BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA ... 16_2018 ttg... · bupati humbang hasundutan provinsi sumatera utara peraturan bupati humbang hasundutan nomor 16 tahun 2018 tentang

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan

Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4272);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5657);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

550);

6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor .... Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019 (Berita Daerah Propinsi

Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor …);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun

2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018

Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6

Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1

Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun

2018 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun

2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Humbang Hasundutan.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Tahun 2006-2025 yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan

program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah

rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan,

kabupaten dan provinsi.

Pasal 2

(1) ) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

(2) ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan

Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah

Tahun 2019. (3) ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi

sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, yang dibiayai dengan anggaran

Pemerintah Daerah, dana pihak swasta, maupun swadaya

masyarakat.

Pasal 3


2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan;

b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan

Daerah;

d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah ;

f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; g. BAB VII Penutup.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul

pada tanggal 29 Juni 2018


ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul

pada tanggal 29 Juni 2018


ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul

pada tanggal 5 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

HUMBANG HASUNDUTAN,

Drs. TONNY SIHOMBING, MIP

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018

NOMOR 16

Rencana Kerja Pemerintah Daerah I - 1 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun

2019 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021. Adanya Perubahan Peraturan Daerah Nomor

2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 menuntut untuk penajaman terhadap prioritas yang

tertuang dalam Visi Kabupaten yaitu “Mewujudkan Humbang Hasundutan Yang Hebat Dan

Bermentalitas Unggul”.

Penyusunan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019, dilakukan melalui

penajaman prioritas daerah untuk mengintegrasikan pembangunan antar perangkat daerah dan

desa. Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 mengacu pada pembangunan berkelanjutan, tata kelola

pemerintahan yang baik, kerangka kelembagaan dan regulasi yang ada, serta norma-norma

pembangunan. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan RKPD Tahun 2019 diperlukan sikronisasi

perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi kesinambungan antara dokumen perencanaan dan

penganggaran serta sebagai upaya pengendalian pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD;

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;

3. Penyusunan Rancangan RKPD;

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan;

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD;

6. Penetapan RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2019 didasarkan pada beberapa peraturan perundang undangan yang berlaku,

antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan,

Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ..... Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun

2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana

Tata Ruang Rencana Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036 (Lembaran

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 2);


13. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 17);

14. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2017 Nomor 76).

1.3. Hubungan antar Dokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan hierarki perencanaan pembangunan daerah dengan

kewenangannya. Sehingga dapat dilihat keterkaitan antar dokumen sebagai berikut:

Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain dan saling berhubungan dengan pola

hubungan adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 memuat tujuan, sasaran dan prioritas

pembangunan Tahun 2019 yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Humbang Hasundutan

Tahun 2005-2025 Tahap III (2015-2019) dan RPJMD Perubahan Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2016-2021;

2. RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019, memperhatikan Arah Kebijakan dan

Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019;

3. RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 mempertimbangkan arah pembangunan

kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi


Sumatera Utara Tahun 2017-2037 dan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan

Tahun 2016-2036.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019

disusun dengan maksud agar tercipta sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan daerah, sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.

Tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2019 adalah:

1. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;

2. Acuan dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019;

3. Pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2019 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN berisikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan,

Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Dokumen RKPD dan

Inovasi Daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, berisikan tentang Kondisi Umum Kondisi

Daerah, Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek

Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan

Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD. Permasalahan

Pembangunan Daerah berisikan tentang permasalahan Daerah yang berhubungan

dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Identifikasi Permasalahan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH, berisikan tentang

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, berisikan tentang

Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas Pembangunan Tahun 2019.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, berisikan rencana program dan

kegiatan prioritas daerah dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, yang

dalam rencana program dan kegiatan tersebut mewakili aspirasi dan kepentingan

masyarakat.


BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, berisikan Indikator

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan sebagai panduan dalam

pencapaian Kinerja Tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)

ataupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

1.6. Inovasi Perencanaan

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah

menerapkan perencanaan secara elektronik berbasis online melalui

(http://eplanningh3.humbanghasundutankab.go.id/eperencanaan/web/). Aplikasi e-Planning ini

merupakan hasil Nota Kesepahamaan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Humbang

Hasundutan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan Korupsi

Terintegrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang

secara resmi dilaunching pada bulan Pebruari 2018. Dengan penerapan aplikasi e-Planning

diharapkan mampu menampung segala usulan dari Masyarakat maupun para stakeholder

sehingga pemerataan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

http://eplanningh3.humbanghasundutankab.go.id/eperencanaan/web/

Rencanan Kerja Pemerintah Daerah II - 1 Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi

Sumatera Utara memiliki potensi sumber daya yang cukup besar yang harus dikembangkan

untuk mewujudkan tujuan utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum

dan daya saing daerah secara keseluruhan dengan memanfaatkan posisi geografis yang cukup

strategis dan potensi demografi (sumber daya manusia) serta mengoptimalkan potensi sumber

daya alam dan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 235.264,37 Ha yang terdiri dari daratan

seluas 233.769,46 Ha dan perairan Danau Toba seluas 1.494,91 Ha. Perhitungan luasan ini

berdasarkan kepada :

1. Permendagri 77 Tahun 2016 tentang Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang

Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;

2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang

Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;


Hasundutan dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;


Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

Secara administratif, Kabupaten Humbang Hasundutan diapit oleh 4 (empat) kabupaten

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Samosir

- Sebelah Timur : Kabupaten Tapanuli Utara

- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Tengah

- Sebelah Barat : Kabupaten Pakpak Bharat

Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan

Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara, dan merupakan Kabupaten

Pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten ini kemudian disahkan oleh

Presiden RI pada tanggal 28 Juli 2003.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036,

Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki luas wilayah administrasi

dengan Luas Wilayah daratan: 233.769 Ha dan 1.494,91 Ha luas perairan (Danau

Toba), terdiri dari 10 Kecamatan, 1 (satu) Kelurahan dan 153 Desa dengan dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut:


1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Samosir;

2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Tapanuli Utara;

4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pakpak Bharat.

Secara Geografis, Kabupaten Humbang Hasundutan terletak pada bagian tengah

Sumatera Utara pada jajaran Bukit Barisan, dan terletak garis 2o

1'-2o 28' Lintang Utara.

98o

10o-98

o 58' Bujur Timur. Secara rinci, pembagian wilayah administrasi dan luas

wilayah di tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1

Pembagian Wilayah Administrasi

Kabupaten Humbang Hasundutan

NO NAMA

KECAMATAN DESA KELURAHAN

LUAS

(Ha) %

1 Pakkat 22 - 37.907,71 15

2 Onanganjang 12 - 21.296,16 9

3 Sijamapolang 10 - 15.682,16 6

4 Lintongnihuta 22 - 13.152,78 7

5 Paranginan 11 - 5.043,10 2

6 Doloksanggul 27 1 21.912,67 8

7 Pollung 13 - 31.141,01 13

8 Parlilitan 20 - 58.327,10 29

9 Tarabintang 9 - 26.866,16 10

10

Baktiraja +

Luas Danau Toba 7 -

2.440,61

1.494,91 2

Humbang Hasundutan 153 1 235.264,37 100

Sumber : RTRW Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036


Untuk lebih jelasnya pembagian wilayah administrasi Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Humbang Hasundutan


2.1.1.2. Topografi

Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki struktur topografi yang berbukit,

bergelombang serta sebagian dataran tinggi yang terhampar luas membuat hawa dingin dengan

suhu diantara 17–29ºC. Kondisi geografis yang berada pada ketinggian 330–2.075 meter di atas

permukaan laut (mdpl). Secara keseluruhan beberapa wilayah kecamatan berada pada

ketinggian di bawah 500 mdpl antara lain Kecamatan Pakkat dan Tarabintang, untuk ketinggian

500-1.000 mdpl meliputi Kecamatan Tarabintang, Baktiraja dan sebagian wilayah Kecamatan

Pakkat dan Parlilitan. Sedangkan untuk ketinggian antara 1.000-1.500 mdpl meliputi

Kecamatan Doloksanggul, Pollung, Lintongnihuta, Paranginan, Onanganjang, Sijamapolang,

sebagian wilayah Kecamatan Pakkat dan Parlilitan, untuk ketinggian di atas 1.500 mdpl

meliputi daerah Dolok Pinapan. Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki topografi dan

kontur tanah yang beraneka ragam, daerah datar sebesar 11%, daerah landai sebesar 20%,

daerah miring/terjal sebesar 69%. Kondisi topografi Kabupaten Humbang Hasundutan

ditunjukkan pada Gambar 2.2

Gambar 2.2

Peta Kelerengan Kabupaten Humbang Hasundutan

2.1.1.3. Geologi

Berdasarkan hasil analisis atas Peta Geologi Indonesia (Lembar Sidikalang 05118-

0618) skala 1:250.000 yang dikeluarkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi

Indonesia, Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari berbagai jenis bahan batuan

induk yaitu :


Aluvium (Qh), yang mengandung batuan krikil, pasir dan lumpur, fanglomerat kipas,

tanah diatomea dan koral.

