"

" .

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERA TURAN BUP ATI MUSI BANYUASIN ,

NOMOR Z-S TAHUN 2007

TENTAt'l'G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEJ'liGELOLA KEUAi"iGAl"iDAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BAi'liYUASL"i

DENGAN RAHMAT TUlLc\NY ANG MAHA ESA

BlJPATI MUSI BA.!'liYUASIN,

.,

Menimbang

Mengingat

a, bahwa dengan telah disahkannya Peratul'an DilCrah Kabupalcn iVlusiBanyuasir NomoI' 21 Tahlln 2007 Pemberitllkan OJ'g~l\i"~.)j BadanPengelola Keuangan dan Asel Daerah Kabupaten Musi Ballyuasili, makaperlu diatur dan ditetapkan Peraluran pe1aksanaaIUlya;

b. bahwa berdasar&1n perlimbangan scbagaimana dimaksud dabm hurllf a,perlll menetapkan Peratllran Bupati tentang penjabaran Tug"" Pokok danFungsi Badan Pengelohan Keuangan dan Asel Daerah Kabupalcn MusiBanyuasin.

L Undang. 'Dnelang NomoI' 28 Tabun 1959 tentang Pcmbenlubn DaerahTingkat II dan Kotaprajll di Sumatera Selatan (Lemh"ran NegaraRepubHk Indonesia Tahun 1959 NomoI' 73, Tambahan LcrnharanNegara Republik Indonesia Nomor 1&21)j

2. Undang. lJndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AlasUndang - Undang NomoI' g Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara R~publik Indonesia Tahun 1999Nomor 169, 'famhahan Lembaran Negal'a Republik Indonesia NomoI'3890);

3. Unclang - Undang NomOI 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan L~mbaran Negara Republik Indonesia NomoI' 4286);

4. Undang - Undang NomoI' 1 Tahun 2004 tentang PCl'bendaharaan Negara(Lembaran Negtu'a Republik Indonesia Tahun 2004 NomoI' 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 4355);

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiarahun 2004 NomoI' 53, Tambahan Lemharan Nega!'a RepublikIndonesia Nomor 4389);

6. Undang - lJndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan T'lnggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahal1 Lembal'anNegara Repu'olik Indollesi<:NomoI' 4400);

7. Undang - Undang NomoI' 32 Tahun 2004 tClltang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negaru Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tamhahan Lembaran Negara Rcpublik hldonesia NomoI' 4437);

.,

Menetapkan

2

8. Undang - Ulldang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang hTimbanganKeuangan antMa Pemerintah Pusat dan Pemerin!llban DaG"'-.!>(1.emharanNegura Republik Indonesia Tahun 2004 NomoI' i26, .LliniJahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah NomoI' 6 Tahun 1988 tcntang LoorciinasiK"giatllll Instansi Pem"rintah di Da"rah (Lembaran l'kgWl P."]mblikIndonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tamhahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3373);

10. Peraturan PemerintaiJ i\iomor 8 Tahun 2003 tenlang PedomallOrganisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Negara RepubJik IndonesiaTahun 2003 Nomor:4 Tamhahan Lemhuran Negara 4262);

11. Peraturan Pemerintah NomoI' 24 Tahun 200S tentang Stanciar AkunlansiPernerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahml 2005 Nomor49);

12. Peraturan Pemerintah NomoI' 58 Talmn 2005 [enlang PengeioiaanKeuangan Daerall (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140);

13. Peraturan Pemerintah NomoI' 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan PengawGsan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Neg'lra Repubiik Indonesia Nomor 4593):

14. Peratm'an Me~teri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 teniangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2007tcntang Pembentukan Organisasi Badan Pengclola KClwngnn dan AselDaerah Kabupaten Musi Banyuasin. (Lembaran Daerah KabupatcnMusi Banyuaf,in '{ahun 2007 Nomor 21 )

ME.MUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANGPENJABARAN TUGAS POKOK DA>."\ FUNGSI HAnANPENGELOLA KEUN'iGill'i.Dill'iASET DAERAlI KABUPATENMUSI BANYUASIN.

BAH 1

KE'fENTUA1'i lJJvlUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bup<lti llli yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Pemerintahan Caerah adalah Penyelenggara Urusan Pemeriniah OlenPemerintalt dacrah dnn DPRD menumt nZ8S o!ono'n; dnn tugaspemhantuan dengan pri.nsip otonomi seluas-Iuasllya lialam sistenl danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksuddalarn Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bllpali danPerangkat uaerah sebagai unsurpenyelenggara Perner.intah daerah;

3

4. Dewan Petwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah Lcmbaga Perwakilan Rakyat Daerah sl)bagai unsurpenyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Otonomi Daerah adalah Rak Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonomuntuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peratman perundang -undangan;

