Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 93 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Banyuasin, perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui pengelolaan dan pemberdayaan
perpustakaan sebagai wadah sumber informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
b. bahwa pengelolaan dan pemberdayaan perpustakaan harus dilakukan secara efektif, efisien, terpadu dan
berkesinambungan serta memberikan jaminan pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat sesuai
status, profesi, pekerjaan dan kedudukannya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;
c. bahwa pengelolaan dan pemberdayaan perpustakaan harus menjadi wadah penyimpanan dan pelestarian karya tulis,
karya cetak dan/ atau karya rekam yang dihasilkan oleh masyarakat, penerbit, usaha percetakan, organisasi kemasyarakan, organisasi profesi dan intansi pemerintah di
Kabupaten Banyuasin;
d. bahwa perpustakaan harus dikelola dan diberdayakan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan
informasi kepada masyarakat secara luas, cepat dan akurat;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengelolaan dan
pemberdayaan perpustakaan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1963 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
2. Undang . . .
2
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4181);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3457);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan . . .
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan
Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
Nomor 063);
16. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 192 Tahun 2016 tentang Stuktur Organisasi dan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 192).
BUPATI BANYUASIN,
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banyuasin.
5. Kepala Perpustakaan Umum Kabupaten merupakan satuan Organisasi perpustakaan yang dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan.
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten
Banyuasin.
7. Desa adalah desa dalam Kabupaten Banyuasin.
8. Kelurahan adalah kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin 9. Perpustakaan . . .
4
9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional
dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi
para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
10. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam
dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
11. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang
berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional,
sejarah, dan ilmu pengetahuan.
12. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur,
jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
13. Perpustakaan Umum Kabupaten adalah Perpustakaan Umum yang dimiliki dan dikelola oleh Kabupaten Banyuasin melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
membidangi urusan perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan,
perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
14. Perpustakaan Umum Kecamatan adalah perpustakaan umum dalam ruang lingkup wilayah kecamatan dalam
Kabupaten Banyuasin yang dimiliki dan dikelola oleh Kecamatan atau oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan.
15. Perpustakaan Umum Desa adalah perpustakaan umum
dalam ruang lingkup wilayah Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
16. Perpustakaan Umum Kelurahan adalah perpustakaan umum dalam ruang lingkup wilayah kelurahan yang
dimiliki dan dikelola oleh Kelurahan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan.
17. Perpustakaan Umum Masyarakat adalah perpustakaan yang yang berada di wilayah desa/kelurahan dalam
Kabupaten Banyuasin yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat Kabupaten Banyuasin.
18. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka yang
dimiliki dan dikelola oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
19. Perpustakaan . . .
5
19. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tinggi yang
merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan
berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
20. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan
yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung
tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
21. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan
kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan
membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu)
judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
22. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai
tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki
koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
23. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani
pemustaka.
24. Rumah Pintar adalah model pengembangan perpustakaan yang multi kegiatan sarana yang dimiliki dan dikelola
secara terpadu dan terintegrasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui kerja sama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Banyuasin yang
terkait.
25. Motor Pintar adalah model perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan roda dua (motor) dan roda tiga dalam melayani pemustaka.
26. Layan Silang adalah bentuk pelayanan perpustakaan
melalui peminjaman dan atau pertukaran bahan perpustakaan antar perpustakaan dalam waktu tertentu dalam Kabupaten Banyuasin.
27. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada
institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
28. Pustakawan . . .
6
28. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan
kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
perpustakaan.
29. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu
perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
30. Koleksi adalah kumpulan bahan pustaka, baik tercetak maupun terekam yang disusun menurut sistem tertentu.
31. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya
cetak dan/atau karya rekam.
32. Bibliografi adalah daftar bahan pustaka baik tercetak maupun terekam yang disusun menurut sistem tertentu.
33. Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan
dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur dan sejenisnya yang diperuntukan bagi umum.
34. Karya rekam adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan
dalam bentuk pita, piringan dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukan bagi umum.
35. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya
cetak.
36. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang
perpustakaan.
BAB II
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2
Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan,
keterbukaan, keterukuran dan kemitraan.
Pasal 3
Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan,
penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
Pasal 4
Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada
pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
BAB . . .
7
BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 5
(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan
mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan;
d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas prestasi dan atau jasanya dalam upaya pembentukan, pengelolaan dan
pemberdayaan perpustakaan.
(2) Masyarakat di wilayah terpencil, terinsolir atau
terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
(3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik,
emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan
ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.
Pasal 6
Masyarakat berkewajiban :
a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang
dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Umum Kabupaten Banyuasin berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan
perpustakaan;
g. mendaftarkan . . .
8
g. mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki ke Perpustakaan Nasional baik secara langsung atau melalui Perpustakaan
Umum Kabupaten sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kewajiban Mahasiswa, PNS dan Penerbit/Penghasil Karya
Pasal 7
(1) Mahasiswa dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang mendapatkan bantuan bea siswa, tugas belajar dan atau izin belajar ke
Perguruan Tinggi serta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib menyerahkan Laporan Akhir atau Skripsi atau Tesis atau Desertasi serta Kertas Kerja Perorangan
(KKP) dan Kertas Kerja Kelompok/Angkatan (KKK) kepada Perpustakaan Umum Kabupaten Banyuasin.
