Singapore dari jumlah profesional engineer dan arsitek, apalagi jika acuannya adalah jumlah SDM yang ada di dunia......

Disinilah kita melihat bahwa LPJK kedepan harus bisa lebih meningkatkan kompetensi dirinya dalam mensosialisasikan keberadaan sertifikasi kompetensi bagi pelaku jasa konstruksi nasional agar jumlah SDM bidang konstruksi kita setidaknya lebih unggul dalam hal jumlah dibanding SDM yang ada di wilayah Asean.

Dukungan semua pihak tidak saja para pengurus LPJK dan asosiasi yang masuk dalam wilayah koordinasi LPJK pada akhirnya menjadi satu kata kunci bagaimana kita bersiap untuk menghadapi persaingan dalam dunia konstruksi

Kondisi infrastruktur di daerah

Kondisi konstruksi di Thailand

Kondisi konstruksi di Philipina


yang makin ketat dimasa kini dan mendatang.

Terlebih kita melihat bahwa potensi Indonesia itu adalah seluruh wilayah yang ada di Nusantara. Itu berarti semua wilayah adalah potensi market yang mesti dipersiapkan secara matang dalam menghadapi persaingan pasca Pasar Tunggal Asean dan Pasar Global. Sekalipun di setiap propinsi saat ini sudah ada perwakilan LPJK Propinsi yang bisa menjadi media penghubung bagi LPJK dengan pelaku jasa konstruksi lokal ( propinsi). Namun tetap semua itu mesti adanya dukungan dan suport yang dilakuan secara terus menerus sehingga keberadaan LPJK Propinsi bisa menjadi added value bagi LPJK sendiri yang membuktikan bahwa memang keberadaanya secara nyata menjadi media partner atau mitra strategis tidak saja bagi pemerintah terkait tapi juga bagi pelaku jasa konstruksi nasional.

Kini dengan dimulainya era pemerintahan baru, dimana untuk 5 tahun kedepan kedua kementerian yang hampir memiliki kesamaan dalam hal program yaitu Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum disatukan dalam satu Kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini menjadi satu awal yang baik juga bagi LPJK untuk dapat menjadi mitra strategis yang lebih maksimal bagi pemerintah. Apalagi kita melihat dengan adanya penggabungan tersebut jelas masalah yang akan dihadapi pemerintah akan lebih besar dari sebelumnya.

Dan bukan hanya itu, jika sebelumnya peran yang dilakukan LPJK lebih banyak hanya bersentuhan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, maka kedepan sudah seharusnya bahwa LPJK harus hadir

dan memberikan kontribusi positif bagi Kementerian lain yang terkait dalam tubuh LPJK diantaranya seperti Kementerian ESDM, Pendidikan, Pariwisata, Perindustrian. Jangan sampai potensi yang begitu besar ada dalam beberapa kementerian tersebut akhirnya justru tidak bisa diselaraskan dengan visi dan misi dari LPJK yang notabenenya adalah sebuah lembaga dalam pengembangan jasa konstruksi di Indonesia.

Pada akhirnya kita semua berharap dengan adanya Era Pemerintahan Baru, yang membawa pembaharuan pula dalam pola pikir dan tindakan dari semua pihak yang berhubungan langsung dengan bidang konstruksi, maka kedepan sektor konstruksi nasional bisa berjalan dan berkembang lebih baik dari masa –masa dahulu. Hingga pada akhirnya keberadaan Pasar Tunggal Asean adalah bukan sebuah tantangan tapi semangat keberasaan untuk bisa maju bersama dalam menghadapi Pasar Global 2020.

Kondisi konstruksi di Vietnam

Kondisi konstruksi di Malaysia


PASAR BISNIS KONSTRUKSI

Seiring dengan makin meningkatnya indeks daya saing infrastruktur Indonesia ( sumber : world economic forum), yang berakibat positif terhadap peningkatan potensi pasar konstruksi Indonesia. Maka tidak berlebihan jika di tahun 2019 nanti potensi pasar konstruksi Indonesia di Asean mencapai 79% diantara 5 negara Asean (Malaysia, Singapore, Thailand, Philipine dan Vietnam).

Besarnya potensi bisnis di sektor konstruksi yang dimiliki Indonesia, disatu sisi memang menimbulkan pertanyaan bahwa apakah mungkin potensi ini menjadi sepenuhnya milik pelaku jasa konstruksi nasional atau mungkin justru market ini menjadi milik pelaku jasa konstruksi asing ketika Pasar Tunggal Asean mulai diberlakukan.

Sekilas apa yang menjadi kekuatiran diatas bisa saja terjadi ketika kita melihat bahwa saat

Potensi Sektor Konstruksi Asean dalam Perspektif Kesiapan Pelaku Jasa Konstruksi

Nasional Menghadapi MEA 2015


ini dalam pengembangan sektor bisnis konstruksi kita memiliki tantangan. Dimana tantangan tersebut, seperti yang disampaikan oleh Bintang Perbowo, Ketua Umum AKI (Asosiasi Kontraktor Indonesia) terdiri dari 4 point seperti dijelaskan dalam bagan berikut : Padahal seperti kita ketahui potensi bisnis di sektor konstruksi untuk negara Asean jumlahnya

cukup besar sekitar $397biliun ( Indonesia $267bn, Singapore $24bn, Malaysia $32bn, Philipina $25bn, Vietnam $16bn dan Thailand $33bn). Sebuah angka yang terbilang sangat besar dan menjadi satu daya tarik tersendiri bagi pelaku jasa konstruksi di luar wilayah Asean. Namun bukan berarti dengan adanya berbagai tantangan yang menghadang pelaku jasa

konstruksi nasional membuat kita menjadi kuatir dalam menghadapi pasar bebas Asean yang akan berlaku mulai 2015 mendatang. Berbagai cara dapat ditempuh untuk meminimalkan tantangan sehingga potensi yang ada bisa digarap dengan cukup baik oleh pelaku jasa konstruksi nasional. “ Kita akan bantu kontraktor yang ada di bawah AKI (Asosiasi Kontraktor Indonesia) untuk mendapatkan dan memiliki sertifikat yang memang dibutuhkan oleh pasar,” begitulah apa yang disampaikan Bintang Perbowo selaku Ketua Umum AKI yang sekaligus Direktur Utama PT. Wijaya Karya. Apa yang diutarakan Bintang secara tidak langsung adalah sebuah bentuk solusi untuk menyikapi salah satu tantangan yang dihadapi pelaku jasa kontruksi nasional dalam era Pasar Tunggal Asean yaitu menyangkut SKILL GAP (kemampuan engineer yang ada untuk memenuhi standar ACPE (ASEAN Chartered Professional Engineer).

Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sinkronisasi dengan asosiasi bidang kontraktor lain yang ada di bawah koordinasi LPJK. Kita semua tahu bahwa bidang konstruksi memikili lebih dari satu asosiasi selain AKI yaitu ada GAPENSI, GAPEKNAS, dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya sinkronisasi ini maka akan kecil kemungkinan terjadi perselisihan yang seharusnya tidak perlu terjadi sesama pelaku jasa konstruksi bidang kontraktor. Disamping tentunya mengoptimalkan pemberlakukan BAPESKI ( Badan Penyelesaian Sengketa Kontruksi).

Sedangkan dari sisi pemerintah, sudah pasti dengan besarnya potensi yang ada di dalam negeri serta kesiapan pelaku


jasa konstruksi nasional dalam menghadapi Pasar Tunggal Asean 2015 dan Pasar Global 2020, beragam kebijakan/ regulasi telah dibuat seperti Regulasi yang berkaitan dengan Pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean ) yang akan diberlakukan tahun 2015 mendatang. REGULASI DALAM PEMBERLAKUAN MEA :

y Penyertaan Modal Asing :1. Kontraktor dari mulai 55% menjadi 70%2. Konsultan dari mulai 51% menjadi 70%

y Pergerakan Tenaga Kerja Asing1. TKA ( Tenaga Kerja Asing ) yang masuk tetap

dibatasi hanya level manajemen dan expert.2. Pemberlakuan itu dibatasi hanya untuk tiga

status saja yaitu ( Business visitor, intra-corpo-rate ( dalam satu perusahaan) dan contracted person ( tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan asing yang telah mendapat kontrak kerja).Dengan kondisi seperti itu maka tidak dimungkinkan tenaga kerja ASEAN yang masuk ke Indonesia adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan secara individu.

Sementara dukungan pemerintah sendiri dalam rangka membantu pelaku jasa konstruksi nasional melebarkan sayapnya dalam pengembangan bisnis di sektor konstruksi skala Asean Global, seperti yang disampaikan oleh Putut Marhayudi, selaku Kabid Regulasi & Perijinan, BP Konstruksi - Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

KOMITMEN PEMERINTAH UNTUK MENDORONG DAN MEMFASILITASI PERLUASAN AKSES PASAR KONSTRUKSI KE NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN

1. Pembinaan untuk penguasaan pasar konstruksi internasional di dalam negeri A. Peningkatan Kapasitas Badan Usaha dan Tenaga KerjaB. Penyesuaian dan Penyetaraan Lapangan Usaha dengan Dunia InternasionalC. Penyelenggaraan Konstruksi Indonesia (KI) dengan beberapa aktivitas seperti :

y Lomba Tenaga Kerja Konstruksi y Penghargaan Kinerja Konstruksi

2. Fasilitasi akses permodalan dan penjaminan3. Memfasilitasi informasi dan pemetaan pasar

Keadaan di salah satu proyek konstruksi di Jakarta


dan lingkungan usaha di negara tujuan ( market intelligence) maupun pengembangan kapasitas badan usaha dan sdm konstruksi.

4. Promosi kemanpuan pelaku usaha konstruksi nasional

5. Diplomasi bisnis 6. Melakukan upaya untuk menghindari pengenaan

pajak ganda.

Sementara regulasi yang diberikan pemerintah dalam perannya memberikan dukungan penuh bagi pelaku jasa konstruksi nasional agar bisa bersaing secara maksimal dilakukan dengan membuat beberapa regulasi/ kebijakan seperti yang disampaikan oleh Putut Marhayudi dalam Makalahnya di Seminar AKI pada 13 Oktober 2014.

DUKUNGAN REGULASI DALAM RANGKA MENYIAPKAN PELAKU KONSTRUKSI NASIONAL DALAM PERSAINGAN GLOBAL

Revisi PERMEN PU 05/2011 Dalam Rangka Keberpihakan Kepada BUJKN PERMEN PU 08/2011.1. Mendorong Agar Usaha Jasa Konsultan Nasional

Memiliki Spesialisasi Melalui Persyaratan Penanggung Jawab Subklasifikasi Adalah Tenaga Ahli Tetap Dengan Bidang Keahlian Yang Sesuai

2. Penyelarasan subklasifikasi dengan standar internasional (CPC)

3. Penambahan Subklasifikasi Usaha Jasa Enjiniring Terpadu untuk kualifikasi besar dan pekerjaan kompleks, berisiko tinggi, berteknologi tinggi dan berbiaya besar.(rencana revisi PERMEN OU 08/2011

SE Menteri PU Nomor : 03/SE/M/2013 : Remunerasi tenaga ahli konstruksi PERMEN PU 14/2013: Pekerjaan konsultansi di bawah Rp 750 juta diperuntukkan bagi usaha kecilUU KEINSINYURAN:1. Memberikan jaminan bagi praktik keinsinyuran

yang berazaskan profesionalisme dan bertanggung jawab serta meningkatkan daya saing insinyur Indonesia.

2. Meningkatkan jumlah Insinyur Indonesia .

Kondisi sektor konstruksi di Thailand


Kondisi sektor konstruksi di Vietnam

Kondisi sektor konstruksi di Singapore Kondisi sektor konstruksi di Philipina


PROFESIONALISME SDM & PERUSAHAAN

Apa yang telah dijelaskan diatas menunjukan bahwa Pelaku Jasa Konstruksi Nasional telah siap secara Badan Usaha ataupun Profesional dalam menghadapi pemberlakuan Pasar Tunggal Asean 2015. Sekalipun memang masih perlu adanya penyatuan persepsi dalam menghadapi pasar tunggal Asean yang bersifat terbuka. Namun seiring berjalannya waktu kita semua percaya bahwa pelaku kita mampu bersaing secara profesional dalam pelaksanaan Pasar Tunggal Asean nantinya.