6. Daet'ah Otonom, f'elanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakathukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengaturdan mengurus urusan pemerintah dan Kepentingan Masyarakat setempatmenurut prakarRa scndiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam IkatanNegara Kesatt'.an Republik Indonesia;

7. Perangkat Daet'ah tet'diri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah danLembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;

8. Badan PengelGlaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi BanYllasin;

9. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten MusiBanyuasin;

10. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan danAset Daerah di K"eamatan;

11. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangkapenyelenggaraan pemerinlahan daerah yang dapat dinilai dcngan uangtermasuk di dalamnya segal a bentuk kekayaan yang berhubungandengan hak dan kewqjiban daerah tet'Sebut;

12. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegialan yangmeliputi pereneanaan, pelaks,maan, penatausahaan, pelaporan,pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;

13. Satuan keIja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat daerah pad a pemerintah daerah sclakll PenggttnaAnggaranfPeng&'Una Barang;

14. Satuan Kerja Pengelola keuangan Daerah yang selanjulnya disingkatS12KD adalall perangkat daerah pada pemerintah daerah selakuPengguna AnggaranfPengguna Barang, yang juga lIIclaksanakanpcngelolaan kcuangan daerah;

15. Organisasi adalah unsur pemet1nJahan daerah yang terdiri dari DPRD,Kepala DaerahlWaki: Kepala Daerah dan Satnan KClja PerangkatDaerall;

16. Kepala Daerah ad~lah Gubemur bagi daet'ah provinsi alau Bllpali bagidaerah Kabupatcn atau Walikota bagi daerall Kota;

17. Pernegang kekuasaan petlgelolaan keuangan daerah adalah KepalaDaerah yang karena jabatannya mernpunyai k~\Vctlanganmenyelenggarakar.. keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;

18. Pejabat pengelola keuangan daerah yang se1anjutnya disingka t PPKDadalah leepala Saluan Ketja Pengelola KCllangan J)acril h yangselanjutnya disebut dengan SKPKD yang mempuny:n lugasmelaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BendallaraUmum Daerah;

19. Bendallara Umum .Daenh yang selanjutnya disingka1 BUD adalahPPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bcml;thara UmumDaerah;

4

20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan PenggunaAnggaran untuk meJaksanakan tugas pokok dan f\mgsi SKPD yangdipimpillnya;

21. Pengguna Barang ad~lah pejabat pemegang Kewenangall pellggunabarang milik daerah;

22. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang se1anjutnyadisingkat Kuasa BUDadalah pejabat yang dib~rj kuasa untuk melaksanakan sebagian tugasBUD;

23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi hlasa untukmelaksanakan sebagian kewenangan Pen&,ouna Anggaran dalammelaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;

24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang se1anjutnya disingkatPPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausahakeuangan pada SKPD;

25. Pejabat PelakEana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTKadalah pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu ataubeberapa'kegiatan dad sua1:l:lprogram sesuai dengan bidang tugasnya;

26. Bendahara Penerimaan aclalah pejabat fungsional yang ditllnjllk llntukmenerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, danmempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangkapelaksanaan APED pada SKPD;

27. Bendahara Pengelnaran adalah pejabat fungsional yang ditunjukmenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, danrnempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belal\ja daerah dalamrangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

28. Entitas pelapotart adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu ataulebih entitas akuiltansi yang menurut ketentuan Peraturan Pcrundang--Undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawahan hempalaporan keuangan;

29. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan l'ellggunaAnggaranlPengguna Barang dan olehkarenanya ,"[~jibmenyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untukdigabungkan pada entitas pelaporan;

30. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atanbeberapa program;

31. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumenyang menyatakan tersedianya dana untuk me1aksanakan kegiatansebagai dasar penerbil<mSPP;

32. Surat Perilltah Pencainlll Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalahdokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkanoleh BUD berdasarkan SPM;

33. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkatAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yangdibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD danditetapkan dengmtPeraturan Daerah;

34. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebutRencana Kerja Pemerilltah Daerah (RKPD) adalah DokumenPerencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

5

35. Tim Anggaran Pet'1erintah Daerah yang selanjutnya disingkat (TAPD)adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala D""rah dandipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkanserta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka .penyusunanAPBD yang anggotany~.terdiri dari Pejabat Pereneana Daerah; PPKDdan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

36. Kebijakan umum APBD yang selaI\iutnya disingkat KUA adalahdokumen yang mlmbuat k'.:bijakan bidang pendapatan, belanja danpembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun;

37. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkatPPAS adalah Rancangan Program Prioritas dan Patokan bataa maksimalanggaran yang dibedkan kepada SKPD untuk setiap program sebagaiaeuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati deng,mDPF.D;

38. Prioritas dan Plafon fUlggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalahProgram prioritas dan patokan bataomaksimal anggaran yang dib"rikankepada SKPD ulltuk se-tiapprogram sebagai acuan dalam penyusunanRKA.SKPD setelah clisepa:-atidengan DPRD;

