Policy Impact, Evaluation, and Changeby James E. Anderson

Eneng Fathonah

(NPM: 1206336990)

Fahrul Azmi

(NPM: 1206337002)

Immanuela Purnamawati

Tulus Santoso

(NPM: 1206337066)

MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

UNIVERSITAS INDONESIA

Policy Impact, Evaluation, and Change

Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor

yang memberikan kontribusi kepada keberhasilan ataupun kegagalan

dari suatu kebijakan.

Outputs biasanya dapat dengan mudah dihitung, dijumlah, dan

dianalisis secara statistik.

Policy outcomes (seringkali disebut hasil), sebaliknya merupakan

konsekuensi terhadap masyarakat, yang mau tidak mau , juga yang

berasal dari tindakan pemerintah secara langsung atau tidak langsung

Para peneliti kebijakan ingin tahu apakah kebijakan merupakan tujuan yang ingin dicapai.

Dampak kebijakan campuran dari output dan outcome

memiliki beberapa dimensi, yang kesemuanya harus diperhitungkan,

melakukan evaluasi formal maupun dalam proses informal, yaitu

kebijakan dapat mempengaruhi situasi atau kelompok disebut dengan

third – party effects, spillover effects, atau eksternalitas.

kebijakan memiliki beberapa konsekuensi terhadap masa depan

berbagai kebijakan berdampak pada masalah publik secara langsung

kebijakan memiliki manfaat positif, tetapi juga memerlukan biaya

Efek dari kebijakan dan program dapat saja secara material (dapat

dihitung/ tangibel) atau simbolik (intangible).

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan sebagai suatu aktifitas fungsional yang usianya

sama dengan kebijakan itu sendiri.

Evaluasi yang sistematis mencari informasi pada dampak suatu

kebijakan atau program pada kebutuhan publik atau pun masalah

secara langsung.

Tiga desain evaluasi dibahas disini, yaitu experimental design, quasi

experimental design, dan before and after study sebagai dasarnya.

Tiga desain evaluasi dibahas disini, yaitu experimental design, quasi

experimental design, dan before and after study sebagai dasarnya.

Experimental design merupakan metode klasik untuk mengevaluasi

suatu kebijakan atau program.

Pretests dan posttest dari dua kelompok digunakan untuk

mengetahui perubahan

Before and after study, suatu program perbandingan hasil setelah

suatu periode pelaksanaan implementasi terhadap waktu awal

sebelum program dilaksanakan.

Proses Evaluasi Kebijakan

Banyak dari evaluasi kebijakan dilakukan oleh berbagai aktor yang

bukan berasal dari pemerintahan..

Congressional Oversight (Pengawasan Kongres)

Salah satu fungsi utama dari kongres adalah pengawasan dan

evaluasi administrasi dan pelaksanaan hukum dan kebijakan, yang

sering disebut sebagai pengawasan kongres.

Pengawasan dapat saja ditampilkan melalui beberapa teknik,

termasuk diantaranya adalah:

1. casework, dimana interseksi dengan para agen sebagai suatu

konsekuensi dari tuntutan dan permintaan konstituen

2. komite mendengar dan menginvestigasi 3. kesesuaian proses yang ada

4. persetujuan dari perjanjian presidensial 5. pembelajaran staf komite

6. anggota kongres lebih mungkin terlibat dari awal mula

dan penerapan kebijakan dibandingkan dengan evaluasi

Government Accountability Office GAO, biasanya dianggap sebagai perpanjangan tangan kongres,

memiliki kewenangan hukum yang luas untuk mengaudit kegiatan

operasional dan keuangan dari badan-badan federal,

untuk mengevaluasi program-program mereka,

dan untuk melaporkannya temuannya kepada kongres.

About GAO

The U.S. Government Accountability Office (GAO) is an independent, nonpartisan agency that works for Congress. Often called the "congressional watchdog," GAO investigates how the federal government spends taxpayer dollars.

GAO’s Mission is to support the Congress in meeting its constitutional responsibilities and to help improve the performance and ensure the accountability of the federal government for the benefit of the American people.

GAO provides Congress with timely information that is objective, fact-based, nonpartisan, nonideological, fair, and balanced.

