Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI MUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANBUPATIMUSI BANYUASINNOMOR 100 TAHUN2019
TENTANG
SISTEM REMUNERASI PADARUMAHSAKITUMUMDAERAHBAYUNGLENCIR KELASD KABUPATENMUS1BANYUASIN
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN,
Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan
Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Badan Layanan Umum
Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan
remunerasi seSUaI dengan tanggung jawab dan
profesionalisme yang diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah berdasarkan usulan pemimpin;
b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir
Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati
Musi Banyuasin Nomor: 784/KPTS-DINKES/2016;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir
Kabupaten Musi Banyuasin kepada masyarakat, maka
diperlukan Sumber Daya Manusia (8DM) yang bekeIja
secara profesional, berkualitas dan berkomitmen
diperlukan sistem imbalan keIja yang layak dan adil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Sistem
Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung
Lencir Kelas D Kabupaten Musi Banyuasin;
•
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);
tentang
Republik
Lembaran
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembar Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
2
Menetapkan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625 Tahun 2010
juncto Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Sistem Remunerasi Bagi Pegawai Badan Layanan Umum
(BLU)Rumah Sakit.
12. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2019 ten tang Tarif
Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Bayung Lencir Kelas 0 Kabupaten Musi Banyuasin (Berita
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019
Nomor ... j;
13. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 784/ KPTS-
D1NKES/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang
Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir
Kabupaten Musi Banyuasin Sebagai Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD);
MEMUTUSKAN:
PERATURANBUPATI TENTANGSISTEM REMUNERASI PADARUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNGLENCIR KELAS 0KABUPATENMUSI BANYUASIN.
3
BAB IKETENTUANUMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut
rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayung
Lencir milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD);
5. Direktur adalah Direktur pada rumah sakit.
6. Wakil Direktur adalah Para Wakil Direktur pad a
rumah sakit.
7. Kepala Bagian adalah Kepala-Kepala Bagian pada
rumah sakit.
8. Kepala Bidang adalah Kepala-Kepala Bidang pada
rumah sakit.
9. Struktural adalah Direktur, Para Wakil Direktur, Para
Kepala Bagian dan Kepala Bidang serta para Kepala
Sub Bagian.
10. Dokter adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi,
dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai tetap atau
dokter yang sudah di mendapat Surat Tugas atau SK oleh
direktur rumah sakit.
11. Pegawai adalah pegawai pada rumah sakit yang
berstatus Pegawai ASN, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan
Pegawai BLUD.
12. Jasa Tidak Langsung (JTL) Pegawai adalah jumlah Jasa
Tidak Langsung dari Jasa Pelayanan yang diperuntukkan
bagi seluruh pegawai rumah sakit dengan mekanisme
pembagian berdasarkan indeks.
13. Masa KeIja adalah lama bekerja seorang pegawal di
Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir.
4
BABIIAZAS,PRINSIPDASARDANPENGERTIANREMUNERASI
Bagian KesatuAzas dan Prinsip Dasar Remunerasi
PasaI 2
(1)Sistem remunerasi berazaskan tiga hal yaitu :
a. ProporsionaIitas yang diukur dengan besamya
beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan
rumah sakit.
b. Kesetaraan yang memperhatikan institusi pelayanan
sejenis dan mempelajari besaran remunerasi dengan
rumah sakit sekitar yang berada dalam satu wilayah
jregional.
c. Kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit
dalam memberikan upah kepada karyawan.
(2) Prinsip Dasar Remunerasi adalah :
a. Kelayakan. Memenuhi kewajaran tingkat kehidupan
pegawai dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun
sosial di lingkungan tempat pegawai ditugaskan
bekeIja.
b. Keadilan Penghargaan PekeIjaan. Disesuaikan dengan
POSlSI dan jabatan yang berkaitan langsung dengan
beban kerja serta tanggungjawab atas posisi atau
jabatan yang diemban.
c. Keadilan Penghargaan KineIja. Disesuaikan dengan
nilai kineIja pada pekeIjaannya yaitu nilai kineIja atas
nilai pekeIjaannya dalam bentuk pencapaian target
kineIja (tingkat produktivitas). Nilai pekeIjaan
ditetapkan berdasarkan prinsip "Equal Pay for Jobs of
Equal Value". Sedangkan nilai kineIja ditetapkan
berdasarkan prinsip "equal pay for perfonnance of
equal value".
d. Keadilan Penghargaan Perorangan. Adalah kesetaraan
penghargaan berdasarkan perorangan atau individu
dengan prinsip "Equal Pay for People of Equal Value".
