BUPATI TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT bupati teluk wondama provinsi papua barat peraturan bupati

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BUPATI TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT bupati teluk wondama provinsi papua barat peraturan bupati

Halaman 1

BUPATI TELUK WONDAMAPROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMANOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan FungsiSerta Tata Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentangPembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten SorongSelatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi,Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, KabupatenKaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat,Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondamadi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4245) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

Halaman 2

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepblikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsisebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentangPedoman Nomenklatur Perangkat Daerah BidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);

9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan UnitKerja Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan BidangPersandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 1314);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur PerangkatDaerah Bidang Komunikasi dan Informatika (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor26/PERMEN-KP/2016/ tentang Pedoman NomenklaturPerangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat DaerahProvinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan UrusanPemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);

Halaman 3

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor43/Permentan/OT.010/8/2016 Tahun 2016 TentangPedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas UrusanPangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi danKabupaten/Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 1330);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian DinasKesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan KeluargaBerencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentangPedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diProvinsi, Kabupaten dan Kota;

15. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi danKabupaten/Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 1906)

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (BeritaDaerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJADINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Halaman 4

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahanoleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahmenurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomiseluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang DasarRepublik Indonesia Tahun 1945.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusanPemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.

5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

6. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.

8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah SekretarisDaerah Kabupaten Teluk Wondama.

9. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalahpelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknispenunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapadistrik.

11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajibdiselenggarakan oleh semua Daerah.

12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajibdiselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimilikiDaerah.

13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepadaDaerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerahprovinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagianUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

14. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhandasar warga negara.

15. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas KepalaDaerah.

16. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 5

17. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia.

18. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dandiberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

19. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalamrangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

20. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yangmenunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorangPegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalampelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilantertentu secara mandiri.

21. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenanganmengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeriberdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebutstandar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimalyang harus dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil dalammelaksanakan tugas jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin olehkepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawabkepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Halaman 6

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TIPE A

Paragraf 1Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, terdiridari :a. Kepala Dinas ;

b. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub bagian umum dan kepegawaian;

2) Sub bagain keuangan dan aset;

3) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

c. Bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas hidup keluarga,membawahkan :

1) Seksi pemberdayaan perempuan bidang pendidikan danpelatihan organisasi perempuan;

2) Seksi pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politikdan hukum;

3) Seksi pemberdayaan perempuan

d.