DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN …parlemen.net/wp-content/uploads/2016/05/RUU-Kementerian-DIM-RUU...DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG ... 4 c

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

JAKARTA, MARET 2007


www.parlemen.net

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

KEMENTERIAN NEGARA

No RUU - DPR TANGGAPAN PEMERINTAH USUL PERUBAHAN

1 RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN.. TENTANG

KEMENTERIAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Saran perubahan RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN.. TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KEMENTERIAN NEGARA

2 a Menimbang: bahwa untuk mencapai tujuan negara, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara;

Saran perubahan rumusan, berasal dari huruf b a Menimbang: bahwa Presiden dalam menjalankan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan;

3 b bahwa Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dibantu oleh menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan setiap menteri memimpin kementerian negara;

Saran perubahan b bahwa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan guna terwujudnya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4 c bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kementerian negara yang

Saran perubahan rumusan c bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran


www.parlemen.net

No RUU - DPR TANGGAPAN PEMERINTAH USUL PERUBAHAN membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; pembentukan, pengubahan, dan pembubarannya diatur dalam undang-undang;

kementeran negara diatur dalam Undang-Undang;

5 d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kementerian Negara;

Diubah d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan, Pengubahan, dan Pembubaran Kementerian Negara;

6 Mengingat: Pasal 4, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Saran Pasal 18 dihapus. Lihat DIM No. 18 Mengingat: Pasal 4, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Tetap Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN:

8 Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEMENTERIAN NEGARA.

Saran perubahan. Lihat DIM No. 1 Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KEMENTERIAN NEGARA.

9 BAB I KETENTUAN UMUM

Tetap BAB I KETENTUAN UMUM

10 Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Tetap Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:


www.parlemen.net


11 1 Kementerian negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

- Saran perubahan - kata "lembaga pemerintah" diganti "perangkat

pemerintah" - frasa " pelaksana kekuasan pemerintahan"

dihilangkan karena kementerian negara tidak hanya unsur pelaksana pemerintahan tetapi juga menetapkan kebijakan

1 Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

12 2 Kementerian Utama adalah Kementerian yang tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang wajib diadakan untuk kelangsungan tugas-tugas pemerintahan negara.

- Saran dihapus, alasan: UUD Negara RI Tahun 1945 tidak mengenal klasifikasi kementerian negara. Kedudukan setiap kementerian dan para menteri negara yang memimpin kementerian negara adalah sama. Perbedaannya terletak pada urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dari setiap kementerian.

- Dalam risalah rapat-rapat pembentukan dan amandemen UUD juga tidak diperoleh informasi mengenai klasifikasi kementerian negara.

- Dalam sistim pemerintahan presidensial yang tetap dipertahankan pasca amandemen UUD 1945, pembentukan kementerian berikut susunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

13 3 Kementerian Pokok adalah Kementerian yang menangani urusan-urusan pemerintahan dalam upaya pencapaian kesejahteraan rakyat.

Sda

14 4 Kementerian Khusus adalah Kementerian yang dibentuk untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan strategis serta untuk mempercepat pelaksanaan tugas-tugas

Sda


www.parlemen.net

No RUU - DPR TANGGAPAN PEMERINTAH USUL PERUBAHAN pemerintahan.

15 5 Menteri negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara.

Saran perubahan, konsistensi penggunaan istilah Kementerian, lihat DIM No. 11

2 Menteri negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.

16 6 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, yang selanjutnya disebut LPNK adalah lembaga pelaksana kebijakan pemerintahan dibidang tertentu yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri.

Saran dihapus. - Pasal 17 UUD Negara RI Tahun 1945 hanya

memerintahkan pengaturan pembentukan, pengubahan, dan penghapusan kementerian negara dalam Undang-Undang

- LPND adalah unit-unit Pemerintah.

17 7 Urusan pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saran ditambah ada kata "ketentuan" sebelum Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

3 Urusan pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18 8 Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah pelaksana urusan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saran dihapus - tidak ada relevansinya. - UUD Negara RI Tahun 1945 hanya

memerintahkan pengaturan mengenai pembentukan, pengubahan, dan penghapusan kementerian negara.

- Hubungan antara pemerintah (pusat) dan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD Negara RI Tahun 1945 dan jabarannya telah diatur pula, antara lain dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

19 BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN

WEWENANG Bagian Pertama

Judul bab disarankan diubah Wewenang disarankan dihapus karena sudah melekat pada tugas dan fungsi

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama


www.parlemen.net

No RUU - DPR TANGGAPAN PEMERINTAH USUL PERUBAHAN Kedudukan Kedudukan

20 Pasal 2 (1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden.

Saran diubah Menurut UUD Negara RI Tahun 1945, yang bertanggungjawab kepada Presiden adalah menteri, bukan kementerian.