5
Bagian KeduaPengertian Remunerasi
Pasal3
(1)Sistem Remunerasi BLVD Rumah Sakit adalah sistem
imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan dan
peraturan rumah sakit bagi seluruh pegawai rumah
sakit yang disusun dan ditetapkan berdasarkan
prinsip serta ketentuan dasar yang berlaku dengan
tetap menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan
rumah sakit.
(2)Komponen Remunerasi adalah pengelompokan jenis-jenis
remunerasi berdasarkan tujuan-tujuannya.
(3)Pengelompokan jenis-jenis remuneraSl sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah berdasarkan tujuan
pemberian dan terdiri dari :
a. Gaji, Honorarium dan Tunjangan Tetap yang diberikan
berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan setiap
pegawai rumah sakit (Pay for Position). Besaran gaji,
honorarium dan tunjangan tetap berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Insentif atau Jasa Pelayanan yang diberikan berkaitan
dengan kinerja pegawal, bersifat tunai berupa
pendapatan langsung dan rutin secara periodik sesuai
ketentuan waktu yang ditetapkan rumah sakit dengan
tujuan pemacu motivasi kinerja pegawai (Pay for
Performance). Besaran insentif bersifat dinamis
bergantung kepada pendapatan rumah sakit.
c. Merit, Bonus dan Tunjangan Tertentu yang diberikan
oleh rumah sakit dan atau pemerintah dengan kondisi-
kondisi perorangan / individu (Pay for People) yang
dianggap rumah sakit perlu diberikan penghargaan
(reward)rnelalui sistem remuneraSl dengan tetap
memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan
rumah sakit dan atau pemerintah daerah. Besaran
Merit, Bonus dan Tunjangan Tertentu berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan oleh kepala daerah atau
direktur rumah sakit.
6
(4)Sistem Remunerasi diatur berdasarkan rekomendasi
direktur rumah sakit dalam bentuk dokumen tertulis
dan yang disahkan oleh kepala daerah melalui Peraturan
Bupati.
BAB IIIHAKDANKEWAJIBAN
Pasal4
(1)Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana
untuk sistem remunerasl dari sumber-sumber
pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.
(2)Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapat remunerasi
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(3)Setiap pegawai yang bekerja pad a unit pelayananPusat
Pendapatan atau Revenue Centersesuai dengan Peraturan
Bupati tentang Tarif Pe1ayanan Rumah Sakit harus
bekeIja secara optimal dan profesional sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan dan produktif.
(4)Setiap pegawai yang bekerja pada unit penunjang
(supporting) Pusat Pendapatan sesuai dengan Peraturan
Bupati tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit harus
bekeIja secara optimal dan profesional dalam mendukung
pelayanan pada Pusat Pendapatan berupa ketersediaan
saran a, prasarana, fasilitas, SDM, prosedur pelayanan
dan kebutuhan lain yang diperlukan.
BABIVTIM PERUMUSSISTEM REMUNERASI
Pasal5
(1) Direktur membentuk Tim Perumus Sistem Remunerasi
Rumah Sakit yang diangkat dan ditetapkan me1alui
Keputusan Direktur.
(2) Tim Perumus Sistem Remunerasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari unsur :
a.Dokter;
7
ditetapkan
beIjumlah
dari
dari
ditunjuk
ditunjuk
b. Perawat dan Bidan;
c. Paramedis Lain (Analis Laboratorium, Radiografer,
Apoteker, Ahli Gizi, Fisioterapis dan jabatan fungsional
paramedis lain yang ditetapkan oleh direktur);
d. Pegawai administrasi; dan
e. Struktural.
(3) Susunan personalia Tim Perumus Sistem Remunerasi
Rumah Sakit dipilih berdasarkan rekomendasi masing-
masing unsur yang menunjuk 1 orang sebagai perwakilan
di dalam tim.
(4) Anggota Tim Perumus Sistem Remunerasi
sebanyak-banyaknya 15 orang dan harus
gasal (ganjil).
(5) Ketua Tim Perumus Sistem Remunerasi
perwakilan unsur dokter dan sekretaris
unsur perwakilan jajaran struktural.
