Buletin Planolog Volume 4 Edisi 1 Maret 2008

8/13/2019 Buletin Planolog Volume 4 Edisi 1 Maret 2008

1/56

INTERNALISASI SEKTOR KEHUTANAN

DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH :Membumikan Rencana Sektor Dalam Pembangunan Daerah

Oleh : Syaiful Ramadhan *

Latar Belakang

Mekanisme perencanaan pembangunan yang selama ini dianut dan dijalani bertumpu pada proses memadukankepentingan berbagai pihak melalui pendekatan dua arah, yaitu : top down planningdan bottom up planning. Dalamprakteknya sampai dengan saat ini, khususnya untuk pembangunan sektor kehutanan, dokumen rencanapembangunan masih kental dengan muatan top down(sebagai ruang acuan kegiatan prioritas yang ditetapkanpemerintah cq sektor-sektor), hal tersebut yang tercermin dari minimnya aspirasi muatanbottom up (cerminan ruangusulan perencanaan partisipasi masyarakat/grass root) yang terakomodir dalam kegiatan pembangunan yangteranggarkan dalam dokumen perencanaan tersebut. Meskipun fenomena tersebut dirasakan tidak wajar dalamarti proses perencanaan tidak berjalan secara efektif, namun dalam implementasinya yang telah berjalan dari erasentralisasi sampai era desentralisasi selama ini belum dirasakan ada perubahan yang berarti atau malah cenderungmapan.

Salam Planolog,

Memasuki volume atau terbitan tahun ke empat, tiada yang layak dan lebih utama daripada memanjatkan puji syukurpada Tuhan Yang Maha Esa dan juga terima kasih pada semua pihak yang mendukung dan memungkinkan berlanjutnyabuletin yang hakikinya milik seluruh Rimbawan.

Berangkat dari keprihatinan bencana lingkungan berupa perubahan iklim yang kian mengglobal, dan kenyataanadanya sumbangan yang nyata dari terdegradasinya sumberdaya hutan terhadap kondisi tersebut, maka optimalisasiPenataan Ruang Kehutanan Dalam Rangka Mengurangi Dampak Bencana Alam terpilih menjadi tema volume empatnomor satu, selayaknya menjadi spirit pembangunan kehutanan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berbagai bentuk pemikiran yang secara langsung maupun tidak langsung terkluster dalam upaya mitigasi danadaptasi perubahan dan dampak perubahan iklim, diharapkan mewarnai isi bulletin, baik yang terkait keruangan sepertiKesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) maupun upaya lainnya yang intinya menuju pemantapan pengelolaan hutan secaralestari, karena kita semua yakin hubungan kausalitas logis hutan dan fungsi hutan lestari mengembalikankeseimbangan alam, kestabilan iklim terjaga, meningkatnya kesejahteraan hidup dan kehidupan.

Sejatinya laku perbuatan merupakan cerminan pikiran, buah pikir merupakan cerminan nurani, mudah-mudahanketulusan berkembang dan teguh di dalam diri kita, selalu.

VOLUME 4 : NOMOR 1, MARET 2008 ISSN : 1858-3261


2/56

Situasi kemapanan yang tidak

menguntungkan sebagaimana tersebut di

atas apalagi dalam jangka panjang, karena

sejujurnya apabila dibiarkan akan

berakibat pada perlambatan akselerasi

pembangunan sektor kehutanan, karena

t idak maks ima lnya perencanaanp e m a n f a a t a n a l o k a s i b e r b a g a i

sumberdaya yang tersedia dan fatalnya

bila pembiaran keadaan ini berlanjut sudah

barang tentu akan bermuara pada tidak

optimalnya sumbangan sektor kehutanan

pada pembangunan nasional secara

vertikal dan dukungan pada sektor lain

secara horisontal.

tingkat Kabupaten/Kota dan provinsi

oleh DPRD ). Seiring jalan dengan

pemberian ruang partisipasi masyarakat

tersebut, dalam prakteknya baik dalam

perumusan program, kegiatan dan

anggaran maupun alokasinya lebih

diwarnai oleh dominasi teknokratberupakebijakan pemerintah yang dituangkan

dalam bentuk upaya pencapaian visi, misi

pembangunan yang ditetapkan masing-

masing sektor yang maaf seringkali tidak

mengakar/membumi juga tidak jarang

menimbulkan trade off antar sektor.

Di pihak lain posisi tawar dan

peluang masyarakat yang seyogyanya

Berangkat dari kaidah tidak berubah menjadi representasi lokus pembangunan

nasib/fenomena suatu komunitas/kaum ( b o t t o m u p ) m e n j a d i s e m a k i n

(kondisi obyektif) apabila tidak ada upaya termarjinalisasi, kondisi ini berakibat

(yang kuat dan konsisten) untuk merubah pada rencana yang disusun dalam bentuk

sikap/persepsi/sistem (akumulasi kondisi penyempurnaan kerangka regulasi,

subyektif pembentuk kondisi obyektif) yang kerangka pelayanan/ inventas i dan

ada/yang sudah mapan, maka tulisan ini intervensi anggaran pemerintah yang

diharapkan menjadi salah satu upaya se ca ra ha ki ki be rt uj ua n un tuk

untuk mengenali anatomi permasalahan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan mengidentifikasi alternatif upaya lebih mewakili proses top downdengan

menuju sesuatu yang lebih baik. kata lain tidak menjawab atau tidak

menjad i so lus i permasa lahanKondisi dan Permasalahan mendasar/isu nyata dan atau kebutuhan

riel masyarakat (miss leading in problem

Pelbagai peraturan per-UU-an terkait and its solution).

mekanisme perencanaan pembangunan

kehutanan yang diselenggarakan yang Upaya penguatan proses bottom up

telah berjalan berpuluh tahun, sebenarnya planningsebenarnya telah dilakukan oleh

telah menyediakan ruang kebijakan para Pemerintah mela lu i Surat Edaran

teknokrat melalui birokrasi, ruang proses Bersama (SEB) Bappenas dan Mendagri

politik melaluijalur legislatif (DPR/D) dan tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis

ruang partisipasi masyarakat melalui M u s y a w a r a h P e r e n c a n a a n

jalur penjaringan aspirasi masyarakat Pembangunan (Musrenbang) yang intinyapada forum penyaluran usulan-usulan menegaskan, bahwa forum tersebut

kegiatan pembangunan dengan tahapan harus menjadi arena pembahasan yang

mulai dari forum-forum musyawarah efektif bukan sekedar rutinitas dan

pembangunan (Musbang-Rakorbang) formalitas belaka (business as usual) yang

mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, diimplementasikan dengan dibentuknya

Kabupaten/Kota sampai dengan provinsi Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

dengan kerangka regulasi Permendagri (Forum SKPD) di tingkat Kabupaten/Kota

No.11 tahun 2006 sebagai ranah bottom dan provinsi yang bertugas memberikan

up planning, khusus kehutanan ditambah jaminan usulan prioritas dari tingkat

dengan tingkat regional bahkan terakhir pemerintahan terbawah (spasial) dapat

diverifikasi dan disahkan oleh Legislatif diakomodir dan disinkronkan dengan

selaku Wakil Rakyat (RAPBN oleh DPR perencanaan sektoral di tingkat SKPD

di tingkat Nasional dan RAPBD di Kabupaten/Kota dan provinsi.

2


3/56

VOLUME 4 : NOMOR 1, MARET 2008

3

Diharapkan aspirasi yang tertuang sebesar-besar kemakmuran rakyat

dalam usulan secara berjenjang yang secara berkelanjutan, maka lingkup

dikompilasi di tingkat Desa (bahan APB pembangunan kehutanan terdiri dari 2

Desa). (dua) bagian proses besar, yaitu ;

Mengacu pada kondisi potret 1. Proses Pertama adalah penetapan

perencanaan pembangunan kehutanan di ranah bekerja yang sekaligusat as , ru nt ut pe rm as al ah an dapa t menjadi batasan fisik yang menjamin

diidentifikasi dari berbagai antara lain : kepastian pengelolaan sumberdaya

hutan diselenggarakan. Proses ini

1. Belum tersosialisikannya dengan disebut juga proses Prakondisi

jelas dan benar konsep/ filosofi pengelolaan sumberdaya hutan

p e r e n c a n a a n p e m b a n g u n a n dengan kegiatan-kegiatan pokok ;

kehutanan sebagai prosesbottom up

dan top down planning. a. Inventarisasi Potensi Calon dan

atau Kawasan Hutan,

2. Ketidakjelasan tata hubungan kerja,

siapa berbuat apa dan bertanggung b. Peng ukuh an [Penun juka n

j a w a b a p a d a l a m p r o s e s Kawasan , Pena tabat asan,

perencanaan bottom updan top down penatagunaan ke dalam fungsi

planning. l i n d u n g , p r o d u k s i d a n

konservasi dari kawasan hutan

3. Kondisi butir 1 dan 2 di atas dan penetapan pengesahan

berdampak pada rencana yang hukum kawasan hutan hingga

tersusun tidak sepenuhnya mewakili level unit-unit kelola / Kesatuan

kebutuhan riel pembangunan sektor Pengelolaan Hutan (KPH) di

dan lintas sektor (belum menyentuh tingkat tapak]

peningkatan kesejahteraan rakyatdan pengelolaan hutan secara 2. P r os es Ke du a ad a l ah

optimal dan lestari). optimalisasi pengalokasian

manfaat sumberdaya hutan

Analisis Permasalahan dan Alternatif b a g i s e b e s a r - s e b e s a r

Solusi kemakmuran rakyat baik

secara langsung maupun tidak

K o n s e p ( S i s t e m ) P e r e n c a n a a n langsung. Proses ini disebut

Pembangunan Kehutanan juga sebagai Pengelolaan

sumberdaya hutan sesuai

Untuk permasalahan penyamaan fungsi manfaatnya di dalam

p e r s e p s i k o n s e p p e m b a n g un a n wadah unit kelola KPH yangkehutanan, akibat kurangnya dan atau telah ditetapkan dalam proses

belum tersosialisasikannya hal tersebut pertama.

maka analisis dan solusi alternative sudah

selayaknya sejalan dengan konsep Konsep dasar lingkup pembangunan

pengurusan dan pengelolaan hutan di atas mempunyai konsekuensi logis

(Penetapan kawasan hutan Negara, pada variasi road map pembangunan

rehabili tasi , perlindungan hutan dan kehutanan, antara lain :

pemanfaatan hutan) yang dimandatkan

pada Departemen Kehutanan sesuai

ketentuan per-UU-an yang berlaku.

Berangkat dari mandat pengelolaan

fungsi manfaat sumberdaya hutan untuk Ruang Kerja .....


4/56

Proses pembangunan kehutanan di Sedangkan proses bottom up-nya

atas juga sekaligus sebagai lingkup basis dicerminkan dari usulan daerah/wilayahpen il aian kiner ja di se ti ap leve l untuk rencana investasi dalam rangka

pembangunan kehutanan yang menjawab pemanfaatan hutan oleh swasta dan

pertanyaan-pertanyaan strategis : b a d a n u s a h a p e m e r i n t a h

(nasional/daerah) serta usulan rencana

S u d a h k a n k a w a s a n h u t a n wilayah/daerah untuk merehabil itasi,

ditetapkan cukup dan tersebar secara merestruktur isasi dan merevital isasi

proporsional ? fungsi manfaat hutan melalui skema

pendanaan pembangunan hingga siap

Sudahkan aneka fungsi manfaat dimanfaatkan melalui skema investasi.

ekonomi, ekologi dan sosial budaya hutan

terepresentasikan secara optimal bagi Analisa di atas, menghasilkan solusikesejahteraan (fisik dan non fisik/ jasa alternatif berupa harus adanya upaya

lingkungan) masyarakat di suatu wilayah? mensosialisasikan, hingga terpahaminya

konsep perencanaan pembangunan

D a l a m k o n t e k s k o n s e p kehutanan secara utuh pada para pihak

pembangunan kehutanan ini, proses terkait yang menjadi prasyarat bagi

perencanaan pembangunan kehutanan te rp en uh in ya pe rs ep si awal da ri

top downdicerminkan dari Arahan (Norma, sinkronisasi proses top downdan bottom

Kriteria, Standar) kawasan hutan tetap up planning pada pembangunan

dengan fungsinya di setiap wilayah, arahan k e h u t a n a n s e b a g a i m a n a y a n g

teknis pengelolaan sesuai fungsinya dan d i m a k s u d k a n d a l a m k o n s e parahan road map pembangunan sesuai pembangunan kehutanan yang utuh.

kondisi awal (baseline) hutan di awal

penetapannya.

