BUPATI MUSI BANYUASIN - jdih.mubakab.com...TENTANG Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:.1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, ... 19.Pengeluaran

Menimbang

Mengingat

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR , ~ TAHUN.2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUSIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentangDesa dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan PeraturanBupati Musi Banyuasin tentang Pengelolaan KeuanganDesa;

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan KotaPraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821) ;

2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor5234);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Undang - UndangNomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang(Lembaga Negara RepubIik Indonesia Tahun 2015Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657).

(

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4737)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentangDana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatandan Be1anja Negara (Lembaran Negara. RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan KeuanganDesa

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan YangMenjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINPENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BABIKETENTUANUMUM

Pasal1

TENTANG

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:. 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

se1anjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usul, danl atau hak tradisional yang diakui dandihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penye1enggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama laindibantu perangkat Desa sebagai unsur penye1enggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalahlembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanyamerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah danditetapkan secara demokratis.

- 3 -

5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilaidengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yangberhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputiperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, danpertanggungjawaban keuangan desa.

7. Rencana KeIja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalahpenjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakanuntuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

10.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbanganyang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran PendapatanBelanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan AnggaranPendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atausebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenanganmenyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkatPTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untukmelaksanakan pengelolaan keuangan desa.

14. Sekretarls Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaanpengelolaan keuangan desa.

15. Kepala Urusan (Kaur) adalah unsur dari pelaksana teknisi kegiatan.

16. Bendahara adalah unsur staf sekretarlat desa yang membidangi urusanadministrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang PemerintahanDesa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untukmembayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desayang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melaluirekening kas desa.

20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa denganbelanja desa.

21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa denganbelanja desa.

22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPAadalahselisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satuperiode anggaran.

-4-

23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan olehKepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa.

24. Kepala BPMPD disebut sebagai Pejabat Verifikasi adalah Pejabat yang diberiwewenang oleh Bupati Musi Banyuasin untuk memverifikasi AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

BABIIASASPENGELOLAANKEUANGANDESA

Pasal2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeloladalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampaidengan tanggal31 Desember.

BABIIIKEKUASAANPENGELOLAANKEUANGANDESA

Pasal3

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa danmewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yangdipisahkan.

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desasebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai kewenangan:a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;b. menetapkan PTPKD;c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;

dan .e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

APBDesa.(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh

PTPKD.Pasal4

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsurPerangkat Desa, terdiri dari:a. Sekretaris Desa;b. Kepala Urusan;

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan KeputusanKepala Desa. .

Pasal5

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf abertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

- 5 -

(2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangandesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan

APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah

ditetapkandalam APBDesa;d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

dane. melakukan Evaluasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran

APBDesa.Pasal6

(1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf bbertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

(2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas:a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya;b. melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga Kemasyarakatan

Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban

anggaran belanja kegiatan;d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;

danf. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegiatan.Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabatoleh staf pada Urusan Keuangan.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, danmempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaranpendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BABIVAPBDesa

Pasal8(1) APBDesa, terdiri atas:

a. Pendapatan Desa;b. Belanja Desa; danc. Pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adiklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf b diklasifikasikanmenurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikanmenurut kelompok dan jenis.

- 6 -

Bagian KesatuPendapatan

Pasal9

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l)huruf a,meHputi semua penerimaan uang me1alui rekening desa yang merupakanhak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembalioleh desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri ataskelompok:a. Pendapatan AsHDesa (PADesa);b. Transfer; danc. Pendapatan Lain-Lain.

(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atasjenis:a. Hasil usaha;b. Hasil aset;c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dand. Lain-lain pendapatan asH desa.

(4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lainhasil Bumdes, tanah kas desa.

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara laintambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peranserta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

(7) Lain-lain pendapatan asH desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf dantara lain hasil pungutan desa.

Pasal10

(1) Ke1ompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b,terdiri atas jenis:a. Dana Desa;b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;c. Alokasi Dana Desa (ADD);d. Bantuan Keuangan dari APBDProvinsi; dane. Bantuan Keuangan APBDKabupaten/Kota.

(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuanpenggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak30% (tiga puluh perseratus).

(4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufc, terdiri atas jenis:a. Hibah'dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; danb. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

- 7 -

Pasalll

(1) Hibah dan surnbangan dari pihak ketiga yang tidak rnengikat sebagairnanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pernberian berupa uangdari pihak ke tiga.

(2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 10ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil keIjasama denganpihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian KeduaBelanja Desa

Pasal 12

(1) Belanja desa sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, rneliputisernua pengeluaran dari rekening desa yang rnerupakan kewajiban desadalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pernbayarannyakernbali oleh desa.

(2) Belanja desa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam.rangka rnendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal13

(1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal8 ayat (1) hurufb, terdiri atas kelornpok:a. Penyelenggaraan Pernerintahan Desa;b. Pe1aksanaan Pernbangunan Desa;c. Pernbinaan Kernasyarakatan Desa;d. Pernberdayaan Masyarakat Desa; dane. Belanja Tak Terduga.

(2) Ke1ornpok belanja sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalamkegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalamRKPDesa.