(6) HasH dari Tim Perumus Sistem Remunerasi adalah dalam
bentuk Berita Acara (BA) Rekomendasi Sistem
Remunerasi Rumah Sakit yang harus ditandatangani oleh
Ketua, Sekretaris dan seluruh Anggota tim.
(7) Berita Acara (BA) Rekomendasi Sistem Remunerasi
Rumah Sakit yang sudah ditandatangani diserahkan
kepada Direktur.
(8) Sistem Remunerasi Rumah Sakit ditetapkan oleh direktur
berdasarkan rekomendasi Tim Perumus Sistem
Remunerasi Rumah Sakit dengan pertimbangan-
pertimbangan tertentu serta memperhatikan kondisi dan
kemampuan keuangan rumah sakit.
(9) Keputusan Sistem Remunerasi Rumah Sakit oleh
Direktur bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat
oleh Tim Perumus Sistem Remunerasi Rumah Sakit.
(10) Direktur menyampaikan keputusan Sistem Remunerasi
Rumah Sakit kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.
8
BABVSUMBER DANAREMUNERASI
PasaI6
(I) Gaji pegawai rumah sakit yang berstatus sebagai ASN
(Aparatur SipiI Negara) bersumber dari Dana AIokasi
Umum (DAU)Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
(2)Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT)yang diangkat berdasarkan
keputusan bupati bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan BeIanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin.
(3)Gaji Pegawai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)
Rumah Sakit bersumber dari pendapatan operasionaI
rumah sakit.
(4) Insentif pegawai rumah sakit bersumber dari pendapatan
operasional rumah sakit.
(5)Merit dan bonus bersumber dari belanja pegawai rumah
sakityang diaIokasikan berdasarkan ketentuan yang
berIaku.
(6)Tunjangan Tertentu bersumber kepada pemerintah dan
atau pendapatan operasionaI rumah sakit sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berIaku.
BABVIKOMPONENREMUNERASI
Bagian KesatuGaji, Honorarium dan Tunjangan
Pasa! 7
(1) SeIuruh pegawai rumah sakit berhak menerima gaji atau
honorarium serta tunjangan tetap sesuai dengan
ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang
berIaku.
(2)Gaji dan Tunjangan Tetap pegawai rumah sakit dengan
status Aparatur Sipil Negara (ASN)yang bersumber dari
Dana AIokasi Umum (DAU) berdasarkan ketentuan
peraturan perundangan yang berIaku di Negara RepubIik
Indonesia.
9
(3)Gaji dan Tunjangan Tetap pegawai rumah sakit dengan
status Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
berdasarkan ketentuan peraturan kepala daerah yang
berlaku.
(4)Gaji dan Tunjangan Tetap pegawai rumah sakit dengan
status Pegawai BLUD yang bersumber dari pendapatan
operasional rumah sakit mengikuti ketentuan peraturan
kepala daerah ten tang besaran gaji bagi Pegawai Tidak
Tetap (PTT).
(5)Honorarium dapat diberikan kepada pegawai yang
mengemban tugas dan jabatan khusus sesuai dengan
ketentuan pemberian honorarium yang berlaku.
Bagian KeduaJasa Pelayanan atau Insentif
Pasal8
(1) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3)
huruf b sebagai salah satu komponen Remunerasi adalah
Jasa Pelayanan yang merupakan imbalan kerja diberikan
kepada para pemberi pelayanan dan seluruh pegawai
rumah sakit termasuk jajaran struktural.
(2)Dasar filosofi dan tujuan pemberian Insentif adalah dalam
rangka memacu motivasi kinerja seluruh pegawai
rumah sakit.
(3)Sumber dana insentif adalah dari Jasa Pelayanan yang
diberikan langsung setiap bulan bersifat tunai, rutin
secara periodik dan besarannya bersifat dinamik sesuai
dengan perolehan Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
Paragraf IProporsi Jasa Pelayanan
Pasal9
(1)Jasa Pelayanan pasien Umum dan lkatan Kerja Sarna (IKS)
sesuai dengan proporsi Jasa Pelayanan terhadap tarif
pelayanan sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati
ten tang Tarif Pelayanan Rumah Sakit.
10
(2)Jasa Pelayanan pasien BPJS yang menggunakan metode
tarif paket INA CBGs ditetapkan sebesar 40 % (Empat
Puluh Per Seratus) dari nilai klaim setiap pasien yang
disetujui berdasarkan Berita Acara (BA)Pengajuan Klaim.