Kesiapan itu sendiri bukan tanpa alasan, karena baik pemerintah ataupun pelaku jasa konstruksi telah mempersiapkan semua hal secara terstruktur sehingga pada saat pemberlakuan pasar tunggal Asean tersebut semua hal

bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Sekedar catatan, Kementerian Peridustrian misalnya dalam rangka melindungi produk dalam negeri membuat sebuah program yang bernama P3DN ( Program Penggunaan Produk Dalam Negeri). Dimana untuk mendukung program tersebut pemerintah akan menjatuhkan sanksi bagi pejabat yang melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. Seperti yang di sampaikan oleh Anshari Bukhari selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian bahwa sudah banyak payung hukum yang mengatur mengenai P3DE. Seperti dua hal berikut yang memuat landasan hukum dari pemberlakuan P3DN dalam proses meningkatkan penggunaan produk dalam negeri guna mendukung daya saing produk lokal dalam percaturan global.

1. Undang- Undang No.22 tahun 2001 mengenai Migas. Didalamnya diamanatkan untuk penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Kemudian juga ada Undang – Undang No. 27 tahun 2003 mengenai Panas Bumi, Undang – Undang No,30 tahun 2009 tentang Ketenag-alistrikan yang didalamnya mengatur soal kewajiban menggunakan produk lokal.

2. Disamping landasan yang berdasarkan undang-undang ada pula landasan hukum lainnya seperti Kepres No.80 tahun 2003 mengenai Pengadaan barang dan jasa pemerintah serta adanya Inpres No.2 tahun 2009 mengenai penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sekalipun pelaku jasa konstruksi yang bersifat spesialis masih perlu ditingkatkan dalam hal jumlahnya. Namun disisi lain, jika dibandingkan dengan pelaku jasa konstruksi yang ada di wilayah regional Asean, jelas pelaku jasa konstruksi nasional sudah memiliki banyak kelebihan di bandingkan mereka. Sebut saja misalnya, dengan berjalannya Program MP3EI dimana semua pekerjaan konstruksi yang nilainya berjumlah Rp1.786,1 Triliun secara otomatis pekerjaan itu dilakukan oleh pelaku jasa konstruksi nasional. Dimana jenis pekerjaan yang dilakukan cukup bervariasi dari mulai infrastruktur Jalan, Pelabuhan, Pembangkit Listrik, Bandara, Rel Kereta Api, Utilitas Air, Telematika dan lainnya. Jelas ini menunjukan bahwa pelaku jasa konstruksi nasional memiliki kapasitas dan kapabilitas yang telah teruji. Sehingga wajar ketika pasar

Kesiapan Badan Usaha & Profesional Jasa Konstruksi Dalam

Persaingan di Pasar Bebas Asean 2015

Pasar Tunggal Asean mulai berlangsung pada tahun 2015, seiring dengan berjalannya waktu, kondisi sektor konstruksi Indonesia terus mengalami peningkatan. Tidak saja dalam hal potensi pasar yang pada tahun 2019 mencapai 79% dari 100% potensi pasar dari 5 negara (Malaysia, Thailand, Philipina, Singapore,Viet-nam). Namun kondisi itupun didukung dengan makin meningkatnya kemampuan SDM bidang konstruksi nasional yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya Indeks Daya Saing Infrastrukstur Indonesia (GCI) berdasarkan The Global Competitiveness Report ( World Economic Forum). Dimana pada tahun 2010-2011 masih berada pada peringkat 90, kini ditahun 2013-2014 menjadi peringkat ke 38 dari 148 negara di dunia.


tunggal Asean diberlakukan sebenarnya satu keuntungan bagi pelaku jasa konstruksi nasional karena potensi pasar konstruksi yang akan mereka dapatkan akan lebih besar dibanding saat ini.

Terlebih saat ini keberadaan pelaku jasa konstruksi nasional tidak lagi terpusat di kota –kota besar saja tapi sudah menyebar keseluruh wilayah Indonesia. Semua itu tidak saja berkat kerjasama efektif yang telah terjalin harmonis antara stage holder yang ada di bisnis sektor konstruksi. Baik dari sisi

Sementara menyangkut kesiapan pelaku jasa konstruksi nasional sendiri, seperti yang disampaikan Putut Marhayudi mewakili BP Konstruksi dalam Seminar AKI pada 13 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

Berikut kami sampaikan beberapa barang/ jasa produksi dalam negeri yang masuk dalam daftar P3DN untuk sektor Bahan Bangunan / Konstruksi :


pemerintah terkait, asosiasi profesi dan juga lembaga seperti LPJK. Semua itu menjadi satu kesatuan yang pada akhirnya membuka peluang yang seluas-luasnya bagi pengembangan dan perkembangan bisnis disektor konstruksi di seluruh

Indonesia. Sebuah upaya yang coba dilakukan pemerintah dalam upayanya melakukan pemerataan pembangunan bidang infrastruktur yang ada di Indonesia. Itulah kenapa pada akhirnya program MP3EI tidak saja mampu menjadi


satu cara dalam melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi inipun turut meningkatkan jumlah pelaku jasa konstruksi nasional yang ada di 6 koridor pembangunan ekonomi Indonesia.

Kini tinggal bagaimana pelaku jasa konstruksi nasional kita mencoba mengambil kesempatan dalam upaya menjadikan Pasar Tunggal Asean sebagai sarana untuk menggapai potensi di bisnis sektor konstruksi yang lebih besar. Sekalipun Pasar Tunggal Asean akan mulai berlangsung di tahun 2015 mendatang, namun semangat untuk meningkatkan kompetensi pelaku jasa konstruksi nasional, agaknya sudah harus menjadi satu pemikiran bersama bahwa nantinya Era Pasar Bebas ( Global ) itulah yang seharusnya menjadi target pengembangan kompetensi secara nasional. Karena pemerintah sendiri sejak dini sudah mengantisipasi dan memberikan dukungannya dalam mempersiapkan pelaku jasa konstruksi nasional dalam menghadapi Era Pasar Global mendatang. Beragam kebijakan dan dukungan telah disiapkan pemerintah dalam mendukung kondisi pemberlakuan Era Pasar Global.(as)


Menyimak apa yang disampaikan DR.H.Putut Marhayudi, Kabid Regulasi & Perijinan, BP Konstruksi - Kementerian Pekerjaan Umum Terkait besarnya potensi sektor konstruksi yang ada di Indonesia. Dari paparan yang disampaikan dalam Seminar AKI tergambar bahwa besarnya pasar konstruksi Indonesia tahun 2014 mencapai Rp 480 triliun.