GAO’s Core Values of accountability, integrity, and reliability are reflected in all of the work GAO do. GAO operate under strict professional standards of review and referencing; all facts and analyses in GAO’s work are thoroughly checked for accuracy.

GAO’s Work is done at the request of congressional committees or subcommittees or is mandated by public laws or committee reports.

GAO tasks: undertakes research under the authority of the Comptroller General. support congressional oversight by auditing agency operations to determine

whether federal funds are being spent efficiently and effectively; investigating allegations of illegal and improper activities; reporting on how well government programs and policies are meeting their

objectives; performing policy analyses and outlining options for congressional consideration;

and issuing legal decisions and opinions, such as bid protest rulings and reports on

agency rules. advise Congress and the heads of executive agencies about ways to make

government more efficient, effective, ethical, equitable and responsive. GAO’s work leads to laws and acts that improve government operations, saving

the government and taxpayers billions of dollars.

Pada tahun 1992, atas permintaan ketua Houses Subcommitee, GAO melakukan evaluasi terkait dengan konsistensi, koordinasi dan efektivitas program pengawasan keamanan makanan federal.

Masalah

Federal Centers for Disease Control and Prevention memperkirakan 5000 orang tewas di AS setiap tahunnya disebabkan oleh penyakit yang diakibatkan oleh makanan.

Metode yang digunakan:

Pengumpulan data dan informasi melalui interview pegawai lembaga, analisis kebijakan-kebijakan pengawasan, prosedur dan catatan-catatan dan dengan melakukan rapat-rapat dengan kelompok industry dan kelompok konsumen.

Kesimpulan:1.Produk-produk makanan yang memberikan resiko-resiko kesehatan yang

sama ditangani secara berbeda oleh lembaga-lembaga tersebut, 2.Duplikasi pengawasan, dan koordinasi diantara lembaga-lembaga tersebut tidak mencukupi3.Keberadaan lembaga-lembaga tersebut tidak efektif karena tidak adanya konsistensi serta terdapat perbedaan yang tidak logic.

Rekomendasi:

Membentuk satu lembaga yang khusus menangani pengawasan keamanan makanan.

Tindak lanjut:

Tidak ada tindak lanjut atas rekomendasi GAO tersebut, hal ini disebabkan resistensi dari komite, keberatan-keberatan tentang pembentukan lembaga terpadu, dan lemahnya dukungan masyarakat, gagasan tentang lembaga tunggal tersebut tenggelam.

Presidential CommissionIn the United States, a Presidential Commission is a special task force ordained by the President to complete some special research or investigation.

They are often used politically in one of two ways: either to draw attention to a problem (the publication of a report by a commission can generally be counted on to draw attention from the media, depending on how its release is handled); or, on the other hand, to delay action on an issue (if the President wants to avoid taking action but still look concerned about an issue, he can convene a commission and then let it slip into obscurity). However, there have been cases (the Tower, Rogers and Warren Commissions) where the commission has created reports that have been used as evidence in later criminal proceedings.

Kasus

Pada November 1986, diberitakan bahwa pemerintah AS, di bawah kepemimpinan resmi National Security Council (NSC), telah menjual tentara kepada Pemerintah Iran dan mengalihkan sebagian keuntungannya kepada pemberontak-pemberontak Nicaragua.

Penyelesaian

Untuk menyelidiki masalah ini dan untuk membuat rekomendasi perbaikan, Presiden Reagen menunjuk Badan Peninjau Khusus Presiden, yang lebih dikenal dengan Tower Commission.

Laporan Tower Commission yang diterbitkan awal tahun 1987:

• mengkritik secara tajam Presiden Reagen dan pemerintahannya mengenai tindakannya yang tidak adil terhadap Iran.

• NSC disebut-sebut telah melaksanakan operasi diluar bidang advisorynya, mencurangi Congress, tidak terlalu mempedulikan hukum, dan menghindari pemantauan yang efektif.

• Presiden sendiri dianggap tidak mendapatkan informasi yang cukup, melakukan pembiaran dan tidak mengontrol kegiatan NSC, yang bergerak berlawanan dengan kebijakan pemerintahannya sendiri yaitu pelaranagn penjualan tentaranya kepada Iran.

Rekomendasi Tower Commission

agar system NSC berada di bawah control dan arahan yang efektif dari presiden

Pembelajaran

Terlihat bahwa evaluasi dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh presidential commission

seringkali mempengaruhi penyusunan kebijakan.