(3)Total dari seluruh pendapatan dialokasikan sebesar 4%
(empat persen) untuk gaji pegawai BLVD sebagaimana
Pasal 7 ayat (4).
Pasall0
Jasa Pelayanan terbagi menjadi Jasa Langsung (JL) dan JasaTidak Langsung (JTL).
Paragraf 2Jasa Langsung (JL)
Pasal 11
(1)Jasa Langsung diperuntukkan bagi pemberi pelayanan
langsung yaitu pelaksana dan kelompok pendamping
(asisten).
(2)Jasa Langsung terdiri dari Jasa Langsung Pelaksana (JLP)
dan Jasa Langsung Asisten (JLA).
(3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
seorang dokter, apoteker untuk pelayanan Farmasi,
perawat atau bidan untuk pelayanan Asuhan
Keperawatan, sopir ambulance untuk pelayanan
ambulance dan mobil jenazah atau petugas kamar jenazah
untuk pelayanan kamar di Kamar Jenazah.
(4) Pendamping (asisten) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah kelompok perawat, bidan, analis laboratorium,
radiografer, asisten apoteker dan dokter untuk pelayanan
Asuhan Keperawatan.
(5)Jasa Langsung ditetapkan sebesar 55 % dari Jasa
Pelayanan untuk seluruh Jems pelayanan kecuali
Pelayanan Tindakan Medis Operasi (TMO) di Kamar
Operasi ditetapkan Jasa Langsung sebesar 70 % dari Jasa
Pelayanan.
(6) Pengaturan pembagian Jasa Langsung (JL) antara
pelaksana dan kelompok pendamping (asisten) ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi
bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
11
Paragraf 3Jasa Langsung Pelayanan Farmasi
Pasal12
(1)Pelayanan Farmasi terdiri dari Pelayanan Farmasi
Produk dan Pelayanan Farmasi Klinik.
(2)Pelayanan Farmasi Produk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan pemberian
obat serta BHP berdasarkan instruksi dokter dalam
lembar resep atau lembar permintaan obat dan BHP.
(3)Pelayanan Farmasi Klinis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pelayanan Konsultasi Farmasi dalam
bentuk konseling informasi obat dan konseling efek
samping obat yang diberikan oleh Apoteker kepada klien.
(4)Jasa Pelayanan Farmasi Produk yang selanjutnya
disebut sebagai Jasa Farmasi (JF) bersumber dari
keuntungan penjualan obat dan BHP.
(5)Keuntungan penjualan obat dan BHP berdasarkan
Peraturan Bupati ten tang Tarif Pelayanan di Rumah
Sakit adalah sebesar 20% dari Harga Neto Apotek (HNA)
ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)sebesar 10 %.
(6)Porsi Biaya Sarana Rumah Sakit ditetapkan sebsar 12 %
dari keuntungan penjualan obat dan BHP; sisanya
sebesar 8 % ditetapkan sebagai Jasa Farmasi (JF).
(7)Pengaturan pembagian Jasa Farmasi (JF) sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut :
a. Jasa Langsung Apoteker sebesar 2,4 %;
b. Jasa Langsung Kelompok Asisten Apoteker sebesar
2,4%;
c. Jasa Struktural sebesar 0,8 %; dan
d. Jasa Tidak Langsung Pegawai sebesar 2,4 %.
(8)Jasa Pelayanan Farmasi Klinis mengikuti ketentuan
pembagian Jasa Langsung (JL) sebagaimana diatur
pada Pasal 11.
(9)Ketentuan Jasa Langsung Pelayanan Farmasi
selengkapnya sebagaimana tercantum pada lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan pada
peraturan ini.
12
Paragraf 4Jasa Tidak Langsung (JTL)
Pasal 13
(1)Jasa Tidak Langsung diperuntukkan bagi ]a]aran
manajemen dan seluruh pegawai rumah sakit termasuk
unsur administrasi serta unsur penunjang pemberian
pelayanan secara tidak.
(2)Jasa Tidak Langsung (JTL)terdiri dari Jasa Struktural dan
Jasa Tidak Langsung Pegawai.
(3)Jasa Tidak Langsung (JTL) ditetapkan sebesar 45 % dari
Jasa pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan kecuali
Pelayanan Tindakan medis Operasi (TMO) di Kamar
Operasi ditetapkan sebesar 30 % dari Jasa Pelayanan.