4


5/56


5

Kejelasan 4 R (Rule, Role, Responsibility/ Pemerintah, provinsi dan Kabupaten

Risk and Revenue) Kota yang didasari prinsip :

Untuk permasalahan ketidak jelasan a. Efisiensi,

tata hubungan kerja, siapa berbuat apa b. Akuntabilitas dan

dan bertanggung jawab apa dalam proses c. Ekternalitas

perencanaan bottom up dan top downplanning, analisis dan solusi alternatifnya dalam pembangunan kehutanan

dik aj i dar i sis i pan dan g pel aku dengan tetap dalam kerangka

pembangunan kehutanan yang sekaligus konkuensi/ kebersamaan.

menjadi para pihak (stakeholder)

pembangunan a.l.; 3. UU No. 25 tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan

1. Pemerintah Pusat, Nasional dan PP 20 tahun 2004

2. provinsi, tentang Rencana Kerja Pemerintah

3. Kabupaten Kota , dan Peraturan Mentari baik Dalam

4. Pengusaha dan Negeri maupun Kehutanan yang

5. Masyarakat, terkait, mendasari Rule, Role dan

Responsibility/ Risk dalam proses

terepresentasikan dari ketidakkejelasan 4 pe re nc an aa n pe mb an gu na n

(empat) R (Rule, Role, Responsibility/ Risk kehutanan mulai dar i Desa-

dan Revenue) antar para pihak tersebut. Kecamatan-Kabupaten/Kota sampai

Padahal 4 (empat) R tersebut menjadi level provinsi (bottom up) dan proses

syarat pemungkin, sehingga wajib perencanaan pembangunan top

dipenuhi, karena 4 (empat) R agar proses down mulai dari arahan sasaran :

top down dan bottom up planning pada

pembangunan kehutanan dapat berjalan a. lima tahunan,

sebagaimana mestinya. b. tahunan danc. a ra ha n k eb ij ak an t ek ni s

Pada hakeka tnya keberadaan program kegiatan prioritas dari

peraturan per-UU-an yang ada sangat Pemer i n t ah (B appenas -

relevan dengan 4 (empat) R terkait Menteri Keuangan dan Menteri

pembangunan kehutanan, yaitu : Kehutanan).

1. UU No. 41 tahun 1999 tentang 4. UU No. 17 tahun 2004 tentang

Kehutanan dan PP No. 44 tahun 2004 Keuangan dan PP No. 7 tahun 2008,

tentang Perencanaan Kehutanan dan serta ketentuan yang tentang bagi

aturan-aturan turunan la innya, hasil dan distribusinya, mendasari

mendasari substansi sertaroad map Ru le da n Re ve nu e d a l a mpembangunan kehutanan dan terkait pembangunan kehutanan

dengan aspek Rule, Role dan

R e s p o n s i b i l i t y / R i s k da la m Penggambaran hasi l anal isis

pembangunan kehutanan, baik pada ha rmon is as i proses perenca naan

proses prakondisi maupun di tingkat pembangunan kehutanan berdasarkan

pengelolaan. k e t e n t u a n - k e t e n t u a n y a n g

merepresentasikan 4 (empat) R tersebut

2. UU No. 32 tahun 2006 tentang di atas adalah sebagai berikut:

Otonomi Daerah dan PP No. 38 tahun

2007 tentang Pembagian Urusan dan

Kewenangan Pusat Daerah Otonom,

mendasari kesepakatan proporsi

Role dan Responsibility/ Risk Gambar 2. .....


6/56

Solusi alternatif ketidakjelasan 4 dan koordinasi perencanaan tingkat

(empat) R yang terjadi selama ini yang baik Desa dan Kec am at an da la m

disadari atau tidak telah menghambat Kabupaten/Kota, dengan dasar

proses top downdan bottom up planning, lingkup urusan kehutanan yang

ad al ah me la lu i pemb en ahan tat a menurut PP 38 tahun 2007 menjadi

hubungan kerja yang didasari pemahaman kewenangannya serta mengacu

gambar 2 di atas berikut ini : pada pagu anggaran APBD, APBD

provinsi yang didekonsentrasikan,

Ranah (Domein) Bottom up planning APBN Tugas Perbantuan dan

sumber-sumber dana sah lainnya

1. Kejelasan tanggung jawab para pihak yang ada di masing -m as ing

masing-mas ing Kabupaten/Kota Kabupaten Kota serta Renstra

menangani proses perencanaan dan Kehutanan Kabupaten /Kota ,

outputnya di perencanaan level penap isan usulannya menjadipertama dalam Ranah (domein) tanggung jawab Instansi yang

mekanisme bottom up planning, menangani urusan Kehutanan di

mulai dari forum proses sinkronisasi level Kabupaten/Kota.

6


7/56


Hal ini sejalan dengan kaidah yang Ranah (Domein) Bersama / Momentum

berwenang dan bertanggung jawab Sinkronisasi Top Down dan Bottom

atas kinerja Kabupaten/Kota adalah Planning

Bupati/Walikota cq Instansi yang

menangani Kehutanan di bawahnya. Ranah pengawalan sinkronisasi dan

O u t p u t / k e l u a r a n p r o s e s koordinasi perencanaan level ketiga

perencanaan level ini adalah bagian merupakan tanggung jawab bersamaRencana Ke rj a Sa tuan Ke rj a provinsi cq Instansi yang menangani

Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kehutanan di provinsi dengan Pusat

Kabupaten/Kota yang dibiayai dari Pengendalian (Pusdal) di masing-masing

APBD provinsi dan atau APBN Regional. Ranah ini menjadi momentum

Kehutanan. yang strategis bagi pembangunan

kehutanan, karena menjadi ajang

1. Kejelasan tanggung jawab para pihak sinkronisasi dan koordinasi perencanaan

masing-masing provinsi dalam top down yang merupakan arahan

menangani proses perencanaan dan pembangunan priori tas Departemen

outputnya di perencanaan level Kehutanan dengan perencanaan bottom

kedua dalam Ranah (domein) upyang merupakan usulan pembangunan

mekanisme bottom up planning, yaitu kehutanan Kabupaten/Kota dan provinsi

pada forum proses sinkronisasi dan yang direncanakan dibiayai dari APBN

k o o r d i n a s i p e r e n c a n a a n sektor kehutanan. Kejelasan tanggung

Kabupaten/Kota dalam suatu provinsi jawab dan output sinkronisasi dan

di forum perencanaan provinsi, koordinasi perencanaan top downdengan

dengan dasar li ngkup urusan perencanaan perencanaan bottom up

kehutanan yang menurut PP 38 tahun adalah :

2007 menjadi kewenangannya serta

mengacu pada PP no. 8 tahun 2007 1. M a s i n g - m a s i n g P u s d a l d i

terkait pagu anggaran APBD provinsi, regionalnya bertanggung jawabAPBN yang didekonsentrasikan pada d a l a m m e n g k o m p i l a s i d a n

provinsi dan sumber-sumber dana me ns os ia li sas ik an keb ij ak an

sah lainnya yang ada di masing- m a s i n g - m a s i n g E s e l o n I

masing provinsi serta Renstra Departemen Kehutanan selaku

Kehutanan masing-masing provinsi, Penanggung Jawab Program dan

penap isan usula nnya menja di Fokus Kegiatan dalam bentuk

tanggung jawab Instansi yang batasan-batasan kerangka regulasi,

menangani urusan Kehutanan di kerangka pelayanan dan investasi,

level provinsi. b a t a s a n k e g i a t a n y a n g

didekonsentrasikan pada provinsi

Hal ini sejalan dengan kaidah yang dan atau yang diperbantukan padaberwenang dan bertanggung jawab Kabupaten/Kota serta intervensi

atas kinerja provinsi adalah Gubernur keg iatan priori tas Departemen

cq In st an si ya ng me na ng an i Kehutanan alokasi pagu APBN pada

Kehutanan di bawahnya. Dekonsentrasi Kehutanan di provinsi

maupun Tugas Pe rban tuan

Pada level perencanaan ini peran Kehutanan Kabupaten/Kota yang

Pusdal adalah te rbatas pada secara keseluruhan menjadi muatan

fasilitasi. Output/keluaran proses perencanaan top down yang

perencanaan level ini adalah bagian mendasari langkah sinkronisasi/

Rencana Ke rj a Sa tuan Ke rj a penapisan usulan masing-masing

Perangkat Daerah (Renja-SKPD) provinsi di reg ion alnya yan g

provinsi yang dibiayai dari APBN memenuhi kri ter ia layak untuk

dekonsentrasi Kehutanan dibiayai melalui APBN.

7


8/56

8

Output/keluaran proses perencanaan RPJM Nasional, Renstra KL Departemen

level ini adalah penajaman bagian Kehutanan, serta RKP (Buku I dan II) dan

Rencana Ke rj a Sa tu an Ke rj a acuan program dan kegiatan prioritas

Perangkat Daerah (Renja-SKPD) kehutanan pada tahun perencanaan,

yang dibiayai dari APBD provinsi dan serta Kebijakan Prioritas Departemen

atau APBN Kehutanan di regional Kehutanan yang dikompilasi dan menjadi

masing-masing Pusdal. tanggung jawab penyusunannya olehPusat Perencanaan Kehutanan dalam

2. Mas ing-masing Ins tans i yang proses penyusunan Renja-KL Dephut dan

b e r t a n g g u n g j a w a b u r u s a n dalam proses penyusunan Rencana

Kehutanan di provinsi dengan Kegiatan dan AnggaranKL (RKA-KL

mendasari pada pembagian urusan Dephut) oleh Biro Perencanaan dan Biro

yang diatur dalam PP No. 38 tahun Keuangan Dephut serta Renstra Eselon I

2007, PP 8 tahun 2007 dan yang mencerminkan tugas pokok fungsi

memperhatikan kegiatan yang masing-masing Eselon I se laku

didekonsentrasikan di provinsi dan Penanggung Jawab Program dan Fokus

atau ditugasperbantuankan di Kegiatan Kehutanan.Kabupaten/Kota, bertanggung jawab

d al am m en ap is u su la n d an M a s i n g - m a s i n g E s e l o n I

memastikan tidak terjadinya duplikasi bertanggung jawab merumuskan program

usulan pembangunan kehutanan kegiatan prioritas tahun perencanaan

yang akan dibiayai APBN dengan yang terbagi dalam rincian kegiatan yang

usulan APBD provinsi dan usulan menjadi tanggung jawab Pusat menurut

APBD Kabupaten Kota dalam PP 38 tahun 2007 yang dilaksanakan

masing-masing provinsinya di level Departemen Kehutanan dan Unit

sikronisasi perencanaan ketiga ini. Pelaksana Tugas (UPT) nya di Daerah

dan kegiatan yang d i l impahkan

Output/keluaran proses perencanaan (dekonsentrasi) ke provinsi serta tugas

level ini adalah penajaman hasil yang diperbantukan (medebewijn) ke

pencermatan bagian Rencana Kerja Kabupaten/Kota sesuai mekanisme dan

Satuan Kerja Perangkat Daerah kriteria yang diatur dalam PP No.7 tahun

(Renja-SKPD) yang dibiayai dari 2008.