Dari jumlah tersebut, dengan kondisi yang ada saat ini khususnya untuk proyek yang masuk program pemerintah saja yaitu dalam konteks rencana investasi infrastruktur yang masuk dalam program MP3EI di 6 koridor ekonomi yang sudah mencapai Rp1.786,10 triliun. Jelas kondisi ini menggambarkan bahwa di seluruh koridor yang masuk dalam tatanan 6 koridor ekonomi Indonesi jelas memberikan satu pertanda bahwa seluruh wilayah memiliki potensi yang sama

dalam pengembangan sektor konstruksi. Hal itupun diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh Herliza, Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan. Seperti terlihat dari tabel yang ada dibawah ini menyangkut Ruang Lingkup Jasa Konstruksi serta Komitmen Indonesia untuk Jasa Konstruksi di ASEAN. Kondisi ini menggambarkan besarnya potensi sektor konstruksi yang ada di Indonesia.

Sementara jika kita mencoba merinci dari 8 bidang infrastruktur yang akan menjadi sektor garapan

LPJK PROPINSI

LPJK Propinsi Berbicara Soal Peluang dan Tantangan


selama berlakunya program MP3EI, seperti terlihat pada tabel berikut : Maka tidak berlebihan memang jika pada akhirnya, pelaku jasa konstruksi yang ada di daerah menganggap

bahwa saat ini sektor konstruksi sedang dalam masa keemasan. Dimana semua sektor menarik untuk menjadi salah satu sektor tujuan investasi masa depan. Sehingga dengan melihat besarnya potensi sektor konstruksi yang ada maka semua pihak khususnya pelaku jasa konstruksi di tiap-tiap propinsi berharap mereka bisa secara maksimal memanfaatkan peluang yang ada untuk menggapai keuntungan yang maksimal.

DR.Ir.Anwar Khatib, Meng, Wakil Ketua II LPJK Propinsi Riau, Bidang Penelitian dan Pengembangan ( Litbang)

“ Potensi sektor konstruksi yang ada di Riau saat ini cukup bagus, dimana kami beserta Pemerintah Daerah

mencoba memaksimalkan kemampuan yang ada untuk merealisasikan semua potensi yang ada,” kata Anwar Khatib, Wakil Ketua II LPJK Propinsi Riau.

Kondisi yang ada di Riau memang bisa jadi cukup menarik, manakala kita tahu strategisnya letak Propinsi Riau yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Semua itu menjadi satu added value tersendiri bagi Pemerintah Daerah Riau untuk mengundang semua pelaku jasa konstruksi khususnya yang ada di Riau dan luar Riau untuk bersama-sama mengembangkan Propinsi Raiu sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan bersama. Hanya memang, sekalipun kondisi pasarnya mendukung untuk pengembangan sektor konstruksi secara menyeluruh. Namun dikarenakan sekitar 30-40%

lahan untuk pengembangan sektor konstruksi yang adan di Riau merupakan lahan gambut atau tanah dengan struktur yang lunak. Maka kondisi ini secara tidak langsung menjadi satu kendala bagi pelaku jasa konstruksi lokal untuk mereka bisa bergerak secara maksimal.

Untuk itu, Anwar menghimbau kepada Pengurus LPJK Nasional agar kiranya dapat membantu pelaku


jasa konstruksi lokal agar bisa lebih maksimal dalam menjalankan pekerjaan bidang konstruksi yang ada di Propinsi Riau. Caranya adalah dengan memberikan pelatihan atau pendalaman materi yang terkait dengan teknologi atau mekanisme dalam melakukan pekerjaan konstruksi di lahan gambut atau lahan dengan struktur lunak. Disamping itu, Anwar pun mewakili LPJK Propinsi Riau mengharapkan pihak LPJK Nasional dapat memberikan kepada mereka modul-modul yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi pelaku jasa konstruksi yang ada didaerah agar memiliki pengetahuan dan wawasan yang hampir sama dengan pelaku jasa konstruksi yang ada di luar Propinsi Riau.

Sedangkan menyangkut kesadaran para pelaku jasa konstruksi lokal terhadap regulasi, kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh LPJK Nasional secara pribadi Anwar menjelaskan bahwa hal itu tidak menjadi satu masalah. Hanya memang kurangnya kesadaran atau kurangnya rasa ingin meningkatkan kemampuan dan wawasan diantara pelaku jasa konstruksi yang ada di Riau menjadi satu catatan tersendiri bagi pengurus LPJK Propinsi Riau. Sehingga pada saat diadakan pelatihan atau pendalaman materi yang berhubungan dengan penguasaan materi bidang konstruksi peserta yang hadir kurang memenuhi apa yang seharusnya telah ditetapkan bersama . Hal ini menjadi masalah mengingat pada saat pelaku jasa konstruksi diminta untuk mengikuti pelatihan/ pendalaman materi selalu terbentur dengan persoalan bahwa mereka adalah


karyawan yang tidak mungkin meninggalkan pekerjaan terlalu lama.

Jika semua hal yang dijelaskan diatas dapat dicarikan jalan keluarnya dengan baik, maka Anwar Khatib yakin potensi sektor konstruksi yang ada di Propinsi Riau akan menjadi market untuk pelaku jasa konstruksi lokal. Karena tidak saja dukungan Pemerintah Daerah yang cukup baik, juga kapasitas dan kapabilitas pelaku jasa konstruksi lokal mampu untuk menjalankan semua jenis pekerjaan konstruksi tersebut. Ir.Murniati Pasaribu, Ketua LPJK Propinsi Sumatera Utara “ Besarnya potensi bisnis di sektor konstruksi yang ada di Propinsi Sumatera Utara, belum bisa dimaksimalkan oleh pelaku jasa konstruksi lokal. Sehingga butuh adanya political will tidak saja dari Pemerintah Daerah dan juga dari LPJK Nasional agar keberadaan LPJK Propinsi bisa lebih diberikan peluang agar potensi yang ada dapat dilaksanakan oleh pelaku jasa konstruksi lokal dengan lebih baik, “ Murniati, Ketua Umum LPJK Propinsi Sumatera Utara..

Kita semua tahu begitu besarnya potensi sektor konstruksi yang ada di Sumatera Utara. Seperti yang terlihat pada pasar dalam program MP3EI. Dari satu program saja sudah menjadi Rp413,8 Triliun ( Wilayah Koridor Sumatera). Dimana kondisi tersebut belum termasuk pasar yang berasal dari Swasta, BUMN dan Campuran. Namun sayang seperti yang disampaikan Murniati selaku Ketua Umum LPJK Propinsi Sumatera Utara. Kurangnya rasa keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap keberadaan LPJK Propinsi Sumatera Utara

pada akhirnya menjadi salah satu penghalang bagi pelaku jasa kosntruksi lokal untuk bisa secara mandiri dan maksimal melakukan eksplorasi kemampuan dalam penanganan masalah proyek konstruksi yang ada di Propinsi Sumatera Utara.

