1

BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa mengangkat harkat dan martabat wargamasyarakat yang hidup dalam kemiskinanmerupakan tanggung jawab pemerintah daerahmelalui berbagai program-program yang mampumenunjang kemandirian masyarakat miskinsehingga terlepas dari garis kemiskinan;

b. bahwa kemiskinan merupakan strata kehidupansebagai warga masyarakat yang terdapatberimplikasi pada ketertiban, keamanan danperilaku menyimpang sehingga mengakibatkanpembangunan menjadi terkendala akibat lemahnyasektor sumber daya manusia di daerah;

c. bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf b, Pasal 29 dan Pasal30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial telah melimpahkan tanggungjawab dan kewenangan kepada PemerintahKabupaten/Kota;

d. bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15Tahun 2010 tentang Percepatan PenanggulanganKemiskinan, daerah membuat kebijakan danprogram untuk mensejahterakan masyarakatterutama warga miskin;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan hurufd, perlu membentuk Peraturan Daerah tentangPenanggulangan Kemiskinan;

2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II diKalimantan sebagai Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegeraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial (Lembaran Negera RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 12, TambahanLembaran Republik Indonesia Nomor 4968);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negera RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentangPenanganan Fakir Miskin (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5235);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi FakirMiskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3206);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

3

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);

11.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentangPercepatan Penanggulangan Kemiskinan;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun2010 tentang Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 694);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang MenjadiKewenangan Pemerintahan Daerah KabupatenKotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten KotabaruTahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGANKEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintahadalah Presiden Republik Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan NegaraRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah ProvinsiKalimantan Selatan.

3. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.

4

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati besertaperangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yangselanjutnya disingkat DPRD adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.

7. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinyakebutuhan material, spiritual, dan sosial wargaNegara agar hidup layak dan mampumengembangkan diri sehingga dapatmelaksanakan fungsi sosialnya.

8. Penyelenggaraan kesejahteraan social adalah upayayang terarah, terpadu dan berkelanjutan yangdilakukan pemerintah, pemerintah daerah danmasyarakat dalam bentuk pelayanan sosial gunamemenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara,yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,pemberdayaan social, dan perlindungan sosial.

9. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidakmampu memenuhi hak-hak dasar antara lainkebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian,pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.

10. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomiseseorang atau sekelompok orang yang tidakterpenuhi hak-hak dasarnya untukmempertahankan dan mengembangkan kehidupanyang bermartabat.

11. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yangbelum kawin termasuk anak tiri, anak angkat,orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yangsecara kemasyarakatan menjadi tanggung jawabkepala yang tinggal satu rumah.

12. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisilidi Kabupaten Kotabaru.

13. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah suatuupaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerahuntuk mengatasi/menanggulangi kemiskinan.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsurpembantu Bupati dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah.

15. Tim Koordinasi Penanggulangan KemiskinanDaerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalahforum lintas pelaku di Kabupaten Kotabaru sebagaiwadah koordinasi penaggulangan kemiskinan yangberada di bawah dan bertanggungjawab kepadaBupati.

16. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atauindividu yang dukungannya diperlukan demikesejahteraan dan kelangsungan hidupbermasyarakat.

5

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan di daerah bertujuanmenciptakan warga daerah yang hidupnya dalamkemiskinan menjadi warga yang mampu berusaha danmengembangkan kreativitasnya untuk bangkit darikemiskinan baik untuk dirinya sendiri maupunpemenuhan kebutuhan keluarganya serta lingkungansosialnya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

(1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalambentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagiwarga miskin.

(2) Ruang lingkup penyelenggaraan meliputi :

a. pembentukan Tim Koordinasi PenanggulanganKemiskinan;

b. identifikasi warga miskin;

c. penyusunan strategi dan program;

d.hak dan kewajiban warga miskin;

e. pelaksanaan dan pengawasan; dan

f. peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga

Azas

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga miskinberdasarkan asas adil dan merata, partisipatif,demokratis, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum,dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

BAB III

PEMBENTUKAN TKPKD

Pasal 5

(1) Bupati berwenang membentuk TKPKD.