(2) Setiap penerbit yang berada di wilayah Kabupaten Banyuasin wajib menyerahkan karya cetaknya paling sedikit 2 (dua) buku setiap judul kepada Perpustakaan
Umum Kabupaten Banyuasin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
(3) Setiap pengusaha rekaman yang barada di wilayah Kabupaten Banyuasin wajib menyerahkan paling sedikit 1
(satu) buah setiap judul karya rekam kepada Perpustakaan Umum Kabupaten Banyuasin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
(4) Organisasi atau lembaga profesi, lembaga kemasyarakatan
dan lembaga tertentu yang berkedudukan dan bermitra dan
atau dalam pembinaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang menghasilkan karya cetak dan/atau karya rekam
wajib menyerahkan karyanya paling sedikit 1 (satu) buah setiap judul sebagai dokumentasi dan koleksi kepada Perpustakaan Umum Kabupaten Banyuasin
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan
karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Surat Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah
Pasal 8
(1) Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkewajiban :
a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara
merata di Daerah;
c. menjamin . . .
9
c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar
masyarakat;
d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan
memanfaatkan perpustakaan;
e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan
Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis
perpustakaan;
i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Pasal 9
(1) Dalam melaksanakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuasin berwenang :
a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Banyuasin;
b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Banyuasin;
c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Banyuasin;
e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis
perpustakaan di dalam dan di luar Kabupaten Banyuasin.
(2) Pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi
urusan perpustakaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB . . .
10
BAB IV
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN
DAN JENIS PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan
Pasal 10
(1) Pembentukan perpustakaan dalam wilayah Kabupaten
Banyuasin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi, Sekolah, Perusahaan, BUMN, BUMD dan atau masyarakat.
(2) Dalam rangka menjamin kesediaan layanan perpustaakaan secara merata setiap penyelenggaraan tempat dan / atau
fasilitas umum wajib mwnyelenggaraan perpustakaan, taman baca atau sudut baca.
(3) Tempat dan / atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi :
a. tempat pelayanan kesehatan;
b. tempat penyelenggarakan pendidikan;
c. tempat rekreasi;
d. tempat bekerja / perkantoran
(4) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah.
(5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak
dipungut biaya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendafatan perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 11
(1) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), paling sedikit memiliki :
a. dasar hukum pembentukan/pendirikan dengan
melampirkan struktur organisasi perpustakaan dan deskripsi tugas yang ditetapkan dengan Keputusan
Pejabat yang berwenang.
b. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
c. tenaga perpustakaan;
d. sarana dan prasarana perpustakaan;
e. sumber pendanaan;
(2) Setelah . . .
11
(2) Setelah dipenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) harus dilengkapi dengan kelengapan administrasi yang
meliputi :
a. membuat dan menyediakan stempel/cap perpustakaan
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bupati;
b. mendaftarkan secara online ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)
yang didaftarkan di Perpustakaan Nasional;
c. membuat dan memasang papan nama perpustakaan di tempat strategis depan gedung perpustakaan yang
bersangkutan;
d. memiliki administrasi layanan yang mengatur tentang
tata tertib perpustakaan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
Bagian Kedua
Penyelenggaraan perpustakaan
Pasal 12
(1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas :
a. Perpustakaan daerah yang meliputi;
1. Perpustakaan Kabupaten;
2. Perpustakaan kecamatan;
3. Perpustakaan Kelurahan;
b. Perpustakaan masyarakat.
(2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai Standar Nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Pemustaka yang meminjam bahan perpustakaan yang
dimiliki oleh perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
Bagian Ketiga
Jenis perpustakaan
Pasal 13
Jenis perpustakaan di Kabupaten Banyuasin terdiri atas :
a. Perpustakaan Umum;
b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
d. Perpustakaan Khusus.
Paragraf . . .
12
Paragraf 1
Perpustakaan Umum
Pasal 14
Perpustakaan Umum terdiri atas : a. Perpustakaan Umum Kabupaten yang diselenggarakan dan
dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan;
b. Perpustakaan Umum Kecamatan yang diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Kecamatan melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan
atau oleh Kecamatan; c. Perpustakaan Umum Desa yang diselenggarakan dan
dikelola oleh Pemerintah Desa;
d. Perpustakaan Umum Kelurahan yang diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Kelurahan melalui Organisasi
Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan atau oleh Kelurahan; dan
e. Perpustakaan Umum Masyarakat yang diselenggarakan dan
dikelola oleh masyarakat.
Pasal 15
(1) Perpustakaan Umum harus memiliki koleksi yang
mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar
sepanjang hayat. (2) Perpustakaan Umum diarahkan untuk mengembangkan
sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi
dan komunikasi.
Paragraf 2
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 16
(1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah diselenggarakan dan dikelola oleh Sekolah yang bersangkutan yang menjadi kewenangan Kabupaten melaksanakan pembinaan.
(2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a. Perpustakaan Sekolah Dasar/Ibtidaiyah;
b. Perpustakaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Tsanawiyah; dan
c. Perpustakaan Sekolah Lanjutan Tingat Atas/Aliyah.
(3) Perpustakaan sekolah/madrasah harus mengedepankan kebutuhan peserta didik dan pendidik guna mendukung
proses belajar mengajar di sekolah.
Paragraf . . .
13
Paragraf 3
Perpustakaan Perguruan Tinggi
Pasal 17
(1) Setiap perguruan tinggi di Kabupaten Banyuasin wajib
menyelenggarakan perpustakaan.
(2) Perpustakaan perguruan tinggi harus mengedepankan kebutuhan peserta didik dan pendidik guna mendukung
proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Paragraf 4
Perpustakaan Khusus
Pasal 18
Perpustakaan Khusus, meliputi :
a. Perpustakaan yang dibentuk dan dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin;
b. Perpustakaan yang dibentuk dan dikelola oleh Instansi
vertikal dalam wilayah Kabupaten Banyuasin;
c. Perpustakaan yang dibentuk dan dikelola oleh BUMN, BUMD, Koperasi dan Perusahaan Swasta dalam wilayah
Kabupaten Banyuasin; dan
d. Perpustakaan yang dibentuk dan dikelola oleh Rumah Ibadah dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
Pasal 19
(1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Kabupaten
Banyuasin wajib membentuk perpustakaan khusus di unit kerjanya masing-masing.