Charles John menyimpulkan bahwa sebuah komisi evaluasi tampaknya ingin memperoleh efek

yang sangat besar ketika laporan yang disampaikannya bertepatan dengan event-event lain

yang mendukung dan sesuai dengan kebijakan presiden, ketika commission ini dimasuki oleh

beberapa anggota yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan dan komit terhadap

rekomendasi-rekomendasi tersebut, dan ketika staf komisi kembali pada posisinya di

pemerintahan maka mereka dalam posisi dapat mempengaruhi keterterimaan rekomendasi

tersebut.

Lembaga-lembaga PemerintahSejumlah evaluasi kebijakan dan program dihasilkan oleh lembaga pemerintahan, baik berdasarkan inisiatif mereka atau atas arahan dari Congress maupun pemerintah.

Evaluasi seperti ini dapat menjadi dasar bagi para pejabat di lembaga-lembaga tersebut dalam membuat rekomendasi untuk penghentian atau kelanjutan dari kebijakan-kebijakan atau program-program.

Terkait anggaran, lembaga-lembaga pemerintah akan menilai manfaat dari program-program yang sudah dijalankan dan memberi arahan pada bidang apa saja sebaiknya anggaran tersebut digunakan.

Kendala: upaya –upaya ini diterapkan di seluruh tingkat pemerintahan tanpa melalui perencanaan dan

pengujian yang cukup, berbenturan dengan praktik dan skema penganggaran yang ada. terlalu sulit dan memakan waktu, terlihat sebagai upaya-upaya untuk menggeser kekuasaan kepada lembaga eksekutif yang

lebih tinggi.

Pembelajaran Saat ini evaluasi oleh lembaga pemerintah ini telah menjadi standar praktis bagi Congress

untuk memberikan arahan secara spesifik kepada lembaga-lembaga tersebut dalam pelaksanaan program dan evaluasi kebijakan.

Undang-undang tentang Kinerja dan Hasil-hasil Pemerintah (The Government Performance and Results Act/GPRA) (1993), yang didukung oleh pemerintahan Clinton dan disyahkan oleh Congress.

UU ini dimaksudkan untuk menggeser focus lembaga dari input dan proses kepada output dan outcome atau hasil.

Untuk melaksanakan maksud tersebut, lembaga-lembaga diarahkan untuk bekerja dengan Congress dan komite-komitenya dalam perumusan rencana strategis lima tahunan.

Kegiatan ini memasukkan: Capaian kinerja tahunan untuk program-program utama dan kegiatan-kegiatan lembaga. Metoda yang akan digunakan untuk mengukur kinerja. Strategi dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kinerja. Prosedur yang akan digunakan untuk memverifikasi dan validasi informasi kinerja.

Hasil:

Pada tahun 1999, setelah uji coba yang dilakukan di beberap lembaga, GPRA menjadi efektif untuk seluruh lembaga.

GPRA memfasilitasi evaluasi program dan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk executive dan pengambil keputusan bidang anggaran di congress.

Masalah-masalah dalam Evaluasi Kebijakan

1. Ketidakjelasan Rumusan Tujuan dari Kebijakan,

Jika tujuan sebuah kebijakan tidak jelas, atau dirumuskan dengan kata-kata yang berlebihan (bersayap), maka penentuan tingkat capaian akan menjadi sulit dan menjadi tugas yang melelahkan. Oleh karena itu, merumuskan tujuan yang tepat dari sebuah kebijakan merupakan hal yang sangat mendasar.

2. Kesulitan dalam menentukan hubungan seba-akibat,

Evaluasi yang sistematik mensyaratkan bahwa perubahan social yang terjadi harus merupakan akibat dari sebuah kebijakan.

Penentuan sebab-akibat dari sebuah keadaan, terutama pada masyarakat yang majemuk dan mempunyai permasalahan ekonomi, kerapkali menjadi tugas yang cukup berat bagi evaluator kebijakan.

3. Dampak kebijakan yang menyebar

Kebijakan akan lebih berdampak pada pihak-pihak lain dibanding pada pihak yang menjadi sasaran utamanya.