(4)Jasa Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan sebesar 15 % dari Jasa Pelayanan untuk
seluruh jenis pelayanan, kecuali Tindakan Medis Operasi
(TMO)di kamar operasi sebesar 10%.
(5)Jasa Tidak Langsung Pegawai sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan sebesar 30 % dari Jasa Pelayanan
untuk seluruh jenis pelayanan kecuali Pelayanan Tindakan
medis Operasi (TMO)di Kamar Operasi ditetapkan sebesar
20 % dari Jasa Pelayanan.
Paragraf 5Jasa Struktural
Pasal 14
Pembagian Jasa Struktural sebagaimana dimaksud pada
Pasal 13 ayat (4)diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Direktur sebesar 4% untuk seluruh jenis pelayanan
kecuali tindakan Medis Operasi (TMO)di kamar operasi
sebesar 3%.
b. Tiga Kasubbag dan Dua Kasie masing-masing sebesar
2.2% untuk seluruh jenis pelayanan kecuali tindakan
Medis Operasi (TMO)di Kamar Operasi sebesar 1.4%.
13
Paragraf6Jasa Tidak Langsung (JTL)Pegawai
Pasal 15
(1)Jasa Tidak Langsung Pegawai diperuntukkan bagi seluruh
pegawai dan dibagikan berdasarkan Indeksi Individu.
(2)Jasa Tidak Langsung Individu adalah perkalian antara
Nilai Indeks dengan Indeks Individu yang besarannya
dinamis setiap bulan tergantung dati perolehan Jasa
Pelayanan.
(3)Nilai Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pembagian antara jumlah keseluruhanJasa Tidak
Langsung Pegawai dati Jasa Pelayanan dengan Total
Indeks Rumah Sakit.
(4)Total Indeks Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah penjumlahan seluruh Indeks Individu
pegawai rumah sakit.
(5) Indeks Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah penjumlahan perolehan indeks yang dicapai oleh
masing-masing pegawai berdasarkan perhitungan setiap
Komponen Indeks Individu.
(6)Komponen Indeks Individu sebagaimana dimaksud pada
Pasal ayat (5) terditi dati :
a. Indeks Dasar (Basic Index);
b. Indeks Kompetensi;
c. Indeks Resiko;
d. Indeks Emergensi (Emergency Index);
e. Indeks Posisi; dan
f. Indeks KineIja.
(7) Pengaturan nilai dan rating Komponen Indeks Individu
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selengkapnya
tercantum pada lampiran yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dati peraturan ini.
Pasal16
(1)Jasa Pelayanan dibetikan selambat-lambatnya tanggal 31
untuk setiap bulannya tergantung pada kecepatan
penyelesaian klaim yang dibuktikan dengan terbitnya
Betita Acara Pengajuan Klaimyang disetujui.
14
(2) Pembagian dan Komposisi Jasa Pelayanan untuk setiap
jenis pelayanan selengkapnya sebagaimana tercantum
pada tabel lampiran yang menjadi bagian tidak
terpisahkan dari peraturan ini.
Bagian KetigaMerit, Bonus dan Tunjangan Tertentu
Pasal 17
(I) Merit atau Bonus adalah penghargaan dari rumah sakit
atau pemilik rumah sakit atas dasar prestasi kinerja
pegawai dan bersifat personal (individu) sebagai bentuk
penghargaan (reward).
(2)Sumber pembiayaan Merit atau Bonus berasal dari pos
belanja pegawai rumah sakit atau dari penghargaan
Pemerintah yang ditentukan oleh Direktur Rumah Sakit.
(3)Merit atau Bonus bisa dalam bentuk bonus prestasi
pegawai atau penghargaan lain berdasarkan ketentuan
yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
(4)Tunjangan Tertentu bisa dalam bentuk Tunjangan Hari
Raya (THR) dan diberikan berdasarkan ketentuan yang
berlaku di lingkungan pemerintah daerah.
BABVIIPERUBAHANSISTEM REMUNERASI
Pasal 18
(1)Sistem remunerasi untuk pengaturan lnsentif atau Jasa
Pelayanan dievaluasi setiap tahun dan dapat dilakukan
perubahan atau penyesuaian apabila dipandang perlu.
