4
BUPATI PURWAKARTA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 9 TAHUN 2013 TENTANG HONORARIUM NARASUMBER, PENCERAMAH, TENAGA PENDAMPING, OFFICIAL, PEMBINA DAN PESERTA PADA KEGIATAN DI LINGKUP BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN SETDA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013 BUPATI PURWAKARTA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan bagi para Narasumber, Penceramah, Tenaga Pendamping, Official, Pembina dan Peserta pada kegiatan yang ada di lingkup Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Purwakarta perlu diberikan honorarium; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Honorarium Narasumber, Penceramah, Tenaga Pendamping, Official, Pembina dan Peserta pada kegiatan di lingkup Bagian Kesra Setda Kabupaten Purwakarta Tahun 2013; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851) ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355 ); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66 TLNRI nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( LNRI tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4436); 7. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI nomor 4575); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);

BUPATI PURWAKARTA - SISKUMDAbagianhukum.purwakartakab.go.id/wp-content/uploads/2014/06/PERBUP... · bupati purwakarta peraturan bupati purwakarta nomor : 9 tahun 2013 tentang honorarium

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BUPATI PURWAKARTA - SISKUMDAbagianhukum.purwakartakab.go.id/wp-content/uploads/2014/06/PERBUP... · bupati purwakarta peraturan bupati purwakarta nomor : 9 tahun 2013 tentang honorarium

BUPATI PURWAKARTA

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG

HONORARIUM NARASUMBER, PENCERAMAH, TENAGA PENDAMPING, OFFICIAL, PEMBINA DAN PESERTA

PADA KEGIATAN DI LINGKUP BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN SETDA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan bagi para

Narasumber, Penceramah, Tenaga Pendamping, Official, Pembina dan Peserta pada kegiatan yang ada di lingkup Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Purwakarta perlu diberikan honorarium;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Honorarium Narasumber, Penceramah, Tenaga Pendamping, Official, Pembina dan Peserta pada kegiatan di lingkup Bagian Kesra Setda Kabupaten Purwakarta Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66 TLNRI nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( LNRI tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4436);

7. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);

Page 2: BUPATI PURWAKARTA - SISKUMDAbagianhukum.purwakartakab.go.id/wp-content/uploads/2014/06/PERBUP... · bupati purwakarta peraturan bupati purwakarta nomor : 9 tahun 2013 tentang honorarium

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM NARASUMBER,

PENCERAMAH, TENAGA PENDAMPING, OFFICIAL, PEMBINA DAN PESERTA PADA KEGIATAN DI LINGKUP BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013.

Pasal I Honorarium dimaksudkan untuk memberikan penghargaan bagi para

Narasumber, Penceramah, Tenaga Pendamping, Official, Pembina dan peserta pada kegiatan di lingkup Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Purwakarta.

Pasal 2 Besaran Honorarium Narasumber, Penceramah, Tenaga Pendamping,

Official, Pembina dan Peserta adalah sebagai berikut : a. Narasumber pada kegiatan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan adalah

sebesar : - Narasumber 1 : Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) / kegiatan - Narasumber 2 : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) / kegiatan

b. Penceramah pada kegiatan Hari-hari Besar Islam adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / kegiatan

c. Penceramah pada kegiatan Taraweh Keliling adalah sebesar : - Penceramah 1 : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / kegiatan - Penceramah 2 : Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) /

kegiatan

9. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara / Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83 TLNRI nomor 4738);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2013.

Page 3: BUPATI PURWAKARTA - SISKUMDAbagianhukum.purwakartakab.go.id/wp-content/uploads/2014/06/PERBUP... · bupati purwakarta peraturan bupati purwakarta nomor : 9 tahun 2013 tentang honorarium

d. Penceramah pada kegiatan Peringatan HUT RI adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / kegiatan

e. Penceramah pada kegiatan Pembinaan Guru Ngaji, MUI Desa/Kelurahan dan MUI Kabupaten Se-Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / kegiatan

f. Narasumber pada kegiatan Pembinaan Pengurus Pondok Pesantren, Majlis Ta’lim dan Mesjid sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / kegiatan

g. Penceramah pada kegiatan Silaturahmi Ulama dan Umaro sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / kegiatan

h. Penceramah dan Narasumber pada kegiatan Pelatihan Manajemen Pondok Pesantren sebesar : - Penceramah : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / kegiatan - Narasumber : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / keegiatan

i. Tenaga Pendamping pada kegiatan Penunjang Kegiatan Komisi Penanggulangan Aids (KPA) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / kegiatan

j. Official, Pembina dan Peserta pada kegiatan Penyelenggaraan STQ sebesar : - Official dan Pembina : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah) / kegiatan - Peserta : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) / kegiatan

Pasal 3 (1) Narasumber 1 sebagaimana pasal 2 huruf a adalah Pejabat

Pemerintah Daerah Purwakarta, sedangkan Narasumber 2 adalah tokoh seni dan budaya serta tokoh seni musik etnik yang dianggap bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap motivasi masyarakat untuk berpartisifasi dalam program pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

(2) Penceramah dan Narasumber sebagaimana pasal 2 huruf b, c, d, e, f, g dan h adalah Penceramah Tokoh Agama dan Tokoh Bangsa yang berasal dari luar kota yang dianggap bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap motivasi masyarakat untuk berpartisifasi dalam program pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

(3) Tenaga Pendamping sebagaimana pasal 2 huruf i adalah Tenaga Pendamping Pengelola Program Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Purwakarta.

(4) Official, Pembina dan Peserta sebagaimana pasal 2 huruf j adalah Official, Pembina dan Peserta untuk kegiatan STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4 Honorarium Narasumber, Penceramah, Tenaga Pendamping, Official,

Pembina dan Peserta sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan batasan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

Pasal 5 Sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun

Anggaran 2013

Page 4: BUPATI PURWAKARTA - SISKUMDAbagianhukum.purwakartakab.go.id/wp-content/uploads/2014/06/PERBUP... · bupati purwakarta peraturan bupati purwakarta nomor : 9 tahun 2013 tentang honorarium

Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempataannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di : Purwakarta pada tanggal : 15 Pebruari 2013

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal …………………….. Plh SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DR. ANDRIE CHAERUL, MSc

Tembusan disampaikan kepada : 1. Yth, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta; 2. Yth, Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta; 3. Yth, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Purwakarta.