4. Kesulitan dalam Memperoleh Data

Keterbatasan data yang akurat dan data statistic yang terkait serta informasi lainnya akan menjadi hambatan bagi evaluator kebijakan, terutama terkait dengan dampak kebijakan.

5. Penolakan dari Pegawai

Organisasi cenderung untuk menolak perubahan, dan evaluasi yang mendorong kepada perubahan. Keengganan organisasi menjadi hambatan dilakukannya evaluasi.

6. Keterbatasan dalam Menentukan Perspektif Waktu

Cakrawala waktu legislator dan pejabat seringkali hanya sepanjang waktu masa pemilihan selanjutnya.

Tekanan untuk memperoleh hasil yang cepat dari sebuah kebijakan dapat kemudian menciptakan dilema bagi evaluator.

7. Evaluasi Kurang Berpengaruh

Evaluasi sebuah program bisa saja diabaikan atau diserang sebagai hasil yang tidak meyakinkan atau tidak memiliki landasan yang kokoh.

Pengertian Analisis Biaya Manfaat Analisis biaya-manfaat adalah teknik evaluasi kuantitatif

formal yang memerlukan identifikasi terhadap biaya dan manfaat dari rencana kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan aktual dan mengubahnya menjadi nilai

moneter (uang) untuk tujuan perbandingan. Masyarakat dapat menjadi lebih baik hanya dengan

kebijakan (proyek atau program) yang menghasilkan manfaat lebih besar dari biaya kebijakan tersebut.

Prosedur Analisis Biaya Manfaat1. Identifikasi semua efek atau konsekuensi dari suatu

kebijakan dan kelompokkan efek atau konsekuensi tersebut ke dalam biaya atau manfaat. Efek langsung dan tidak langsung harus dianalisis.

2. Nilai uang digunakan sebagai alat ukur biaya dan manfaat.

3. Tetapkan tingkat diskonto (discount rate) untuk menyamakan nilai efek pada masa kini dan masa akan datang. Asumsi dasar yang mendasari tingkat diskonto ialah nilai uang saat ini lebih bernilai daripada nilai uang tersebut di masa mendatang.

Permasalahan dalam Analisis Biaya Manfaat• Data yang tepat tentang biaya dan manfaat suatu kebijakan

sering kali sulit diperoleh. Contoh, bagaimana menghitung nilai manfaat kesehatan dari udara yang bersih? Atau nilai manfaat estetika dari berkurangnya kabut di taman nasional? Bagaimana nilai uang ditetapkan dalam hal seperti itu?

• Dalam analisis biaya manfaat tidaklah mudah mengidentifikasi tingkat diskonto yang tepat. Hal ini berdasarkan pada kriteria seperti tingkat kepentingan, tingkat inflasi, atau biaya peluang modal (opportunity cost of capital).

• Analisis biaya manfaat berdasarkan pada premis bahwa efisiensi adalah nilai utama yang ingin direalisasikan. Tetapi efisiensi sulit diukur pada nilai-nilai abstrak seperti keadilan, martabat manusia, dan persamaan kedudukan.

Permasalahan dalam Analisis Biaya Manfaat Masalah lain yang muncul dalam analisis biaya manfaat

adalah kebutuhan menempatkan nilai dalam kehidupan manusia. Beberapa orang sepakat bahwa kehidupan ini tak ternilai dan adanya usaha menempatkan nilai uang dalam kehidupan dapat mengurangi makna nilai kehidupan tersebut.

Kebijakan publik mendistribusikan keuntungan dan kerugian atau biaya dan manfaat. Namun, mereka yang membayar biaya kebijakan sering kali tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.

Pengalaman USA dlm Pengaplikasian Analisis Biaya ManfaatWalaupun ada kesulitan, analisis biaya manfaat tetap diterapkan di Amerika selama beberapa dekade dan mengalami masa pasang surut.

TAHUN 1936-1960 UU Pengendalian Banjir tahun 1936 merupakan UU

yang menjadi cikal bakal lahirnya konsep analisis biaya manfaat.

Pada tahun 1960-an, analisis biaya manfaat pertama kali digunakan dalam mengevaluasi program pertahanan dan kemudian program-program domestik yang merupakan bagian program PPBS.

