BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA 80...bupati musi banyuasin provinsi sumatera selatan peraturanbupatimusibanyuasin

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA 80...bupati musi banyuasin provinsi sumatera selatan...

BUPATI MUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATANPERATURANBUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR eo TAHUN 2018

TENTANG

PETA JABATAN SEKRETARIATDAERAH, BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH, BADANKEPEGAWAIANDAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYAMANUSIA,BADANPENGELOLA KEUANGANDANASET DAERAHSERTA DINAS PENANAMANMODALDAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU

KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu

dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan

kepegawaian berdasarkan petajabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang

Peta Jabatan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Musi Banyuasin;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat No.4. Tahun 1956 (Lembaran

Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat

No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56)

dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5

Sipil Negara (Lembaran

Tahun 2014 Nomor 6,

Tahun 2014 tentang Aparatur

Negara Republik Indonesia

Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tabun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2010 Nomor 74, Tambaban Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tabun 2016 tentang

Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tabun 2016 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik

Indonesia Tabun 2017 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab,

sebagaimana telab beberapa diubab terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011

tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerab;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang

Pedoman Evaluasi Jabatan;

13. Peraturan Daerab Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9

Tabun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerab Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tabun 2016

Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerab dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerab Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerab

Kabupaten Musi Banyuasin Tabun 2016 Nomor 66);

3

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JABATANSEKRETARIAT DAERAH, BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH, BADAN KEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BADANPENGELOLAKEUANGANDANASET DAERAH, SERTADINASPENANAMANMODAL DAN PELAYANANTERPADU SATUPINTUKABUPATEN MUSIBANYUASIN.

BABIKETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat oleh pejabat

Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya

dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawaJ.

dalam suatu satuan kerja organisasi.

7. Analisis Jabatan adalah suatu proses, metode atau teknik

untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi

informasi jabatan.

8. Identitas Jabatan adalah identitas yang berupa nama

jabatan, kode jabatan, letak jabatan, dan ikhtisar jabatan.

4

9. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan

gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas

yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.

10.Kode Jabatan adalah kode merepresentasikan suatu

jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisir

jabatan.

11.Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah

ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun

dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok

tugas jabatan.

12.Uraian tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang

merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan

perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

13.Bahan kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak

kerja (tugas) menjadi hasil kerja.

14.Perangkat kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja

dan alat kerja lainnya.

15.Tanggung jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang

dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan,

beserta segi-seginya.

16.Syarat jabatan adalah persyaratan minimal yang harus

dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki

suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas

dengan baik.

17.Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan

struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur

unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai

dengan yang paling tinggi.

5

BABIIRUANGLINGKUP

Pasal2

Peta jabatan menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan PengeIoIa

Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Penanaman Modal

dan PeIayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi

Banyuasin dalam meIaksanakan analisis beban keIja sesual

dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BABIIIPETAJABATAN

Pasal3

(1)Peta jabatan dibuat sesuai dengan struktur organisasi dari

setiap unit keIja.

(2)Peta jabatan terdiri atas susunan nama dan tingkat jabatan

struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur

organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan

yang paling tinggi.

(3)Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada

dan kedudukan dalam unit organisasi serta memuat

jumlah pegawai, pangkatj golongan ruang, kualifikasi

pendidikan, dan beban keIja unit organisasi.

(4)Peta Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II, Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III, Badan PengeIola Keuangan

Dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

IV serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Vyang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.