Pasal 2 Kementerian dipimpin oleh seorang Menteri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

21 (2) Kementerian terdiri atas: a Kementerian Utama; b Kementerian Pokok; dan c Kementerian Khusus

Saran dihapus, lihat DIM No. 12, 13, dan 14 Pasal 3 Kementerian berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

22 Pasal 3 Kementerian berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Tetap

23 Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Kementerian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Judul Bagian disarankan diubah Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

24 Bagian Ketiga Fungsi

Bagian Ketiga disarankan dihapus, lihat DIM No.24

-

25 Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian

Utama menyelenggarakan fungsi:

Saran perubahan, lihat DIM No.12,13,14, 23 Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian

menyelenggarakan fungsi:

26 a penetapan kebijakan kementerian; Saran ditambah a perumusan, penetapan, dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian;


www.parlemen.net


27 b pelaksanaan kebijakan kementerian; Saran dihapus -

28 c pelayanan administrasi pemerintahan; dan Tetap Saran tambahan butir baru (huruf c)

b pelayanan administrasi pemerintahan; c pengelolaan anggaran dan kekayaan

kementerian; dan

29 d pelaksanaan pengawasan fungsional Tetap d pelaksanaan pengawasan fungsional

30 (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pokok menyelenggarakan fungsi:

Saran dihapus, lihat DIM No.12, 13,14, 22, 26 Saran penambahan ketentuan barn (ayat 2)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Kementerian diatur dalam Peraturan Presiden

31 a penetapan kebijakan kementerian; Saran dihapus

32 b pelaksanaan kebijakan kementerian sesuai dengan kewenangannya;

Sda

33 c koordinasi, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kementerian dalam lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

Sda

34 d pelayanan administrasi pemerintahan; dan Sda

35 e pelaksanaan pengawasan fungsional. Sda

36 (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Khusus menyelenggarakan fungsi:

Sda

37 a senetasankebijakankementerian; Sda

38 b koordinasi, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kementerian; dan

39 c pelaksanaan pengawasan fungsional.

40 Bagian Keempat Wewenang

Saran dihapus, kewenangan Kementerian sudah tercakup dalam penyelengaraan tugas dan fungsi kementerian. Lihat DIM No. 19


www.parlemen.net


41 Pasal 6 (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya,

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berwenang:

Sda

42 a membuat perencanaan; Sda

43 b merumuskan dan menetapkan kebijakan kementerian;

Sda

44 c melaksanakan kebijakan; dan Sda

45 d melakukan pengawasan fungsional. Sda

46 (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berwenang:

Sda



Sda

49 c melaksanakan kebijakan kementerian sesuai dengan kewenangannya;

Sda

50 d melaksanakan koordinasi, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kementerian dalam lingkup provinsi dan kabupaten/kota; dan

Sda

51 e melakukan pengawasan fungsional. Sda

52 (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berwenang:

Sda



www.parlemen.net



Sda

55 c melaksanakan koordinasi, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kementerian; dan

Sda

56 d melakukan pengawasan fungsional. Sda

57 BAB III SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN

Judul bab disarankan diubah BAB III PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN

PEMBUBARAN KEMENTERIAN

58 Pasal 7 (1) Kementerian Utama terdiri atas:

a Kementerian Dalam Negeri; b Kementerian Pertahanan; c Kementerian Luar Negeri; d Kementerian Hukum; e Kementerian Keuangan; f Kementerian Agama.

Disarankan diubah, Lihat pula DIM No, 12, 13, 14, dst.yang terkait. Pemerintah berpendapat bahwa dalam Undang-Undang ini pengaturan mengenai pembentukan kementerian sebaiknya tidak didekati melalui pemberian nama tertentu pada setiap kementerian karena bersifat rijid, tidak dapat menyesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Menurut Pemerintah semangat yang mendasari perlunya pengaturan mengenai pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian, tanpa harus traumatis terhadap pengalaman masa lalu, haruslah dilihat sebagai upaya pemberian arah dan pedoman kepada Presiden dalam pembentukan kementerian, termasuk pengubahan, dan pembubarannya, dan tanpa perlu pula terlalu rijid dengan pemberian nama suatu kementerian. Terdapat beberapa pemikiran yang mendasari hal tersebut.