(2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menyediakan dan percepatan untuk memperoleh bahan informasi bagi kebutuhan internal OPD
yang bersangkutan, pihak-pihak yang terkait dan masyarakat.
(3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai bentuk perwujudan implementasi penerapan standar pelayanan minimal pemerintah daerah kepada
masyarakat. (4) Kepala OPD wajib menyiapkan dan menyediakan prasana
dan sarana untuk memenuhi kebutuhan pembentukan dan
pengelolaan perpustakaan khusus.
Pasal . . .
14
Pasal 20
Setiap intansi vertikal di wilayah Kabupaten Banyuasin wajib membentuk dan mengelola perpustakaan khusus di unit
kerjanya masing-masing.
Pasal 21
Setiap perusahaan swasta, BUMD dan BUMD di wilayah
Kabupaten Banyuasin wajib membentuk dan mengelola perpustakaan khusus di unit kerjanya masing-masing.
Pasal 22
Setiap rumah ibadah di wilayah Kabupaten Banyuasin wajib membentuk dan mengelola perpustakaan khusus di
lingkungannya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Pasal 23
Setiap intansi vertikal di wilayah Kabupaten Banyuasin wajib membentuk dan mengelola perpustakaan khusus di unit kerjanya masing-masing.
Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
Pasal 24
(1) Perpustakaan harus dikelola dan dikembangkan sesuai
dengan Standar Nasional Perpustakaan dan atau Standar Nasional Pendidikan.
(2) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya
peningkatan sumber daya, pelayanan dan pegelolaan perpustakaan baik secara kuantitas maupun kualitas.
(3) Pengembangan perpustakaan dilakukan berdasarkan
karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan
memanfaatkan teknologi secara efektif, efisien dan berkesinambungan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan
pengembangan perpustakaan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Standar Nasional
Perpustakaan dan atau Standar Nasional Pendidikan dan atau bahan/materi hasil pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
Bagian . . .
15
Bagian Keempat
Rumah Pintar dan Motor Pintar
Pasal 25
(1) Pemerintah Kabupaten Banyuasin membentuk dan
mengembangkan Rumah Pintar.
(2) Rumah Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terintegrasi dan terpadu oleh Organisasi Perangkat
Daerah terkait dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPP PKK) Kabupaten Banyuasin.
(3) Pelayanan di Rumah Pintar paling sedikit meliputi layanan
perpustakaan, layanan permainan, layanan komputer, layanan tata boga, layanan konseling kesehatan dan
pendidikan dan layanan lain yang dibutuhkan masyarakat.
(4) Pembentukan dan standar pengelolaan Rumah Pintar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Pelaksanaan pelayanan rumah pintar dapat dilaksanakan dengan motor pintar untuk menjangkau masyarakat di
wilayah tertentu.
Bagian Kelima
Rumah Baca, Sudut Baca dan Taman Bacaan
Pasal 27
(1) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum termasuk pengelola atau pengembang
perumahan wajib menyediakan rumah baca atau taman bacaan atau sudut baca.
(3) Pembentukan Perpustakaan Kecamatan, Taman Bacaan dan Sudut Baca paling sedikit memenuhi persyaratan :
a. koleksi bahan bacaan;
b. prasarana dan sarana sesuai kondisi dan kemampuan;
c. SK pendirian oleh pejabat berwenang atau penanggung jawab; dan
d. mendaftarkan keberadaannya ke Perpustakaan Umum Kabupaten Banyuasin.
BAB V
STANDAR PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28
(1) Setiap perpustakaan di Kabupaten Banyuasin wajib berpedoman dan mengacu pada Standar Nasional
Perpustakaan.
(2) Standar . . .
16
(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. standar koleksi perpustakaan;
b. standar sarana dan prasarana;
c. standar pelayanan perpustakaan;
d. standar tenaga perpustakaan;
e. standar penyelenggaraan; dan
f. standar pengelolaan.
(3) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang dimiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial.
Bagian Kedua
Standar koleksi perpustakaan
Pasal 29
(1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi.
(2) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
Pasal 30
Standar koleksi perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai :
a. jenis koleksi;
b. jumlah koleksi;
c. pengembangan koleksi;
d. pengolahan koleksi;
e. perawatan koleksi; dan
f. pelestarian koleksi.
Bagian Ketiga
Standar sarana dan prasarana
Pasal 31
(1) Standar sarana dan prasarana memuat kreteria paling sedikit mengenai :
a. lahan;
b. gedung;
c. ruang;
d. perabot; dan
e. peralatan.
(2) Sarana . . .
17
(2) Sarana dan prasarana perpustakaan harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan,
efisiensi, dan efektivitas.
Pasal 32
(1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.
(2) Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
(3) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
(4) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perepustakaan.
Pasal 33
(1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dapat melengkapi dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk :
a. pengelolaan koleksi;
b. penyelenggaraan pelayanan;
c. pengembangan perpustakaan; dan
d. kerja sama perpustakaan.
(2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan
dan kemajuan teknologi.
(3) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan
dan informasi.
Pasal 34
(1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau
ruang.
(2) Lahan perpustakaan harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman dan nyaman;
(3) Keterangan lebih lanjut mengenai Lokasi lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 35
(1) Gedung atau ruang perpustakaan harus memenuhi aspek
keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan.
(2) Gedung . . .
18
(2) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien
dan estetik.
