Corfu Channel Case 1949

(United Kingdom of Great Britain v. Albania)

A. Pengantar:

Kasus selat Corfu timbul dari insiden yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 1946

di selat Corfu, dimana dua Kapal perusak Inggris membentur ranjau di perairan

Albania dan menderita kerusakan, termasuk adanya korban jiwa. Inggris

mengacu kepada Resolusi 9 April 1947 dari Dewan Keamanan yang

merekomendasikan kedua pemerintah untuk menyerahkan kasus mereka ke

Mahkamah. Inggris kemudian menyerahkan perkara dimana Albania

berkeberatan atas yurisdiksi Mahkamah, namun keberatan ini ditolak lewat

keputusan 25 Maret 1948, Mahkamah menyatakan bahwa dirinya memiliki

Yurisdiksi.

B. Fakta:

1. Pada 22 Oktober 1946, dua kapal penjelajah (cruiser) Mauritius dan

Leander serta dua kapal perusak (destroyer) Saumarez dan Volage Inggris

memasuki selat Corfu dari arah selatan. Selat Corfu merupakan bagian

dari wilayah perairan Albania.

2. Pada tahun 1944 dan 1945 pernah dilakukan penyapuan ranjau di sekitar

wilayah Selat Corfu, hingga tahun 1946 ketika insiden ini terjadi Selat

Corfu dinyatakan “aman”.

3. Salah satu kapal perusak Inggris (Saumarez) menabrak ranjau hingga

mengalami kerusakan yang parah. Kapal perusak lain (Volage) dikirim

untuk memberikan bantuan, ketika menderek Saumarez, Volage juga

membentur ranjau dan mengalami kerusakan yang lebih parah. Empat

puluh lima perwira dan pelaut Inggris gugur dan empat puluh dua lainnya

terluka.

4. Sebuah insiden pernah terjadi di perairan ini, pada bulan Mei tahun 1946,

pos jaga Albania menembak 2 kapal penjelajah Inggris (Orion dan Superb).

Pemerintah Inggris memprotes, menyatakan bahwa hak lintas damai

(innocent passage) melalui selat adalah hak yang dikenal dalam hukum

Internasional. Pemerintah Albania menyatakan bahwa kapal perang asing

dan kapal dagang dilarang masuk laut teritorial Albania tanpa izin

sebelumnya; dan pada Agustus 1946, pemerintah Inggris telah

menyatakan bahwa, apabila di masa mendatang tembakan dilepaskan

kepada Kapal Perang Inggris yang melintasi selat, maka Kapal Inggris

akan membalasnya.

5. Setelah ledakan tanggal 22 Oktober Pemerintah Inggris mengirimkan nota

ke Tirana perihal niatannya untuk melakukan operasi penyapuan ranjau

di sekitar Selat Corfu.

6. Albania tidak memberikan izin kecuali operasi penyapuan ranjaunya

berada di luar laut teritorial Albania dan menegaskan bahwa penyapuan

yang dilakukan di perairan Albania merupakan pelanggaran kedaulatan

Albania.

7. Penyapuan ranjau dilakukan oleh angkatan laut Inggris pada tanggal 12

dan 13 November 1946, di laut teritorial Albania dan berada di wilayah

selat yang sebelumnya disapu. Hasilnya 22 ranjau dapat dijinakkan,

ranjau-ranjau tersebut adalah tipe GY buatan Jerman;

8. Ketika insiden ini terjadi, Albania dan Yunani sedang menghadapi

sengketa perbatasan.

C. Permasalahan Hukum:

Melalui Special Agreement, kedua belah pihak meminta putusan Mahkamah

terhadap dua permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Apakah Albania bertanggungjawab terhadap ledakan yang terjadi, dan

apakah muncul kewajiban untuk membayar kompensasi?

2. Apakah Inggris telah melanggar Hukum Internasional lewat tindakan

angkatan lautnya di wilayah perairan Albania, pertama pada hari ketika

ledakan terjadi, kedua pada tanggal 12 dan 13 November 1946, ketika

kapalnya melakukan operasi penyapuan ranjau di Selat Corfu?

D. Putusan Mahkamah:

1. Terhadap permasalahan yang pertama Mahkamah memutuskan Albania

bertanggung jawab (11 : 5) dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Mahkamah menemukan bahwa ledakan yang terjadi diakibatkan oleh

ranjau yang di tanam pada ladang ranjau yang di sapu pada tanggal 13

November. Dapat juga disimpulkan bahwa penamaman ranjau

dilakukan tidak terlalu lama sebelum insiden terjadi dikarenakan pada

tahun 1944 dan 1945 pernah terjadi operasi penyapuan ranjau di

wilayah ini, dan ketika insiden ini terjadi pada tahun 1946 wilayah Selat

Corfu dinyatakan “aman”. Selain itu dampak kerusakan dari ranjau

ketika insiden terjadi sama dengan dampak dari ranjau yang dijinakan

pada tanggal 13 November, sehingga teori mengenai bahwa ranjau

ditanam setelah insiden tanggal 22 Oktober tidak dapat diterima

Mahkamah;

