BUPATI MUSI BANYUASIN...tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Susunan Organisasi, Uraian

_~- t

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASINNOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGAS DANFUNGSI SEKRETARIATDAERAHDANSEKRETARIATDEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAH

KABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasa! 5 PeraturanDaerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan PeraturanBupati Musi Banyuasin tentang Susunan Organisasi, UraianTugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

1. Undang-Undang Nomor 28. Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di.Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraNomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rel'ublikIndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679),;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (LembaranDaerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9).

Menetapkan

2

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,URAIANTUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIATDAERAHDANSEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATENMUSIBANYUASIN.

BABIKETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRDmenurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem danPrinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahanyang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannyadilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraPemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

6. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajibandaerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendidriurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenangpemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahandalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan PemerintahPusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, danl ataukepada gubernur dan bupati/wali kota sebagaipenanggung jawab urusan pemerintahan umum;

9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari PemerintahPusat kepada daerah otonom untuk melaksanakansebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganPemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsikepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakansebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah Provinsi;

10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/ataulembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus

3

Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepadadaerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangkaDekonsentrasi;

11. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurusurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat dalam lkatan Negara Kesatuan RepublikIndonesia;

12. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah danSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas,Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong PrajaKecamatandan Kelurahan;

13. BUMNadalah Badan Usaha MilikNegara;14. BUMDadalah Badan Usaha MilikDaerah;15. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris

Daerah;16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

MusiBanyuasin;17. Aisten adalah Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten

Sekretaris Daerah kabupaten MusiBanyuasin;18. star Ahliadalah star AhliBupati MusiBanyuasin;19. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalahkesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormatidalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia;

20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu KepalaDaerahdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalammenyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangandaerah;

21. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsurpembantu bupati/walikota dan DewanPerwakilanRakyatDaerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerahkabupaten/kota;

22. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas SekretariatDaerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, BadanKecamatandan Kelurahan;

23. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahanyang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannyadilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraanpemerintahan daerah untuk melindungi, melayani,memberdayakandan mensejahterahkan masyarakat;

4

24. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahanyang wajib diselenggarakan oleh semua daerah;

25. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusanpemerintahan yang wajib diselengarakan oleh daerahsesuai dengan potensi yang dimiliki daerah;

26. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untukmemenuhi kebutuhan dasar warga negara;

27. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda atau yangdisebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi danPertda Kabupaten/Kota;

28. Peraturan Kepala Daerah selanjutnya disebut Perkadaadalah Peraturan Gubemur dan PeraturanBupati/Walikota;

29. Pengertian:

- RKAadalah Rencana Kerja Anggaran;

- SKPDadalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- DPAadalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

- SPM adalah Surat Perintah Membayar;

- SPMUadalah Surat Perintah Membayar Uang;

- DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BABII

KEDUDUKANTUGASDANFUNGSI

Alenia Kesatu

Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Pasal2

(1) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakanunsur Staf Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yangdipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah danbertanggung jawab kepada Bupati;

(2) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyaitugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan danmengkoordinasikan Asisten, Staf AbH, Bagian-Bagian,Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan PolisiPamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;

(3) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyaitugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan danpengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugasperangkat daerah serta pelayanan administratif.

(4) Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagaiberikut:a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD;

c. pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakandaerah;

bidang urusanpemerintah dan

5

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipilnegara pada instansi daerah;

e. perumusan, menetapkan serta melaksanakan rencanastrategis dan rencana keIja sekretariat daerah dalamrangka kelancaran tugas;

f. penyusunan kebijakan pemerintah daerah sesuaidengan visi dan misi berdasarkan rencana programsebagai pedoman pelaksanaan tugas perangkat daerah;

g. perumusan bahan kebijakan pemerintah kabupatenlingkup sekretariat daerah;

h. penyelenggaraan dan pembinaan administrasikepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan peIjalanandinas di lingkup sekretariat daerah;

i. pengendali dan pengarah pelaksanaan tugas lingkuppara asisten dan staf ahli;

J. pelaksaanaan koordinasi pelaksanaan tugas sekretariatdaerah dan sekretariat DPRD, dinas daerah, badan,inspektorat, polisi pamong praja, kecamatan dankelurahan, agar sinergis dalam pelaksanaanpenyelenggaraan pemerintahan;

k. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakanpemerintah kabupaten meliputi sekretariat daerah danDPRD,dinas daerah, badan daerah, inspektorat, satuanpolisipamong praja, kecamatan dan kelurahan;

1. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteriapenyelenggaraanurusan pemerintahan daerah;

m. penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan,konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring danevaluasi serta pengawasan urusan pemerintahandaerah;

n. pelaksanaan harmonisasi antarpemerintahan daerah denganpemerintahan daerah provinsi;

o. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan LaporanAkuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) danLaporan Keterangan Pertangungjawaban Bupati (LKPJ),ILPPD, Indikator KineIja Utama (IKU)dan IndikatorKineIja Kunci (IKK)Tingkat Sekretariat Daerah danTingkat Kabupaten dan segala bentuk pelaporan lainnyasesuai lingkup tugasnya;

p. pengendali administrasi keuangan dan aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yangberlaku;

q. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas danmenginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnyaserta mencari altematif pemecahannya;

r. pemahaman dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya

6

sebagai pedoman da1ampelaksanaan tugas;s. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada

bupati;t. pembagi tugas, pemberi petunjuk, penilai dan

pngeva1uasihasil keyjabawahan agar pelaksanaan tugasdapat beyja1an lancar sesuai dengan ketentuan yangberlaku;

u. penyampain laporan hasil pelaksanaan tugas kepadabupati;

v. pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh Bupati.

BABIIISUSUNANORGANISASI

Pasa13

(1) Besaran Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiridari:a. Sekretaris Daerah;b. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat, membawahi;1. BagianTata Pemerintahan, membawahi;

a) Subbagian Pemerintahan Umum;b) Subbagian Perangkat Daerah;c) Subbagian PengembanganWilayah;

2. Bagian Protokol,membawahi;a) Subbagian Tata Usaha Pimpinanb) Subbagian Acara dan Upacara;c) Subbagian Pelayanan Keprotokolan;

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi;a) Subbagian Kesejahteraan;b) Subbagian Keagamaan;c) Subbagian SosialBudaya;

4. Bagian PenyelesaianPerbatasan, membawahi;a) Subbagian PenyelesaaianBatas;b) Subbagian Fisik dan Prasarana;c) Subbagian Pengawasan dan Pemeliharaan;

c. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan,membawahi;1. Bagian Administrasi Pembangunan dan

Perekonomian,membawahi;a) Subbagian Administrasi Pembangunan;b) Subbagian Administrasi Perekonomian;c) Subbagian Sumber DayaAlam,Energi dan

Perusahaan.

7

2. Bagian Umum dan Pengadaan, membawahi;

a) Subbagian Tata Usaha;

b) Subbagian Analisis Kebutuhan, Perlengkapandan Aset;

c) Subbagian Rumah Tangga.

3. Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi,membawahi;

a) Subbagian Pelayanan Data;

b) Subbagian Pengelolaan Data dan SistemInformasi;

c) Subbagian Infrastruktur Teknologi Informasidan Komunikasi.

4. Bagian Layanan Pengadaan, membawahi;

a) Subbagian Pembinaan dan Kompetensi

b) Subbagian Hukum dan Penyelesaian Sanggah

c) Subbagian Pelelangan

d. Asisten III Bidang Administrasi Umum, membawahi;

1. Bagian Hukum, membawahi;

a) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan;

b) Subbagian Bantuan Hukum;

c) Subbagian Dokumentasi Hukum.

2. Bagian Organisasi, membawahi;

a) Subbagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja;

b) Subbagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;

c) Subbagian Kelembagaan.

3. Bagian Keuangan, membawahi;

a) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;

b) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan;

c) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;

4. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi;

a) Subbagian Kebijakan Publik;

b) Subbagian Informasi Publik;

c) Subbagian Hubungan Publik.

e. Staf Ahli Bupati;1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan

Pemerintahan;

2. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;

3. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan;

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja SekretariatDaerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum pada

8

lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.

BABIVTATAKERJA

Pasal4

(1) Sekretaris Daerah berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasibaik dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun denganinstansi lain yang terkait;

(2) Asisten, Staf Ahli dan Kepala Bagian di lingkunganSekretariat Daerah berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasisesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Bagian masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan ataupembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannyamasing-masing;

(4) Asisten berada dibawah dan bertanggung jawab langsungkepada Sekretaris Daerah;

(5) Staf Ahli bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Alenia Kedua

ASISTEN-ASISTEN

Bagian KesatuASISTENI BIDANGPEMERINTAHANDANKESEJAHTERAANRAKYAT

Pasal5

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelengaraanpemerintahan dan mengkoordinasikan masalah TataPemerintahan, Keprotokolan, Kesejahteraan Rakyat danPenyelesaian Perbatasan, Pengawasan Internal (Inspektorat),Kependudukan dan Catatan Sipil, Keamanan dan Ketertiban(Satuan Polisi Pamong Praja), Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD), Kesatuan Bangsa dan Politik, Bantuan Sosial,Penanggulangan Bencana, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Kependidikan dan Kebudayaan, Sekretariat DPRD,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Keluarga Berencana danPemberdayaan Perempuan serta Kesehatan, selain itumelakukan koordinasi dengan instansi vertikal yaitu KantorKementerian Agama, Kantor Pertanahan Nasional, Kodim sertaPolres Muba.

Pasal6Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 5, Asisten I Bidang Pemerintahan dan KesejahteraanRakyat mempunyai fungsi:

9

pemerintahan, penyelesaiankesejahteraan rakyat serta

f.

i.

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidangadministrasi pemerintahan, penyelesaian perbatasan,protokol dan kesejahteraan rakyat serta SKPDterkait;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerjaperangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan,penyelesaian perbatasan, protokol dan kesejahteraanrakyat serta SKPDterkait;

c. pembinaan administrasiperbatasan, protokol danSKPDterkait;

d. pemantauan dan evaluasi administrasi pelaksanaankebijakan administrasi pemerintahan, penyelesaianperbatasan, protokol dan kesejahteraan rakyat serta SKPDterkait;

e. penetapan perumusan bahan kebijakan pengkoordinasian;pelaksanaan visi, misi sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. perumusan Rencana Strategis (RENSTRA), RencanaKinerja (RENJA)dan Indikator Kinerja Utama (IKU);

h. perumusan bahan LPPD, LKPJ, LKjIP,dan segala bentukpelaporan lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;perumusan bahan kebijakan pemerintah kabupaten danmengkoordinasikan bidang pemerintahan, penyelesaianperbatasan, protokol dan kesejahteraan rakyat;pengendalian dan pengarahan tugas bidang pemerintahan,penyelesaian perbatasan, protokol dan kesejahteraanrakyat;

j.

PemerintahanKeterangan

IKK Tingkat

k. perumusan Laporan PenyelenggaraanDaerah (LPPD) dan LaporanPertangungjawaban Bupati (LKPJ) danSekretariat Daerah dan Tingkat Kabupaten;

1. pengkoordinasian fasilitasi pembangunan lintassektoralflintas daerah bidang pemerintahan, penyelesaianperbatasan, protokol dan kesejahteraan rakyat;

m. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisasipermasalahan di lingkup tugasnya serta mencari altematifpemecahannya;

n. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedomandalam pelaksanaan tugas;

o. pembagi tugas, pemberi petunjuk, penilai danpengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugasdapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yangberlaku;

p. pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraan pengawasan intemalPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

q. pengkoordinasian dalam merumuskan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknisserta memantau penyelenggaraan kependudukan dan

10

catatan sipil;r. pengkoordinasian dalam merumuskan bahan

kebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknisserta memantau penyelenggaraan keamanan danketertiban (Satuan PolisiPamongPraja);

s. pengkoordinasiandalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD);

t. pengkoordinasiandalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraankesatuan bangsa dan politik;

u. pengkoordinasiandalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraanbantuan sosial;

v. pengkoordinasiandalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraan tenaga kerja dantransmigrasi;

w. pengkoordinasian dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknisserta memantau penyelenggaraan pendidikan dankebudayaan;

x. pengkoordinasiandalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraan Sekretariat DPRDKabupatenMusiBanyuasin;

y. pengkoordinasiandalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraan pemberdayaan masyarakatdan desa;

z. pengkoordinasiandalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraan keluarga berencana danpemberdayaan perempuan;

aa. pengkoordinasiandalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraankesehatan;

bb. pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal KantorKementerian Agama Kabupaten Musi banyuasin, KantorPertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin, KodimKabupaten Musi Banyuasin dan Polres Kabupaten MusiBanyuasin;

cc. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepadaatasan;

dd. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehpimpinan.

11

Bagian KeduaASISTENII BIDANGPEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN

Pasal7

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan,mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraanpemerintahan dibidang Administrasi Pembangunan danPerekonomian, Umum dan Perlengkapan, Pengelolaan Datadan Sistem Informasi, Layanan Pengadaan serta BidangPereneanaan Pembangunan Daerah, PU dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Perikanan, Koperasi,Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, Lingkungan Hidup,Penelitian dan Pengembangan, Perkebunan, Perdagangan danPerindustrian, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata,Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, PenyuluhanPertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, PertanianTanaman Pangan dan Holtikultura, Ketahanan Pangan,pembinaan BUMD, selain itu melakukan koordinasi denganinstansi vertikal Badan Pusat Statistik dan BUMN;

Pasal8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 7, Asisten II Bidang Pengembangan Perekonomian danPembangunan, menpunyai fungsi:a. penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan data dan

sistem informasi, layanan pengadaan, administrasiperekonomian dan pembangunan serta pembinaan BUMD;

b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidangpengelolaan data dan sistem informasi, layananpengadaan, administrasi perekonomian dan pembangunanserta pembinaan BUMD;

e. penyelenggaraan kebijakan bidang pengelolaan data dansistem informasi, layanan pengadaan, administrasiperekonomian dan pembangunan serta pembinaan BUMD;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan data dan sistem informasi, layananpengadaan administrasi perekonomian dan pembangunanserta pembinaan BUMD;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

f. penetapan perumusan bahan kebijakan pengkoordinasianantar SKPDdan instansi terkait lainnya;

g. pelaksanaan visi dan misi sesuai dengan lingkuptugasnya;

h. perumusan Reneana Strategis (RENSTRA), ReneanaKineIja (RENJA)dan Indikator KineIja Utama (IKU);

i. perumusan bahan LPPD, LKPJ, LKjIP, dan segala bentukpelaporan lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;

j. perumusan bahan kebijakan pemerintah kabupatenbidang bidang administrasi perekonomian danpembangunan serta pembinaan BUMD;

12

k. pengkoordinasian, mengendalikan dan mengarahkanpelaksanaan tugas Bagian Administrasi Pembangunandan Perekonomian, Bagian Umum dan Perlengkapan,Bagian Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, danBagianLayananPengadaan serta pembinaanBUMD;

1. perumusan bahan kebijakan pelaksanaan monitoring,pengendalian serta evaluasi terhadap program dankegiatan dalam tahap pereneanaan dan pelaksanaan dilingkunganpemerintah kabupaten;

m. pengkoordinasian fasilitasi dan koordinasi pembangunanlintas sektoral daerah bidang administrasi perekonomiandan pengendalianpembangunan;

n. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisasipermasalahan di lingkup tugasnya serta meneari alternatifpemeeahannya;

o. pelaksanaan ketentuan yang berlaku yang berkaitandengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalampelaksanaan tugas;

p. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;q. pembagi tugas, pemberi petunjuk, penilai dan

pengevaluasihasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugasdapat berjalan lanear sesuai dengan ketentuan yangberlaku;

r. pengkoordinasiandalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraan pereneanaan pembangunandaerah;

s. pengkoordinasikan dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknisserta memantau penyelenggaraan pekerjaan umum danpenataan ruang serta perumahan dan kawasanpemukiman;

t. pengkoordinasiandalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraanurusan perikanan;

u. pengkoordinasiandalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraankoperasi, usaha mikro, keeildan menengah serta pengelolaanpasar;

v. pengkoordinasiandalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraan lingkungan hidup, penelitiandan pengembangan;

w. pengkoordinasiandalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraanperkebunan;

x. pengkoordinasiandalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraan perdagangan danperindustrian;

y. pengkoordinasiandalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraan pariwisata, pemuda danolahraga;

kepadasebagaiuntuk

13

z. pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraan perhubungan, komunikasidan informatika;

aa. pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraan pertanian tanaman pangan,holtikultura dan petemakan;

bb. pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijaksanaanpenyusunan program dan petunjuk teknis sertamemantau penyelenggaraanketahanan pangan;

CC. pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal BadanPusat Statistik (BPS),Badan Usaha MilikNegara(BUMN);

dd. pemberian penilaian pekeljaan kepada para KepalaBagianyang dibawahinyadengan cara mengisi nilai realisasi padasasaran kelja pegawai guna mengetahui kinelja pegawai,serta untuk kepentingan pengembangan karir danadministrasi kepegawaian;

ee. pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan tugasSekretarls Daerah Kabupaten untuk diketahuipertanggungjawaban pelaksanaan tugas danmendapat petunjuk lebih lanjut;

ff. pemberian saran dan pertimbangan kepada SekretarlsDaerah Kabupaten sebagai bahan masukan untukmenentukan kebijaksanaan lebih lanjut;

gg. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepadaatasan;

hh. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehpimpinan.

