26
Mempersiapkan Sertifikasi Fasilitator Pemberdayaan LSP/TUK/ ASOSIASI CALON TUK UB MALANG

CALON TUK UB MALANG - · PDF file9 Sertifikat kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat berlaku ... sahih/valid, sebagai contoh: memperhatikan elemen dan kriteria unjuk kerja

  • Upload
    vongoc

  • View
    228

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Mempersiapkan

Sertifikasi Fasilitator

Pemberdayaan LSP/TUK/

ASOSIASI

CALON TUK UB

MALANG

Surat Keputusan MENAKERTRAN RI No. 81

Tahun 2012

Sektor : Jasa Kemasyarakatan

Jabatan : Fasilitatator Pemberdayaan Masyarakat

Merupakan Arah/ acuan / pembanding untuk

penilaian kompetensi kerja dari fasilitator

Pemberdayaan Masyarakat

Memberikan gambaran prosedur kerja, sikap

yang dibutuhkan, pengetahuan yang harus

dimiliki serta ketrampilan / keahlian yang harus

dikuasai

STANDARD KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

BIDANG

KERJA

UTAMA

FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR

PE

MB

ER

DA

YAA

N M

ASY

AR

AK

AT

1. PENYADARAN

1.1 Mengembangkan

komunikasi dialogis

1.1.1Membangun relasi sosial

1.1.2Membangun jejaring dan kemitraan

1.1.3Membangun solidaritas sosial

1.2 Memberikan motivasi

1.2.1 Mengembangkan kesadaran masyarakat untuk berubah menuju

kehidupan yang lebih baik

1.2.2 Merancang perubahan kehidupan masyarakat

1.2.3 Mengembangkan kemandirian masyarakat

2. PEMBELAJARAN

2.1 Mengembangkan proses

pembelajaran

2.1.1 Mengelola Pembelajaran di masyarakat

2.1.2 Menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat

2.2 Mengembangkan

profesionalitas fasilitator 2.2.1 Mengembangkan kapasitas sebagai fasilitator

3. PELEMBAGAAN/

PENGORGANISASIA

N

3.1 Pengorganisasian

masyarakat

3.1.1 Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan

pemerintahan

3.1.2 Memperkuat posisi tawar

3.2 Melakukan mediasi 3.2.1 Meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan

3.2.2 Mengelola konflik di dalam masyarakat

3.3 Mendinamisasikan sistem

sosial

3.3.1 Membangun visi dan kepemimpinan masyarakat

3.3.2 Mengembangkan sistem kontrol sosial

3.3.3 Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya masyarakat

4. PENGEMBANGAN

KEMANDIRIAN

/OTONOMI/

KEDAULATAN

4.1 Memfasilitasi pembaruan di

masyarakat

4.1.1 Mengembangkan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat

4.1.2 Memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan masyarakat di

bidang/sektor kegiatan tertentu

UNIT KOMPETENSI UMUM

SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial

SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat

SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik

SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator

SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan

SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat

UNIT KOMPETENSI INTI

SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan

SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial

SJK.PM02.003.01 Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal

SJK.PM02.004.01 Memperkuat PosisiTawar Masyarakat

SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat

SJK.PM02.006.01 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat

SJK.PM02.007.01 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat

SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat

SJK.PM02.009.01 Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat

SJK.PM02.010.01 Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial

UNIT KOMPETENSI KHUSUS (PILIHAN)

SJK.PM03.001.01 Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat

SJK.PM03.002.01 Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu

Untuk LSP FPM; dengan mengacu kepada SK MENAKERTRANS No. 81

Tahun 2012 Tentang SKKNI FPM; maka dikembangkanlah SKEMA

SERTIFIKASI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Skema Sertifikasi Fasilitator

Pemberdayaan Masyarakat; meliputi

:. 18 Unit Kompetensi (UK)

74 Elemen Kompetensi (EK)

289 Kriteria Unjuk Kerja (KUK)

Skema ini termasuk dalam Jenis

Skema Kualifikasi Okupasi

Menjadi acuan untuk pendekatan

pelaksanaan sertifikasi kompetensi

FPM

Dalam Dokumen Skema Sertifikasi FPM ; memuat ketentuan-ketentuan

yang berkaitan dengan proses sertifikasi kompetensi kerja fasilitator

pemberdayaan masyarakat; antara lain :

Persyaratan dasar mengikuti asesmen kompetensi kerja FPM

Berpendidikan SMA /sederajat ; harus memiliki

pengalaman kerja di bidang pemberdayaan minimal 7

tahun

Berpendidikan S1; harus memiliki

pengalaman kerja di bidang pemberdayaan

minimal 3 tahun

Berpendidikan Dilpoma 3 / D3 ; harus memiliki

pengalaman kerja di bidang pemberdayaan minimal

5 tahun

Berpendidikan S2 /S3; harus

memiliki pengalaman kerja di

bidang pemberdayaan minimal

3 tahun

PROSEDUR ASESMEN KOMPETENSI KERJA FPM

Permohonan Persyaratan Pendaftaran Keputusan Menjadi Peserta Asesmen Kompetensi Pemberitahuan mengikuti sertifikasi / asesmen

kompetensi Biaya Sertifikasi

Evaluasi Pelaksanaan Proses Sertifikasi Metoda Asesmen Kompetensi Keputusan Sertifikasi Asesor KOmpetensi Tempat Uji KOmpetensi

