BUPATI MANDAILING NATAL TATA CARA PEMBAGIAN DAN dpmd.· bupati mandailing natal provinsi sumatera

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BUPATI MANDAILING NATAL TATA CARA PEMBAGIAN DAN dpmd.· bupati mandailing natal provinsi sumatera

  • BUPATI MANDAILING NATAL

    PROVINSI SUMATERA UTARA

    PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL

    NOMOR 8 TAHUN 2019

    TENTANG

    TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2019

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI MANDAILING NATAL,

    Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

    Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014

    tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah

    diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik

    Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

    Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

    Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

    Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

    Negara; dan

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

    dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

    Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

    Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mandailing

    Natal Tahun Anggaran 2019.

    Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

    1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat

    II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II

    Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 3794);

    SALINAN

  • 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

    2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

    3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

    Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

    Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

    tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

    diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

    Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5717);

    4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60

    Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir

    dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

    Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

    5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129

    Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan

    dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita

    Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

    6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

    Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

    Hukum Derah (Berita Negara Republik Indonesia

    Tahun 2015 Nomor 2036);

  • 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

    Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data

    Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara

    Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

    8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

    Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara

    Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik

    Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

    9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

    Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga

    atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

    Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan

    Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara

    Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

    10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

    Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan

    Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

    Tahun 2018 dan Tahun 2019 untuk Mendukung

    Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca

    bencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik

    Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);

    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

    Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

    Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

    Nomor 611);

    12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

    Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

    16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas

    Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara

    Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

    13. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor

    3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk

    Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

    Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 3);

  • 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor

    6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten

    Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten

    Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);

    15. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor

    4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan

    Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran

    Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018

    Nomor 4);

    16. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 48 Tahun

    2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

    dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

    Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal

    (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun

    2016 Nomor 48);

    17. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 37 Tahun

    2017 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan

    Bupati, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati

    (Berita Daerah tahun 2017 Nomor 40);

    18. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 01 Tahun

    2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

    Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah

    Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 Nomor 01).

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL TENTANG TATA

    CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

    SETIAP DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN

    ANGGARAN 2019.

  • BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal ini yang

    dimaksud dengan :

    1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal;

    2. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal;

    3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

    selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Dinas

    Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

    Mandailing Natal;

    4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

    Daerah selanjutnya disingkat dengan BPKPAD adalah

    Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

    Daerah Kabupaten Mandailing Natal;

    5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mandailing

    Natal;

    6. Desa adalah Desa dan Desa adat selanjutnya disebut

    Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

    memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

    mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

    kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

    prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

    tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

    pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

    7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

    diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

    penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

    pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

    pemberdayaan masyarakat;

  • 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang

    selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana

    keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

    9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

    pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

    dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

    Indonesia;

    10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang

    disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa

    sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

    11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut

    dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan

    fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

    wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

    wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

    12. Alokasi Dasar adalah Pembagian Dana Desa secara

    merata setiap Desa;

    13. Alokasi Afirmasi adalah Pembagian Dana Desa yang

    diterima Desa secara proporsional berdasarkan Desa

    tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai

    jumlah penduduk miskin tertinggi sesuai Indeks Desa

    Membangun yang di terbitkan oleh Kementerian Desa,

    Pembangunan Desa tertinggal dan transmigrasi;

    14. Alokasi Formula adalah Pembagian Dana Desa yang

    diterima oleh Desa berdasarkan Jumlah Penduduk,

    Angka Kemiskinan, luas wilayah dan Indeks Kesulitan

    Geografis yang besumber dari Kementerian yang

    berwewenang dan/atau Lembaga yang

    menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

    statistik;

  • 15. Anggaran Pendapatan da