(3) Kegiatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :a. Pegawai;b. Barang dan Jasa; danc. Modal.

Pasal 14

(1) Jenis belanja pegawai sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 13 ayat (3) hurufa, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagiKepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

(2) Belanja Pegawai sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dianggarkan dalamke1ornpok Penyelenggaraan Pernerintahan Desa, kegiatan pernbayaranpenghasilan tetap dan tunjangan.

(3) Belanja pegawai sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) pe1aksanaannyadibayarkan setiap bulan.

-8-

Pasal15

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yangnilai manfaatnya kuning dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain:a. alat tulis kantor;b. benda pos;c. bahan/material;d. pemeliharaan;e. cetak/penggandaan;f. sewa kantor desa;g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;h. makanan dan minuman rapat;i. pakaian dinas dan atributnya;j. peIjalanan dinas;k. upah keIja;1. honorarium narasumber / ahli;m. operasional Pemerintah Desa;n. operasional BPD;o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; danp. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf 0 adalah bantuan uang untuk operasionallembaga RT/RW dalamrangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, sertapemberdayaan masyarakat desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaankegiatan.

Pasal16

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c,digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barangatau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud padaayat (1)digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintahDesa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkanberulang dan/ atau mendesak.

(3) Keadaan darurat sebagaimana. dimaksud ayat (1) yaitu an tara laindikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1)karena KLB/wabah.

-9-

(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagairnana ayat (3) ditetapkan denganKeputusan Bupati Musi Banyuasin.

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagairnana dirnaksud pada ayat (2)dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

(1) Pernbiayaan Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf crneliputi sernua penerirnaan yang perlu dibayar kernbali dan/ataupengeluaran yang akan diterirna kernbali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan rnaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2) Pernbiayaan Desa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) terdiri ataskelornpok:a. Penerirnaan Pernbiayaan; danb. Pengeluaran Pernbiayaan.

(3) Penerirnaan Pernbiayaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf a,rnencakup:a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)tahun sebelumnya;b. Pencairan Dana Cadangan; danc. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

(4) SiLPAsebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauanpenerirnaan pendapatan terhadap belanja, penghernatan belanja, dan sisadana kegiatan lanjutan.

(5) SilPA sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) rnerupakan penerirnaanpernbiayaan yang digunakan untuk:a. rnenutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kedl dari

pada realisasi belanja;b. rnendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; danc. rnendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran

belurn diselesaikan.(6) Pencairan dana cadangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) huruf b

digunakan untuk rnenganggarkan pencairan dana cadangan dari rekeningdana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagairnana dirnaksudpada ayat (3) huruf c digunakan untuk rnenganggarkan hasil penjualankekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 19

(1) Pengeluaran Pernbiayaan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 18 ayat (2)huruf b, terdiri dari :a. Pernbentukan Dana Cadangan; danb. Penyertaan Modal Desa.

(2) Pernerintah Desa dapat rnernbentuk dana cadangan sebagairnana dimaksudpada ayat (1) huruf a untuk rnendanai kegiatan yang penyediaan dananyatidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalarn satu tahun anggaran.

(3) Pernbentukan dana cadangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan peraturan desa.

- 10 -

(4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)paling sedikit memuat:a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;c. besaran dan rindan tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;d. sumber dana cadangan; dane. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatbersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaanyang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkanperaturan perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa ditempatkan pada rekening tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatanKepala Desa.

BABVPENGELOLAAN

Bagian KesatuPerencanaan

Pasal20

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesaberdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesakepada Kepala Desa.

(3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan PermusyawaratanDesa untuk dibahas dan disepakati bersama.

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersamasebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahunbeIjalan.

Pasal21

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh KepalaDesa kepada Bupati Musi Banyuasin melalui camat paling lambat 3 (tiga)hari sejak disepakati untuk dievaluasi oleh Kepala BPMPD.

(2) Bupati Musi Banyuasin menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesasebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari keIjasejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) Dalam hal Bupati Musi Banyuasin tidak memberikan hasil evaluasi dalambatas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebutberlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal Bupati Musi Banyuasin menyatakan hasil evaluasi RancanganPeraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umumdan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desamelakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari keIja terhitung sejakditerimanya hasil evaluasi.

- 11 -

Pasal22

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkanRancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa,Bupati Musi Banyuasin membatalkan Peraturan Desa dengan KeputusanBupati.

(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligusmenyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desahanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraanPemerintah Desa. ,

(4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Pali~g lama 7(tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desadimaksud.

Pasal23

(1) Bupati Musi Banyuasin mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desaten tang APBDesa kepada Kepala BPMPD dalam wilayah Kabupaten MusiBanyuasin.

(2) Kepala BPMPDmenetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejakditerimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) Dalam hal Kepala BPMPD tidak memberikan hasil evaluasi dalam bataswaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Peraturan Desa tersebut berlakudengan sendirinya.

(4) Dalam hal Kepala BPMPDmenyatakan hasil evaluasi Rancangan PeraturanDesa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum danperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukanpenyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanyahasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimanadimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan PeraturanDesa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Kepala BPMPDmenyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati MusiBanyuasin.