6

(2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besertakesekretariatannya dan kelompok kerja.

(3) Struktur organisasi, keanggotaan, tugas, fungsi, hakdan tanggungjawab TKPKD berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

IDENTIVIKASI WARGA MISKIN

Pasal 6

(1) Identifikasi dilaksanakan melalui pendataan.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksakan oleh TKPKD melalui kelompok kerjanya.

Pasal 7

(1) Pendataan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga)bulan kalender.

(2) Pendataan dilakuan minimal 1 (satu) kali dalam 3(tiga) tahun.

(3) Pendataan dapat dilaksanakan bersamaan denganprogram dengan program pencatatan kedudukanlainnya.

Pasal 8

Apabila diindikasikan telah terjadi peningkatan secaratajam jumlah warga miskin pada skala daerah ataupada wilayah tertentu, Bupati dapat memerintahkansecara langsung untuk melakuan pemeriksaan danpengkajian data warga miskin.

Bagian Kesatu

Hasil Pendataan

Pasal 9

(1) Hasil pendataan diberitahukan secara umum dalampapan pengumuman resmi di setiap kantor KepalaDesa/Kelurahan.

(2) Masa pengumuman hasil pendataan selama 1 (satu)bulan.

Bagian Kedua

Evaluasi Data

Pasal 10

(1) Evaluasi data dilaksanakan dalam waktu 1 (satu)bulan.

7

(2) Dalam masa evaluasi, masyarakat berhak :

a. meminta klarifikasi kepada TKPKD melaluipejabat desa/kelurahan setempat apabilaterdapat warga dianggap tidak sesuai unrukditetapkan sebagai warga miskin;

b.memberitahukan dan atau meminta warga miskinyang belum terdata untuk dimasukkan kedalamdata base pendataan dengan dasar kebenaranyang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pengurangan dan penambahan data wajibdiketahuinya oleh pejabat yang berwenang dandisahkan dalam berta acara.

Bagian Ketiga

Validasi dan Penetapan Data

Pasal 11

(1) Validasi warga miskin daerah dilaksanakan selama14 (empatbelas) hari kalender, terhitung sejakberakhirnya masa evaluasi.

(2) TKPKD wajib menyerahkan data yang telahdivalidasi kepada Bupati dalam waktu 7 (tujuh) harisejak berakhirnya masa validasi.

(3) Bupati menetapkan hasil pendataan paling lama 7(tujuh) hari kerja.

Pasal 12

(1) Warga miskin yang sudah masuk dalam data danditetapkan keberadaannya, diberikan kartu identitassebagi warga yang masih dalam taraf kehidupanmiskin.

(2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipergunakan untuk mendapatkan jaminan-jaminandalam program bantuan pemerintah bagi wargamiskin.

(3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dapat berupa jaminan pelayanan kesehatandan pengobatan, jaminan kesejahteraan sosialberupa berupa bantuan pangan dan usaha, sertajaminan lainnya yang diprogramkan olehpemerintah pusat atau pemerintah provinsi ataupemerintah daerah.

8

BAB V

STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melalui TKPKD wajib menyusunstrategi dan program penanggulangan kemiskinan.

(2) Strategi dan program berlandaskan pada data yangtelah ditetapkan oleh Bupati.

(3) Penyusunan strategi dikoordinasikan denganseluruh pemangku kepentingan (stakehoulders) didaerah.

Pasal 14

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa :

a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;

b. meningkatkan kemampuan dan pendapatanmasyarakat miskin;

c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutanusaha ekonomi mikro dan kecil; dan

d. mensinergikan kebijakan dan programpenanggulangan kemiskinan.

Pasal 15

Program penanggulangan kemiskinan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas :

a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasiskeluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhanhak dasar, pengurangan beban hidup, danperbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

b. kelompok program penanggulangan kemiskinanberbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuanuntuk mengembangkan potensi dan memperkuatkapasitas kelompok masyarakat miskin untukterlibat dalam pembangunan yang didasarkan padaprinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

c. kelompok program penanggulangan kemiskinanberbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dankecil, bertujuan untuk memberikan akses danpenguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskalamikro dan kecil; dan

d. program-program lainnya yang baik secara langsungataupun tidak langsung dapat meningkatkankegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatmiskin.