APBD provinsi dan atau APBN

K e h u t a n a n d a l a m w i l a y a h Perumusan tersebut akan digunakan

provinsinya masing-masing. sebagai bahan criteria penapisan usulan

di proses perencanaan lingkup instansi

Keluaran/output total pada level dalam Departemen Kehutanan dan

perencanaan ketiga ini adalah Ikhtisar p e n a p i s a n p e n a j a m a n u s u l a nUsulan Kegiatan Anggaran Pembangunan pembangunan kehutanan dari Daerah

Kehutanan di tingkat provinsi dan pada Forum Rakornis atau Rakontek

Kabupaten yang bersumber APBN pada Eselon I.

setiap Eselon I Departemen Kehutanan

yang selanjutnya menjadi bagian APBN O u t p u t / k e l u a r a n p r o s e s

Departemen Kehutanan dimasing-masing perencanaan level ini adalah kriteria

Daerah. program dan kegiatan pr io r i tas

Departemen Kehutanan pada tahun

Ranah (Domein) Top Down Planning Perencanaan yang menjadi acuan Pusdal

dalam mengalokasikan bagian RencanaProses perencanaan pada ranah ini Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerahberlangsung di tingkat Nasional dengan (Renja-SKPD) yang dibiayai dari APBNbahan acuan bagian Kehutanan pada Kehutanan.


9/56


9

Argumen ranah proses top down dengan merencanakan kesalahan

planning ini didasarkan pada kenyataan yang bermuara pada pemborosan

tata nilai, bahwa kinerja Departemen sumberdaya yang ada dan pada

Kehutanan dicerminkan dari seberapa jauh akhirnya tidak kurang mendukung

optimalisasi kerangka regulasi, kerangka p e r c e p a t a n t e r w u j u d n y a

pelayanan investasi dan intervensi alokasi pengelolaan sumberdaya hutan

program kegiatan dan APBN Kehutanan Indonesia yang berkelanjutan yangmendukung dan menyentuh terwujudnya m e n d u k u n g s e b e s a r - b e s a r

pengelolaan sumberdaya hutan Indonesia kemakmuran khususnya Rakyat di

yang berkelanjutan yang mendukung dalam dan di sekitar hutan (di

s e b e s a r - b e s a r k e m a k m u r a n provinsi dan Kabupaten/Kota dalam

khususnyarakyat di dalam dan di sekitar N K R I ) d a n m e n d u k u n g

hutan (di provinsi dan Kabupaten/Kota pembangunan lintas sektor terkait

da l am N K RI ) da n m en du k un g pada umumnya.

pembangunan lintas sektor terkait pada

umumnya. Rekomendasi

Kesimpulan dan Rekomendasi 1. Penegasan kembali konsep ruang

kerja dan road map pembangunan

Mengacu pada hasil analisis 2 (dua) kehutanan yang sekaligus sebagai

permasalahan yang selama ini ditengarai Sistem Pembangunan Kehutanan

menjadi hambatan efektifi tas proses yang utuh sebagai yang ditampilkan

harmonisasi top down dan bottom up pada gambar 1 pada Bab Analisis.

planning pembangunan kehutanan dapat

disimpulkan dan direkomendasikan hal-hal 2. Penegasan kembali tugas tanggung

sebagai berikut : jawab dan output pembangunan

kehutanan yang didasari oleh aspek

Kesimpulan 4 ( e m p a t ) R ( R u l e , R o l e ,R e s p o n s i b i l i t y / R i s k d a n

1. Terbukti, bahwa apabila mekanisme Revenue/Benefit sharing) secara

p e r e n c a n a a n p e m b a n g u n a n proporsional sesuai ketentuan per

kehutanan tetap berjalan mapan UU an yang ber laku sebagai

seperti sampai dengan saat ini ditampilkan pada gambar 2 pada Bab

(business as usual), maka dapat Analisis.

dipastikan forum sinkronisasi dan

koordinasi yang ada menjadi tidak 3. Mu tl ak men ja di ka n Ko ns ep

efektif (maaf ; upaya yang mubazir Perencanaan Pembangunan

saja) dan akan menghasilkan Kehutanan sebagai Pengawal

dokumen perencanaan yang tidak sekaligus Kriteria Penilaian Kinerjam e n c e r m i n k a n k e b u t u h a n d an P en er ap an I ns en ti f d an

pembangunan kehutanan yang disInsentif pada Satker sesuai tugas

sebenarnya (menjadi dokumen yang tanggung jawab dan output dalam

tidak menjadi acuan) atau dengan masing-masing ranah perencanaan

kata lain tetap didominasi oleh ruang baik top downmaupunbottom up.

kebi jakan teknokrat semata,

sedangkan ruang aspirasi tetap

termarjinalisasi.

2. P er en ca na an p em ba ng un an

k e h u t a n a n y a n g t i d a k

mempresentasikan harmonisasi top

downdan bottom up planning sama

_________________

* Perencana Madya pada Pusat Rencana & Statistik

Kehutanan, Badan Planologi Kehutanaan Departemen

Kehutanan


10/56

10

BERBAGAI DATA SEPUTAR PERUBAHAN IKLIM

Oleh : Iman Santosa Tj.*

Konferensi para pihak (Conference of yang terkait dengan perubahan iklim.

Parties/COP) ke-13 dalam rangka United Sehubungan dengan hal tersebut, berikut

Nations Fremework Convention on Climate ini akan disajikan berbagai data dan

Change (UNFCCC) yang berlangsung di informasi yang terkait dengan perubahan

Bali tanggal 3-14 Desember 2007 telah iklim, beberapa diantaranya disertai

lama usai. Konferensi sedunia yang konon dengan sumber data dan ulasan

dih adi ri ole h 10. 000 ora ng dan ringkasnya.

menghabiskan biaya APBN sebesar Rp.

115 miliar telah menghasilkan apa yang Gas Rumah Kaca (GRK)disebut Bali Road Map (Peta Jalan Bali),

yaitu suatu rancangan kesepakatan yang Gas Rumah Kaca merupakan gas-

akan menjadi jalan untuk mencapai gas di atmosfir yang memiliki kemampuan

konsensus baru pada tahun 2009 sebagai menyerap radiasi gelombang panjang

pengganti Protokol Kyoto yang akan sinar matahari yang dipantulkan bumi

berakhir pada tahun 2012. sehingga menimbulkan pemanasan atau

peningkatan suhu bumi. MenurutBeberapa hal yang telah disepakati UNFCCC yang tertuang dalam Pasal 3

dalam Peta Jalan Bali tersebut antara lain : Protokol Kyoto, saat ini disepakati ada 6

gas rumah kaca utama, yaitu : Karbon

1. Negara-negara maju mendukung doiksida (CO ), Metana (CH ), Dinitrogen2 4peningkatan kapasitas, menyediakan Oksida (N O), Hidrofluorokarbon (HFCs),2bantuan teknis, memfasilitasi alih Perfluorokarbon (PFCs) dan Sulphurteknologi untuk meningkatkan, hexafluorida (SFs). Berbagai sumberdiantaranya, pengumpulan data, GRK dan kontribusinya terhadap emisiestimasi emisi, monitoring dan global dapat dilihat pada Tabel 1 di bawahpelaporan, serta melaksanakan ini.demonstration activity (pilot project),

2. D ia ko mo di rn ya de fo re st as i ,

degradasi dan konservasi serta

sustainable management of forest

dan referensi,

3. Perubahan batas skala proyek A/R

CDM (Aforestation/Reforestation

Clean Development Mechanism) dari

8 kilo ton CO /tahun menjadi 16 kilo2ton CO /tahun. Kelebihan di atas 162ki lo ton t idak dapat dikla im

sertifikasinya (CER = Certified

Emission Reductions)

Mengingat isu perubahan iklim masihakan terus menjadi isu yang sangat

strategis di masa yang akan datang, maka

semua pihak perlu lebih memahami hal-hal

Tabel 1. Sumber GRK dan kontribusinya

terhadap emisi global

Sumber data : Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC)

No. Gas Rumah Kaca SumberKontribusiterhadap

emisi global

1 2 3 4

1 Karbon doiksida(CO )2

Deforestasi, Komsumsienergi dari pembakaranbahan bakar fosil

76,7 %,56,6% daripenggunaanbahan bakar fosil

diantaranya

2 Metana (CH )4

Kegiatan pertanian,produksi energi, limbah

14,3%

3

Dinitrogen Oksida(NO),2

Terutama dari kegiatanpertanian 7,9 %

4

Hidrofluorokarbon(HFCs)

Digunakan sebagaipengganti zat-zatperusak ozon

1,1%

5Perfuorokarbon(PFCs)

6 Sulphur hexafuorida(SF )6

Digunakan dalambeberapa prosesindustri dan peralatanelektronik


11/56


Perubahan Penutupan Hutan / International - menunjukkan angka

Deforestasi Dan Potesi Penyerapan yang lebih tinggi. Selain itu angka

Karbon maksimum penelitian Page 13 kali

lipat angka minimum sehingga rata-

Deforestasi merupakan perubahan ratanya terlalu besar biasnya.

kondisi penutupan hutan menjadi bukan 3. E s t i m a s i We t l a n d h a n y a

hutan, yang dapat terjad i karena memasukkan faktor kebakaranperubahan untuk perkebunan, pertanian, hutan tanpa memperhitungkan daya

pemukiman, pertambangan dan prasarana serap karbon oleh hutan saat tidak

wilayah. Berdasarkan hasil perhitungan terjadi kebakaran. Asumsi yang

dengan menggunakan Citra SPOT digunakan juga mengandaikan

Vegetation yang mempunyai resolusi seluruh hasil pembakaran hanya

1.000 meter, laju deforestasi di tujuh pulau berupa CO2besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, 4. Berdasarkan data yang diperoleh

Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa serta Bali dari satelit Badan Antariksa Eropa

dan Nusa Tenggara, pada periode 2000- (ESA/European Space Agency),

2005 rata-rata sebesar 1,09 juta hektar. kond is i kebak aran te rparah

Berdasarkan perh itungan, po tens i Indonesia tahun 1997 dan 2006

penyerapan karbon oleh hutan alam ialah ternyata tidak lebih parah dari

sebesar 200-300 ton/hektar, sedanglan kebakaran di Brasil dan beberapa

huutan tanaman berpotensi menyerap negara Afrika.

karbon sebesar 100 - 150 ton/hektar. 5. B e r d a s a r k a n p e n g a m at a n

konsen t ras i CO d i stas i un2Negara Pengemisi Karbon : meteorologi di Koto Tabang - Bukit

Indonesia No. 3 (?) Tinggi yang merupakan stasiun

standar resmi World Meteorology

Data ini merupakan data yang paling O r g a n i z a t i o n ( W M O ) ,

kontroversial dan banyak dipertanyakan konsentrasinya lebih rendah darioleh berbagai pihak di Indonesia. Menurut Mauna Loa Hawaii. Kondisi yang

Wetland Internat ional (dan IPCC?), sama terjadi pada penelitian empat

Indonesia menduduki peringkat ketiga tahun terakhir. Tahun 2006 terjadi

setelah Amerika Serikat dan Cina dalam kebakaran hutan yang cukup hebat.

mengemisi CO . Namun demikian menurut2Meneg LH, IPCC tidak bisa menunjukkan Berdasarkan berbagai faktor di atas,

berapa besar emisi dari kebakaran hutan tampaknya pemeringkatan ini patut diberi

dan lahan di Indonesia dan dimana saja. tanda tanya besar, sehingga tidak

merupakan data yang sesat dan

Beberapa pakar iklim di Indonesia menyesatkan.

mengatakan ada beberapa kelemahanpenilaian tersebut, antara lain : Emisi CO per Kapita2

1. P er hi tu ng an te rs eb ut ha ny a

didasarkan pada kebakaran lahan

gambut tahun 1997, sedangkan

untuk tahun berikutnya belum ada

perhitungan yang lengkap,

2. Jika dibandingkan dengan penelitian

yang dilakukan oleh beberapa pakar

iklim lain (Duncan, Levin, Heil, Aldrian

dll) pada tahun 1997, angka hasil

penelitian yang digunakan oleh Page

- yang digunakan oleh Wetland

Berdasarkan Human Development

Report (HDR) Tahun 2007 yang

dikeluarkan United Nations Development

Program (UNDP) di Brasilia menjelang

COP 13 di Bali, terdapat data mengenai

besarnya emisi CO per kapita dibeberapa2negara seperti terlihat di tabel 2 di bawah

ini. Dalam laporan tersebut istilah emisi

CO yang dihasilkan dari gaya hidup2manusia disebut sebagai jejak kaki atau

jejak karbon di atmosfir.

