DAFTAR INVENTARISASI MASALAH - ppid. Revisi... · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan…

  • Published on
    09-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>DAFTAR INVENTARISASI MASALAH </p> <p>ATAS PERUBAHAN/PENGGANTIAN </p> <p>PERATURAN BAWASLU NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG </p> <p>PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA </p> <p> JAKARTA, 29 APRIL 2016 </p> <p>(DRAFT USULAN BIRO H2PI) </p> <p> NO </p> <p> NASKAH PERBAWASLU NO.7 TAHUN 2012 </p> <p> DRAFT USULAN/HASIL PEMBAHASAN </p> <p> KETERANGAN/ALASAN </p> <p>A. JUDUL PERBAWASLU : PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA </p> <p>JUDUL PERBAWASLU : PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM </p> <p>Judul sebelumnya kurang tepat. 1. Setiap peraturan sudah tentu merupakan pedoman dan/atau petunjuk. 2. Informasi yang dikelola Pengawas Pemilu, bukan hanya terkait pengawasan Pemilu, tetapi juga informasi yang bersifat umum atau informasi publik. 3. Mengacu kepada UU No 15 Tahun 2011. </p> <p> NO </p> <p> NASKAH PERBAWASLU NO.7 TAHUN 2012 </p> <p> DRAFT USULAN/HASIL PEMBAHASAN </p> <p> KETERANGAN/ALASAN </p> <p>B. Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi penyelenggaraan </p> <p>pemilihan umum secara aman, tertib dan damai berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual; </p> <p>b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum; </p> <p> c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud </p> <p>dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; </p> <p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan </p> <p>kepastian terhadap pengelolaan dan pelayanan </p> <p>informasi publik di lingkungan Badan </p> <p>Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas </p> <p>Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia </p> <p>Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, </p> <p>maka Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun </p> <p>2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu diubah; </p> <p>b. Bahwa Ketebukaan Informasi Publik merupakan prinsip penyelenggara Pemilu guna memujudkan Pemilu yang berintegritas. </p> <p>Pada konsideran menimbang, perlu ditambahkan alasan utama mengubah atau mengganti Perbawaslu No.7 Tahun 2012, seperti pada draft usulan tersebut. Tidak relevan. </p> <p>C. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan </p> <p>Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); </p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038); </p> <p>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); </p> <p>Mengingat : Ditambahkan menjadi : 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 </p> <p>tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ; </p> <p>9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu ; </p> <p>Pada konsideran mengingat, perlu ditambahkan dasar hukum yang lain, yaitu Perki No.1 Tahun 2013 dan Perki No.1 Tahun 2014, karena kedua peraturan tersebut belum ada ketika Perbawaslu No.7 Tahun 2012 disusun. Penggunaan UU yang </p> <p> NO </p> <p> NASKAH PERBAWASLU NO.7 TAHUN 2012 </p> <p> DRAFT USULAN/HASIL PEMBAHASAN </p> <p> KETERANGAN/ALASAN </p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); </p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kajian Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum; </p> <p>6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1); </p> <p>7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 588); </p> <p>memerintahkan pembentukan PPID dan memberikan tugas dan kewenangan kepada PPID. </p> <p>D. Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA. </p> <p>Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA. </p> <p>Disesuaikan dengan usulan judul baru Perbawaslu hasil revisi/penggantian. </p> <p>E. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana </p> <p>pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan </p> <p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ditambahkan menjadi : </p> <p> Defenisi yang termuat dalam Pasal 1, mulai point 1 s/d point 5, disesuaikan dengan defenisi yang ada dalam </p> <p> NO </p> <p> NASKAH PERBAWASLU NO.7 TAHUN 2012 </p> <p> DRAFT USULAN/HASIL PEMBAHASAN </p> <p> KETERANGAN/ALASAN </p> <p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. </p> <p>2. Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disingkat Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. </p> <p>3. Badan Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi. </p> <p>4. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. </p> <p>5. Pengawasan Pemilihan Umum adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan Umum. </p> <p>6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. </p> <p>7. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik. </p> <p>8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. </p> <p>9. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan </p> <p>UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Defenisi yang termuat dalam Pasal 1, mulai point 6 s/d point 15, disesuaikan dengan defenisi yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Judul Perbawaslu draft usulan revisi tidak lagi ada kata dokumentasi. </p> <p> NO </p> <p> NASKAH PERBAWASLU NO.7 TAHUN 2012 </p> <p> DRAFT USULAN/HASIL PEMBAHASAN </p> <p> KETERANGAN/ALASAN </p> <p>badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. </p> <p>10. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Bagian Publik. </p> <p>11.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat PPID Pengawasan Pemilu adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. </p> <p>12.Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, disingkat PFPID, adalah pejabat fungsional selaku pranata humas, pranata komputer, arsiparis, pustakawan dan lainnya yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. </p> <p>13.Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik. </p> <p>14.Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. </p> <p>15.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. </p> <p> 10. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan </p> <p>diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. </p> <p> 11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi </p> <p>adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID. Ditambahkan definisi baru setelah No. 11 yaitu : PPID Pembantu dengan definisi : pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan dan distribusi informasi di lingkungan Panwas Kab/Kota. </p> <p> 12. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan </p> <p>atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik. </p> <p> Kata Bagian, diganti. Yang benar adalah badan Disesuaikan dengan defenisi yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 dan Perki No.1 Tahun 2010. Sesuai defenisi dalam Perki No.1 Tahun 2013. </p> <p> NO </p> <p> NASKAH PERBAWASLU NO.7 TAHUN 2012 </p> <p> DRAFT USULAN/HASIL PEMBAHASAN </p> <p> KETERANGAN/ALASAN </p> <p>16. Media Bawaslu adalah sarana penyampaian informasi kepada Publik secara serta merta dan berkala,dalam bentuk media elektronik, media cetak, media sosial, dan bentuk sarana publikasi lainnya. </p> <p> 17. Hari adalah hari kerja. </p> <p>7. BAB II PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM </p> <p>BAB II ASAS DAN TUJUAN </p> <p>8. Pasal 2 Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pengawasan pemilihan umum. </p> <p>Pasal 2 Asas pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah : </p> <p>a. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap informasi publik. </p> <p>b. Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana; </p> <p>c. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia, sesuai dengan UU, kepatutan, dan kepentingan umum, serta didasarkan pada hasil pengujian konsekuensi. </p> <p> Asas Pelayanan Informasi dilingkungan Bawaslu yaitu : cepat, sederhana, tepat dan pro aktif. </p> <p> Pasal 3 </p> <p>Catatan/Masukan: Asas bukan berbentuk kalimat melainkan kata yang menggambarkan keseluruhan. Asas Pelayanan Informasi dilingkungan Bawaslu : cepat, sederhana, tepat dan pro aktif. Tujuan Pelayanan Informasi : Mewujudkan keterbukaan sebagai budaya dan akuntabilitas kinerja guna tercapinya Pemilu yang berintegritas. </p> <p> NO </p> <p> NASKAH PERBAWASLU NO.7 TAHUN 2012 </p> <p> DRAFT USULAN/HASIL PEMBAHASAN </p> <p> KETERANGAN/ALASAN </p> <p>Tujuan Informasi Publik adalah: a. Menjamin setiap warga Negara Indonesia </p> <p>dapat mengakses informasi public di lingkungan bawaslu. </p> <p>b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengamblan kebijakan di lingkngan Bawaslu. </p> <p>c. Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya dalam pengawasan pemilu; </p> <p>d. Mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilu di lingkungan Bawaslu secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan; </p> <p>e. Meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan Bawaslu secara berkualitas; </p> <p>f. Menjamin pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Bawaslu; </p> <p> Tujuan Pelayanan Informasi adalah : mewujudkan keterbukaan sebagai budaya dan akuntabilitas kinerja guna terwujudnya pemilu yang berintegritas. </p> <p>9. BAB III AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI </p> <p>BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4 Pemohon informasi </p> <p>1. Pemohon Informasi berhak mendapatkan informasi publik yang telah dinyatakan terbuka melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh Bawaslu. </p> <p> NO </p> <p> NASKAH PERBAWASLU NO.7 TAHUN 2012 </p> <p> DRAFT USULAN/HASIL PEMBAHASAN </p> <p> KETERANGAN/ALASAN </p> <p>2. Bawaslu menetapkan dan menginformasikan tata cara memperoleh informasi. </p> <p>3. Pemohon Informasi wajib mengikuti tata cara permohonan informasi dan keberatan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu. </p> <p> Pasal 5 Badan Publik </p> <p>1. Bawaslu wajib memenuhi permintaan informasi terhadap informasi yang telah dinyatakan terbuka oleh Bawaslu </p> <p>2. Pelayanan informasi oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengikuti tata cara permohonan informasi yang telah ditetapkan oleh Bawaslu. </p> <p>3. Bawaslu dapat menolak permohonan informasi atas informasi dikecualikan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu. </p> <p> Kewajiban? 10. Pasal 3 </p> <p>(1) Informasi Publik di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah. (3) Informasi Publik di lingkungan Panwaslu Kabupaten dikelola pada tingkat Bawaslu Provinsi. </p> <p>BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN Bagian Kesatu Klasifikasi informasi Pas...</p>

Recommended

View more >