BUPATI MUSI BANYUASIN - jdih. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BUPATI MUSI BANYUASIN - jdih. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,...

  • BUPATI MUSI BANYUASIN

    PROVINSI SUMATERA SELATAN

    PERATURANBUPATIMUSI BANYUASINNOMOR TAHUN2016

    TENTANG

    SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGAS DANFUNGSIDINASPEMBERDAYAANPEREMPUANDANPERLINDUNGANANAK

    KABUPATENMUSI BANYUASIN

    DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

    BUPATIMUSI BANYUASIN,

    Menimbang

    Mengingat

    bahwa tintuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan

    Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 tahun 2016

    ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

    Kabupaten Musi Banyuasin, perlu diatur dan ditetapkan

    tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

    Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Kabupaten Musi Banyuasin.

    1. UndaIig-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

    Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

    Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

    Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

    2. Undang~Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

    Penghapusan Kekerasan. dalam rumah Tangga (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);

    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

    diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

    Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    76

  • 2

    Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5679);4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

    Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 397 Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor5606);5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

    Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor5887);6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang

    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

    Nomor 193);7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

    Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang sistemPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Berita

    Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor615);8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9

    Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah

    Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor9).

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan: PERATURANBUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAANPEREMPUANDANPERLINDUNGANANAKKABUPATENMUSI

    BANYUASIN.BABI

    KETENTUANUMUMPasall

    Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten

    Musi Banyuasin;3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;

  • 3

    4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

    Mw:,i Banyuasin;5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan

    Anak Kabupaten Musi Banyuasin;

    6. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya pemampuan

    perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap

    sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya agar

    perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa

    percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi

    aktif dalam memecahkan masalah;

    7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

    belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

    kandungan;

    8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin

    dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

    tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

    sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

    mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

    9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang

    terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau

    ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga

    sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai

    dengan derajat ketiga;

    10.Orang Tua adalah ayah danfatau ibu kandung;

    11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib

    dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,

    masyarakat, negara;

    12. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap perempuan

    dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

    penderitaan secara fisik, psikis, seksual, danf atau

    penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan

    perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

    secara melawan hukum;

    13. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

    Anak (P2TP2A)adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

    Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Kabupaten Musi Banyuasin;

  • 4

    14. Gender adalah pembagian peran kedudukan, dan tugas

    antara laki-laki dan perempuan ditetapkan oleh

    masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki

    yang dianggap pantas sesuai norma-norma, adat istiadat,

    kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat;

    15. Pengarusutamaan Gender atau disingkat PUG adalah

    strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis

    untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan

    gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah

    tangga, masyarakat dan negara), mela1ui kebijakan dan

    program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi,

    kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke

    dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan

    evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai

    bidang kehidupan dan pembangunan.

    BAB11

    KEDUDUKAN

    Pasa12

    (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan

    Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibidang

    Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

    (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah

    dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

    Daerah.

    BABIII

    SUSUNANORGANISASI

    Pasal3

    (1) Besaran Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan

    Perempuan dan Perlindungan Anak,terdiri dari :

    a. Kepala Dinas

    b. Sekretariat, membawahi :

    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

    2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

    c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

    1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi;

  • 5

    2. Seksi Pemberdayaan Sosia1,Politikdan Hukum;3. Seksi Peningkatan Kua1itasKeluarga.

    d. BidangTumbuh KembangAnak, membawahi :1. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya;2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;

    3. Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan.e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,

    membawahi:1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;2. Seksi Perlindungan Khusus Anak;3. Seksi Pembinaan LembagaLayanan PA.

    f. Unit Pelaksana Teknis Dinas(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan

    Perempuan dan Perlindungan Anak ada1ah sebagaimanatercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak

    terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

    BABIVURAIANTUGASDANFUNGSI

    Bagian KesatuKepa1aDinas

    Pasa14Kepa1a Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakanperumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaanperempuan dan perlindungan anak.

    Pasa15Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud da1amPasa14, Kepa1aDinas mempunyai fungsi:a. pengkajian kebijakan nasiona1di bidang pengarusutamaan

    gender, pemberdayaan perempuan, pengelolaan data daninformasi gender dan anak, tumbuh kembang anak,perlindungan perempuan dan anak, serta pelayananterpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

    b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaangender, pemberdayaan perempuan, pengelolaan data daninformasi gender dan anak, tumbuh kembang anak,

  • 6

    perlindungan perernpuan dan anak, serta pelayanan

    terpadu pernberdayaan perernpuan dan perlindungan anak;

    c. pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan

    kegiatan di bidang pengarusutamaan gender,

    pernberdayaan perernpuan, pengelolaan data dan informasi

    gender dan anak, turnbuh kernbang anak, perlindungan

    perernpuan dan anak, serta pelayanan terpadu

    pernberdayaan perernpuan dan perlindungan anak;

    d. pengkoordinasian pengelolaan sarana prasarana dan

    surnber daya Dinas Pernberdayaan Perernpuan dan

    Perlindungan Anak;

    e. pernantauan, evaluasi dan pelaporan ketercapaian program

    kegiatan di bidang pengarusutamaan gender,

    pernberdayaan perernpuan, pengelolaan data dan informasi

    gender dan anak, turnbuh kernbang anak, perlindungan

    perernpuan dan anak, serta pelayanan terpadu

    pernberdayaan perernpuan dan perlindungan anak;dan

    f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

    pirnpinan.

    Bagian Kedua

    Sekretariat

    Pasal 6

    Sekretarlat rnernpunyai tugas rnernberikan pelayanan

    adrninistrasi kepada sernua unit keIja pada Dinas

    Pernberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak, rnelakukan

    penatausahaan, rnengelola urusan Subbagian Urnurn dan

    Kepegawaian, Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan

    Keuangan, rurnah-tangga, hubungan rnasyarakat,

    keprotokolan dan surat rnenyurat;

    Pasal 7

    Untuk rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalam

    Pasal 6, sekretariat rnernpunyai fungsi :

    a. rnerurnuskan kebijakan urusan perencanaan, pelaporan

    dan evaluasi pelaksanaan perencanaan