11


12/56

12

Dari Tabel 2 tersebut di bawah, terlihat

bahwa kenaikan tertinggi baik secara

absolut maupun relatif ialah AS, yaitu

sebesar 11,3 ton per kapita. Besaran ini

diikuti oleh Kanada dengan besaran 5, 0

ton per kapita. Beberapa negara yang

turun emisi karbonnya per kapita adalahFederasi Rusia, Inggris dan Perancis,

sedangkan negara-negara yang relatif Per ingka t Kerentanan Negaratetap adalah Tanzania dan Ethiopia. Terhadap Perubahan Iklim

Kinerja Perubahan Iklim

Penilaian Indeks Kinerja PerubahanIklim dilakukan setiap tahun oleh German

Watch, suatu LSM independen yang

bersifat nirlaba dan Climate Action Network

(CAN), suatu jaringan internasional yang

terdiri lebih dari 365 NGO di seluruh dunia

yang bekerja untuk mempromosikan

kegiatan, baik individu maupun pemerintah

untuk membatasi perubahan iklim yang

disebabkan manusia sampai kepada batas

yang berkelanjutan secara ekologis.

Forestry Eleven (F-11)

cukup baik di bidang kebijakan dan tingkat

emisi tetapi agak mengkhawatirkan dalam

hal kecenderungan emisi.

Pada tahun la lu , Indonesia

menduduki peringkat 43 dari 56 negara

atau termasuk buruk.

Tabel 2. Daftar Negara Pengemisi Co2 Dalam konteks kerentanan terhadapper Kapita Tahun 1990 dan resiko perubahan iklim, menurut LSM2004 German Watch, Indonesia menduduki

peringkat ketiga di dunia. Penetapan

peringkat dilakukan dengan ukuran

peristiwa bencana alam terkait perubahan

iklim yang terjadi sepanjang tahun 2006.Peringkat ini disusun dalam suatu indeks

yang disebut Indeks Resiko Perubahan

Iklim (CRI). Berdasarkan indeks tersebut,

peringkat pertama diduduki oleh Filipina,

disusul oleh Korea Selatan dan Indonesia.

Peringkat Indonesia naik dari tahun 2005

yaitu di peringkat ke 39.

Ada empat indikator yang digunakan,

yaitu total jumlah korban tewas, kematian

per 100.000 penduduk, kehilanganabsolut dalam kemampuan membeli

dalam juta dolar AS dan kehilangan per

persentase GDP.

Dalam pemetaan yang lebih luas,

yaitu dengan berpatokan pada data

sepanjang tahun 1997 sampai 2006,

Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar

10 besar negara paling beresiko terhadap

perubahan iklim.

Indeks Kinerja Perubahan Iklim

merupakan gabungan penilaian dariForestry Eleven merupakan forumkecenderungan emisi di suatu negara

dari 11 negara pemilik hutan tropis ataudengan orientasi utama pada sektornegara-negara pemilik hutan yang terletakenergi, transportasi, perumahan dan

0 0diantara 10 Lintang Utara dan 10industri (50 % dari penilaian), tingkat emisi

saat ini menurut IPCC (30 %) dan Lintang Selatan. Sebelumnya forum ini

kebijakan-kebijakan di bidang iklim (20 %). hanya beranggotakan 8 negara, yaitu

Indonesia, Malaysia, Kolombia. Papua

Berdasarkan kri teria tersebut Nugini, Kamerun, Gabon, Kongo danIndonesia tahun ini menduduki peringkat Kosta Rika. Pada bulan Spetember 2007,ke 15 dari 56 negara yang dinilai. Indonesia bergabung tiga negara lain, yaitu Peru,yang mendapat nilai 57,6 dan dianggap Republik Demokratik Kongo dan Brasil.

No NegaraEmisi CO (ton per kapita)2

1990 2004

1 2 3 4

Amerika Serikat

Federasi RusiaKanada

InggrisPerancisChina

Mesir

Brasil

India

VietnamTanzaniaEthiopia

9,3

15,013,4 (1992)

10,0

6,4

2,1

1,5

1,4

0,8

0,3

0,1

0,1

20,6

20,010,6

9,8

6,0

3,8

2,3

1,8

1,2

1,2

0,1

0,1

1

23

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13/56


13

Salah satu tujuan pembentukan Tabel 4. Potensi penyerapan CO oleh2forum ini ialah untuk konsolidasi dalam laut.

rangka memperkuat peranan sumberdaya

hutan sebagai salah satu alat untuk

mengu rang i pemanasan g loba l .

Pembentukan F-11 merupakan inisiatif

Presiden SBY, yang dibentuk berdasarkanfakta bahwa 25% total Gas Rumah Kaca

global berasal dari deforestasi dan

degradasi. Dengan mencegah kerusakan

hutan di negara yang tergabung dalam F- Kebutuhan dan Bantuan Pendanaan

11 emisi GRK akan berkurang banyak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam

Berdasarkan data Global Forest pidatonya d i Per temuan Komi te

Resources Assessment (FRA) yang Pen gem ban ga n Ban k Dun ia d i

dikeluarkan FAO (2005) luas hutan tropis di Washington 18 Oktober 2007 menyatakan

negara-negara yang tergabung dalam F-11 bahwa dalam 23 tahun ke depan biaya

adalah sebagai tercantum dalam tabel 3 di yang disebabkan perubahan iklim global

bawah ini. mencapai 200 miliar USD atau sekitar Rp.

1.800 triliun per tahun dan separuhnya

dibebankan kepada negara-negara

Tabel 3. Luas hutan negara-negara yang berkembang termasuk Indonesia.

tergabung dalam F-11

Dalam kerangka COP 13, Amerika

Serikat telah sepakat untuk melakukan

pemotongan hutang luar negeri Indonesia

ke AS sebesar 19,6 juta USD atau sekitar

Rp. 18,6 milyar melalui mekanisme Debtfor Nature Swap(DNS), yaitu pengalihan

dana yang awalnya untuk membayar

pinjaman ke biaya konservasi hutan.

Namun demikian pemotongan utang itu

baru berlaku jika pemerintah atau pihak

ketiga, misalnya LSM menyediakan dana

sebesar 20% dari hutang yang akan

dipotong.

Potensi Laut Dalam Penyerapan Karbon Beberapa negara lain yang telah

Dioksida berkomitmen untuk membantu Indonesiadalam menghadapi perubahan iklim

P e m a n a s a n g l o b a l d a p a t antara lain Australia, Inggris dan Jerman.

memusnahkan terumbu karang. Selain itu

dapat mengancam ketahan pangan dari Emisi Gas Rumah Kaca Dari Sektor

sumber perikanan laut. Pertanian

Beberapa aspek kelautan yang terdiri Menurut perhitungan Departemen

dari terumbu karang, mangrove, padang Pertanian, besarnya emisi GRK dari sektor

lamun dan sebaran klorofil ternyata pertanian pada tahun 2005 sebesar 96,42

memegang peranan yang penting dalam juta ton CO eq. Dari jumlah tersebut,2penyerapan CO . Potensi penyerapan sebagian besar (62%) berasal dari2CO dari berbagai aspek kelautan tersebut keg ia t an bud idaya pad i sawah2dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini. sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5

No N e g a r aL u a s h u t a n

(x 1.000 ha)

1

2

3

4

5

67

8

9

1011

Brazil

Rep. Demokratik Kongo

Indonesia

Peru

Kolombia

Papua NiuginiKamerun

Kongo

Malaysia

GabonKosta Rika

477.698

135.610

88.495

68.742

60.728

29.49721.245

22.471

20.890

21.7752.391

Jumlah 949.542

No

Aspek Kelautan

Luas2(km )

Potensi Penyerapan CO2(juta ton)

1

2

3

4

Terumbu karang

Mangrove

Padang lamun

Sebaran klorofil

61.000

93.000

30.000

5,8 juta

73,5

75,4

56,3

40,4

J u m l a h 245,6

Sumber : Dep. Kelautan dan Perikanan


14/56

14

Tabel 5. Emisi Gas Rumah Kaca dari budidaya kelapa sawit di Indonesia

sektor pertanian menciptakan nilai sebesar 114 USD per

hektar atau hanya sekitar 2 persen dari

nilai karbon di dalamnya. Pohon yang

tadinya tumbuh di suatu areal tetapi

kemudian ditebang, dibakar dan dibiarkan

membusuk mengeluarkan CO ke atmosfir2sebesar 500 ton per hektar.

Berbagai Dampak Perubahan Iklim

a. Kesehatan

P e r u b a h a n i k l i m t e r n y a t a

berkontribusi terhadap penyebaran

p e n y a k i t . M u s i m h u j a n y a n g

berkepanjangan memperluas area

genangan air dan menjadi tempat ideal

bagi perkembangbiakan nyamuk-nyamuk

penyebab malaria, demam berdarah dan

berbagai penyakit lainnya yang terkait

banjir. Di sisi lain, musim kemarau

Tabel 6. Potensi penyerapan CO oleh pan jang menyebabkan menipisnya2tanaman kelapa sawit, karet dan persediaan air bersih dan memudahkan

tebu penularan penyakit diare, kolera dan

penyakit-penyakit saluran pencernaan

lainnya. Penyebaran penyakit akibat

perubahan iklim ini tidak hanya terjadi dinegara berkembang, tetapi juga di negara-

negara maju. Hanya ironisnya, negara

berkembang yang leb ih sed ik i t

kontribusinya terhadap pemanasan

global, justru merupakan pihak yang

Direktorat Jenderal Perkebunan juga paling banyak dan sering menderita.

menyebutkan bahwa potensi penyerapan

Gas Rumah Kaca oleh tanaman kelapa Jika suhu meningkat tiga derajat

sawit ialah sebesar 66 ton CO eq. per Celcius, diperkirakan kasus penularan2hektar setiap tahunnya. Berdasarkan penyakit melalui nyamuk meningkat dua

Human Development Report 2007 yang kali lipat. Selain itu, menurut seorang gurusecara khusus menyorot i masalah besar dari Universitas Indonesia (UI), Prof.

tanaman sawit, menyebutkan bahwa Umar Fahmi Achmadi, peningkatan suhu

Potensi Penyerapan CO Beberapa2Komoditas Perkebunan

Direktorat Jenderal Perkebunan

Departemen Pertanian mengeluarkan data

yang terkait dengan penyerapan CO oleh2berbagai komoditas perkebunan seperti

tercantum dalam tabel 6 dan tabel 7 di

bawah ini.

No Kegiatan Pertanian Emisi GRK

(juta ton CO eq.)2

1Budidaya padi sawah

61,781

2

Peternakan

19,338

3

Tanah pertanian

3,750

4 Pembakaran lahan (sabana, padangrumput dan perladangan berpindah) 3,619

5 Pembakaran sisa pertanian (jerami padi,jagung, tebu dll)

7,932

J u m l a h 96,420

Sumber : RAN dalam Menghadapi Perubahan Iklim (2007)

Jenis

No

KomoditasPerkebunan

Luas areal padatahun

(juta ha)

Potensi penyerapan CO bruto2 padatahun

(juta ton)

Potensi pelepasanCO2 pada tahun

(juta ton)

Potensi penyerapanCO netto2

pada tahun (juta ton)

2005

proyeksi2025

2005

Proyeksi2025

2005

proyeksi2025

2005proyeksi

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1

K o p i

1.202

1.234

30,32

31,11

1,00

1,02

29,32 30,092 Cokelat 1.167 1.778 93,36 142,24 12,60 19,20 80,76 123,04

Ket. : n.a = Data tak tersedia (not available)Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan

Tabel 7. Potensi penyerapan dan pelepasan CO oleh tanaman kopi dan cokelat2


15/56


15

bumi dapat menyebabkan jantung bekerja

lebih keras untuk mendinginkan tubuh dan

meningkatkan kasus asma serta penyakit

kulit.

