Click here to load reader

BUPATI NGAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI · PDF filepembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai ... sepanjang dibutuhkan dan setelah disepakati oleh Pemilik serta

  • View
    351

  • Download
    18

Embed Size (px)

Text of BUPATI NGAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI · PDF filepembentukan dan pengelolaan Badan...

BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWINOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANGBADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahandesa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkanpendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomimasyarakat perdesaan dapat didirikan badan usaha ekonomi desasesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;

b. bahwa untuk kepastian hukum dan keseragaman tata carapembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaisarana untuk menumbuh kembangkan kegiatan perekonomianmasyarakat di pedesaan, perlu diatur pedoman pembentukan danpengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

c. bahwa pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desaadalah dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Pasal 2 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b serta huruf c, maka perlu membentukPeraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

7. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4724);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4756).

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecildan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Rebublik IndonesiaNomor 4866);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuantentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengesahan,Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentangBadan Usaha Milik Desa ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2006 tentangPedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja PemerintahDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor08);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 34 Tahun 2011tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten NgawiTahun 2011 Nomor 34);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2006tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah KabupatenNgawi Tahun 2006 Nomor 11);

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

danBUPATI NGAWIMEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dantugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.4. Bupati adalah Bupati Ngawi.5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenNgawi.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerahKabupaten di wilayah Kabupaten Ngawi.

7. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayahkerjanya meliputi desa-desa dan kelurahan di wilayah KabupatenNgawi.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada diKabupaten Ngawi.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalammengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dandihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desasebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

11. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintah di Desayang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi.

12. Perangkat Desa adalah unsur staf membantu kepala Desa danPerangkat Desa lainnya.

13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPDadalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalampenyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan desa.

14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk olehmasyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitraPemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yangdibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes,adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desayang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan olehpemerintah desa dan masyarakat.

17. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomidesa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok,perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

18. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dariKekayaan Asli Daerah, dibeli atau diperoleh atas beban AnggaranPendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yangsah.

19. Perusahaan desa adalah perusahaan yang didirikan denganperaturan desa yang modal seluruhnya atau sebagian merupakankekayaan desa yang dipisahkan.

20. Pemilik BUMDes yang selanjutnya disebut Pemilik adalahpemerintah desa atau pemerintah desa bersama pihak lain yangmemiliki modal pada BUMDes.

21. Pihak lain adalah pihak swasta atau masyarakat diluar pemerintahdesa.

22. Pengurus BUMDes yang selanjutnya disebut Pengurus adalahPengawas BUMDes dan Direksi BUMDes sebagai unsurpenyelenggara BUMDes.

23. Pengawas BUMDes yang selanjutnya disebut Pengawas adalahpengawas BUMDes.

24. Direksi BUMDes yang selanjutnya disebut Direksi adalah DireksiBUMDes.

25. Pelaksana Operasional adalah manajer unit, kepala bagian danstaf yang berasal dari masyarakat desa yang memiliki kemampuan,kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.

26. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnyadisebut AD ART adalah aturan tertulis yang dibuat dan disepakatibersama oleh pengurus yang berfungsi sebagai pedoman dalammengambil kebijakan dan mengelola BUMDes dalam rangkamencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

27. Modal adalah harta benda berupa uang atau barang yang dapatdigunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaanBUMDes.

28. Modal Dasar adalah nilai mo

Search related