Bagian KeduaPelaksanaan

Pasal24

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaankewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1)harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal25

(1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desaselain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- 12 -

(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentudalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

(3) Jum1ah uang tunai yang boleh dipegang oleh bendahara desa maksimal perbulan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dalam rangka memenuhikebutuhan operasional pemerintah desa.

Pasal26

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapatdilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkanmenjadi peraturan desa.

(2) Penge1uaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasukuntuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoranyang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian AnggaranBiaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal27

(1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatanharus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Evaluasioleh Sekretarls Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan penge1uaran yangmenyebabkan ataS beban anggaran belanja kegiatan denganmempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawabanpelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal28

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran(SPP)kepada Kepala Desa.

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal28 ayat (1) terdiri atas:a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);b. Pernyataan tanggungjawab belanja; danc. Lampiran bukti transaksi

Pasal30

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalamPasal29, Sekretarls Desa berkewajiban untuk:a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana

kegiatan;b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang

tercantum dalam permintaan pembayaran;c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dand. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan

apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- 13 -

(2) Berdasarkan SPP yang telah di Evaluasi Sekretaris Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayarandan bendahara melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnyabendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajaklainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yangdipungutnya ke rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan/KeputusanBupati Musi Banyuasin dengan berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal33

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis

belanja;b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiIPA)

tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun beIjalan;c. terjadi penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan desa pada

tahun berjalan; dan/ ataud. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis

ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)tahun anggaran.

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata carapenetapan APBDesa.

Pasal34

(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBDKabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikatke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentangPerubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desatentang perubahan APBDesa.

(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikankepadaBPD.

Bagian KetigaPenatausahaan

Pasal35

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporanpertanggungjawaban.

- 14 -

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10bulan berikutnya.

Pasal36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalamPasal35 ayat (2),menggunakan:a. buku kas umum;b. buku Kas Pembantu Pajak; danc. buku Bank.

Bagian KeempatPelaporan

Pasal37

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepadaBupati Musi Banyuasin berupa:a. laporan semester pertama; danb. laporan semester akhir tahun.

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aberupa laporan realisasi APBDesa.

(3) Laporan realisasi pelaksanaan. APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun beIjalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdisampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian KelimaPertanggungjawaban

Pasal38

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasipelaksanaan APBDesa kepada Bupati Musi Banyuasin melalui KepalaBPMPDsetiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimanadimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimanadimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaanAPBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilampiri:a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Tahun Anggaran berkenaan;b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran

berkenaan; danc. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk

ke desa.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimanadimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan darilaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- 15 -

Pasal40

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaanAPBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikankepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudahdiakses oleh masyarakat.

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papanpengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal41

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaanAPBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikankepada Bupati Musi Banyuasin melalui camat ke Kepala BPMPD.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimanadimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelahakhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu KasKegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran sertaPemyataan Tanggungjawab Be1anja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesapada. semester pertama dan semester akhir tahun serta LaporanPertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.-~_.~~-~~.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

_ Bl!!!YI,1asin_ ..Ditetapkan di Sekayupada tanggal % fl.\B I 2~ i5I BUPATlMUSIBANYUASIN"t

. /HARI

Diundangkan di Sekayupada tanggal % IVIel 2015.

SEKRETARISDAERAH

--to'H. SOHAN MAJID

BERITADAERAHKABUPATENMUSIBANYUASINTAHUN2015 NOMOR I&'

LAMPIRANPERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR 15 TAHUN 2015TENTANGPEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANAANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURATPERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWABBELANJA, PENATAUSAHAAN,LAPORANREAUSASIPELAKSANAANAPBDESA SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REAUSASI PELAKSANAAN APBDESA

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PERATURAN DESA ... (Nama Desa)NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESATAHUNANGGARAN .

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

KEPALADESA .

Menimbang

Mengingat

: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasa! 3 Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor: /VIII/PER-BPMPD/2015tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Desa.Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang AnggaranPendapatan dan Belahja Desa (APBDesa);

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huru! a, telah dibahas dandisepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru! a danhuru! b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa.............. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Desa TahunAnggaran .

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahunRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa YangBersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang PengelolaanKeuangan Desa;

5. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 15 TAHUN2015 (Lembaran Beritadaerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 Nomor 18);

-2-

Oengan Kesepakatan BersamaBADANPERMUSYAWARATANOESA .

MEMUTUSKAN

Menetapkan RANCANGAN PERATURAN OESA TENTANG ANGGARANPENOAPATANOANBELANJAOESATAHUNANGGARAN .

Pasall

============Rp .

Rp .

Rp .

Rp .Rp .

Rp .

Rp .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Oesa Rp .

2. Belanja Oesa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Oesa

b. Bidang Pembangunan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. Bidang Tak Terduga

Jumlah Belanja

Surplus/Oefisit

3. Pembiayaan Oesa

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan ( a - b )

Rp .

Rp .

Rp .===============

Pasal2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa sebagaimana dimakaud Pasal I,

tercantum dalam lampiran Peraturan Oesa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan

Belanja Oesa.

Pasal3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dati Pemturan Oesa ini.