Penutup

dan surut di beberapa Daerah Aliran

Sungai.

Semakin tinggi naiknya permukaan

air laut, akan semakin banyak daratan

b. Keanekaragaman hayati yang akan tergenang bahkan tenggelam

dan semakin banyak pula populasiBahkan ada yang memperkirakan manusia yang akan terkena dampaknya,

dalam 100 tahun mendatang 80% species sebagaimana tergambar dalam tabel 8 di

flora dan fauna di seluruh dunia akan bawah ini.

musnah.

Tabel 8. Perkiraan areal yang tergenang

c. Pertanian dan populasi manusia yang

terkena dampaknya akibat

Laporan UNEP menyebutkan bahwa naiknya permukaan air laut.

setiap kenaikan suhu sebesar 2 derajat

Celcius, antara lain akan menurunkan

produksi pertanian sebesar 30% di Cina

dan Bangladesh pada tahun 2050.

d. Naiknya permukaan air laut

Menurut data yang dikeluarkan oleh

IPCC yang melibatkan 2.500 ahli dan 800

penulis ilmiah, telah terjadi pengurangan

jumlah es dan salju di permukaan bumi.

Pengurangan tersebut telah berkontribusi

naiknya permukaan air laut yang mencapai1,2 mm per tahun pada periode 1993-

2003. Di wilayah arktik, tutupan es Untuk menghadapi perubahan iklim,

berkurang sebesar 2,7 persen per dekade. pemerintah Indonesia telah menyusun

Dampak pemanasan global di Indonesia R e nc a n a Ak s i N as i o n a l d a l a m

akibat naiknya permukaan air laut antara Menghadapi Perubahan Iklim (RAN MAPI)

lain : yang dikoordinasikan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup. Untuk kegiatan sektor

a. Banyak pulau kecil akan hilang kehutanan dengan kerangka waktu 2007

Ratusan pulau kecil di Indoensia s/d 2050 rencana aksi yang telah disusun

t er an ca m ter en da m ak ib at terdiri dari :

mencairnya gumpalan es di kutubutara dan kutub selatan. Mencairnya a. Penurunan Emisi Dan Peningkatan

gumpalan es tersebut diperkirakan Kapasitas Penyerapan Karbon

akan terjadai pada abad ini jika tidak b. Penerapan mekanisme insentif

ada upaya pencegahannya. c. Kebijakan pendukung

b. Garis pantai akan mundur lebih dari

60 cm ke arah darat, nelayan akan Untuk mengimplementasikan RAN

terancam kehilangan tempat tinggal. MAPI tersebut, sedang disiapkan

c. Intrusi/perembesan air laut akan pembentukan Komisi Nasional untuk

semakin meluas. Menghadapi Perubahan Iklim, walaupun

d. Sifat biofisik dan biokimia di zona beberapa pihak meragukan efektifitasnya.

pesisir akan berubah.

e. Ekosistem hutan bakau akan rusak. __________ * Penulis Staf Senior Kehutanan Pusat Wilayahf. Terjadi perbedaan tingkat air pasang

Pengelolaan Kawasan Hutan

No

Kenaikanpermukaan

Laut (m)

Areal yang akanterkena Dampak

2

(km )

Populasi yang akanterkena dampak

(juta jiwa)

2

3

4

1

194.309 53,3

2 305.036 89,6

3 449.428 133,0

4 608.239 183,4

5 768.804 245,9

Sumber : US Geological Survey, The World Bank

1

1

2

3

4

5


16/56

16

PENGUATAN KELEMBAGAANMASYARAKAT SEKITAR HUTAN

DAN PERAN PENYULUH KEHUTANANDALAM PENYIAPAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

*

Oleh : Suwignya Utama

Pendahuluan hutan tanaman rakyat yang dibangun oleh

BUMN atau BUMS dan selanjutnyaUntuk menunjang keberhasilan diserahkan oleh pemerintah kepada

program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) kepala keluarga pemohon ijin usaha danpada tahun ini, Departemen Kehutanan biaya pembangunannya menjad imengalokasikan dana sebesar Rp. 1,6 tanggung jawab pemegang ijin usaha dantriliun untuk pembangunan hutan tanaman dikembalikan secara mengangsur.rakyat. Dana ini nantinya diberikan kepada

95 ribu KK yang ditunjuk untuk Aktor utama atau subyek yangmengembangkan HTR itu. Setiap KK melakukan program HTR tersebutmaksimal akan mengelola lahan seluas 15 sebenarnya adalah masyarakat setempat.ha. Pengembangan HTR tersebut pada Yaitu masyarakat yang tinggal di dalamtahun ini akan dilakukan di delapan dan atau di sekitar hutan, sebagaiprovinsi yaitu Sumatera Utara, Riau, kesatuan komunitas sosial, yang mataSumatera Barat, Sumatera Selatan, pencaharian utamanya bergantung padaKalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sumberdaya hutan. Sesuai ketentuannyaKalimantan Timur, dan Kalimantan pemohon i j in usaha peroranganSelatan. Departemen Kehutanan tahun ini diutamakan untuk membentuk kelompok

mencadangkan areal seluas 1,4 juta agar memudahkan pelayanan dalamhektar. Sampai tahun 2010, akan proses permohonan izin. Pembentukandicadangkan total areal sekitar 5,4 juta kelompok ini diarahkan untuk difasilitasihektar untuk 360 ribu KK. oleh penyuluh kehutanan.

Hutan tanaman rakyat dalam hal ini Agar masyarakat setempat bisaadalah hutan tanaman pada hutan menjadi pelaku utama dan pengelolaproduksi yang dibangun oleh perorangan hutan tanaman rakyat tersebut secaraatau koperasi untuk meningkatkan potensi optimal, maka perlu didukung oleh suatudan kualitas hutan produksi dengan kelembagaan masyarakat yang kuat.menerapkan silvikultur dalam rangka Kelembagaan masyarakat yang kuat tentu

menjamin kelestarian sumber daya hutan. tidak bisa dengan sendirinya terwujud.HTR ini akan dibangun dengan tiga pola Diperlukan fasilitator sebagai suatu agenyaitu pola mandiri, pola kemitraan dan pola p e r u b a h a n u n t u k m e m p e r k u a tdeveloper. HTR pola mandiriyaitu hutan kelembagaan petani tersebut. Dan sesuaitanaman rakyat yang dibangun oleh kepala dengan tugas dan fungsinya maka salahkeluarga sebagai pemegang ijin usaha. satu agen perubahan yaitu penyuluhHTR pola kemitraanyaitu hutan tanaman kehutanan harus mampu menampilkanrakyat yang dibangun oleh kepala keluarga perannya tersebut secara efektif.pemegang ijin usaha bersama dengan

mitranya berdasarkan kesepakatan Kelembagaan petani yang kuatbersama dengan difasi l i tasi oleh

merupakan aspek yang sangatpemerintah agar terselenggara kemitraan berpengaruh terhadap keberhasilanyang menguntungkan kedua belah pihak. penyiapan program hutan tanaman rakyatSedangkan HTR pola developer adalah (HTR).


17/56


17

Sedangkan kelembagaan petani jiwa kelembagaan itu yaitu nilai, norma

yang kuat tersebut sangat dipengaruhi oleh dan aturan. Sedangkan aspek struktural

efektivitas peran penyuluh kehutanan berupa sesuatu yang lebih bisa dilihat dan

dalam penguatan kelembagaan petani. statis misalnya struktur, penetapan peran,

Dua proposisi inilah yang penulis ajukan tujuan dan keanggotaan.

sebagai pokok bahasan dalam tulisan ini.

Permasalahan selanjutnya strategi apa Da lam k on tek s t u l i s an i n i ,saja harus diambil agar penyuluh kelembagaan petani yang bermukim di

kehutanan mampu melakukan penguatan dalam dan di sekitar hutan bisa dimaknai

kelembagaan petani secara tepat dalam dari dua aspek tersebut. Aspek pertama

penyiapan HTR. yaitu nilai, norma dan aturan yang telah

berkembang. Aspek berikutnya yaitu

Oleh karenanya tulisan ini akan struktur organisasi kelompok, tujuan,

me ng u la s pe nt ing ny a pe ng ua tan keanggotaan, pembagian tugas dan lain-

kelembagaan tersebut sebagai persiapan lain.

pembangunan HTR, peran penyuluh

kehutanan dan strategi mengefektifkan Pembangunan HTR kalau dilihat dari

peran penyuluh dalam memperkuat paradigma pembangunan kehutanan

kelembagaan masyarakat setempat. yang berkembang selama ini, sebenarnya

berakar dari landasan pemikiran

Penguatan Kelembagaan Masyarakat pembangunan kehutanan konvensional.

Setempat Paradigma konvensional yang biasa

dikenal dengan state-based atau

Konsep kelembagaan biasanya economic-based , menekankan

dipahami secara luas dan kadang kegiatan ekonomi berbasis kayu pada

membingungkan. Istilah kelembagaan lahan milik negara. Sehingga pasokan

sering dipertukarkan penggunaannya kayu pada industri perkayuan menjadi

dengan ist i lah organisasi . Ist i lah tuju an utama . Namun demik iankelembagaan (sosial) berasal dari kata pembangunan HTR juga dimaksudkan

social institution sedangkan istilah untuk memberikan akses bagi masyarakat

o rgan i sas i be rasa l da r i soc ia l lokal terhadap pemanfaatan lahan,

organization. Menurut Uphoff (1986) terhadap permodalan dan terhadap pasar

kelembagaan merupakan jalinan norma- hasilnya. Program HTR juga menjadikan

norma dan peri lak u-per ilaku yang masyarakat lokal sebagai aktor utama

kompleks yang telah berlangsung secara pengelolaan hutan. Dengan demikian

stabil dalam kurun waktu lama dalam maka paradigma kehutanan sosial

masyarakat untuk berbagai tujuan kolektif. mestinya harus dipergunakan sebagai

Syahyuti (2006) menekankan bahwa landasan berpikir dalam melahirkan

kelembagaan merupakan pemantapan kebijakan tersebut. Yang menjadi soalperilaku yang hidup pada sekelompok adalah sejauhmana keefektifan landasan

orang. Merupakan sesuatu yang stabil, pemikiran kehutanan sosial ini bisa

mantap dan berpola dan berfungsi untuk diadopsi dalam pelaksanaan program

tujuan tertentu dalam masyarakat. Orang- HTR ke depan. Diantaranya adalah

orang yang terlibat di dalamnya memiliki sejauhmana bisa tercapai pemberdayaan

pola perilaku tertentu serta nilai-nilai dan dan penguatan masyarakat lokal yang

norma yang sudah disepakati yang sesungguhnya. Hal ini karena dalam

sifatnya khas. konteks kehutanan sosial, masyarakat

lokal menjadi pelaku utama dengan

Secara umum terdapat dua aspek kelembagaan lokal yang mantap, dan

dalam kelembagaan yaitu aspek kultural memiliki otonomi dalam mengelola

dan aspek struktural. Aspek kultural sumberdaya.