BagianKetigaASISTENIIIBIDANGADMINISTRASIUMUM

Pasal9

Asisten III Bidang Administrasi Umum, mempunyai tugasmelakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahandibidang Hukum, Organisasi, Keuangan, HubunganMasyarakat, serta Bidang-Bidang Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia, Perpustakaan, Arsipdan Dokumentasi Daerah, Pendapatan, PengelolaanKeuangandan Aset Daerah, Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanSatu Pintu serta melakukan koordinasi dengan instansivertikal, yaitu Pengadilan Negeri Sekayu, Pengadilan AgamaSekayu, Kejaksaan Negeri Sekayu, Rumah Tahanan, KantorPerbendaharaan Negaradan Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

PasallOUntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 9, Asisten III Bidang Administrasi Umum, mempunyaifungsi:

14

di bidanghubungan

f.

a. penyusunan kebijakan di bidang organisasi, hukum,keuangan dan hubungan masyarakat;

b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasiorganisasi, hukum, keuangan danmasyarakat;

c. penyelenggaraan kebijakan bidang organisasi, hukum,keuangan dan hubungan masyarakat;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang organisasi, hukum, keuangan dan hubunganmasyarakat;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya.

pelaksanaan perumusan bahan kebijakanpengkoordinasian antar SKPD dan instansi terkaitlainnya;

g. pelaknaan visi dan misi sesuai dengan lingkuptugasnya;

h. perumusan Rencana Strategis (RENSTRA),RencanaKineIja (RENJA)dan Indikator KineIja Utama (IKU);

i. perumusan bahan LPPD,LKPJ,LKjIP,PeIjanjian KineIjadan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai denganlingkup tugasnya;

J. perumusan bahan kebijakan pemerintah kabupaten danmengkoordinasikan bidang hukum dan perundang-undangan, organisasi dan reformasi birokrasi,keuangan dan hubungan masyarakat;

k. pengendalian dan Pengarahan pelaksanakan tugasBagian Hukum, Bagian Organisasi dan ReformsiBirokrasi, Bagian Keuangan dan Bagian HubunganMasyarakat;

1. perumusan Laporan KineIja Instansi Pemerintah danPenetapan KineIja Tingkat Sekretariat Daerah danTingkat Kabupaten;

m. pengkoordinasian dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan kepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia;

n. pengkoordinasian dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan pendapatan,pajak daerah dan retribusi daerah, pengelola keuangandan aset daerah;

o. pengkoordinasian dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan perpustakaan,arsip dan dokumentasi daerah;

p. pengkoordinasian dalam perumusan bahankebijaksanaan penyusunan program dan petunjukteknis serta memantau penyelenggaraan penanaman

15

modal dan pe1ayanan perizinan satu pintu;

q. pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikalPengadilan Negeri Sekayu, Pengadilan Agama Sekayu,Kejaksaan Negeri Sekayu, Rumah Tahanan Sekayu,Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor PelayananPajak Pratama;

r. perumusan sasaran operasional program dan kegiatanberdasarkan data dan perkembangan yang ada sehinggamempermudah pelaksanaan kegiatan;

s. penjabaran instruksi tentang perintah dari atasan,petunjuk teknis, peraturan perundang-undangandengan mempelajari, memadukan serta memahamiinstruksi maupun perintah dari atasan sehinggapelaksanaan kegiatan dapat beIjalan lancar;

t. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan para kepalabagian yang dibawahinya melalui rapat teknis,konsultasi antar personal sehingga teIjadi keIjasamayang baik dalam pelaksanaan kegiatan;

u. pengawasan penyelenggaraan kegiatan yangdilaksnakan oleh kepala bagian yang dibawahinyamelalui pemantauan lapangan dan kunjungan keIjauntuk mengetahaui perkembangannya sertapermasalahan yang mungkin timbul;

v. pengkoordinasian dan merumuskan penyusunanLaporan Pertanggungjawaban Bupati di bidangpelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten;

w. pengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidangorganisasi, hukum, keuangan dan hubunganmasyarakat berdasarkan data serta laporan yang masuksebagai bahan masukan penyempurnaan perencanaanyang akan datang ;

x. pembinaan kepada bawahan dan instansi yang beradadalam binaannya dengan cara memberikan arahanguna meningkatkan kineIja;

y. pemberian penilaian pekeIjaan kepada para kepalabagian yang dibawahinya melalui pengisian mauapunpencatatan dalam sasaran kineIja pegawai dalam upayapeningkatan prestasi dan disiplin pegawai;

z. penyampaian saran dan pertimbangan kepadasekretaris daerah sebagai bahan masukan untukmenentukan kebijakan lebih lanjut;

aa. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepadaatasan;

bb. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh atasan.

16

Alenia Ketiga

STAFAHLI

Bagian KesatuSTAFAHLIBIDANGHUKUM,POLITIKDANPEMERINTAHAN

PasaI 11

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan,mempunyai tugas memberikan kajian, pengamatan dantelaahan (saran dan pertimbangan) kepada Bupati dibidangHukum, Politik dan Pemerintahan menurut keahliannya;

Pasal12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasaI 11, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahanmempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan dan pertimbangan kepada bupatidibidang hukum, politik dan pemerintahan di lingkunganPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

b. pengkoordinasian penyusunan program dan pertimbangankepada bupati dibidang hukum, politik dan pemerintahandi lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

c. pengawasan pelaksanaan program dan pertimbangankepada bupati dibidang hukum, politik dan pemerintahandi lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

d. pelaporaan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada bupatimelaIui sekretaris daerah;

e. pelaksanaan identifikasi isu-isu strategis daIampenyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidangpemerintahan, hukum dan politik;

f. pelaksanaan pengkajian dan anaIisis terhadap isu-isustrategis daIam penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah di bidang pemerintahan, hukum dan politik;

g. pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengkajian dananaIisis;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati dibidang Pemerintahan, Hukum dan Politik secarakonseptuaI dan sistematis guna pemecahan masaIahpemerintahan daerah;

i. pelaksanaan evaIuasi terhadap telahan staf yangdisampaikan SKPDkepada bupati dan melaporkannya;

j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati melaIuiSekretaris Daerah;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehbupati.

17

Bagian Kedua

STAFAHLIBIDANGPEMBANGUNAN

Pasal13

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan mempunya tugasmemberikan kajian, pengamatan dan telaahan (saran danpertimbangan) kepada Bupati dibidang Pembangunanmenurut keahliannya;

PasaI14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasall3, Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan pertimbangan kepada bupatidibidang pembangunan di lingkungan Pemerintahkabupaten Musi Banyuasin;

b. pengkoordinasian penyusunan program dan pertimbangankepada bupati dibidang pembangunan di lingkunganPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

c. pengawasan pelaksanaan program dan pertimbangankepada bupati dibidang pembangunan di lingkunganPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

d. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada bupatimelalui sekretaris daerah;

e. pelaksanaan identifikasi isu-isu strategis dalampenyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidangPembangunan;

f. pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap isu-isustrategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah di bidang Pembangunan;

g. pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengkajian dananalisis;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati dibidang Pembangunan secara konseptual dan sistematisguna pemecahan masalah pemerintahan daerah;

i. pelaksanaan evaluasi terhadap telahan staf yangdisampaikan SKPDkepada bupati dan melaporkannya;

j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati melaluiSekretaris Daerah;


Bagian KetigaSTAFAHLIBIDANGKEUANGAN

Pasal15

Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan mempunyai tugasmemberikan kajian, pengamatan dan teIaahan (saran danpertimbangan) kepada Bupati dibidang Keuangan menurutkeahliannya.

18

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 15, Staf Ahli Bidang Pembangunan menpunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan dan pertimbangan kepada bupatidibidang keuangan di lingkungan Pemerintah kabupatenMusi Banyuasin;

b. pengkoordinasian penyusunan program dan pertimbangankepada bupati dibidang keuangan di lingkunganPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

c. pengawasan pelaksanaan program dan pertimbangankepada bupati dibidang keuangan di lingkunganPemerintah;

d. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada bupatimelalui sekretaris daerah.

e. pelaksanaan identifikasi isu-isu strategis dalampenyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidangkeuangan;

f. pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap isu-isustrategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah di bidang keuangan;

g. pemberian rekomendasi berdasarkan hasH pengkajian dananalisis;

h. pemberian saran dan. pertimbangan kepada bupati dibidang keuangan secara konseptual dan sistematis gunapemecahan masalah pemerintahan daerah;

i. pelaksanaan evaluasi terhadap telahan staf yangdisampaikan SKPDkepada bupati dan melaporkannya;

J. pelaporan hasH pelaksanaan tugas kepada bupati melaluiSekretaris Daerah;


Alenia KeempatBAGIANBAGIANDILINGKUNGANASISTENI

BIDANGPEMERINTAHANDANKESEJAHTERAANRAKYAT

Bagian KesatuBagian Tata Pemerintahan

Pasal17

Bagian Tata Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakandan menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, pembinaanbidang forkopimda, pernilihan umum dan penyusunankebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan umurndan pengembangan wilayah;

Pasal18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal17, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

19

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerjaBagian Pemerintahan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaandalam penyusunan kebijakan di bidang administrasipemerintahan yang meliputi pemerintahan umum danpengembangan wilayah;

c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasamadengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidangadministrasi pemerintahan dan otonomi daerah;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi danpelaporan di bidang administrasi pemerintahan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SekretarisDaerah melalui Asisten I Bidang Sosial dan Pemerintahan;

f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaanperangkat daerah kabupaten dan kecamatan dalammenyelenggarakan pemerintahan;

g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunanrencana program dan petunjuk teknis pembinaanprasarana fisik pemerintahan;

h. pelaksanaan koordinasi ten tang teknis pembinaankewilayahan, penggabungan wilayah, dan pemekaranwilayah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaanprogram pada Bagian Tata Pemerintahan;

j. pemberian arahan pelaksanaan program dan kegiatanpada Bagian Tata Pemerintahan;

k. pengawasan kinerja pegawai di lingkungan Bagian TataPemerintahan;

1. pelaksanaan penilaian terhadap prestasi kerja kepala subbagian dan pegawai berdasarkan hasil kerja yang dicapai;

m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalamrangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SekretarisDaerah melalui Asisten I Bidang Sosial dan Pemerintahan.

Pasal19

(1) Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas sebagaiberikut:a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan sesuai

dengan lingkup tugasnya untuk diusulkan kepadaKepala Bagian;

b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepadabawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

c. menilai prestasi kerja pegawai berdasarkan hasil kerjayang telah dicapai;

d. menindaklanjuti disposisi surat dari Kepala Bagian;

20

e. membina, memotivasi dan melakukan pengawasanterhadap staf yang dibawahinya;

f. membuat konsep, meneliti dan memaraf surat yangakan ditandatangani KepalaBagian;

g. melakukan koordinasi kepada dinas/instansi dalampenyusunan Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah dan Laporan Keterangan PertanggungjawabanBupati;

h. menyusun laporan harian Bupati;i. melakukan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan bidang

forkopimda, pemilihan umum, penyelenggaraanotonomidaerah serta kegiatan ketata pemerintahan;

j. melaksanakan kegiatan HUTRIdan HUTMuba;k. melakukan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan

yang ada di Sub BagianPemerintahan Umum;1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Pengembangan Wilayah mempunyai tugassebagai berikut :a. mengumpulkan bahan pemekaran wilayah Kabupaten,

Kecamatandan Kelurahan/Desa;b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

kewilayahan;c. memeriksa dokumen usulan pemekaran wilayah

kabupaten, kecamatan dan kelurahan/ desa;d. menyusun, merencanakan agenda kegiatan pemekaran

survey pemekaran wilayah kabupaten, kecamatan,kelurahan/ desa;

e. membuat berita acara hasil survey pemekaran wilayahkabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa;

f. memeriksa dokumen permohonan dalam rangkapemberian izin lokasi;

g. menyusun dan merencanakan agenda rapat sertakegiatan peninjauan lapangan;

h. membuat Berita Acara hasil peninjauan lapanganrancangan keputusan bupati tentang pemberian izinlokasi;

i. menyusun Berita Acara hasil kegiatan peninjauanlapangan;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.(3) Subbagian Perangkat Daerah adalah tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan sesuaidengan lingkup tugasnya untuk diusulkan kepadaKepalabagian;

b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepadabawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

21

c. menilai prestasi kerja pegawai berdasarkan hasil kerjayang te1ah dicapai;

d. menindaklanjuti disposisi surat dari Kepala Bagian;

e. membina, memotivasi dan melakukan pengawasanterhadap staf yang dibawahinya;

f. membuat konsep, meneliti dan memaraf surat yangakan ditandatangani Kepala Bagian;

g. melakukan koordinasi kepada SKPD/instansi terkaitdalam penyusunan Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah dan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Bupati;

h. menyusun Laporan Harian Bupati;

i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkup bagian tata pemerintahan;

j. memonitoring dan mengevaluasi seluruh kegiatan yangada di Sub Bagian Perangkat Daerah;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian KeduaBagian Protokol

Pasal20

Bagian Protokol, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugasurusan keprotokolan terhadap Bupati dan isteri/suami, WakilBupati dan isteri/ suami, para pejabat yang mewakili ataumendampingi Bupati/Wakil Bupati dan tamu-tamu daerah,agar berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

Pasal21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 20, Bagian Protokol, menpunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pemerintah kabupaten dibidang keprotokolan;

b. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan danpengawasan penyelenggaraan tata usaha pimpinan bagibupati dan wakil bupati agar berjalan dengan baik danlancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan danpengawasan penyelenggaraan acara dan upacara yangdihadiri oleh bupati dan/ atau isteri/ suami dan wakilbupati dan/atau isteri/suami agar berjalan dengan baikdan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan danpengawasan penyelenggaraan pelayanan keprotokolankepada bupati dan/atau isteri/suami dan wakil bupatidan/ atau isteri/ suami, para pejabat yang mewakili ataumendampingi bupati/wakil bupati dan tamu-tamu daerah;