Pasal4

Kepala Oesa menetapkan Peraturan Kepala Oesa dan/atau Keputusan Kepala Oesa guna pelaksanaan

Peraturan Desa ini.

PasalS

Pemturan Oesa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Pemturan Oesa ini dalam

Lembaran Oesa dan Berita Oesa oleh Sekretaris Oesa.

Oitetapkan di .Pada tanggal .

KEPALAOESA .

- 3 -

Lampiran Peraturan DesaNomorTahunTentang : Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.

FORMAT RANCANGANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA .TAHUN ANGGARAN .

KODE URAIAN ANGGARAN KETERANGREKENI (Rp.) AN

NG1 2 3 4

1 PENDAPATAN1 1 Pendavatan Asli Desa1 1 1 HasH Usaha1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong

Rovone:1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang

sah

1 2 Pendavatan Transfer1 2 1 Dana Desa1 2 2 Bagian dari hasH pajak &retribusi

daerah kabuoaten/ kota1 2 3 Alokasi Dana Desa1 2 4 Bantuan Keuane:an1 2 4 1 Bantuan Provinsi1 2 4 2 Bantuan Kabuoaten / Kota

1 3 Pendapatan Lain lain1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-

3 vane: tidak mene:ikat1 3 2 Lain-lain Pendaoatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa2 1 1 Pene:hasilan Tetao dan Tuniane:an2 1 1 1 Belania Pee:awai:

- Penghasilan Tetap Kepala Desa danPerangkat

- TuIijartgan KepalaDesa dan Perangkat- Tunjangan BPD

2 1 2 Ooerasional Perkantoran2 1 2 2 Belania Barane: dan Jasa

- Alat Tulis Kantor- BendaPOS

-4-

- Pakaian Dinas dfan Atribut- Pakaian Dinas- Alat dan Bahan Kebersihan- Perialanan Dinas- Pemeliharaan- Air, Listrik.dasn Teleoon- Honor- dst .......................

2 1 2 3 Belania Modal- Komouter- Meia dan Kursi- Mesin TIK- dst ..........................

2 1 3 Ooerasional BPD2 1 3 2 Belania Barang dan Jasa

-ATK- Penggandaan- Konsumsi Rapat- dst ...............................

2 1 4 Ooerasional RT/ RW2 1 4 2 Belania Barang dan Jasa

- ATK- Penl1'l1'andaan- Konsumsi Rapat- dst ...............................

2 2 Bidang Pelaksanaan PembangunanDesa

2 2 1 Perbaikan Saluran lrigasi2 2 1 2 Belania Barang dan iasa

- UPah Keria- Honor- dst ....................

2 2 1 3 Belania Modal- Semen- Material- dst ............

2 2 2 Pengasoalan ialan desa2 2 2 2 Belania Barang dan Jasa :

-Uoah Keria-Honor- dst .........................................

2 2 2 3 Belania Modal:-Asoal-Pasir- dst ...............

2 2 3 Kegjatan .................................

2 3 Bidang Pembinaan Kemasvarakatan

- 5 -

2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman danKetertiban

2 3 1 2 Belania Baransz dan Jasa:- Honor Pelatih-Konsumsi- Bahan Pelatihan- dst .....................

2 3 2 Kegiatan .........................

2 4 Bidang Pemberdavaan Masvarakat2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan

Perangkat2 4 1 2 Belania Barang dan Jasa:

- Honor oelatih-Konsumsi- Bahan oelatihan- dst .....................

2 4 2 Kegiatan .............................

2 ~ Bidana Tak Terduaa2 5 1 Kegiatan Keiadian Luar Biasa2 5 1 2 Belania Baransz dan Jasa:

-Honor tim-Konsumsi- Obat-obatan- dst ........................

2 5 2 Kegiatan ...........................

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISrr

3 PEMBIAYAAN3 1 Penerimaan Pembiallaan3 1 1 SILPA3 1 2 Pencairan Dana Cadangan3 1 3 HasH Kekavaan Desa Yang dioisahkan

JUMLAH (RPI

3 2 Penaeluaran Pembiallaan3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan3 2 2 Penvertaan Modal Desa

JUMLAH (RPI

Ditetapkan <Ii .pada tanggal .

KEPALA DESA .

~..•...•................. )

- 6 -

B. format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN .TAHUN ANGGARAN .

1. Bidang .2. Kegiatan: .3. Waktu Pelaksanaan

Rincian Pendanaan

NO. URAIAN VOLUME HARGA JUMLAHSATUAN (Rp.)(Ro.)

1 2 3 4 5

JUMLAH fRo.l

................. , tanggal .

Disetujui/ mengesahkanKepala Desa

Pelaksana Kegiatan

...........................................Cara pengisian:1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalamAPBDesa.

3. kolom 1 diisi dengan nomorurut4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupajumlah orang/barang.6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayarorang/ barang

7. kolom 5 diisi denganjumlahperkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

- 7 -

C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATANBUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA.... KECAMATAN .TAHUN ANGGARAN .