meliputi aspek yang lebih abstrak sebagai


18/56

18

K e m a n d i r i a n k e l e m b a g a a n akan bisa mencapai skala ekonomi yang

masyarakat lokal dalam mengelola diharapkan. Sehingga memudahkan

sumberdaya alam hutan sudah banyak dalam aspek perencanaan, penanaman,

contoh-contohnya di Indonesia, misalnya pemeliharaan, maupun pemanenan dan

pengelolaan repong damar di Krui , pemasarannya. Dari aspek ekonomi

pengelolaan HKM di Sesaot dan lain- usaha, dengan luasan tertentu akan

lainnya. Oleh karena itu dalam kerangka berdampak kepada pengelolaan danpembangunan HTR, membangun pemas aran has i lnya . Denga n

kelembagaan lokal yang kuat dalam berkelompok juga petani akan saling bisa

mengelola hutan tanaman semestinya belajar satu sama lain dalam berbagai

memperoleh perhatian yang serius. aspek. Berbagai permasalahan akan bisa

didiskusikan bersama untuk mencari

Penguatan kelembagaan petani yang solusinya. Dengan berkelompok juga bisa

notabene masyarakat yang tinggal di saling bekerjasama dan memperkuat

dalam dan di sekitar hutan dalam kerangka posisi tawar mereka dengan pihak lain.

pembangunan HTR menjadi sangat

penting. Hal ini karena bisa ditinjau dari Berdasarkan pengalaman empiris

beberapa alasan baik secara normatif, pembangunan hutan tanaman yang

secara pengalaman empiris maupun mel iba tkan masyaraka t set empat,

paradigmatis. ternyata kelembagaan berupa kelompok-

kelompok ini sudah berjalan dan memang

Secara normatif berarti bahwa diperlukan.

memang aturan mengenai HTR tersebut

menghendaki adanya kelompok-kelompok Menurut catatan APHI (2007), hutan

petani sebagai enti tas yang akan tanaman pola kemitraan di PT Wira Karya

memperoleh ij in usaha pemanfaatan. S a k t i d i p r o v i n s i J a m b i t e l a h

Dengan demikian petani akan berperan dikembangkan sejak tahun 1997 dengan

sebagai aktor utama yang mengelola melibatkan 78 kelompok (7.554 anggota)hutan tanaman tersebut. Walaupun dengan areal mencapai 12.065 ha.

sebenarnya secara perorangan (kepala Demikian pula PT RAPP di provinsi Riau

keluarga) bisa memperoleh ijin usaha yang mengembangakn hutan tanaman

tersebut, namun untuk kemudahan dalam bersama masyarakat seluas 23.000 ha

pelayanan diperlukan adanya kelompok. dan melibatkan sekitar 4.600 KK.

Sehingga dari segi peraturan yang ada, Berdasarkan beberapa pengalaman

masyarakat setempat didorong untuk t e r s e b u t m e n u n j u k k a n b a h w a

me mbe nt uk kel om po k -ke lom po k . pengembangan kelompok masyarakat

Pentingnya kelompok sebagai bentuk setempat dalam pengelolaan hutan

kelembagaan petani paling tidak karena tanaman memang harus dilakukan.

kelompok memiliki potensi dari tiga halyaitu : Secara paradigmatis, penguatan

kelembagaan masyarakat setempat tidak

1. sebagai suatu unit produksi hutan lepas dari masyarakat sebagai subyek

tanaman sehingga mencapai skala yang akan mengelola hutan tanaman.

ekonomi yang menguntungkan

2. sebagai wahana belajar untuk saling Paradigma kehutanan sosial dalam

berinteraksi catatan Awang (2002) diantaranya adalah

3. wahana bekerjasama antara anggota bahwa aktor utama pengelolaan hutan

kelompok, antara kelompok dan adalah masyarakat, Pemerintah sebagai

pihak lain. fasilitator, regulator dan pengawas

kegiatan pengelolaan hutan, berkeadilan,

Dengan berkelompok, maka luasan keterbukaan, demokratis, partisipatif dan

hutan tanaman yang dikelola bersama kesejahteraan masyarakat.


19/56


19

Dar i bebe rapa p r i nsi p yang maupun da r i aspek sos ia l nya .

melandasi paradigma kehutanan sosial ini, Pembangunan hutan tanaman rakyat

maka aspek penguatan masyarakat lokal yang menjadikan masyarakat setempat

kiranya menjadi suatu hal yang mesti sebagai aktor pengelola utama dalam

dilaksanakan. Penguatan kelembagaan kegiatan te rs ebut , tentunya juga

masyarakat setempat ini berarti juga memerlukan kelembagaan masyarakat

pe ng ak ua n te rh ad ap ke be ra daan setempat yang kuat.kelembagaan yang saat ini ada, dan

upaya-upaya penguatannya sesuai Kelemba gaan masyar akat ini

dengan tujuan pembangunan HTR ke digerakkan oleh unsur-unsurnya, para

depan. Masyarakat setempat sebagai anggotanya dan para pemimpin lokalnya.

aktor utama, berarti juga menempatkan Berarti kapasitas masyarakat lokal perlu

masyarakat pengelola sumberdaya hutan ditingkatkan dengan berbagai upaya

secara sejajar dengan institusi perusahaan di an tar an ya me la lu i pe nd ek at an

swasta kehutanan yang menjadi mitranya. penyuluhan. Pendekatan penyuluhan

sebagai suatu sistem pendidikan bagi

Kelembagaan masyarakat lokal para petani dimaksudkan agar mereka

dalam pengelolaan sumberdaya hutan menjadi lebih tahu, lebih mampu dan mau

yang sustainable baik dari segi ekonomi, melaksanakan suatu inovasi dalam

dari segi ekologi dan dari segi sosial r a n g k a m e m p e r b a i k i k u a l i t a s

memiliki beberapa ciri. Pertama, mereka kehidupannya. Disinilah peran agent of

memiliki aturan-aturan yang disepakati change yang harus mendampingi dan

bersama dan dihormati di lingkungan memfasilitasi masyarakat setempat agar

masyarakat setempat itu. Aturan-aturan mereka memil iki pengetahuan yang

tersebut juga termasuk norma-norma yang memadai, memiliki sikap yang positif dan

tidak tertulis tetapi hidup di kalangan memiliki kemampuan yang tinggi dalam

mereka. Mereka juga memiliki wadah atau rangka melakukan pengelolaan hutan

k e l o m p o k - k e l o m p o k d e n g a n tanaman. Dan agen perubahan tersebutkepemimpinan lokal yang dihormati oleh b is a sa ja ten aga LS M seb ag ai

para anggotanya. Kelembagaan mereka pendamping, para pemimpin komunitas

juga berangkat dari adanya kebutuhan lokal, atau tenaga penyuluh kehutanan

yang mereka rumuskan bersama. Misalnya yang bekerja pada Dinas-dinas yang

pengelolaan sumberdaya hutan itu mereka menangani kehutanan di Kabupaten. Oleh

lakukan untuk memenuhi kebutuhan- karena itu perlu diulas kembali apa

kebutuhan masyarakat lokal tersebut atau sebenarnya peran penyuluh kehutanan ke

untuk menangkal ancaman kerusakan depan dikaitkan dengan program HTR ini.

sumberdaya alam dari pihak luar. Dan yang

tidak kalah penting, mereka memiliki Peran Penyuluh Kehutanan

otonomi tertentu dalam melakukanpengelolaan sumberdaya itu, termasuk D e n g a n s e m a k i n p e s a t n y a

beberapa kearifan lokal yang hidup dan perkembangan pembangunan di dunia

membudaya. ketiga, dan semakin menguatnya desakan

terhadap menghargai peran masyarakat

Jadi secara umum kelembagaan lokal dalam pembangunan, maka paradigma

yang kuat mestinya meliputi adanya aspek penyuluhan kehutanan juga akan

struktur yang efektif, dan aspek proses- mengalami pergeseran. Secara umum

proses sosial di dalamnya yang berjalan dikatakan bahwa pendekatan penyuluhan

secara dinamis. Kelembagaan lokal yang transfer teknologi dari penyuluh kepada

kuat ini telah terbukti pada beberapa petani harus mengalami pergeseseran ke

tempat bisa mengelola sumberdaya alam a r a h p e m b e r d a y a a n p e t a n i ,

hutan secara berkelanjutan, baik dari pengorganisasian petani, pengembangan

aspek ekonomi, dari aspek ekologi SDM dan pemecahan masalah petani.


20/56


21/56


21

3. Peran pengembangan sumber Memang diakui dalam kurun waktu

daya manusia sampai saat ini telah tercapai kesadaran

masyarakat dalam melakukan upaya-

Pendekatan pengembangan sumber upaya konservasi tanah, dan upaya-

daya manusia akan memberdayakan upaya penanaman pohon pada lahan-

masyarakat sasaran dan memberikan lahan mereka. Namun di satu sisi,

makna baru atas peran-peran yang lain. pendekatan demikian menimbulkan efekPengembangan kapasitas teknis harus negatif berupa ketergantungan petani

di komb inas ik an dengan ka pasi ta s terhadap penyuluh/petugas kehutanan.

ma na je ri al . Fi lo so fi da sa r da ri Persepsi negatif kadang masih muncul

pengembangan kapasitas manusia adalah bahwa kedatangan petugas diharapkan

untuk mendorong komunitas pedesaan membawa bantuan buat mereka .

untuk memahami gaya individu dan gaya Ketergantungan inilah yang sebenarnya

kelompoknya dalam mengorganisir dirinya kontaproduktif dengan tujuan penyuluhan

untuk meningkatkan keterampilan dalam itu sendiri yang mestinya menciptakan

perencanaan, penerapan dan monitoring. kemandirian dan keberdayaan petani.

Dari persoalan ini muncul beberapa

4. Peran pemecahan masalah dan indikasi dimana kelompok-kelompok yang

pendidikan telah dibentuk pada akhirnya tidak menuju

kemandirian, tetapi tetap berada pada

Pemecahan masalah adalah peran kondis i ketergantungan. Sebagai

yang penting, namun peran ini sedang ilustrasi, dalam catatan Sudiana (2006),

berubah dari menyediakan pemecahan dari 583 kelompok tani hutan rakyat di

masalah teknis menjadi peran untuk Kabupaten Ciamis baru terdapat 6

memberdayakan organisasi petani dalam kelompok (1,03%) yang termasuk dalam

memecahkan permasalahan mereka kategori utama atau bisa dikatakan

sendiri. Hal ini bisa dicapai dengan memiliki kemandirian tinggi. Berdasarkan

membantu mereka untuk mengenali penelusuran kelompok-kelompok tersebutpermasalahan dan menemukan jawaban sebetulnya ada yang telah dibentuk pada

yang tepat dengan melakukan kombinasi tahun 1980-an berdasarkan keperluan

antara pengetahuan lokal dengan kegiatan proyek pada waktu itu. Dengan

teknologi yang ada dengan memanfaatkan demikian kemandirian kelompok yang

sumber daya mereka secara tepat. d i b e nt uk o l eh p e n y ul u h y a n g

Disamping itu, terdapat pergeseran dalam menggunakan paradigma lama tersebut

peran pendidikan dari pendekatan kuliah, cenderung kurang mendorong kepada

seminar, dan pelatihan menjadi belajar kemandirian kelompok yang tinggi .

sambil bekerja dan mendorong petani dan Kondisi demikian mengindikasikan bahwa

organisasi petani untuk melakukan uji coba peran penyuluh kehutanan dalam

dan melaksanakan proses belajar sambil pengorganisasian masyarakat petanibekerja. belum menunjukkan hasil yang efektif

setelah lebih dari 25 tahun pelaksanaan

penyuluhan kehutanan.

Pendekatan penyuluhan kehutanan

p a d a a w a l n y a d i l a k u k a n un t u k Dalam rangka penguatan kapasitas

menyampaikan paket-paket teknologi masyarakat lokal, penguatan peran

dalam bidang kehutanan, misalnya dalam p e n y u l u h k e h u t a n a n d a l a m

rangka konservasi tanah dan air. pengorganisasian masyarakat lokal

Penyuluhan kehutanan diwarnai oleh sangat diperlukan. Penyuluh kehutanan

ke gi at an -ke gi at an ya ng be rb as is akan bisa menjalankan tugas-tugasnya

keproyekan. Pembentukan kelompok- dalam pengorganisasian masyarakat

kelompok tani juga dilakukan dalam dengan baik apabila memiliki bekal

kerangka kegiatan keproyekan tersebut. kemampuan yang memadai.