Pasal 36
(1) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca dan staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik.
(2) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.
Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan, gedung, ruang, fasilitas umum dan fasilitas khusus diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Standar Pelayanan Perpustakaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 38
(1) Standar pelayanan peprustakaan memuat kreteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis layanan.
(2) Standar pelayanan perpustakaan berlaku untuk semua jenis perpustakaan.
Paragraf 2
Sistem Pelayanan
Pasal 39
(1) Sistem pelayanan perpustakaan terdiri dari sistem terbuka
dan sistem tertutup.
(2) Sistem pelayanan yang diterapkan di perpustakaan
ditentukan dan diatur oleh Kepala Satuan yang bertanggung jawab terhadap perpustakaan sesuai dengan jenisnya.
Paragraf 3
Jenis Pelayanan
Pasal 40
(1) Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas :
a. Pelayanan teknis; dan
b. Pelayanan pemustaka.
(2) Pelayanan teknis mencakup pengadaan dan pengolahan bahan peprustakaan;
(3) Pelayanan pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi dan pelayanan tambahan.
(4) Pelayanan . . .
19
(4) Pelayanan sirkulasi antara lain pelayanan pendaftaran anggota, baca di tempat, peminjaman dan pengembalian
bahan perpustakaan.
(5) Pelayanan referensi antara lain pemberian informasi,
bimbingan penggunaan perpustakaan dan penelusuran informasi.
(6) Pelayanan tambahan antara lain layanan photo copy,
layanan bercerita, layanan khusus, layanan permainan, layanan internet, layanan digital dan layanan rekreasi.
Paragraf 4
Administrasi Pelayanan
Pasal 41
(1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan perpustakaan.
(2) Administrasi pelayanan perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan
perpustakaan.
(3) Administrasi pelayanan mengikuti pola dan cara yang baku
atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya.
(4) Administrasi pelayanan perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
(5) Pengembangan sistem administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi.
(6) Administrasi pelayanan terdiri dari atas peraturan dan tata tertib sirkulasi koleksi perpustakaan, keanggotaan, sanksi
dan statistik perpustakaan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pelayanan perpustakaan diatur dengan Peratutan Bupati.
Paragraf 5
Waktu dan Jumlah Jam Pelayanan
Pasal 42
(1) Waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan permustaka dalam menggunakan perpustakaan.
(2) Penambahan waktu dan jumlah jam pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Ketentuan waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan ditetapkan oleh Kepala Satuan yang bertanggung jawab membidangi perpustakaan.
Paragraf . . .
20
Paragraf 6
Kerja sama pelayanan
Pasal 43
Setiap perpustakaan di Kabupaten Banyuasin dapat melakukan
kerja sama pelayanan dengan perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalan lingkup organisasi.
Paragraf 7
Sistem Manajemen Pelayanan
Pasal 44
(1) Perpustakaan menerapkan sistem manajemen pelayanan yang sesuai dengan kondisi perpustakaan dan mengikuti
perkembangan sistem manajemen.
(2) Sistem manajemen pelayanan sekurang-kurangnya meliputi unsur :
a. Susunan petugas pelayanan perpustakaan;
b. Pembagian waktu/jam jaga bagi petugas pelayanan;
c. Ketentuan pakaian bagi petugas pelayanan;
d. Penyampaian informasi secara umum mengenai perpustakaan dan bahan koleksi;
e. Penyampaian informasi koleksi terbaru kepada pemustaka.
Paragraf 8
Promosi Pelayanan
Pasal 45
(1) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan untuk
meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca masyarakat.
(2) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dengan dana yang
memadai.
Bagian Kelima
Standar Tenaga Perpustakaan
Paragraf 1
Pustakawan, Tenaga Teknis dan Tenaga Ahli
Pasal 46
Standar Tenaga Perpustakaan memuat kreteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi
sesuai standar nasional perpustakaan.
Pasal . . .
21
Pasal 47
(1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga
teknis perpustakaan.
(2) Setiap perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli perpustakaan.
(3) Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
(4) Pustakawan, tenaga teknis dan tenaga ahli perpustakaan serta kepala perpustakaan memiliki, tugas pokok, uraian
tugas, kualifikasi dan/atau kompetensi.
Pasal 48
(1) Pemerintah Kabupaten Banyuasin harus memprioritaskan pengangkatan dan penempatan pustakawan.
(2) Perpustakaan umum Kabupaten Banyuasin paling sedikit
harus memiliki 10 (sepuluh) orang pustakawan.
(3) Persyaratan dan prosedur pengangkatan pustakawan harus
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Calon pustakawan yang telah memenuhi persyaratan wajib segera diproses pengangkatannya menjadi pustakawan oleh
Bupati melalui Organisasi Perangkatan Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
Pasal 49
(1) Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang
bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksanakan fungsi perpustakaan
lainnya.
(2) Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli perpustakaan menyesuaikan dengan kebutuhan.
(3) Tenaga teknis perpustakaan sekurang-kurangnya terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga
teknis ketatausahaan, tenaga teknis pertukangan dan tenaga teknis lainnya yang dibutuhkan oleh perpustakaan.
Pasal 50
Jumlah tenaga ahli perpustakaan dapat diangkat oleh
Pemerintah Kabupaten Banyuasin sesuai kebutuhan.
Pasal 51
(1) Setiap perpustakaan umum kecamatan sekurang-kurangnya
memiliki 1 (satu) orang pustakawan dan 1 (satu) orang tenaga teknis perpustakaan.
(2) Dalam . . .