22

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuaidengan tugas dan fungsi berdasarkan dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku;

f. penyusun rencana program keIja dan kegiatan sesuaidengan lingkup tugasnya untuk diusulkan kepadaSekretaris Daerah;

g. pembagi tugas dan memberikan petunjuk kepada subbagian-sub bagian yang dibawahinya sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya;

h. pembinaan untuk memotivasi dan melakukan pengawasanyang melekat terhadap kepala sub bagian dan staf yangdibawahinya;

i. pengkoreksi untuk perbaikan konsep naskah yangdiajukan oleh sub bagian yang di bawahinya;

j. pemarafan atau menandatangani naskah dinas sesuaidengan kewenangannya;

k. penilai prestasi keIja staf berdasarkan hasil keIja yangtelah dicapai sebagai bahan pertimbangan peningkatankarier;

1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaantugas kepada atasan sesuai dengan prosedur danketentuan yang berlaku;

Pasal22

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, mempunyai tugas sebagaiberikut:a. merencanakan, mengorganisasikan, me1aksanakan dan

mengawasi kegiatan pengelolaan penjadwalan acarabupati dan wakil bupati;

b. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan danmengawasi kegiatan pengelolaan tata naskah dinasbupati, wakil bupati agar beIjalan dengan baik danlancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan danmengawasi kegiatan pengelolaan kearsipan bupati danwakil bupati agar beIjalan dengan baik dan lancarsesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan danmengawasi kegiatan pengelolaan biaya operasionalbupati dan wakil bupati agar beIjalan dengan baik danlancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. merencanakan, mengorganisasikan, me1aksanakan danmengawasi kegiatan pengelolaan administrasipeIjalanan dinas bupati dan wakil bupati agar beIjalandengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan yangberlaku;

f. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan danmengawasi kegiatan pengelolaan penerimaan dan

23

pengaturan pejabat dan tamu yang menghadap bupatidan wakil bupati agar beIjalan dengan baik dan lancarsesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan danmengawasi kegiatan pengelolaan rapat-rapat yangdipimpin oleh bupati atau wakil bupati agar beIjalandengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan yangberlaku;

h. me1aksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehpimpinan;

i. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasdan fungsi kepada kepala bagian protokol sesuaidengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

(2) Subbagian Acara dan Upacara mempunyai tugas sebagaiberikut:a. menyusun rencana dan program keIja Sub Bagian

Acara dan Upacara sebagai pedoman untukmelaksanakan tugas;

b. merencanakan, mengorganisasikan, me1aksanakan danmengawasi kegiatan pengelolaan administrasipenyelenggaraan acara dan upacara yang dihadiri olehbupati dan/ atau isteri/ suami dan/ atau wakil bupatidan/atau isteri/suami agar beIjalan dengan baik danlancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan danmengawasi kegiatan penyelenggaraan acara yangdihadiri oleh bupati dan/ atau isteri/ suami dan/ atauwakil bupati dan/atau isteri/suami agar beIjalandengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan yangberlaku;

d. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan danmengawasi kegiatan penyelenggaraan upacara yangdihadiri oleh bupati dan/ atau isteri/ suami dan/ atauwakil bupati dan/ atau isteri/ suami agar beIjalandengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan yangberlaku;

e. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan danmengawasi kegiatan pengadaan, pemakaian danpemeliharaan barang-barang perlengkapan untukmendukung penyelenggaraan acara dan upacara yangdihadiri oleh bupati dan/ atau isteri/ suami dan/ atauwakil bupati dan/ atau isteri/ suami agar beIjalandengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan yangberlaku;

f. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan danmengawasi kegiatan penyiapan tempat (venue) untukpenyelenggaraan acara dan upacara yang dihadiri olehbupati dan/ atau isteri/ suami dan/ atau wakil bupatidan/ atau isteri/ suami agar beIjalan dengan baik danlancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

24

g. membagi tugas habis dan petunjuk teknis kepadabawahannya sesuai dengan bidang tugasnya untukkelancaran tugas;

h. menilai kineIja bawahan sebagai bahan pembinaan danpengembangan karier;

i. menyusun laporan berkaitan dengan bidang tugas;

j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan olehatasan sesuai dengan bidang tugas berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku;

k. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasdan fungsi kepada kepala bagian protokol sesuaidengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh pimpinan;

(3)Subbagian Pelayanan Keprotokolan mempunyai tugaspokok sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program keIja Sub BagianPelayanan Keprotokolan sebagai pedomanmelaksanakan tugas;

b. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, danmengawasi kegiatan pelayanan informasi jadwal acarabupati dan/ atau isteri/ suami dan wakil bupatidan/ atau isteri/ suami kepada pejabat negara, pejabatpemerintahan dan tokoh masyarakat tertentu agarbeIjalan dengan baik dan Iancar sesuai denganketentuan yang berlaku;

c. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, danmengawasi kegiatan pelayanan bupati dan/atauisteri/ suami dan wakil bupati dan/ atau isteri/ suamidalam menghadiri acara dan upacara yangdiselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin atau lembaga/instansi keIja lain baik didlam maupun di luar daerah agar beIjalan dengan baikdan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, danmengawasi kegiatan pelayanan penerimaan tamu-tamubupati dan/atau wakil bupati agar beIjalan dengan baikdan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, danmengawasi kegiatan kunjungan keIja bupati dan/ atauwakil bupati baik di dalam daerah maupun di luardaerah agar beIjalan dengan baik dan lancar sesuaidengan ketentuan yang berlaku;

f. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, danmengawasi kegiatan pemberian ucapan selamat danucapan belasungkawa dari bupati dan/atau wakilbupati agar beIjalan dengan baik dan lancar sesuaidengan ketentuan yang berlaku;

g. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, danmengawasi kegiatan pemberian tanda penghargaan

25

kepada bupati, isteri/ suami bupati, wakil bupati,isteri/ suami wakilbupati agar berjalan dengan baik danlancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. membagitugas pada bawahannya sesuai dengan bidangtugas;

i. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancarantugas;

j. Menilaikinerja bawahan sebagai bahan pembinaan danpengembangankarier;

k. menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;1. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugas.

BagianKetigaBagianKesejahteraanRakyat

Pasal23

Bagian Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugasmelaksanakan sebagian urusan Sekretariat Daerah dibidangpenyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi urusankesejahteraan rakyat, sosial keagamaan, sosial dan budaya.

Pasal24Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal23, BagianKesejahteraanRakyatmempunyai fungsi:a. pelaksanaan pembinaan bagi petugas kegiatan-kegiatan

keagamaan;b. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat

KabupatenMusiBanyuasin;c. pelaksanaan peningkatan pemahaman keagamaan bagi

masyarakat KabupatenMusiBanyuasin;d. pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana

organisasi dan lembagakeagamaan;e. pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan distribusi

zakat, infaq dan sodaqoh dengan BAZNASKabupatenMusiBanyuasin;

f. pelaksanaan koordinasi peningkatan kerukunan umatberagama.

g. pelaksanaan pelatihan dan pendidikan bagi petugaskegiatan-kegiatan keagamaan;

h. pemberian fasilitas pemberangkatan calon jemaah hajiKabupatenMusibanyuasin dari daerah ke embarkasi;

i. pemberian bantuan bagi masyarakat miskin danmasyarakat yang mengalamibencana sosial;

j. pelaksanaan kegiatan STQ/MTQ baik di tingkatkabupaten maupun di tingkat provinsi

k. pelaksanaan pembinaan bagipetugas keagamaan;

26

1. pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian Agamauntuk mendata keberadaan rumah ibadah di KabupatenMusiBanyuasin;

m. pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana bagirumah ibadah;

n. pelaksanaan koordinasi dengan BAZNASKabupaten MusiBanyuasin untuk pengumpulan dan distribusi zakat, infaqdan sodaqoh;

o. pelaksanaan koordinasi dengan instansijlembagajorganisasi terkait meningkatkan kerukunanumat beragama.

p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olehatasan.

Pasal25

(1) Subbagian Umummempunyai tugas sebagai berikut:a. menyusun rencana program ketja, kegiatan dan

pelaporan sesuai dengan lingkup pada BagianKesejahteraan Rakyat untuk diusulkan Kepala BagianKesejahteraan Rakyat pada TAPD Kabupaten MusiBanyuasin;

b. mengoreksi dan memerintahkan perbaikan konsepnaskah dinas sebelum diteliti dan ditandatangani olehKepalaBagianKesejahteraan Rakyat;

c. mengoreksi dan memaraf semua naskah dinas padaBagianKesejahteraan Rakyat;

d. menyusun rekapitulasi program ketja dan kegiatanpada BagianKesejahteraan Rakyat;

e. menyelenggarakankegiatan administrasi, kearsipan danadministrasi perlengkapan;

f. menyelenggarakanpengadaan kebutuhan peralatan danperlengkapan. kantor pada Bagian KesejahteraanRakyat;

g. mempelajari dan menindaklanjuti petunjuk yangdiberikan olehKepalaBagianKesejahteraan Rakyat;

h. membina, memotivasi dan melaksanakan pengawasanmelekat terhadap seluruh staf pada BagianKesejahteraan Rakyat;

i. mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan analisiskebutuhan dan pengadaan barang dan jasa;

j. menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaanadministrasi kepegawaian pada Bagian KesejahteraanRakyat;

k. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban dankeamanan lingkungan BagianKesejahteraan Rakyat;

1. Menilaiprestasi ketja staf berdasarkan hasil ketja yangtelah dicapai sebagai bahan pertimbangan peningkatankarier olehKepalaBagianKesejahteraan Rakyat;

m. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

27

n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;

o. mengevaluasi kinerja Tenaga Kerja Sukarela (TKS)padaBagian Kesejahteraan Rakyat, untuk dijadikan bahanpertimbangan pengajuan usulan kembali kebutuhanTKSpada tahun yang akan datang;

p. menginventarisir dan menyediakan kebutuhan ATKpada Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam satu tahun;

q. menginventarisir dan menyediakan kebutuhan barangcetakan dan penggandaan pada Bagian KesejahteraanRakyat dalam satu tahun;

r. menyusun rencana, membuat laporan dan menyediakankebutuhan untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam daerah dan keluar daerah padaBagian Kesejahteraan Rakyat dalam satu tahun;

s. menginventarisir dan menyediakan kebutuhanmakanan dan minuman rapat pada BagianKesejahteraan Rakyat dalam satu tahun;

t. memelihara kendaraan dinasjoperasional pada BagianKesejahteraan Rakyat;

u. memelihara peralatan dan perlengkapan kantor padaBagian Kesejahteraan Rakyat;

v. menginventaris dan menyediakan kebutuhan pakaiandinas beserta kelengkapannya dan menyediakanpakaian khusus hari-hari tertentu pada BagianKesejahteraan Rakyat;

w. melaksanakan pendidikan dan pelatihan formal melaluikerjasama dengan lembaga lainya untuk meningkatkankualitas dan kapabilitas pegawai pada bagianKesejahteraan Rakyat;

x. memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitandengan pelaksanaan tugas dan fungsi BagianKesejahteraan Rakyat dan Sub Bagian di bawah BagianKesejahteraan Rakyat;

y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh pimpinan.

(2) Subbagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas sebagaiberikut:a. melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa berbasis

agama dalam Kabupaten Musi Banyuasin melaluikerjasama dengan perguruan tinggi Islam;

b. menyelenggarakan pemberian santunan kepada ahliwaris bagi masyarakat miskin di Kabupaten MusiBanyuasin yang meninggal dunia;

c. meningkatkan pelayanan dan pengamalan mentalspiritual masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin;

d. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembinaan UKSdisekolah dan madrasah dalam Kabupaten MusiBanyuasin.

(3) Subbagian Keagamaan mempunyai tugas sebagai berikut:a. mendata jemaah calon haji Kabupten Musi Banyuasin

dan memberikan fasilitasi pemberangkatan danpenjemputan dari kabupaten ke embarkasi dengan

di Kabupaten Musibantuan peningkatan

28

berkoordinasipada KementerianAgamaKabupatenMusiBanyuasin;

b. mendata pondok pesantrenBanyuasin dan memberikansarana dan prasarana;

c. mendata rumah ibadah di kabupaten banyuasin danmemberikan bantuan peningkatan sarana danprasarana;

d. mendata kebutuhan panitia kepengurusan jenazah ditiap desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin sertamelaksanakan pelatihan kepengurusan jenazah bagimarbot masjid dalam KabupatenMusiBanyuasin;

e. mendata kebutuhan imam, khotib dan marbot sertamemberikan pelatihan peningkatan keahlian bagi imam,khotib dan marbot dalam KabupatenMusiBanyuasin;

f. Menginventarisirguru TKjTPAdalam Kabupaten Musibanyuasin serta memberikan pelatihan peningkatanpengetahuan bagi guru TKjTPA;

g. mengkoordinir pe1aksanaan STQjMTQ di tingkatkecamatan dan melaksanakan STQjMTQ di tingkatkabupaten;

h. mengirim juara STQ dan MTQ tingkat Kabupaten ketingkat provinsi;

i. memberikan pelatihan untuk meningkatkanpengetahuan bagi dewanhakim STQdan MTQ;

j. mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan bagihafidzjhafidzoh yang berasal dari kabupaten MusiBanyuasin.

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh pimpinan.

BagianKeempatBagianPenyelesaianPerbatasan

Pasal26

Bagian Penyelesaian Perbatasan, mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknispembinaan penyelenggaraan penyelesaian sengketaperbatasan, pembangunan fisik dan pengadaan prasaranaserta pengawasan dan pemeliharaan penegasan perbatasandaerah di kabupaten;

Pasa127

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 26, BagianPenye1esaianPerbatasan mempunyai fungsi :a. penyusunan program dan petunjuk teknis

penyelenggaraan penegasan batas wilayahdi kabupaten;b. penyelenggaraan dan fasilitasi penyelesaian sengketa

perbatasan, meliputi sengketa perbatasan antardesajkelurahan dan antar kecamatan;

c. pengkoordinasianpenyelesaian sengketa perbatasan antarkabupaten;

d. pengumpulan bahan penyusunan dan petunjuk teknispembangunan fisik dan pengadaan prasarana wilayah

29

perbatasan;e. pengumpulan bahan penyusunan program dan petunjuk

teknis bidang pengawasan dan pemeliharaan;f. penyusunan program kerja dan kegiatan sesuai dengan

lingkup tugasnya;g. pembagian tugas dan memberikan petunjuk kepada para

kepa!a sub bagian yang dibaawahinya sesuai dengantugas pokok dan fungsinya;

h. pembinaan untuk memotivasi dan melakukan pengawasanmelekat terhadap seluruh sub bagian dan staf yangdibawahinya;

i. pelakasanaan paraf dan menandatangani naskah dinassesuai dengan kewenangannya;

j. penyelenggaraan serta memfasilitasi penyelesaiansengketa perbatasan meliputi sengketa perbatasan antardesa/kelurahan dan antar keeamatan;

k. pengkoordinasian penyelesaian sengketa wilayahperbatasan antar kabupaten;

I. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadappenyelenggaraan penegasan batas daerah di kabupaten;

m. pelaksanaan untuk mempelajari dan menindaklanjutipetunjuk sekretaris daerah;

n. penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan administrasikepegawaian;

o. pelaksanaan untuk memberikan saran dan pertimbanganda!am yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsiBagian Penyelesaian Perbatasan kepada sekretaris daerah;

p. penilaian prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yangtelah dieapai sebagai bahan pertimbangan peningkatankarier;

q. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugaskepada atasan;

r. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh pimpinan.