22/56


23/56


23

kelompok masyarakat lokal yang pemasaran hasil saja. Termasuk pula

be rh as il dal am pe ng el o la an dalam pembangunan hutan tanamansumberdaya alam hutan. Belajar dari rakyat, selain aspek teknis kehutanan

pengalaman mereka-mereka yang tersebut, barangkali aspek sosial berupasudah berhasil, akan meningkatkan kelembagaan masyarakat setempat inilah

kemampuan tentang apa yang telah yang harus dipersiapkan dengan matang.dipelajari. Jangan sampai terjadi berbagai kebijakan

2. Mendorong kemandirian belajar yang telah dikeluarkan menjadi tidakpenyuluh kehutanan. Mendorong efektif pelaksanaannya di lapangan

kemandirian belajar penyuluh bisa karena kesalahan dalam membuatdilakukan dengan cara menyediakan asumsi . Kelembagaan masyarakat

akses yang memadai terhadap dianggap sudah kuat dan sudah siapberbagai sumber informasi. Pihak melaksanakan berbagai prosedur yang

Dinas perlu menyediakan berbagai harus ditempuh dalam perijinan, dalaminformasi tentang kehutanan, baik membuat rencana pengelolaan dan

dari hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seterusnya dengan tanpa dilakukanev alua si prog ra m, hasi l- ha si l pendampingan secara memadai.

seminar/lokakarya dan informasi

la innya bag i para penyu luh Daftar Bacaankehutanan. Kemudian b isadiciptakan wahana untuk saling APHI. 2007. Percepatan Pembangunan Hutan

Tanaman : Peran hutan tanaman rakyat,belajar antar sesama penyuluhmasalah dan rekomendasi. www.aphi-net.comdengan fasilitasi Dinas kehutanan

Awang, San Afri. 2002. Social Forestry, belajar darisetempat. Wahana belajar ini bisa lapangan. Warta FKKM Vol. 5 No. 9berupa per temuan penyuluh, September 2002.

Black, AW. 2000. Extension Theory and Practice :kun jungan kepada be rbaga ia review. Australian Journal of Experimentalkelompok yang berhasil dan lain-lain.Agriculture 40, 493-502.3. Mendorong kedinamisan belajar

Chamala, Shankariah, dan P.M. Shingi. 1997.masyarakat lokal. Selain mendorong Establishing and Strengthening Farmerkemandirian balajar penyuluh, Organization. Di dalam : Burton E. Swanson,

Robert P. Bentz, dan Andrew J. Sofrankodiperlukan pula dorongan agar(Editor). Improving Agricultural Extension : Amasyarakat loka l b isa leb ihreference manual. Rome : FAO of the UN.mengotimalkan cara belajar mereka

Dephut. 2007. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.d a r i b e r b a g a i s u m b e r d a n 23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Perizinanpengalaman masyarkat lainnya. IUPHHK-HTR.

Suhardjito, Didik., Aziz Khan, Wibowo A. Djatmiko,Diperlukan fasilitasi dari pihak DinasMartua T. Sirait, Santi Evelyna. 2000.atau pihak lainnya dalam hal ini.Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasiskan

Belajar dari sesama petani akanMasyarakat. Yogyakarta : FKKM Ford

keberhasilan yang telah diraih, Foundation.merupakan fenomena yang bisa Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting dalam

Pembangunan Pertanian dan Pedesaan.dikembangkan. Karena pada

Jakarta : Bina Rena Pariwara.hakekatnya sebagai orang dewasa, Sudiana, Eming. 2006. Identifikasi Kelompok Tanibelajar dari pengalaman dan belajar Dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahandengan melihat dan mengalami di Kabupaten Ciamis. . Di dalam : Prosidingsecara langsung merupakan prinsip Dialog Stakeholder Project PD. 271/04

Rev.3(F) Rehabilitation of Degraded Forestyang patut terus dipegang.land Involving Local Communities In West Java

Indonesia, Pangandaran 30-31 Mei 2006.Strategi tersebut di atas tentu harus Ciamis : Dinas Kehutanan.

ditopang oleh komitmen dan dorongan dari Uphoff, Norman. 1986. Local InstitutionalDevelopment : An analytical sourcebook withpihak pemerintah untuk mengembangkancases. West Hardwood, Connecticut :s i s i p e n y u l u h k e h u t a n a n d a nKumarian Press.masyarakatnya. Keberhasilan suatu

program pada hakekatnya tidak hanyatergantung dari aspek teknis kehutanan,__________perencanaan, pembibitan, penanaman,* Karya siswa Program S3 Penyuluhan Pembangunanp e m e l i h a r a a n , p e m a n e n a n d a n

IPB Bogor


24/56

24

PENUNJUKAN VERSUSPENETAPAN KAWASAN HUTAN

Bentuk Kebijakan Pemantapan Kawasan HutanYang Tak Berujung

(tanggapan Tulisan Watty Karyati)

Oleh : Andi Pramaria *

Pendahuluan acuan awal dalam penentuan trayek batas

hu tan un tuk d isepaka t i PTB d i

Salah satu prasyarat utama dalam Kabupaten/Kota.

pengelolaan hutan lestari adalah adanya

kawasan hutan yang tetap dengan batas- Peta TGHK juga merupakan rencana

batas permanen, yaitu lokasi, letak, luas tata ruang bidang kehutanan karena berisi

dan batas-batas yang tetap dan pasti penentuan fungsi-fungsi kawasan hutansecara fisik di lapangan serta mempunyai seperti hutan lindung, hutan produksi,

kepastian hukum. Untuk menuju kepastian taman nasional, taman buru, suaka

kawasan hu tan maka d i lakukan margasatwa, taman wisata alam, cagar

pengukuhan kawasan hutan, melalui alam dan lain-lain.

proses yang panjang yaitu penunjukan

kawasan hutan, penataan batas, Munculnya Undang-Undang Nomor

pemetaan dan penetapan kawasan hutan. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dan Keppres Nomor 30 tahun 1990

merupakan kesatuan dalam kegiatan tentang Pengelolaan Kawasan Lindung,

pengukuhan kawasan hutan dengan mengamanatkan kepada setiap daerah

tujuan utama memperoleh kepastian Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasionalhukum atas kawasan hutan meliputi status untuk menyusun Rencana Tata Ruang

kawasan hutan secara yuridis dan fisik di Wilayah (RTRW). Hal ini menyebabkan

lapangan. perlunya pemaduserasian antara RTRW

dengan hasil-hasil tata batas/pengukuhan

Oleh karena itu, hasil penataan batas hutan. Jika tata batas belum selesai

perlu dipetakan dan dibuatkan Berita Acara dilaksanakan maka acuannya adalah

Tata Batas (BATB) yang selanjutnya TGHK.

ditandatangani oleh Panitia Tata Batas

Hutan (PTB) sebagai bentuk legitimasi Pengawalan terhadap penyusunan

atas kawasan hutan dan ditetapkan oleh RTRW agar sesuai dengan hasil tata

Menteri Kehutanan untuk memperoleh batas/kemajuan pengukuhan hutan /

status yuridis. Sedangkan di lapangan TGHK, sudah barang tentu berlangsung

perlu di lakukan pengukuran dan alot karena memadukan ruang antar

pemasangan pal batas serta papan-papan sektor pengguna lahan. Pengesahan

peringatan sebagai bentuk batas kawasan RTRW sendiri dilakukan melalui Peraturan

hutan secara fisik. Daerah sehingga mempunyai kekuatan

hukum. Di sisi lain, tak dapat dipungkiri

Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) bahwa RTRW seringkali 'tabrakan'

dengan kawasan hutan, baik hasil

Peta Penunjukan Kawasan Hutan pengukuhan hutan maupun TGHK. Oleh

tahun 1982 yang diwujudkan sebagai peta karena itu, pemaduserasian antara RTRWRencana Pengukuhan dan Penatagunaan dengan hasil tata batas/pengukuhan

Hutan (RPPH) atau TGHK, merupakan hutan atau TGHK sangat diperlukan.


25/56


25

Penataan Batas dan Pemetaan. Penetapan

Berdasarkan TGHK disusun rencana Kegiatan penetapan kawasan hutan

trayek batas untuk dibahas pada PTB. diajukan berdasarkan dokumen-dokumen

Hasil pembahasan tersebut, dituangkan yang sudah dibuat yaitu BATB Sementara

dalam Berita Acara Trayek Batas yang dan BATB definitif untuk ditandatangani

ditandatangani oleh PTB untuk dijadikan Menteri Kehutanan. Kawasan hutan yangacuan dalam pelaksanaan tata batas. sudah ditatabatas dan disahkan BATBnya

selanjutnya ditetapkan oleh Menteri

Penataan Batas dilaksanakan melalui sebagai kawasan hutan, sehingga proses

dua tahap yaitu penataan batas sementara pengukuhan hutan selesai. Implikasinya

dan penataan batas definitif. adalah kawasan hutan sudah mempunyai

status hukum yang kuat, kejelasan yuridis,

a. Penataan Batas Sementara dan batas-batas yang jelas dalam

perpetaan maupun lapangan.

Kegiatan tata batas sementara

dilaksanakan sesuai dengan trayek batas Kebijakan Tak Berujung

yang sudah d i sepaka t i dengan

menggunakan alat bantu kompas dan Kegiatan pengukuhan hutan, pada

dipasang pancang sementara. Hasil tata dasarnya sudah dilaksanakan sejak lama

batas sementara tersebut diumumkan sebelum kemerdekaan. Pada zaman

pada setiap desa yang dilewati sehingga pe nj aj ah an Be la nd a pen gu ku ha n

dapat diketahui masyarakat. Jika terdapat kawasan hutan dilaksanakan melalui

pengakuan masyarakat terhadap kawasan proses verbal dan pemasangan batas

yang dilakukan penataan batas sementara secara fisik di lapangan dalam bentuk

yang dibuktikan dengan bukt i-bukt i gundukan batu-batu atau yang biasa

penguasaan lahan maka batas sementara dinamakan gegumuk. Pada beberapa

tersebut akan disesuaikan kembali. Hasil kawasan tanda batas tersebut masihtata batas sementara tersebut dilegalkan terlihat dan dihormati karena adanya

d a l a m B AT B S e m e n t a r a y a n g pengakuan masyarakat. Hasil -hasil

ditandatangani PTB. Dalam hal terdapat pengukuhan hutan dan tata batas

perubahan akan dicatat dan disesuaikan tersebut, diakomodir dalam peta TGHK

dengan mendeliniasi pada peta hasil sehingga dalam proses penataan batas

pancang sementara. ha ny a di la ku ka n da la m be nt uk

rekonstruksi batas kawasan hutan.

b. Penataan Batas Definitif Penunjukan kembali kawasan hutan dan

perairan pada beberapa Provinsi pada

Pelaksanaan tata batas definitif, tahun 1999, yang tidak mengakomodir

di lak uk an de ng an me la ks an ak an hasil tata batas dan pengukuhan hutan,pengukuran lapangan sesuai dengan hasil telah mengundang kontroversi sebagai

p a n c a n g b a t a s s e m e n t a r a d a n kebijakan yang tak pernah berujung.

perubahannya dengan menggunakan alat Berdasarkan te laahan penunjukan

ukur yang lebih akurat antara lain kawasan hutan dan perairan tahun 1999,

Theodolith serta memberi batas definitif paling tidak ditemukan lima masalah

dengan memasang pal batas yang pokok yang sulit diselesaikan, yaitu :

permanen dalam bentuk pal beton atau

kayu sesuai ukuran yang telah ditentukan. a. Bentuk kawasan hutan yang berbeda

Hasil pelaksanaan tata batas definitif dengan hasil tata batas/pengukuhan

tersebut dibuatkan BATB dan dipetakan hutan, yang berimplikasi pada

untuk dibahas dan ditandatangani PTB luasan dan batas yang berbeda;

se ba gai ben tu k pen ga ku an at as b. Posisi kawasan hutan yang berbeda

keberadaan kawasan hutan. dengan hasil tata batas/pengukuhan


26/56


27/56


27

ORGANISASI KPH, SEPERTI APA ?

