BUPATIMUSI BANYUASIN - jdih.· peraturan bupati musi banyuasin nomor 191 tahun 2012 tentang tatacara

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BUPATIMUSI BANYUASIN - jdih.· peraturan bupati musi banyuasin nomor 191 tahun 2012 tentang tatacara

...

BUPATI MUSI BANYUASINPERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 191 TAHUN 2012

TENTANG

TATACARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAANPERT ANGGUNGJA WABAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI, HIBAH,BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK

TERDUGA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang

Mengingat

a: bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuandaerah sebagaimana ketentuan pasal 133 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas,perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentangTatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan PenatausahaanPertanggungjawaban Pemberian Bantuan. Subsidi, Hibah,Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak TerdugaKabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 TambahanLembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (IembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 169Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 0Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66Tambahan LembaranNegara Nomor 440);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 0125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran RepublikIndonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 53 Tambahan Lembaran NegaraNomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4578);

II. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedomanPembina dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah DaerahPropinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentangTata Cara Penatausahaan dan Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentangPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenanganPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran DaerahKabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENGANGGARAN,PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAW ABAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUANSOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAKTERDUGA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan olehPemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut AzasOtonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip seluasnya-luasnya dalam sistemdan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan PemerintahDaerah;

4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin ;

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalahDPRD Kabupaten Musi Banyuasin;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujuibersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan PeraturanDaerah;

9. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yangkarena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhanpengelolaan keuangan daerah;

10. Satuan KeJja Pengelola Keuangan Daerah yang se1anjutnya disingkat SKPKDadalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan KeuanganDaerah;

11. Satuan KeJja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalahKepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebutdengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD .dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

13. Bendahara Umum Daerah yang se1anjutnya disingkat BUD ada1ah PPKD yangbertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;

14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah timyang dibentuk dengan Keputusan Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerahyang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerahdalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanadaerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

15. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untukmenerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan danmempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD;

16. Rencana KeJja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKDadalah rencana keJja dan anggaran badan/dinas/instansi se1aku bendahara umumdaerah;

17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPDadalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatandan anggaran SKPD;

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKDmenipakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/instansi selakubendahara umum daerah;

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPDmerupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yangdigunakan sebagai dasar pelaksanaaan oleh pengguna anggaran ;

20. SPP langsung PPKD yang se1anjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumenyang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaranatas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima,peruntukan dan waktu pembayaran tertentu;

21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yangdigunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untukpenerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPKD;

22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumenyang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara UmumDaerah berdasarkan SPM.

BABIIRUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penganggaran, Pelaksanaan danPenatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasipemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal2

(I) Hibah adalah pemberian uanglbarang atau jasa dari pemerintah daerah kepadapemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat danorganisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus yangbertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

(2) Bantuan Sosial adalah pemberian/bantuan berupa uanglbarang dari pemerintahdaerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bersifattidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi darikemungkinan terjadinya resiko sosial;

(3) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yangbersifat umum atau khusus dari propinsi kepada Kabupaten/Kota, PemerintahDesa dan ke