Pasa!28

(1) Subbagian Penyelesaian Batas mempunyai tugas pokoksebagai berikut:a. menyusun program kegiatan di bidang penyelesaian

batas wilayah;b. menyusun petunjuk teknis di bidang penyelesaian batas

wilayah;e. menyelenggarakan serta memfasilitasi penyelesaian

sengketa perbatasan meliputi sengketa perbatasanantar desa/kelurahan, antar keeamatan dan antarkabupaten;

d. mengumpulkan bahan penyusunan dokumen danpetunjuk teknis penentuan tapa! batas antardesa/kelurahan dan antar keeamatan;

e. menyusun penetapan perubahan batas daerah;f. menysusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan

30

tugas;g. melaksnakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

(2) Subbagian Fisik dan Prasarana mempunyai tugas sebagaiberikut:a. menyusun reneana program kerja dan kegiatan sesuai

dengan lingkup tugasnya;b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi

umum, kearsipan dan administrasi perlengkapan;e. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan,

perawatan peralatan dan barang inventarisir;d. mengumpulkan bahan koordinasi analisis kebutuhan

dan pengadaan barang dan jasa;e. menyusun dan menyampaian evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas;f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.(3) Subbagian Pengawasan dan Pemeliharaan mempunyai

tugas pokok sebagai berikut :a. menyiapkan dokumen penyusunan program dan

petunjuk teknis bidang pengawasan dan pemeliharaanbatas wilayah;

b. menyelenggarakan pembinaan batas wilayah;e. menyelenggarakan sosialisasi batas wilayah;d. menyelenggarakan pengawasan dan pemeliharaan batas

wilayah antar desajkelurahan dan antar keeamatan;e. menyelenggarakan pengawasan terhadap sengketa

batas wilayah meliputi antar desajkelurahan, antarkeeamatan dan kabupaten;

f. menyelenggarakan pengawasan terhadap batas wilayahkabupaten;

g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan.h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan;

AleniaKelimaBAGIANBAGIANDALAMLlNGKUNGANASISTENIIBIDANG

PEREKONOMIANDANPEMBANGUNANBagianKesatu

BagianAdministrasi Pembangunan Dan PerekonomianPasal29

Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian,mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan dankoordinasi, pengendalian evaluasi kebijakan, layananadministrasi urusan pertanian, pangan, kelautan danperikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber

31

daya mineral, penanaman modal, koperasi dan UMKM,perindustrian dan perdagangan, transmigrasi dan tenagakeIja, perumahan dan kawasan pemukiman, pekeIjaan umumdan penataan ruang, perhubungan, serta penge10laan sistemPengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) sertapembinaan BUMD;

Pasal30

Untuk me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 29, Bagian Administrasi Pembangunan danPerekonomian mempunyai fungsi:a. penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi urusan

pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkunganhidup dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral,penanaman modal, koperasi dan umkm, perindustrian,perdagangan, transmigrasi dan tenaga keIja, perumahandan kawasan pemukiman, pekeIjaan umum dan penataanruang serta perhubungan;

b. pengendalian evaluasi kebijan urusan pertanian, pangan,ke1autan dan perikanan, lingkungan hidup dankehutanan, energi dan sumber daya mineral, penanamanmodal, koperasi dan umkm, perindustrian, perdagangan,transmigrasi dan tenaga keIja, perumahan dan kawasanpemukiman, pekeIjaan umum dan penataan ruang sertaperhubungan;

c. pelayanan administrasi urusan pertanian pangan,kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dankehutanan, energi dan sumber daya mineral, penanamanmodal, koperasi dan umkm, perindustrian, perdagangan,transmigrasi dan tenaga keIja, perumahan dan kawasanpemukiman, pekeIjaan umum dan penataan ruang sertaperhubungan;

d. pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa secaraelektronik;

e. penyiapan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan,membina, memonitoring, mengevaluasi dan pengendalianpenyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan fungsiBagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian;

f. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis,mengkoordinasikan serta mensosialisasikan pelaksanaanpengadaan barang dan jasa melalui Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE);

g. penyiapan bahan penyusunan rencana dan programpenyelenggaraan kegiatan Bagian AdministrasiPembangunan dan Perekonomian;

h. pelaksanaan pembinaan meliputi perencanaan,pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dananalisa laporan serta mendokumentasikan analisatersebut terhadap Badan Usaha MilikDaerah (BUMD);

i. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian AdministrasiPembangunan dan Perekonomian;

j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikanoleh pimpinan.

32

Pasal31

(1) SubbagianAdministrasiPembangunan mempunyai tugas:a. menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi

urusan perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaanumum dan penataan ruang serta perhubungan;

b. mengendalikan evaluasi kebijakan urusan perumahandan kawasan pemukiman, pekerjaan umum danpenataan ruang serta perhubungan;

c. melaksanakan pelayanan administrasi urusanperumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umumdan penataan ruang serta perhubungan;

d. merencanakan, mengendalikan dan evaluasi pengelolaanSistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

e. menyusun rencana program kerja dan kegiatan SubBagianAdministrasiPembangunan;

f. melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan SubBagianAdministrasiPembangunan;

g. melaksanakan koordinasi perencanaan program dankegiatan administrasi pembangunan yang meliputipenataan administrasi pembangunan, pembinaankegiatan-kegiatan pembangunan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan;

h. merumuskan dan pengkoordinasian penyelenggaraanadministrasi pembangunan;

i. melaksanakan fasilitasi sistem pelelangan danmemfasilitasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)melaluiLayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

j. melaksanakan standarisasi SPSE;k. menyusun standar harga barang dan harga satuan

konstruksi; melaksanakan laporan pelaksanaankegiatan kepada atasan;

1. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yangdiberikan pimpinan.

(2) Subbagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugassebagai berikut :a. menyusun rencana kerja sub bagian administrasi

perekonomian;b. melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan sub

bagian administrasi perekonomian;c. mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan

sub bagian administrasi perekonomian, yang meliputipenataan administrasi perekonomian, pembinaankegiatan-kegiatan perekonomian dan evaluasi kegiatan-kegiatan perekonomian;

d. merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraanadministrasi perekonomian;

e. melakukan koordinasi pengendalian harga komoditasmelalui kegiatan PengendalianInflasiDaerah;

f. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi

33

pendistribusian kebutuhan pokok pangan dan LPG;

g. melakukan koordinasi dalam mendorong pertumbuhanekonomi daerah melalui forum Percepatan AksesKeuangan Daerah;

h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yangberhubungan dengan kegiatan-kegiatan sub bagianadministrasi perekonomian;

i. melaporkan pelaksanaan kegiatan;

j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yangdiberikan pimpinan.

(3) Subbagian Sumber Daya Alam, Energi dan Perusahaanmempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja sub bagian sumber daya alam,energi dan perusahaan;

b. melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan subbagian sumber daya alam, energi dan perusahaan;

c. mngkoordinasikan perencanaan program dan kegiatansub bagian sumber daya alam, energi dan perusahaan,yang meliputi pengelolaan di bidang sumber daya alam,energi dan perusahaan;

d. merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraanperusahaan, sumber daya alam dan energi;

e. melakukan koordinasi, pembinaan, danfasilitasikegiatan pengembangan sumber daya alam;

f. melakukan koordinasi, pembinaan, pelaporan, evaluasidan perencanaan pengembangan perusahaan daerah;

g. melakukan koordinasi peran perusahaan dalampembanagunan daerah;

h. mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan pelestarianlingkungan hidup;

i. melakukan koordinasi dan pembinaan meliputiperencanaan, pengendalian, pemantauan, pengawasan,evaluasi dan analisa laporan serta mendokumentasikananalisa tersebut terhadap Badan Usaha Milik Daerah(BUMD);

J. melaporkan pelaksanaan kegiatan;k. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan

pimpinan.

Bagian KeduaBagian Umum Dan Perlengkapan

Pasal32

Bagian Umum dan Perlengkapan, mempunyai tugas pokokmelakukan pembinaan ketatausahaan urusan rumah tanggaserta melaksanakan penyusunan program kebutuhanperbekalan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa sertamembina administrasi pengadaan dan material;

34

Pasal33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 32, BagianUmumdan Pengadaan, mempunyai fungsi:a. pelaksanaan kegiatan tata usaha umum;b. pelaksanaan urusan perjalanan dinas Sekretaris Daerah,

Para Asistendan StarAhliBupati;c. pelaksanaan urusan rumah tangga pimpinan;d. pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan

perbekalan dan aset;e. pelaksanaan pengadaan perlengkapan dan aset;f. pelaksanaan distribusi perlengkapan dan perbekalan;g. pelaksanaan administrasi perlengkapan;h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan

pimpinan.Pasal34

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok sebagaiberikut;a. melaksanakan kegiatan tata usaha dan tata urusan

umum;b. menerima, mengagendakan surat masuk, surat keluar

dan memberi lembar disposisi Sekretaris Daerah, ParaAsisten, Para Staf AhliBupati, serta SKPDterkait dansurat-surat lainnya;

c. mendistribusikan surat yang telah diagendakanSekretaris Daerah, Para Asisten, Para star Ahli Bupatiserta SKPDterkait dan surat-surat lainnya;

d. mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainyasesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlakuSekretaris Daerah, Para Asisten, Para star Ahli Bupatiserta SKPDterkait dan surat-surat lainnya;

e. mengatur peIjalanan dinas Sekretaris Daerah, ParaAsistendan StafAhliBupati;

f. melaksanakan tugas lain yang diperintah pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian AnalisisKebutuhan dan Perlengkapan dan Aset,mempunyai tugas pokok sebagaiberikut :a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian

Analisis Kebutuhan, Perlengkapan dan Aset sebagaibahan untuk melaksanakan kegiatan yang telahditetapkan sesuai dengan bidangnya;

b. me1aksanakanpembantuan tugas KepalaBagianUmumdan Perlengkapan sesuai dengan tugas pokok danfungsinya;

c. mengumpulkan bahan informasi dan menyusunrencana kebutuhan perlengkapan dan pembekalan

35

pemerintah daerah;d. melaksanakan tender pembelian perlengkapan dan

perbekalan pemerintah daerah;e. melaksanakan inventarisasi dan mencatat dalam Simda

BMD atas aset-aset pemerintah daerah yang dikelolaoleh BagianUmumdan Perlengkapan;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikanpimpinan.

(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas sebagaiberikut:a. menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar

selalu dalam keadaan siap digunakan;b. menyelenggarakan pengaturan penggunaan kendaraan

dan angkutan dinas untuk menunjang kelancarantugas;

c. menyelenggarakan administrasi pemeliharaankendaraan dinas sebagai bahan pertanggungjawabanpenggunaan kendaraan dinas;

d. menyelenggarakan pengurusan surat-surat kendaraandinas dan surat-surat lainnya yang diperlukan;

e. menyelenggarakan pengurusan bahan bakar minyak(BBM)kendaraan dinas dan untuk kepentingan dinas;

f. menyiapkan bahan penyusnan dan penganalisisankebutuhan rumah tangga sekretariat daerah dan rumahtangga pimpinan;

g. menyelenggarakan pengurusan segala keperluan rumahjabatan kepala daerah, rumah jabatan wakil kepaladaerah dan sekretaris daerah serta menyelenggarakanadministrasi;

h. menyelenggarakan penyediaan tempat keperluan rapatdan pertemuan dinas lainnya;

i. menyelenggarakan penyiapan dan pelayanan kebutuhanpara tamu pimpinan;

j. menyelenggarakan pelaksanaan pengaturanpemeliharaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban dikantor kepala daerah, rumah dinas, kepala daerah dansekretaris daerah;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh pimpinan.

Bagian KetigaBagian PengelolaData Dan Sistem Informasi

Pasal35

Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasi, mempunyaitugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantifkepada seluruh unsur organisasi di lingkungan PemerintahKabupaten Musi Banyuasin di bidang pengelolaan data, sisteminformasi dan komunikasi;

36

Pasal36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 35, Bagian Pengelola Data dan Sistem Informasimempunyaifungsi:a. penyusunan kebijakan teknis dan dukungan substantif di

bidang data, sistem informasidan komunikasi;b. penyusnan rencana program kerja dan kegiatan di bidang

pengelolaandata dan sistem informasi;c. pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang data,

sistem informasidan komunikasi;d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan substantif di bidang data, sistem informasi dankomunikasi;

e. pengembangandan penerapan teknologiinformasi;f. pelaksanaan pengembangandan pemeliharaan sistem dan

jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin.

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehpimpinan.

Pasal37

(1) Subbagian Program dan Umum mempunyai tugas sebagaiberikut:a. menyusun jadwal koordinasi dengan bidang terkait;b. membuat laporan hasil koordinasi;c. menyusun program dan anggaran kerja Sub Bagian

Programdan Umumuntuk acuan pelaksanaan tugas;d. membagi tugas pekerjaan kepada bawahan atas

programkegiatan yang telah disusun;e. melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan yang

telah dilakukan bawahan sesuai dengan bidangpekerjaannyamasing-masing;

f. membuat laporan bulanan atas program kegiatan yangada di Bagaian Pengelolaandata dan Sistem Informasi;

g. mengendalikan surat masuk dan surat keluar sesuaidenganjenis, peruntukkan dan sifat surat;

h. membuat dokumentasi kegiatan pada BagianPengelolaan Data dan Sistem Informasi, baik berupafoto,VCD/DVDataupun softcopy;

1. mengarsipkan surat menyurat dan dokumentasi baikhardware maupun software;

J. melakukan fasilitasi kerjasama dengan bagian/satuankerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin;

k. membuat daftar fasilitasi kerjasama denganbagian/ satuan kerja di lingkungan PemerintahKabupatenMusiBanyuasin;

37

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh pimpinan.

(2) Subbagian Penge10la Data dan Sistem Informasimempunyai tugas sebagai berikut :a. menyususn program dan anggaran sub bagian

pengelolaan data dan sistem informasi untuk acuanpelaksanaan tugas;

b. membagi tugas pekerjaan kepada bawahan untukmengumpulkan data;

c. melakukan pengelolaandata yang sudah terkumpul;d. membuat jadwal untuk pemutakhiran data;e. melakaukan pemutakhiran data;f. menyiapkan rancangan format untuk penyajian

informasi;g. membagi tugas pekerjaan kepada bawahan dalam

penyajaian informasi;h. menyiapkan rancangan sistem informasi;i. melaksanakan sosialisasi dan workshop implementasi

data dan sistem informasi;j. menyusun acuan rencana kerja sistem informasi;k. membangun jaringan sistem informasi antar bagian;1. mengembangkan sistem informasi guna menunjang

kinerja antar bagian;m. membuat jadwal operasional sistem informasi;n. membuat jadwal pemantauan sistem informasi;o. melakukan pemantauan terhadap sistem informasi;p. membuat laporan bulanan pengelolaan data dan sistem

informasi.(3) Subbagian Infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasimempunyai tugas sebagai berikut :a. menyusun program kerja dan anggaran sub bagian

ifrastruktur teknologiinformasidan komunikasi;b. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis di bidang

infrastruktur informasi dan komunikasi;c. membuat rancangan infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasi;d. menyusun acuan rencana kerja infrastruktur teknologi

informasidan komunikasi;e. membentuk tim untuk untuk pengelolaan infrastruktur

tekologiinformasidan komunikasi;f. menyiapkan sumber daya manusia untuk

pendayaguaan dan pengendalian infrastruktur teknologiinformasi dan komunikasi;

g. melaksanakan penge10laansistem informasi;h. menyusun jadwal pemeliharaan infrastruktur teknologi

informasi dan komunikasi;i. melakukan monitoring dan evaluasi pemeliharaan

infrastruktur teknologiinformasi dan komunikasi;

38

J. menyusun acuan rencana kerja dalam pengaturan danpengamanan infrastruktur teknologi informasi dankomunikasi;

k. mengembangkan sistem informasi dan komunikasisesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku guna menunjang kinerja antar bagian;

BagianKeempatBagianLayanan Pengadaan

Pasal38

Bagian Layanan Pengadaan, mempunyai tugas memberikanpelayanan administrasi dalam pengadaan barang/jasa melaluipenyedia barang yang pembiyaannya sebagian atauseluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan BelanjaNegara (APBN)maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD),sesuai dengan ketentuan dan perundang-undanganyang berlaku.