9

Pasal 16

(1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikanperlindungan pada ekonomi kerakyatan.

(2) Perlindungan pada ekonomi kerakyatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. melindungi dan mengembangkan serta membinabentuk-bentuk usaha kecil/lokal, pasartradisional, rumah makan sajian menu daerah,dan berbagai komoditas usaha asli daerahlainnya dari persaingan/ekspansi pasar-pasarmodern;

b.menciptakan daya saing bagi produk lokalterhadap barang-barang perdagangan dari luar;

c. membangun sarana dan prasarana bagipengembangan dan pemasaran produk lokal;

d.memberikan pendidikan manajemen pemasarandan penawaran harga produk lokal dengan caralabelisasi dan standarisasi; dan

e. mempatenkan produk asli daerah, baik berupakomoditas barang dan makanan tradisional.

BAB VI

HAK WARGA MISKIN

Pasal 17

Setiap warga miskin mempunyai hak :

a. hak atas kebutuhan pangan;

b. hak atas pengobatan dan pelayanan kesehatan;

c. hak atas mendapatkan pendidikan;

d. hak atas pekerjaan dan berusaha;

e. hak atas perumahan;

f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;

g. hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dansehat;

h. hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancamandan tindak kekerasan; dan

i. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialekonomi dan politik.

Pasal 18

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 disesuaikan dengan kemampuan sumber dayapemerintah daerah.

10

BAB VII

KEWAJIBAN WARGA MISKIN

Pasal 19

(1) Warga miskin berkewajiban mengusahakanpeningkatan taraf kesejahteraannya untukmemenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 serta berperan aktif dalam upayapenanggulangan kemiskinan.

(2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskinberkewajiban mentaati norma, estetika danperaturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

BANTUAN BAGI WARGA MISKIN

Bagian Kesatu

Bentuk Pelaksanaan

Pasal 20

(1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secarabertahap, terpadu, dan konsisten skala prioritas dankebutuhan warga miskin.

(2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinandilaksanakan oleh SKPD yang mempunyaikewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsisesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal15.

(3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinandikoordinasikan oleh TKPKD.

(4) Perolehan barang bantuan dan penyerahnnyadilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, danakuntabel sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

(1) Bantuan bagi warga miskin dapat diberikan secaralangsung maupun melalui subsidi atas barangkebutuhan dasar yang diperuntukkan bagi wargamiskin melalui program pelaksanaan bantuan.

(2) Bentuk bantuan berupa :

a. bantuan pangan;

b.bantuan kesehatan;

c. bantuan pendidikan;

d.bantuan perumahan;

11

e. bantuan peningkatan keterampilan;

f. bantuan modal usaha; dan

g. bantuan perlindungan rasa aman.

Pasal 22

(1) Pelaksanaan pendataan, pemberian bantuan, danpelayanan yang telah diprogramkan dandiperuntukkan bagi warga miskin tidak dikenakanbiaya.

(2) Nama penerima, bentuk, jumlah/takaran, nilai dankualitas bantuan yang diberikan kepada wargamiskin harus sesuai dengan apa yang telahditetapkan dan wajib diumumkan secara umummelalui papan pengumuman resmi disetiap kantordesa/kelurahan penerima bantuan.

Bagian Kedua

Bantuan Pangan

Pasal 23

(1) Pangan berwujud barang kebutuhan dasar untukdikonsumsi.

(2) Pangan harus aman, sehat, utuh dan hiegienissesuai dengan standar kesehatan.