Tufa Toba (Qtv) menghasilkan tufa riodasit sebagian teralaskan.

Formasi Kluet (Puk) menghasilkan batu pasir metakuarsa, metaklake, batu sabak dan filit.

Formasi Gunung api Haranggaol (Tmvh) menghasilkan batuan andesit, dasit dan firoklas.

Formasi Peutu (Tmppt) menghasilkan anggota Parapat, batu pasir, konglomerat dan batu

lumpur gampingan.

Formasi Barus (Tmba) menghasilkan batu pasir, batu lumpur gampingan, sedikit gamping

konglomerat alas.

Batuan Terobosan Komplek Sibolga (Mpils) menghasilkan granit, sedikit granit warna

terang, diorit, aplit dan pegmatit.

Jenis batuan Konglomerat membentuk tanah-tanah jenis regosol yang umumnya

bertekstur kasar sampai sedang dan bersifat masam (pH rendah). Lahan yang berbahan induk

dari formasi Tufa Toba (didominasi oleh abu vulkanik) pada umumnya merupakan tanah-tanah

podsolik coklat, podsolik kelabu kekuningan dan sebagian menjadi tanah regosol yang pada

umumnya teksturnya agak kasar sampai kasar. Di bentangan endapan alluvial ini terbentuk

tanah-tanah alluvial, regosol dan organosol yang bertekstur kasar sampai agak halus.

Sementara itu, potensi yang dimiliki Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan jenis

tambang batuan geologi yang dapat berpotensi untuk pemasok bahan baku industri pengolahan

bahan bangunan (batako, pozolan/semen, calcium carbonate (cat), kalsit, trass dan sebagainya.

Namun pemanfaatan bahan tambang tersebut masih sangat terbatas. Selain itu, juga terdapat

potensi biji emas, yang dapat dikembangkan menjadi industri kerajinan (logam) walaupun

tingkat kuantitas dan kualitas dari biji emas tersebut belum diketahui secara pasti.

Secara spasial, potensi jenis bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Humbang

Hasundutan antara lain Pozolan di Kecamatan Lintongnihuta dan Doloksanggul. Gambut di

Kecamatan Lintongnihuta. Batako Trass di Kecamatan Lintongnihuta dan Doloksanggul. Batu

Gamping, Kalsit dan Trass di Kecamatan Doloksanggul. Guano di Kecamatan Pakkat dan

Parlilitan, Batu Kapur di Kecamatan Onan Ganjang dan biji emas di Kecamatan Tarabintang.

Potensi lahan gambut di Kecamatan Lintongnihuta dapat dikembangkan menjadi pemanfaatan

lahan perkebunan dan sebagai bahan bakar/listrik sebagai alternatif sumber daya energi lokal

masyarakat.


Tabel 2.2

Potensi Sektor Pertambangan di Kabupaten Humbang Hasundutan

No Jenis Bahan

Tambang

Lokasi

Kecamatan Kegunaan Deposit

1 Calcium

Carbonat

Lintongnihuta (Ds.

Nagasaribu)

Doloksanggul (Ds. Pakkat)

Cat, dempul, sabun Belum

diteliti

2 Pozolan Lintongnihuta (Ds.

Nagasaribu)

Semen Belum

diteliti

3 Batako trass Lintongnihuta (Ds.

Nagasaribu)

Doloksanggul (Ds. Pakkat)

Batu bata, batako Belum

diteliti

4 Batu gamping Doloksanggul Semen, dll 260 juta ton

5 Kalsit Lintongnihuta

Doloksanggul

Industri kimia,

plastik, cat,

kosmetik

400 ribu ton

6 Gambut Doloksanggul Bahan bakar/listrik 12.392 ton

7 Trass Doloksanggul Industri batako 600 ribu ton

8 Guano Pakkat

Parlilitan

Pupuk, obat-obatan Belum

diteliti

9 Batu kapur Onan Ganjang Pupuk, pakan

ternak, kapur olahan

Belum

diteliti

10 Biji emas Tarabintang (Ds. Cegarigi

dan Dolok Pinapan)

Perhiasan Penelitian

umum

11 Timah Hitam Tarabintang Bahan industri Belum

diteliti

12 Tembaga Tarabintang (Dolok

Pinapan)

Bahan industri Penelitian

umum

13 Bahan

campuran

keramik

Sijamapolang Campuran keramik Belum

diteliti

Sumber: Dinas PMPPTSP Kab. Humbang Hasundutan

2.1.1.4. Hidrologi

Sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari Danau,

Sungai dan Rawa-rawa. Kabupaten Humbang Hasundutan berada pada dataran tinggi yang

memiliki beberapa hulu sungai (DAS) untuk beberapa kabupaten tetangga. Daerah Aliran

Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain DAS Simonggo,

DAS Sibundong, DAS Silang, dan DAS lainnya. Sedangkan sumber air yang berasal dari

Danau yaitu dari Danau Toba di Kecamatan Baktiraja. Berdasarkan Keputusan Presiden RI

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembagian Wilayah Sungai, di Kabupaten Humbang

Hasundutan terdapat 3 (tiga) Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Alas-Singkil, WS Sibundong-

Batangtoru dan WS Toba-Asahan.


Tabel 2.3

Wilayah Sungai Kabupaten Humbang Hasundutan

No. Nama Wilayah Sungai

(WS)

Panjang Sungai

(Km)

Luas Wilayah

DAS (Ha)

Kecamatan yang termasuk

Wilayah Sungai (WS) Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 WS. Alas-Singkil 52,66 127.981,49 Parlilitan, Tarabintang, Pakkat,

Pollung, Doloksanggul, dan

Onanganjang

WS Lintas

Provinsi

2 WS. Sibundong-

Batangtoru

47,25 84.241,42 Pollung, Doloksanggul,

Lintongnihuta, Pakkat,

Sijamapolang dan Onanganjang

WS Lintas

Kabupaten/

Kota

3 WS. Toba-Asahan 30,28 38.048,10 Pollung, Doloksanggul, Baktiraja,

Lintongnihuta, dan Paranginan

WS Strategis

Nasional Sumber : RTRW Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036

2.1.1.5. Klimatologi

Secara Klimatologi, Iklim di Kabupaten Humbang Hasundutan tergolong dalam daerah

tropis basah dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau

biasanya terjadi pada bulan April sampai dengan Agustus dan musim penghujan biasanya

terjadi pada bulan September sampai dengan Maret. Ketinggian tempat dari permukaan air laut

berpengaruh terhadap suhu udara yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata-rata 0,60C

sehingga makin tinggi suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut memiliki suhu lebih

rendah. Suhu udara di Kabupaten Humbang Hasundutan berkisar antara 17°C–29°C dan rata-

rata kelembaban udara (RH) sebesar 85,94% dimana sebagian besar wilayah barat dari

Kabupaten Humbang Hasundutan beriklim panas dan wilayah timur yang merupakan dataran

tinggi berhawa dingin.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Derah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036, Rencana Struktur

Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi :

a) Sistem Perkotaan;

Rencana Sistem Perkotaan dibagi menjadi 3 (tiga) pusat pelayanan yaitu Pusat Kegiatan Lokal

(PKL) yang berada di Kecamatan Doloksanggul; Pusat Pelayanan Kawasan ((PPK) berada di

Kecamatan Lintongnihuta, Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Baktiraja dan

Pusat Pelayanan Lokal promosi (PKLp) berada di Kecamatan Lintongnihuta.

b) Sistem Perdesaan;

Rencana Sistem Pedesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi IKK Paranginan, IKK

Pollung, IKK Onanganjang, IKK Sijamapolang dan IKK Tarabintang.

c) Sistem Jaringan Transportasi;

Sistem Jaringan Transportasi di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Sistem Jaringan

Transportasi Darat yang meliputi :


1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

- Jaringan Jalan Nasional yang ada diwilayah Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi

jalan kolektor (K1) yaitu: ruas Dolok Sanggul-Batas Kabupaten Samosir, Dolok Sanggul-

Sijuguk (Batas Tapanuli Utara)-Siborongborong.