1. Bidang2K'tanelZla

Penerimaan (Rp.) Pengeluaran(Rp.)Jumlah

No. Tanggal Uraian Nomor Belanja Pengembalian SaldoDari Swadaya Bukti Belanja Kas (Rp.)

Bendahara Masyarakat Barang Modal ke Bendaharadan Jasa

1 2 3 4 5 6 -7 8 9 10

Pindahan Jumlah darihalaman sebelumnyaJumlahTotal Penerimaan Total Pengeluaran

Total Pengeluaran + Saldo KasDesa ....... .,Tanggal .

Pelaksana KegiatanCara pengisian:1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelampak.2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetaPkan dalam APBDesa.3. Kalam 1 diisi dengan namorurut.4. Kalam 2 diisi dengan tanggal transaksi.5. Kalam 3diisi dengan uraian transaksi.6. Kalam 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.7. Kalam 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dan masyarakat.8. Kalam 6 diisi dengan namar bukti transaksi.9. Kalam 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.10. Kalam 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja madaL11. Kalam 9 diisi denganjumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.12. Kalam 10diisi denganjumlah salda kas dalam rupiah.

-9-

E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJADESA KECAMATAN .

TAHUN ANGGARAN .

1. Bidang .2. Kegiatan: .

NO. PENERlMA URAIAN JUMLAH(Ro.l

1 2 3 4

JUMLAH (Ro.)

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untukkelengkapan administrasi dan pemerlkasaan sesuai peraturan perundang-undangan.Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya .

............................ ,tanggal .Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan Ulutan kegiatan da/am APBDesa

3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

- 10 -

F. Format Penatausahaan1. Buku Kas Umum

BUKU KASUMUMDESA KECAMATAN .

TAHUNANGGARAN .

No. Tgl. KODE REKENING

123

URAlAN

4

PENERIMMNR.5

PENGELUARANR.6

NO BUKTI

7

JUMLAHPENGELUARANKOMULATIF

8

SALDO

9

JUMLAH R.

MENGETAHUIKEPALADESA,

......... .

................ , tanggal .

BENDAHARADESA,

...............................Cara Penqisian :Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kasKolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kasKolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kasKolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kasKolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kasKolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kasKolom 7diisi dengan nomor bukti transaksiKolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kasKolom 9 diisi dengan saldo kas.Catatan :sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

- 11 -

2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAKDESA KECAMATAN .

TAHUN ANGGARAN .

No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDOfRo.l fRo.) (Rp.l

1 2 3 4 5

JUMLAH

................ , tanggal .

MENGETAHUIKEPALA DESA,

........................

Cara Pengisian :Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaranKolom 2 diisi dengan tanggaf penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaranKolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran TeasKolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran Teas.Kolom 6 diisi dengan saldo buku Teasbendahara.

BENDAHARA DESA,

. .

- 12 -

3. Buku Bank Desa

BUKU BANK DESADESA KECAMATAN .

TAHUN ANGGARAN .BULANBANKCABANGREK. NO.

PEMASUKAN PENGELUARAN

No. TANGGAL URAIAN BUKTI SETORAN BUNGABANK PENARJKAN PAJAK BIAYA SALDOTRANSAKSI TRANSAKSI TRANSAKSI ADMINISTRASI(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) fRD.)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL TRANSAKSI BULAN IN!TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF

MENGETAHUIKEPALA DESA,

........................................ .Cara Pengisian :Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.Kolom 6 diisi denganpemasukanjumlah bunga bank ..Kolom 7 diisi denganpengeluaranjumlahpenarikan.Kolom 8 diisi denganpengeluaranjumlahpajak.Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

............. , tanggal .BENDAHARA DESA,

...............................

- 13 -

G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER PERTAMAPEMERINTAH DESA .TAHUN ANGGARAN .

KODE URAIAN JUMLAH JUMLA LEBIHI KET.REKENI ANGGAR H KURAN

NG AN REALIS G(Rp.) ASI (Rp.)

fRo.l1 2 3 4

1 PENDAPATAN1 1 Pendavatan Asli Desa1 1 1 Hasil Usaha1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan

Gotong Rovong1 1 3 Lain-lain Pendapatan AsH

Desa vang sah

1 2 Pendavatan Transfer1 2 1 Dana Desa1 2 2 Bagian dari hasil pajak

&retribusi daerahkabuoaten/ kota

1 2 3 Alokasi Dana Desa1 2 4 Bantuan Keuane:an1 2 4 1 Bantuan Provinsi1 2 4 2 Bantuan Kabupaten I

Kota...- -- ~.-,,-

I 3 Pendavafan LaIn iain1 3 1 Hibah dan Sumbangan

dari pihak ke-3 yangtidak menllikat

1 3 2 Lain-lain PendapatanDesa vane: sah

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA2 1 Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa2 1 1 Penghasilan Tetap dan

Tuniangan2 1 1 1 Belania Pegawai:

- Penl!hasilan Tetap Kepala

- 14 -

Desa dan Perangkat

-Tunjangan Kepala Desadan Perangkat

- Tunjangan BPD2 1 2 Ooerasional Perkantoran2 1 2 2 Belanja Barane: dan Jasa

- Alat Tulis Kantor- BendaPOS-Pakaian Dinas dfanAtribut

- Pakaian Dinas- Alat dan Bahan

Kebersihan- Perjalanan Dinas- Pemeliharaan- Air. Listrik,dasn Telepon- Honor- dst .......................