Pasal39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaPasal 38, BagianLayanan Pengadaan mempunyai fungsi :a. pelaksanaan teknis operasional Sekretariat dalam bidang

pelayanan dan pembinaan pengadaan Barang/ Jasapemerintah yang dalam implementasinya oleh kelompok-kelompokkerja (PokjaPengadaan Barang/Jasa);

b. penghimpunan, penyusunan serta melaksanakan strategipengadaan Barang/Jasa pemerintah di bidang pembinaanadministrasi pengadaan;

c. penginventarisasian paket-paket pelelangan yang ada diSKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin;

d. pengelolaan sistem pengadaan dan sistem informasi datamanajemen pengadaan;

e. pengembangan Sumber Daya Manusia ProcurementCenter, PokjaPengadaan Barang/Jasa;

f. pembinaan dalam peningkatan kompetensi terhadapseluruh perangkat bagian pengadaan barang/ jasa,termasuk personil sekretariat ULPdan Pokja pengadaanBarang/jasa;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehpimpinan.

Pasal40

(1) Subbagian Pembinaan dan Kompetensi mempunyai tugassebagai berikut :a. melakukan pendataan dan penjaringan personil dari

berbagai SKPDdi lingkungan Pemerintahan KabupatenMusi Banyuasin untuk dipilih menjadi KelompokKerja

39

(Pokja) yang dapat memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. me1akukan koordinasi dengan SKPD dilingkunganPemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin dalampenetapan personil untuk calon Kelompok Kerja (Pokja)dari SKPDyang bersangkutan;

c. melakukan koordinasi dengan SKPD dilingkunganPemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin untukmenghimpun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasadi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten MusiBanyuasin dan mengumumkan di WebsitePemerintahanKabupaten Musi Banyuasin;

d. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan,standar, sistem dan prosedur pengadaan Barang/JasaPemerintah;

e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah

f. melakukan pembinaan untuk para Jabatan FungsionalKelompok Kerja (Pokja);

g. melaksanakan bagian terhadap strategi, kebijakan,standar, sitem dan prosedur pengadaan;

h. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyediaBarang/jasa y'ang dilaksanakan Pokja;

i. memfasilitasi kebutuhan operasional dan pemeliharaansarana dan prasarana pada Bagian Layanan Pengadaan;

j. menyiarkan dan mengkoordinasikan Tim Teknispendukung dalam proses penge101aan,pembinaan untukjabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa;

k. melaksnakan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh pimpinan.

(2) Subbagian Hukum dan Penyelesaian Sanggah mempunyaitugas sebagai berikut :

a. mempersiapkan secara administrasi atas jawabansanggah yang telah dijawab oleh Pokja pengadaanbarang/ jasa terhadap semua sanggahan dalampengadaan barang/ jasa danmengkoordinasikan/menyampaikan jawaban Pokjaterse but kepada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasinsebagai Apip;

b. melakukan koordinasi dengan Pokja pengadaanbarang/jasa dalam memberikan saran dan pendapathukum untuk menyelesaikan masalah sanggahan dalamproses pengadaan barang/ jasa;

c. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahpengadaan yang disampaikan penyedi Barang/ Jasa ataskelompok kerja;

d. menge10la sistem informasi manajeman pengadaan yangmencakup dokumen, pengadaan dan daftar hitampenyedia;

40

e. melaksankan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh pimpinan.

(3) Subbagian Pelelangan mempunyai tugas adalah sebagaiberikut:a. melaksanakan koordinasi dengan pokja pengadaan

barangj jasa dalam menyusun rencana pelaksanaanpengadan barangjjasa;

b. menghimpun seluruh kegiatan pelelangan denganberkoordinasi pada SKPDdilingkungan PemerintahanKabupaten Musi Banyuasin untuk selanjutnya menjaditugas dan tanggung jawab Pokja dalam tahap pengadanbarangjjasa;

c. menyusun jadwal dan menetapkan metode pelaksanaanpengadaan;

d. menyiapkan dan Menetapkan dokumenpengadaanj seleksi;

e. menyiapkan rencana pelaksanaan pengadaanj seleksibarangjjasa kepada LPSE untuk diumumkan dalamportal pengadaan nasional;

f. menetapkan nominal jaminan penawaran;g. menilai kualiflkasi penyedia barangjjasa melalui

pascakualifikasi atau prakualifikasi;h. melaksanakan evaluasi administrasi, teknis dan harga

terhadap penawaran yang masuk;i. melaksanakan klarifikasi terhadap penawaran penyedia

barangjjasa dan melakukan uji teknisjika diperlukan;j. menetapkan pemenang bertanggung jawab terhadap

hasil pengadaan barangfjasa ditanganinya;k. menyampaikan laporan mengenai proses dan hasil

pengadaan kepada Kepala Bagian Layanan PengadaanKabupaten MusiBanyuasin;

1. menyampaikan dokumen asli pengadaan BarangjJasa;m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

AleniaKeenamBAGIAN-BAGIANDALAMLINGKUNGANASISTENIIIBIDANG

ADMINISTRASIUMUMBagianKesatuBagian Hukum

Pasal41

Bagian Hukum, mempunyai tugas melaksanakan danmengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan, memberikan bantuan hukum,mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum;

41

Pasal42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal41, BagianHukummempunyaifungsi:a. pengkoordinasian Rumusan Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;b. penelaahan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan

perundang-undangan dan menyiapkanbahan RancanganPeraturan Daerah;

c. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukumkepada semua unsur pemerintah daerah atas masalahhukum yang timbul dalammelaksanakan tugasnya;

d. penghimpunan Peraturan Perundang-undangan,melakukan publikasi produk hukum dan melakukandokumentasi hukum;

e. perencanaan operasional program kerja Bagian Hukumsebagaipedomanpelaksanaan tugas;

f. pengkoordinasian pemaduserasian penyusunan rencanastrategis dan rencana kerja urusan BagianHukum;

g. penghimpunan bahan penyusunan rencana strategis danrencana kerja urusan BagianHukum;

h. penghimpunan bahan-bahan Bagian Hukum sebagaibahan LKPJakhir tahun akhir maasa jabatan bupati;

i. perumusaan rencana operasional penyelenggaraanurusan bagian hukum skala kabupaten;

j. penyelenggaraanurusan bagian hukum;k. penghimpunan bahan penyusunan kebijakan dan atau

peraturan lainnya urusan bagian hukum;1. pelaksanaan koordinasi perumusan Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati;m. penyelenggaraan harmonisasi peraturan daerah dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;n. penyelenggaraan harmonisasi produk hukum daerah

antar bagian urusan pemerintahan dalam wilayahkabupaten dengan pemerintah dan pemerintah daerahprovinsi;

o. pembuatan kajianftelaahan staf suatu usulan produkhukum daerah, materi hukum bantuan hukum sebagaibahanfdasar untuk mengetahui substansi, maksud,tujuan yang hendak dicapai dari suatu produk hukumdaerah;

p. penyeliaproduk hukum daerah dalam bentuk PeraturanDaerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, InstruksiBupati, PerjanjianKerjasamafKeputusanBersama sesuaidengan ketentuan yang berlaku untuk kebutuhan tertibhukum dan administrasi dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah;

q. pelaksanaan konsultasi dengan Pemerintah Pusat,Pemerintah ProvinsimengenaiRaperda agar tidak terjadikesalahanfpertentangan produk hukum dapatdilaksanakan;

42

r. pelaksanaan koordinasi antar PemerintahKabupaten/Kota untuk produk hukum yang mempunyaidarnpak atau melibatkan kabupaten/kota lain, agarmempunyai pemaharnan yang sarna terhadap produkhukum yang dihasilkan;

s. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja / SKPDpengusul produk hukum sdan instansi lainnya yangterkait untuk membangun persepsi sarna terhadapsubstansi produk hukum;

t. penyusunan pengajuan peraturan daerah kepada DPRD;u. pelaksanaan koordinasi pembahasan rancangan

Peraturan Daerah dengan DPRD agar pembahasanberjalan efektif dan efisien;

v. penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi produkhukum daerah;

w. penyelenggaraan dokumentasi produk hukum daerah;x. pelaksanaan koordinasi penelaahan dan evaluasi

pelaksanaan peraturan perundang-undangan danmenyiapkan bahan rancangan produk hukum daerah;

y. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan pertimbangandan bantuan hukum dalarn pelaksanaan tugaspemerintahan kabupaten;

z. penyelenggaraan penghimpunan peraturan perundang-undangan;

aa. menyelenggarakan publikasi produk hukum daerah;bb. melaksanakan koordinasi pengkajian ulang produk-

produk hukum pemerintah kabupaten;cc. melaksanakan koordinasi penyusunan produk hukum

dengan unit terkait di lingkungan pemrintah kabupaten;dd. melaksanakan koordinasi pengkajian penyelesaian

sengketa atau perkara pemerintah kabupaten;ee. menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan,

evaluasi dan laporan hasil kegiatan;ff. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data serta

data hasil penyajian;gg. menghimpun bahan laporan akuntabilitas kinerja;hh. mengelola dan melaksanakan administrasi

ketatausahaan di lingkup tugasnya;ii. melaksanakan pengawasan melekat di lingkup tugasnya;jj. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencarialtematif pemecahannya;

kk. mempelajari, memaharni dan melaksanakan peraturanperundang-undangan yang berkaaitan dengan bidangtugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

11. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaatasan;

mm. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugasdapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yangberlaku;

nn. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan

43

tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuanyang berlaku;

00. menilai hasil kerja bawahan dengan memonitor danmengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangankarier, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh atasan.

Pasal43

peraturaanpelaksanaan

(1) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyaitugas pokok sebagai berikut ;a. menerima petunjuk/ arahan sesuai dengan disposisi

atasan;b. membagi tugas kepada bawahan dan memonitoring

pelaksanaan tugasnya;c. memberi petunjuk pelaksanaan kerja kepada bawahan;d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis di bidang penyusunan produk hukum daerahyang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,Keputusan Bupati, dan produk hukum daerah lainnya;

e. mengumpulkan bahan perumusan penyusunan produkhukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah,Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan produkhukum daerah lainnya;

f. menyusun rancangan produk hukum daerah yangterdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,Keputusan Bupati, dan produk hukum daerah lainnya;

g. melaksanakan fasilitasi penetapan produk hukumdaerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, PeraturanBupati, Keputusan Bupati, dan produk hukum daerahlainnya;

h. melaksanakan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah,yang akan disampaikan kepada DPRD;

i. menyiapkan bahan penyusunan Program LegislasiDaerah;

J. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis di bidangpenelitian pengolahan data hukum dan peraturanperundang-undangan yang berhubungan dengan tugaspemerintah daerah;

k. memantau perkembangan hukum dan peraturanperundang-undangan yang berhubungan dengankewenangan pemerintah daerah;

1. menyiapkan bahan dalam penyusunan konsep jawabanterhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

m. menyiapkan bahan kajian untuk keserasian antaraperaturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

n. melakaukan evaluasiperundang-undangan;

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh pimpinan.

44

(2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas sebagaiberikut:a. menerima petunjuk / arahan sesuai dengan dispoosisi

atasan;b. membagi tugas kepada bawahan dan memonitoring

pelaksanaannya;c. memberi petunjuk pelaksanaan keIja kepada bawahan;d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-

undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman danpetunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yangberhubungan dengan bidang bantuan hukum;

e. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolahdata dan informasiy berhubungan dengan bidangbantuan hukum;

f. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan,pedoman dan petunjuk teknis di bidang bantuanhukum;

g. menginventarisasi permasa1ahan yang berhubungandengan bidang bantuan hukum dan menyiapkan bahanpetunjuk pemecahan masa1ah;

h. mengikuti perkembangan kasus hukum yangmenyangkut tugas atau gugatan terhadap pemerintahdaerah;

i. memberikan bantuan hukum di da1am maupun di luarpengadilan kepada pemerintah dan atau pegawai dilingkungan pemerintah daerah yang tersangkut perkarasehubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;

j. menyiapkan bahan dan memberikan penyuluhanhukum dan peraturan perundang-undangan yangmenyangkut bidang tugas pemerintah daerah;

k. menyiapkan konsep surat kuasa untuk mewakilipemerintah daerah dan atau pegawai di lingkunganpemerintah daerah da1ampenye1esaian perkara;

1. melaksanakan penyelesaian persoa1an-persoa1an hukumyang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh pimpinan.

(3) Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas sebagaiberikut:a. menerima petunjuk/ arahan sesuai dengan disposisi

atasan;b. membagi tugas kepada bawahan dan tnemonitoring

pelaksanaannya;c. memberi petunjuk pelaksanaan keIja kepada bawahan;d. melaksanakan pendokumentasian produk hukum

daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, PeraturanBupati, Keputusan Bupati, dan produk hukumlainnyasecara konvensional dan / atau elektronik;

e. menyusun himpunan peraturan perundang-undangandan produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan

45

Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati danproduk hukum daerah lainnya;

f. melaksanakan pengundangan produk hukum daerah;g. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan serta

penggandaan dan penyebarluasan produk hukumdaerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, PeraturanBupati, Keputusan Bupati, dan produk hukum daerahlainnya;

h. memberi saran dan pertimbangan teknis dokumentasihukum dan informasihukum kepada atasan;

i. menata dan memelihara keutuhan buku-bukudokumentasi hukum;

j. melakukan sosialisasi tentang website JaringanDokumentasi dan InformasiHukum (JDIH);

k. menyebarkan informasi produk hukum ke websiteJaringan Dokumentasi InformasiHukum (JDIH);

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh pimpinan.

BagianKeduaBagianOrganisasi

Pasal44Bagian Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagiantugas Sekretariat Daerah dalam memfasilitasi danmengkoordinasikan serta merumuskan bahan pembinaanbidang analisis jabatan, analisis beban kerja, kelembagaan,kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayanan publik,peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.