ERA PRESIDEN FORD HINGGA REAGAN

Pada tahun 1970-an, Presiden Ford dan Carter memerintahkan lembaga-lembaga regulator cabang eksekutif untuk mempersiapkan “laporan dampak inflasi” dan “analisis peraturan”. Namun dalam penyusunannya tidak menggunakan analisis biaya manfaat.

Pemerintahan Reagan mengeluarkan Peraturan Eksekutif 12291 pada Februari 1981, yang mensyaratkan rancangan peraturan utama yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif tingkat bawah (komisi pengaturan independen yang bebas) harus disertai dengan analisis biaya manfaat.

Peraturan Eksekutif 12291 akhirnya menjadi kontroversial.

ERA PRESIDEN GEORGE BUSH HINGGA CLINTON

Pemerintahan George Bush meneruskan Peraturan Eksekutif 12291 dan mendirikan Council on Competitiveness.

Pemerintahan Clinton membubarkan Council on Competitiveness dan kemudian mengganti Peraturan Eksekutif 12291 dengan Peraturan Eksekutif 12866 yang diberi nama “Regulatory Planning and Review.” Kebijakan baru ini lebih terbuka dan tidak seketat dibandingkan dengan kebijakan pemerintahan Reagan dan George Bush.

ERA PRESIDEN GEOGER W. BUSH HINGGA OBAMA

Pemerintahan George W. Bush tetap meneruskan peraturan eksekutif Clinton namun dengan sikap yang lebih keras dan cenderung anti-regulasi. Terbukti dengan ditolaknya 21 RUU, selama beberap bulan pertama pemerintahannya.

Hal ini terus dilanjutkan di masa pemerintahan Obama, walaupun dengan sedikit perubahan.

Lesson Learned dari Pengalaman USA Analisis biaya manfaat adalah instrumen evaluasi yang

mudah disesuaikan. Bagaimana hal ini diimplementasikan secara substansial

tergantung pada kecenderungan ideologi yang dimiliki presiden.

Bagaimanapun juga dalam analisis biaya manfaat masih terbuka kemungkinan terjadinya manipulasi untuk mendukung nilai dan preferensi penggunanya.

Analisis kebijakan, lebih dari sekedar teknik atau proses analisis yang objektif dan rasional; analisis kebijakan juga merupakan proses politik.

• Kepentingan pribadi dan kelompok• Ideologi• Kepentingan publik• Opini publik• Pengalaman negara lain

Policy Termination

Identifikasi masalah

Alternatif penyelesaian

Rekomendasi kebijakan implementasi Evaluasi

Stop?Lanjut?

Perbaikan?

Contoh-contoh dihentikannya kebijakan Fair Trade Legislation (1975). UU ini diterapkan sejak 1930-an, yang

mengijinkan pembuatan merek dagang atau brand sebagai kewajiban untuk menerapkan harga jual minimum atas produknya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu usaha kecil. Selama bertahun-tahun kebijakan untuk mengatur fair trade menjadi usang, perlahan dukungan terhadap fair trade kurang hingga akhirnya dicabut.

Regulation of Petroleum Prices (1980). Kebijakan ini selalu mengundang banyak penentang, sebagai akibat krisis energi tahun 1970-an. Hal ini diharapkan bisa melindungi perusahaan minyak dalam negeri dari profit yang tidak wajar sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak dunia. Penghapusan harga pasar erat kaitannya dengan pajak penghasilan yang membengkak.

Agricultural Production Controls (1996). Pelarangan terhadap beberapa produk pertanian cukup menonjol dalam program pertanian, sejak awal 1930-an. Hal ini menuai kritik dari Republikan, kelompok konservatif, dan beberapa kelompok tani. Sebagian besar kontrol atas produksi pertanian akhirnya dihapuskan dengan berlakunya Federal Agricultural Improvement and Reform Act. Hal ini didorong oleh Republikan dan menandai kebebasan masyarakat dalam bertani.

Kasus di Indonesia

Tanam paksa (Cultuurstelsel) yang dicanangkan oleh Johanes Van Den Bosch pada tahun 1830. Berakhir setelah mendapatkan banyak kritik, kemudian dikeluarkan UU Agraria dan UU Gula tahun 1870

UU No.9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

Putusan PN Jakarta Pusat No.228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 21 Mei 2007 tentang gugatan UN

Pembatalan RSBI/SBI (PS.50 ayat 3 UU No.20/2003) oleh MK

Terimakasih