22
(2) Dalam hal kekurangan tenaga teknis dari Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat dari masyarakat penduduk Kabupaten
Banyuasin yang memiliki kemauan, kemampuan dan semangat untuk memajukan perpustakaan serta memiliki
kualifikasi pendidikan paling rendah tamat/lulus Sekolah Menengah Atas atau sederajat atau pendidikan yang disetarakan.
(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana strata 1 (S-1) jurusan perpustakaan.
Pasal 52
(1) Setiap perpustakaan umum Desa, Rumah Baca, Taman Bacaan, Perpustakaan keliling dan sudut baca harus dikelola oleh seseorang petugas yang sekurang-kurangnya
telah mengikuti pembinaan, bimbingan, pelatihan dan atau kegiatan yang sejenis mengenai perpustakaan.
(2) Jumlah petugas perpustakaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan yang ada.
Pasal 53
(1) Perpustakaan umum Kabupaten Banyuasin dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari pustakawan.
(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
a. kualifikasi pendidikan formal paling rendah diploma empat (D-IV) atau Sarjana Terapan;
b. pengalaman bekerja paling singkat selama 5 (lima) tahun;
c. diprioritaskan mampu berhasa Inggris;
d. diprioritaskan mampu memahami dan menerapkan teknologi informasi.
Paragraf 2
Hak dan Kewajiban
Pasal 54
Tenaga perpustakaan berhak atas :
a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesejahteraan sosial;
b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan
kualitas; dan
c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas.
Pasal . . .
23
Pasal 55
Tenaga perpustakaan berkewajiban :
a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya.
Paragraf 3
Organisasi Profesi
Pasal 56
(1) Pustakawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin membentuk organisasi profesi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Kabupaten Banyuasin yang berfungsi untuk
memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
(2) Setiap pustakawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuasin menjadi anggota IPI Kabupaten Banyuasin.
(3) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi
pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan atau masyarakat.
Pasal 57
Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan :
a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga;
b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
c. memberi perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat provinsi, nasional dan internasional.
Paragraf 4
Kode Etik
Pasal 58
(1) Kode etik pustakawan berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakwan untuk menjaga kehormatan,
martabat, citra dan profesionalitas.
(2) Kode etik pustakawan memuat secara spesifik sanksi
pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
(3) Penegakan kode etik dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi atau
Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten sesuai petunjuk dari IPI Nasional/Pusat.
(4) Ketentuan . . .
24
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan atau IPI Kabupaten Banyuasin diatur dalam
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dirumuskan dan disusun dalam musyawarah/rapat
paripurna seluruh anggota IPI atau pustakawan.
Bagian Keenam
Standar Penyelenggaraan
Pasal 59
(1) Standar penyelenggaraan mencakup prosedur pengadaan
dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan, serta prosedur layanan informasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penyelenggaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perpustakaan diatur dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketujuh
Standar Pengelolaan
Pasal 60
(1) Standar pengelolaan perpustakaan memuat kreteria paling sedikit mengenai :
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. pengawasan.
(2) Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi.
(3) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi penyusunan dan penetapan rencana srtategis, rencana kerja dan rencana kerja tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
(4) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh Perpustakaan Umum Kabupaten/Kecamatan/Desa,
Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus pada Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan Perusahaan di Kabupaten
Banyuasin.
(5) Rencana kerja tahunan disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga
dan pribadi.
Pasal 61 . . .
25
Pasal 61
(1) Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dilakukan penilaian untuk menentukan
klasifikasi perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional.
(2) Perpustaakan di Kabupaten Banyuasin dilakukan penilaian
oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Banyuasin yang dibuktikan sertifikat penghargaan oleh Bupati Banyuasin.
(3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. supervisi;
b. evaluasi; dan c. pelaporan.
(4) Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan
lembaga lain yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan.
(5) Evaluasi terhadap lembaga dan program perpustakaan
dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
(6) Pelaporan dilakukan oleh pimpinan atau petugas
perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggaraan perpustakaan.
Bagian Kedelapan
Implementasi Standar Nasional Perpustakaan
Pasal 62
(1) Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Banyuasin berorientasi pada Standar Nasional Perpustakaan yang didukung oleh sistem standarisasi perpustakaan.
(2) Sistem standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengembangan standar teknis, penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi serta kegiatan pendukung
standar nasional perpustakaan.
BAB V
PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN KOLEKSI KHUSUS
Pasal 63
(1) Penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus menjadi
kewenangan Perpustakaan Nasional.
(2) Koleksi khusus perpustakaan merupakan bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koleksi khusus sebagaiman
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.
BAB . . .
26
BAB VI
PENDANAAN
Pasal 64
(1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
(2) Pendanaan perpustakaan berdasarkan prinsip kecukupan
dan keberlanjutan.
Pasal 65
(1) Perpustakaan Umum, Rumah Pintar, Perpustakaan Keliling, Perpustakaan Umum Kecamatan, Perpustakaan Khusus
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah pendanaanya bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber dana lainnya terkait urusan perpustakaan.
(2) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja
pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
(3) Pendanaan perpustakaan sekolah/madrasah bersumber dari alokasi anggaran sekolah/madrasah yang bersangkutan dan melalui hasil musyawarah komite sekolah.
(4) Pendanaan perpustakaan perguruan tinggi bersumber dari alokasi anggaran perguruan tinggi yang bersangkutan.
(5) Pendanaan Perpustakaan Umum Desa bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
(6) Pendanaan Perpustakaan Khusus bersumber dari alokasi
anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Perusahaan serta Rumah Ibadah yang bersangkutan.
(7) Pendanaan Perpustakaan Umum masyarakat bersumber dari hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat.