:2 1 2 3 Belania Modal- Komputer- Meja dan Kursi- Mesin TIK- dst ..........................

2 1 3 Operasional BPD2 ..1 3.2 B~IMia B.arane: dan Jasa . . . . ..

- ATK- Pene:e:andaan~Konsumsi Rapat- dst .........................

2 1 4 Operasional RT/ RW2 1 4 2 Belania Barang dan Jasa

-ATK- Penggadaan- Komsumsi Rapat- dst ...............................

2 2 Biclang PelaksanaanPembane:unan Desa

2 2 1 Perbaikan Saluran lrie:asi2 2 1 2 Belania Baran!! dan iasa.

- Upah Kerja. .. ~~._ . - Honor . . . .. - -.-- ..

- dst ....................2 2 1 3 Belania Modal

- Semen- Material- dst ............

- 15 -

2 2 2 Pengasoalan ialan desa2 2 2 2 Belanja Baran~ dan Jasa

-Uoah Keria-Honor- dst ..............................

.......... .2 2 2 3 Belania Modal:

-Asoal- Pasir .

-dst ...............

:2 :2 :3 Kegiatan .................................

2 3 Bidang PembinaanKemasvarakatan

2 3 1 Kegiatan PembinaanKetentraman danKetertiban

2 3 1 2 Belania Barang dan Jasa:- Honor Pelatih-Konsumsi- Bahan Pelatihan- dst .....................

2 3 2 KeIDatan.........................

2 4 Bidang PemberdayaanMasvarakat

2 4 1 Kegiatan Pelatihan KepalaDesa dan Perangkat

2 4 1 2 Belanja Barang danJasa:- Honor oelatih-Konsumsi- Bahan oelatihan. dst .....................

2 4 2 Kegiatan .............................

2 5 Bidang Tak Terduaa2 5 1 Kegiatafi Kejadian Luar

Biasa2 5 1 2 Belanja Barang dan

Jasa:-Honor tim-Konsumsi- Obat-obatan- dst ........................

- 16 -

2 52 l(e~8ltSlll .....................

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN3 1 Penerimaan Pembiayaan3 1 1 SILPA3 1 2 PencairSlll DSlIl8l

C8ldSlllgSlll3 1 3 H8lsil l(ek8LY8lSlllDes8l

YSlIlg di piseLhkSlllJUMLAH (RP)

3 .:; Penaeluaran Pembiauaan3 2 1 PembentukSlll DSlIl8l

C8ldSlllgSlll3 2 2 Penverta.SlIl ModeLlDes8l

JUMLAH (RP) .

DITETAPKAN OLEHKEPALADESA

TID( )

- 17 -

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DESA

SEMESTER AKHIR TAHUNPEMERINTAH DESA. .TAHUN ANGGARAN .

KODE URAIAN JUMLAH JUMLAH LEBIHf KET.REKENI ANGGAR REALISA KURAN

NG AN SI G(Rn.! (Rn.! (Rn.!

1 2 3 4PINDAHANSALDO(SEMESTER PERTAMAI

1 PENDAPATAN1 1 Penda~atan_Aslt~.sa - - -~------1 1 1 Hasit Usaha1 1 2 Swadaya, Partisipasi

dan Gotong Rovong1 1 3 Lain-lain Pendapatan

AsU Desa vane: sah

1 2 Pendavatan Transfer1 2 1 DanaDesa1 2 2 Bagian dari hasil pajak

&retribusi daerahkabunatenl kota

1 2 3 Alokasi Dana Desa1 2 4 Bantuan Keuane:anI 2 4 1 Bantuan Provinsi1 2 4 2 Bantuan Kabupaten f

Kota

1 3 Pendavatan Lain lain1 3 1 Hibah dan Sumbangan

dari pihak ke-3 yangtidak mene:ikat

1 3 2 Lain-lain PendapatanDesa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN


Pemerintahan Desa

2 1 1 Penghasilan Tetap danTuniangan

2 1 1 1 Belania Pegawai:

- 18 -

- Penghasilan Tetap KepalaDesa dan Perangkat

- Tunjangan Kepala Desadan Perangkat

- Tunjangan BPD2 1 2 Operasional Perkantoran2 1 2 2 Belimja Barang dan Jasa

-Alat Tulis Kantor- BendaPOS-Pakaian Dinas dfanAtribut

- Pakaian Dinas- Alat dan Bahan

Kebersihan- PeIjalanan Dinas- Pemeliharaan- Air, Listrik,dasnTelepon

- Honor- dst .......................

2 1 2 3 Belanja Modal- Komputer- Meia dan Kursi- Mesin TIK- dst ..........................

2 1 3 Opemsional BPD2 1 3 2 Belania Barang dan Jasa

" ATK- Penggandaan- Konsumsi Rapat- dst .........................