39. Rencana Ketja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya clisingkatRKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi.rencana pendapatan, rencana belarua program dan kegiatan SKPD sertarencana pembiayaan se-bagaidasar penyusunan APBD;

40. Dokumen Pebksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkatDPA-SKP.1) adalah Dokumen yang memuat pendapatan, beJanja danpembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran olel1Pengguna Anggaran;

41. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjut.llyadisingkat DPPA-8KPD adalah Dokumen yang memuat pentbahanpelldapatan, belanja clan pembiayaan yang digullakan sebagai dasarpelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB 11

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Unsur PelaksanaPemerintah Daerah di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerahsesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta PeraturanPentndang - undangan yang berlaku;

(2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seor,mgKepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepadaBupati melalni Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pengelola Keuangall dan Aset Daerah, mempunyai tugas :1. Membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan clibidang

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Penerimaan danPengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya,dan penilaian atas pelaksa..'1aa.'Ulya;

6

2. Meiaksallakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahandan perhitunglln Anggaran Pendapatan dan Belanja Daemh Bertamembina Administrasi Keuangan;

3. Melaksanakan Evaluasi dan penelitian terhadap potensi daerah yangdapat dijadikan sebagai Sumber Pendapatan Daerah;

4. Me1aksanakan sebagian llIusan rumah tangga daerah dibidangPendapatan Daerah;

5. Melaksanakaa tugas - tugas yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3 PeraturanBupati ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunvaifungsi:

a. Melakukan penJinusan kebijak.m teknis, pemberian bimbingan danpembinaan, koordinasi teknis dan tugas - fugas lain yang diserahkan oleh .Bupati Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Pemndang -Undangan yang berlakn;

b. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan WajibRetribusi Daerah;

c. Membantu mela1:ukan pekerjaan pendataan Objek dan Subjek PiliakBumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat JenderalPajak/Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalammenyampaikall dan menerinla kembali Surat Pemberitahuall ObjekPl\.jak(SPOP) dan Wajib Paj~k;

d. Melakukan penetapan besamya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Membantu melakukan p~nyampaian Surat Pemberitahuan PajakIerhutang (SPPI), Surat Ketet<lpanPajak (SKP), Surat Tagihan P~jak(SIP), dan Sa~'ana Administrasi Pajak bumi dan Bangunan (PBB)lainnya, yang diterbitkan oieh Direktorat Jendaral Pajak, kepada WajibPajak serta membantu mela;mkan penyampaian daftar himpllmm p'okokpembayaran p~jak bumi dan bangunan (1'1313)yang ada dihawahpengawasannya;

f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoranPajak Daerah, Retribusi Daenth serta Pep-dapatanDaerah lainnya:

g. Melakukan k00rdinasi dan pengawasan terhadap penagihan PajakDaerall, RetribllsiDaerah dan Penerirr.aanAsliDaerah lainn)',,:

h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasi dibidangPendapatan, Penetapan dan Penagihan P:tjak Daerah, Relribnsi Daenth,Penerimaan AsHDaerah dan Faiak 13umidan Bangunan (I'Bi-));

L Melakukan penyuJuhan P'liak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatandaerah lain~ya serta Paja~;Bumi dan Bangunan:

.1. Me1akukanUnmanTata Usaha;

k. Mengurnpulkan Bahan Penyusunan, Pembahan dan PL'rliilunganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

1. Mengelola Administrasi Keuangan' Daerah dan Dinas DaerahKabupaten;

m. Menguji kebenaran pellagihan dan penerhitan SPD dan SP2D danmembina perbendaharaanj

7

n. Mengumpulkan Bahan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk TeknisPembinaan Adminiatrasi Keuangan dan Dinas Daerah;

o. Mengumpulkatl bahan untuk mengevaluasi dan meneliti kemungkinanpotensi daerah yang dapat dijadikan Sumber Penerimaan Daerahi

p. Mengumpulhn bahan. penyusunan kebijaksanaan pengembanganpotensi daerah yang ru:pat dijadikan aebagai Sumber PenerimaanDearah;

q. Mensosialisasikan semua Undang-Undang, Peraturan Daerah yangberkenaan dengan kebijaksaan pengelolaan keuangan daerah dalampeningkatan penerimaan daerah;

r. Mengurus semua Aset Daerah dan memprosespemakaiannya/pemanfllatan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Per.gelo1a Keuangan dan Aset Daerah terdiridan:

a. Kepala Badan ;

b. Sekretaris :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

2. Sub Bagian Kepegawaian;

3. Suh Bagian Keuangan.

c. Bidan~ Pendapatan :

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;

2. Sub Bidang l'enelapan;

3. Sub Bidang Penagihan.

cl. Bidang Anggaran :

1. Sub Bidang Anggaran I ;

2. Sub Bidang Anggaran II ;

3. Sub Bidang Anggaran III.

e. Bidang Perbendahal'aan ;

1. Sub Bidang Penatausaha,!Il dan Penerimaan Kas Daer,ill:

2. Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah;

3. Sub Bidang Pelaporan.

f. .Bidang Bidang Akuntansi, Investasi dan Aset Daerah :

1. Sub Bidang Pembulman Penerimaan dan Pengeluaran;

2. Sub Bidang Pengelo1aan mvestasi Daerah;

3. Sub Bidang Pengelo1aan Barang Milik Daerah.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

(2). Bagan Struktur Organis3si Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Musi .Banyuasin adalah sebagaimana terlampir danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dad Peraturan Daerah ini.