(3) Pengadaan barang pangan bagi warga miskindilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bantuan Kesehatan

Pasal 24

Program bantuan kesehatan pada warga miskindilaksanakan dalam bentuk :

a. pemberian obat-obatan yang masuk dalam programjaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) secaragratis sesuai dengan kebutuhan warga;

b. pembebasan biaya pemeriksaan ibu hamil danpersalinannya serta rawat inap pada masapersalinan dan sesudah persalinan;

c. pelaksanaan peningkatan/pemberian asupan gizibalita dan anak;

d. pembebasan biaya pengobatan dan perawatan padaanak-anak yang menderita sakit karena gizi burukatau berbagai penyakit kronis lainnya;

12

e. pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar yangkomprehensif pada Puskesmas dan jaringannyatermasuk Puskesmas Rawat Inap;

f. pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalantingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutanpada ruang perawatan kelas III, pada instansipelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanankesehatan yang ditunjuk dan berikan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku;

g. perbaikan sanitasi lingkungan yang rawanpenyebaran penyakit.

Bagian Keempat

Bantuan Pendidikan

Pasal 25

(1) Program bantuan pendidikan meliputi :

a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjangpendidikan dasar dan pendidikan menengah;

b.pembebasan biaya pendidikan pada jenjangpendidikan dasar dan pendidikan menengahdalam bentuk beasiswa pemerintah daerah danbantuan penyelenggaraan pendidikan (BPP); dan

c. pemberian buku-buku pelajaran yang sesuaidengan kebutuhan anak didik.

(2) Satuan pendidikan yang diselenggaran olehmasyarakat berkewajiban menerima siswa darikeluarga miskin dengan bantuan pembebasan biayapendidikan dari pemerintah daerah.

Bagian Kelima

Bantuan Perumahan

Pasal 26

Program bantuan perumahan berupa :

a. bantuan perbaikan rumah; dan

b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.

Bagian Keenam

Bantuan Peningkatan Keterampilan

Pasal 27

(1) Bantuan peningkatan keterampilan meliputi :

a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagaijenis dan jenjang pelatihan; dan

13

b.bantuan bimbingan pengelolaan/manajemenusaha.

(2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikutipaling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiapkeikutsertaan pelatihan diberikan sertifikatpelatihan.

(3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampildan mandiri.

(4) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembanganketerampilan dan usahanya.

(5) Program bantuan peningkatan keterampilan wajibdilaksanakan secara periodik.

Bagian Ketujuh

Bantuan Modal Usaha

Pasal 28

(1) Program bantuan modal usaha diselenggarakandalam rangka memberikan kemudahan bagi wargamiskin dan/atau kelompok warga miskin untukmendapatkan modal bagi kegiatan usahanyasehingga dapat meningkatkan penghasilannya.

(2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan dalam bentuk :

a. bantuan dana;

b.pinjaman dana bergulir;

c. bantuan kemudahan akses kredit di lembagakeuangan; dan

d. sarana prasarana usaha.

(3) Pemerintah daerah memprioritaskan pemberianbantuan modal usaha bagi warga miskin yang telahmengikuti pelatihan keterampilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Bantuan Kedelapan

Bantuan Perlindungan Rasa Aman

Pasal 29

(1) Bantuan perlindungan rasa aman diselenggarakandalam rangka memberikan kemudahan bagi wargamiskin atas pemenuhan hak rasa aman.

(2) Pemberian bantuan perlindungan rasa amansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikandalam bentuk bantuan :

14

a. pengurusan administrasi kependudukan;

b.penyelesaian konflik sosial;

c. perlindung tidak kekerasan dan perdaganganperempuan dan anak; dan

d. fasilitasi bantuan hukum.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Bupati bersama TKPKD melakukan terhadappenyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi wargamiskin.

(2) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasiterhadap :

a. pendataan;

b.penyerahan bantuan; dan

c. pelayanan.

(3) TKPKD melalui Sekretariat TKPKD wajibmembentuk layanan khusus penerimaanlaporan/pengaduan masyarakat

(4) Bentuk layanan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat berupa :

a. kotak pos;

b. via telepon;

c. email/sejenisnya; dan

d.petugas khusus layanan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

(1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnyauntuk berperan aktif dalam penanggulangankemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintahpusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerahmaupun masyarakat dari proses perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasisosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat,organisasi profesi, pengusaha, dan organisasikemasyarakatan.