Pasal45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal44, BagianOrganisasimempunyai fungsi :a. penyusunan bahan pembuatan kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis penataan kelembagaan perangkat daerah,struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah;

b. penyusunan bahan pembuatan kebijakan, pedoman danpetunjuk teknis peta jabatan, kodifikasi jabatan, kelasjabatan, uraian tugas jabatan dan evaluasi jabatan;

c. penyusunan bahan pembuatan kebijakan, pedoman danpetunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan analisisjabatan dan analisis beban kerja;

d. penyusunan bahan pembuatan kebijakan, pedoman danpetunjuk teknis sistem, standarisasi, metode, prosedur,survey kepuasan masyarakat dan hubungan kerja;

e. penyusunan bahan pembuatan kebijakan, pedoman danpetunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan budayakerja;

f. penyusunan bahan pembuatan kebijakan, pedoman danpetunjuk teknis reformasi birokrasi;

g. penyusunan bahan pembuatan kebijakan, pedoman danpetunjuk teknis layanan administrasi;

sesuaibahanuntuk

46

h. penyusunan bahan pembuatan kebijakan, pedoman danpetunjuk teknis pelaksanaan layanan konsultasi;

i. penyusunan bahan pembuatan kebijakan, pedoman danpetunjuk teknis laporan peningkatan kinerja;

j. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kegiatantiap-tiap sub bagian di BagianOrganisasi;

k. pelaksanaan fasilitasi, menelaah dan mengevaluasipenataan kelembagaanperangkat daerah;

1. pelaksanaan fasilitasi, menelaah dan mengevaluasipembinaan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasijabatan, kelas jabatan dan peta jabatan;

m. pelaksanaan fasilitasi, menelaah dan mengevaluasipelaksanaan ketatalaksanaan perangkat daerah, layananadministrasi, layanan konsultasi;

n. pelaksanaan fasilitasi, menelaah, memonitoring danmengevaluasi pelaksanaan dan pengembangan programreformasibirokrasi;

o. pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan yang adadi tiap-tiap sub bagian pada BagianOrganisasi;

p. perencanaan operasional program dan kegiatan BagianOrganisasi sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran danDokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai pedoman untukdilaksanakan tiap-tiap Kepala Sub Bagian dan PejabatPelaksana TeknisKegiatan(PPTK)dan Bendahara.

q. pembagian tugas habis kepada tiap-tiap KepalaSub Bagianyang ada di Bagian Organisasi sesuai dengan tugas pokokdan fungsinya sebagai pedoman untuk dilaksanakan tiap-tiap kepala sub bagian dan stafyang ada dibawahnya.

r. pemberian petunjuk kepada bawahan berdasarkankewenangannya untuk dipedomani sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.

s. pembuatan laporan kinerja, program dan kegiatandengan tugas pokok dan fungsinya sebagaipertimbangan evaluasi pimpinan daerahpengembanagankarier berikutnya.

t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olehpimpinan.

Pasal46

(1) Subbagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja pada BagianOrganisasimempunyai tugas sebagai berikut :a. membantu kepala bagian organisasi dalam

melaksanakan tugas di bidang analisis jabatan danbeban kerja;

b. membina dan memotivasi pelaksana atau bawahandalam pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaantugas kepada pelaksana atau bawahan;

d. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilaipelaksanaan tugas pelaksana atau bawahan;

e. menyusun bahan pembuatan kegiatan pelaksanaan

47

analisis jabatan dan beban kerja;f. melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan analisis

jabatan dan beban kerja;g. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian,

pengembangandan evaluasi terhadap analisis jabatandan beban kerja ;

h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dibidang analisis jabatan dan beban kerja;

i. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis analisisjabatan dan beban kerja;

J. menyiapkan dan menyusun rancangan peraturandaerah dan rancangan peraturan bupati yangberkaitan dengan bagian organisasi;

k. menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknispembinaan dan penataan analisis jabatan dan bebankerja;

I. melaksanakan fasilitasi dan penataan jabatanfungsional;

m. menyusun kelas jabatan, peta jabatan, kodifikasijabatan, formasijabatan, evaluasijabatan, persyaratanjabatan, kriteria jabatan dan karakteristik jabatanuntuk jabatan struktural, sebagai pedomanpengembanganpegawai;

n. melaksanakan bimbingan teknis kelas jabatan, petajabatan, kodifikasi jabatan, formasi jabatan danevaluasijabatan;

o. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan LKjIP,PerjanjianKinerja,IKU,Renjadan Renstra;

p. menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalahanalisis jabatan dan beban kerja;

q. menyiapkan pelaksanaan evaluasi terhadap hasiIpembinaan, pengembangan dan penyempumaanbidang analisis jabatan dan beban kerja;

r. melaksanakan analisis pengkajian terhadap kebijakanpublik pemerintah kabupaten di bidang analisisjabatan dan beban kerja;

s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalamrangka kelancaran pelaksanaan tugas;

t. menyiapkan rencana program dan kegiatan sertapelaksanaan anggaran Sub Bagian Analisis Jabatandan BebanKerja;

u. mengoreksi dan memberikan peniIaian kepadapelaksana atau bawahan;

v. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepadaKepala Bagian Organisasi, yang berkaitan dengankegiatan pembinaan dan penataan bidangkelembagaan, dalam rangka pengambiIankeputusan/kebijakan pemerintahan daerah;

w. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan tugas / kegiatan Sub Bagian AnalisisJabatan dan Beban Kerja sesuai dengan ketentuan

48

yang berlaku;x. melaporkan kepada Kepala Bagian Organisasi, setiap

selesai melaksanakan tugas/penugasan;y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan.

(2) Subbagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyaitugas sebagai berikut :a. membantu Kepala Bagian Organisasi dalam

melaksanakan tugas di bidang ketatalaksanaan dankepegawaian;

b. membina dan memotivasi pelaksana atau bawahandalam pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaantugas kepada pelaksana atau bawahan;

d. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilaipelaksanaan tugas pelaksana atau bawahan;

e. menyusun bahan pembuatan kegiatan pelaksanaanketatalaksanaan dan kepegawaian;

f. melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunanketatalaksanaan dan kepegawaian;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian,pengembangan dan evaluasi terhadap ketatalaksanaandan kepegawaian;

h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dibidang ketatalaksanaan dan kepegawaian;

1. menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknissistem, metode, prosedur, survey kepuasan masyarakatdan hubungan keIja;

j. melaksanakan kegiatan penyusunan StandarOperasional Prosedur (SOP), Standar KineIja PerangkatDaerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM), IndeksKepuasan Masyarakat (IKM), Tata Naskah Dinas,Budaya KeIja, Hubungan KeIja, dan Pelayanan Publik;

k. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis StandarOperasional Prosedur (SOP),Standar Pelayanan Minimal(SPM), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), TataNaskah Dinas, Budaya KeIja, Hubungan KeIja, danPelayanan Publik, ;

1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis tata naskah dinas, pengaturan jam kerja,pengawasan melekat, budaya keIja, pembakuanpakaian dinas dan penerapan disiplin perangkat daerah;

m. menyusun bahan pengembangan peningkatan kualitaspelayanan publik perangkat daerah;

n. menyusun bahan evaluasi dan aktualisasi prinsip-prinsip good governance ;

o. menyusun bahan pengembangan teknologi informasipelayanan publik;

p. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasipermasalahan di lingkup tugasnya serta mencari

49

aItematif pemecahannya;q. mempel~ari, memahami dan melaksanakan ketentuan

yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnyasebagai pedoman daIam pelaksanaan tugas;

r. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepadaKepaIa Bagian Organisasi, yang berkaitan dengankegiatan pembinaan dan penataan bidangketatalaksanaan dan pelayanan publik, daIam rangkapengambilan keputusan/kebijakan pemerintahandaerah;

s. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai danmengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaantugas dapat beIjaIan lancar sesuai dengan ketentuanyang berlaku;

t. menyiapkan bahan evaIuasi dan pelaporan pelaksanaantugas / kegiatan Sub Bagian KetataIaksanaan danKepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

u. melaporkan kepada KepaIa Bagian Organisasi, setiapselesai melaksanakan tugas/penugasan;

v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh pimpinan.

(3) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas sebagai berikut :a. membantu KepaIa Bagian Organisasi daIam

melaksanakan tugas di bidang kelembagaan;b. menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis

pembinaan dan penataan organisasi perangkat daerah;c. menyiapkan pelaksanaan evaIuasi terhadap hasil

pembinaan, pengembangan dan penyempumaankelembagaan satuan-satuan organisasi pemerintahdaerah;

d. melaksanakan anaIisis pengkajian terhadap kebijakanpublik pemerintah kabupaten di bidang kelembagaan;

e. membina dan memotivasi pelaksana atau bawahandaIam pelaksanaan tugas;

f. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaantugas kepada pelaksana atau bawahan;

g. memantau, mengendalikan, mengevaIuasi dan menilaipelaksanaan tugas pelaksana atau bawahan;

h. menyusun bahan pembuatan kegiatan pelaksanaanlayanan administrasi da reformasi birokrasi;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian,pengembangan dan evaIuasi terhadap layananadministrasi dan reformasi birokrasi;

j. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dibidang layanan administrasi dan reformasi birokrasi;

k. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis layanan administrasi dan reformasi birokrasi;

1. menyusun bahan pengembangan peningkatan kuaIitaslayanan administrasi dan reformasi birokrasi;

50

m.menyusun bahan pengembangan teknologi informasilayanan administrasi dan reformasibirokrasi;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasipermasalahan di lingkup tugasnya serta mencarialternatif pemecahannya;

o. mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuanyang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnyasebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

p. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepadaKepala Bagian Organisasi, yang berkaitan dengankegiatan pembinaan dan penataan bidang kelembagaan,dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakanpemerintahan daerah;

q. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai danmengevaluasi hasil keIja bawahan agar pelaksanaantugas dapat beIjalan lancar sesuai dengan ketentuanyang berlaku;

r. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas / kegiatan Sub Bagian Kelembagaan sesuaidengan ketentuan yang berlaku;

s. melaksanakan tugas kedinasan !ian yang diberikan olehatasan.

BagianKetigaBagianKeuangan

Pasal47

Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan danmenatausahakan administrasi keuangan Sekretariat Daerah,menyusun RKAdan DPASKPDSekretariat Daerah, melakukanverifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban BendaharaSekretariat Daerah serta membuat laporan keuangan SKPDSekretariat Daerah Kabupaten MusiBanyuasin;

Pasal48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 47, BagianKeuanganmempunyai fungsi:a. penyusunan RKA-SekretariatDaerah;b. penyusunan DPA-SekretariatDaerah;c. penyelenggaraan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran atas beban anggaran belanja;d. pelaksanaan anggaran Bagianyang dipimpinya;e. pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;f. pelaksanaan pencatatan laporan penerimaan bukan pajak;g. penyelenggaraan ikatan / peIjanjian keIjasama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;h. penandatanganan SPM;i. pencatatan laporan utang piutang yang menjadi tanggung

jawab SKPDSekretariat Daerah;

51

j. pengelolaanbarang milik daerah / kekayaan daerah yangmenjadi tanggungjawabBagianyang dipimpinnya;

k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPDSekretariat Daerah;

1. pengawasan pelaksanaan anggaran SKPD SekretariatDaerah;

m. pelaksanaan tugas-tugas pengguna anggaran / penggunabarang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan olehkepala daerah;

n. pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepadaKepalaDaerah melalui Sekretaris Daerah.

o. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehpimpinan.

Pasa149(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas

sebagai berikut :a. membantu Kepala Bagian Keuangan, dalam

melaksanakan tugas di bidang anggaran;b. menyiapkan rencana dan program kerja Sub Bagian

Perencanaan dan Anggaran, sebagai pedomanpelaksanaan tugas;

c. membina dan memotivasipelaksana dalam pelaksanaantugas;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaantugas pada pelaksana;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilaipelaksanaan tugas pelaksana;

f. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasipenyusunan Anggaran;

g. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasipenyusunan perubahan Anggaran;

h. menyusun rencana alokasi pendapatan dan belanjadaerah sekretariat daerah;

i. menyiapkankonsep Surat PenyediaanDana (SPD);j. mengoreksihasil kerja pelaksana;k. menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Sub

BagianPerencanaan dan Anggaaran;1. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada

Kepala Bagian Keuangan, yang berkaitan dengankegiatan bidang anggaran, dalam rangka pengambilankeputusan/kebijakan pemerintah daerah;

m.melaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan, setiapselesaimelaksanakan tugas/penugasan;

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas/kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran,sesuai ketentuan yang berlaku;

Bagian Keuangan, dalamdi bidang verifikasi dan

52

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh pimpinan.

(2) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugassebagai berikut :

a. membantu Kepalamelaksanakan tugaspembukuan;

b. menyiapkan rencana dan program keIja Sub BagianVerifikasi dan Pembukuan, sebagai pedomanpelaksanaan tugas;

c. membina dan memotivasi pelaksana dalam pelaksanaantugas;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaantugas pada pelaksana;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilaipelaksanaan tugas pelaksana;

f. melaksanakan pembukuan secara sistematis dankronologis mengenai realisasi penerimaan/pengeluarananggaran;

g. melaksanakan pembukuan yang sifatnya administratif,berupa perhitungan/ pemindahan bukuan/ perubahandengan bentuk pemindah bukuan/pembukuanadministratif;

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan secara berkalabaik semesteran maupun tahunan mengenaipelaksanaan anggaran di Sekretariat Daerah;

i. menyiapkan bahan pemberian peringatan atau tegurankepada pimpinan unit keIja, dan bendahara atasketerlambatan pengiriman laporan pertanggungjawabanfungsional bulanan;

j. memberikan saran dan pertimbangan dalampelaksanaan penyelesaian masalah tuntutanperbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

k. mengoreksi hasil keIja pelaksana;1. menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Sub

Bagian Verifikasi dan Pembukuan;

m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepadaKepala Bagian Keuangan, yang berkaitan dengankegiatan verifikasi dan pembukuan, dalam rangkapengambilan keputusan/kebijakan pemerintah daerah;

n. melaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan, setiapselesai melaksanakan tugas/penugasan;

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas/kegiatan Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan,sesuai ketentuan yang berlaku; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikanoleh pimpinan.

53

(3) Subbagian Akuntansi dan Pe1aporan mempunyai tugaspokok sebagai berikut :a. menyusun jumal transaksi keuangan berdasarkan dari

pembukuan;b. menyusun laporan keuangan SKPDSekretariat Daerah;c. menyusun Laporan Realisasi Anggaran SKPD

Sekretarlat Daerah;d. menyusun Neraca SKPDSKPDSekretariat Daerah;e. membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)SKPD

Sekretariat Daerah;f. menyusun laporan pendukung keuangan lainnya;g. menilai prestasi keIja staf, berdasarkan hasil yang

dicapai sebagai bahan pertimbangan peningkatankarier;

h. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepadaKepala Bagian Keuangan, yang berkaitan dengankegiatan Akuntansi dan Pe1aporan, dalam rangkapengambilan keputusanjkebijakan pemerintah daerah;

i. melaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan, setiapselesai melaksanakan tugasjpenugasan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBagian Keuangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian KeempatBagian Hubungan Masyarakat

Pasal50

Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS),mempunyai tugasmemberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengankebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten,menge10la informasi yang akan dikomunikasikan kepadamasyarakat secara cepat, tepat, akurat, proporsional danmenarik, selaras dengan dinamika masyarakat,menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatanpemerintah secara lengkap, utuh, tepat dan benar kepadamasyarakat, memberikan pemahaman kesamaan visi, misi danpersepsi antara masyarakat dan pemerintah kabupaten,menampung aspirasi publik sebagai masukan dalammengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintahkabupaten.