- Jaringan Jalan Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi

jalan K2 dan K3, yaitu : ruas Dolok Sanggul–Pakkat, Pakkat–Batas Tapanuli Tengah dan

ruas Pakkat-Tarabintang, Tarabintang-Parlilitan, Parlilitan-Batu Gajah, Batu Gajah–batas

Pakpak Bharat.

- Jaringan Jalan Strategis Provinsi meliputi jalan yang merupakan bagian dari jalan lingkar

luar Danau Toba yang berada di Kabupaten Simalungun-Karo-Toba Samosir-Dairi-

Humbang Hasundutan-Samosir-Tapanuli Utara dan ruas jalan Salak-Hutatinggi-

Sibongkaras-Batas Tapanuli Tengah.

- Jaringan Jalan Strategis nasional merupakan jaringan jalan yang berada di Kawasan

Strategis Nasional Danau Toba, meliputi ruas jalan Siborongborong-Paranginan-Lintong

Nihuta, ruas jalan Bakara-Dolok Sanggul dan ruas jalan Batas Taput-Bakara-Tipang-Batas

Samosir.

2) Jaringan angkutan sungai, Danau dan penyeberangan (ASDP);

Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) adalah pengembangan dan

peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pada pelabuhan Bakkara di Kecamatan Baktiraja

sebagai pelabuhan penyeberangan Bakkara–Balige, Bakkara–Muara, Bakkara- Nainggolan,

untuk mendukung pembangunan di kawasan Danau Toba khususnya pada bagian Kabupaten

Humbang Hasundutan.

3) Jaringan angkutan wisata angkasa/kereta gantung.

Yang dimaksud dengan jaringan angkutan wisata angkasa adalah sistem transportasi yang

bertujuan mendukung wisata dengan menggunakan sistem angkutan kereta gantung (cable car).

Rencana jalur kereta gantung (cable car) direncanakan untuk menghubungkan lokasi wisata

Sipinsur (Kabupaten Humbang Hasundutan)-Pulau Sibandang (Kabupaten Tapanuli Utara).

d) Sistem Jaringan Energi;

Rencana Sistem Jaringan Energi di Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari :

1. Jaringan Tenaga Listrik, berupa Gardu Induk (GI) Doloksanggul/Sosor Tambok disambung

dengan Gardu Induk (GI) Interkoneksi yang berada di Tele dan Porsea;

2. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik berupa berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Lintongnihuta-Doloksanggul, Onan Ganjang-Doloksanggul dan Saluran Udara Tegangan Extra

Tinggi (SUTET) 500 KV dari Doloksanggul-Incomer (Tele-Tarutung);

3. Pengembangan Jaringan Energi Alternatif yang terdiri atas :

- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi : 1. PLTA Aek Sirahar II; 2. PLTA Simonggo;


3. PLTA Aek Sibundong II; 4. PLTA Manonga Tao; 5. PLTA Aek Rahu; 6. PLTA Aek Sibuluan; 7. PLTA Aek Simangira; 8. PLTA Aek Sipultak Hoda; 9. PLTA Sitanduk-Tarabintang; 10. PLTA Pusuk; 11. PLTA Aek Simonggo (lanjutan).

- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi : 1. PLTMH Kecamatan Pakat dan Parlilitan; 2. PLTMH Bah Belutu; 3. PLTMH Bah Bulan

- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) meliputi : 1. PLTM Aek Silang III dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di

Kecamatan Baktiraja;

2. PLTM Aek Rahu II dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;

3. PLTM Pusuk dengan kapasitas sebesar kurang lebih 7 (tujuh) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;

4. PLTM Aek Simonggo-Sibarongbarong dengan kapasitas sebesar kurang lebih 9 (sembilan) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;

5. PLTM Aek Simonggo-Simataniari dengan kapasitas sebesar kurang lebih 6 (enam) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;

6. PLTM Aek Simonggo-Tornauli dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;

7. PLTM Aek Rahu-Siduambilik dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;

8. PLTM Aek Simonggo-Lae Pinang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 7 (tujuh) MW, berada di Kecamatan Parlilitan;

9. PLTM Aek Simonggo-Tarabintang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;

10. PLTM Aek Sisira dengan kapasitas sebesar kurang lebih 4 (empat) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;

11. PLTM Aek Rambe dengan kapasitas sebesar kurang lebih 4 (empat) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;

12. PLTM Parduaan dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;

13. PLTM Anggoci dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;

14. PLTM Siantar-Sitanduk dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;

15. PLTM Karontang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 3 (tiga) MW, berada di Kecamatan Tarabintang;

16. PLTM Aek Sirahar dengan kapasitas sebesar kurang lebih 10 (sepuluh) MW, berada di Kecamatan Pakkat;

17. PLTM Aek Sibundong-Sigulok dengan kapasitas sebesar kurang lebih 8 (delapan) MW, berada di Kecamatan Sijama Polang;

18. PLTMAek Godang dengan kapasitas sebesar kurang lebih 4 (empat) MW berada di Kecamatan Onanganjang dan

19. PLTM Aek Silang IV dengan kapasitas kurang lebih 5 (lima) MW berada di Kecamatan Doloksanggul


- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi Kecamatan Baktiraja, Paranginan, Lintong Nihuta, Doloksanggul, Pollung dan Parlilitan yang merupakan

wilayah geothermal Simbolon-Samosir.

e) Sistem Jaringan Telekomunikasi;

Sistem Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri atas Teresterial, Satelit

dan e-Goverment. Sedangkan untuk Penataan lokasi menara telekomunikasi selular dan base

transceiver station dilaksanakan dengan memperhatikan rencana penataan pembangunan menara

telepon selular (cell plan).

f) Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan

Sisten Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi a) Wilayah Sungai

yang meliputi Wilayah Sungai Alas-Singkil, Wilayah Sungai Sibundong-Batang Toru dan Wilayah

Sungai Toba-Asahan; b) Jaringan Irigasi berupa pengembangan jaringan irigasi di wilayah

Kabupaten Humbang Hasundutan; c) Jaringan Air Baku berupa perlindungan terhadap sumber

sumber air dan daerah resapan air, pingkatan sarana dan prasarana pendukung serta optimalisasi

pemanfaatan potensi air baku.

g) Sistem Prasarana Lingkungan.

Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan meliputi:

a. Sistem persampahan terdiri: 1) Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ditetapkan pada setiap

permukiman dan pusat-pusat kegiatan. 2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa rencana

pengadaan TPA sistem Controlled Landfill yang berlokasi di Kecamatan Lintong Nihuta.

b. Sistem penyediaan air minum terdiri dari: 1) sistem air minum perpipaan meliputi perluasan

jaringan perpipaan meliputi seluruh ibukota Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan. 2)

Pelayanan air minum non perpipaan dilakukan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

c. Sistem pengelolaan limbah meliputi 1) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang melayani

permukiman, kegiatan pariwisata, industri, dan rumah sakit. 2) Sistem jaringan drainase yang

bertujuan untuk mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di

kawasan permukiman dan kawasan pariwisata dikembangkan melalui pembangunan saluran

drainase primer pada sungai Aek Sibundong, sungai Aek Siparbue, sungai Aek Sampuran dan

sungai Aek Silang.

d. Sistem rencana jalur dan ruang evakuasi bencana terdiri atas: 1) jalur evakuasi bencana

meliputi jalan poros desa dan jalan kolektor. 2) ruang evakuasi bencana meliputi lapangan

sepak bola, lapangan terbuka/ruang terbuka hijau (RTH), terminal, pusat pasar dan area

perkantoran.

Selain Rencana Struktur Ruang, Kabupaten Humbang Hasundutan juga mempunyai Rencana Pola

Ruang yang terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

1. Kawasan lindung terdiri dari:


Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 58.488 (lima puluh delapan ribu empat

ratus delapan puluh delapan) Hektar tersebar di seluruh kecamatan. Pada Kawasan Hutan

Lindung terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan

cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seluas kurang lebih 68,49 (enam puluh

delapan koma empat sembilan) Hektar di Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Paranginan.

Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa

kawasan konservasi bergambut dan resapan air. Kawasan konservasi bergambut dan resapan

air adalah kawasan yang berada pada ketinggian 1.000 mdpl dan pada kelerengan 40% berada

pada Kecamatan Paranginan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Pollung dan Kecamatan

Doloksanggul.