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 6 (1) Presiden membentuk Kementerian yang

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

(2) Dalam membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mempertimbangkan prinsip: a efisiensi dan efektifitas; b ketercakupan dan proporsionalitas; dan c kesinambungan, keserasian dan

keterpaduan pelaksanaan tugas.


www.parlemen.net

No RUU - DPR TANGGAPAN PEMERINTAH USUL PERUBAHAN Pertama, sistem pemerintahan negara pasca amandemen UUD 1945, tetap mempertahankan sistim presidensial. Di bawah sistim tersebut, Presiden memiliki berbagai hak prerogatif dalam menjalankan kekuasaannya, termasuk dalam pembentukan kementerian serta dalam mengangkat para menteri untuk memimpin kementerian. Kedua, sistim ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 tidak mengenal lagi adanya GBHN sebagai haluan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional, sebagaimana dahulu lazim dituangkan dalam Ketetapan MPR. Sejalan dengan pemikiran di atas, serta didasarkan pada perlunya ketaatan terhadap sistim yang disepakati, Pemerintah berpendapat bahwa Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara memiliki keleluasaan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan, termasuk dalam pembentukan kementerian, pengubahan, dan pembubarannya, dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh prinsip-prinsip hukum, demokrasi, dan kepemerintahan yang baik Kementerian menurut UUD membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan pemerintahan yang harus dijalankan oleh Presiden pada dasamya meliputi keseluruhan urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana digariskan dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Lingkup cakupan urusan pemerintahan cukup luas dan segala urusan tersebut pada hakekatnya


www.parlemen.net

No RUU - DPR TANGGAPAN PEMERINTAH USUL PERUBAHAN tidak bisa di pilah-pilah secara tajam/hitam-putih, sehingga asas keserasian dan keterpaduan hubungan dalam jalinan yang bersifat koordinatif antarkementerian menjadi sesuatu yang penting. Di samping asas tersebut, pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian, perlu mempertimbangkan pula asas efisiensi dan efektifitas serta proporsionalitas dengan memanfaatkan kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dapat dilakukan secara optimal dalam membantu Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara, dalam upaya pencapaian tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Ne ara RI Tahun 1945.

59 (2) Kementerian Pokok terdiri atas: a Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; b Kementerian Sosial dan Kesehatan; c Kementerian Perbendaharaan Negara; d Kementerian Pertanian dan Perkebunan; e Kementerian Kehutanan; f Kementerian Kelautan dan Perikanan; g Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral; h Kementerian Pekerjaan Umum; i Kementerian Transportasi; j Kementerian Perindustrian dan Perdagangan

Luar Negeri; k Kementerian Koperasi dan Perdagangan

Dalam Negeri;

Disarankan dihapus, lihat DIM No.59


www.parlemen.net

No RUU - DPR TANGGAPAN PEMERINTAH USUL PERUBAHAN l Kementerian Tenaga Kerja; m Kementerian Komunikasi dan Informasi.

60 (3) Kementerian Khusus menangani urusan-urusan perencanaan pembangunan nasional, perundang-undangan; ilmu pengetahuan, teknologi dan riset; pariwisata; perumahan rakyat; transmigrasi; lingkungan hidup; pemuda; perempuan; olahraga dan lain-lain urusan yang dibutuhkan oleh Presiden.

Sda

61 Pasal 8 (1) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1), memiliki kantor wilayahlperwakilan di daerah/luar negeri.

Disarankan dihapus. Lihat DIM No. 18 Tidak sejalan dengan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

62 (2) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), tidak memiliki kantor wilayah/perwakilan di daerah.

Sda

63 Pasal 9 (1) Susunan organisasi Kementerian Utama terdiri

atas:

Saran dihapus

64 a Menteri; Sda

65 b Sekretariat Jenderal; Sda

66 c Direktorat Jenderal; Sda

67 d Inspektorat Jenderal; Sda

68 e Badan danlatau Pusat; Sda

69 f Staf ahli; dan Sda

70 g Kantor wilayah/perwakilan tingkat provinsi, kabupaten/kota atau perwakilan luar negeri.

sda


www.parlemen.net


71 (2) Susunan oragnisasi Kementerian Pokok terdiri atas:

Saran dihapus

72 a Menteri; Sda

73 b Sekretariat Jenderal; Sda

74 c Direktorat Jenderal; Sda

75 d Inspektorat Jenderal; Sda

76 e Badan dan/atau Pusat; dan Sda

77 f Staf ahli. sda

78 (3) Susunan organisasi Kementerian Khusus terdiri atas :

Sda

79 a Menteri; Sda

80 b Deputi Menteri; dan Sda

81 c Staf ahli. Sda

82 Pasal 10 (1) Direktorat Jenderal pada Kementerian Utama

dan Kementerian Pokok paling banyak 5 (lima).