15

(3) Masyarakat secara umum berhak menyampaikanpendapat, informasi dan pengaduan berkaitandengan pendataan, penyaluran bantuan dpelayananterhadap warga miskin.

Pasal 32

Ketua RW/RT atau Kepala Dusun berkewajiban untukmembina kegotongroyongan di lingkunganmasyarakatnya dalam membantu petugas pendataandan penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin sertamemberikan informasi yang benar danbertanggungjawab.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 33

(1) Pembiayaan bersumber dari :

a. Pemerintah Pusat;

b.Pemerintah Provinsi;

c. Pemerintah Daerah;

d.Kewajiban Tanggungjawab SosialPerusahaan/Corporate Social Responsibility(CSR) Swasta maupun BUMN yang berusaha didaerah;

e. masyarakat; dan/atau

f. sumber dana lainnya yang sah dan tidakmengikat.

(2) Masyarakat, dunia usaha dan dunia industri yangmemiliki program sendiri untuk melakukanpemberian bantuan, wajib diselaraskan denganstrategi dan program penanggulangan kemiskinandan berkoordinasi dengan TKPKD

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

(1) Bupati dapat memberikan sanksi kepadapejabat/petugas yang karna jabatan dantanggungjawabnya tidak melaksanakan kewajibanberupa pelayanan kepada warga miskinsebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan bidang kepegawaian.

16

BAB XIII

PENYIDIKAN

(1) Penyidikan tindak pidana, dilaksanakan olehPenyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkunganPemerintah Daerah.

(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelitiketerangan atau laporan tersebut menjadilengkap dan jelas;

b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau badan tentangkebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orangpribadi atau badan sehubungan dengan tindakpidana;

d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lainberkenaan dengan tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkanbahan bukti pembukuan, pencatatan, dandokumen lain, serta melakukan penyitaanterhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarangseseorang meninggalkan ruangan atau tempatpada saat pemeriksaan sedang berlangsung danmemeriksa identitas orang, benda, dan/ataudokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengantindak pidana;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannyadan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

e. melakukan tindakan lain yang dianggap perluuntuk melancarkan penyidikan tindak pidanamenurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepadaPenuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam peraturan perundang-undangantentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

17

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Barang siapa melakukan perbuatan :

a. memalsukan dokumen pendataan dan atau secarasengaja memasukkan warga yang bukan wargamiskin kedalam dokumen pendataan;

b. memalsukan unsur kepentingan perseorangan,golongan, politik atau ideologi dalam penyaluranbantuan;

c. memalsukan data diri atau adanya pengakuansebagai warga miskin tanpa adanya dasar yang jelasdan meminta untuk dicatat dalam pendataansebagai warga miskin baik secara langsung perorangatau melalui bantuan orang lain yang menyertai;

d. memalsukan kartu identitas warga miskin ataubentuk kartu lainnya yang terkait denganpenerimaan bantuan bagi warga tidak mampu;

diancam pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulandan atau denda maksimal 50 (limapuluh) juta rupiah.

Pasal 37

Barang siapa melakukan perbuatan :

a. memalsukan data seseorang sebagai penerimabantuan yang senyatanya bukan orang yang berhaksebagaimana diatur dalam peratuan daerah inidengan menerima atau member imbalan berupauang atau barang;

b. merubah nama penerima, bentuk, jumlah/takaran,nilai dan kualitas bantuan yang diberikan kepadawarga miskin sebagaimana yang telah ditetapkanberdasarkan data resmi;

c. menggelapkan barang atau bantuan yangsemestinya disalurkan kepada warga miskin;

d. menjual sebagai barang bantuan maupun secaraseluruhnya, yang harus diserahkan kepada wargamiskin;

e. memark up harga barang dan atau melakukanpenyimpangan dalam proses pangadaan barang jasayang diperuntukkan untuk warga miskin sehinggamengakibatkan kerugian bagi keuangan daerah;

diancam pidana sebagaimana ketentuan yang diaturdalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi danUndang-Undang Grativikasi.