Kawasan Perlindungan Setempat meliputi sempadan danau di sepanjang pinggiran Danau

Toba di Kecamatan Baktiraja dan Kawasan sekitar mata air dan embung meliputi: 1) mata air

dan embung Tambok Teni Hoda, Tambok Silaga, Tambok Siogung-ogung, dan Sosorniapoan

yang berada di Desa Lobu Tolong Kecamatan Paranginan; 2) mata air dan embung Tambok

Tinombuk dan Tambok Barangan, berada di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung; 3) mata air

dan embung Tambok Simarigung berada di Desa Hutajulu Kecamatan Pollung; 4) mata air

dan embung Tambok Pandiangan berada di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung; 5) mata air

dan embung Tambok Haumarimba berada di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung; 6) mata air

dan embung Tambok Tolong berada di Desa Pandumaan Kecamatan Pollung; 7) mata air dan

embung Tambok Nabolon berada di Desa Pearaja Kecamatan Doloksanggul; 8) mata air dan

embung Tambok Hutagurgur dan Tambok Punjung berada di Desa Hutagurgur Kecamatan

Doloksanggul; 9) mata air dan embung Tambok Sangge-sangge berada di Desa Sihite I

Kecamatan Doloksanggul; 10) mata air dan embung Tambok Panahatan berada di Desa

Sileang Kecamatan Doloksanggul; 11) mata air dan embung Tambok Sigarua berada di Desa

Parbotihan Kecamatan Sijama Polang; 12) mata air dan embung Tambok Nagodang berada di

Desa Parbotihan Kecamatan Onan Ganjang; dan 13) mata air dan embung Simarumbak-

umbak berada di Desa Sitio II Kecamatan Lintong Nihuta; 14) aek Sitio-tio di Desa Siunong-

unong Julu Kecamatan Baktiraja.

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Dan Cagar Budaya terdapat usulan perubahan

peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis

(DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, seluas kurang lebih 304,86 (tiga ratus empat koma delapan enam) Hektar di

Kecamatan Paranginan.

kawasan rawan bencana,

kawasan lindung geologi meliputi kawasan rawan bencana gempa bumi dan kawasan cagar

alam geologi, dan

kawasan lindung lainnya.


2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari:

kawasan hutan produksi;

kawasan hutan rakyat;

kawasan perkebunan meliputi seluas 4.539 (empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan)

Hektar, terdiri atas:

a. Zona I dengan komoditas berupa tanaman kopi, kemenyan dan tanaman perkebunan

lainnya meliputi Kecamatan Paranginan, Baktiraja, Lintongnihuta, Doloksanggul,

Pollung, Onan Ganjang, Sijamapolang, Pakkat sebagian dan Parlilitan.

b. Zona II dengan komoditas berupa komoditas tanaman karet, kakao, sawit, dan meliputi

wilayah Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Tarabintang.

kawasan pertanian terdiri dari:

a. tanaman pangan dengan luas kurang lebih 98.630 Hektar,

b. hortikultura yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten.

c. Perkembunan

d. Peternakan terdiri atas :

- sentra peternakan sapi yang berada di Kecamatan Pakkat, Onan Ganjang, Sijama

Polang, Parlilitan, Tarabintang, Doloksanggul dan Pollung;

- sentra peternakan kerbau yang berada di Kecamatan Onan Ganjang, Doloksanggul,

Pollung dan Sijama Polang;

- sentra peternakan kuda yang berada di Kecamatan Sijama Polang dan Doloksanggul,

Onan Ganjang dan Pollung;

- sentra peternakan kambing yang berada di Kecamatan Pakkat dan Tarabintang;

- sentra peternakan babi berada di Kecamatan Sijama Polang, Peranginan, Doloksanggul,

Pakkat, Onan Ganjang dan Lintong Nihuta;

- sentra peternakan ayam buras berada di Kecamatan Onan Ganjang, Sijama Polang,

Lintong Nihuta, Doloksanggul, Parlilitan dan Tarabintang, Paranginan, Pollung;

- sentra peternakan itik berada di Kecamatan Pakkat, Pollung, Parlilitan, dan Baktiraja

serta Tarabintang;

- sentra peternakan ayam ras petelur dan pedaging (potong) berada di Kecamatan Pakkat,

Parlilitan dan Tarabintang.

kawasan perikanan

kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:

a. Perikanan air tawar

b. Pengolahan ikan adalah aktifitas perikanan terkait peningkatan nilai tambah terdiri atas:

c. Perikanan tangkap

kawasan pertambangan berupa pertambangan mineral meliputi :


a. calcium carbonat; berada di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta, Desa Pakkat

Kecamatan Doloksanggul;

b. pozolan; berada di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta;

c. batako trass; berada di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong Nihuta, Desa Pakkat

Kecamatan Doloksanggul;

d. batu gamping berada di Kecamatan Doloksanggul;

e. kalsit; berada di Kecamatan Lintong Nihuta dan Kecamatan Doloksanggul;

f. trass berada di Kecamatan Doloksanggul;

g. guano berada di Kecamatan Pakkat dan Parlilitan;

h. batu kapur berada di Kecamatan Onan Ganjang;

i. biji emas berada di Desa Cegarigi dan Dolok Pinapan Kecamatan Onan Ganjang;

j. timah hitam berada di Kecamatan Tarabintang;

k. tembaga berada di Dolok Pinapan Kecamatan Pakkat; dan

l. bahan campuran keramik berada di Kecamatan Sijamapolang.

kawasan industri berupa industri kecil dan industri kecil menengah.

a) Industri Kecil terdiri atas:

- industri bahan baku makanan dan minuman meliputi pengolahan kopi bubuk dan

pengupasan, pembuatan tahu, tempe, kerupuk ubi dan pembuatan gula tebu berada

di Kecamatan Lintong Nihuta, Pakkat, Onang Ganjang, Paranginan, Doloksanggul,

Pollung, Parlilitan dan Baktiraja;

- Industri pengembangan kain tradisonal (kain adat) berada di seluruh kecamatan;

- Industri pengolahan bahan dari kemenyan dan Industri bahan-bahan tambang untuk

bahan baku bangunan meliputi batako, cat dan logam berada di Kecamatan Pakkat,

Onan Ganjang, Lintong Nihuta, Doloksanggul, Pollung, Parlilitan, Sijama Polang,

dan Baktiraja;

- Industri kerajinan perhiasan berada di seluruh kecamatan; dan

- Industri kerajinan meliputi anyaman rotan, purun, bambu, dan ijuk berada di

seluruh kecamatan.

b) Industri kecil menengah terdiri atas :

- Industri pengolahan hasil perkebunan di Kecamatan Pakkat, Parlilitan, Tarabintang.

- Industri pengolahan hasil hutan di Kecamatan Doloksanggul, Pollung, Parlilitan,

Pakkat, Tarabintang, dan Onan Ganjang.

- Industri pengolahan pangan ikan dan ternak di Kecamatan Baktiraja, Doloksanggul,

Lintong Nihuta, Paranginan, Pakkat dan Parlilitan.

- Industri pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Lintong Nihuta, Paranginan,

Doloksanggul dan Pollung.

c) kawasan pariwisata;


- Kecamatan Paranginan, Kecamatan Baktiraja, Kecamatan Pollung, Kecamatan

Parlilitan;

d) kawasan permukiman

- Kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi ibukota-ibukota kecamatan.

- Permukiman perdesaan tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

e) kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan Negara meliputi :

- Komando Distrik Militer (Kodim) yang berada di Kecamatan Doloksanggul.

- Komando Rayon Militer (Koramil) berada di kecamatan-kecamatan di wilayah

Kabupaten Humbang Hasundutan.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Humbang Hasundutan berupa:

1. Rawan bencana geologi meliputi; Kecamatan Tarabintang, Kecamatan Baktiraja,

Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Paranginan, Kecamatan LintongNihuta, Kecamatan

OnanGanjang, dan Kecamatan Pakkat.

2. Rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi; Kecamatan

Tarabintang, Kecamatan Baktiraja, Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Onan Ganjang, dan

Kecamatan Doloksanggul.

3. Rawan bencana angin puting beliung.

2.1.4. Demografi

Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, pada akhir Tahun 2017 berjumlah 195.111 jiwa

yang terdiri dari 97.836 laki-laki dan 97.275 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 46.789 KK.

Perkembangan penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Sebaran Penduduk dan Kepadatannya Menurut Kecamatan

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017

No Kecamatan

Jumlah Penduduk Kepala

Keluarga

Luas Wil.