Penerbitan dan Penggunaan Sertifikat KOmpetensi

Penerbitan Sertifikat Kompetensi

Penggunaan sertifikat

Surveilen Pelaksanaan Surveilen Metodologi Surveilen

Sertifikasi Ulang

DAFTAR & PERMOHONAN ASESMEN MELALUI WEB LSP FPM I

Memilih rencana waktu asesmen Memilih tempat uji kompetensi Mengunduh SKKNI FPM; Form APL-01;

serta Form AOL-02.

Mengisi dan melengkapi Form APL-01 dan Form

APL-02 disertai kelengkapan portofolio.

Meng-emailkan form APL-01 dan APL-02 beserta

kelengkapan bukti kompetensi; ke [email protected]

dengan di CC ke :

[email protected]

[email protected]

Alamat email TUK yang dipilih

PENGKONDISIAN ASESMEN KOMPETENSI 2

Verifikasi

Dokumen

Pemberitahuan penyetoran

biaya sertifikasi

Undangan

Mengikuti

Asesmen di

TUK

Dokumen

Calon Asesi

Kirim

Ya

Tidak

Tolak

Lengkapi

Penetapan Asesor

Kompetensi

Analisis Portofolio

berkas calon asesi

Pelaksanaan Asesmen 3

Asesor

KOmpetensi

TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)

KONSULTASI PRA ASESMEN

Calon

Asesi

Supervisor

LSP FPM

PELAKSANAAN ASESMEN

UMPAN BALIK ASESMEN

KEPUTUSAN & REKOMENDASI

ASESMEN

MENINGGALKAN T U K

Penjelasan proses yg akan dijalani

Klarifikasi bukti portofolio

Kesepakatan asesmen

Dengan metoda tes tertulis, lisan

dan/atau praktek

Untuk lisan atau praktek; dilakukan

oleh 2 asesor

Refleksi dan feedback terhadap proses

Saran-saran pengembangan kompetensi

Penyampaian hasil asesmen

Penandatangan berita acara asesmen

C B 1 2 3 4 5 6 T

Untuk Diperhatikan !!!!

Pada waktu ke tempat uji kompetensi ( TUK ) sudah

membawa berkas “printout” kelengkapan asesmen yang telah ditandatangani; yang meliputi :

Berkas tersebut dimasukkan ke dalam map otner

berwarna “biru”

Berkas tersebut diserahkan kepada asesor penguji saat

dilakukannya konsultasi pra asesmen

Lampiran bukti kompetensi yang dibawa hanyalah

bukti-bukti yang tertulis pada form Asesmen Mandiri

( Form APL-02 )

Pelaporan Pelaksanaan Asesmen 4

Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Asesmen Kompetensi

Dilengkapi dengan :

Hasil Analisa Portofolio Asesi

Lembar hasil penggunaan perangkat asesmen

Dokumen ASC-01 hingga ASC-03

Laporan Proses Pelaksanaan Asesmen di TUK

Dilengkapi dengan :

Berita Acara Proses Pelaksanaan Asesmen*

Daftar Hadir Pelaksanaan Asesmen

Dokumentasi Proses Asesmen

Laporan supervisi Pelaksanaan Asesmen di TUK

Dilengkapi dengan :

Dokumentasi Proses Asesmen

Pleno Komite Teknis LSP FPM 5

Mereview rekomendasi hasil asesmen

Membuat tindaklanjut bila ada banding dari asesi

Membuat keputusan untuk pemberian sertifikat kompetensi

Membuat laporan hasil keputusan Pleno Komite Teknis

C B 1 2 3 4 5 6 T

Penerbitan Sertifikat Kompetensi 6

Direktur Eksekutif LSP FPM membuat surat keputusan untuk

penerbitan sertifikat kompetensi kepada asesi yang kompeten untuk

disampaikan kepada BNSP

Penerbitan sertifikat akan dilakukan oleh BNSP, dengan pemberian

nomor seri sertifikat yang terdaftar/teregistrasi pada BNSP

Sertifikat kompetensi ditandatangani oleh Direktur Eksekutif LSP

FPM dan Manajer Sertifikasi LSP FPM

Pemberian Sertifikat Kompetensi 7

Pemberian sertifikat kompetensi dilakukan dengan menandatangani

TANDA TERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI dan Pakta Integritas

Penggunaan Sertifikat kompetensi oleh fasilitator pemegang

sertifikat

Juga diserahkan Logbook Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat; untuk

diisi oleh pemegang sertifikat kompetensi dan menjadi salah satu

bukti surveilen kompetensi

Sertifikat kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat berlaku

selama 3 tahun

Asesmen Ulang 8

Untuk peserta asesmen kompetensi; yang keputusan dan rekomendasi

hasil asesmennya dinyatakan “BELUM KOMPETEN “ diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk mengajukan asesmen ulang; dengan cara :

Surveilen Kompetensi Kerja 9

Pemegang sertifikat kompetensi; wajib mengikuti surveilen yang dilakukan

oleh LSP FPM; untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja

fasilitator pemberdayaan masyarakat.