(2)Perubahan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan pengajuan direktur kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda).
(3) Perubah an sistem remunerasi sebagaimana dimaksud
pad a ayat (1) harus berdasarkan rekomendasi Tim
Perumus Sistem Remunerasi Rumah Sakit dan
pertimbangan direktur dengan mempertimbangkan aspek
kelayakan, kepatutan dan kemampuan keuangan
rumah sakit.
15
BAB VIIIKETENTUAN LAIN-LAIN
PasaI 19
(I) Pengaturan pembagian Jasa Langsung (JL) bagi keIompok
pendamping (asisten) diatur lebih Ianjut dengan
Keputusan Direktur.
(2) Pembagian Jasa PeIayanan rumah sakit berdasarkan
Keputusan Direktur (basicing) yang merupakan ketentuan
teknis terhadap Peraturan ini (regeling).
(3) Keputusan Direktur tentang pembagian Jasa PeIayanan
ditetapkan setiap tahun anggaran dan berlaku selama
1 (satu) tahun.
BABIXKETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Ditetapkan di Sekayu~ pada tanggal 30 Dcrr.t'AF,(1I...J! ;019rBUPATIMUSI BANYUASINr~ H ~ODl ~'ZA~•
Diundangkan di Sekayupada tanggal '}I DmlMbK 2019
ARIS DAERAHEN MUSI BANYUASIN,
BERITA DAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2019 NOMOR 100
16
Lampiran Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor : 100 Tahun 2019Tentang Sistem Remunerasi pada Rumah
Sakit Umum Daerah Bayung LencirKelas D Kabupaten Musi Banyuasin
A. PERHITUNGAN PEMBAGIAN DAN KOMPOSISI JASA PELAYANAN PASIENUMUM DAN IKS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIRKABUPATEN MUSI BANYUASIN
NO Jenis pelayananPorsi Jasa Pelayanan Pada Tarif RS = 100%
JL Pelaksana JL Asisten Str JTL1 Pemeriksaan dan Konsul dokter 40 15 15 302 Visite dan Konsul dokter 40 15 15 303 TMNO 40 15 15 30
TMO NU OP Anes OK Anes4 38 19 8 5 10 20
TMONU Pendamping OP Anes PD OK Anes PD5 35 17 5 7 4 2 10 206 TMO Lokal 40 15 15 307 Tindakan Persalinan 40 15 15 308 Asuhan Keperawatan 40 15 15 309 Pemeriksaan Laboratorium 40 15 15 3010 Pelayanan Bank Darah 40 15 15 3011 Pemeriksaan Radiologi 40 15 15 3012 Elektromedik 40 15 15 3013 Rehabilitasi Medik 40 15 15 3014 Pelayanan Farmasi Produk 40 15 15 3015 Pelayanan Farmasi Klinik 40 15 15 3016 Pelayanan Gizi Klinik 40 15 15 30
B. PERHITUNGAN PEMBAGIAN DAN KOMPOSISI JASA PELAYANAN PASIENPESERTA JKN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYUNG LENCIRKABUPATEN MUSI BANYUASIN
Jenis pelayananPorsi Jasa Pelayanan Pada Tarif RS 100%
NO JL Pelaksana JL Asisten Str JTL1 Pemeriksaan dan Konsul dokter 40 15 15 302 Visite dan Konsul dokter 40 15 15 303 TMNO 40 15 15 30
TMO NU OP Anes OK Anes4 38 19 8 5 10 20
TMONU Pendamping OP lAnes PD OK lAnes PD5 35 I 17 5 7 I 4 2 10 206 TMO Lokal 40 15 15 307 Tindakan Persalinan 40 15 15 308 Asuhan Keperawatan 40 15 15 309 Pemeriksaan Laboratorium 40 15 15 3010 Pelayanan Bank Darah 40 15 15 3011 Pemeriksaan Radiologi 40 15 15 3012 Elektromedik 40 15 15 3013 Rehabilitasi Medik 40 15 15 3014 Pelayanan Farmasi Produk 40 15 15 3015 Pelayanan Farmasi Klinik 40 15 15 3016 Pelayanan Gizi Klinik 40 15 15 30
17
NILAIDAN RATING KOMPONEN INDEKS INDIVIDU PADARUMAH SAKITUMUM DAERAH BAYUNGLENCIR KABUPATENMUSI BANYUASIN
I. INDEKS DASARNO GAJI POKOK NILAI RATING1. Basic index atau index dasar untuk penghargaan
sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai yangstandamya di adopsi dari gaji pokok pegawai yangbersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 100.000,-
1-(seratus ribu rupiah) gaji pokok sarna dengan 1 (satu)nilai index, pegawai non PNS gaji pokoknya disamakandengan gaji pokok terendah PNS di RSUD BayungLencir.