(km2)

Kepadatan

Penduduk

(Jiwa/km2) Laki-laki Perempuan Total

1 Parlilitan 10.075 10.096 20.171 5.001 727,75 27.41

2 Pollung 10.405 10.275 20.680 4.771 327,36 61.14

3 Baktiraja 3.835 3.776 7.611 1.877 23,32 352.02

4 Paranginan 7.079 7.055 14.134 3.352 47,78 283.95

5 LintongNihuta 16.501 16.179 32.680 7.559 181,26 181.92

6 Doloksanggul 24.627 24.369 48.996 11.566 209,30 229.12

7 Sijamapolang 3.068 3.026 6.089 1.499 140,18 42.67

8 Onanganjang 5.628 5.684 11.312 2.790 222,56 50.04

9 Pakkat 12.355 12.576 24.576 6.343 381,68 66.22

10 Tarabintang 4.268 4.239 8.507 2.031 242,52 36.93


Danau Toba 14,94

Tahun 2017 97.836 97.275 195.111 46.789 2.517,65 77.38

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan 2017

Jika dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan,

maka Kecamatan Doloksanggul merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yakni

48.996 jiwa sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Sijamapolang yakni sebesar 6.089 jiwa.

Kepadatan penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2017 sebesar 77.38 jiwa/km2

dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Doloksanggul yakni sebesar 352,02 jiwa/km2, kemudian

Kecamatan Paranginan sebesar 283,95 jiwa/km2 sedangkan kepadatan penduduk yang terendah ada

di Kecamatan Parlilitan sebesar 27.41 jiwa/km2.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran umum kondisi masyarakat berfokus pada kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, antara lain pertumbuhan PDRB, laju

inflasi kabupaten, PDRB perkapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks

Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk diatas garis

kemiskinan, angka kriminalitas yang tertangani.

1) Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting

untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB bermanfaat

sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi selain itu juga untuk melihat struktur

ekonomi suatu wilayah, sebagai proyeksi pendapatan perkapita dan sebagai indikator disparitas

sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber

daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya

alam, sumber daya manusia dan teknologi didaerah/wilayah tersebut.

Gambaran mengenai perkembangan perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan pada kurun

waktu 2013–2017, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)

2012 2013 2014 2015 2016

Pertanian, Peternakan, Kehutanan,

dan Perikanan 1.406.597.72 1.477.478.96 1.530.073.11 1.599.354.67 1.654.889.35

Pertambangan dan Penggalian 16.073.23 17.432 18.645.32 19.577.65 21.046.74

Industri Pengolahan 48.166.49 49.670.16 52.025.05 54.182.78 56.471.72


Pengadaan Listrik dan Gas 2.781.54 2.931.01 3.119.36 3.372.68 3.437.86

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1.928.95 2.036.52 2.159.20 2.290.30 2.434.12

Konstruksi 372.014.51 397.053.65 434.876.86 449.821.23 482.624.12

Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 403.206.10 433.039.11 463.356.35 485.354.87 524.852.23

Transportasi dan Pergudangan 67.947.89 73.469.07 78.068.55 82.208.55 87.213.74

Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum 88.189.16 95.423.76 101.205.27 107.142.67 114.912.67

Informasi dan Komunikasi 31.935.74 34.229.87 36.857.01 38.534.31 41.097.12

Jasa Keuangan dan Asuransi 34.599.58 36.014.79 37.446.05 39.094.49 41.312.07

Real Estate 71.754.01 77.257.58 82.601.48 86.990.48 95.420.12

Jasa Perusahaan 3.639.01 3.861.52 4.116.07 4.306.07 4.602.02

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

318.173.64 330.144.63 353.380.96 373.478.77 382.968.00

Jasa Pendidikan 29.622.87 31.809.03 33.635.11 35.082.11 36.991.10

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17.618.26 19.165.26 20.146.41 21.300.41 22.370.10

Jasa lainnya 3.928.19 4.180.69 4.476.64 4.710.64 5.105.97

Jumlah 2.918.175.88 3.085.197.62 3.256.188.80 3.406.801.70 3.577.749.06

Sumber: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2017

Tabel 2.6

Distribusi PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan

Usaha Tahun 2010-2016

Sektor PDRB

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

2012 2013 2014 2015* 2016*

Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 48,06 47,78 46,94 46,06 45,47

Pertambangan dan Penggalian 0,59 0,61 0,59 0,60 0,62

Industri Pengolahan 1,68 1,58 1,57 1,57 1,56

Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur

Ulang 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Konstruksi 12,72 12,91 13,26 13,94 13,65

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor 13,61 13,63 13,88 13,95 14,37

Transportasi dan Pergudangan 2,24 2,39 2,44 2,45 2,52

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,00 3,15 3.20 3,22 3,30

Informasi dan Komunikasi 0,97 0,92 0,89 0,86 0,86

Jasa Keuangan dan Asuransi 1,21 1,18 1,16 1,16 1,18

Real Estate 2,36 2,50 2,61 2,62 2,85

Jasa Perusahaan 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib 11,58 11,36 11,46 11,60 11,60

Jasa Pendidikan 0,98 0,97 0,97 0,95 0,97

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62

Jasa lainnya 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15

Jumlah 100 100 100 100 100

Sumber: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017

2) Laju Inflasi


Secara umum laju inflasi Kabupaten Humbang Hasundutan masih dalam kondisi rendah (masih

dibawah 2 digit) kecuali pada tahun 2017 yang mencapai 4,28%, hal ini sebagai akibat kontraksi

ekonomi dunia dan bahkan capaiannya selalu dibawah capaian nasional dimana Laju inflasi tahun

2016 mencapai 4,28% dan tahun 2018 akan diupayakan untuk menstabilkannya untuk

mempertahankan tingkat daya beli masyarakat.

Tabel 2.7

Nilai inflasi Kabupaten Humbang Hasundutan Rata-rata Tahun 2015 s.d 2017

Uraian Tahun Rata-Rata

Pertumbuhan 2015 2016 2017

Inflasi 1,66 4,28 4,28 4,28

Sumber : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan 2017

3) PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk

sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai

PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Berikut ini disampaikan data PDRB Perkapita

Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tabel 2.8

PDRB per Kapita Kabupaten Humbang Hasundutan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ribu rupiah)

Tahun 2013 - 2015

Tahun ADH Berlaku ADH Konstan

2013 18.651.730,00 16.678.320,00

2014 22.373.027,26 17.987.409,54

2015 24.117.028,86 18.617.318,35

2016 25.828.988,59 19.348.073,78

Sumber : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan 2017

PDRB per kapita Kabupaten Humbang Hasundutan atas dasar harga berlaku pada tahun 2013

sebesar 18,65 juta rupiah dan meningkat sampai dengan 25,82 juta rupiah di tahun 2016. Apabila

dilihat menurut harga berlaku dan harga konstan, angka tersebut dari tahun ke tahun

menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan

2013, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka periode 2013-2016

terjadi peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2016, PDRB per kapita Kabupaten Humbang

Hasundutan mencapai 19,34 juta rupiah.

Tabel 2.9

PDRB Perkapita Tahun 2012 s.d 2016

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

Nilai PDRB (Rp. Juta) 3,267,009.73 3,661,718.11 4,050,099.63 4,413,199.23 4,776,167.43

Jumlah Penduduk (jiwa) 176.767 178.972 181.026 182.991 184.915

PDRB perkapita

(Rp/jiwa) 18,482.01 20,459.73 22,373.03 24,117.03 25.828.99

Sumber : BPS Humbang Hasundutan Tahun 2017


2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

I. Pendidikan

Indikator Pendidikan kondisi Tahun 2017 dan pertumbuhannya setiap tahun di Kabupaten

Humbang Hasundutan disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10

Capaian Indikator Pendidikan

No Indikator Utama Satuan

Tahun

2015 2016 2017

Target Realisasi

1. Angka Rata-rata lama sekolah tahun 9,84 10,17 9,86 10,17

2. Angka harapan lama sekolah tahun 13,11 13,28 13,51

3. Angka melek huruf % 99,32 99,40 99,44 99,43

4. Rasio Guru dan Siswa SD/MI guru 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15

5. Angka Putus Sekolah SD % 0,033 0,03 0,026 0,040

6. Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1 % 77,31 83,21 80,00 82,89

7. Angka Kelulusan (AL) SD % 100,00 100,00 100,00 100,00

8. Rerata Nilai US SD/MI 6,20 6,70 92,53

9. Rasio Guru dan Siswa SMP/MTs guru 1 : 15 1 : 17 1 : 15 1 : 15

10. Angka Putus Sekolah SMP % 0,22 0,20 0,216 0,150

11. Guru SMP yang memenuhi kualifikasi

S-1/DV % 81,60 92,16 85,00 92,66

12. Angka Kelulusan (AL) SMP % 100,00 100,00 100,00 99,52

13. Rerata Nilai UN SMP/MTs 45,68 45,31 6,70 4,45

14. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI

ke SMP/MTs % 98,54 99,27 98,58 99,32

15. Persentase Lembaga PAUD siap

Akreditasi % 0,00 0,00 3,88 4,63

16. Persentase SD Berakreditasi minimal B % 44,53 44,53 50,00 44,53

17. Persentase SMP Berakreditasi minimal

B % 43,18 43,18 55,00 43,18

18.