Untuk itu Murniati, selaku Ketua Umum LPJK Propinsi Sumatera Utara memohon bantuan dan dukungan secara moril kepada LPJK Nasional agar kiranya mampu menjadi pendamping atau penghubung antara LPJK Propinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Pusat. Hal itu menjadi penting manakala kita semua tahu bahwa sebenarnya pelaku jasa konstruksi nasional ( lokal ) tidak kalah bersaing dengan pelaku jasa konstruksi yang ada di luar negeri. Hanya memang dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada mereka perlu dilakukan secara “FAIR” sehingga dengan akan dimulainya pemberlakuan Pasar Tunggal Asean 2015 pelaku jasa konstruksi lokal ( Sumatera Utara) mampu bersaing dengan pelaku dari luar baik yang ada di wilayah Nasional ataupun Internasional Asean.

Karena komitmen dan dukungan itu menjadi penting manakala kita dihadapkan pada satu kondisi yang kita sendiri harus mampu melaksanakannya, mengingat sektor konstruksi adalah sebuah sektor yang menyangkut banyak bidang didalamnya. Sehingga masalah dukungan dan support yang berasal dari Pemerintah Daerah ataupun LPJK Nasional menjadi salah satu modal dasar dalam mengembangkan dan bersaing dalam pasar sektor konstruksi dalam tingkat Regional Asean di tahun 2015 dan Pasar Global di tahun 2020.


Terkait dengan perlunya semua pihak terutama bagi pelaku jasa konstruksi

nasional yang masuk dalam koordinasi LPJK Nasional. Mengikuti peraturan dan kebijakan yang bersifat “ up to date “ adalah satu keharusan. Kenapa, karena peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan biasanya menjadi penyempurna atau menyempurnakan dari peraturan atau kebijakan

lama yang sebelumnya sudah pernah dikeluarkan. Seperti peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan masalah kompetensi pelaku jasa konstruksi nasional.

Seiring dengan akan dimulainya pasar tunggal Asean yang akan berlangsung pada tahun 2015, masalah kompetensi menjadi satu wacana tersendiri khususnya bagi pelaku jasa konstruksi

nasional. Hal itu menjadi penting, mengingat ketika kondisi itu mulai dilaksanakan maka semua pihak yang terkait dengan kondisi tersebut sudah harus siap untuk menyukseskan keberlangsungan pasar tunggal Asean tersebut. Sehingga cara paling bijak adalah sedari dini mencoba melengkapai prasyarat baik secara adminitrasi dan teknikal yang dibutuhkan untuk masuk dalam kondisi tersebut. Salah satu cara yang

LPJK DAN PERATURAN

Salah satu tugas pokok LPJK Nasional adalah melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan serta keahlian kerja. Dimana untuk mendukung aktivitas tersebut, memang pada akhirnya dibutuhkan satu landasan hukum yang benar dan kuat. Itulah kenapa, secara berkala LPJK Nasional terus memperbaiki Peraturan dan Kebijakan yang terkait dengan tugas LPJKN tersebut.

LPJK DAN PERATURAN


bisa dilakukan untuk tujuan tersebut adalah melakukan pembenahan dan perbaikan yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi dan lembaga terkait bidang konstruksi. LPJK sendiri untuk mendukung persoalan kompetensi khususnya dalam kaitan mendukung dan memberikan suppport bagi pelaku jasa konstruksi nasional telah menyempurnakan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan masalah kompetensi dan registrasi pelaku jasa konstruksi nasional. Diantara beberapa peraturan dan kebijakan itu adalah sebagai berikut :

A. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 09/PRT/M/2013 Tentang : Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi. Garis besar isi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini sesuai dengan BAB. I KETENTUAN UMUM dapat dijelaskan bahwa : 1. Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyanding-kan,menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perun-dang-undangan.

3. Kualifikasi adalah penggolongan profesi dan keahlian kerja atau keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian atau keterampilan.

4. Subkualifikasi adalah bagian dari penggolongan profesi dan keahlian kerja atau keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian atau keterampilan.

5. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERSYARATAN KOMPETENSI UNTUK

SUBKUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN TENAGA TERAMPIL BIDANG JASA KONSTRUKSI

6. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja dan keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.

7. Persyaratan pendidikan adalah pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seseorang dan dibuktikan dengan ijazah dari instansi pendidikan formal.

8. Persyaratan pengalaman adalah pengalaman minimal melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.

9. Persyaratan vocational adalah uji kompetensi berbasis kompetensi kerja minimal yang sudah sudah pernah ditempuh oleh seseorang sehingga orang tersebut memiliki penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengeta-huan,keterampilan dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja.


B. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, Nomor : 9 Tahun 2014 Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Tatacara Registrasi Konversi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Garis besar dari isi peraturan tersebut, seperti yang diuraikan pada Pasal.I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tatacara Registrasi Konversi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (8)

diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81. Badan Usaha yang telah

memiliki SBU pelaksana konstruksi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 02 Tahun 2011 dan masih berlaku, dapat mengajukan permohonan registrasi Konversi SBU mengikuti konversi klasifikasi sebagaimana ditetapakan pada Lampiran 2a serta konversi kualifikasi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 3a.

2. Badan Usaha yang telah memiliki SBU perencana

dan pengawas konstruksi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 03 Tahun 2011 dan masih berlaku, dapat mengajukan permohonan registrasi Konversi SBU mengikuti konversi klasifikasi sebagaimana ditetapakan pada Lampiran 2b serta konversi kualifikasi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 3b.

3. Konversi klasifikasi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah konversi klasifikasi usaha dan sub-bidang menjadi klasifikasi usaha dan subklasifikasi 3 sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2013.

4. Konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah konversi kualifikasi usaha (Gred) menjadi kualifikasi usaha dan subklasifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2013.

5. Konversi klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman oleh Badan Usaha dalam menetapkan subklasifikasi dan

subkualifikasi yang dituangkan dalam permohonan registrasi Konversi SBU.