II. INDEKS KOMPETENSI DAN KUALlFIKASI
NO TINGKAT PENDIDlKAN NILARATING
I1. SD 12. SLTP (SPK-C, E, U, SMP, ST, SMEP) 23. SLTA (SMA, SMU, SPK, SMF, SMAG, SPRG, SMAK, SKKA) 34. Dl (SPPH, SPAG, PCPPP, Bidan Dl),D2 45. D3 5
26. S 1 (Sarjana), D4 67. Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, S.Kep NERS 78. S2 89. Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis 910. S3 (Doktor) 10
*) Catatan : Pendidikan harus sesuai dengan kefungsian profesinya
3
RATING
2,5
3
3,5
NILAI
2
RESIKOGrade I:Adm. Perkantoran dan Adm. Keuangan Non Shift,Petugas Kebersihan dan Petugas Kebun, Security,Fisioterapi, PortirGrade II :Rekam Medis, Adm. Perkantoran dan Adm. KeuanganShif, Gizi, Farmasi, Ambulance, Rawat Jalan,Laboratorium Non Shift, Admisi Shift, Staf Struktural,StrukturalGrade III :Rawat Inap, VK, HemodiaIisa, Laboratorium Shift,CSSD, Pemulasaraan Jenazah dan Sanling Strukturaldan Tim KlemGrade IV:IBS, IGD, lCU, PlCU, NICU, NCCU, Radiologi, Laundry,Incenerator dan IPAL, Listrik
III. INDEKS RESIKO
NO
1.
2.
4.
3.
18
IV. INDEKS EMERGENSI
NO TUGAS SHIFT1. Grade I:
Adm. Perkantoran dan Adm. Keuangan Non Shift,Petugas Kebersihan, Petugas Kebun, IPSRS Non Shift,Farmasi Non Shift, Fisioterapi, Portir Non Shift, RekamMedis. Admisi Shift.
2. Grade II :Adm. Perkantoran dan Adm. Keuangan Shift, Gizi,Laundry, Farmasi Shift, Rawat Jalan, CSSD, Radio1ogiNon Shift, Laboratorium Non Shift, PemulasaraanJenazah, Ambulance, Security, Portir Shift, IPSRSShift, IPAL, Incinerator, Staf Struktural, Struktural
3. Grade III :R. Inap, Radio1ogi Shift, Laboratorium Shift, Tim K1em,VK
4. Grade IV :IBS, IGD, ICU, PICU, NICU, Listrik
V. lNDEKS POS[S[
NILAl
2
2,5
3
3,5
RATING
3
NO POSISI NILAI RATINGl. Tenaga fungsionaI yang tidak memegang jabatan 22. Manager On Duty (MOD), Penanggung Jawab 2,53. Case Manager, Pengawas Keperawatan, Kepala 3
Ruangan, Bendahara Penerima, Bendahara Barang danKoordinator, Staf Struktural 3
4. Kepala Instalasi, Kepala Unit, Kepala SMF, Bendahara 4Penge1uaran
5. Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, dan 5Ketua SPI
VI. INDEKS KINERJANO INDEKS KINERJA INDIVIDU (IKI) NILAI RATINGl. Indeks KineIja Individu (IKI)KURANG 22. Indeks KineIja Individu (IKI)SEDANG 3
43. Indeks KineIja Individu (IKI)BAlK 44. Indeks Kinerja Individu (IKI)BAlK SEKALI 5
19
Keterangan :Penetapan Kriteria berdasarkan pada :JabatanPendidikanPNS/Non PNSTugas ShiftResikoKinerja
Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan SK DirekturIjazah yang telah disesuaikanSurat Keputusan Pejabat BerwenangPenugasan Kepala Satuan KerjaBerdasarkan Keadaan di LapanganHasH Penilaian Indeks Kinerja Individu (IKI)Oleh AtasanLangsung
LBU?AT' MUSIBANYUASlNf .
4 H ~Di\R_~RDI~
20
