2
1 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1986 TENTANG TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR BIASA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu pendidikan tinggi,dipandang perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi untuk mengikuti dan mencapai Stratum 2 (S2) dan/atau Stratum 3 (S3) pada Fakultas Pasca Sarjana; b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pemberian tugas belajar tersebut, kepada tenaga pengajar biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberikan tunjangan tugas belajar. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3032); 7. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Dosen pada Pergutuan Tinggi. M E M U T U S K A N : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR BIASA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA. Documents PDF Complete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages

Click Here & Upgrade Expanded Features Documentskepegawaian.unej.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/Keppres-57-1986... · Kebudayaan setelah ada persetujuan Menteri Negera ... secara

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Click Here & Upgrade Expanded Features Documentskepegawaian.unej.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/Keppres-57-1986... · Kebudayaan setelah ada persetujuan Menteri Negera ... secara

1

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 57 TAHUN 1986

TENTANGTUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR BIASA

PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTIPENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu pendidikantinggi,dipandang perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil yangmenjabat tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi untuk mengikutidan mencapai Stratum 2 (S2) dan/atau Stratum 3 (S3) pada FakultasPasca Sarjana;

b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pemberian tugas belajar tersebut,kepada tenaga pengajar biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf aperlu diberikan tunjangan tugas belajar.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang

Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan LembaranNegara Nomor 2361);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan BerbagaiPenetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan LembaranNegara Nomor 2900);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokokOrganisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang PenataanFakultas pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3032);

7. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan JabatanDosen pada Pergutuan Tinggi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANGTUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR BIASA PADAPERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKANPADA FAKULTAS PASCA SARJANA.

DocumentsPDFComplete

Click Here & UpgradeExpanded Features

Unlimited Pages

Page 2: Click Here & Upgrade Expanded Features Documentskepegawaian.unej.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/Keppres-57-1986... · Kebudayaan setelah ada persetujuan Menteri Negera ... secara

2

Pasal 1(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat tenaga pengajar biasa

pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan untukmencapai Stratum 2 (S2) dan/atau Stratum 3 (S3) pada Fakultas PascaSarjana di Universitas/Institut Negeri yang ditetapkan denganKeputusan Presiden, diberikan Tunjangan Tugas Belajar.

(2) Besarnya Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas belajar padaStratum 2 (S2) dan/atau Stratum 3 (S3) adalah sebesar TunjanganJabatan Dosen yang terakhir.

(3) Pemberian Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalamayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan setelah ada persetujuan Menteri Negera PendayagunaanAparatur Negara dengan memperhatikan pertimbangan teknis TeamKerja Kepegawaian.

(4) Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mulaiberlaku sejak Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) secara nyata mengikuti pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjanayang bersangkutan.

(5) Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)dihentikan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lagimelaksanakan tugas belajar.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini,ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, MenteriKeuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baiksecara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnyamasing-masing.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Nopember 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

S O E H A R T O

DocumentsPDFComplete

Click Here & UpgradeExpanded Features

Unlimited Pages