6. Dalam hal konversi 1 (satu) sub-bidang menjadi beberapa subklasifikasi, Badan Usaha memilih 1 (satu) subklasifikasi dengan batasan jumlah subklasifikasi sebagaimana diatur dalam Lampiran 4.

7. Dalam hal perubahan klasifikasi/sub-klasifikasi dan kualifikasi selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2013.

8. Badan Usaha Patungan yang telah memiliki SBU pelaksana konstruksi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 02 Tahun 2011 dan masih berlaku, dapat mengajukan permohonan registrasi Konversi SBU mengikuti konversi klasifikasi sebagaimana ditetapakan pada Lampiran 2a serta konversi kualifikasi menjadi B1.

9. Perpanjangan SBU hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nasional Nomor 10 Tahun 2013.


Sementara terkait dengan himbauan yang ditujukan kepada pelaku jasa konstruksi, khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran para pelaku jasa konstruksi dalam hal melakukan registrasi baik dalam tataran para profesional bidang jasa konstruksi hingga Badan Usaha Bidang Konstruksi. Maka tidak jarang baik Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini Badan Pembina Konstruksi ( BP Konstruksi ) dan LPJK Nasional tidak jarang membuat dan mengeluarkan surat edaran. Seperti Surat Edaran berikut yang bisa menjadi acuan bagi pelaku jasa konstruksi dalam melakukan registrasi sesuai bidang yang diinginkannya. A. Kementerian Pekerjaan Umum, Badan

Pembina Konstruksi .Nomor : K.02.01.KK/202 tertanggal 20 Maret 2012 Perihal : Pelaksanaan Konversi Sertifikat Badan Usaha/ Sertifikat Keahlian/ Sertifikat Ketrampilan ( SBU/SKA/SKT).

Diantara isi dari Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Badan Pembina Konstruksi tersebut, yang didalamnya adalah menindaklanjuti dari Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor : K.0201-KK/978, Perihal Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi T.A 2014 dan menjaga agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara optimal, maka disampaikan beberapa hal berikut : 1. Sampai dengan 30 Juni 2014, pelaksaan

konversi SBU/SKA/SKT khususnya bagi SBU/SKA/SKT yang belum habis masa berlakunya, hendaknya diberikan kebijakan khsusus yang dapat memperlancar pelaksanaan konversi SBU/SKA/SKT.

2. Kebijakan khusus tersebut antara lain agar permohonan konversi SBU/SKA/SKT dapat dilakukan langsung ke LPJK Nasional atau LPJK tingkat Propinsi sesuai dengan kewenangannya tanpa melalui verifikasi dan validasi awal oleh asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi jasa konstruksi.

3. Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada butir ke-1 tidak berlaku bagi SBU/SKA/SKT yang sudah habis masa berlakunya, sehingga untuk proses perpanjangan tersebut harus melalui verifikasi dan validasi awal oleh asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi jasa konstruksi yang memiliki

kewenangan melakukan verifikasi dan validasi tersebut.

B. Sementara LPJK Nasional dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Nomor : 09/SE/LPJK-N/IX/2014 dalam hal ini menindaklan-juti Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Jasa Pelaksana Konstruksi, khususnya Pasal 23 Ayat 4 perlu pada akhirnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan SBU khususnya untuk penambahan subklasifikasi dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan batasan waktu.

2. Pelaksanaan penambahan subklasifikasi tanpa memperhatikan batasan waktu sebagaimana dimaksud pada butir ke-1 dilakukan hingga 30 Desember 2014.

3. Permohonan SBU khususnya untuk penambahan subklasifikasi yang dilakukan setelah tanggal 30 Desember 2014 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 4 Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Jasa Pelaksana Kontruksi.


Peningkatan bisnis di sektor konstruksi, memang tidak bisa lepas dari peran aktif semua pihak yang secara aktif dan berkesinambungan melakukan berbagai aktivitas yang menunjang pengembangan bisnis di sektor konstruksi. Itulah kenapa, LPJK sebagai sebuah lembaga yang consern dalam pengembangan bisnis di sektor konstruksi terus melakukan berbagai aktivitas yang berguna demi peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku jasa konstruksi nasional.

Itulah kenapa, dalam visi dan misi yang dikembangkan-nya LPJK selalu aktif dalam melalukan berbagai macam aktivitas yang mampu memberijan added value bagi pelaku jasa konstruksi nasional. Seperti beberapa aktivitas berikut yang secara aktif telah di lakukan LPJK dalam beberapa waktu yang lalu :

FORUM JASA KONSTRUKSI NASIONAL 2014.Kembali Pemerintah bersama LPJK Nasional melakukan kegiatan yang bernama Forum Jasa Konstruksi Nasional, Bertempat di Hotel Sultan- Jakarta, acara yang diselenggarakan 2 tahap yaitu Pra FJKN 2014 ( Kamis, 28 Agustus 2014) dan tahap Sidang FJKN 2014 ( Rabu, 4 September 2014).

Dengan mengusung tema : ”Konsolidasi Jasa Konstruksi dalam memanfaatkan Peluang Pasar Tunggal ASEAN Pasca 2015 dan Pasar Global 2020”, dimulai dengan pembukaan oleh Djoko Kirmanto yang pada saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Djoko Kirmanto, yang saat itu masih menjabat Menteri PU menekankan bahwa Konsolidasi di kalangan jasa konstruksi adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat jasa

konstruksi Indonesia menyambut pasartunggal ASEAN.

”Dengan adanya keterbukaan baik arus barang, jasa, investasi, tenaga terampil hingga modal,mustahil hal ini bisa dilakukan Pemerintah sendiri. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat jasa konstruksi untuk turut serta menyiapkan diri menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN”, ujar Djoko Kirmanto.

Menteri PU memberi gambaran kerjasama itu dengan sebutan konsepsi konsolidasi denganpendekat-an “triple helix” yakni konsolidasi yang baik antara Pemerintah, Pelaku Usaha danPerguruan Tinggi. Djoko juga mengingatkan, kompetisi antara pelaku usaha jasa konstruksi dikawasan ASEAN akan semakin ketat. Khusus yang terkait dengan liberalisasi jasa tenaga ahli konstruksi, perlu disampaikan bahwa telah disepakati Mutual Recognition Arrangement (MRA) pada bidang keinsinyuran dan arsitek. MRA dapat diartikan sebagai kesepakatan yang diakui bersama oleh seluruh Negara

SERBA SERBI LPJK

Aktivitas LPJK Selama 3 Bulan Terakhir


di ASEAN untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian yang berbentuk sertifikat.