8

HABIVTATAKERJA

Pasal 6

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas:

a. Membantu Bupati dalani menentukan kebijaksanaan dibidangPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan penilaian ataspelaksananya;

b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program,perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerahsetta membilla Administrasi Keuangan;

c. Melaksanakan Evaluasi dan penelitian terhadap potensi dam'ah yangdapat dijadikan sebagai sumber pendapat daerah;

d. Melaksanakan sebagian urusan mmah tangga daerah dibidangpendapatan daerah;

dandaerahe. Melaksanakan penempatan keuanganmengelola!menatausahakan investasi;

f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian lamman atasnama Pemerintah Daerah;

g. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

h. Melakukan penagihan piutang daerah;

I. Melaksanakan sistenl "kuntansi dan pelaporan kellangan daerah;

.1. Menyajikan inforlllasi keuangan daerah;

k. Melaksanakan kehiiakan dan pedoman pengclolaan sertapenghapusliTl harang milik dllerah;

I. Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh Bupati

Pasal 7

(1) Sekretaris Badan, mempullyai tugas :a. Memberikan peIayanan administrasi kepada seluruh organisasi

dalam lingkungan Badan Pengclola Keuangan dan Asci Daerah.b. MetigkoordinasiLtn sclul1Ih rangkaian kegiatan p;lda ~atuan unil

kctja organ;:iHHi linIn'll linl.'.,kungan Hadan Pcngclola KI..'u,IflL;an danAset Dacrah;

c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oich kepalaBadan PengeIola Keu~ngam dan ABetDaerah;

d. Me1aporkan hasil-hasil pclaksanaan tugas kepada kcpala BalianPengelola Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tug"s sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat1, Sekretaris Badan mempunyai fungsi :a. Menyelenggarakan tllgas pengelolaan tata usaha lIalam lingkungan

Badan Pengelola Kcuangan dan Aset Daerah;b. Menyelenggarakan tugas pelayanan kepegawaian dalam lingkungan

Balian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;e. Menyelenggarakan tugas dibagian Keuangan dalam lingkungan

BadaIl Pengelola Kcuangan dan Aset Daerah,

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, mempunyai tugas :

a. Melaksanakall urusan surat menyurat, kearsipan tumah tanggadiingkunganBad.1nPengelola Keuangan dan Aset Daemh;

b. Melaksanakan umsan I1Ullahtangga Badan 1'engelolaKeuangan danAset Daerah;

c. Membuat surat tugas dan penomoran surat pCI:ialanandinas dilingkllngan Sekret"riat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas pengelo1aankepegawaianpada lingkungan Badan Pellgelola Keuangan dan Aset Daerah;

a. Menyiapkan daftar harian data pegawai;

b. Membuat rekapitulasi dan laporan daftar hadir pegawal secaraberkala;

c. Menyiapkan administrasi nsnl naik pangkat, kenaikan gilii berkala,pengemballgan karier, surat peringatan/teguran setia usulpemberhentian/pensiun pegawai di lingkungan Hadan PengclolaKeuangan dan Aset Daerah.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :a. Selaku 1'1'K SKPD pengelolaall keuangan pada Jingkungall Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.b. Menyusun reneana Anggaran Bclanja di lingkungan Hadan

Pengelola Kellangan dan Aset Daerah.e. Membuat pel:lporan keuangan dan kenel:ja pada Bad.ltl Pengelola

Keuansa dan Asset Daerah

Pasal 9

( 1 )Bidang1'endapatan,mempunyai tugas :

a. Melakukan pendaftaran,penetapan dan penagihan yang berhllbungandengan pajak s0rta penerimaan dana bagi hasil pajak baik pusatmaupun propinsi .

b. Membuat prakiraan /a!Jumsireneana penerimaan 1'endapatanDaerahdan mengevaluasi penerimaan Pendapatan Daerah;

e. Menyusun ranea:lgan Perda barn Pajak Daerah dan membuat revisiPerda PiliakDaerah yang Mak sesuai lag; dengan perkembangan.

d. Meningkatkan dan mengembangkan potensi Sumbcr PendapatanDaerah.

e. Melakukan Penyulllhan Pajak Daerah.f. Mensosialisasikan Peraturan Perundang-Uandangan Pajak Daerah

dan Pajak Pusat.