Saran dihapus

83 (2) Deputi pada Kementerian Khusus paling banyak 3 (tiga)

Sda

84 (3) Badan pada Kementerian Utama dan Pokok paling banyak 3 (tiga).

Sda

85 (4) Staf ahli pada Kementerian paling banyak 4 (empat) orang.

Sda

86 Pasal 11 Pada organisasi Kementerian dapat diangkat staf khusus menteri paling banyak 5 (lima) orang.

Saran dihapus


www.parlemen.net


87 Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi kementerian diatur dalam Peraturan Presiden.

Sda

88 BAB IV PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN

PEMBUBARAN Bagian Pertama Pembentukan

Saran dihapus, sudah tertampung dalam usul pemerintah DIM No. 59

89 Pasal 13 (1) Presiden wajib membentuk Kementerian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Saran dihapus, sudah tertampung dalam usul pemerintah DIM No. 59

90 (2) Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), atau dapat menggabungkannya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Saran dihapus, sesuai dengan usul pemerintah dalam DIM No. 59 maka Presiden dalam membentuk Kementerian haru memperhatikan Pasal 6 ayat 3 (usul Pemerintah), dan tidak perlu keterlibatan DPR

91 (3) Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), paling banyak 6 (enam) Kementerian.

Sda

92 Bagian Kedua Pengubahan

Tetap Bagian Kedua Pengubahan

93 Pasal 14 (1) Nama kementerian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dapat diubah.

Saran perubahan Pasal 7 (1) Presiden dapat melakukan pengubahan

Kementerian, kecuali pengubahan nama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan

94 (2) Nama Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan

Saran perubahan (2) Pengubahan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dapat berupa perubahan nama,


www.parlemen.net

No RUU - DPR TANGGAPAN PEMERINTAH USUL PERUBAHAN perubahan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

penggabungan dan/atau pemisahan Kementerian.

(3) Dalam melakukan pengubahan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mempertimbangkan prinsip: a peningkatan kinerja; b peningkatan efisiensi dan efektifitas; c peningkatan keserasian dan keterpaduan

pelaksanaan tugas; dan d perkembangan lingkungan strategis.

(4) Presiden dalam melakukan pengubahan Kementerian memberitahukan kepada DPR.

95 Bagian Ketiga Pembubaran

Tetap Bagian Ketiga Pembubaran

96 Pasal 15 (1) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dibubarkan oleh Presiden.

Saran perubahan Pasal 8 Presiden dapat melakukan pembubaran Kementerian dalam hal kementerian tersebut tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3).

97 (2) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat dibubarkan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Disarankan dihapus

98 BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Pengangkatan

Tetap BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Pengangkatan

99 Pasal 16 Tetap Pasal 9


www.parlemen.net

No RUU - DPR TANGGAPAN PEMERINTAH USUL PERUBAHAN (1) Menteri diangkat oleh Presiden. (1) Menteri diangkat oleh Presiden.

100 (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi menteri adalah:

Saran perubahan, substansi tetap (2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

101 a warga negara Indonesia; Tetap a warga negara Indonesia;

102 b bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Tetap b bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

103 c setia kepada Pancasila, dan UUD 1945; Saran perubahan c setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

104 d sehat jasmani dan rohani; Tetap d sehat jasmani dan rohani;

105 e memiliki integritas dan kepribadian yang baik;

Tetap e memiliki integritas dan kepribadian yang baik;

106 f mempunyai kompetensi dalam bidang tugas kementerian;

Tetap f mempunyai kompetensi dalam bidang tugas Kementerian;

107 g memiliki pengalaman kepemimpinan; dan Tetap g memiliki pengalaman kepemimpinan;

108 h sanggup dan dapat bekerjasama sebagai pembantu presiden.

Saran perubahan saran penambahan butir baru (huruf i)

h sanggup dan mampu bekerjasama sebagai pembantu presiden; dan

i tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

109 Pasal 17 Menteri dilarang merangkap jabatan/atau menjadi pengurus pada:

Saran perubahan Pasal 10 (1) Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

110 a lembaga negara lainnya; Saran perubahan a pejabat negara sesuai dengan peraturanperundang-undangan;

111 b organisasi politik; Saran dihapus


www.parlemen.net


112 c komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta;

Tetap b komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta;

113 d organisasi lainnya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

saran diubah c pimpinan organisasi lainnya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

114 Bagian Kedua Pemberhentian

Tetap Bagian Kedua Pemberhentian

115 Pasal 18 (1) Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh

Presiden.