Kementerian PU sangat mendorong pelaku usaha jasa konstruksi nasional yang berkualifikasi besar untuk dapat menjadi penguasa pasar jasa konstruksi di kawasan ASEAN. Dengan demikian secara otomatis tidak lagi menargetkan pasar domestik dengan nilai pekerjaan yang seharusnya untuk usaha menengah. Dengan demikian, badan usaha kualifikasi menengah akan memiliki lebihbanyak peluang untuk dapat berkembang.Terdapat empat regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sebagai upaya menyiapkan jasa konstruksi nasional menghadapi liberalisasi jasa, yakni: Regulasi yang terkait pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagai upaya penyelarasan dengan subklasifikasi yang berlaku secara internasional yakniCentral Product Classification (CPC); Regulasi yang berkaitan dengan standar remunerasi yang layak bagi tenaga ahli konstruksi; Regulasi perizinan perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang memberikan affirmative policy bagi pelaku usaha jasa konstruksi nasional; serta Regulasi yang terkait dengan keinsinyuran dalam rangka memberikan jaminan bagi praktik keinsinyuran yangberazaskan profesionalisme dan bertanggung jawab serta meningkatkan daya saing insinyur Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU Hediyanto W. Husaeni mengungkapkan bahwa, saat ini dari 600.000 insinyur, baru terdaftar dan tersertifikasi sejumlah 100.000. sedangkan yang sudah memiliki sertifikasi MRA baru 176 orang.“Memang di Malaysia juga baru 250 orang, namun Indonesia kan lebih besar dari Malaysia dan Singapura, dengan jumlah penduduknya yang lebih besar. Untuk itu jumlah tersebut masih sangat kecil,” ujar Hediyanto. Hediyanto mengungkapkan, apabila sudah mempunyai standar MRA, pasti gaji/

pendapatannyalebih besar, karenda dia punya kompetensi yang lebih baik dan diakui. “Kalau mereka punya sertifikat, keuntungan yang diperoleh untuk mereka sendiri, karena pendapatannya jauh lebih besar,” tambah Hediyanto.

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN LPJK KEPADA TOKOH KONSTRUKSI NASIONAL.Untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya diberikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan penghargaan tertinggi dalam bidang konstruksi yaitu “ ABIWADA RAKAI PANANGKARAN “ atas kebijakan dan pemikiran yang visioner terhadap pengembangan sektor konstruksi nasional. Kini di tahun 2014, kembali LPJK ( Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ) memberikan penghargaan kepada 2 orang tokoh konstruksi nasional. Pemberian penghargaan tersebut diberikan bersamaan dengan Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2014 yang berlangsung di Hotel Sultan pada :

DR. (H.C). IR. DJOKO KIRMANTO,DIPL.HE dengan penghargaan “ADIPURNA ADNYANA KONSTRUKSI “ atas sumbangan dan hasil pemikiran terhadap pembangunan infrastruktur Indonesia dan pengembangan Jasa konstruksi Nasional.

WORKSHOP ON SKILL EVALUATION METHOD 2014Pada tanggal 27 Juli sampai dengan 5 Agustus 2014 di Chiba Jepang telah diadakan “Workshop on Skills Evaluation Method 2014”. Acara ini diselenggarakan


oleh Japan Vocational Ability Development Association ( JAVADA) kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Tujuan acara ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman tentang pembuatan test project dan standar keterampilan dari Japan’s National Trade Test sehingga peserta dapat meningkatkan skil evaluation system secara efektif juga memperkernalkan program dan kerjasama dalam program asesmen kompetensi untuk Negara-negara ASEAN.

Negara- Negara yang hadir diantaranya Indonesia, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja dan Vietnam. Dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang hadir bapak Aca Ditamihardja selaku Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional.

FORUM INTERNATIONALSteel Indonesia, Institute Lembang 9 dan Iwan Pilang Centre mengadakan Seminar Forum Internasional pada tanggal 7 Oktober 2014. Bertempat di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Dengan tema “Industri Baja dan Pelaksana Konstruksi Mendukung Pemerintahan Jokowi-JK”. Untuk Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Nasional.

Acara ini terselenggara untuk membangun bangsa dan Negara RI melalui Kebangkitan Industri baja Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan mengembangkan teknologi baja serta sumberdaya di Indonesia.

Pihak Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dihadiri Ketua LPJKN, Ir. Tri Widjajanto.J.MT sekaligus menjadi Narasumber dengan materi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional. Diadakan pula penanda tangan Memorandum Of Understanding ( MOU ) kerjasama Membangun Data dan Informasi di bidang Industri dan Konstruksi Besi/ Baja Nasional dalam rangka menghadapi PASAR BEBAS ASEAN 2015 antara Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan PT. Global Infotech Solusindo (GIS).

RAKORNAS BAPEL & PENGURUS LPJKDalam rangka melakukan koordinasi dan saling tukar informasi, serta perlunya memberikan satu pemahaman yang benar terhadap berbagai pengaturan (Peraturan Lembaga), maka LPJKN beserta LPJK Propinsi mengadakan Rakornas Bapel dan Rakornas Pengurus LPJK. Acara yang berlangsung dari tanggal 3 – 4 Nopember 2014 berlangsung di Hotel Century Park Senayan Jakarta.

Acara yang berlangsung dalam suasana keakraban diantara pengurus pusat dan daerah, pada kesempatan kali ini dihadiri oleh Para Manajer Eksekutif dan Pengurus LPJK di 33 Propinsi. Dari LPJK Nasional sendiri dihadiri oleh Ir.Tri Widjajanto,J.MT selaku Ketua Umum LPJKN beserta Pengurus LPJK Nasional beserta Direktur Badan Pelaksana LPJK Nasional. Pembukaan acaranya sendiri di lakukan oleh Dr.Ir.M.Basoeki Hadimoeljono,M.Sc selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang pada kesempatan kali ini didampingi oleh Kepala Badan Pembina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir.Hediyanto W.Husaini, MSCE,M.Si.

Agenda acaranya sendiri, selain persoalan penyamaan persepsi soal pengaturan/ peraturan lembaga juga pada kesempatan kali itu pihak LPJK Nasional menyerahkan Lisensi USBU dan USTK untuk Propinsi Maluku Utara. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini, maka kualitas dalam hal pemberian pelayanan dan koordinasi di setiap LPJK Propinsi menjadi lebih baik dan pada akhirnya LPJK bisa lebih maksimal


memberikan service dan pelayanan kepada seluruh pelaku jasa konstruksi yang ada didalam wilayah koordinasi LPJK.