Pasal51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 50, Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS),mempunyaifungsi:a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

pembinaan dan pelaksanaan manajemen hubungankemasyarakatan;

b. pe1aksanaan koordinasi antara lembaga untukmempeIjelas kebijakan dan kegiatan pemerintah daerahdan mempererat hubungan antara pemerintah daerahdengan masyarakat umum dan organisasi

54

kemasyarakatan;

c. pelaksanaan analisis isu-isu publik dan klarifikasipemberitaanmedia massa;

d. pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;

e. pelaksanaan tata kelola infrastruktur kehumasan;

f. pelaksanaan konsultasi publik;

g. pelayanan informasi dan dokumentasi sertapenyebarluasan informasi publik;

h. pengawasan penyelenggaraan kehumasan;

i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kehumasan;

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasansesuai dengan wewenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal52

(1) Subbagian Kebijakan Publik mempunyai tugas sebagaiberikut:a. menyusun rencana program ketja dan petunjuk teknis

di bidang kebijakan publik;b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;c. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan

melekat terhadap staf yang dibawahnya;d. membuat skala prioritas isu yang harus disampaikan

kepada publik;e. menentukan media yang lebih tepat digunakan sesuai

dengan situasi dan kondisi lokal, bentuk pesan yangakan disampaaikan dan ulasan cakupan wilayah yangmenjadi sasaran komunikasi;

f. membentuk kelompok ketja untuk menganalisis isu-isustrategis yang berhubungan dengan kebijakanpemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten yangberkembang di publik dan media massa;

g. menyelenggarakan pertemuan atau diskusi untukmensosialisasikan kebijakan publik;

h. menganalisis kemungkinan tetjadinya perubahan dandampak kebijakan yang dikeluarkan dengan mengikutiperkembangan berita, baik lokal, regional maupunintemasional;

i. melaksanakan inventarisasi jumlah media massa, baikcetak, elektronik maupun online;

j. mengklarifikasi pemberitaan melalui hak jawab, hakkoreksi dan advokasi;

k. melakukan monitoring media massa, baik cetak,elektronik dan online sebagai bahan pertimbanganpengambilan kebijakan;

I. mensosialisasikan kebijakan publik berupa cetakan,spanduk, pamflet, brosur, baliho, dan lain-lain serta

55

berupa video;m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh pimpinan.

(2) Subbagian lnformasi Publik mempunyai tugas sebagaiberikut;

a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan dibidang informasi publik;

b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada stafsesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

c. membina, memotivasi dan melakaukan pengawasanmelekat terhadap staf yang dibawahnya;

d. membentuk pusat layanan informasi publik dilingkungan pemerintah kabupaten;

e. membentuk newsroom untuk melaksanakan tugasmengumpulkan, mengelola, mendokumentasikan danmempublikasikan informasi publik;

f. menyusun data dan informasi strategis tentangkebijakan, program dan kegiatan;

g. menyusun materi ringkasan pemberitaan untuk mediamassa;

h. menghimpun berita aktual harlan pemberitaan mediamassa;

i. membuat opini/ advetorial untuk media massa;

j. me1aksanakan peliputan dan publikasi kegiatan internaldan eksternal di lingkungan pemerintah kabupatenmusi banyuasin;

k. mempublikasikan kebijakan, program dan kegiataninternal dan eksternal melalui media massa maupunmedia sosial;

I. membuat siaran pers;

m. melaksanakan konferensi pers atau jumpa pers;

n. menulis, menyunting dan memproduksi informasipublik;

o. menyusun dan mendistribusikan sajian berita dalambentuk foto, video dan berbagai artikel untukkebutuhan publik;

p. membuat konsep dan menyusun materi informasipublik yang akan dipublikasikan melalui teknologiinformasi milik Bagian Hubungan Masyarakat;

q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikanoleh pimpinan.

(3) Subbagian Hubungan Publik mempunyai tugas sebagaiberikut:a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan di

bidang hubungan publik;b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

56

bersama pemerintahberlandaskan prinsip

f.

i.

c. membina, memotivasi dan melakukan pengawasanmelekat terhadap staf yang dibawahinya;

d. membangun hubungan kerja dengan SKPD;e. menjalin hubungan kemitraan dengan badan-badan

publik negara;menjalin hubungan kemitraan dengan forumkehumasan pemerintah, pihak swasta, media massa,organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokohmasyarakat;

g. membentuk forum bakohumas SKPD, FKPD danperusahaan;

h. melaksanakan kegiatan seminar, konferensi danlokakarya;menyelenggarakan acara-acara khusus dan mengikutipameran;

j. memfasilitasi pengaduan masyarakat;k. melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;1. melaksankan pengadaan sarana dan prasarana

pendukung, pengelolaan sarana dan prasaranapendukung, pengelolaan informasi dan dokumentasi;

m. melakukan klarifikasi, penyimpanan dan pemeliharaaninformasi dan dokumentasi;

n. menghimpun dan menyusun naskah sambutan danpidato pimpinan;

o. melaksanakan forum dialogkabupaten dan masyarakatkemitraan;

p. membentuk kelompok kerja konsultasi publik untukmemperolehmasukan dalam memecahkan permaslahanyang timbul dalam melaksanakan urusan pemerintahandi lingkungan pemerintah kabupaten;

q. Membentuk kelompok kerja pusat penanganan krisis,pengawasan perkembangan situasi krisis dan pelaporanperkembangan krisis.

BABVKEDUDUKAN,URAIANTUGASDANFUNGSI

Alenia Ketujuh

SEKRETARIATDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMUSIBANYUASIN

Pasa153(1)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRDKabupaten merupakan unsur pelayanan terhadap DPRDKabupaten;

(2)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewansecara teknis operasional bertanggung jawab kepadaPimpinan DPRD melalui Ketua DPRD dan secara

57

administratif bertanggungjawab kepada Bupati melaluiSekretaris Daerah Kabupaten;

(3)Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakanadministrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yangdiperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuankeuangan Daerah;

(4)Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnyasebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (3)Peraturan Bupati ini, menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatanDPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yangdiperlukan oleh DPRD;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh pimpinan.

BABVISUSUNANORGANISASI

Pasal54

(1) Besaran Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiridari :a. Sekretaris Dewan;

b. Bagian Umum, membawahi :

1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;2. Subbagian Perlengkapan;3. Subbagian Rumah Tangga.

c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,membawahi:

1. Subbagian Risalah;2. Subbagian Persidangan;3. Subbagian Hukum dan Perundang-undangan.

d. Bagian Keuangan dan Anggaran, membawahi :

1. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;2. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan;3. Subbagian Perbendaharaan.

e. Bagian Hubungan Masyarakat danProtokol,membawahi:

1. Subbagian Informasi, Dokumentasi danPerpustakaan;

2. Subbagian Protokol;3. Subbagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat.

58

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRDsebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tercantum padaLampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkandari Peraturan Bupati ini.

BAB VIITATAKERJA

BagianKesatuSekretariat DPRD

Pasal55

(1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakanpelayanan administratif kepada pimpinan dan anggotaDPRD serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsiDPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamayat (1),Sekretaris DPRDmempunyai fungsi:

a. Pe1aksananurusan kegiatan kesekretariatan;b. penyelenggaraan kebijakan teknis administrasi kepada

pimpinan dan anggota DPRD;c. penyelenggaraan fasilitasi persidangan dan rapat-rapat

DPRD;d. penyelenggaraanurusan rumah tangga DPRD;e. pengelolaananggaran DPRDdan Sekretariat DPRD;f. penyelenggaraankoordinasi dan kerjasama antar lembaga;g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;

BagianKeduaBagianUmum

Pasal56

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusanketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian dan administrasiperlengkapan serta pengadaan barang dan jasa.

Pasal57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 56, BagianUmummempunyai fungsi :a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

dibidangumum;b. pe1aksanaanurusan tata usaha;c. penyelenggaraan urusan rumah tangga, rumah dinas dan

gedungDPRD;d. pengelolaanadministrasi kepegawaian;e. penyiapan fasilitas untuk keperluan persidangan dan rapat-

rapat;

S9

f. pengurusan kendaraan dinas dan barang inventarislainnya;

g. penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan pengadaanbarang dan jasa;

h. penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihangedung DPRD;

i. evaluasi dan pelaporan;j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan.

Pasal58

(1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugassebagai berikut :

a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dankepegawaian;

b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada stafsesuai dengan tugas pokok dan fungsi;


d. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuaidengan kewenangannya serta meneliti kelengkapanlampiran naskah dinas yang diperlukan;

e. mengagendakan dan membukukan sertamengklasiflkasikan surat masuk dan surat keluar;

f. menyelenggarakan tata usaha pimpinan dan anggotaDPRD;

g. memantau surat-surat masuk yang sifatnya perlupenanganan segera, mengendalikan sertamendistribusikan surat-surat keluar sesuai dengantujuan;

h. menyiapkan tempat menyimpan arsip;

i. menata arsip yang masih aktif maupun arsip yang nonaktif;

J. menyiapkan pelaksanaan pemusnahan arsip-arsip yangsudah melewati jangka waktu;

k. menghimpun data kepegawaian di lingkunganSekretariat DPRD;

1. melaksanaan kegiatan pembinaan pegawai;

m. memfasilitasi kegiatan peningkatan dan pengembangansumber daya manusia di lingkungan Sekretarlat DPRD;

n. melakukan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;o. menyiapkan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan

usul mutasi pegawai serta menyusun daftar urutkepangkatan;

p. menyiapkan daftar hadir harlan pegawai SekretariatDPRDdan membuat daftar rekapitulasi daftar hadir;

60

q. menyiapkan dan menyusun memori pelaksanaan tugasDPRDdan Sekretariat DPRD;

r. mengupayakan tindakan pertolongan pertama padakecelakaan keIja/kegiatan di lingkungan SekretariatDPRD;

s. menyiapkan sarana dan prasarana untuk pertolonganpertama pada kecelakaan keIja/kegiatan di lingkunganSekretariat DPRD;

t. melakukan koordinasi dengan unit keIja terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas;

u. menilai prestasi kerja staf, berdasarkan hasil keIja yangdicapai sebagai peningkatan karier;

v. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaKepala Bagian Umum tentang langkah dan tindakanyang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

w. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana program keIja dan kegiatan subbagian perlengkapan;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk teknis kepadastaf agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku sehinggatercapai efektifitas pelaksanaan tugas;


d. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuaidengan kewenangannya;

e. menghimpun data barang inventaris di lingkunganDPRDdan Sekretariat DPRD;

f. menyelenggarakan tertib administrasi barang inventaris;

g. mengatur penggunaan barang dan perlengkapan;

h. menyelenggarakan tender pengadaan barang danperlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. membuat analisis kebutuhan perlengkapan, barang danjasa;

j. menyusun usulan pengadaan barang perlengkapan dilingkungan DPRDdan Sekretariat DPRD;

k. melakukan koordinasi dengan unit keIja terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas;

1. menilai prestasi keIja staf, berdasarkan hasil keIja yangdicapai sebagai peningkatan karier;

61

m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaKepala Bagian Umum tentang 1angkah dan tindakanyang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

n. menyusun dan menyampaikan 1aporan pe1aksanaantugas;

o. me1aksanakan tugas-tugas kedinasan 1ainnya yangdiberlkan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas sebagaiberikut:

a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan subbagian rumah tangga;

b. membagi tugas dan memberlkan petunjuk kepada stafsesuai dengan tugas pokok dn fungsi;

c. membina, memotivasi dan me1akukan pengawasanme1ekat terhadap staf yang dibawahinya;


e. menyiapkan fasilitas untuk keperluan rapat-rapat ataupertemuan, penataan ruangan, peralatan keIja, kursidan sound system;

f. mengurus keperluan rumah tangga DPRD danSekretarlat DPRD;

g. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban dankeamanan kantor, mess dan rumab dinas DPRD;

h. menyediakan kebutuhan rumah tangga kantor, messdan rumah dinas DPRD;

i. menyiapkan konsumsi rapat dan pertemuan yangdise1enggarakan oleh DPRDdan Sekretarlat DPRD;

j. meme1ihara dan mengatur pemakaian kendaraan dinasDPRDdan Sekretarlat DPRDbeserta ke1engkapannya;

k. me1akukan koordinasi dengan unit keIja terkait untukke1ancaran pe1aksanaan tugas;

1. menilai prestasi keIja staf, berdasarkan hasil keIja yangdicapai sebagai peningkatan karler;

m. memberlkan saran dan pertimbangan teknis kepadakepala Bagian Umum tentang 1angkah dan tindakanyang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

n. menyusun dan menyampaikan 1aporan pe1aksanaantugas;

o. me1aksanakan tugas-tugas kedinasan 1ainnya yangdiberlkan oleh Kepala Bagian Umum.

Bagian Ketiga

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Pasal59

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, mempunyai

62

tugas pokok mengatur pelaksanaan persidangan dan rapat-rapat, mencatat hasil rapat, membuat risalah serta menyusunKeputusan DPRDdan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 59, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan,mempunyai fungsi:a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

dibidang persidangan dan perundang-undangan;

b. perumusan dan pembuatan risalah rapat-rapat DewanPerwakilan Rakyat Daerah;

c. penyiapan rancangan agenda rapat dan agenda kegiatanDPRD;

d. pemantauan pelaksanaan sidang dan rapat-rapat DPRD;

e. penyusunan rancangan keputusan DPRD dan KeputusanPimpinan DPRD;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

g. mengkoordinir seluruh kegiatan Kepala Sub Bagiandibawah kewenangan bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;

h. koordinasi dengan berbagai pihak terkait mengenai jadwalrapat, peserta rapat, pokok bahasan rapat, perlengkapanrapat dan hasil-hasil rapat;

i. menyelenggarakan dan menyiapkan pembuatan peraturanperundang-undangan khususnya produk hukum Daerah;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehpimpinan.

Pasal61

(1) Subbagian Risalah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana program keIja dan kegiatan SubBagian Risalah;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf agarmelaksanakan tugas sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku, sehinggatercapai efektifitas dan efisien pelaksanaan tugas;

c. membina, memotivasi dan melakukan pengawasanmelekat terhadap staf yang dibawahnya;


e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan koordinasi urusan risalah;

f. mengumpulkan data-data bahan referensi danperaturan perundang-undangan untuk keperluanpenyusunan risalah, ikhtisar dan resume rapat atau

63

sidang yang diselenggarakan oleh DPRD;

g. mengkaji, meneliti dan mengevaluasi permasalahanyang akan dibahas oleh masing-masing komisi;

h. membuat notulen, catatan dan kesimpulan rapat atausidang;

i. merumuskan dan menyusun risalah dan ikhtisar rapatatau sidang;

j. menyiapkan dan menyusun laporan hasiI peninjauanAnggota DPRD;

k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas;

I. meniIai prestasi kerja staf, berdasarkan hasiI kerja yangdicapai sebagai bahan peningkatan jenjang karier;

m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaKepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangantentang langkah-langkah dan tindakan yang dianggapperlu diambil dalam bidang tugasnya;

n. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh pimpianan.