18

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inisepanjang mengenai pelaksanaannya diatur denganPeraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabarupada tanggal 13 Juli 2012

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabarupada tanggal 13 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2012 NOMOR 14

19

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARUNOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun untuk melaksanakan tanggung jawab dankewenangan sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2009 tentang Kesejahretaan Sosial pada Pasal 24 ayat (1) huruf b,Pasal 29 dan Pasal 30 beserta aturan pelaksanaannya. Pembentukantersebut diperlukan sehubungan dengan upaya pemerintah untukmelakukan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai skalaprioritas secara nasional dan daerah dengan strategi dan program yangsifatnya koordinatif antara pusat dan daerah, selain itu untukpelaksanaan di daerah diperlukan suatu aturan khusus dalammenyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga miskin.Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadipedoman bagi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah yangpada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan danpelaksanaan pembangunan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas

Pasal 2Cukup jelas

Pasal 3Cukup jelas

Pasal 4Cukup jelas

Pasal 5Cukup jelas

Pasal 6Identifikasi warga miskin berpedoman kriteria hak-hak dasarwarga Negara namun mereka tidak mampu memperolehnyakarena keterbatasan kemampuan ekonomi.

Pasal 7Cukup jelas

Pasal 8Situasi dan kondisi yang mempengaruhi kemiskinan dapatberupa keadaan yang tidak terduga yang disebabkan adanyafaktor perubahan alam, bencana yang sifatnya meluas dariakibat “human error” ataupun kesengajaan pihak-pihaktertentu, wabah penyakit menular, keterpurukan ekonominegara/krisis ekonomi dan hal-hal lain yang mengakibatkanpenduduk menjadi miskin.

20

Pasal 9Cukup jelas

Pasal 10Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Huruf aWarga yang dianggap tidak sesuai untukditetapkan sebagai warga yang secara nyatamemiliki kemampuan yang dapat dibuktikandengan kepemilikan harta benda dan pekerjaanatau usahanya dan secara tidak nyata tidakditemukan adanya nama atau kedudukanseseorang atau keluarga di lingkunganpendataan sehingga dapat dikatakan fiktif, atauseseorang atau keluarga yang tidak jelasdomisilinya (tinggal secara berpindah-pindah)tidak melaporkan kepada aparaturpemerintahan setengah tentangperpindahannya, atau terdata pada 2 (dua) atautempat pendataan warga miskin.

Huruf bPetugas pendataan wajib melakukan pengecekanulang serta meminta keterangan dari berbagaipihak yang diyakini kebenarannya dalammemberikan informasi untuk dapat turut sertadalam penandatanganan verita acara perubahandata.

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 11Cukup jelas

Pasal 12Dimaksudkan dari bentuk lainnya adalah kartu yangdikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah lainnyasehubungan dengan tatalaksana administrasi dan bentukpelayanan yang disesuaikan dengan ruang lingkup instansiterkait.

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Cukup jelas

Pasal 15Cukup jelas

21

Pasal 16Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Huruf aCukup jelas

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dLabelisasi adalah pemberian nilai harga tertulisyang ditempelkan pada barang produksi yangdipasarkan dengan tujuan untuk memberikansuatu kepastian dan keyakinan konsumenterhadap nilai barang dan standarisasi adalahpemberian nilai kualitas produk yang dipasarkansesuai dengan tingkatannya.

Huruf eCukup jelas

Pasal 17Cukup jelas

Pasal 18Cukup jelas

Pasal 19Cukup jelas

Pasal 20Cukup jelas

Pasal 21Cukup jelas

Pasal 22Cukup jelas

Pasal 23Cukup jelas

Pasal 24Cukup jelas

Pasal 25Cukup jelas

Pasal 26Cukup jelas

Pasal 27Cukup jelas

22

Pasal 28Cukup jelas

Pasal 29Cukup jelas

Pasal 30Cukup jelas

Pasal 31Cukup jelas

Pasal 32Cukup jelas

Pasal 33Cukup jelas

Pasal 34Cukup jelas

Pasal 35Cukup jelas

Pasal 36Cukup jelas

Pasal 37Cukup jelas

Pasal 38Cukup jelas

Pasal 39Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 05