AUDIENSI LPJK NASIONAL KEPADA MENTERI PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYATDalam rangka lebih memperkenalkan LPJK Nasional serta sekaligus menyampaikan ucapan selamat kepada DR.Ir.M.Basoeki Hadimuljono, Msc selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang baru saja terpilih dalam Kabinet Kerja. Pada tanggal 31

Oktober 2014 lalu, Ir.Tri Widjajanto selaku Ketua Umum LPJK Nasional bersama Dewan Pengawas LPJK Nasional melakukan audiensi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang baru. Dalam paparannya yang disampaikan oleh Ketua Umum LPJK Nasional kepada Menteri, selain memberikan ucapan selamat dan secara tegas memberikan dukungan bagi pencapaian pro-gram-program yang akan dijalankan oleh Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tri Widjajantopun memberikan penjelasan soal capaian pelaksanaan tugas dan program kerja LPJK Nasional periode 2011-2015, serta informasi soal sasaran restrukturisasi penyedia jasa konstruksi dengan melakukan implementasi proyek konstruksi skala besar yang terkait dengan keberadaan rantai pasok dalam pengembangan sektor jasa konstruksi spesialis dalam

skala kecil dan menengah.Selain Tri Widjajanto yang menyampaikan paparan terkait pengembangan sektor jasa konstruksi di Indonesia, Dewan Pengurus LPJK Nasional yang juga turut hadir dan memberikan paparannya adalah Bambang Guritno, Soeharsojo dan Pandri Prabono yang lebih menjelaskan soal perlunya melakukan Koordinasi dan Sinergi antara Kementerian dan lembaga lain dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur yang berdaya guna dan berhasil guna tinggi. Dimana dalam kesempatan kali itu, menteri

menyambut baik apa yang disampaikan oleh LPJK Nasional dan akan berusaha menyelaraskan apa yang menjadi tugas kementerian dan apa yang diharapkan pelaku jasa konstruksi terutama dalam mempertegas perlunya melakukan sinergi antara seluruh komponen pelaku jasa konstruksi nasional demi kemajuan bisnis konstruksi di Indonesia.

PAMERAN KONSTRUKSI INDONESIA 2014Bertempat di Jakarta Convention Centre pada tanggal 5 – 7 Nopember 2014, telah diadakan Pameran Konstruksi Indonesia 2014. Acara pameran yang didahului dengan Malam Penganugerahan Konstruksi Indonesia Award beberapa waktu yang lalu, pada kali ini mengambil tema “ HARMONISASI KONSTRUKSI INDONESIA UNTUK MENYONGSONG ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN”.


Acara yang berlangsung tepat berbarengan dengan baru terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden serta Jajaran Kabinet Kerja, dibuka oleh Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla di Cendrawasih Room dan disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala BP Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Jajaran Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara dari LPJK Nasional dihadiri oleh Ketua Umum LPJK Nasional dan Pengurus Inti dari LPJK Propinsi dan juga para Para pimpinan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi, Asosiasi Penyedia dan Pemasok Bahan Konstruksi, Para pimpinan Perusahaan Kontraktor, Konsultan, Produsen Konstruksi dan para Pemangku Kepentingan Konstruksi.

LPJK sebagai lembaga yang consern dalam pengembangan sektor konstruksi turut aktif dalam penyediaan data dan informasi terkait bisnis di sektor konstruksi yang difasilitasi melalui adanya Stand LPJK Nasional. Beberapa hal yang dilakukan LPJK Nasional dalam stand tersebut mengenai Layanan Proses Registrasi dan Sertifikasi untuk Badan Usaha dan Tenaga Kerja. Selain itu dalam acara yang sama juga diadakan acara Bedah Buku Konstruksi Indonesia 2014 serta Lauching Buku Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang berjudul Pengantar Penyelenggaraan Konstruksi, yang pada saat acara tersebut di hadiri oleh Ketua Umum LPJK Nasional dan jajaran pengurus LPJK baik Pusat dan Daerah.

Hal menarik yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kata sambutannya, selain beliau yakin bahwa pertumbuhan ekonomi 7 persen bisa dicapai, juga masalah yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab menteri terkait seperti Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Dalam kata sambutannya mempertegas apa yang disampaikan wakil presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Sofyan Djalil menjelaskan bahwa membangun infrastruktur memang besar dimana kebutuhan biaya untuk infrastruktur diperkirakan tahun 2014 mencapai Rp1.900 triliun itulah kenapa pada akhirnya pemerintah butuh dukungan semua pihak, sehingga tercipta adanya model kemitraan antara Pemerintah dan Swasta selaku pelaku jasa konstruksi nasional.


GALERY LPJK

KEGIATAN FORUM JASA KONSTRUKSI NASIONAL 2014


KEGIATAN MALAM PENGHARGAAN KONSTRUKSI INDONESIA 2014


KEGIATAN MALAM PENGHARGAAN KONSTRUKSI INDONESIA 2014


PAMERAN KONSTRUKSI INDONESIA 2014


KUNJUNGAN WAKIL LPJK KE LUAR NEGERI

RAKORNAS LPJK





Tlp. (021) 720.1476, Fax (021) 720.1472Email : [email protected]




Tlp. (021) 720.1476, Fax (021) 720.1472Email : [email protected]


LEMBAGA PENGEMBANGANJASA KONSTRUKSIBeserta Mitra Kerja

Mengucapkan

Terima Kasih Kepada

DR.(HC) Ir. Djoko Kirmanto Dipl. HEAtas Pengabdian Selama 10 Tahun

dan Selamat Kepada

Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.ScAtas Terpilihnya Menjadi Menteri PU & Perumahan Rakyat

Menteri Pekerjaan UmumPeriode 2004 - 2014

Menteri Pekerjaan Umum &Perumahan Rakyat

Kabinet Kerja

ASOSIASI PERUSAHAAN

ASOSIASI PROFESI

Documents

BULETIN LPJKN EDISI II 2014 - LPJK Nasionallpjk.net/download/buletin-lpjk/BULETIN-LPJK-EDISI-2.pdf · dalam Perspektif Kesiapan ... agar mampu secara teknologi dan wawasan bersaing