( 2 )Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 9Ayat 1, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :a. Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran dan pendataan serta

penetapan objek dan subjek pajak daerah dan penerinlaanlainnyasesuai dengan kewenangannya.

b. Menyelenggarakan tugas penagihan pajak daerah serta penerimaanlain sesuai dengan kewenangannya.

c. Menyelenggar'lkan tugas penyuluhan penggalian dan pembinaanterhadap penerimaa.t"lpajak daerah dan penerimaan lain sesuaidengan kewenangannya.

10

Pllsal jO

(1) Sub Bidang Pendaftar~n dan Pendataan, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak D~erah ;

b. Melaksanakan pemeriksa~n lapangan terhadap Subjek dan ObjekPajak Daerah ;

c. Menyelenggarakan pengawasan terhaJap penyedian dall pellggunaanbenda berharga ;

d. Melakllkan Penatausahaan pendaftaran dan pendataan P:\jak Daerahdan Penerimapn l~in-Jajn,berdasarkal1 Sisdur yang bedak'.' ;

e. Menbantllpellyam:)aian Surat Pemberiiahuan OQjek Pajak Bumi danbangunan (SPO!' PBR) kepada Wajib Pajak;

L Ivlelak~:makan tuga~ -tugas yang diserahkan atasan.

(2\ Sub Bidarg Pen~lapan, mempunyai tugas :

a. lvlelaiukan pJ"Oses penctapar, Pajak Daerah berdasarkan ketcntuandan Sisdur yang berlaku ;

b. Menenma surat pClmohonan angsuran dari WP, menyiapkan suralperjanjian angsuran dan surat penolakan pemlOhonan allgsuran ;

c. Membantu per.yampaian Surat Pemberitahuan Pajak l3umi danBanguanan (SPPT PBB ) sektor pertlesaan dan sektor perkotaan keWajib Pajak da'1 mcnyiapkan dokul11cn yang berhuhuugan denganSPPT PBB tersebut ;

d. Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan atasan.

(3) Sub Bidang Penagihn, mem'mnyai tugas :

a. Menyiapkan dan mendistribusibn ,sura! menyural dan dokllmen!asiyang berhubungan dengan penagihan;

b. Melaksanakan kegiatan penagihan ke Wajib Pajak Daerah dan Pajaklainnya sesuai dengan kt;tenttlan yan~ berlaku ;

c. Melakuka:J. penagillan Pajak Daerah dan Pajak lainnya yang sudahjatuh tempo berdasarkan kctentuan yang berlaku ;

d. Menerima dan melayani surat keberatan dan permohonan bandingserta mengumpulkan dan mcngeJola data sumber penerimaan daerahlainnya, sesuai peraturan dan perwldang-undangan yang berlakuk ;

c. Melaksan"kan lugas lugas yang discrahkan alasan.

Pasal 11

(1) Bidang Anggaran, mer:lpuny<\i tugas :

b. McnYllslln Rancangan APBD dan Rancangall Pcruhahan APBD;

c. MCllgesahk"n Dokumcn Pe!aksan"an Angg"ran (DP A) SKPD/DPPA-SKPD;

d. McnYllslln RanCall;;:l1lPcr:llllrall Bupali knlang Pclaks:lIIaan AP13D;

e. Mengkoordinasikan d,m memhina ketatallsahaan anggaran APBD;

f Bertanggungjawab kepada Kepala BPKAI) se1akll PPKD dan BUD;

g. Me1aksanakan tugas-tugas lain yar:g diserahkan at"san;

h. MenYllsunlnrga satuan Ilmum sebagai pedoman penyusunan APBD;

11

1. Melakukan revisi, perubahan anggaran SKPD;

J. Melaksanakan fungsi kontrol penggunaan harga satuan pada RKAdan DPA.

(2) Untuk menyeknggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1Bidang Anggaran mcmpunyai fungsi :

a. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD

b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/ DPPA

-SKPD.

Pasal12

(1) Sub Bidang Anggaran I, mempunyai tugas :

d. Menyusun Rancangan APBD dam Rancangan Perubahan APBD

e. Mengesahkan Dokumell Pelaksanaan Allggaran (DPA) SKPD /DPPASKPD;

f. Melakukan Revisi Perubahan Anggaran SKPD;

g. Adapun SKPD yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sub BidangAnggaran I, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Sub Bidang Anggaran II, mempunyai tugas ,:

a. Menyusun Rancangan APBD dam Rancangan Perubahan APBD

b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DI' A) SKPD /DPPASKPD;

c. Melakukan P.evisi Petubahan Anggaran SKPD;

d. Adapun SKPD yang menj;ldi lugas dan tangJ,rllngjawah Suh BidangAnggaran II, akan dileti'pkan Icbih lanjut olch Bupali..