Rata-rata kompetensi Pengetahuan dan

keterampilan pendidik dan tenaga

kependidikan mencapai 8,0

% 54,44 54,44 65,00 54,44

19. APK PAUD % 41,48 50,69 71,38 55,38

20. APK SD/MI/Paket A % 104,93 102,76 105,03 104,03

21. APM SD/MI % 87,42 87,93 87,52 87,07

22. APK SMP/MTs/Paket B % 99,64 101,01 99,74 102,29

23. APM SMP/MTs/Paket B % 70,71 72,49 70,81 73,21

24. Rasio Siswa Perkelas SD/MI Siswa 1 : 21 1 : 21 1 : 22 1 : 21

25. Rasio Siswa Perkelas SMP/MTs Siswa 1 : 31 1 : 30 1 : 30 1 : 31

26. Tutor PAUD yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV

% 16,97 29,66 22,14 24,96

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan

Tabel diatas pada umumnya menunjukkan adanya peningkatan indikator pendidikan pada

setiap jenjang pendidikan.

II. Kesehatan

1) Angka kelangsungan bayi hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan meningkat dari 121/100.000 kelahiran hidup pada

tahun 2016 menjadi 228/ 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017, tetapi hasil ini masih lebih

rendah dibandingkan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 sebesar

242 per 100.000 kelahiran hidup.


2) Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 67,87 tahun pada tahun 2016 menjadi 68,06

tahun pada tahun 2017. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat

dari 92,0% pada tahun 2016 menjadi 92,2% pada tahun 2017 (target 90%). Begitu juga

cakupan pelayanan antenatal (K4) meningkat dari 91,0 % pada tahun 2016 menjadi sebesar

94,3% pada tahun 2017 (target 95%), cakupan kunjungan neonatus meningkat dari 99,6% pada

2016 menjadi 99,7% pada tahun 2017 (target 100%), walaupun cakupan tersebut sudah

meningkat tetapi sebagian puskesmas belum mencapai target yang diharapkan, sehingga

peningkatan upaya/kegiatan untuk mendukung pencapaian target dan untuk mempertahankan

cakupan yang telah mencapai atau melebihi target, harus tetap dilaksanakan dan bahkan harus

semakin ditingkatkan, khususnya hubungannya dengan pelaksanaan program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN).

3) Persentase balita gizi buruk

Prevalensi gizi kurang pada balita, meningkat dari 0,31 akhir tahun 2016 menjadi sebesar 0,34

pada tahun 2017,tetapi Prevalensi ini masih lebih rendah dibandingkan Sasaran Dinas

Kesehatan Sumatera Utara tahun 2017 sebesar 20,5 %. Angka Kematian Bayi (AKB) naik

dari 8/ 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 menjadi 11/ 1.000 kelahiran hidup pada tahun

2017, tetapi hasil ini masih lebih rendah dari Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Utara 19,5 per 1.000 kelahiran hidup.

4) Persentase Angka Kemiskinan

Untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin juga perlu mendapat perhatian dimana

pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama

sampai 2016 masih 80,2% dengan target sebesar 100%, namun masih ada penduduk yang

mencari pengobatan sendiri dan tidak berobat sama sekali serta perlu peningkatan jumlah

posyandu secara rasional sesuai dengan peningkatan jumlah balita, dimana Posyandu di

Kabupaten Humbang Hasundutan sampai dengan tahun 2017 sudah ada sebanyak 251 unit,

dan bila dibandingkan dengan standar rasio balita maksimal yang dilayani adalah 1:50,

sedangkan untuk Kabupaten Humbang Hasundutan posyandu melayani 75 orang balita,

sehingga masih dibutuhkan penambahan posyandu sekitar 133 unit.

5) Rasio Tenaga Kesehatan

Program Sumber Daya Manusia Kesehatan, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk

belum memenuhi target. Sampai dengan tahun 2017, rasio tenaga kesehatan masih belum

mencapai target per 100.000 penduduk sesuai tahun 2017, seperti untuk dokter spesialis 7 per

100.000 penduduk (target 9 per 100.000 penduduk), dokter umum sebesar 21 per 100.000

penduduk (target 30 per 100.000 penduduk), dokter gigi sebesar 5 per 100.000 penduduk

(target 11 per 100.000 penduduk), perawat sebesar 124 per 100.000 penduduk (target 158 per

100.000 penduduk), sedangkan bidan sebesar 173 per 100.000 penduduk lebih dari target 75

per 100.000 penduduk.


2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

A. Kebudayaan

1) Jumlah group kesenian

Jumlah Group Kesenian di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 dan 2017 sebanyak

14 group kesenian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11

Nama Group Kesenian Di Kabupaten Humbang Hasundutan

No Nama Group Kesenian Alamat

1 Humbang Nauli Hutabagasan, Sihite, Kec. Doloksanggul

2 Doloksanggul Kreatif Jl. Martabe Kompleks Lapangan Merdeka

3 Sanggar Martabe Kompleks Tano Lapang, Kec. Doloksanggul

4 Sanggar Seni Bakkara Desa Marbun Tonga Dolok, Kec. Baktiraja

5 Sanggar Eufoni Jl. Sisingamangaraja Pasar Baru, Lintongnihuta

6 Sanggar Sion Jl. Dusun Hutasaba, Desa Sihotang Hasugian

Tonga, Kecamatan Parlilitan

7 Sanggar Tonggi Kompleks Tano Lapang, Kec. Doloksanggul

8 Orsepdo Jl. Melanthon Siregar, Kec. Doloksanggul

9 Hobas Art Kecamatan Pollung

10 Korps Ulu Balang Kecamatan Doloksanggul

11 Komunitas Budaya Raja Napitu Tipang Desa Tipang, Hutasoit, Kec. Baktiraja

12 Sanggar AORS Kecamatan Paranginan

13 Lembaga Pejuang Raja

Sisingamangaraja Parlilitan Kecamatan Parlilitan

14 Sanggar Pakkat Nauli Kecamatan Pakkat

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan

B. Pemuda dan Olahraga

Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Organisasi pemuda

di Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain KNPI, Organisasi Mahasiswa, Pramuka,

organisasi kesenian dan organisasi olah raga.

Demikian juga halnya dengan berbagai kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan baik di

tingkat kabupaten ataupun pengiriman atlet di tingkat propinsi, regional, maupun nasional. Hingga

saat ini jumlah cabang olah raga (cabor) di Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 16 cabor,

jumlah klub olah raga sebanyak 35 klub, dan terdapat 5 lapangan olah raga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

1) Urusan Pendidikan

a) Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) satuan pendidikan SD/MI tahun 2017 sebesar 0,04 persen dengan

komposisi: jumlah siswa putus sekolah sebanyak 12 siswa dari jumlah siswa pada jenjang


SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 29.968 siswa, sedangkan tahun 2016 sebesar

0,03 persen;

Angka Putus Sekolah (APS) tahun 2017 pada jenjang satuan pendidikan SMP/MTs sebesar

0,15 persen dengan komposisi : sebanyak 23 orang anak putus sekolah dari jumlah siswa

SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 15.075 siswa, sedangkan tahun 2016

sebesar 0,20 persen

b) Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan (AL) SD/MI tahun 2017 mencapai 100 persen dengan komposisi : jumlah

siswa yang lulus pada jenjang SD/MI sebanyak 4.855 siswa dibanding dengan jumlah siswa

tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 4.855 siswa,

dan pencapaiannya sama dengan tahun 2016 mencapai 100 persen;

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs tahun 2017 mencapai 99.52 persen dengan komposisi:

jumlah siswa yang lulus pada jenjang SMP/MTs sebanyak 4.742 siswa dibanding dengan

jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya

sebanyak 4.765 siswa dan capaian tahun 2016 Angka Kelulusan mencapai 100 persen;

c) Rasio Guru Kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 85.24 persen dengan komposisi:

sebanyak 2.529 orang guru kualifikasi S1/D4 dibandingkan dengan jumlah seluruh guru pada

jenjang pendidikan TK/SD, SMP sebanyak 2.967 orang, sedangkan tahun 2016 sebesar 87,64

persen.