Pasal 66
Selain bersumber dari alokasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 pendanaan masing-masing perpustakaan dapat berasal melalui :
a. sumbangan masyarakat dan atau wali siswa yang tidak
mengikat;
b. kerja sama yang saling menguntungkan;
c. hasil usaha jasa perpustakaan, dan/ atau
d. sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal . . .
27
Pasal 67
(1) Hasil pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus disetorkan ke rekening khusus atas
nama dinas/instansi/lembaga/perusahaan yang bersangkutan yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh penanggung jawab perpustakaan dan
kepala/koordinator/petugas/pengelola perpustakaan.
(2) Peruntukan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pengadaan, pengelolaan, pengembangan, pelayanan dan promosi perpustakaan masing-masing.
Pasal 68
(1) Pengelolaan dana perpustakaan wajib dilakukan secara
efektif, efisien, berkeadilan, terbuka/transparan, terukur dan akuntabel serta tertib administrasi keuangan.
(2) Kepala/koordinator/petugas/pengelola perpustakaan wajib
menyusun dan melaporkan kondisi keuangan perpustakaan setiap bulan.
BAB VI
BANTUAN, HIBAH SERTA PINJAM PAKAI SARANA
DAN BAHAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN
Pasal 69
(1) Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Organisasi
Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan dapat memberikan bantuan dan atau hibah serta pinjam pakai sarana dan bahan koleksi perpustakaan kepada
perpustakaan, kecamatan, desa/kelurahan, sekolah, rumah ibadah, rumah pintar, sudut baca dan taman baca yang ada
di Kabupaten Banyuasin sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
(2) Penerima bantuan dan atau hibah serta pinjam pakai wajib
memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
BAB VII
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kerja Sama
Pasal 70
(1) Perpustakaan di Kabupaten Banyuasin Pemerintah dapat melakukan kerjasama antar perpustakaan dan atau dengan
berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus meningkatkan kuantitas pemustaka.
(2) Kerja sama perpustakaan meliputi:
a. kerja sama...
28
a. kerja sama pengembangan perpustakaan dengan komunitas lingkungan lembaga induk perpustakaan; dan
b. kerja sama pengembangan perpustakaan dengan komunitas lingkungan di luar lembaga induk
perpustakaan.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang
berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. silang layan atau pinjam pakai sarana dan bahan koleksi perpustakaan;
b. tukar menukar informasi mengenai judul koleksi bahan perpustakaan;
c. upaya pembinaan mengenai pengadaan, pengelolaan,
pengembangan, pelayanan dan promosi perpustakaan;
d. saling memberikan saran, kritik, masukan dan
pertimbangan berkaitan dengan perumusan, penyusunan dan penetapkan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan;
e. kegiatan lain yang bersifat konstruktif dan disepakati pihak-pihak yang bekerja sama.
(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dicantumkan dalam Nota Kesepakatan atau Surat Perjanjian Kerja Sama yang ditanda tangani oleh para penanggung
jawab perpustakaan, disaksikan oleh pengelola/kepala/petugas masing-masing perpustakaan.
(6) Khusus nota kerja sama antara Perpustakaan Umum
Kabupaten Banyuasin dengan instansi vertikal, perusahaan swasta dan BUMN/BUMD ditandatangani oleh Kepala OPD yang membidangi perpustakaan dengan pimpinan/pejabat
yang berwenang/penanggung jawab/lembaga yang bersangkutan yang diketahui oleh Bupati Banyuasin.
Pasal 71
(1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan,
penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.
(2) Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait wajib mendorong dan menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui gerakan
partisipasi, swadaya, dan gotong royong.
BAB . . .
29
BAB VIII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN
PEMBERIAN PENGHARAGAAN
Bagian Kesatu
Pembudayaan Kegemaran Membaca
Pasal 72
(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
(2) Pembudayaan membaca pada keluarga difasilitasi oleh Jajaran Aparatur Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa melalui buku murah dan berkualitas.
(3) Pembudaya kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan
perpustakaan sebagai wadah proses pembelajaran.
(4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di
tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, gratis dan bermutu.
Pasal 73
Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui :
a. mendukung dan menunjang gerakan nasional gemar membaca;
b. menetapkan program gerakan kabupaten gemar membaca;
c. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
d. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, gratis dan bermutu;
e. pendirian dan pengembangan perpustakaan kecamatan;
f. pendirian dan pengembangan sudut baca;
g. pendirian dan pengembangan taman bacaan;
h. melaksanakan lomba-lomba budaya baca;
i. mengadakan pemilihan duta baca Kabupaten;
j. melaksanakan promosi dan sosialisasi pembudayaan
kegemaran membaca;
k. melaksanakan pembinaan minat baca melalui jalur rumah
tangga, masyarakat/lingkungan dan jalur pendidikan.
l. untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran memaca sebagaimana dimaksud dalam huruf a perpustakan
bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
Bagian . . .
30
Bagian Kedua
Penghargaan kepada masyarakat
Pasal 74
(1) Masyarakat baik bersifat kelompok dan atau perorangan yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan atau menghasilan karya tulis, karya cetak dan
karya rekam yang dapat dimanfaatkan oleh kepentingan umum/masyarakat diberikan penghargaan oleh Pemerintah
Kabupaten Banyuasin.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk piagam dan atau bantuan uang pembinaan.
(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi, pertimbangan dan
penilaian yang ditetapkan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati dengan penanggung jawab Kepala OPD yang membidangi perpustakaan.
(4) Penyerahan piagam dan/atau uang pembinaan dilakukan oleh Bupati Banyuasin atau pejabat lain yang ditunjuk mewakili.