Surveilen dilakukan minimal 1 kali setahun terhitung sejak diterimanya

sertifikat kompetensi kerja

Surveilen dilakukan dengan penelusuran dokumentasi aktivitas kerja

pemegang sertifikat melalui pencatatan pada logbook dan lampirannya;

dan atau proses uji profisiensi

Perpanjangan sertifikat kompetensi 10

Pemegang sertifikat kompetensi; wajib melakukan perpanjangan sertifikat

kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat menjelang masa berlaku

sertifikat akan habis

Pengajuan permohonan perpanjangan sertifikat kompetensi; dapat

dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada LSP FPM 3 bulan

sebelum berkahirnya masa berlaku sertifikat

1.Uji Portofolio

2.Uji Tertulis

3.UJI Uji Wawancara

4.Uji Simulasi/Bermain

Peran

Uji Portofolio dan Uji Tertulis bersifat

Wajib.

Uji Wawancara dan Simulasi

menyesuaikan hasil uji portofolio dan

uji tertulis

Bukti:

suatu bahan yang dikumpulkan dalam rangka

membuktikan pencapaian kompetensi asesi

sebagaimana dipersyaratkan unit/sejumlah unit

standar kompetensi

Jenis-Jenis Bukti:

• Bukti Langsung – pengamatan Langsung di

tempat kerja

• Bukti Tidak Langsung – Lap/Ket. Pihak ke-3

• Bukti Tambahan – Foto, rekaman, dll.

Bukti Tidak Langsung

1. Keterangan Pihak 3

2. Menerangkan pekerjaan/kegiatan asesi, dan

menyebutkan nama asesi.

Yang Bisa digunakan sebagai Bukti:

1. Keterangan dari Atasan Langsung

2. Keterangan dari Penerima Manfaat

3. Sertifikat Pelatihan, Workshop, seminar, dll

4. SPT, SPK, EVKIN, BA, dan sebagainya

sahih/valid, sebagai contoh: • memperhatikan elemen dan kriteria unjuk kerja

• merefleksikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagaimana

dikemukakan oleh unit kompetensi terkait

• memperlihatkan penggunaan sebagaimana dikemukakan pada batasan

variabel

• mendemonstrasikan kinerja keterampilan dan pengetahuan yang digunakan,

baik pada kondisi kerja real ataupun simulasi

terkini, sebagai contoh: • mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan terkini asesi

• memenuhi standar keterkinian

memadai, sebagai contoh: • mendemonstrasikan kompetensi setiap saat

• mendemonstrasikan kompetensi secara berulang

• tidak berkurang kemampuan/persyaratan bahasa, literasi, numerasi

Otentik/Asli, sebagai contoh: • asesi pernah mengerjakan pekerjaan dimaksud

• dapat diakui/diverifikasi

1. FORM APL-01

2. FORM CV

3. FOCO IJASAH DAN TRANSKRIP NILAI

4. FORM APL-02

5. FORM BUKTI

CATATAN LAIN :

Biaya pendaftaran : Rp. 100.000,-

Biaya asesmen : Rp. 1.500.000,-

Biaya Surveilen : Rp. 400.000,-

Biaya Sertifikat : Rp. 100.000,-

Kompeten VS Belum Kompeten

Asesmen ulang tersebut hanya

untuk unit-unit kompetensi

yang dinilai belum kompeten

MANFAAT SERTIFIKASI

1. Amanat Perpres 70 thn 2012,

bahwa setiap konsultan yang

Direkrut oleh pemerintah harus

bersertifikasi.

2. Menjamin hak rakyat untuk

memperoleh pendampingan dari

orang-orang yang benar-benar

berkompeten sebagai seorang

fasilitator pemberdaya masyarakat.

3. Menjamin keberadaan dari profesi

fasilitator pemberdayaan

masyarakat yang sejajar dengan

profesi-profesi lainnya dan dapat

memenuhi kebutuhan daerah,

nasional maupun internasional.

1. Memberikan kepastian standar

kualitas dan jenjang karier kepada

fasilitator pemberdayaan

masyarakat.

2. Tersedianya acuan baku terhadap

program pelatihan yang

dilaksanakan untuk para

fasilitator.

3. Justifikasi terhadap jumlah

remunerasi yang diterima oleh

fasilitator.

4. Mengurangi persoalan fasilitator

bermasalah (tdk kompeten, tdk

jujur, dll).

1. Ada jaminan di fasilitasi oleh

fasilitator yang kompeten.

2. Manfaat program dapat lebih

optimal.

Bagi Anggota/ Fasilitator

Bagi

Pemerintah

Bagi Masyarakat

Untuk Informasi Lebih Lanjut :

Website : www.lsp-fpm.or.id

: LSP FPM

: @lspfpm

Untuk menyampaikan saran dan informasi :

[email protected]

Salam Pemberdayaan !!!