BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA 10آ  remunerasi seSUaI dengan tanggung jawab dan profesionalisme

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA 10آ  remunerasi seSUaI dengan tanggung jawab dan...

  • BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

    PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN NOMOR 100 TAHUN2019

    TENTANG

    SISTEM REMUNERASI PADARUMAHSAKITUMUMDAERAH BAYUNGLENCIR KELASD KABUPATENMUS1BANYUASIN

    DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

    BUPATIMUSI BANYUASIN,

    Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan

    Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

    Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Badan Layanan Umum

    Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan

    remunerasi seSUaI dengan tanggung jawab dan

    profesionalisme yang diatur dengan Peraturan Kepala

    Daerah berdasarkan usulan pemimpin;

    b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir

    Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan Pola

    Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

    Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati

    Musi Banyuasin Nomor: 784/KPTS-DINKES/2016;

    c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan

    kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir

    Kabupaten Musi Banyuasin kepada masyarakat, maka

    diperlukan Sumber Daya Manusia (8DM) yang bekeIja

    secara profesional, berkualitas dan berkomitmen

    diperlukan sistem imbalan keIja yang layak dan adil;

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

    dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

    menetapkan Peraturan Bupati ten tang Sistem

    Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung

    Lencir Kelas D Kabupaten Musi Banyuasin;

  • Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

    Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

    Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 1821);

    tentang

    Republik

    Lembaran

    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

    Perbendaharaan Negara (Lembar Negara

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

    Negara Nomor 4355);

    3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek

    Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4431);

    4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

    Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5063);

    5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

    Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

    Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5072);

    6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

    telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

    Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

    Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);

    2

  • Menetapkan

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang

    Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

    9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

    tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

    Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

    Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

    Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

    Keuangan Daerah;

    10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

    tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara

    Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

    11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625 Tahun 2010

    juncto Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan

    Sistem Remunerasi Bagi Pegawai Badan Layanan Umum

    (BLU)Rumah Sakit.

    12. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2019 ten tang Tarif

    Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah

    Bayung Lencir Kelas 0 Kabupaten Musi Banyuasin (Berita

    Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019

    Nomor ... j;

    13. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 784/ KPTS-

    D1NKES/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang

    Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir

    Kabupaten Musi Banyuasin Sebagai Badan Layanan

    Umum Daerah (PPK-BLUD);

    MEMUTUSKAN:

    PERATURANBUPATI TENTANGSISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNGLENCIR KELAS 0 KABUPATENMUSI BANYUASIN.

    3

  • BAB I KETENTUANUMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

    1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

    2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

    Musi Banyuasin;

    3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;

    4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut

    rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayung

    Lencir milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang

    menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola

    Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

    (PPK-BLUD);

    5. Direktur adalah Direktur pada rumah sakit.

    6. Wakil Direktur adalah Para Wakil Direktur pad a

    rumah sakit.

    7. Kepala Bagian adalah Kepala-Kepala Bagian pada

    rumah sakit.

    8. Kepala Bidang adalah Kepala-Kepala Bidang pada

    rumah sakit.

    9. Struktural adalah Direktur, Para Wakil Direktur, Para

    Kepala Bagian dan Kepala Bidang serta para Kepala

    Sub Bagian.

    10. Dokter adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi,

    dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai tetap atau

    dokter yang sudah di mendapat Surat Tugas atau SK oleh

    direktur rumah sakit.

    11. Pegawai adalah pegawai pada rumah sakit yang

    berstatus Pegawai ASN, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan

    Pegawai BLUD.

    12. Jasa Tidak Langsung (JTL) Pegawai adalah jumlah Jasa

    Tidak Langsung dari Jasa Pelayanan yang diperuntukkan

    bagi seluruh pegawai rumah sakit dengan mekanisme

    pembagian berdasarkan indeks.

    13. Masa KeIja adalah lama bekerja seorang pegawal di

    Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir.

    4

  • BABII AZAS,PRINSIPDASARDANPENGERTIANREMUNERASI

    Bagian Kesatu Azas dan Prinsip Dasar Remunerasi

    PasaI 2

    (1)Sistem remunerasi berazaskan tiga hal yaitu :

    a. ProporsionaIitas yang diukur dengan besamya

    beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan

    rumah sakit.

    b. Kesetaraan yang memperhatikan institusi pelayanan

    sejenis dan mempelajari besaran remunerasi dengan

    rumah sakit sekitar yang berada dalam satu wilayah

    jregional.

    c. Kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit

    dalam memberikan upah kepada karyawan.

    (2) Prinsip Dasar Remunerasi adalah :

    a. Kelayakan. Memenuhi kewajaran tingkat kehidupan

    pegawai dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun

    sosial di lingkungan tempat pegawai ditugaskan

    bekeIja.

    b. Keadilan Penghargaan PekeIjaan. Disesuaikan dengan

    POSlSI dan jabatan yang berkaitan langsung dengan

    beban kerja serta tanggungjawab atas posisi atau

    jabatan yang diemban.

    c. Keadilan Penghargaan KineIja. Disesuaikan dengan

    nilai kineIja pada pekeIjaannya yaitu nilai kineIja atas

    nilai pekeIjaannya dalam bentuk pencapaian target

    kineIja (tingkat produktivitas). Nilai pekeIjaan

    ditetapkan berdasarkan prinsip "Equal Pay for Jobs of

    Equal Value". Sedangkan nilai kineIja ditetapkan

    berdasarkan prinsip "equal pay for perfonnance of

    equal value".

    d. Keadilan Penghargaan Perorangan. Adalah kesetaraan

    penghargaan berdasarkan perorangan atau individu

    dengan prinsip "Equal Pay for People of Equal Value".

    5

  • Bagian Kedua Pengertian Remunerasi

    Pasal3

    (1)Sistem Remunerasi BLVD Rumah Sakit adalah sistem

    imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan dan

    peraturan rumah sakit bagi seluruh pegawai rumah

    sakit yang disusun dan ditetapkan berdasarkan

    prinsip serta ketentuan dasar yang berlaku dengan

    tetap menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan

    rumah sakit.

    (2)Komponen Remunerasi adalah pengelompokan jenis-jenis

    remunerasi berdasarkan tujuan-tujuannya.

    (3)Pengelompokan jenis-jenis remuneraSl sebagaimana

    dimaksud pada ayat (2) adalah berdasarkan tujuan

    pemberian dan terdiri dari :

    a. Gaji, Honorarium dan Tunjangan Tetap yang diberikan

    berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan setiap

    pegawai rumah sakit (Pay for Position). Besaran gaji,

    honorarium dan tunjangan tetap berdasarkan

    ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

    b. Insentif atau Jasa Pelayanan yang diberikan berkaitan

    dengan kinerja pegawal, bersifat tunai berupa

    pendapatan langsung dan rutin secara periodik sesuai

    ketentuan waktu yang ditetapkan rumah sakit dengan

    tujuan pemacu motivasi kinerja pegawai (Pay for

    Performance). Besaran insentif bersifat dinamis

    bergantung kepad