BAB IX
KEWAJIBAN PENYELENGGARA PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Kewajiban OPD membidangi perpustakaan
Pasal 75
Dalam melaksanakan urusan perpustakaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Organisasi Perangkat Daerah
yang diberikan kewenangan berkewajiban untuk :
a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di wilayah Kabupaten Banyuasin;
b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah Kabupaten Banyuasin;
c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan
memanfaatkan perpustakaan;
e. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan perpustakaan di wilayah Kabupaten Banyuasin; dan
f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat
penelitian dan rujukan tentang pengembangan dan pelesatarian hasil karya yang merupakan kekayaan dan koleksi budaya daerah Kabupaten Banyuasin serta
memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
Bagian Kedua . . .
31
Bagian Kedua
Kewajiban Sekolah/Madrasah
Pasal 76
Setiap sekolah/madrasah di Kabupaten Banyuasin berkewajiban untuk :
a. menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar
nasional perpustakaan dengan memperhatikan Satndar Nasional Pendidikan;
b. memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua
peserta didik dan pendidik;
c. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan
kurikulum pendidikan;
d. melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang
bersangkutan; dan
e. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
f. mengalokasikan dana paling sedikit 5 % (lima persen) dari anggaran operasional sekolah/madrasah atau belanja barang
di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
Bagian Ketiga
Kewajiban Perguruan Tinggi
Pasal 77
Setiap perguruan tinggi di Kabupaten Banyuasin berkewajiban untuk :
a. menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar
nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;
b. memiliki koleksi baik jumlah judul maupun jumlah eksemplar yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
d. mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna memenuhi standar nasional perpustakaan dan standar
nasional pendidikan.
Bagian Keempat . . .
32
Bagian Keempat
Kewajiban OPD lain, Instansi Vertikal, BUMD, BUMN
dan Perusahaan Swasta
Pasal 78
Setiap Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta dan pengusaha
hotel/penginapan/restoran/perumahan di Kabupaten Banyuasin berkewajiban untuk :
a. menyediakan tempat, sarana dan fasilitas untuk membentuk dan mengembangkan perpustakaan khusus, rumah baca, sudut baca, taman bacaan dan tempat/bentuk lain yang
dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan membaca buku dan atau bahan bacaan lainnya.
b. melakukan pengadaan dan menyediakan bahan bacaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya berupa buku bacaan umum dan Peraturan Perundang-
undangan yang berisikan materi untuk kebutuhan internal organisasi, surat kabar/koran, majalah dan atau bahan terbitan berkala lainnya.
Bagian Kelima
Kewajiban Kecamatan
Pasal 79
Dalam pembentukan, pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan umum Kecamatan berkewajiban :
(1) Melakukan sosialisasi kepada instansi di kecamatan, Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, tokoh
masyarakat, pengurus rumah ibadah, perusahaan dan pemangku kepentingan di kecamatan mengenai pentingnya keberadaan dan fungsi perpustakaan sebagai sumber
pembelajaran dan informasi bagi masyarakat secara luas.
(2) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Perpustakaan
Umum Desa, Rumah Baca, Sudut Baca dan Taman Baca.
(3) Membantu pembentukan dan pengembangan Perpustakaan Umum kecamatan.
(4) Turut serta dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perpustakaan Umum Kecamatan, Rumah Baca, Taman Bacaan, Sudut Baca dan Perpustakaan Keliling yang
ada dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
(5) Melakukan koordinasi dan kosultasi dengan OPD yang
membidangi perpustakaan dalam rangka pembentukan, pengembangan dan pelayanan perpustakaan di kecamatan.
Bagian . . .
33
Bagian Keenam
Kewajiban Pemerintah Desa
Pasal 80
Setiap Pemerintah Desa di Kabupaten Banyuasin berkewajiban untuk :
a. menyelenggarakan perpustakaan umum yang memenuhi
Standar Nasional Perpustakaan melalui pembinaan Perpustakaan Umum Kabupaten;
b. menyediakan parasana, sarana dan fasilitas yang mendukung pembentukan, pengelolaan, pengembangan dan pelayanan perpustakaan;
c. memiliki koleksi baik jumlah judul maupun jumlah eksemplar yang mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan informasi dan
pengetahuan bagi masyarakat desa yang bersangkutan yang heterogen profesi dan statusnya;
d. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi
informasi dan komunikasi;
e. mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
guna memenuhi standar nasional perpustakaan.
f. untuk lebih meningkatkan layanan perpustakaan Pemerintah
Desa dapat mendirikan rumah baca, taman bacaan, perpustakaan keliling dan sudut bacaan untuk menjangkau keberadaan masyarakat di seluruh wilayah Desa.
g. mendaftarkan pembentukan perpustakaan umum, perpustakaan keliling, Kecamatan, taman bacaan dan sudut
baca ke Perpustakaan Umum Kabupaten Banyuasin.
BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN
Pasal 81
(1) Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang
membidangi urusan perpustakaan dan urusan pengawasan berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian atas penyelenggaraan perpustakaan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
(2) Pembinaan, pengawasan dan penilaian dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan
akuntabilitas dengan mengikutsertakan instansi terkait.
(3) Pembinaan, pengawasan dan penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi unsur mengenai :
a. Layanan;
b. Kerja sama;
c. Koleksi;
d. Pengorganisasian . . .
34
d. Pengorganisasian bahan perpustakaan;
e. Sumber daya manuasia;
f. Gedung/ruang dan sarana prasarana;
g. Anggaran;
h. Manajemen perpustakaan;
i. Perawatan koleksi perpustakaan;
Pasal 82
(1) Perpustakaan yang berprestasi di tingkat Kabupaten Banyuasin diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan
dan uang pembinaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
(2) Perpustakaan yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikirim untuk mengikuti penilaian perpustakaan tingkat provinsi yang difasilitasi oleh Perpustakaan Umum Kabupaten.