2 1 4 Ooerasional RTI RW2 1 4 2 Belania Barane: dan Jasa

-ATK- Penggadaan- Konsumsi Rapat- dst

•• ,;~. i •••••••• ~. i •• ~. i •.••• o .0 ••

2 2 Bidang PelaksanaanPemoiillliUiliill Desa

2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi2 2 1 2 Belanja Barang dan iasa

- Uoah Keria- Honor• dst ....................

2 2 1 3 Belania Modal- Semen- Material

- 19 -

- dst ............

2 2 2 Pengaspalan ialan desa2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa

-UPah Keria-Honor- dst ..............................

...........2 2 2 3 Belania Modal:

-Aspal- Pasir- dst ...............

2 2 3 Kegiatan .................................

2 3 Bidang PembinaanKemasyarakatan


2 3 1 2 Belanja Barang danJasa:- Honor Pelatih-Konsumsi- Bahan Pelatihan- dst .....................

2 3 2 Kegiatan ......................


2 4 1 Kegiatan PelatihanKepala Desa dan

- Per_anlZkat -- - . '- --2 4 1 2 Belanja Barang dan

Jasa:- Honor oelatih-Konsumsi- Bahan pelatihan- dst .....................

2 4 2 KegiSLtan....................

2 5 Bidanll Tak Terdulla2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar

Biasa2 5 1 2 Belanja Barang dan

Jasa:-Honor tim-Konsumsi

- 20-

- Obat-obatan- dst ........................

2 5 2 Kegiatan .....................

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISlT

3 PEMBIAYAAN3 1 Penerimaan Pembiauaan3 1 1 SILPA3 1 2 Pencairan Dana

Cadangan3 1 3 HasH Kekayaan Desa

Yanll di nisahkanJUMLAH (RPl

3 2 PengeluaranPembiauaan

3 2 1 Pembentukan DanaCadanllan

3 2 2 Penvertaan Modal DesaJUMLAH (RPl

DITETAPKAN OLEHKEPALADESA

TID( )

- 21 -

G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PERATURAN DESA ... (Nama Desa)NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN .

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA

KEPALA DESA .

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah KabupatenNomor Tahun tentang , Kepala Desa wajib menyusunPeraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi PelaksanaanAnggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TabunAnggaran;

: I. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tabunRepublik Indonesia Tabun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tabun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang Undang Nomor 6 tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tabun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintab Nomor 60 Tabun 2014 tentang Dana Desa YangBersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tabun 2014 Nomor 168, Tambaban Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 55581;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tabun tentangPengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerab Kabupaten Nomor Tabun tentang....................... (Lembaran daerab Kabupaten Tabun Nomor..... );

6. Dst ....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATANDESA .

MEMUTUSKAN

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARANANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUNANGGARAN 20 MENJADI PERATURAN DESA .TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASIPELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADESA TAHUN ANGGARAN20 .

Rp.................••.........

Rp .•..........................

Rp .........•....•.............

Rp .

Ro .Ro .

Rp .

- 22-

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapalan Desa Rp .

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa

b. Bidang Pembangunan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. Bidang Tak Terduga

Jumlah Belanja

Surplus/Defisit===Z======""'=

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan ( a - b )

Pasal2

Rp .................•........

Ro .Rp•..........................==============

\;If!'",m !"Qih !anjut meng"na! hasi! pe!aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana

dimaksud Pasal I, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran ;

2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal3

Lampiran-tampiran sebagaimana dimaksud datam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Desa ini.Pasal4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di .Pada tanggal .KEPALADESA .

- 23-

Lampiran I Peraturan DesaNomor : .Tentang : Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun An aran .

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAANAPBDesa

PEMERINTAH DESA .TAIiUN ANGGARAN .

KODE URAIAN ANGGARA REALISA LEBIH/ KET.REKENIN N SI KURAN

G GIRo.l IRo.l fRo.)

1 2 3 4 5 61 PENDAPATAN1 1 Pendavatan Asli Desa1 1 1 Hasil Usaha1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan

Gotomz Rovone:1 1 3 Lain-lain Pendapatan AsH

Desa vane: sah

1 2 Pendavatan Transfer1 2 1 DanaDesa1 2 2 Bagian dari hasil pajak

&retribusi daerahkabupatenl kota

1 2 3 Alokasi Dana Desa1 2 4 Bantuan KeuanlZan1 2 4 1 Bantuan Provinsi1 2 4 2 Bantuan Kabupaten I Kota

.

1 3 Pendavatan Lain lain1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari

pihak ke-3 yang tidakmene:ikat

1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desavane: sah

Jl,JMLAH PENPAPATAN


Pemerlntahan Desa2 1 1 Penghasilan Tetap dan

TunianlZan2 1 1 1 Belania Pee:awai:

; Penghasilan Tetap KepalaDesa dan Perangkat

- 24-

- Tunjangan Kepala Desa danPerangkat

. Tunjangan BPD2 1 2 Operasional Perkantoran2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa

-Alat Tulis Kantor- BendaPOS-Pakaian Dinas dfanAtribut

- Pakaian Dinas- Alat dan BahanKebersihan

- Perialanan Dinas- Pemeliharaan- Air. Listrik,dasn Telepon- Honor- dst .......................