Saran perubahan Pasal 11 (1) Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh

Presiden, karena

116 (2) Menteri diberhentikan karena: Saran dihapus

117 a meninggal dunia; Tetap a meninggal dunia;

118 b mengundurkan diri atas permintaan sendiri; Saran perubahan b mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;

119 c tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;

Saran perubahan c tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;

120 d dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Saran perubahan d dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

121 e berakhir masa jabatan; atau Tetap e berakhir masa jabatan; atau

122 f melangggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Saran perubahan dan penambahan butir baru (huruf g) dan ditambah I (satu) ayat.

f melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

g alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.


www.parlemen.net

No RUU - DPR TANGGAPAN PEMERINTAH USUL PERUBAHAN (2) Presiden memberhentikan sementara Menteri

yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

123 BAB VI HUBUNGAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN

Saran dihapus Pasal 17 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 hanya mengamanatkan pembentukan, pengubahan, dan embubaran Kementerian. Lihat DIM No.16.

124 Pasal 19 (1) LPNK yang urusannya terkait dengan tugas dan

wewenang suatu kementerian, wajib melakukan koordinasi dengan kementerian tersebut.

Saran dihapus

125 (2) Pembentukan LPNK harus mengikutsertakan menteri yang memiliki tugas dan wewenang yang terkait dengan urusan LPNK yang akan dbentuk.

sda

126 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

sda

127 BAB VII HUBUNGAN KEMENTERIAN DENGAN

PEMERINTAH DAERAH

Disarankan dihapus - UUD Negara RI Tahun 1945 hanya

memerintahkan pembentukan, pengubahan, dan penghapusan kementerian negara.

- Hubungan antara pemerintah (pusat) dan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD Negara RI Tahun 1945.

128 (1) Hubungan Kementerian Utama dengan Pemda dalam pelaksanaan kebijakan kementerian

sda


www.parlemen.net

No RUU - DPR TANGGAPAN PEMERINTAH USUL PERUBAHAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan secara terpusat oleh Kementerian Utama yang bersangkutan.

129 (2) Pemda mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kementerian Utama sesuai dengan kemampuan daerah.

sda

130 Pasal 21 Hubungan Kementeran Pokok dengan Pemda dalam pelaksanaan kebijakan Kementeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Saran dihapus

131 a Kementenan melaksanakan kebijakannya dalam ruang lingkup nasional dan melaksanakan koordinasi, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Kementenan dalam lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

sda

132 b Pemda provinsi melaksanakan kebijakan Kementerian pada ruang lingkup provinsi

Sda

133 c Pemda kabupaten/kota melaksanakan kebijakan Kementerian pada ruang lingkup kabupaten/kota;

Sda

134 d Pelaksanaan kebijakan Kementerian pada ruang lingkup provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c disertai penyerahan anggarannya.

Sda

135 Pasal 22 Hubungan Kementenan Khusus dengan Pemda dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Saran dihapus

136 a Kementenan merumuskan dan menetapkan sda


www.parlemen.net

No RUU - DPR TANGGAPAN PEMERINTAH USUL PERUBAHAN kebijakan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakannya;

137 b Pemda melaksanakan dan mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian.

sda

138 BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Tetap BAB V KETENTUAN PERALIHAN

139 Pasal 23 (1) Kementerian yang sudah ada pada saat mulai

berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dibentuk Kementerian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Saran perubahan Pasal 13 Pada saat Undang-Undang ini berlaku, kementerian koordinator, departemen, dan kementerian negara yang ada dianggap telah terbentuk berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 14 Kementerian yang ada pada saat Presiden dilantik tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pembentukan, pengubahan dan pembubaran Kementerian.

140 (2) Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini harus segera menyesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Saran dihapus

141 Pasal 24 Pelaksanaan Undang-Undang sektoral yang terkait dengan urusan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, tunduk kepada Undang-Undang ini.

Saran dihapus

142 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Tetap BAB VI KETENTUAN PENUTUP

143 Pasal 25 Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun

Saran perubahan Pasal 15 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal


www.parlemen.net

No RUU - DPR TANGGAPAN PEMERINTAH USUL PERUBAHAN setelah tanggal pengundangan. diundangkan.

144 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tetap Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

145 Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Tetap Disahkan di Jakarta Pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

146 Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, HAMID AWALUDDIN

Tetap Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, HAMID AWALUDIN

147 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Tetap LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Documents

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN …parlemen.net/wp-content/uploads/2016/05/RUU-Kementerian-DIM-RUU...DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG ... 4 c