(Tinjauan aspek hukum)

Oleh : Ali Djajono *

LANDASAN HUKUMPembangunan KPH (Kesatuan

Pengelolaan Hutan) adalah suatuDikai tkan dengan organisasikeniscayaan (tuntutan UU, tuntutan

pemerintahan dan organisasi KPH,prakondisi pengelolaan, tuntutan

t e r d a p a t b e b e r a p a p e r a t u r a npengelolaan yang berkelestarian), namun

perundangan yang melandasinya yaitu:demikian dalam implementasinya tidaklah

segampang membalik tangan. 1. PP No. 44 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Kehutanan,Salah satu faktor penyebabnya

antara lain belum ada komitmen dan 2. PP No. 23 Tahun 2005 tentangdukungan kuat dari Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan BLU,

Pemerintah Daerah untuk mewujudkan3. PP No. 41 Tahun 2007 tentangKPH.

Organisasi Perangkat Daerah,

Hal ini dimungkinkan karena adanya4. PP No. 38 Tahun 2007 tentangbeda pemahaman/persepsi tentang KPH,

Pembagian Urusan Pemerintahank e t e r b a t a s a n d a n a / a n g g a r a n

antara Pemerintah, Pemerintahanpembangunan, termasuk terbatasnya

Daerah Provinsi, dan Pemerintahanperaturan perundangan pendukung yang

Daerah Kabupaten/Kota,

mengikat bagi pembentukan KPH.5. PP No. 3 Tahun 2008 tentang

Salah satu yang menjadi titik penting Perubahan Pp. 6 Tahun 2007dari pembangunan KPH adalah organisasi Tentang Tata Hutan dan Penyusunan

KPH. Organisasi KPH lah yang akan Rencana Pengelolaan Hutan, serta

Pemanfaatan Hutan.menyelenggarakan pengelolaan di

wilayahnya.Berikut diuraikan beberapa pasal

terkait dalam peraturan pemerintahSebagai organisasi Pemerintah makatersebut.organisasi KPH tidak bisa dilepaskan dari

landasan-landasan hukum pembentukan Pertama, PP No. 44 Tahun 2004suatu organisasi pemerintahan.

tentang Perencanaan Kehutanan. Pasal

32 menyatakan bahwa Pada setiap unitSeperti diketahui hingga saat ini

pengelolaan hutan dibentuk institusibelum ada suatu penetapan organisasi

pengelola.KPH oleh Pemerintah (kecuali yang terjadi

pada Perum Perhutani di Jawa). Institusi pengelola bertanggung

jawab terhadap penyelenggaraanUraian di bawah ini mencoba pengelolaan hutan yang meliputi:

mempela jar i aspek-aspek hukum

organisasi pemerintahan dikaitkan dengan 1. Penrencanaan Pengelolaan,2. Penggorganisasian,kemungkinan penetapan suatu organisasi3. Pelaksanaan Pengelolaan,KPH.4. Pengendalian dan pengewasan.


28/56


29/56


29

1. U r u s a n P e m e r i n t a h a d a l a h tersendiri.

Penetapan norma, standar, prosedur

dan criteria dan pelaksanaan Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa

penetapan pembentukan wilayah Menteri menetapkan organisasi KPHK,

pengelolaan hutan, penetapan KPHL, dan KPHP.

wilayah pengelolaan dan institusi

Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwawilayah pengelolaan, serta arahanPenetapan Organisasi KPHL dan KPHP,pencadangan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)2. Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

dilakukan berdasarkan:adalah Pelaksanaan penyusunan

rancang bangun, pembentukan dan

1. usulan dari pemerintah provinsi,pengusulan penetapan wilayah

dalam hal KPHP atau KPHL beradapengelolaan hutan lindung dan hutan

dalam lintas kabupaten/kota;produksi serta pertimbangan teknis

2. u s u l a n d a r i p e m e r i n t a hinstitusi wilayah pengelolaan hutan.

kabupaten/kota, dalam hal KPHP3. U ru sa n Pe me ri nt ah D ae ra h

a t a u K P H L b e r a d a d a l a mK a b u p a t e n / K o t a a d a l a h

kabupaten/kota;Pertimbangan penyusunan rancang

3. pertimbangan teknis dari pemerintahb a n g u n d a n p e n g u s u l a n

provinsi.pembentukan wilayah pengelolaan

hutan lindung dan hutan produksi,

Pasal 8 ayat (3) Pertimbangan teknisserta institusi wilayah.

dan usulan penetapan organisasi KPH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danKelima, PP No. 3 Tahun 2008 tentang

ayat (2) dilakukan berdasarkan padaPerubahan Pp. 6 Tahun 2007 Tentang Tata

norma, standar, prosedur dan kriteria yangHutan dan Penyusunan Rencana

ditetapkan oleh Menteri.Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan

Hutan.Pasal 8 ayat (6) menyatakan bahwa

Ketentuan lebih lanjut mengenaiPasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa

penetapan organisasi, pertimbanganPemer in tah dapa t me l impahkan

teknis dan usulan penetapan organisasipenyelenggaraan pengelolaan hutan

KPH, sebagaimana dimaksud pada ayatsebagaimana dimaksud pasal 2 kepada

(2) dan ayat (3) diatur dengan peraturanBUMN bidang Kehutanan.

Menteri.

Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa

B e r d a s a r k a n P e r a t u r a nDireksi BUMN bidang kehutanan yang

perundangan di atas, dapat disarikan,mendapat pelimpahan penyelenggaraan

bahwa:pengelo laan hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), membentuk

1. Organisasi KPH harus dibentukorganisasi KPH dan menunjuk kepala

KPH. u n t u k m e n y e l e n g g a r a k a n

pengelolaan hutan,

Pasal 4 Ayat (3) menyatakan bahwa 2. Organisasi KPH adalah merupakan

Penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh institusi Pemerintah,BUMN, tidak termasuk kewenangan 3. Yang berwenang membentuk

publik. organisasi KPH adalah Pemerintah

(pusat),

Pasal 4 ayat (4) Penyelenggaraan 4. alternati f organisasi yang bisapengelolaan hutan oleh BUMN bidang dibentuk oleh pemerintah (pusat)kehutanan sebagaimana dimaksud pada adalah UPT Pusat, BLU dan BUMN.ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah


30/56

30

ANALISIS jumlah orgainsasi KPH yang akan

dibentuk sangat banyak sertaPembentukan organisasi KPH adalah masing-masing akan sangat

menjadi kewenangan Pemerintah, bervariasi antara lokasi yang satusehingga sebagai organisasi pemerintah dengan lainnya.maka segala sesuatu yang terkait dengan 3. Besarnya tuntutan beban tugas yang

p r o s e d u r / p r o s e s / m e k a n i s m e sangat besar tidak cukup tertampungpembentukan organisasi KPH harus dalam bentuk organisasi pemerintahmengikuti peraturan perundangan yang seperti telah diatur dalam peraturanterkait dengan pembentukan organisasi perundangan terkait dan tidakpemerintah. Dengan demikian karena memadai apabila hanya diaturkewenangannya ada di Pemerintah Pusat, setingkat peraturan menteri (sepertimaka alternatif organisasinya adalah: UPT diamanatkan dalam PP 38 tahunPusat, BLU dan BUMN. Tidak mungkin 2007 pada sub bidang pembentukanDinas ataupub UPTD. wilayah pengelolaan hutan dan PP 3

tahun 2008 pasal 8 ayat 6).Berdasarkan fakta yang ada,pertama Disamping itu akumulasi jumlah

organisasi BUMN yang telah diserahi organisasi KPH yang sangat banyakp e n g e l o l a a n h u t a n d a n juga sangat sulit untuk diatur melaluipenyelenggaraannya identik dengan KPH peraturan perundangan yang ada.adalah Perum Perhutani. Sedangkan Oleh karena itu diperlukan terobosanBUMN kehutanan lainnya (INHUTANI I s/d peraturan hukum lain yaitu melaluiV) lebih mengarah pada penyelenggaraan peraturan pemerintah.pemanfaatan hutan seperti swasta yang 4. Penampungan organisasi KPHmemperoleh ijin pemenfaatan hutan. dalam Peraturan Pemerintah, dapatKedua bentuk BLU yang telah ada di ditempuh melalui 2 cara:Departemen Kehutanan adalah Pusat

Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H)a. Melalui revisi PP 44 tentangyang tugasnya khusus menangani

Perencanaan Kehutanan,pembiayaan pembangunan HTR. Ketiga

karena pengaturan KPH secaraU P T P u s a t y a n g m e n y e r u p a i

kese lu ruhan merupakanpenyelenggaraan pengelolaan hutan

bagian dari perencanaanadalah Balai Taman Nasional (baik Balai

kehutanan, sehingga cukupBesar setingkat Eselon I maupun yang

rasional apabila pengaturanbiasa setingkat eselon III).

detail terkait dengan organisasi

KPH diatur dalam PP tentang1. Tuntutan terhadap penyelenggaraan Perencanaan Kehutanan.

KPH sangat besar, al: cerminan b. Membuat PP tersendiri yang

integrasi Pusat-provinsi-Kab/Kota, memuat secara lengkap mulaipenyelenggaraan yang berdampak d a r i p r o s e d u r / p r o s e s /l o c a l - n a s i o n a l - g l o b a l , mekanisme pembentukanpenyelenggaraan pengelolaan mulai organisasi KPH, bentuk dandari tata hutan-penyusunan rencana kriteria organisasi KPH, tugaspengelolaan-pelaksanaan kegiatan pokok dan fungsi KPH, SDMp e n g e l o l a a n h u t a n s a m p a i pendukung KPH sampai kepelaksanaan monev pengelolaan pendanaan pembangunanhutan, demi menjamin kelestarian KPH dan operasionalisasifungsi hutan. pengelolaan KPH.

2. Seluruh kawasan hutan di Indonesia

_________________(yang kemudian dibagi dalam

wilayah-wilayah KPH) akan dikelola

oleh organisasi KPH, sehingga

* Perencana Madya pada Pusat Rencana & Statistik

Kehutanan, Badan Planologi Kehutanaan Departemen

Kehutanan


31/56


31

Abstrak Abstrak

Pengelolaan hutan oleh negara dan

swasta (HPH) di Indonesia, berada pada

situasi yang sangat memprihatinkan,

k a r e n a k e b a b l a s a n d a n k e -

sewenangannya memporakporandakan

h u t a n . T u j u a n m a k a l a h u n t u k

mengemukakan faktor-faktor yang

menentukan keberhasilan atau kegagalan

suatu kebijakan publik dalam program

pembangunan dan penge lo laan

sumberdaya hutan. Degradasi dan

kerusakan hutan terjadi akibat penjarahan

dan perambahan sebagai dampak

kekeliruan kebijakan pemerintah dalam

pengelolaan sumberdaya agraria hutan.Kekeliruan tersebut dijadikan dasar

legitimasi kekuasaan untuk kepentingan

proyek pembangunan, walaupun

hilangnya pemenuhan etika sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat sebagai

resikonya. Pemaksaan hak penguasaan

sumberdaya hutan sebagai dikuasai oleh

negara, menjadikan sumberdaya agraria

hutan telah terampas dari fungsinya

sebagai pemenuhan kebutuhan hidupmasyarakat lokal dan lahan usaha bagi

pertanian tradisional.

Partisipasi (peran serta) masyarakat

sekitar hutan sangat menentukan

keberhasilan atau kegagalan suatu

kebi jakan publ ik dalam program

pembangunan, dan merupakan alat/

bentuk untuk mencapai pemberdayaan.

Pemberdayaan merupakan target yangKeyword: revitalization, forest resource hendak dicapai, yang dapat terwujud

management, local wisdom, dengan adanya par t is ipasi dar i

community forestry. masyarakat sekitar hutan itu sendiri.

Forest management by private sector

and state (HPH) in Indonesia, be at

situation that very concern, because break

of

Documents

Buletin Planolog Volume 4 Edisi 1 Maret 2008