2 1 2 3 Belanja Modal- Komputer- Meia dan Kursi- Mesin TIK- dst ..........................

2 1 3 Operasional BPD2 1 3 2 Belania Barang dan Jasa

-ATK- PenglZandaan- Konsumsi Rapat- dst .........................

2 1 4 Operasional RT/ RW2 1 4 2 Belania Barang dan Jasa

- ATK- Penggadaan- Komsumsi Rapat- dst .........................

2 2 Bidang PelaksanaanPembangunan Desa

2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi2 2 1 2 Belania Barang dan iasa

- Upah Keria- Honor- dst ....................

2 2 1 3 Belania Modal- Semen- Material- dst ............

2 2 2 Pengaspalan ialan desa

- 25-

2 2 2 2 Belania Barang dan Jasa :-Upah Kezja-Honor- dst ..............................

2 2 2 3 Belania Modal:-Asoal-Pasir- dst ...............

2 2 3 Ke~atan .....................

2 3 Bidang PembinaanKemasvarakatan


2 3 1 2 Belania Barang dan Jasa:- Honor Pelatih-Konsumsi- Bahan Pelatihan- dst .....................

2 3 2 Kel!iatan .........................


2 4 1 Kegiatan Pelatihan KepalaDesa dan Perangkat

2 4 1 2 Belania Barang dan Jasa:- Honor oelatih-Konsumsi- Bahan pelatihan- dst .....................

2 4 2 Kegiatan ............................

2 5 Bidana Tak Terduaa2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar

Biasa2 5 1 2 Belania Barang dan Jasa:

-Honor tim-Konsumsi- Obat-obatan- dst ........................

2 5 2 Kegiatan ...........................

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

- 26-

3 1 Penerimaan Pembiayaan3 1 1 SILPA3 1 2 Pencairan Dana Cadangan3 1 3 HasH Kekayaan Desa Yang

di pisahkanJUMLAH (RP I

.3 2 Penaeluaran Pembiauaan3 2 1 Pembentukan Dana

Cadangan3 2 2 Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (RPl

- Pembiayaan Netto(PENERIMAANPEMBIAYAAN -PENGELUARANPEMBIAYAAN )

- SILPA tahun beIjalan(SELISIH ANTARAPEMBIAYAAN NETTODENGAN HASILSURPLUS/DEFISlT)

TANGGAL , .TTD

(KEPALA DESA )

- 27-

Lampiran II Peraturan DesaNomor ; .Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa

Sam ai Den an 31 Desember 20 ...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESASAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 ...

URAIAN TAHUNN TAHUN N-1(Tahun Perlode (Tahun

Pelaooranl SebelurnnvalI. ASETDESA

A. ASET LANCAR1. Kas Desa

a. Uang kas eliBendahara Desab. Rekening Kas Desa

2. Piutanga. Piutang Sewa Tanahb. Piutang Sewa Gedungc. dst ......

3. Perseeliaana. Kertas Segelb. Materaic.dst ......

JUMLAH ASET LANCAR

B. ASET TIDAK LANCAR1. Investasi Permanen

-Penyertaan Modal Pemerintah Desa

2. Aset Tetap-Tanah- Peralatan dan Mesin- Gedung dan bangunan- Jalan, Jaringan dan Instalasi- dst.. .....

3. Dana Cadangan- Dana Cadangan

4. Aset tidak lancar Lainnya

JUMLAH ASET TIDAK LANCARfJUMLAHASET fA +B)

II.KEWAJIBAN JANGKA PENDEKJUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAANBERSIHI 1- II I

TANGGAL .

TID(KEPALADESA )

- 28-

Penjelasan tabel:1.Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa,dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaatau perolehan hak lainnya yang sah.

2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan diBendahara Desa maupun di rekening kas desa.

3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelolakekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akandilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejakditetapkannya kerjasama tersebut.

4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desayang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berhargadalamperiode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.

5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan asettetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung danbangunan, jalan, jaringan dan instalasi.

6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhanyang memerlukan dana yang relati! besar yang tidak dapat dipenuhi dalam'satutahunanggaran.

7.Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman olehPemerintah.

8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan~Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesakhususnya pada pembiayaantidak dibuka peluang untuk pinjaman.

- 29 -

Lampiran III Peraturan DesaNomor :Tentang: Program Sektoral dan Program

Daerah yang masuk Ke Desa

PROGRAMSEKTORALDANPROGRAMDAERAHYANGMASUKKE DESA

TanggalDesaKecamatanKabupaten

No. Jenis Lokasi Rincian Volume Satuan Sumber JumlahKegiatan Kegiatan Kegiatan Dana (Rp)

Sub Total Jenis Keeiatan III RD.

Sub Total Jenis Kematan 121 RD.

Sub Total Jenis Kematan 131 RD.

Sub Total (4) Rp.Total (I sId 4) RD.

tanggal, .Kepala Desa

( )

jBUPATI MUSI BANYUASI~

/SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

7"'H. SOHAN MAJID

I

Documents

BUPATI MUSI BANYUASIN - jdih.mubakab.com...TENTANG Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:.1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, ... 19.Pengeluaran