BUPATI MUSI RAWAS UTARA PROVINS! no... Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BUPATI MUSI RAWAS UTARA PROVINS! no... Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera...

  • 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

    SipiJ Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    20 J 4 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5494);

    Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

    ten tang 16 Tahun 2013 : I. Undang-Undang Nomor

    a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab;

    b. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara;

    BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

    DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    Mengingat

    Menirnbang

    TENTANO

    KODE ETIK APARATUR PENOAWASAN INTERN PEMERINTAH

    DI LINOKUNOAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

    BUPATI MUSI RAWAS UTARA

    PROVINS! SUMATERA SELATAN

    PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

    NOMOR , .. TAHUN 2017

  • 8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja

    Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

    9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas

    Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka

    Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 teritang

    Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan

    Pemerintahan Daerah;

    atas Pengawasan Cara Tata Pedoman ten tang

    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 6041);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2016 Nomor 114);

    4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  • 16. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern

    Pemerintah Indonesia Nomor : Kep-OOS/AAIPI/DPN/2014

    tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pernerintah

    Indonesia, Standar Audit Intern Pernerintah Indonesia, dan Pedornan Telaah Sejawat Auditor Intern Pernerintah

    Indonesia.

    15. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016

    tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

    Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Serita Daerah Tahun

    2016 Nomor 67).

    14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

    Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

    13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional

    Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 179);

    12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 875);

    11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/ 15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

    dan Angka Kreditnya;

    10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

    Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 o Nomor 438);

  • Dalam peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan :

    1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

    se bagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

    Musi Rawas Utara. 5. Kode Etik Pengawasan adalah prinsip moral atau nilai

    sebagai pedoman tingkah laku pejabat fungsional

    pengawasan (Auditor dan P'.2UPD) dalam melaksanakan tugas pengawasan.

    6. lnspektorat adalah pejabat daerah yang mendarnpingi urusan pengawasan di lingkungan Pemerintah

    Kabupaten Musi Rawas Utara. 7. Inspektur adalah Pimpinan Jnspektorat.

    8. Pejabat Fungsional Pengawas adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan

    jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan

    Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat (P2UPD) yang

    diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan

    pengawasan pada instansi pemcrintah untuk dan atas narna APIP.

    9. Aparat Pengawasan Intern Pomerintah sclanjutnya disingkat (APIP) adalah Unit organisasi di hngkungan

    Pcmcrintah Pusat, Pcmerintah Daerah, Kernenterian Negara dan Lembaga Pernerintah Non Departernen yang mernpunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan

    daJam lingkup kewenangannva.

    BABl

    KETENTUAN UMUM PasaJ 1

    : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERJNTAH KABUPATEN MUSJ RAWAS UTARA.

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan

  • l. Auditor; 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di

    Daerah (P..2UPD); dan 3. PNS/petu~as yang diberi tugas oleh APIP untuk

    melaksana.kan pengawasan dan pemantauan tindak

    lanjutnya.

    Pasal 3

    Kode Etik APlP ini diberlakukan bagi :

    J. Maksud ditetapkannya kode erik APJP adaJah

    tersedianya pedoman perilaku bagi Pejabat Fungsional Pengawas (Auditor dan P2UPD) dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan pejabat fungsional pengawas dalam mengevaluasi perilaku APIP.

    2. Tujuan Kode Etik APIP adalah :

    a. mendorong budaya etis dalarn profesi APIP;

    b. memastikan pejabat fungsional pegawas berperilaku professional dalam melaksanakan tugas pengawasan; dan

    c. mencegah pejabat fungsional pengawas bertingkah laku yang tidak etis sehingga terpenuhi prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan.

    d. mewujudkan pejabat fungsional pengawas yang

    terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara

    berkelanjutan.

    BAB II

    MAKSUD DAN TUJ UAN

    Pasal 2

    10. Auditi adalah orang/instansi pcmerintah yang diaudit Oleh APIP.

    11. Organisasi adalah Pemerintah Daerah at.au institusi yang

    menurut peraturan pcrundang-undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan APIP.

  • Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemcrintah

    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dipcrgunakan

    sebagai acuan untuk rnencegah terjadinya tingkah yang

    Pasal 8

    Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pernerintah

    sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

    bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

    Pasal 7

    Capaian Kode Etik Pengawasan :

    1. terwujudnya pejabat fungsional pengawas yang kredibel dengan kinerja pengawasan yang optimal;

    2. terwujudnya harmonisasi hubungan pejabat fungsional Pengawas dengan organisasi, sesama pejabat fungsional pengawas, dan pihak terkait; dan

    3. terwujudnya kualitas mutu pengawasan, serta citra dan martabat Inspektorat sebagai instansi APIP.

    BAB Ill CAPAIAN Pasal 6

    Untuk menegakkan kode etik, Inspektur perlu membentuk Majelis Kode Etik/Tim Kehormatan Kode Etik apabila ada Pejabat Fungsional Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

    PasalS

    Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen dasa.r yaitu : a. prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik

    pengawasan;

    b. aturan perilaku pejabat fungsional pengawas dalam berinteraksi sesuai dengan prinsip etika pengawasan (tata pikir, tata sikap, tata wicara, dan tata Jaku).

    Pasa.l 4

  • BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAW AS UTARA TAHUN 2017 NOMOR \4'

    Diundangkan di Muara Rupit

    Pada tanggal 1" ~ 2017

    Ditetapkan di Muara Rupit

    Pada tanggal U ~' 2017

    ~ BUPATI MUSI RAWAS UTA