2) Urusan Kesehatan

1) Jumlah rumah sakit pemerintah

Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari 1 Unit.

2) Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Posyandu di Kabupaten Humbang Hasundutan sampai dengan tahun 2017 sudah ada sebanyak

251 unit, dan bila dibandingkan dengan standar rasio balita maksimal yang dilayani adalah

1:50, sedangkan untuk Kabupaten Humbang Hasundutan posyandu melayani 75 orang balita,

sehingga masih dibutuhkan penambahan posyandu sekitar 133 unit.

3) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

Pelayanan kesehatan dasar gratis bagi seluruh masyarakat di Puskesmas mencapai target, yaitu

sebesar 100% atau seluruh masyarakat yang berobat diseluruh Puskesmas dan jaringannya

mendapatkan pelayanan secara gratis. Jumlah Poskesdes melebihi target dari 154 desa/kel

seluruhnya mempunyai poskesdes dan bahkan ada yang memiliki lebih dari 1 unit poskesdes,

sehingga total poskesdes di Kabupaten Humbang Hasundutan 167 poskesdes, namun dari segi

bangunan masih 87 unit poskesdes yang memenuhi syarat bangunan poskesdes, sehingga

membutuhkan pembangunan baru atau peningkatan fisik polindes menjadi bangunan poskesdes

sebanyak 80 unit. Perhatian perlu diberikan pada Persentase desa yang mencapai UCI, Cakupan

pelayanan anak balita, Cakupan peserta KB aktif, Cakupan penemuan dan penanganan


penderita Pasien Baru TB , dan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, dan

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin yang belum mencapai target sampai

dengan tahun 2017, jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan PONED belum sesuai target 3

Puskesmas tiap kabupaten/kota dan perlu peningkatan upaya mobilisasi ibu hamil untuk

bersalin, dan upaya peningkatan kualitas Posyandu menjadi Posyandu Mandiri perlu lebih

digiatkan.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang di Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu mewujudkan Tata

Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis

Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk

menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan.

Penataan Ruang di Kabupaten Humbang Hasundutan telah diatur pengelolaan dan sanksinya

oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Humbang Hasundutan. Pengaturan kawasan dalam Perda Tata Ruang terbagi dua kawasan

yaitu: Kawasan lindung seluas 189.965 Ha merupakan kawasan yang memberikan

perlindungan kawasan yang di bawahnya. Kawasan Budidaya berupa kawasan hutan produksi

seluas 432.884 Ha, kawasan pertanian (903.450 Ha), kawasan perikanan, kawasan

pertambangan (400.000 Ha), kaw industri, kaw pariwisata, kaw permukiman (59.188Ha), dan

kawasan peruntukan lainnya seluas 750 Ha. Berdasarkan penentuan kriteria lahan kritis sesuai

dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor

SK.167/V-set/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis, mana

lahan kritis terbagi atas lima kriteria yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan

tidak kritis. Kriteria yang umum digunakan sebagai data lahan kritis adalah yang termasuk

dalam kriteria sangat kritis (1) dan kritis (2), sedangkan kriteria agak kritis bersama-sama

dengan kritis dan sangat kritis, dapat dikatakan sebagai lahan kurang produktif bila ditinjau dari

aspek daya dukung/kemampuan lahan (land capability).

2) Pekerjaan Umum

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan guna mendukung target sasaran daerah dalam

meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. Salah satunya

adalah untuk memastikan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik . Panjang jalan di

Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi Jalan Nasional sepanjang 43 Km, Jalan Provinsi

sepanjang 111,2 Km dan jalan Kabupaten sepanjang 917,2 Km. Perkembangan panjang

jalan berdasarkan kewenangan dan kondisi pada masing-masing jalan dan jembatan pada

tahun 2017 adalah sebagaimana tertuang didalam tabel berikut:


Tabel 2.12

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang

Mengelola di Kabupaten Humbang Hasundutan (km), 2017

No Kondisi Jalan Negara Provinsi Kabupaten Jumlah

1 Jenis

Permukaan

Diaspal 43 111,2 672,10 826,3

Krikil - - 43.29 43.29

Tanah - - 201.81 201.81

2 Kondisi Jalan

Baik 26,645 68,46 582,92 678,025

Sedang 10,359 21,08 117,59 149,029

Rusak 4,794 18,17 14,78 37,744

Rusak berat 1,202 3,49 201,91 206,602

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 disebutkan

bahwa Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas jalan dengan kondisi baik atau

sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan mengikuti suatu standar tertentu.

Tabel 2.13

Perkembangan Proporsi jalan dalam mantap

No Kondisi Tahun

Ket 2013 2014 2015 2016 2017

1 Mantap Km 653,16 667,57 678,97 690,77 700,5

% 71,21 72,78 74,03 75,31 76,37

2 Tidak

Mantap

Km 264,04 249,63 238,23 226,43 216,69

% 28,79 27,22 25,47 24,69 23,63

Total Km 917,20 917,20 917,20 917,20 917,20

% 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan

B. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan data badan pusat statistik

humbang hasundutan adalah 182.991 jiwa. Dengan total panjang jalan kabupaten 917,2 km

maka proporsi panjang jalan dengan jumlan penduduk adalah 0,005 km/orang.

C. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)

Perkembangan Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) dapat dilihat

pada tabel:

Tabel 2.14

Perkembangan persentase Jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan

No Kondisi Tahun

Ket 2013 2014 2015 2016 2017

1 Baik Km 512,32 532,80 538,52 564,01 582,91


% 55,86 58,09 58,71 61,49 63,55

2 Sedang Km 140,84 134,77 136,88 126,76 117,59

% 15,36 14,69 14,92 13,82 12,82

3 Rusak

Ringan

Km 26,83 21,17 18,73 13,89 14,78

% 2,93 2,31 2,04 1,51 1,62

4 Rusak

Berat

Km 237,21 228,46 223,07 212,54 201,91

% 25,86 24,91 24,32 23,17 22,01

Total Km 917,20 917,20 917,20 917,20 917,20

% 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan

D. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m)

Dari total panjang jalan kabupaten sebesar 917,2 km, ruas jalan kabupaten yang telah memiliki

trotoar dan drainase dengan lebar minimal 1,5 m adalah ruas jalan pasar lama Lintongnihuta

sepanjang 600 m dan ruas jalan kompleks perkantoran bukit inspirasi sepanjang 1,4 km yang

pengerjaannya dilaksanakan pada 2015. Dengan demikian persentase jalan yang memiliki trotoar

dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m) di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah

0,2%.

E. Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi Baik

Total luas daerah irigasi di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 21.279 Ha. Perkembangan

kondisi daerah irigasi dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.15

Perkembangan persentase Irigasi di Kabupaten Humbang Hasundutan

NO KECAMATAN

JUML

AH

DAER

AH

IRIGA

SI

LUAS

(Ha)

KONDISI 2016 KONDISI 2017

KE

T. BAIK

(Ha) %

RUSAK

(Ha) %

BAIK

(Ha) %

RUSAK

(Ha) %

1 DOLOKSANGGUL 23 3.033 1.470 48 1.563 52 1.630 54 1.403 46

2 LINTONGNIHUTA 22 2.995 1.720 57 1.275 43 1.925 64 1.070 36

3 PARANGINAN 4 825 260 32 565 68 290 35 535 65

4 POLLUNG 10 3.357 1.880 56 1.477 44 2.000 60 1.357 40

5 BAKTIRAJA 5 1.345 1.300 97 45 03 1.200 89 145 11

6 SIJAMAPOLANG 10 1.119 650 58 469 42 680 61 439 39

7 ONAN GANJANG 8 818 400 49 418 51 450 55 368 45

8 PAKKAT 17 2.185 1.334 61 851 39 1.380 63 805 37

9 PARLILITAN 28 4.470 2.210 49 2.260 51 2.520 56 1.950 44

10 TARABINTANG 8 1.132 800 71 332 29 900 80 232 20


TOTAL 135 21.279 12.024 57 9.255 43 13.175 61 8.304 39

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan

F. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan

budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini

mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Panjang

total jaringan irigasi 269.569 m dan luas daerah irigasi adalah 21.279 Ha. Maka rasio

jaringan irigasi adalah 12,67 m/Ha.

G. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Fasilitas pengurangan sampah diperkotaan adalah tersedianya tempat pembuangan akhir

(TPA) sampah. Saat ini fasilitas TPA yang ada dua yaitu di Saitnihuta desa Purba Toruan

dan di Lintongnihuta yang dibangun oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada

2013. Pada saat ini dinas PUPR belum memprogramkan pembangunan TPA yang baru.

H. Luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Humbang Hasudnutan pada saat ini masih dalam

tahap penyusunan DED yang diprogramkan pelaksanaanya pada TA. 2018. Ruang Terbuka

Hijau yang direncanakan adalah lapangan merdeka Doloksanggul

I. Ruang Publik yang berubah Peruntukannya

Sampai saat ini belum ada data tentang ruang public yang mengalami perubahan peruntukan.

J. Rasio luas akwasan tertutup pepohonan bedasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey

foto udara terhadap luas daratan Update Foto kawasan berdasarkan hasil pemotretan citra

satelit dan survey foto udara saat ini belum tersedia.

K. Ketaatan terhadap RTRW

Perda RTRW kabupaten Humbang Hasundutan telah disahkan menjadi perda melalui

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Humbang Hasundutan. Sampai saat ini sosialisasi pelaksanaan Perda RTRW ini

belum dilaksanakan namun diprogramkan untuk dilaksanakan pada 2018.

4) Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Tabel 2.16

Aspek dan Indikator Kinerja Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Humbang Hasundutan

No Indikator 2016 2017 2018* 2019*

I Pekerjaan Umum

I.1 Persentase kawasan pemukiman yang 4% 3,50% 3% 2,5%


yang belum dapat dilalui kendaraan

roda 4

I.2 Persentase rumah tinggal bersanitasi 74% 78% 82% 86%

I.3

Persentase drainase dalam kondisi

baik/ pembuangan aliran air tidak

tersumbat

70% 75% 80% 85%

I.4 Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun 91,50% 92% 95% 95,50%

I.5 Persentase penduduk berakses air

minum 11,25 13,05 15,91 19,52

I.6

Proporsi rumah tangga dengan akses

berkelanjutan terhadap air minum

layak, perkotaan dan perdesaan

20 24,59 26 28

I.7 Persentase areal kawasan kumuh 2,22% 2,22% 2,22% 2,22%

II Penataan Ruang:

II.1 Rasio bangunan ber- IMB per satuan

bangunan 0,03% 0,04% 0,06% 0,07%

III Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

III.1. Rasio rumah layak huni 0,065 0,077 0,205 0,303

III.2. Rasio permukiman layak huni 0,022 0,022 0,022

III.3. Cakupan ketersediaan rumah layak

huni 0,065 0,077 0,205 0,303

III.4. Cakupan layanan rumah layak huni

yang terjangkau 324 unit 415 unit 1019 unit 1200 unit

III.5. Persentase pemukiman yang tertata 14% 17% 20% 22%

III.6. Persentase lingkungan pemukiman

kumuh 2,22% 2,22% 2,22% 2,22%

III.7. Persentase luasan permukiman kumuh

di kawasan perkotaan 0,22% 0,22% 0,22% 0,22%

III.8. Proporsi rumah tangga kumuh

perkotaan 0,058 0,058 0,058 0,058

III.9. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan

Aman yang didukung dengan PSU 6% 8% 10% 12%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.17

Daftar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

A. BERBADAN HUKUM

NO NAMA

ORMAS/LSM

NO. SKT

KEMENKUMHAM

NAMA

PENGURUS

BIDANG

KEGIATAN

ALAMA

T

TGL.

PEMB

ERITA

HUAN

HP

KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 PERKUMPULAN

BDS INDONESIA

DALAM

BAHASA

INGGRIS

BUSINESS

DEVELOPMENT

SERVICES

ASSOCIATION

INDONESIA

AHU-

0007732.AH.01.07.

TAHUN 2015

TANGGAL 07

OKTOBER 2015

Ketua :

Harapan

Munthe

Sek :

Robinhot

Sihite, SH

Bend : Aziz

Petrus Silaban

koperasi dan

UMKM

Jalan

Siliwangi

No. 63

Keluraha

n

Doloksan

ggul

Kecamaa

tan

Doloksan

ggul

Tgl. 03

Juli

2017

085297492099


2 PERKUMPULAN

MASYARAKAT

KOALISI

INDEPENDEN

TRANSPARANSI

ANGGARAN

PUSAT DAN

DAERAH (PM-

KITA-PD)

AHU-

0076107.AH.01.07.

TAHUN 2016

TANGGAL 17

OKTOBER 2015

Ketua :

Roisman

Simamora

Sek : Boyde

Siregar

Bend :

Sudirno Frans

Lumban

Gaol

Pengawasan

dan

pencegahan

korupsi

Jalan

Calvin

Desa

Pasaribu

Kecamat

an

Doloksan

ggul

Tgl. 18

Oktobe

r 2017

081362369718

B. TIDAK BERBADAN HUKUM

NO NAMA

ORMAS/LSM

NO. SKT

(Tempat

Pendaftaran)

NAMA

PENGURUS

BIDANG

KEGIATAN

ALAMAT

TGL

BERLAK

U

TELEPON/

HP

KET

1 2 3 4 5 6 7 8

1

IKATAN ALUMNI

UNIVERSITAS

HKBP

00-02-

22/0043/V/2013

Ket :

Bonasanto P

Sitinjak,

SE,MM

Kontrol

Sosial

Jl. Merdeka

Nomor 95

14-05-

2013 s/d

NOMMENSEN

HUMBANG

HASUNDUTAN

(Kesbangpol Kab.

HH)

Sek : Burju

Purba, SH

Kecamatan

Doloksanggul

14-05-

2018 081269795277

(IKA UHN HH)

Bnd : Resva

Panjaitan, SE,

MM

2 LEMBAGA

PEMERHATI

PEMBANGUNAN

00-02-

22/0044/V/2013

Ket : Benget

Situmorang, SE

Kontrol

Sosial Jl. Pemuda

14-05-

2013 s/d 081376040033

SUMATERA

UTARA ( LSM-

LP2SU)

(Kesbangpol Kab.

HH)

Sek : Johni

Situmorang, ST

Kecamatan

Doloksanggul

14-05-

2018

Bnd : Duma

Purba

3 LEMBAGA

PENGAWAS

INDEPENDEN

00-02-

22/0045/VIII/201

3

Ket : Dr. M.

Ambarita, SKM

Kontrol

Sosial

Jl. KK Luther

Desa Pasaribu

23-08-

2013 s/d

INDONESIA (Kesbangpol Kab.

HH)

Sek : M. Dani

Syahputra

Kecamatan

Doloksanggul

23-08-

2018

Bnd : Kartini

Ambarita, SS

4 PEMUDA PEDULI

PEMBANGUNAN

DAN

00-02-

22/0046/IX/2013

Ket : Bernad S.

Manalu

Kontrol

Sosial Jl. Karya No. 67

17-09-

2013 s/d

EKONOMI

RAKYAT (GARDA

- P3ER)

(Kesbangpol Kab.

HH)

Sek : Ir. Binsar

Halomoan Lbn.

Gaol

Kecamatan

Doloksanggul

17-09-

2018

Bnd : Kortis

Lbn. Gaol

5 PERSEKUTUAN

GEREJA-GEREJA

00-02-

22/0047/IX/2013

Ket : Pdt. A.S

Gultom Keagamaan/

Jl.

Sisingamangaraj

a No. 10

29-11-

2013 s/d

PENTAKOSTA

INDONESIA

(PGPI)

(Kesbangpol Kab.

HH)

Sek : Pdt. RM

Panjaitan Kerohaniaan

Kecamatan

Doloksanggul

29-11-

2018

Bnd : St. Gr.

Manullang

6

LEMBAGA

PEMANTAU

PENYELENGGAR

A

00-02-

22/0048/I/2014

Ket : Robinhot

Sihite

Kontrol

Sosial

Jl Pakkat No. 41

Desa Sihite II

20-01-

2014 s/d

TRIASPOLIT

Documents

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA ... 16_2018 ttg... · bupati humbang hasundutan provinsi sumatera utara peraturan bupati humbang hasundutan nomor 16 tahun 2018 tentang