View
212
Download
0
Embed Size (px)
BUPATI MUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATANPERATURANBUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR eo TAHUN 2018
TENTANG
PETA JABATAN SEKRETARIATDAERAH, BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH, BADANKEPEGAWAIANDAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYAMANUSIA,BADANPENGELOLA KEUANGANDANASET DAERAHSERTA DINAS PENANAMANMODALDAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
KABUPATENMUSI BANYUASIN
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIMUSI BANYUASIN,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu
dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
kepegawaian berdasarkan petajabatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Peta Jabatan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan.
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Musi Banyuasin;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No.4. Tahun 1956 (Lembaran
Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat
No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56)
dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5
Sipil Negara (Lembaran
Tahun 2014 Nomor 6,
Tahun 2014 tentang Aparatur
Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tabun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2010 Nomor 74, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tabun 2016 tentang
Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2016 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2017 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab,
sebagaimana telab beberapa diubab terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011
tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerab;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Daerab Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tabun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerab Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tabun 2016
Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerab dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerab Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerab
Kabupaten Musi Banyuasin Tabun 2016 Nomor 66);
3
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JABATANSEKRETARIAT DAERAH, BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH, BADAN KEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BADANPENGELOLAKEUANGANDANASET DAERAH, SERTADINASPENANAMANMODAL DAN PELAYANANTERPADU SATUPINTUKABUPATEN MUSIBANYUASIN.
BABIKETENTUANUMUM
Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat oleh pejabat
Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawaJ.
dalam suatu satuan kerja organisasi.
7. Analisis Jabatan adalah suatu proses, metode atau teknik
untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi
informasi jabatan.
8. Identitas Jabatan adalah identitas yang berupa nama
jabatan, kode jabatan, letak jabatan, dan ikhtisar jabatan.
4
9. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan
gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas
yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
10.Kode Jabatan adalah kode merepresentasikan suatu
jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisir
jabatan.
11.Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah
ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun
dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok
tugas jabatan.
12.Uraian tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang
merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan
perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
13.Bahan kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak
kerja (tugas) menjadi hasil kerja.
14.Perangkat kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja
dan alat kerja lainnya.
15.Tanggung jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang
dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan,
beserta segi-seginya.
16.Syarat jabatan adalah persyaratan minimal yang harus
dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki
suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas
dengan baik.
17.Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan
struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur
unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai
dengan yang paling tinggi.
5
BABIIRUANGLINGKUP
Pasal2
Peta jabatan menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan PengeIoIa
Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Penanaman Modal
dan PeIayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi
Banyuasin dalam meIaksanakan analisis beban keIja sesual
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
BABIIIPETAJABATAN
Pasal3
(1)Peta jabatan dibuat sesuai dengan struktur organisasi dari
setiap unit keIja.
(2)Peta jabatan terdiri atas susunan nama dan tingkat jabatan
struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur
organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan
yang paling tinggi.
(3)Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada
dan kedudukan dalam unit organisasi serta memuat
jumlah pegawai, pangkatj golongan ruang, kualifikasi
pendidikan, dan beban keIja unit organisasi.
(4)Peta Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II, Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III, Badan PengeIola Keuangan
Dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Vyang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.