b. Mahkamah tidak merasa perlu mencari dasar hukum tentang

tanggungjawab Albania dalam pemasangan ranjau, terutama apakah

ranjau ini dipasang sendiri atau tidak oleh pihak Albania. Meskipun

Inggris menuduh bahwa dua kapal Yugoslavia memasang ranjau

dengan perintah atau sepengetahuan Albania, Mahkamah

menganggap bahwa tuduhan Inggris tersebut tidak dapat dibuktikan;

c. Mahkamah berpendapat bahwa pemerintah Albania sepenuhnya sadar

perihal keberadaan ladang ranjau di wilayahnya, Albania memprotes

secara tegas aktivitas armada Inggris akan tetapi tidak memprotes

peletakan ranjau. Albania tidak memberitahukan kapal yang melintas

perihal keberadaan ranjau, sebagaimana diwajibkan oleh Hukum

Internasional. Mahkamah menyimpulkan bahwa terhadap tindakan

Albania hanya dapat dijelaskan meskipun Albania mengetahui

keberadaan ranjau ini, akan tetapi Albania bermaksud merahasiakan

keberadaannya;

d. Mahkamah berpendapat bahwa secara geografis selat tersebut dapat

dilihat dan dapat dengan mudah diawasi (ranjau terdekat adalah 500

meter lepas garis pantai). Peletakan ranjau yang dilakukan secara rapi

dan metodik dianggap tidak mungkin luput dari pengawasan para

penjaga pantai;

e. Dari seluruh fakta dan observasi yang dilakukan oleh Mahkamah, dapat

disimpulkan bahwa pemasangan ranjau tidak dapat diselesaikan tanpa

sepengetahuan Albania, sehingga adalah tugas Albania untuk

memberitahukan kapal-kapal dan khususnya untuk memperingatkan

kapal-kapal yang berlayar melewati selat pada 22 Oktober perihal

bahaya yang akan mereka hadapi. Pada faktanya, tidak ada hal

apapun yang dicoba dilakukan Albania untuk mencegah bencana

terjadi dan kelalaian ini menimbulkan pertanggungjawaban

Internasional bagi Albania;

f. Melalui putusan tanggal 15 Desember 1949, Mahkamah menentukan

kompensasi yang harus dibayar oleh Albania terhadap Inggris sebesar

£843,947 atau $2,009,437

2. Terhadap permasalahan yang kedua Mahkamah memutuskan bahwa

Inggris tidak melanggar kedaulatan Albania pada tanggal 22 Oktober,

sedangkan pada tanggal 12-13 November, Mahkamah menyatakan Inggris

telah melanggar kedaulatan Albania (14 : 2) dengan pertimbangan

sebagai berikut:

a. Albania menolak bahwa lintas yang dilakukan oleh kapal Inggris pada

tanggal 22 Oktober adalah damai. Albania menuduh bahwa masuknya

kapal Inggris ke perairan Albania adalah suatu misi politik dan hal itu

dapat dilihat dari jumlah kapal, bentuk formasi, persenjataan ,

manuver, dll. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat lain, Mahkamah

menganggap bahwa lintas yang dilakukan oleh kapal Inggris pada

tanggal 22 Oktober adalah lintas damai yang dilindungi oleh Hukum

Internasional, terutama Selat Corfu juga merupakan selat yang biasa

dipergunakan untuk pelayaran internasional.

b. Terhadap tindakan Inggris pada tanggal 12-13 November, Mahkamah

berpendapat bahwa tindakan Inggris ini bukanlah lintas damai.

Pemerintah Inggris juga secara terang-terangan menyatakan bahwa

tujuan dari operasi tanggal 12-13 November adalah melakukan

penyapuan dengan aman dan secepat mungkin. Mahkamah tidak

dapat menerima alasan Inggris bahwa tindakannya ini merupakan

suatu bentuk pencegahan dini (self protection atau self help) agar

dikemudian hari tidak terjadi insiden yang sama. Mahkamah

berpendapat bahwa operasi Inggris tanggal 12-13 November adalah

suatu bentuk intervensi yang tidak mendapat tempat dalam Hukum

Internasional.

E. Analisa singkat:

1. Pertanggungjawaban negara berhubungan erat dengan suatu keadaan

bahwa terhadap prinsip fundamental dari hukum internasional, negara

atau suatu pihak yang dirugikan menjadi berhak untuk mendapatkan ganti

rugi atas kerugian yang dideritanya. Karena itu, pertanggungjawaban

negara akan berkenaan dengan ketentuan tentang atas dasar apa dan

situasi bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan yang

salah secara internasional;

2. Apabila suatu negara melanggar kewajiban yang telah ditetapkan dalam

hukum internasional, terhadapnya dikenakan tanggung jawab untuk

mengganti kerugian;

3. Mahkamah Internasional dalam kasus Corfu Channel 1949 ini menyatakan

bahwa kewajiban negara pantai untuk menjaga jalur pelayaran di

wilayahnya, apabila tidak dilaksanakan dapat dinyatakan telah melakukan

pelanggaran internasional dan pada akhirnya mengakibatkan tanggung

jawab. Dalam kasus ini Albania dinyatakan bersalah dan harus membayar

ganti rugi terhadap Inggris.

Leander

Saumarez

Orion

Mauritius