(3) Sub Bidang Anggaran III, mempunyai tllgas :

a. Menyusun Rancangan APBD dam Rancangan Peru bahan APBD

b. Mengesahkan Dokunten Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD /DPPASKPD;

c. Melakukan Revisi Pcrubahan Anggaran SKPD;

d. AdaJllln SKPD yang menJadi lugas dan tanggungjawah Suh llidangAnggaran 11l,akan ditetapkan lebih lanjut olch Bupati.

Pasal13

(1) Bidang Perbendahari'an, mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikail, mengarahkan dan membina penyelenggaraanpenatausahaan keuangan daerah;

b. Menyiapkan SFI: (Sm'at Penyediaan Dana), menyiapkan SP2D(Sural Perintah Pencairan Dana);

c. Memeriksa oan mf;neliti berkas SPM (Surat Petintah Membayar)bcserta kelengkapannya yang disilmpaikan oleh SKI'D (SahJaIl KetjaPerangkat Daerah) serta membina penatausahaan keuangan SKPD;

d. Menerima, menyimpan dan membayar uang daerah sebagai fungsikas daerah;

12

e. Menyiapk311 anggaran kas, Mer.yusun Laporan Arus Kas seliamemanlau pelaksanaan APBD;

f. Melaksanakan tugas-tugas lauUlya selaku kuasa BUD;

g. Melaksanakan tugas-tugas lam yang diserahkan oleh Kepala BPKDkepael.anya

h. Melapork~n hasil pcIaksanaan tllgas kepada Kepala BPIU) secaraperiodik.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasaI13 ayat (1)Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

a. l\ikngkoordmasikan selia membina ketatausahaan keuangan daerah,baik dad sisi p~n~rimaan kas, pengelua):an kas maupun pembiayaandaerah;

b. Menguji kebenaran penagihan SPiv! dari setial' SKPD, menyiapkanSPD dan SP2D selia menyiapkan anggaran kas;

c. Menunjuk bank operasional untuk melakukan penerunaan danpembayarar. kas ~ebagai salah salu fungsi kas daerah:

d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD olehBank dan latau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk:

e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalampelaksanaan APBD;

dandaerahf Melaksanakan penempatan uangmengelola!menatausahakan mveslasi daerah;

g. Melakukan p'~mhayaran bcrc!asarkan pelmintaan pejabat pc,nggunaanggaran alas behan n.:klming has lltllllm dacrah~

h. l\,1elaks.makan pembcri:m pin.iaman alas nama pell1crinlah daerah:

1. Melakukan pengelolaan ulang dan piutang daerah seria melakukanpenagihan piutang d'lerah;

J. Menyimpan seIUluh bukti asli kepemilikan keI(ayaall daer:lh;

k. Melaksanakan fungsi selaku kuasa BUD.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Penatausahaan dan Penerimaan Kas Daerah, mempunyailugas:

a. Menerima dan menyimpall uang daerah;

b. Membma ketatausahaan keuangan daerah dari sisi l'e:l1erimaan kas;

c. Menatausahakan' :)ermmtaan l'enerbitan SPD dan 31'2D melaluiregister pcncritnaan dan pengeJuaran SPD dlln 81'21);

d. Me1aksanakan tugas -- tugas yang diserahkan alasan.

(2) Sub Bidang l'cngc!uar;m K.1SDacrah, lllcmpunyai lugas :

a. Menguji kebenaran penagihan SPM beserta lampiranllya dariPengguna Anggaran!Kuasp Pengguna Anggaran, 1J1~n)'i"pkan SPDdan SP2D;

b. Melakukan pembayaran berdasarkan pelmintaan pejabat PenggunaAnggaranlKuasa Pengguna Anggaran atas beban rekcning KasUmum Daerah, meialui bank operasional yang ditunjuk;

J3

c. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperJllkan dalampelaksanaan APBD;

d. Melaksanakan penempatan uang daerah danmengelola/menatausahakan investasi daerah;

e. Me1aksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

f. Melakukan pengeliJlaan utang dan piutang daerah serta melakukanpenagihan piutang daerah;

g. Melaksana1.an tugas-tugas yang diserahkan atasan.

(3) Sub Bidang Pe1aporan, mempunyai tugas :

a. Menyiap1.an anggaran 1.as;

b. ivlenyusun laporan alUi, kas;

c. Memantau pela1.sanaan penerimaan dan pengeluaran APBD olehbank dan latau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

d. Menyimpan seluruh bukti asli 1.epemilikan 1.ekayaan daerah;

e. Menatausahakan / melaksanakan penomoran SPD dan S1'2D;

f. Melaksanakan tugas - tugas yang diserahkan atasan.