BAB X
LARANGAN
Pasal 83
Setiap perpustakaan dilarang menyimpan, memiliki,
menyewakan dan/atau meminjamkan bahan perpustakaan yang materinya mengandung unsur :
a. dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
b. pornografi;
c. diskriminasi;
d. propaganda; dan
e. radikalisme
BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Sanksi bagi Pemustaka
Pasal 84
(1) Setiap perpustakaan diperkenankan menerapkan denda terhadap pemustaka dengan ketentuan dan pertimbangan :
a. sesuai asas kepatutan dan kewajaran;
b. adanya bukti pelanggaran keterlambatan yang dilakukan permustaka;
c. sebagai . . .
35
c. sebagai alternatif terakhir setelah dilakukan upaya pemberitahuan secara kekeluargaan, teguran lisan dan
teguran tertulis.
(2) Setiap perpustakaan diperkenankan menerapkan jaminan
terhadap pemustaka yang berasal atau beralamat/berdomisili di luar Kabupaten Banyuasin.
(3) Ketentuan besaran jaminan dan atau denda ditetapkan oleh
Keputusan Penanggung Jawab perpustakaan.
Pasal 85
(1) Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.
(2) Dalam hal pemustaka kesulitan mendapatkan judul yang sama atau sejenis dapat diganti dengan uang yang besarannya senilai dengan bahan pustaka yang dihilangkan
atau dirusak.
(3) Teknis penggantian bahan perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangakat Daerah/Satuan Pendidikan yang membidangi perpustakaan.
Bagian Kedua
Sanksi bagi Penyelenggara
Pasal 86
(1) Penyelenggara perpustakaan di dalam wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang tidak melaksanakan
kewajiban dan melanggar larangan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
a. teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali;
b. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam hal teguran lisan tidak dipatuhi;
c. pencabutan tanda daftar perpustakaan, rumah baca, taman bacaan, sudut baca dan perpustakaan keliling dalam hal teguran tertulis tidak dipatuhi;
d. penutupan sementara kegiatan dan/atau tidak
diperkenankan melayani pemustaka.
BAB . . .
36
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal, 7 Agustus 2018
BUPATI BANYUASIN,
S.A. SUPRIONO
Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal, 7 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,
H. FIRMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018
NOMOR 93
PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 93 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN
I. UMUM
Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan serta membangun
masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Bahwa tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah
dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat
dan budaya baca masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaannya merupakan bentuk komitmen nasional untuk mewujudkan peran, fungsi dan tanggung jawab perpustakaan.
Untuk melaksanakan kebijakan nasional tersebut dan sebagai bentuk komitmen daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemberdayaan perpustakaan diperlukan Peraturan Bupati Banyuasin.
Peraturan Bupati ini jug diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan
mengembangkan perpustakaan di Daerah, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas. Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas. Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Yang diwajibkan menyediakan fasilitas taman
bacaan dan/atau sudut baca adalah
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
masyarakat sebagai penyelenggara tempat
dan/atau fasilitas umum di Daerah. Tempat
2
dan/atau fasilitas umum dimaksud antara lain
meliputi :
a. tempat pelayanan kesehatan;
b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
c. tempat ibadah;
d. tempat kerja/perkantoran;
e. pusat perbelanjaan;
f. rumah susun/apartemen/hotel;
g. tempat rekreasi dan hiburan umum.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
ayat (5) : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas. Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas. Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Yang dimaksud dengan tenaga teknis
perpustakaan adalah tenaga non
perpustakaan yang secara teknis
mendukung pelaksanaan fungsi
perpustakaan, misalnya tenaga teknis
komputer, tenaga teknis audio visual dan
tenaga teknis ketatausahaan.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
3
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas. Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas. Pasal 29 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Yang dimaksud dengan sanksi lainnya
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku adalah sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat
Mengganggu Ketertiban Umum dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas. Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas. Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas. Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.
4
Pasal 45 : Cukup jelas.
Pasal 47 : Cukup jelas.
Pasal 48 : Cukup jelas.
Pasal 49 : Cukup jelas. Pasal 50 : Cukup jelas.
Pasal 51 : Cukup jelas.
Pasal 52 : Cukup jelas.
Pasal 53 : Cukup jelas.
Pasal 54 : Cukup jelas. Pasal 55 : Cukup jelas.
Pasal 56 : Cukup jelas.
Pasal 57 : Cukup jelas.
Pasal 58 : Cukup jelas. Pasal 59 : Cukup jelas.
Pasal 60 : Cukup jelas. Pasal 61 : Cukup jelas.
Pasal 62 : Cukup jelas.
Pasal 63 : Cukup jelas.
Pasal 64 : Cukup jelas.
Pasal 65 : Cukup jelas. Pasal 66 : Cukup jelas.
Pasal 67 : Cukup jelas.
Pasal 68 : Cukup jelas.
Pasal 69 : Cukup jelas. Pasal 70 : Cukup jelas.
Pasal 71 : Cukup jelas.
Pasal 72 : Cukup jelas.
Pasal 73 : Cukup jelas. Pasal 74 : Cukup jelas.
Pasal 75 : Cukup jelas.
5
Pasal 76 : Cukup jelas.
Pasal 77 : Cukup jelas.
Pasal 78 : Cukup jelas. Pasal 79 : Cukup jelas.
Pasal 80 : Cukup jelas.
Pasal 81 : Cukup jelas.
Pasal 82 : Cukup jelas. Pasal 83 : Cukup jelas.
Pasal 84 : Cukup jelas.
Pasal 85 : Cukup jelas.
Pasal 86 : Cukup jelas.
Pasal 87 : Cukup jelas.