(2) Subbagian Persidangan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan SubBagian Persidangan;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf agarmelaksanakan tugas sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku sehinggatercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;



e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan koordinasi urusan persidangan;

f. mengkoordinasikan jadwal dan agenda persidangankepada pimpinan DPRD;

g. membantu menyiapkan rancangan penyusunanprogram kerja dan kegiatan DPRD;

h. menyiapkan bahan dan agenda rapat;i. mengumpulkan dan menyiapkan serta

mendistribusikan bahan-bahan rapat;

j. menyiapkan bahan-bahan administrasi yangdibutuhkan serta ikut mendampingi kegiatan DPRD;

k. menyiapkan daftar hadir rapat-rapat DPRD;

I. menyiapkan bahan agenda perjalanan DPRD;

64

m. menyiapkan bahan pelaksanaan pelantikan plmpmandan anggota DPRD;

n. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasilpeninjauan anggota DPRD;

o. menyiapkan bahan keperluan pada waktupenyelenggaraan rapat-rapat;

p. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas;

q. menilai prestasi kerja staf, berdasarkan hasil kerja yangdicapai sebagai peningkatan karier;

r. memberikan saran-saran dan pertimbangan tekniskepada Kepala Bagaian Persidanagan dan Risalahtentang langkah dan tindakan yang perlu diambil olehKepala Bagian Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;

s. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

t. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian. Hukum dan Perundang-Undangan mempunyaitugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan SubBagian Hukum dan perundang-Undangan;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf agarmelaksanakan tugas sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku sehinggatercapai efektifitas pelaksanaan tugas;



e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan koordinasi urusan hukum danperundang- undangan;

f. menyiapkan literatur dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai bahan pembahasanrancangan peraturan daerah dan produk hukumlainnya;

g. menginventarisir dan mendokumentasikan produk-produk hukum yang telah ditetapkan;

h. memberikan pelayanan penyediaan peraturanperundang-undangan yang dibutuhkan dalam rangkamendukung kegiatan DPRD;

i. menyiapkan bahan dalam rangka penge101aanproduk-produk hukum yang dibahas dalam rapat komisi dansidang DPRD;

j. memfasilitasi penyiapan rancangan peratuan daerahyang berdasal dari inisiatif DPRD;

65

k. meneliti naskah dinas permohonan pengesahan danproduk hukum yang diterbitkan oleh DPRD kepadaBupati;

1. mendistribusikan peraturan daerah dan peraturanperundang-undangan lainnya kepada pimpinan danKomisi DPRD;

m. melakukan koordinasi dengan unit keIja terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas;

n. menilai prestasi keIja staf, berdasarkan hasil keIja yangdicapai sebagai bahan peningkatan karier;

o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaKepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangantentang langkah-Iangkah dan tindakan yang perludiambil dalam bidang tugasnya;

p. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh pimpinan.

Bagian KeempatBagian Keuangan Dan Anggaran

Pasal62

Bagian Keuangan dan Anggaran mempunyai tugasmelaksanakan administrasi keuangan dan anggaran, antaralain meliputi Surat Perintah Pembayaran dan Surat PerintahMembayar, menyusun laporan keuangan DPRD danSekretariat DPRD serta membuat laporan pertanggungjawabanadministrasi keuangan perjalanan dinas Pimpinan danAnngota DPRD serta Staf DPRD.

Pasal63

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal62, Bagian Keuangan dan Anggaran mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknisdibidang keuangan;

b. penyusunan rencana keIja anggaran DPRD danSekretariat DPRD;

c. pelaksanaan administrasi keuangan DPRDdan SekretariatDPRD antara lain meliputi surat perintah pembayaran dansurat perintah membayar;

d. penyusunan laporan keuangan DPRD dan SekretariatDPRD;

e. penysunan laporan pertanggungjawaban administrasipeIjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta stafDPRD;

f. evaluasi dan pelaporan;

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olehpimpinan.

66

Pasal64

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugaspokok sebagai berikut :

a. menyusun rencana program ketja dan kegiatan SubBagian Perencanaan dan Anggaran;


c. membina, memotivasi, dan melakukan pengawasanmelekat terhadap staf yang dibawahinya;


e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan koordinasi urusan anggaran;

f. menyiapkan bahan penyusunan Rencana KetjaAnggaran (RKA)dan Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPA)DPRDdan Sekretariat DPRD;

g. merumuskan dan menyusun Rencana Ketja Anggaran(RKA)dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran(DPPA)Dengan PRD dan Sekretariat DPRD;

h. melakukan pengendaalian terhadap penyelenggaraananggaran;

i. melakukan pemantauan terhadap perkembanganpenggunaan anggaran;

j. melakukan koordinasi dengan unit ketja terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas;

k. menilai prestasi ketja staf, berdasarkan hasil ketja yangdicapai sebagai bahan peningkatan karier;

1. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaKepala Bagian Keuangan tentang langkah-Iangkah dantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

m. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

n. melaksanakan tugas-tugas lain kedinasan lainnya yangdiberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugassebagai berikut :a. menyusun rencana program ketja dan kegiatan subbagian verifikasi dan pembukuan;


c. pembina, memotivasi dan melakukan pengawasanmelekat terhadap staf yang dibawahinya;


e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan koordinasi urusan verifikasi danpembukuan;

67

f. me1akukan koordinasi dengan unit keIja terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas;

g. menilai prestasi keIja staf, berdasarkan hasil keIja yangdicapai sebagai bahan peningkatan karier;

h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadakepala bagian keuangan tentang langkah-langkah dantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

1. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

j. me1aksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas sebagaiberikut:

a. menyusun rencana program keIja dan kegiatan SubBagian Perbendaharaan;


c. membina, memotivasi, dan melakukan pengawasanmelekat terhadap staf yang dibawahinya;


e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan koordinasi urusan perbendaharaan;

f. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan serta barangdan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluarandan diketahui atau disetujui PPTK;

g. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TUdan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

h. menyiapkan SPM;

i. melakukan verifikasi terhadap pengajuan dana yangdipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran;

j. menyiapkan laporan keuangan;k. me1aksanakan akuntansi keuangan;

1. melakukan koordinasi dengan unit keIja terkait untukkelancaran tugas;

m. menilai prestasi keIja staf, berdasarkan hasil keIja yangdicapai sebagai bahan peningkatan karier;

n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaKepala Bagian Keuangan tentang langkah-langkah dantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

o. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh pimpinan.

68

Bagian KelimaBagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol

Pasa165

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, mempunyai tugasmelaksanakan pelayanan informasi, hubungankemasyarakatan dan keprotokolan da1am rangka tugas danfungsi DPRD, mengelola perpustakaan dan dokumentasi sertamemfasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat yang ditujukankepada DPRD;

Pasa166

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da1amPasa1 65, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokolmemempunyai fungsi :a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis

dibidang hubungan masyarakat dan protokol;

b. pengadaan, penghimpunan, pendokumentasian data danpelayanan informasi kegiatan DPRD;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga,masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatanlainnya;

d. pemberian pelayanan dan memfasilitasi aspirasimasyarakat yang ditujukan kepada DPRD;

e. pelaksanaan eva1uasi dan pelaporan;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olehSekretarls DPRDsesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasa167

(1) Subbagian Informasi dan Perpustakaan mempunyai tugassebagai berikut :

a. menyusun rencana program keIja dan kegiatan SubBagian Informasi, Dokumentsi dan Perpustakaan;




e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan koordinasi urusan informasi,dokumentasi dan protokol;

f. menghimpun data dan informasi sesuai dengankebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaantugas;

g. memberikan layanan informasi yang dibutuhkan olehpimpinan dan Anggota DPRD serta masyarakat sesuaidengan kebutuhannya;

69

h. menyiapkan bahan pemberitaan kegiatan DPRD untukdisebarluaskan;

i. memelihara hubungan kemitraan dengan wartawan baikmedia cetak maupun elektronik;

J. mengadakan kerjasama dengan lembaga publik danlembaga informasi lainnya dalam mempublikasikankegiatan DPRD.

k. menghimpun dan menyimpan bahan dokumentasikegiatan dewan;

1. mendokumentasikan kegiatan rapat-rapat persidangandalam bentuk audio visual;

m. menyusun dan memelihara berkas biodata DPRD;

n. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas;

o. menilai prestasi kerja staf, berdasarkan hasil yangdicapai sebagai bahan pertimbangan peningkatan karier;

p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaKepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoltentang langkah-Iangkah dan tindakan yang perludiambil dalam bidang tugasnya;

q. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Protokol mempunyai tugas pokok sebagaiberikut:a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan Sub

Bagian Protokol;

b. membagi tugas dan memberikan petunjuk teknis kepadastaf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;


d. memaraf atau menandatanganinya naskah dinas sesuaidengan kewenangannya;

e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjukteknis pelaksanaan koordinasi urusan keprotokolan;

f. mengatur persiapan upacara, rapat, sidang danpertemuan DPRDyang bersifat protokoler;

g. menyelenggarakan tata tertib penerimaan tamuPimpinan dan Anggota DPRD;

h. menyiapkan administrasi dan mengatur acaraperjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sertasekretariat DPRD;

i. mengkoordinasikan dan mengkonfirmasikanpenyusunan jadwal acara dan agenda kegiatan DPRD;

70

j. menyiapkan cinderamata yang diperlukan untukkunjungan tamu-tamu dari luar daerah;

k. memonitoring kelancaran acara dan kegiatan-kegiatanDPRD;

1. membuat rekapitulasi kegiatan DPRD;

m. melakukan koordinasi dengan unit keIja terkait untukkelancaran tugas;

n. menilai prestasi keIja staf, berdasrkan hasil keIja yangdicapai sebagai bahan peningkatan karier;

o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaKepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoltentang langkah-langkah dan tindakan yang perludiambil dalam bidang tugasnya;

p. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat mempunyaitugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana program keIja dan kegiatan SubBagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat;

b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada stafsesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;



e. menyiapkan bahan bahan penyusunan pedoman danpetunjuk teknis pelaksanaan koordinasi urusanpelayanan aspirasi masyarakat;

f. Mencatat aspirasi masyarakat yang disampaikan keDPRD baik melalui unjuk rasa maupun melalui mediacetak dan elektronik;

g. memfasilitasi penyaluran aspirasi masyarakat ke DPRDsesuia dengan bidang tugasnya;

h. mengkoordinasikan dengan dinas atau instansi yangterkait dengan permasalahan yang disampaikanmasyarakat;

i. melakukan koordinasi dengan dinas atau instansi yangterkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

j. menilai prestasi keIja staf, berdasarkan hasil keIja yandicapai sebagai bahan peningkatan karier;

k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaKepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoktentang langkah-langkah dan tindakan yang perludiambil dalam bidang tugasnya;

71

1. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaantugas;

m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yangdiberikan oleh pimpinan.

BABVIIIKEPEGAWAlAN

Pasal68

(1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.(2) Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan kepala Sub Bagian

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulSekretaris Daerah;

(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatansebagaimana dimaksud ayat (I) dan ayat (2) sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Eselonering Jabatan di Sekretariat Daerah adalah sebagaiberikut:

a. Sekretaris Daerah, adalah jabatan ese10n ILa ataujabatan pimpinan tinggi pratama;

b. Asisten, Staf Ahli Bupati adalah jabatan eselon II.batau jabatan pimpinan tinggi pratama;

c. Kepala Bagian adalah jabatan eselon lILa atau jabatanadministrator;

d. Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV.a ataujabatan pengawas.

Pasal69

(1) Sekretaris DPRDdiangkat dan diberhentikan oleh Bupati.(2) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRDmelalui Sekretaris Daerah.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatansebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Eselonering Jabatan di Sekretariat DPRD adalah sebagaiberikut:a. Sekretaris DPRD, adalah jabatan eselon ILb atau

jabatan pimpinan tinggi pratama;b. Kepala Bagian adalah jabatan eselon lILa atau jabatan

administrator;c. Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV.a atau

jabatan pengawas.

72

BAB;I~~jKETENTUANPENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka PeraturanBupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokokdan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (BeritaDaerah Nomor 2 Tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015)dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

-;PasllJJ1JI

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayupada tanggal ,~\)ese",ber 2016

~t~Mwm~~l)_~DAVID B.J. SIREGAR

Diundangkan di Sekayupada tanggal ~ Oesernber 2016

PIt. SEKRETA S DAERAHKABUPATEN I BANYUASIN,

BERITADAERAHKABUPATENMUSIBANYUASINTAHUN2016 NOMOR66

BAGAN STRUKTUR OROANISAS!SEKRETARIAT DAERAH KABUPAT~N MUS! BAYUASIN

LampiranI : Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor 51:; Tahun 2016Tanggal : \9 OeS€mber- 20!6

BUPATI

WAKIL BUPATI

SEKRETARIS

I . IDAERAB

STAF ABLI BUPATI STAF ,ABLI SUPATIBlDABG

S1'AF ABLI SUPATI

BUKUM. POLITIK DAlIBIDAlIG SIDAlfG

PEMERINTABABPEIlDIAlfGUl'lAB KEUAlIGAlf

r 1

ASISTEN BIDAlIG ASISTEN BmAllG ASIBTJ!3I BmAllG

PEllIERINTABAB DAlI PEREKONOMIAB DAB ADMINISTRASI tIMlJII(

KESEJAB'fI!:RAAN RAKYAT PEIIIBAIIGmlANI I

I I T I r I I I

BA(11AN BAGIAlf BAGIAlf IlAGIAlf BA(11Aif BAGIAlf SAGIAN BAGIAlf BAGIjUf BAGIAlf BAGIAlf BAGIAlf

Adminjstrasi Pengelola Layanan HuI<1m Organisasi KeuanganT~ta Protokol Ke~ahteraan Penyelesaian Pembangunan &

Umumdan Data dan Pengadaan Hubungan

Pemerintahan Rakyat ~batasan Perlengkapan SistemMasyarakat

PereImnomian Informasi

I I ,...--J ----' .----' .

SubbagiaD. SubbaglaD. BubbagIaD BubbagIaD. Subbaglaa Sub••••••••• Sub ••••••• SubbagIaD SubbagIaD SubbaglaD.

Pembmaan PeralUranTata Tata Usaha Ke~ahteraan l'l1nyelesaian SubbagIaD

Sub~ Pelayanan Kelembagaan Perencafl8an Kebijakan

Pemerlntahan Pimpinan BatasData dan Perundang &Anggaran P\1blik

Umum Aqm.TataUsaha ~mpetens -Undangan

Pembangunan

&'NJagign SubbagIaD Sub_ Su"- s••••••••• 8ubbagIaD BubbagiaD. f:'lu»olll'D.

Subbaglau BubbaglaD. -- Hukum Ketatalaksa-Peqmgkat Fisik &

8ubbagiaD.Analisls Kebut\1han

PengelDIaan Dan l3ant\Jan naan& verilikaSi & Infonnasi

D~ TataAeara& Keagamasn I- Administrasi _dan Data dan Penyelesaia Huk\Un P\1blikUpacara frasarana

PerekQl10mian "'" lnfonoasi Sanggah Kepegawaian Pembukuan

SabJ>oglaa SubbagIaD BubbagiaD. 8ubbagIaD ~

__Sub ••••••••• Sub••••••• 8ubbagIaD SubbaglaD. Su~

8ubbaglan Infrastruktur Pelelangan Dokujnen AnalisisPengembangan Pelayanan P,mgawasan SDA. Energi, Rumah Tangga

Aimtansi

WjlayahTeknologi ta~ Jahatan& - Hul!ungan

Keprotokolan Sosial dan dan Infonnasidan

Hnkum Beban KeIja P\1blik

Budaya Peme1iharaan PerusahaanPelanorao

BAGAN STR~TURORGANISA$1SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAK:YATDAERAH

KABUPA~ IlI1USI BAYUASI1'{

l-ampiran D : Peraturan Bupati lI/Iul!!iBanyuasinNo~r '7b Tahun 2016Ta~ : \9 oere>1ber 2016

SEKRETARIAT DPRD lie

I{AJIUPATEN MUSl BANYUASIN

IMGlAN BAGl:AN BAGlAN

BAGlAN

Umum Persidangan dan Hubungan MasyarakatPerundang-Undangan Keuangan dan Anggaran dan Protokol

SubbagiaD Subb~ Subb~ SubbagIaD

- Tata Usaha dan - Ris!!lah ~ Perencanaan dan - lnformasi, DokumentasiKepegawaian Anggaratl dan Perpustakaan

Subbagian Subb~ SubbagIaD Subbagiaa- Pedengkapan - Persid/lIlgan ~ Verifikasicj.an - Protokol

Pembukuan

Subbagian Subb~ Subb~ SubbagiaD- Rumah Tangga - Hukum dan Perundang- ~ Perbendaharaan - pelayanan dan Aspirasi

Undangan Masyarakat

DAVID B.J. SIREGAR

Documents

BUPATI MUSI BANYUASIN...tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Susunan Organisasi, Uraian