Pasal15

(1) Bidang Akunt?nsi, Investa~i dan Aset Daerah, mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina penyclenggaraanpencatatan/pcmbukuan dan pclaporan target/ketetapan, reali"ilsipcncrimaan dan pcngch:aran APED.

b. Melaksanakan pcncalatan aknntansi alas sernua transaksi A.PBD,menyusun Lapotan Keuangan Pemerintah Daerah serta menyusunLaporan S~mesler.

c. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan rncrnbina pcnydcnggaraaninventarisasi/pengolahan data barang--barang milik daerah/asetdaerah sebagai bah an infonuasi untuk rnenyusun neraca harang milikdaerah; .

d. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan rnernbina sena menge10lalnvestasi D:terah;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dserahkan oleh Kcpala BadanPengelola Kel!angan Daerah kepadanya;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada KepalaPengeJola Keuangan Daerah.

Badan

(2) Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15ayat (l ) Bidang Akuntansi, lnvestasi dan Aset Daerah mempunyaifungsi:

a. Melaksanakan pencatatan akuntansi atas semua transaksi APBD,rnenyusun Laporan Keuang;m Pernerintah Daerah Herta menyusunLaporan Semester an;

b. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah (aset daerah) mclaluiproses akuntansi se31l~idcngan Stan.dar Akuntansi Pemcrintah, sertamembuat Neraca Daerah' sebagai bagian dari Laporan KcuanganPemerintah Daerah;

c. Melakukan pencatatan dan pengelolaan investasi daerah.

.. ..14

Pasal 16

(1) Sub Bidang Pemhukuan Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas:

a. Melakukan J)encalatan akulllansi terhadap semua transaksi APBD,baik penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan secara stlUktural dansistemal:is sesuai dengan Standa!' Akuntansi Pemerintah;

b. Mengide:ltjikas~ mencatat/m.embukukan Surat KetetapanP~ak/Retribusi Daera!l nelta bagai hasil pajak yang diterima danSub Didang Penetapan;

c. Mengidentifikasi, mencatatlmembukukan realisasi dan tunggakanPenerimaan Daerah dalam Kartu Wajib Pajak! /Retribusi Daerahtermasuk dana yang bersllmber dari bagi hasil pajak secara periodik;

d. Menyusun Laporan Keuangan dan Membuat Laporan Semesteran; .

e. Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah dicatatldibukukandengan memberi nomoI' file.

(2) Sub Bidang Pengelolaan !nvestasi Daerah, mempunyai tugas :

a. Mendata,mencacat dan menyusun laporan investasi Daet'ah baikmelalui BUMD, Koperasi & Lembaga Swasta di Kabupaten MusiBanyuasin yang bersumber dari APBD ;

b. Melakukan pembina an Keunagan Badan Layanan Daerah ( BLU )yang meliputi pel1lberian pedoman, bimbingan,diklat di BidangPengelola Keuangan ;

c. Melakukan pembin,.an & pelayanan kepada masyarakal aiau inslansiyang melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang bersumber dariPemerintah Daerah & atau Pemerintah ;

d. Menganali,a faktor-faktor strategis ekstetl131 ( Pe!uang danAncaman ) dan f~kt()r-faktor strategis internal ( Kekuatan danKelemahan ) pengeblaan inveslasi daerah ;

e. Merumuskan strategi peningkatan investasi daerah ;

(3) Sub Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah, metnpunyai tugas :

a. Melaksanakan profles petlgelolaan barang milik daerah me1iputipemenfaatiln,pe~gemanan,penilaian,penghapusan dan pemeindah

tangananbarang/kekayaan milik daerah.;

b. Menyiapkan dan mcnYllslln dokllmen-dokumen yang lerbil dcnganpenge10laan har,'ng milik daerah yang l11e1iputipenggunaan, pcmanfaalan, pcngaman an,pcnilaian, pengl\all usa]', danpcmindahtanganan barang/kekayaan milik daerah;

c. Melaksanakan pcngumpulan data ,pencatatan,pengikhtisaran danpelaporan seluruh dokum<,n pengelolaan barang milik dacn,h ditingkat pengeiola yang tcrkail denganpenggunaan,petnanfaatan,pengamanan,penilaian,penghapusan danpemindahtanganpn barang/kekayaan milik daerah;

d. Melaksanakan pengadministrasian dan penyimpanan selumh buktiasli kepemilikan tan~.hdan atau bangunan milik daerah ;

e. Menghimpun,m-mgklitsifikasi dan melakukan rekonsiliasidata/laporan baranglkekayaan milik daerah dan setiap SKPD sebagaibahan penyusunan laporan barang/kekayaan milik daerah padatingkat entitas pelaporan ;

.'15

f. Menyusull dan menyajikan laporan barangikekayaan milik daerahpada tingkat entitas pelaporan sesuai dengan peraturan pelundang-undang yang berlaku ;

g. Menyusun dan menyediakan informasi/laporan mengenalbaranglkekayaan milik daerah dan membantu dalam penyusunanNeraea Daerah (Iaporan keuangan daerah );

h. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada setiap SKPDmengenai talacara pengeJo:aanBarang Milik Daernh.

Pasal 17

Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Peng~lola Keuangan dan Aset Daerahdi Kecamatan, mempunyai tugas :(1) Menggali dan mendata setiap adanya objek pajak yang bal'll baik PBBmaupunPAD :a. Melaporkan ke Kepala Badar: Pengelola Keuangan Dacrah dan AsetDaerah, Data Objek dan Pajak Daerah;

b. Melaporkan kc Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah, Data Objek, dan .Pajak PBB yang seiatljulnyaditeruskan ke KP.PBB P,uembang.

(2) Sebagai KoordiP.alorPenyampaian SPPT PBB :3. Bersama - sarna dengan carnat sctcrnpat rncnerirna SPPT PBB dariBadan Penge10laKeu;mgan dan Aset Daerah;

D. Membual Berita Acat'a serah terirna SPPT PBB anlara Kql,lia HadanPengelola KeuanlSandan Aset Daerah dengan Carnal dan I..lJ'TB;

c. Menyerahkall SPPT PBB ke KadeslLill'ah di wiiayah Keeamalan. .mas:'.ng - rnasmg;

d. Mernbuat Bedta Acara serah terima SPPT PBB antara ('amal, ln1TDdengan Kades/Lurah;

e. Memonitor pe1aks3naanpenyampaian SPPT PBB olch Kades/LurahKepada Wajib Pajak;

f. Menerima kembali potonJI,anSPPT PBB yang sudah ditanda langaniWajib Pajak dad KadeslLura..'t di wilayah Kecamatan rnasing-masing;

g. Melaporkan dan mengembalikan potongan SPPT PBB tersebut keBadan Pengelola Keuangan dan As"t Daerah yang sdanjumya akandisampaikan ke KP. PBB Palembang;

h. Meneruskan usul keceralan dari Wajib Pajak ke Badan PengelolaKeuangan dan Asel Daerah atau langsung ke KP. PBB Palembang.

(3) SebagaiKoordinator pemungutan PBB dan PAD:a. Meminta Llporan realisasi penerimaan dari Kades/Lurah di wilayahKecamatap masing-masing;

b. Melakakan penagihan PBB dan PAD sesuai dengan SKPD yangtelah ditetapkan;

c. Menyetorkan hasil penerimaan ke Bank yang ditunjuk atau melaluibendaharawan kllUBUSpenerima Badan Pengelola Keuangan danAsel Daerah;

d. Membuat laporan realisasi penerimaan PBB dan PAD dengandilampiri bukti setor yang telah dilegalisir Bank, disampaikan keKepala Badan Pengelola Keuangan dan Asel Daerah Cq. BidangPembukuan datl Pelaporan.

16

e. Melakukan Tnventarisasi semua aset daerah yang berada dikecarnatan masing-masing dan menyarnpaikannya kepada KepalaBadan;

f. Melakukall pengecekan di Iapangan mengenai keberadaan asettersebutj

g. Membuat laporan berkala kepada Kepala Badan melalui Carnal.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUPPasal 18

Dengan berlakunya Peratul'an Bupati ini maka- Keputusan Bupati MusiBrnyuasin Nomor 210 Tahun 2002 tentang pcnjabaran tugas pokok danflings! Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mus! Banyuasindinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal19PCl'aturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memel'intahkan PengundanganPeraturan Bupati ini den~an pen",mpatannYll dalam Berita Daerah KllbupatenMus! Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayupada tanggal 11 :JUll 2007

BUPATI MUSI BANYUASIN,

fJfIMl----H. ALEX IN ~

Diundangkan di Sekayupada tanggal 11 'J U 1I 2007

SE 'TARIS DAERAHKABUPA EN MUSI BANYUASIN,

y

BERIT A DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR : 42.

Lamplran : Peraturan Daerah Kabupaten Musi BanyuasinNomor : ZS Tahun 2007Tanggal: " 'UL\ 2007BAGAN SlRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAHKABUPATENMUSI BANYUASIN

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

Ir I ISub Bagian Tala Usaha Sub Sagan Sub Bagiandan Runnah Tangga Kepegawaian Keuangan

I I I I

[ -BlDANG BIOANG BIDANG SIOMGPENDAPATAN ANGGARAN PERBENDAHARAAN AKUNTASI, INVESTASI DANASF.TDAERAHI I

- Sub Bidang Pendaftaran dan - Sub Sidang Anggaran I - Sub Bidang Penalausahaan dan - Sub Bidang Pembukuan PenerimaanPendataan Penerimaan Kas Daerah dan Penl:leluaran

:- Sub Sidang Penetapan I-- Sub Bidang Anggarnn II - Sub Sidang Pengeluaran - Sub Bidang PengelolaanKasDaerah Inveslasi Daerah

- Sub Bidang Penagihan '-- Sub Bidang Anggaran III - Sub Bidang Pelaporan - Sub Bidang Pengelolaan BarangMilik Daerah

I I

Unit Pelaksana Teknis BUPATI MUSI BANYUASIN,Pejabat Fungsional

CJPT) I,J 1II1IINOERDIN

. " ,)